Ditemukan 99297 data
1.PT. GAS SECURITY SERVICES
2.PT. RODAMAS INTI TEKNIKA
Termohon:
PT. SATYAMITRA SURYA PERKASA
68 — 43
MENGADILI
Data belum dapat ditampilkan dalam sistem sipp
.
1.SUDARNO, SH.
2.DANANG DERMAWAN,SH.MH
Terdakwa:
1.BUDI HUSNIANATA.
2.RICI RINDAWAN
57 — 27
MENGADILI :
Data belum dapat ditampilkan dalam sistem sipp
.
107 — 27
Menetapkan barang bukti berupa:- 2 (dua) lembar bukti pembayaran karaoke Sabumi;Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;- 2 (dua) buah sound sistem king max;- 3 (tiga) buah sound sistem merk fidelity;- 6 (enam) buah sound sistem merk 3G Audio;- 3 (tiga) buah kara Jukebox merk KJB;- 3 (tiga) buah Kara Juke Box merk Geiser;- 6 (enam) buah wireless microphone merk shure;- 3 (tiga) buah power amplifier merk Hardquest;- 12 (dua belas) buah microphone;- 3 (tiga) buah effect processor merk
peavey;- 7 (tujuh) buah sound sistem merk BMB;- 3 (tiga) buah televisi merk thosiba;- 3 (tiga) buah televisi merk LG;- 12 (dua belas) buah buku lagu;- 6 (enam) buah remote tv;- 3 (tiga) buah monitor panduan lagu merk geiser;- 3 (tiga) buah power amplifier merk 3G;- 1 (Satu) buah Daftar Harga Karaoke Sabumi;- 6 (enam) bundel bukti pembayaran karaoke Sabumi;Agar Dikembalikan kepada terdakwa;5.
Menyatakan barang bukti berupa :2 (dua) lembar bukti pembayaran karaoke Sabumi tetap terlampirdalam berkas perkara, 2 (dua) buah sound sistem king max, 3 (tiga)buah sound sistem merk fidelity, 6 (enam) buah sound sistem merk 3GAudio, 3 (tiga) buah kara Jukebox merk KJB, 3 (tiga) buah Kara JukeBox merk Geiser, 6 (enam) buah wireless microphone merk shure, 3(tiga) buah power amplifier merk Hardquest, 12 (dua belas) buahmicrophone, 3 (tiga) buah effect processor merk peavey, 7 (tujuh) buahsound sistem
king max, 3 (tiga) buah sound sistem merk fidelity, 6 (enam)buah sound sistem merk 3G Audio, 3 (tiga) buah kara Jukebox merk KJB, 3(tiga) buah Kara Juke Box merk Geiser, 6 (enam) buah wireless microphonemerk shure, 3 (tiga) buah power amplifier merk Hardquest, 12 (dua belas)buah microphone, 3 (tiga) buah effect processor merk peavey, 7 (tujuh)buah sound sistem merk BMB, 3 (tiga) buah televisi merk thosiba, 3 (tiga)buah televisi merk LG, 12 (dua belas) buah buku lagu, 6 (enam) buahHalaman 3 dari
king max, 3(tiga) buah sound sistem merk fidelity, 6 (enam) buah sound sistem merk3G Audio, 3 (tiga) buah kara Jukebox merk KUJB, 3 (tiga) buah Kara JukeBox merk Geiser, 6 (enam) buah wireless microphone merk shure, 3(tiga) buah power amplifier merk Hardquest, 12 (dua belas) buahmicrophone, 3 (tiga) buah effect processor merk peavey, 7 (tujuh) buahsound sistem merk BMB, 3 (tiga) buah televisi merk thosiba, 3 (tiga)buah televisi merk LG, 12 (dua belas) buah buku lagu, 6 (enam) buahremote tv, 3 (tiga
Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:2 (dua) lembar bukti pembayaran karaoke Sabumi;2 (dua) buah sound sistem king max;3 (tiga) buah sound sistem merk fidelity;6 (enam) buah sound sistem merk 3G Audio;3 (tiga) buah kara Jukebox merk KJB;3 (tiga) buah Kara Juke Box merk Geiser;6 (enam) buah wireless microphone merk shure;3 (tiga) buah power amplifier merk Hardquest;12 (dua belas) buah microphone;3 (tiga
Menetapkan barang bukti berupa:2 (dua) lembar bukti pembayaran karaoke Sabumi;Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;2 (dua) buah sound sistem king max;tiga) buah sound sistem merk fidelity;enam) buah sound sistem merk 3G Audio;tiga) buah kara Jukebox merk KJB;tiga) buah Kara Juke Box merk Geiser;enam) buah wireless microphone merk shure;3 (6 (3 (3 (6 (3 (tiga) buah power amplifier merk Hardquest;2 (dua belas) buah microphone;3 (tiga) buah effect processor merk peavey;Halaman 23 dari 25 Putusan
1.Syarifudin Ariyanto
2.Asep Jamaludin
3.Rolly Mawardi
4.Sukmana
Tergugat:
PT. Easypay National Indonesia Payment System
76 — 21
MENGADILI :
1.Data belum dapat ditampilkan dalam sistem sipp
.
PT. INDRA BUMI MULIA
Tergugat:
1.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jendral Mineral Dan Batubara
222 — 151
INDRA BUMI MULIA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI adalah Perbuatan Melanggar Hukum ;
- Mewajibkan Tergugat untuk memasukkan PT.
INDRA BUMI MULIA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.488.500,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).
ALAN THEN KHAI CHUNG
40 — 8
MENETAPKAN :
- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tertera di Sistem Aplikasi E-KTP dari Chung Alan Then Khai Chung menjadi Alan Then Khai Chung;
- Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon yang ada di data Sistem Aplikasi E-KTP dari Chung Alan Then Khai Chung menjadi Alan Then Khai Chung;
PT. DAGO TRISINERGI PROPERTI
Termohon:
...................
57 — 49
MENGADILI:
1.Data belum dapat ditampilkan dalm sistem sipp
.
30 — 18
MENGADILI :
1.Data belum dapat ditampilkan dalam sistem sipp
.
MUCHAMMAD ZAINI
Tergugat:
BIBI NGATIFAH
Turut Tergugat:
1.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA SURABAYA
48 — 14
Penggugat:
MUCHAMMAD ZAINI
Tergugat:
BIBI NGATIFAH
Turut Tergugat:
1.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA SURABAYA
NURHAMSYAH
Tergugat:
Kemenkeu RI cq DirJen Kekayaan Negara cq Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
Turut Tergugat:
1.Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
2.PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Cabang Pattimura Bandar Lampung
3.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
205 — 76
Penggugat:
NURHAMSYAH
Tergugat:
Kemenkeu RI cq DirJen Kekayaan Negara cq Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
Turut Tergugat:
1.Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
2.PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Cabang Pattimura Bandar Lampung
3.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PT. ANUGRAH LESTARI KENDARI
Tergugat:
1.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jendral Mineral Dan Batubara
594 — 188
ANUGRAH LESTARI KENDARI ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI adalah Perbuatan Melanggar Hukum ;
- Mewajibkan Tergugat untuk memasukkan PT.
ANUGRAH LESTARI KENDARI kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.488.500,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).
TARYONO
Tergugat:
PT. PRIMA PERAHU AGUNG
65 — 23
MENGADILI :
DATA BELUM DAPAT DITAMPILKAN DALAM SISTEM SIPP
.
2.I WAYAN SURYAWAN, S.H.
3.Widya Purna Nugraha, S.H., M.H.
5.Endah Dwi Hastuti, S.H.
6.Kristiano, S.H.
8.Yanti Kristiana, S.H.
11.I Putu Rudina Artana, S.H.
Terdakwa:
LISA CANDRAWATI, S.E Bin JAN UDA (Alm)
59 — 0
Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Tenaga Pendidik;
- 1 (satu) buah foto copy buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1129/PSNP/VII/2014 tanggal 5 Juli 2014 pekerjaan pengadaan akomodasi Pembekalan peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;
- 1 (satu) buah foto copy buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1129/PSNP/VII/2014 tanggal 5 Juli 2014 pekerjaan pengadaan konsumsi Pembekalan
peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;
- 1 (satu) buah foto copy buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1099/PSNP/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 pekerjaan pengadaan konsumsi peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;
- 1 (satu) buah foto copy buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1094/PSNP/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 pekerjaan pengadaan
Pengadaan Konsumsi Peserta Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014.
/2014 tanggal 24 Juli 2014 pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan akomodasi peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 beserta lampirannya;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03632/SP2D/LS/2014 tanggal 24 Juli 2014, pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan konsumsi pembekalan peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014
Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014 beserta lampirannya; -
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01597/SP2D/LS/2014 tanggal 24 April 2014, pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan Konsumsi peserta Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014 beserta lampirannya.
PT JTrust Investments Indonesia
Tergugat:
Farida Aguscik
109 — 54
MENGADILI :
1.Data belum dapat ditampilkan dalam sistem sipp
.
KOMITE WARGA SENTUL CITY KWSC
Tergugat:
BUPATI BOGOR
Intervensi:
PT SENTUL CITY Tbk
350 — 275
M E N G A D I L I
DALAM PENUNDAAN :-------------------------------------------------------------------------
- Menyatakan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Bogor Nomor: 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng
, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja;
- Menyatakan menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Bogor Nomor: 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja;-------------------------
Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;--------------------------------------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA ;------------------------------------------------------------------
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----------------------------------
- Menyatakan batal Keputusan Bupati Bogor Nomor: 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem
Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja;----------------------------------------
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bogor Nomor: 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU PTUN, ObjekGugatan merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugatselaku Pejabat Tata Usaha Negara yang didasarkan pada ketentuan dalamPeraturan Pemerintah No. 122 tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan AirMinum (selanjutnya disebut sebagai PP No. 122/2015) dan PeraturanMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 25/PRT/M/2016tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Air MinumUntuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha
Bahwa Objek Gugatan adalah KTUN yang bersifat konkret yaitumenyangkut Izin penyelenggaraan air oleh Badan Swasta, dan bersifatIndividual sesuai dengan isi objek gugatan tersebut ditujukan kepada pihaktertentu yaitu sebagai berikut :Memberikan Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) Ke@Pp aia : nn one nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnnncnneNama Perusahaan : PT.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bogor Nomor:693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang PemberianIzin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, TokDi Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti,Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan MadangDan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja ;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bogor Nomor:693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang PemberianIzin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, TokDi Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti,Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan MadangDan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja ;4.
Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukangugatan dalam perkara aquo, serta mempersoalkan dan mengintervensiKeputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/0001/DPMTPSP/2017 tanggal 1Maret 2017 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem PenyediaanAir Minum kepada PT.
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Tangerang Selatan
105 — 90
Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi PKNSI
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Tangerang SelatanDirektorat PengelolaanKekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) yangberalamat di Gedung Syafruddin Prawira Negara 2 Lantai 9Utara, JI. Lapangan Banteng Timur No. 24, Jakarta Pusat10710, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGATII; Badan Pertanahan Nasional cq.
Dengan demikian, Tergugat II adalahsebagai pihak yang berwenang untuk melanjutkan segala hak dankewajiban BPPN.Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor110/PMK.06/2017, pengelolaan aset jaminan eks BPPN tersebut beradadalam kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq.Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI).Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka adalah jelas bahwa ParaTergugat merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas
Direktorat Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi (PKNSI), in casu Tergugat II sebagai pihakdalam perkara a quo.Bahwa objek perkara berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2940/Jurangmangu Barat merupakan agunan atas pinjaman kepada PT.Bank Duta Cab. Tanah Abang Jakarta (sekarang telah konsolidasimenjadi PT Bank Danamon,Tbk in casu Tergugat I) yang juga telahdibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 10729/1996 tanggal20 November 1996 atas nama PT.
S432/KN.5/2018/II/2018tanggal 28 Maret 2018, terhadap objek sengketa perkara a guo sesuaidengan data Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB) yang ada padadata kustodi Tergugat II menyatakan bahwa debitor maupun SHGB No.2940/Jurangmangu Barat tidak tercatat dalam data pengelolaanTergugat Il.g.
Direktorat Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi (PKNSI), in casu Tergugat Il sebagai pihakdalam perkara a quo.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkaneksepsi baik yang diajukan oleh Tergugat! maupun Tergugat!l sebagai berikutA.
SUYANTO
35 — 18
strong>
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan nama Suyanto pada data kependudukan dengan NIK. 3311060607600005 adalah orang yang sama dengan nama Yanto yang tercantum dalam Buku Nikah 440/26/IX/I/83 dan Akta Kelahiran atas nama anak-anak Pemohon yang bernama Agus Joko Susilo, Aris Purnama, Anisah Okvitasari dan Risqi Nur Yuliana;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/mengganti nama SUYANTO NIK. 3311060607600005 dalam rekaman data Sistem
Sukoharjo untuk segera dilakukan perbaikan pada data Sistem Informasi Data Kependudukan;
- Menghukum Pemohon membayar biaya pemeriksaan perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
YAYASAN AMANAT PERJUANGAN RAKYAT MALANG (YAPERMA)
Tergugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)Tbk
197 — 85
MENGADILI :
Data belum dapat ditampilkan dalam sistem sipp
.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DAVID APRIANUS LAPPE RIHI, ST
395 — 56
Penyediaan Air Minum Lokasi IKK Oelamasi, IKK Tarus dan IKK Semau;
- Laporan, Spesifikasi Teknis, Laporan BOQ dan EE Pekerjaan Survey dan Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lokasi IKK Oelamasi, IKK Tarus dan IKK Semau TA. 2015;
- Laporan Antara Pekerjaan Survey dan Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lokasi IKK Oelamasi, IKK Tarus dan IKK Semau TA. 2015;
- Laporan Pendahuluan Pekerjaan Survey dan Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air
Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Tarus Kecamatan Kupang Tengah;
- Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Harga Satuan Nomor: 134/PSPAM-AB/PDAM-KPG/IX/2015 tanggal 29 September 2015 Pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Oelamasi, Kecamatan Kupang Timur;
- Adendum Kontrak Nomor: 212.B/PSPAM-AB/PDAM-KPG/XI/2015 tanggal 20 November 2015 Pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Oelamasi, Kecamatan Kupang Timur (Asli dan Fotocopy);
- Laporan
Harian, Mingguan dan Bulanan Nomor Kontrak: 134/PSPAM-AB/PDAM-KPG/IX/2015 tanggal 29 September 2015 Pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Oelamasi, Kecamatan Kupang Timur;
- Dokumentasi Pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Oelamasi, Kecamatan Kupang Timur CV.
Kupang Nomor : 031.A/PDAM-KPG/III/2016 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Survey dan Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum, Pengawasan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum dan Pembangunan sistem Penyediaann Air Minum, pada PDAM Tahun Anggaran 2016;
- SK Dirut PDAM Kab.
Kupang Nomor : 031.B/PDAM-KPG/III/2016 tentang Pembentukan panitia pengadaan jasa konsultasi pekerjaan survey dan perencanaan teknis sistem penyediaan air minum, pengawasan teknis sistem penyediaan air minum dan panitia pengadaan pembangunan sistem penyediaan air minum pada PDAM Kab Kupang tahun anggaran 2016;
- SK Dirut PDAM Kab.
Terbanding/Penggugat : PT. SAKALO
Terbanding/Turut Tergugat : Cq Kepala Kantor Badan Pertahanan Kota Samarinda
Turut Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia
102 — 60
Pembanding/Tergugat II : Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi Kementerian Keuangan R.I Diwakili Oleh : Sahat.B.J Pardede
Terbanding/Penggugat : PT. SAKALO
Terbanding/Turut Tergugat : Cq Kepala Kantor Badan Pertahanan Kota Samarinda
Turut Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia