Ditemukan 34404 data
239 — 521
MENGADILIDalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Sengketa Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor 653/Kep.01-BPMPTSP/X/2015 tentang Pembatalan Keputusan Walikota Tangerang Mengenai Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama Joseph Marzuki, S.H., S.E., tanggal 29 Oktober 2015; Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota
Tangerang Nomor 653/Kep.01-BPMPTSP/X/2015 tentang Pembatalan Keputusan Walikota Tangerang Mengenai Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama Joseph Marzuki, S.H., S.E., tanggal 29 Oktober 2015; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.589.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
Izin mendirikan Bangunan (IMB) No. 648/Kep1131/BPMPTSP/IMB/2015 keduanya tertanggal 7 Oktober 2015..
Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPT) No. 653/1120IPPT/BPPMPT/2014 dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 648/Kep.1974/BPPMPT/IMB/2014 keduanya tertanggal 24 Desember 2014b. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPT) No. 653/601IPPT/BPMPTSP/2015 dan Izin mendirikan Bangunan (IMB) No. 648/Kep1131/BPMPTSP/IMB/2015 keduanya tertanggal 7 Oktober 2015.7.
penerbitan ijin mendirikan bangunan seperti sertipikat,legalitas, KTP pemohon dan gambar rencana dari pemohon;Setelah persyaratan dipenuhi maka akan dilanjutkan dengan proses pengecekanobjek dilapangan apakah benar objek tanah sesuai dengan permohonan pemohon;Kemudian akan diterbitkan surat keputusan site plant kemudian diproses secaradetail sehingga akan terbit ijin mendirikan bangunan;Setelah ijin mendirikan bangunan diterbitkan maka pemohon membayar biayaproses penerbitan iijin mendirikan bangunan
bangunan gedung wajib memiliki izin mendirikan bangunanIgedung.
Lebih lanjut pada ayat (2) mengatur, Jzin mendirikan bangunan gedungdiberikan oleh pemerintah daerah.
820 — 720
M E N G A D I L I :
- DALAM EKSEPSI:
- Menyatakan seluruh eksepsi dari Tergugat tidak diterima;
- DALAM POKOK SENGKETA:
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal : Surat Keputusan Elektronik berupa Keputusan Bupati Gunung Kidul Nomor: 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021, Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut: Surat Keputusan Elektronik berupa Keputusan Bupati Gunung Kidul Nomor: 0021/34030802/IMB/BG/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021, Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar RP 670.000,- ( Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
Bahwa dalam Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan(IMB), Nomor F.498.16.
Bahwa selanjutnya tindakan 19 yang mengunakan PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentangPedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan padahal yang benaradalah Peraturan Menteri Pekerjan Umum Nomor 24/PRT/M/2007tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan akan tetapiPeraturan Menteri Pekerjan Umum Nomor 24/PRT/M/2007tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan sudah tidakberlaku dan dicabut dengan Peraturan Menteri Pekerjaan UmumDan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor05/PRT/
Informandum Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman PemberianIzin Mendirikan Bangunan, tanggal 30 April 2010;Ad.
Surat Pernyataan Penggunaan Tanah Untuk Bangunan dari Pemilik Tanahkepada Broto Yudono selaku Pemohon Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 1Juli 2016;2. Surat Pernyataan antara Pemilik Tanah dengan Broto Yudono selakuPemohon Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 1 Juli 2016;3. Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 25 Juli 2016;Halaman 166 dari 220 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN. YK4. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga atas nama Ny. Jikem KariyoWiyadi, Ny.
ditunjuk memberikan tanda terima permohonanIzin Mendirikan Bangunan apabila semua persyaratan administrasi telahterpenuhi.Pasal 22(1).
1.ARI PRASETYABPANCA ATMAJA,SH
2.AGNES WIRA ARDIAN,SH.MH
Terdakwa:
TOMMY SETYAWAN, S.E Bin ABDUL MUIS TANTOWI
76 — 13
Karanganyar), nama Izin : Izin Mendirikan Bangunan, nama pemohon INDRAWATI, alamat Jl.Nakula Grogol Indah Rt.001/-, Ds.Telukan, Kec.Grogol, Kab.Sukoharjo, sejumlah Rp.100.078.800,00, yang belum ada tanggal dan tandatangannya;
2. 4(empat) bendel surat ketetapan retribusi daerah (SKRD), jenis retribusi daerah : Bangunan real estate-bangunan hotel/villa yang beralamat di Jl.Adi Sucipto, Ds.Paulan, Kec.Colomadu, Kab.Karanganyar, sejumlah Rp.100.078.800,00, atas nama INDRAWATI, alamat Jl.Nakula
Grogol Indah Rt.001/-, Ds.Telukan, Kec.Grogol, Kab.Sukoharjo, sejumlah Rp.100.078.800,00, yang belum ada tanggal dan tandatangannya;
3. 2(dua) lembar berita acara pemeriksaan/penelitian Izin Mendirikan Bangunan Kab.Karanganyar, tertanggal 14 September 2016;
4. 4(empat) bendel Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama INDRAWATI, tanpa tanggal dan stample;
5. 2(dua) lembar perhitungan Izin Mendirikan
Bangunan Villa Apartemen DSBC atas nama pemohon INDRAWATI, tanpa tanggal dan stampel;
6. 1(satu) lembar surat dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanpa tanggal dan stampel.- 2 (dua) lembar formulir permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) di Kab.Karanganyar dengan pemohon INDRAWATI;
7. 1(satu) bendel gambar desain Villa DSBC Colomadu;
8. 2(dua) bendel foto copy sertifikat tanah masing-masing
BUDHI HERMAWAN, SH., M.Si
Terdakwa:
ACHMAD HASAN SIDIK
33 — 17
M E N G A D L I
1.Menyatakan Terdakwa Achmad Hasan Sidik tersebut diats terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mendirikan Tower Tanpa dilengkapi Ijin Mendirikan Bangunan ;
2.
Achmad Hasan Sidik telah mendirikanTower tanpa izin dan melanggar pasal 35 ayat (1) huruf a Perda Nomor 10 Tahun 2013Bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut diatas terdakwamembenarkan ;Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keteranganyang pada pokoknya mengakui bahwa ia telah Mendirikan bangunantanpa IMB ;Pengadilan Negeri KI.IA Tasikmalaya telah menjatuhkan Putusandalam perkara DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAccPengadilan Negeri KI.IA Tasikmalaya telah menjatuhkan Putusandalam
S dan Asep Setiawan, Pengadilan Negeriberpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbuktibersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, oleh karenaitu ia harus dipidana ;Memperhatikan, Pasal 31 ayat (1) huruf a Perda No. 6 tahun 2017)tentang Mendirikan bangunan tanpa ijin serta UndangUndang 8 tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya :MENGADLI1.Menyatakan Terdakwa Achmad Hasan Sidik tersebut diats terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana Mendirikan Tower Tanpa dilengkapi Ijin Mendirikan Bangunan2.
286 — 30
Mendirikan Bangunan (IMB) an.
1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. PAHRURAJI alamat Desa Padang Panjang Rt. 04 Kec. Tanta Kab. Tabalong. 1 (satu) bundel Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. TOFY SOFYNATA, alamat Desa Jembayan Rt. 11 Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 19 Nopember 2013 an. ANGGONO, SP, alamat Komp. BRP Jalur IV No. 03 Rt. 001 Kel. Belimbing Raya Kec.
1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. DJOHANI, alamat Jalan Pandan Arum No. 18 Rt. 15 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong. 1 (satu) bundel Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atas nama pemohon PRASETYA FIRMANSYAH, alamat Jalan Kendung Rejo 4 / 4 Rt. 04 Rw. 08 Desa Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya. 1 (satu) bundel Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an.
1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tempat Tinggal an. SANDI POCE, alamat Jl. Biduri III Rt. 17 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan. 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tempat Tinggal type 70, an. pemohon CAPRI. S. 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tempat Tinggal type 73, an. AKHMAD SISWADI, alamat Komp.
1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. AKHMAD WARDANI, alamat Jl. Pahlawan Rt. 02 Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan. 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. HERRY PURWANTO, alamat Jl. Asdi Suryadi Rt. 015 Rw. 001 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan. 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. YUDI, alamat Jl.
MUJONO SH
Terdakwa:
FIRMAN NUZLI ARIF ANDI
30 — 11
mengadili menyatakan terdakwa bersalah melakukan tanpa ijin mendirikan suatu bangunan
menghukum terdakwa dengan hukuman denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) hari kurungan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-
menetapkan barang bukti berupa KTP di kembalikan kepada terdakwa
Perkumpulan Berbadan Hukum GGM ARCHERY CAMP
Tergugat:
WALIKOTA BANDUNG CQ KEPALA DINAS PELAYANAN PERIJINAN DPMPTSP (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) KOTA BANDUNG
407 — 316
Dalam Pokok Sengketa:
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor: 503.640/1467.21/DPMPTSP, Tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 3 September 2021, Atas Nama Prita Andriani, Ir. untuk PT. Bank Permata Tbk.
;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor: 503.640/ 1467.21/DPMPTSP, Tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 3 September 2021, Atas Nama Prita Andriani, Ir. untuk PT. Bank Permata Tbk.;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.487.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
AGUS HARTONO
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SUARABAYA
Intervensi:
BING HARIYANTO
434 — 266
M E N G A D I L I:
DALAM EKSEPSI:
- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;
DALAM POKOK PERKARA:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Izin Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya, Nomor : 188.4/6109-92/436.7.5/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan, atas nama Bing Hariyanto
tertanggal 11 Nopember 2020;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Izin Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya, Nomor : 188.4/6109-92/436.7.5/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan, atas nama Bing Hariyanto tertanggal 11 Nopember 2020;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.425.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2018 tentangPedoman Teknis Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;9.
Izin Usaha Industri tersebut, maka harus memilikibangunan sesuai Izin Mendirikan Bangunan tersebut.4.
Bahwa Izin Mendirikan Bangunan tersebut sifatnya adalah Einmalig,artinya Izin Mendirikan Bangunan tersebut hanya dilaksanakan satu kalisaja.Halaman 34 dari 96 halaman, Putusan Perkara Nomor : 55/G/2021/PTUN.SBYDalihdalih posita gugatan Penggugat tidak ada satu dalih pun yangmempermasalahkan saat proses pembangunan di JI. Kertajaya Indah IlNo. 4/Blok.
BuktiT11 : Formulir Permohonan SKRKIMB atas nama BingHariyanto, tanggal 2 Oktober 2020, Perihal:Permohonan Surat Keterangan Rencana Kota danatau ljin Mendirikan Bangunan (Fotokopi dariFotokopi);11.
Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalahperizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunanuntuk membangun baru, mengubah, memperluas, Mengurangi, dan/ataumerawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif danpersyaratan teknis yang berlaku.Pasal 5Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan wajib memilikiIzin Mendirikan Bangunan.Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikanoleh Kepala Daerah, kecuali bangunan fungsi khusus oleh Pemerintah.Kepala
TJIONG KHOEN SIOE
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA
Intervensi:
TEDDY SETIAWAN
298 — 124
MENGADILI
DALAM EKSEPSI
- Menyatakan Eksepsi Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima
DALAM POKOK SENGKETA
- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara keputusan Plt Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya tentang izin mendirikan bangunan IMB Nomor 188/1548-94/402.4.6/2002 tanggal 22 Maret 2002 terletak di Jalan Margomulyo No 70 Surabaya yang diberikan kepada saudara Teddy
Setiawan
- Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara keputusan Plt Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya tentang izin mendirikan bangunan IMB Nomor 188/1548-94/402.4.6/2002 tanggal 22 Maret 2002 terletak di Jalan Margomulyo No 70 Surabaya yang diberikan kepada saudara Teddy Setiawan
- Menghukum tergugat dan perbuatan secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sebesar rp. 2.770.000(dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)
155 — 34
Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Menyatakan :
- Perbuatan Yunizar panggilan Iseh menguasai tanah objek perkara dan mendirikan rumah kayu;
- Perbuatan Para Tergugat A. menguasai tanah objek perkara mendirikan rumah permenan dan ruko;
- Perbuatan Tergugat B.1 menguasai tanah objek perkara dan mendirikan rumah permanen;
- Perbuatan Tergugat B.2 dan tergugat B. 3 menguasai tanah objek perkara dan mendirikan rumah semi permanen;
>Perbuatan Para Tergugat C menguasai tanah objek perkara dan mendirikan ruko;
- Perbuatan Tergugat B.1 yang telah menyewakan sebagian tanah objek perkara kepada Tergugat D
tanpa seizin dari Para penggugat (kaum Dt.
70 — 40
Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Ijin Walikota Makassar Nomor : 503/1576/IMB-B/09/BPTPM, tanggal 03 Juli 2014 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama Amiruddin Rustan; -----------------------------3.
Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Ijin Walikota Makassar Nomor : 503/1576/ IMB-B/09/BPTPM, tanggal 03 Juli 2014 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama Amiruddin Rustan; ----------------------------------------------------------------------4.
Bangunan atas nama Amiruddin Rustan; 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa SuratIjin Walikota Makassar Nomor : 503/1576/IMBB/09/BPTPM, tanggal 03 Juli 2014tentang Hin Mendirikan Bangunan atas nama Amiruddin Rustan; Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi pada tanggal 11 Mei2015 telah menyampaikan Kontra Memori Banding dan diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal itu juga, yang pada pokoknyamohon kepada Majelis Hakim
Pertama, dengan memberikan pertimbangan yang mengabulkaneksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding, tentang eksepsi Penggugat tidak mempunyaikepentingan dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan dalampertimbangannya oleh karena hubungan hukum Penggugat masih dalam proses hukumbelum jelas maka pengadilan sependapat dengan eksepsi dari Tergugat II Intervensi/Terbanding yang menyatakan Penggugat (in casu Suryadi Henry Kusuma)/Pembandingbelum mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap ijin mendirikan
Bangunan Nomor 503/1576/IMBB/09/BPTPM, tanggal 03 Juli 2014 tentang Ijin Mendirikan Bangunan oleh WalikotaMakassar/Tergugat/ Terbanding; DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat/ Pembanding mempunyaikepentingan hukum terhadap objek sengketa a quo, maka cukup beralasan apabilaPenggugat/Pembanding memohon agar Ijin Mendirikan Bangunan a quo dinyatakan batalatau tidak sah dan mohon dicabut; Menimbang, bahwa Majelis setelah mempelajari bukti T.3.1 (tentang permohonanijin
mendirikan bangunan) sebagaimana didasarkan kepada Peraturan Daerah KotaMakassar Nomor 15 Tahun 2005, tentang Tata Bangunan dan Peraturan WalikotaMakassar Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Ijin pada pemerintah kotaMakassar, selanjutnya dihubungkan dengan bukti T.4 (tentang pernyataan pemohon) padaangka 1 yang pada pokoknya mensyaratkan bahwa diatas tanah yang dimohonkan IjinMendirikan Bangunan baik sebagian maupun seluruhnya tidak berada dalam statussengketa pribadi/keluarga dan atau
No. 56/B/2015/PT.TUN.Mkstersebut diatas membuktikan bahwa tanah a quo sedang dalam sengketa di lembagaperadilan ; Menimbang, bahwa persoalannya adalah apakah dibenarkan suatu objek tanahyang masih dalam sengketa sebagaimana yang telah diuraikan dalam bukti P14, P15 danbukti P41 tersebut diterbitkan Ijin Mendirikan Bangunan; Menimbang, bahwa Majelis setelah memperhatikan bukti T.3.1, T.4 dan T.6sebagai dasar bagi Tergugat/Terbanding menerbitkan objek sengketa maka hal inibertentangan dengan Peraturan
DODO ARMAN
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT
Intervensi:
BAHARUDIN
148 — 118
Tanggal 2 Februari 2022 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama Baharudin;
- Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Lahat Nomor 503/01038/IMB/PMPTSP-IV/II/2022. Tanggal 2 Februari 2022 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama Baharudin;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)
AGUS HARTONO
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SUARABAYA
Intervensi:
BING HARIYANTO
395 — 222
M E N G A D I L I:
DALAM EKSEPSI:
- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;
DALAM POKOK PERKARA:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Izin Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya, Nomor : 188.4/6109-92/436.7.5/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan, atas nama Bing Hariyanto
tertanggal 11 Nopember 2020;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Izin Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya, Nomor : 188.4/6109-92/436.7.5/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan, atas nama Bing Hariyanto tertanggal 11 Nopember 2020;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.425.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2018 tentangPedoman Teknis Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;9.
Izin Usaha Industri tersebut, maka harus memilikibangunan sesuai Izin Mendirikan Bangunan tersebut.4.
Bahwa Izin Mendirikan Bangunan tersebut sifatnya adalah Einmalig,artinya Izin Mendirikan Bangunan tersebut hanya dilaksanakan satu kalisaja.Halaman 34 dari 96 halaman, Putusan Perkara Nomor : 55/G/2021/PTUN.SBYDalihdalih posita gugatan Penggugat tidak ada satu dalih pun yangmempermasalahkan saat proses pembangunan di JI. Kertajaya Indah IlNo. 4/Blok.
BuktiT11 : Formulir Permohonan SKRKIMB atas nama BingHariyanto, tanggal 2 Oktober 2020, Perihal:Permohonan Surat Keterangan Rencana Kota danatau ljin Mendirikan Bangunan (Fotokopi dariFotokopi);11.
Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalahperizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunanuntuk membangun baru, mengubah, memperluas, Mengurangi, dan/ataumerawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif danpersyaratan teknis yang berlaku.Pasal 5Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan wajib memilikiIzin Mendirikan Bangunan.Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikanoleh Kepala Daerah, kecuali bangunan fungsi khusus oleh Pemerintah.Kepala
298 — 174
MENGADILI SENDIRI ;Dalam Eksepsi :----------------------------------------------------------------------------------------- Menolak eksepsi dari Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding II Intervensi tersebut ;-------------------------------------------------------------Dalam Pokok Sengketa :----------------------------------------------------------------------------- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;-------------------- Menyatakan batal Ijin Mendirikan
Sultan Raja Baginda) tertanggal 23 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding ;------------------------------------------------- Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 1039 tahun 2010 atas nama Jan Semesta, MBA (PT.
222 ono nnn nnn nnn nnn non non nn nnn non nee nen en en nnn nnn neeMenimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa/gugatan, yangdimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah, adalah berupaSurat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 1039 Tahun 2010 atas nama JanSemesta, MBA (PT.
BUDHI HERMAWAN, SH., M.Si
Terdakwa:
DIAN HERDIANA
24 — 7
- Menyatakan Terdakwa : DIAN HERDIANA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mendirikan Bangunanan Tanpa dilengkapi Ijin Mendirikan Bangunan;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengen ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan
berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap =: DIAN HERDIANA;Tempat lahir : Tasikmalaya;Umur/tanggal lahir : 01011983;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : IndonesiaTempat tinggal :Jl.Bebedahan 1 Rt.001 Rw.008 Kelurahan SukanegaraKec.Purbaratu Kota Tasikmalaya;Agama : Islam.Pekerjaan : WiraswastaTerdakwa tidak ditahan;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Menimbang, dstnya ;Mengingat pasal 31 Ayat (1) huruf a Perda Nomor 6 tahun 2017 tentangsetiap orang yang mendirikan
Menyatakan Terdakwa : DIAN HERDIANA tersebut diatas terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mendirikan Bangunanan Tanpadilengkapi Ijin Mendirikan Bangunan;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlahRp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengen ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.
134 — 74
Menghukum TERGUGAT untuk secara serta-merta membuat dan menandatangani Akta Jual Beli, melakukan pemecahan sertifikat dan mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan Atas Obyek Sengketa selambat-Lambatnya 7 (Tujuh) Hari Setelah Perkara Ini Diputuskan Oleh Pengadilan Tingkat Pertama;6.
Menyatakan PENGGUGAT memiliki kuasa untuk Secara Serta Merta melakukan proses Pengalihan Jual Beliberupa penanda tangan Akta Jual Beli pada Notaris setempat, mengurus penerbitan pemecahan Sertifikat Hak Milik No 3415/KelKerobokanKelod teratas nama Doktoranda Ni Made Darminiseluas 200 M2 dari luas induk 532 M2 dan mengurus penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Atas Obyek Sengketa apabila dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah dibacakan putusan pada tingkat Pengadilan Negeri TERGUGAT tidak melakukan
proses pembuatan dan penanda tanganan Akta Jual Beli, melakukan pemecahan sertifikat dan mengurus Izin Mendirikan Bangunan Atas Obyek Sengketa;7.
Kerobokan Kelod teratas nama Doktoranda Ni Made Darminiseluas 532 M2 dan mengurus penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan Atas Obyek Sengketa Apabila dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah dibacakan putusan pada tingkat Pengadilan Negeri TERGUGAT tidak melakukan proses pembuatan dan penanda tanganan Akta Jual Beli, mengurus pemecahan sertifikat dan mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan Atas Obyek Sengketa;8.
tanggal 5 Juli 2012 terdapatkonsekuensi hukum yang harus dilaksanakan oleh TERGUGAT berupa :membuat Akta Jual Beli, melakukan pemecahan Sertifikat Hak milik No3415/Kelurahan KerobokanKelod dan mengurus Izin MendirikanBangunan atas obyek sengketa dalam kurun waktu 90(sembilanpuluh)hari, terhitung sejak tanggal penanada tanganan Berita Acara tanggal 5Juli 2012;Bahwa upaya PENGGUGAT untuk meminta TERGUGAT melaksanakanpengurusan surat berupa membuat Akta jual beli, memecah sertifikatdan membuat Izin mendirikan
melayangkansurat teguran tertanggal15 September 2014, namun hingga gugatan inididaftarkan tidak ada itikad baik ;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terdapat fakta hukum yangtak terbantahkan bahwasanya PENGGUGAT telah menerima uangpembayaran sebesarRp.1.400.000.000,( satu milyar empat ratus jutaRupiah), namun TERGUGAT tidak menjalankan pengalihan berupamelaksanakan pembuatan Akta Jual Beli, memecah Sertifikat No. 3415/KerobokanKelod seluas 200m dari luas 532 m2 serta tidak melaksanakanpembuatan Izin Mendirikan
fisik dilakukan selambatlambatnya 8 (delapan bulan sejak perjanjian ini ditandatangani yaitu padatanggal 22 April 2012, sementara serah terima fisik baru dilakukan padatanggal 05 Juli 2012, sementara serah terima legalitas, sampai dengangugatan ini disampaikan TERGUGAT belum juga memenuhinya.Perlu. diketahui bahwa yang dimaksud dengan penyerahan obyeksengketa adalah penyerahan secara fisik maupun secara legalitas yaituakta jual beli, pemecahan sertifikat No. 3415/KerobokanKelod danpembuatan Izin Mendirikan
proses Pengalihan Jual Beliberupa penanda tangan AktaJual Beli pada Notaris setempat, penerbitan pemecahan Sertifikat HakMilik No 3415/KelKerobokanKelod teratas nama Doktoranda Ni MadeDarminiseluas 200 M2 dari luas induk 532 M2 dan penerbitan IzinMendirikan Bangunan Atas Obyek Sengketa apabila dalam kurunwaktu 7 (tujuh) hari setelah dibacakan putusanpadatingkatPengadilanNegeriTERGUGATtidakmelakukanprosespembuatan dan penanda tanganan Akta Jual Beli, melakukanpemecahan sertifikat dan membuat Izin Mendirikan
Kerobokan Kelod teratas namaDoktoranda Ni Made Darminiseluas 532 M2 dan menerbitkan IzinMendirikan Bangunan Atas Obyek Sengketa Apabila dalam kurunwaktu 7 (tujuh) hari setelah dibacakan putusanpadatingkatPengadilanNegeriTERGUGATtidakmelakukanprosespembuatan dan penanda tanganan Akta Jual Beli, melakukanpemecahan sertifikat dan membuat Izin Mendirikan Bangunan AtasObyek Sengketa;8.
1.HERMAN INDRA SAKTI, S.Kom, S.H., M.H.
2.JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H.
3.KRISHNA GUMELAR, S.H.
4.BIMA SYAHPUTRA MARSANA, S.H.
Terdakwa:
MAS GUNAWAN, S.T. alias GUNAWAN bin (Alm) HENGKI GUNAWAN
72 — 57
Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidanapenjaraselama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) berkas IMB (ijin mendirikan
Alfiannor;
- 1 (satu) berkas permohonan IMB (ijin mendirikan bangunan) an. H. Alfiannor yang terdiri dari :
- Surat permohonan IMB (ijin mendirikan bangunan);
- 1 (satu) lembar Foto copy pemilik bangunan (H.
H.M Leman;
- 1 (satu) buah map permohonan IMB (ijin mendirikan bangunan);
- 1 (satu) lembar ceklis dokumen permohonan IMB (ijin mendirikan bangunan);
- 1 (satu) berkas duplikat surat penawaran rencana anggaran biaya pembangunan Ruko 3(tiga)Pintu 3(tiga)Lantai H. Alfianoor terdiri 3(tiga)dari lembar;
- 1 (satu) berkas duplikat surat perjanjian kerja H.
94 — 63
Menetapkan agar alat bukti/barang bukti, berupa :1) Berkas Permohonan pemohon IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) tahun 2013;2) SURAT KEPUTUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) tahun 2013.3) SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH tahun 2013.4) Rincian biaya IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) tahun 2013.5) Laporan pelayanan perijinan IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) tahun 2013 ( bulan Januari s/d bulan Desember).6) SURAT TANDA SETORAN (STS) Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kota Palangka Raya
( bulan Januari s/d bulan Desember) tahun 2013.7) Slip penyetoran PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2013.8) Data laporan realisasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kota Palangka Raya tahun 2013.9) Buku agenda pengeluaran IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) tahun 2013.10) 1(satu) lembar surat dari Kepala Dinas Tata kota,Bangunan dan Pertamanan kota Palangka Raya kepada kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kota Palangka Raya dengan nomor
surat :870/07/DTKBP-SEK/I/2014,tanggal 07 Januari 2014 tentang Penerapan perhitungan retribusi IMB dan pajak reklame baru.11) 1 (satu) buah Buku agenda rekomendasi IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) tahun 2013.12) 3 (tiga) buah flash disk.13) 1(satu) buah Monitor.14) 1(satu) buah CPU.15) 1(satu) buah printer.16) Blanko Surat keputusan IMB kosong.17) 10 (sepuluh) berkas pemohon IMB.18) 1(satu) lembar foto copy Surat keputusan CPNS atas nama PERRY L.RIWEY. 19) Barang Bukti Kwitansi tanda terima
Sarait/Marta Mrs, tanggal 07 Desember 2013 Palangka Raya-Jakarta;40) 1 (satu) buku berisi Perda Kotamadya Tingkat II Palangka Raya Nomor 11 tahun 1999 tentang Retrebusi Izin Mendirikan Bangunan;41) 1 (satu) buku berisi Perda Kotamadya Tingkat II Palangka Raya Nomor 11 tahun 1999 tentang Retrebusi Izin Mendirikan Bangunan;Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara An. Drs. ADIRAMA BAHAN,MT Als PAK ADI Bin ADJANG BAHAN;6.
Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2012tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan lebih besar dibandingkan nilairetribusi yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya DaerahTingkat Il Palangka Raya Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi IzinMendirikan Bangunan.Bahwa mekanisme penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dimulai denganpemohon datang ke Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu danPenanaman Modal (BPPTPM) Kota Palangka Raya dan memasukkanberkas permohonan Izin Mendirikan Bangunan
Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2012tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan lerbih besar dibandingkan nilairetribusi yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya DaerahTingkat Il Palangka Raya Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi IzinMendirikan Bangunan.Bahwa mekanisme penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dimulai denganpemohon datang ke Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu danPenanaman Modal (BPPTPM) Kota Palangka Raya dan memasukkanberkas permohonan Izin Mendirikan Bangunan
BANGUNAN(IMB) tahun 2013;2) SURAT KEPUTUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)tahun 2013.3) SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH tahun 2013.4) Rincian biaya IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) tahun2013.5) Laporan pelayanan perijinan IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN(IMB) tahun 2013 ( bulan Januari s/d bulan Desember).6) SURAT TANDA SETORAN (STS) Badan Pelayanan Terpadudan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Palangka Raya ( bulanJanuari s/d bulan Desember) tahun 2013.Halaman 44 dari 75 hal Put No.2/PID.SUSTPK/2015/PT.PLK.7)
BANGUNAN(IMB) tahun 2013;2) SURAT KEPUTUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)tahun 2013.3) SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH tahun 2013.4) Rincian biaya IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) tahun2013.5) Laporan pelayanan perijinan IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN(IMB) tahun 2013 ( bulan Januari s/d bulan Desember).6) SURAT TANDA SETORAN (STS) Badan Pelayanan Terpadudan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Palangka Raya ( bulanJanuari s/d bulan Desember) tahun 2013.7) Slip penyetoran PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok
Menetapkan agar alat bukti/oarang bukti, berupa :1) Berkas Permohonan pemohon IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN(IMB) tahun 2013;2) SURAT KEPUTUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)tahun 2013.3) SURAT SETORAN RETRIBUS!
205 — 117
Wahid, PM.Keputusan tata usaha Negara (Izin Mendirikan Bangunan) terbit di atas tanahmilik pemohon sendiri yaitu H. Abd Wahid, PM sehingga menjadi pertanyaandimana kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Keputusan Tata UsahaNegara (Izin Mendirikan Bangunan) termaksud.Dari kenyataan ini, dimana Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.Abd Wahid, PM dan tempat Izin Mendirikan Bangunan tersebut adalah milikH. Abd. Wahid, PM (tanah milik H. Abd.
terhadapstatus (tempat Izin Mendirikan Bangunan) yang dimiliki oleh H.
asli Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327IMB/11/KPAP tentang Izin Mendirikan BangunanFoto copy sesuai dengan asli Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327IMB/11/KPAP tentang Izin Mendirikan BangunanFoto copy sesuai dengan asli Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327IMB/11/KPAP tentang Izin Mendirikan BangunanFoto copy sesuai dengan asli Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327IMB/11/KPAP tentang Izin Mendirikan BangunanFoto copy sesuai dengan asli Surat Izin Walikota Makassar
objek yangdimohonkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) .
zin mendirikan Bangunan atas namaAbdul Wahid.
91 — 8
untuk menghentikan Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit rumah diatas tanah objek perkara;DALAM EKSEPSI;- Menolak eksepsi Tergugat B1,2,3 seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA;- Mengabulkan gugatan konpensi sebahagian;- Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 6 Januari 1983 yang dibuat dihadapan Lurah Tabing Bandar Gadang dan diketahui oleh Camat Kecamatan Nanggalo Kota Padang;- Menyatakan tanah objek perkara adalah sah milik penggugat;- Menyatakan sah surat pelarangan mendirikan
bangunan No.640-676/CN-III/1986 tanggal 19 Maret 1986 yang dikeluarkan oleh Camat Nanggalo Kota Padang;- Menyatakan perbuatan para Tergugat B yang telah mendirikan 2 (dua) unit bangunan rumah sekitar tahun 1986, yang telah rusak berat akibat gempa 30 September 2009, dan sekarang mendirikan 1 (satu )unit rumah diatas tanah objek perkara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Orecht matigedaad);-------------------------------------------------------- Menghukum
dihalangioleh Pihak Tergugat B1 dengan cara menyuruh anakanaknya dan anggota kaumyang lainnya melempar Petugas Ukur dengan batu dan mengancam dengan senjatatajam, serta mengeluarkan katakata kotor dan menghina penggugat, sehinggapengggutat telah dipermalukan dihadapan umum yang mengakibatnkan kerugianmoril dan materil bagi penggugat yang diperkirakan sebesar Rp.500.000.000 (LimaRatus Juta Rupiah )Bahwa sekitar tahun 1986 tanpa izin dan sepengetahuan penggugat para tergugat Bsecara bersamasama telah mendirikan
bangunan rumah permanent sebanyak 2 unitdiatas tanah objek perkara, dan akibat gempa Bumi tanggal 30 September 2009rumah tersebut rusak berat, dan sekarang juga tanpa izin dan tanpa sepengetahuanpenggugat Para tergugat B2 dan 3 telah pula membangun (satu) unit rumah barudiatas tanah objek perkara, perbuatan para tergugat B mendirikan bangunan diatastanah objek perkara dengan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan penggugat, makaperbuatan para Tergugat B tersebut dapat diklarifikasikan sebagai perbuatanmelawan
Padang supaya memerintahkan Para Tergugat B2 dan 3 atau siapasaja yang terlibat pembangunan tersebut dapat diperintahkan untuk menghentikanpekerjaan pembengunan tersebut.Bahwa atas perbuatan dan tindakan Para Tergugat B yang telah mendirikanbangunan Rumah permanen sebanyak 2 unit tersebut yang mengakibatkanmerugikan penggugat, maka waktu itu camat Kecamatan Nanggalo telah melarangtindakan Para Tergugat B tersebut untuk melanjutkan pembangunan rumah denganalas an para Tergugat B tidak memiliki izin mendirikan
bangunan No.640676/CNIII/1986tanggal 19 Maret 1986 yang dikeluarkan oleh Camat Nanggalo Kota PadangMenyatakan perbuatan para Tergugat B yang telah mendirikan 2 (dua) unit bangunanrumah sekitar tahun 1986, yang telah rusak berat akibat gempa 30 September 2009,dan sekarang mendirikan (satu )unit rumah diatas tanah objek perkara tanpa izindan tanpa sepengetahuan penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Orechtmatigedaad)Menghukum dan atau memerintahkan kepada Para Tergugat A dan Para Tergugat Bsecara
bangunan No.640676/CNIII/1986tanggal 19 Maret 1986 yang dikeluarkan oleh Camat Nanggalo KotaMenyatakan perbuatan para Tergugat B yang telah mendirikan 2 (dua) unit bangunanrumah sekitar tahun 1986, yang telah rusak berat akibat gempa 30 September 2009,dan sekarang mendirikan (satu )unit rumah diatas tanah objek perkara tanpa izindan tanpa sepengetahuan penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Orechtmatigedaad);Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat A dan Para Tergugat Bsecara bersamasama