• alasanalasan yang tidaksesuai dengan materi peringatan, makaditerbitkan peringatan II ;6 Dalam hal pemegang izin tidak memberitanggapan dalam tenggang waktu yang telahditetapkan, atau memberi tanggapan denganmengemukakan alasanalasan yang tidaksesuai dengan materi peringatan, makaditerbitkan peringatan Il ;Bahwa selang waktu antara Surat Peringatan IT dan III yangdikeluarkan oleh Tergugat yang hanya berselang 29 hari kerja(belum terhitung waktu pengiriman), atau dengan kata lain belumsampai 30 hari

  waktu Surat Peringatan III.

  Pertimbangan Keberatan Terhadap Peringatan LII,Dan IlBahwa atas peringatan I,II, dan II, Tergugat sama sekalitidak mempertimbangkan maupun menanggapi apa yangtelah Penggugat lakukan, khususnya halhal yangdikemukakan pada Tanggapan Atas Surat Peringatan IIyang menjelaskan kondisi faktual yaitu :1.

  S.656/MenhutVI/BPHT/2010 tanggal1 Desember 2010 telah memberikan peringatan I kepada PT. Pakerin,dengan materi peringatan agar yang bersangkutan melakukan kegiatanpenanaman dan penebangan berdasarkan RKTUPHHKHT yang disahkansesuai ketentuan yang berlaku ; 6 Atas peringatan I tersebut, PT.

  PeraturanPemerintah No. 3 Tahun 2008 merupakan batas waktu maksimalyang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagipemegang izin, untuk memberikan tanggapan dengan alasanalasan sesuai materi peringatan, sebelum berakhirnya jangkawaktu peringatan tersebut.Bahwa terhadap surat peringatan II No.

• HARMAN;

• 1 (Satu) Buah BPKB ASLI Mobil MITSUBISHI XPANDER 1.5L ULTIMATE-K 4X2 A/T tahun 2019, warna Hitam Mika, No.rangka MK2NCWTARKJ006649, No.Mesin 4191GM9386 nama Pemilik HARMAN;
• 1 (Satu) Rangkap perjanjian pembiayaan murabahah No. 075419511335 Adira Dinamika Multi Finance ke konsumen Harman tanggal 04 April 2019;
• 1 (Satu) Rangkap History pembayaraan ( Customer cars view) Adira Dinamika Multi Finance Debitur Harman;
• 1 (Satu) Lembar surat peringatan

  I dari Adira Dinamika Multi Finance Keterlambatan kewajiban pembayaraan angsuran Kepada Harman tanggal 04 Februari 2020;

• 1 (Satu) Lembar surat peringatan II dari Adira Dinamika Multi Finance Keterlambatan kewajiban pembayaraan angsuran Kepada HARMAN tanggal 10 Februari 2020;
• 1 (Satu) Lembar surat peringatan III dari Adira Dinamika Multi Finance Keterlambatan kewajiban pembayaraan angsuran Kepada HARMAN tanggal 17 Februari 2020;

Dikembalikan kepada yang berhak

• Pontianak Utara, Surat Pemberitahuan tagihan beserta surat peringatan (I), Surat Peringatan (II), dan Surat Peringatan (III), an TJUNG SIP MIAW;

• 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jaminan Fidusia, Nama : TJUNG SIP MIAW, Tanggal 14 Desember 2022, Nomor 338, yang dikeluarkan oleh Notaris MERYANTHY SIMANJUNTAK, S.H., M.Kn;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6.

• 256/MCF/PKWT/PSP/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023;

• Akad perjanjian pembiayaan multiguna nomor 1000116161 tanggal 17 Mei 2024;
• Akad perjanjian pembiayaan multiguna nomor 1000103109 tanggal 4 April 2024;
• Akad perjanjian pembiayaan multiguna nomor 5000123139 tanggal 28 Desember 2023;
• Slip gaji bulan Agustus atas nama ALPIAN PUTRA KHARISMA;
• Surat pernyataan tanggal 28 Agustus 2024;
• Surat pernyataan tanggal 30 Agustus 2024;
• Surat peringatan

  nomor 001/SP/R-2/MAF/PSP tanggal 28 Agustus 2024 atas nama SOTEMA;

• Surat peringatan nomor 001/SP/R-2/MAF/PSP tanggal 10 April 2024 atas nama PRAYOGI;
• Surat peringatan nomor 002/SP/R-2/MAF/PSP tanggal 14 Juli 2024 atas namaUSEP SAIFUDIN;
• Surat nomor 053/PHK/FRD/MCF/HCIR/09/24 tanggal 4 September 2024 prihal pemberitahuan pemutusan hubungan kerja;
• Surat keterangan kerja nomor: 3183/SKK/HCAMP/IX/2024 tanggal 23 September 2024;
• 1 (satu) unit sepeda motor

• .- 1 (satu) lembar surat proposal perihal permohonan bantuan dana panitia Langgar Fathurrida tertanggal 06 Juni 2014;- 1 (satu) lembar kuitansi serah terima dana bantuan untuk rehab Langgar Fathurrida tertanggal 03 Juli 2014 dengan No. persetujuan Sekretaris Desa untuk pembayaran : 43/SSP/Skr-DBM/Alk/VII/2014 dengan penerimaan atas nama Utuh;- 1 (satu) lembar kuitansi serah terima dana bantuan untuk peringatan hari besar Islam Langgar Fathurrida tertanggal 21 Desember 2013 dengan No.

  Persetujuan Sekdes untuk pembayaran : 07/SPP/Skr-DBM/Alk/XII/2013 dengan penerima atas nama Tuni;- 1 (satu) lembar kuitansi serah terima dana bantuan untuk rehab Langgar Fathurrida tertanggal 23 Juli 2014 yang ditandatangani atas nama Tuni;- 1 (satu) lembar kuitansi serah terima dana bantuan untuk peringatan hari besar Islam Langgar Fathurrida tanpa tanggal yang ditandatangani atas nama Tuni.dirampas untuk dimusnahkan.5.

  Persetujuan Sekdesuntuk pembayaran : 07/SPP/SkrDBM/AIk/XII/2013 dengan penerima atas namaTUNI;1 (satu) lembar kuitansi serah terima dana bantuan untuk rehap langgar Fathurridatertanggal 3 Juli 2014 yang ditandatangani atas nama TUNI;1 (satu) lembar kuitansi serah terima dana bantuan untuk peringatan hari besar Islamlanggar Fathurrida yang ditandatangani atas nama TUNI.Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Tuni Als Onen Bin Murah (Alm).4Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara

  Sebelumnya saksimenjabat sebagai kaur pembangunan dari tahun 2005 sampai tahun 2012;e Bahwa terhadap kuitansi Dana Peringatan hari besar Islam untuk langgar Fathurridapada tahun 2013 memang tidak ada proposalnya, karena merupakan kegiatan rutin,yang sudah ada anggaran tiap tahunnya;e Bahwa saksi yang membuat kuitansi dana peringatan hari besar Islam atas perintahdari Terdakwa, baik kuitansi desa maupun kuitansi tanda terima atas nama Tuni.e Bahwa terhadap proposal permintaan dana Rehab Langgar Fathurrida

  AMAT (Alm), di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi mengerti di mintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengankejadian pemalsuan surat berupa Proposal permintaan dana Rehab Langgar Fathurridadan Dana Peringatan hari besar islam untuk langgar Fathurrida tahun 2013 dan 2014;Bahwa saksi bukan merupakan pengurus Langgar Fathurrida namun benar saksitinggal di dekat langgar Fathurrida.

  Saksi pernah mendengarcerita dari Utuh penjual buah, bahwa tanda tangannnya ada di surat tersebut, tapiUtuh penjual buah merasa tidak pernah tanda tangan.Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa (satu) lembar proposal dan 4 (empat)lembar foto copy kuitansi untuk bantuan biaya rehab Langgar peringatan hari besarIslam langgar Fathurrida yang terdapat tanda tangan saksi Tuni dan Utuh sertastempel Langgar Fathurrida.

  Saksi hanya diminta oleh Terdakwa tanda tangan,agar uang bisa keluar;e Bahwa saksi Murni adalah bendahara desa juga, sejak tahun 2014;e Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa (satu) lembar proposal dan 4 (empat)lembar foto copy kuitansi untuk bantuan biaya rehab Langgar peringatan hari besarIslam langgar Fathurrida yang terdapat tanda tangan saksi Tuni dan Utuh sertastempel Langgar Fathurrida.

• 2009 yang dibuat oleh Johanes C.W.untuk priode bulan Juni 2009 ;- Sruat peringatan dari Direktur Kerry Paterson kepada Johanes C.W perihalsetiap pengeluaran unang dalam bentuk:,epapun harus atas persetujuan dantanda tangan dari Direktur tertanggal 15 Desember 2009 ; - Surat peringatan dalam bentuk e-maii karena tidak membuat laporanpertanggung jawaban keuangan tertanggal 25 Desember 2009 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;- Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000

• PO: 116PO20230600055, tanggal 15 Juni 2023

• Copy Legalisir Delivery Order (DO) No. 00005397, tanggal 16 Juni 2023
• Copy Legalisir Perjanjian pembiayaan Nomor: 116012300046 atas nama DEBITUR RIFAI, tanggal 19 Juni 2023
• Copy Legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.00459499.AH.05.01 Tahun 2023, tanggal 20 Juni 2023
• Copy Legalisir surat peringatan ke-1 tanggal 28 Agustus 2023
• Copy Legalisir Surat Peringatan terakhir tanggal 11 September 2023

  >

  Copy Legalisir Surat Pringatan (Somasi) ke -1 tanggal 18 September 2023

  Copy Legalisir Surat Peringatan (Somasi) ke-2 tanggal 10 Oktober 2023

  Copy Legalisir BPKB Nomor: T-05849010, Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar-L 4X2 8A/T, Warna Hitam Mika, Tahun 2023, Nopol: L-1021-CAN

  Copy Legalisir Histori Pembayaran Debitur atas nama RIFAI

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6.

• 1 (satu) lembar Surat Peringatan Pada tanggal 22 Juni 2018 dari PT. WAHANA OTTO MITRA MULTIARTHA FINANCE Cabang Kuningan Perwakilan Kuningan.
• 1 (satu) lembar Surat Peringatan Pada tanggal 29 Juli 2018 dari PT. WAHANA OTTO MITRA MULTIARTHA FINANCE Cabang Kuningan Perwakilan Kuningan.
• 1 (satu) lembar Surat Peringatan Pada tanggal 05 Agustus 2018 dari PT. WAHANA OTTO MITRA MULTIARTHA FINANCE Cabang Kuningan Perwakilan Kuningan.

• SUPRIYATIN, tanggal 16 Maret 2023;

• 1 BPKB sepeda motor Honda SCOOPY PRESTIGE nomor polisi G 5416 VN, Tahun 2023, Warna Hijau, Noka MH1JM0413PK195693, Nosin JM04E1195682, atas nama SUPRIYATIN Alamat Jl Tanjung Gang III No. 33 Rt 004 / Rw 004 Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;
• 1 lembar Surat Peringatan I dari pihak PT FIF (Federal International Finance) Tegal yang ditujukkan kepada Sdri.

  SUPRIYATIN, tanggal 19 Juni 2023;

• 1 lembar Surat Peringatan II dari pihak PT FIF (Federal International Finance) Tegal yang ditujukkan kepada Sdri. SUPRIYATIN, tanggal 26 Juni 2023;
• 1 lembar Surat Peringatan III dari pihak PT FIF (Federal International Finance) Tegal yang ditujukkan kepada Sdri. SUPRIYATIN, tanggal 20 Juli 2023;
• 1 lembar surat pernyataan pengakuan telah memindahtangankan objek jaminan fidusia yang dibuat oleh Sdri.

• Tergugat memberikan Surat Peringatan HI tanpa adanya Surat Peringatan I danSurat Peringatan II terhadap Penggugat ;b.

  Nomor 06/101/MDOtanggal 03 Mei 2017 perihal peringatan I ;2.Karena Surat Peringatan I tersebut diabaikan maka Tergugat mencoba lagiuntuk melakukan Pemanggilan kepada pihak Penggugat nomor 06/124/MDOtanggal 15 Mei 207 perihal Surat panggilan dan pada tanggal 18 Mei 2017Penggugat/Debiture datang ke Kantor PT.

  Unsur KesalahanBahwa dalam pemberin Surat peringatan telah sesuai dengan ketentuanyaitu ; Surat Peringatan I kepada Penggugat Nomor 06/101/MDO tanggal 03Mei 2017 ; Surat Peringatan II kepada Penggugat Nomor 06/148/MDO tanggal 20Juni 2017 ; Surat Peringatan III kepada Penggugat Nomor 06/186/MDO tanggal07 Agustus 2017 ;d.Hubungan Sebab Akibat antara Perbuatan dengan KerugianDikarenakan pemberian Surat Peringatan I,II dan III kepada Penggugattidak menyalahi ketentuan yang ada maka tidak ada suatu perbuatan

  Menyatakan sah dan mengikat :Surat Peringatan I Nomor 06/101/MDOI tanggal 03 Mei 2017;Surat Panggilan Nomor 06/124/MDO tanggakl 15 Mei 2017Surat Peringatan II Nomor 06/148/MDO tanggal 20 Juni 2017;Surat Peringatan IIT Nomor 06/186/MDI tanggal 07 Agustus 2017;. Menyatakan sah dan penyemprotan atau pengecetan penulisan tanah dan bangunanyang dilakukan oleh Tergugat ;. Menyatakan menolak pembayaran/cicilan hutang sesuai kemampuan Tergugat ;.

  I dan Peringatan II tersebut tidak di lengkapi denganbukti tanda terima surat Peringatan I dan Peringatan II , namun tiba tiba langsungsurat peringatan yang ke III dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidakmempertimbangkan bahwa Penggugat masih memiliki itikad baik untuk membayarhutang hutangnya akan tetapi Tergugat tidak memberi kesempatan ;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan masihmemiliki itikad baik untuk membayar hutanghutangnya.

• mata tidak dihiraukanHal. 2 dari 23 hal.Put.Nomor 605 K/Pdt.SusPHI/201410.Tergugat dan langsung menyodorkan Surat Peringatan untuk ditandatangani Penggugat; Surat Peringatan dengan Surat Peringatan Il dan seterusnya tidaksaling berhubungan sementara dalam ketentuan perundangundanganmengenai Surat Peringatan Ke Il timbul harus ada korelasi denganSurat Peringatan ;Bahwa pada bulan Januari 2014 Manager Lapangan PT.Riau Sarana Betonmemutuskan hubungan kerja secara lisan antara Penggugat dan Tergugatdengan

  diterima Pemohon Kasasi/Penggugat danhanya Pemohon Kasasi/Penggugat disuruh Termohon Kasasi/Tergugatuntuk menanda tangani surat peringatan tersebut; Pemohon Kasasi/Penggugat mengutarakan alasan apapun kenapaterjadi sesuatu seperti contoh terlambat masuk kerja karena sakit matatidak dihiraukan Termohon Kasasi/Tergugat dan langsung menyodorkanSurat Peringatan untuk ditanda tangani Pemohon Kasasi/Penggugat; Surat Peringatan dengan Surat Peringatan Il dan seterusnya tidaksaling berhubungan, sementara

  Surat Peringatan (Pertama) pada bulan Mei tahun 2012 karenaPemohon Kasasi/Penggugat terlambat masuk kerja;2. Surat Peringatan Il (Kedua) pada bulan Desember tahun 2012 karenaPemohon Kasasi/Penggugat banyak libur;3. Surat Peringatan Ill (Ketiga) pada bulan Maret tahun 2013 karenaPemohon Kasasi/Penggugat ketiduran di proyek;4.

  Surat Peringatan (pertama) dan Surat Peringatan II (kedua)sudah lebih dari 6 (enam) bulan; Hal (isi) Surat Peringatan (pertama) adalah mengenai terlambat masukkerja sementara hal (isi) Surat Peringatan II (kedua) adalah banyak libursehingga antara surat peringatan (pertama) dan Surat Peringatan II(kedua) tidak ada hubungannya baik mengenai waktu maupun isinya; Hal (isi) Surat Peringatan II (kedua) adalah mengenai banyak libursementara hal (isi) Surat Peringatan Ill (ketiga) adalah tertidur di proyekjuga

  antara Surat Peringatan II (kedua) dan Ill (ketiga) tidak salingberhubungan karena hal (isi) Surat Peringatan Il (kedua) dan SuratPeringatan Ill (ketiga) berbeda; Hal (isi) Surat Peringatan III (ketiga) adalah mengenai tertidur di proyeksementara hal (isi) Surat Peringatan IV (ke empat) adalah terlambatmasuk kerja juga antara Surat Peringatan Ill (ketiga) dan SuratPeringatan ke IV (empat) tidak saling berhubungan karena hal (isi)berbeda dan seharusnya Surat Peringatan ke 4 (empat) harus dibulanJanuari

• Kepala Kantor Wilayah Nomor 1088/72/XII/2011 tertanggal 28Desember 2011 perihal Peringatan III, yang diterbitkan oleh PelaksanaTugas Kepala Kantor Wilayah untuk ditujukan kepada Penggugat;Untuk selanjutnya Surat Plt. Kepala Kantor Wilayah Nomor 1087/72/XII/2011 tertanggal 28 Desember 2011 perihal Peringatan III dan Surat Plt.Kepala Kantor Wilayah Nomor 1088/72/XII/2011 tertanggal 28 Desember2011 perihal Peringatan Ill, secara bersamasama disebut SuratPeringatan III;B.

  Peringatan Il; Surat Plt.

  Kepala Kantor Wilayah Nomor 1087/72/XII/2011 tanggal 28Desember 2011 Perihal Peringatan III; Surat Plt. Kepala Kantor Wilayah Nomor 1088/72/XII/2011 tanggal 28Desember 2011 Perihal Peringatan III;5. Bahwa adapun isi dari Surat Peringatan III menyatakan objek Bidang Tanahmilik Penggugat Terindikasi sebagai Tanah Terlantar yang diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang PenertibanPendayagunaan Tanah Terlantar (untuk selanjutnya PP/11/2010) joHalaman 4 dari 12 halaman.

  Bahwa Surat Peringatan Ill yang dikeluarkan Tergugat tanpa adapertimbangan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam PP/11/2010 joPerkaban No. 4/2010 Pasal 7 jo Pasal 3 yang seharusnya Tergugatmelakukan; a) inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanahyang terindikasi terlantar; b) identifikasi dan penelitian tanah terindikasiterlantar; c) peringatan terhadap pemegang hak; d) penetapan tanahterlantar;9.

  Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Sulawesi Tengah dalam proses penerbitan Surat Peringatan IIIkepada Pembanding/Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) diterbitkan,karena telah menjadi fakta hukum bahwa suratsurat peringatansebelumnya, yaitu Surat Peringatan dan Surat Peringatan II dikeluarkandan/atau diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sulawesi Tengah dan bukan Pit.

• ;Bahwa dalil Penggugat pada point 7 tidak dapat dibenarkan karena Tergugattidak pernah menerima Surat Peringatan dari Penggugat melainkan Tergugatsecara tegas menolak adanya Surat Peringatan karena tidak sesuai denganketentuan UU no 13 tahun 2003 pasal 93 ayat (1) jo pasal 111 ayat (2);.

  P2.14Photo copy Surat Peringatan keI (Pertama) Nomor : 0221/SP/HRD/I/14, tertanggal 10 Maret 2014;3. P3.Photo copy Surat Peringatan keII(kedua) Nomor : 0329/SP/HRD/IV/14, tertanggal 10 April 2014 ;4. P4.9.P= 9,10.

  Kesatu, Surat Peringatan Kedua danSurat Peringatan Ketiga sehingga dikatagorikan Pemutusan Hubungan Kerjasesuai dengan ketentuan Bab XII Pasal 39 ayat (1) huruf f Peraturan Perusahaan29PT.

  Ceres Meiji Indonesia yang menyatakan pemutusanhubungan kerja dapat terjadi karena melakukan pelanggaran ringan/sedangberulang kali padahal kepada sudah diberikan surat peringatan ataupemberhentian sementara atau fatal (kesalahan berat) Jo Pasal 161 UndangUndang No.13 Tahun 2003 sah dan berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat telah diberikan surat tegurandan Surat Peringatan Kesatu, Kedua dan Ketiga oleh Penggugat dan meskipunsurat peringatan tersebut tidak ditandatangani oleh

  Tergugat tidak menjadikanlandasan hukum surat peringatan tidak sah karena dalam peraturan perusahaanmaupun dalam undangundang No.13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaankhususnya Pasal 161 ayat (1) tidak mengatur bahwa surat peringatan harusditandatangani oleh kedua belah pihak dalam hal ini pekerja maupunPengusaha, sehingga contoh surat peringatan sebagaimana bukti T14 danT15 haruslah dikesampingkan, dengan demikian surat peringatan yang telahditerbitkan oleh Penggugat kepada Tergugat haruslah dinyatakan

• Jelas sangatlah wajarapabila Penggugat mendapatkan Surat Peringatan dari Perusahaaan/Tergugat ;Bahwa Pemutusan hubungan kerja Penggugat dikarenakan telah melakukanIndisipliner dan telah dilakukan pembinaan oleh bagian Conseling HRD tidakmembuahkan hasil hingga timbul Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, danSurat Peringatan III sehingga berakhir pada pemutusan hubungan kerja ;Bahwa SP I diberikan kepada Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2010 karenaPenggugat melakukan indisipliner berupa tidak

  Akhirnya saksi di PHK oleh owner ;Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat di PHK ;Bahwa saksi pernah mendapatkan Surat peringatan dan saksi juga pernahmengajukan pensiun dini ;Bahwa saksi memang tahu ada Surat Peringatan ke 3 untuk Penggugat. Tapi saksitidak tahu persis Surat Peringatan tersebut, karena saat itu saksi sudah keluar dariperusahaan.

  Tapi yang sempat saksi tahu, Penggugat memang pernah mendapatSurat Peringatan tapi saksi lupa Surat peringatan yang keberapa ;Bahwa Surat Peringatan tersebut terbit karena masalah penjemputan pimpinandan pertunangan anak Penggugat ;Bahwa setahu saksi Surat Peringatan yang ke 3 untuk Penggugat, karena masalahpenjemputan pimpinan ke Jogja. Penggugat menjemputnya kemalaman.

  Penggugat pernah mendapat Surat Peringatan karenamelakukan perpanjangan SIM di Sukoharjo.

  Olah karena itu Penggugat mendapat Surat Peringatan I ;Bahwa untuk Surat Peringatan II juga ada surat tugasnya juga dan Penggugattidak menjalankannya ;Bahwa untuk Surat Peringatan III ada surat tugasnya juga yaitu ke Bandara Jogjauntuk menjemput Direksi dan Penggugat tidak menjalankannya juga ;Bahwa Penggugat pernah mendapatkan skorsing. Skorsing diberikan sebelumPenggugat mendapat Surat Peringatan I II.

• Menyatakan Surat Peringatan , Surat peringatan Il, Surat Peringatan llladalah sah menurut hukum;3. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon sesuai Pasal 164UndangUndang Nomor 13 Tahun 2013 dengan perincian:a. Uang Pesangon Rp.9.235.629, (sembilan juta dua ratus tiga puluh limaribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);b. Uang Penghargaan Rp.5.130.905, (lima juta seratus tiga puluh ribusembilan ratus lima rupiah);c.

  Hal mana terlihat dengan jelas daripertimbangan hukum pada halaman 38 putusan a quo yang menyebutkana setelah majelis memperhatikan dan meneliti buktibukti yang diajukanoleh kedua belah pihak dalam persidangan Majelis menemukan beberapakali kesalahan sehingga diberikan surat peringatan dari Surat Peringatan sampai dengan Surat Peringatan III sebagaimana bukti P1, P13 serta T4,T7 dan T8 dapat dibuktikan kebenarannya bakwa Surat Peringatan sampai dengan Surat Peringatan Ill adalah sah diberikan oleh

  Tergugatkepada Penggugat karena memang Penggugat telah melakukan kesalahanbee yang kemudian bahkan pertimbangan hukum tersebut diambil alihsebagai amar ke2 sebagaimana terdapat pada halaman 45 yaknimenyatakan Surat Peringatan , Surat Peringatan Il, Surat Peringatan Illadalah sah menurut hukum namun pada bagian lain dalam pertimbanganhukumnya sebagaimana terdapat pada halaman 39 justru telahmengesampingkan akibat hukum dari adanya Surat Peringatan , SuratPeringatan Il, Surat Peringatan Ill yang diterima

  2dan Surat Peringatan 3 hanya melihat bahwa Termohon Kasasi memberisurat peringatan kepada Pemohon Kasasi tetapi tidak mencermati apa isi /materi dari surat peringatan itu sendiri.Bahwa surat peringatan 2 dan surat peringatan 3 secara prosedural tidaksah karena tidak ada tanda tangan kedua belah pihak (bukti T7 dan T8 dariTermohon Kasasi tidak sesuai dengan yang disodorkan pada PemohonKasasi.

  peringatan maka karyawanyang bersangkutan disodori surat peringatan untuk di tanda tangani setelahitu surat peringatan diminta lagi oleh Termohon Kasasi, karyawan yangbersangkutan tidak diberi;Bahwa surat peringatan 2 dan 3 secara material tidak sah;Surat peringatan 2 karena mengambil slip gaji atas nama sendiri, bahwapada hakekainya slip gaji adalah hak karyawan apalagi selama 14 tahunbekerja Pemohon Kasasi tidak pernah memiliki slip gaji;Hal. 15 dari 18 hal.

• 2009, Surat Peringatan II (Kedua) tanggal 10 Agustus2009 dan Surat Peringatan Ill (Ketiga) tanggal 7 September 2009 yangkemudian nantinya akan ditindak lanjuti dengan upaya paksa pengosonganrumah dinas.

  Darmadji AT;Surat Nomor AP.1.2276/RT.01.05/2009/DUB tanggal 7 Juli 2009Perihal Surat Peringatan juncto Surat Nomor AP.1.2689/RT.01.05/2009/DUB tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan IIjuncto Surat Nomor AP.I.3009/RT.01.05/2009/DUB tanggal 7September 2009 perihal Surat Peringatan Ill, ketiganya ditujukankepada Bpk.

  Edmond R.A.L.SH,CN;Surat Nomor AP.1.2261/RT.01.05/2009/DUB tanggal 7 Juli 2009Perihal Surat Peringatan Juncto Surat NomorAP..1.2689/RT.01.05/2009/DUB tanggal 10 Agustus 2009 perihalSurat Peringatan I Juncto Surat NomorAP..1.2994/RT.01.05/2009/DUB tanggal 7 September 2009 perihalSurat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Ir. H.

  NoerodiSidik;Surat Nomor AP.1.2267/RT.01.05/2009/DUB tanggal 7 Juli 2009Perihal Surat Peringatan Juncto Surat NomorAP..1.2689/RT.01.05/2009/DUB tanggal 10 Agustus 2009 perihalSurat Peringatan HI Juncto Surat NomorAP..1.3000/RT.01,05/2009/DUB tanggal 7 September 2009 perihalSurat Peringatan Ill, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Ir.

  Surat Peringatan Ill tertanggal 7 September 2009 sebanyak 20buah;Halaman 24 dari 43 halaman.

• Bahwa Surat Peringatan Kedua (SP Il) dari Tergugat kepada Penggugattersebut diatas, ditolak oleh Penggugat dengan alasan sebagai berikut: Surat Peringatan Kedua (SP Il) tidak sah, sebab seharusnya merupakanSurat Peringatan Pertama (SP 1);Bahwa pada tanggal 15 Mei 2011, Penggugat pernah mendapatkanSurat Peringatan Pertama (SP 1) dari Tergugat;Bahwa Surat Peringatan Pertama (SP I) tersebut, telah dengan tegas ditolak oleh Penggugat, namun tidak ditanggapi maupun ditinjau kembalioleh Tergugat;Bahwa

  Juli 2011, tidak sah karena seharusnya adalahSurat Peringatan (SP 1);7.

  Bahwa selain itu, Surat Peringatan Pertama (SP ) yang terbit pada tanggal15 Mei 2011 dan Surat Peringatan Kedua (SP Il) yang terbit pada tanggal 18Juli 2011 terbit pada saat tidak ada Perjanjian Kerja Bersama yang berlakuresmi di Perusahaan. Sehingga penerbitan Surat Peringatan (SP 1) danSurat Peringatan Kedua (SP II) tidak sah secara hukum;8. Bahwa ternyata Penolakan Penggugat atas Terbitnya Surat PeringatanKedua (SP II) tersebut, kembali tidak dihiraukan oleh Tergugat;9.

  tidak sah karena tidakdilatarbelakangi adanya Surat Peringatan Pertama (SP 1) dan SuratPeringatan Kedua (SP II) yang sah; Bahwa Tergugat masih saja menganggap Surat Peringatan Pertama (SP1) tertanggal 15 Mei 2011 dan Surat Peringatan Kedua (SP II) tertanggal8 Juli 2011 sah; Bahwa Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku pada tanggal 5 Oktober2011 (tanggal dimana Penggugat mendapat surat peringatan ketiga(SP3) adalah Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat pada 3 Agustus2011.

  Pertama (1), Surat Peringatan Kedua (Il)Hal. 13 dari 19 hal.

• Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 ;

• Menjatuhkan pidana berupa peringatan agar tidak mengulangi perbuatannya;
• Menetapkan barang bukti berupa Kartu Pelajar dikembalikan kepada terdakwa ;

• Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 ;

• Menjatuhkan pidana berupa peringatan agar tidak mengulangi perbuatannya;
• Menetapkan barang bukti berupa Kartu Pelajar dikembalikan kepada terdakwa ;

• 15 ayat (3) Anggaran RumahTangga Partai Damai Aceh, yang berwenang dan berhakmenerbitkan SURAT PERINGATAN (Sp1), Surat TEGURANKERAS dan SURAT PERINGATAN (Il) terhadap Penggugat selakusalah seorang Pengurus harian pada Dewan Pengurus WilayahPartai Damai Aceh (PDA) Kabupaten Pidie Jaya adalah Tergugat ,bukan Tergugat Il (Dewan Pengurus Wilayah PDA Kabupaten PidieJaya), sehingga seluruh surat peringatan, teguran keras tersebutsecara hukum haruslah dipandang sebuah dokumentasi yang lahirdari tindakan

  Pidie Jaya.Bahwa, tindakan Tergugat meneribtkan Surat Peringatan (Sp1)terhadap Penggugat setelan sebelumnya diterbitkan SuratPeringatan (Sp1), Teguran Keras dan Surat Peringatan (Sp2)adalah jelasjelas bertentangan dengan Peraturan Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga Partai karena seharusnya SuratPeringatan itu diterbitkan sebelum ada peringatan dari Tergugat Il.Bahwa, selanjutnya dengan mendasari pada masukanmasukandan keputusan Tergugat II yang cacat hukum di atas, lalu secaraspontanitas Tergugat

  Pidie Jaya;Bahwa dalam hal menerbitkan Surat Peringatan (Sp1), TeguranKeras dan Peringatan (Sp2) Penggugat serta dalam menerbitkanSurat pemberhentian Penggugat dari Anggota Partai, ternyataberdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partaiterbukti Tergugat II telan melaksanakan tugas dan KewenanganTergugat dan Tergugat telah melaksanakan apa yang menjaditugas dan wewenang Tergugat II, karenanya sangat beralasan bagiPengadilan untuk menyatakan Peringatan (Sp1), Teguran Kerasdan Peringatan

  peringatan tertulis, diberhentikan sementaraatau diberhentikan tetap oleh pengurus partai setingkat diatasnya.

  Pidie Jaya, belumpernah dibahas dan diputuskan oleh Mahkamah Partai DamaiHalaman 13 dari 24 Putusan Nomor 60/Pdt/2017/PT BNA33.34.Aceh, maka secara hukum usulan Pergantian Antar Watu (PAW)Penggugat belum memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak sahdan tidak berkekuatan hukum;Bahwa dengan dikeluarkannya surat peringatan pertama (SP.1),Surat peringatan kedua (SP.II), Surat Teguran Keras, Suratpermintaan pergantian antar waktu (PAW) Penggugat yangditerbitkan oleh Tergugat II dan Surat Peringatan Pertama