bertanda P14 berupaBukti bertanda P15 berupaFotokopi Putusan Banding PengadilanTinggi Kupang Nomor 18/Pdt/2014/PTKtanggal 9 Juni 2014;Fotokopi Putusan Kasasi MahkamahAgung Nomor 522 K/Pdt/2015 tanggal 28Mei 2015;Fotokopi Surat Termohon Eksekusi Il atasAanmaning Pelaksanaan EksekusiGedung DPRD Nagekeo Nomor180/HKM/67/09/2016 tanggal 27September 2016 beserta lampirannya;Fotokopi Permohonan PenawaranPembayaran diikuti dengan Penitipan(Konsinyasi) tanggal 18 November 2016;Fotokopi Berita Acara Aanmaning Nomor01

YUSRAN, S.H. & Rekan;Fotokopi Kuitansi Surat Kuasa UntukMembayar (SKUM) Pengadilan NegeriBajawa untuk pembayaran tambahanpanjar biaya eksekusi tanggal 14 Juni2016;Fotokopi Berita Acara Aanmaning Nomor01/BA.Pdt/2016/PN Bjw tanggal 27September 2016 oleh Ketua PengadilanNegeri Bajawa;Fotokopi Berita Acara Penjelasan HasilAanmaning tanggal 29 September 2016oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawaterhadap Termohon Eksekusi II(Pemerintah Kabupaten Nagekeo) danTermohon Eksekusi Ill (DPRD KabupatenHalaman 12

Bukti bertanda T15 berupa Fotokopi Surat PerkembanganPermohonan Eksekusi Perkara, Nomor01/YSY/RTG/V/2017 tanggal 11 Januari2017, oleh Kantor Advokat/PenasihatHukum YODY S.

keamanan (Polisi), sesuaiBukti bertanda P1 sampai dengan P9 dan Bukti bertanda T1 sampaidengan T7;Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1/Pdt.Konsy/2016/PN BjwBahwa atas amar putusan tersebut sudah ada Permohonan eksekusiyang diajukan oleh Termohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawadan sudah membayar panjar biaya eksekusi pada tanggal 14 Juni 2016,sesuai Bukti bertanda T8, T9, T12, T13, dan T15;Bahwa kemudian Permohonan eksekusi tersebut sudah mulaiditanggapi dengan terbitnya Berita Acara Aanmaning Nomor01

Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Cbn.tanggal 25 Juni 2012;Maka, dengan demikian, berdasarkan pada uraian tersebut di atas, mohonagar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenanmenjatuhkan putusan yang menunda pelaksanaan Penetapan Nomor01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/PN.Dpk. jo. Nomor 06/Pen.Pdt/Sita Eks/2012/PN.Cbn. jo. Nomor 1644 K/PDT/2005 jo. Nomor 182/PDT/2004/ PT.Bdg. jo.Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Cbn. tanggal 25 Juni 2012 Nomor01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/PN.Dpk. jo.

Direktorat Jenderal Pajak, maka tindakan penyitaan dan pengosonganterhadap Penetapan a quo adalah tindakan yang melanggar undangundang;16.Bahwa berdasarkan faktafakta dan dasar hukum tersebut di atas, sangatlahtepat dan berdasarkan hukum untuk membatalkan Penetapan Nomor01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/PN.Dpk. jo. Nomor 06/Pen.Pdt/SitaEks/2012/PN.Cbn. jo. Nomor 1644 #&K/PDT/2005 jo. Nomor182/PDT/2004/PT.Bdg. jo.

, kedua bidang tanah tersebutterletak di Jalan Pemuda Nomor 40 Depok;Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/PN.Dpk. jo. Nomor 06/Pen.Pdt/Sita.Eks/2012/PN.Cbn jo. Nomor 1644 K/Pdt/2005 jo. Nomor 182/Pdt/2004/PT.Bdg jo.

Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Cbn.tanggal 25 Juni 2012 maka Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawanyang tidak baik;Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah PenetapanEksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Depok Nomor01/Pen.Pdt/Del.Sita Eks/2012/PN.Dpk. Jo Nomor 06/Pen.Pdt/SitaEks/2012/PN.Cbn. Jo. Nomor 1644 #K/PDT/2005. Jo Nomor182/Pdt/2004/PT.Bdg. Jo.

Tanggal 19 September 2016, Penggugatmengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasanalasan sebagaiberikut:1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suamiisiri, menikah padatanggal 8 Desember 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor01/X1V1992 Tanggal 27 April 1993 yang dikeuarkan oleh Kepala KantorUrusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;2. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orang tua Penggugat di Hamadi Tanjung, kemudianpindah ke alamat

datang lagi menghadap di mukasidang dan tidak mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat.Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadapTergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran (syiqaq), makauntuk membuktikannya, harus didengar keterangan saksisaksi yang berasaldari keluarga atau orangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian, terlebih dahuudibuktikan adanya perkawinan.Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor01

Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Nomor01/MKT/PJTU/I1/2007, tanggal 5 Februari 2007 antaraPenggugat dan Tergugat ;3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;4.

LION AIR ;Menimbang, bahwa dari saat bukti P1 berupa PerjanjianPenyediaan Jasa Transportasi Udara Nomor01/MKT/PJTU/II/2007, tanggal 5 Februari 2007, disebutkanpihak pertama dalam hal ini PT. LION AIR diwajibkan1. Memberikan jaminan jasa pelayanantransportasi udara kepada PIHAK KEDUA sesuaidengan surat penawaran PIHAK PERTAMA Nomor004/JT CM/II/07 ~~ tanggal 2 Februari 2007,yaitu. penerbangan menggunakan Boeing 737400Hal. 8 dari 14 hal. Put.

Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Tingkat Banding tidakmenerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya,dengan tidak menilai secara sempurna Bukti P1 SURATPERJANJIAN PENYEDIAAN JASA TRANSPORTASI UDARA Nomor01/MKT/PJTU/II/2007, tanggal 5 Februari 2007 danBukti P2 Surat Penawaran PT.

Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor01 Tahun 1974 Majelis Hakim telah mendengar saksisaksi nama Saksi I dan Syarifahbinti M.Zen di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satudengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalildalil gugatan Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh Majelis Hakim telahdidengar

untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapanhukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi,apabila mereka tetap dipaksa hidup dibawah satu atap, bukan keharmonisan yang akandicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan ;Menimbang, bahwa dengan alasanalasan di atas, maka oleh Majelis Hakimdinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor01

lainlain Pemohon mengalami hambatan, sehinggaPemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri gunadijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus suratsurat tersebut ;Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua PengadilanAgama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:PRIMER :1.2.3.Mengabulkan permohonan Pemohon;Menetapkan identitas Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor01

nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruhbiaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan segala peraturan perundangundangan dan Hukum Islamyang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;2 Mengubah nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor01

., M.Kn, dengan Nomor01/D/YM/RH/X1/2013 tanggal 26112013, dengan batas sempadansebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sirun = 24Mm, Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya = 24mM, Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alinafiah Tajat = 61 m; Sebelah Barat berbatas dengan tanah Samsiah = 61mM,adalah hak milik Alm. Yusrianto Suami Penggugat ;4. Menyatakan sebagian tanah hak milik Alm. Yusrianto SuamiPenggugat seluas 1.032 M?

,M.Kn, dengan Nomor01/D/YM/RH/X1/2013 tertanggal 26112013 menyatakan bahwa sebidangtanah seluas 1,464 M2 adalah sah menjadi milik Yusrianto(Pembell) dengan batas sempedan sebagai berikut : Sebelahn Utara berbatas dengan tanah Sirun =24M Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya =24M Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alinafiah Tajat61M Sebelah Barat berbatas dengan tanah Samsiah =61M(vide bukti P6) dimana pengikatan jual beli tersebut dilakukan dibawahtangan dan diketahui oleh RT dan Husin mengunakan

gugatan Penggugat Rekonvensi , Il, Ill dan IV/TergugatKonvensi I, Il, Ill dan IV untuk seluruhnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Penggugat konvensi untuk membayar ongkos perkarasejumlah Rp1.661.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh satu riburupiah);Bahwa putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan TinggiMakassar dengan Putusan Nomor 372/PDT/2017/PT.MKS tanggal 27Nopember 2017 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor01

/Pdt.G/2017/PN.Pre Tanggal 21 Juni 2017;Dalam Pokok Perkara: Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor01/Pdt.G/2017/PN.Pre Tanggal 21 Juni 2017 yang dimohonkanbanding;Mengadili Sendiri Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian; Menyatakan sah menurut hukum dan mengikat Akta Jual Beli Nomor:316/2015 yang dibuat dihnadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)Ichwan Ismail, SH pada Tanggal 11 September 2015, antara

Menyatakan Batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 01 DesaTanjung Bunga, tanggal 21 Agustus 2002 dengan surat ukur Nomor01/T.Bunga/2002 tanggal 14 Juni 2002 atas nama Torang Mula Nadeak;3. Memerintahkan agar Tergugat mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 01 DesaTanjung Bunga, tanggal 21 Agustus 2002 dengan surat ukur Nomor01/T.Bunga/2002 tanggal 14 Juni 2002 atas nama Torang Mula Nadeak; 4.

., tanggal 6Desember 2018;Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat tersebut, pihakTergugat dan pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kontra MemoriBanding;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyatakanmengundurkan diri sebagai kuasa hukum Tergugat sebagaimana Surat Nomor01/SK/PE/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 dengan alasan bahwa kewenanganTim Seleksi Papua!

Maka beralasan hukum eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensimengenai kompetensi absolut dinyatakan diterima,Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Surat Nomor01/SK/PE/2019 tanggal 16 Januari 2019 telah ternyata Kuasa HukumTerbanding dahulu Tergugat (Tim Seleksi Papua 2, Calon Anggota KomisiPemilinan Umum Kabupaten/Kota Periode 20182023) menyatakanmengundurkan diri sebagai kuasa hukum dengan alasan yaitu karenakewenangan Tim Seleksi Papua tersebut diambil alin olen Komisi PemilihanUmum Republik

ditetapbkan Pemohon telah hadirsecara inperson di persidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati danmemberikan saran agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannyadan menunda perkawinan sampai batas usia yang ditentukan oleh UndangUndang, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonandalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan), maka mediasisebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor01

berpendapat bahwapemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati danmemberikan saran agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannyadan menunda perkawinan sampai batas usia yang ditentukan oleh UndangUndang, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonandalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan), maka mediasisebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor01

VIGang Teratai Nomor 46, Kelurahan Bunga Tanjung, KecamatanDatuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2015;Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Penggugat/Konsumen;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukankeberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor01

Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan Termohon Keberatan melaluiBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) Kota Tanjungbalai Nomor01/BPSK/TB/V/2015, tanggal 18 Mei 2015, Pemohon Keberatan telahmemenuhi panggilan dari BPSK Tanjungbalai sesuai dengan jadwal sidangyang ditentukan pada tanggal 12 Juni 2015, dengan agenda konfirmasigugatan, dan Pemohon Keberatan telah menjelaskan apa yang telahPemohon Keberatan dalilkan pada poin (1) s/d poin (5) Pemohon Keberatandi atas kepada Majelis BPSK Kota Tanjungbalai

Kurangnya Para Pihak1.Bahwa di dalam dalil surat gugatan Pemohon sangat jelas dan pasti yangPemohon Keberatan dan merasa dirugikan dengan adanya PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tanjungbalai, Nomor:01/ARB/2015/BPSKTB tanggal 22 Juni 2015, dan di dalam petitumPemohon juga memintakan kepada Majelis Hakim pada poin angka Illdan IV dalam amarnya menyatakan cacat prosedur proses BPSK KotaTanjungbalai dan batal Putusan BPSK Kota Tanjungbalai, dengan Nomor01/ARB/2015/BPSKTB, tanggal 22 Juni

tersebut ;Telah membaca dan memperlajari berkas perkara;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya, tertanggal 04Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal07 Januari 2016 dibawah register Nomor : 01/Pdt.P/2016/PN.Sdr;Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapbkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan Pemohon menyampaikan pencabutan permohonannya dengan surattertanggal 14 Januari 2016 tentang mencabut perkara permohonannya Nomor01

Dorotangga, Kec.Dompu, Kab. dompu, Provinsi Nusa Tenggara Baratberdasarkan surat kuasa khusus nomor01/Pid/SKK/AD/6/2019, tanggal 15 Juni 2019, yangselanjutnya disebut sebagai : PEMOHON , Melawan:KEPALA KEPOLISIAN RIL, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Cq.

Visiland Dharma Sarana dengan MukhlisAmeer sebagai Applicant/Penerbit Bank Garansi, Nomor01/VDSMS/BG/X1/2018, tangal 05 Nopember 2018;Print out Surat Bank Central Asia/ BCA Nomor BCA/JKT/SKBBG/026/1 2/2018, tanggal 26 Desember 2018;Print out Surat BANK GUARANTEE dengan nomor 17920/BCA/BG/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018;(Asli) Surat Pernyataan Mukhlis Ameer, tanggal 17 Januari 2019;(Asli) Cek Bank Mandiri Nomor HS 354302 a.n.

Visiland Dharma Sarana dengan MukhlisAmeer sebagai Applicant/Penerbit Bank Garansi, Nomor01/VDSMS/BG/X1/2018, tangal 05 Nopember 2018;2) Print out Surat Bank Central Asia/ BCA Nomor BCA/JKT/SKBBG/026/1 2/2018, tanggal 26 Desember 2018;3) Print out Surat BANK GUARANTEE dengan nomor 17920/BCA/BG/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018;Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1313 K/Pid /20204)5)6)td)8)9)10)11)12)13)14)(Asli) Surat Pernyataan Mukhlis Ameer, tanggal 17 Januari 2019;(Asli) Cek Bank Mandiri

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2007, Penggugatdengan Tergugat melangsungkan pernikahan yangdicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Haruai KabupatenTabalong (Kutipan Akta Nikah Nomor01/01/1/2008 tanggal O02 Januari 2008), setelahakad nikah Tergugat ada mengucapkan sighattaklik talak;.

ternyatadisebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusahamendamaikan Penggugat dengan memberikan nasehat agarrukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil, oleh karenanya dilanjutkan dalampemeriksaan perkara ini;Menimbang, bahwa kemudian~ dibacakanlah suratgugatan Penggugat tersebut yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilgugatannya Penggugat di muka sidang telah mengajukanbukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor01

suami isteri yang sah, sehinggaterdapat alas hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini,sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sudah ditempuh upayamediasi Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01

Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dan sudah ditempuh upayaperdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat sesuai amanatPasal 130 HIR juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01

suami isteri yang sah, sehinggaterdapat alas hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini,sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sudah ditempuh upayamediasi Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01

Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dan sudah ditempuh upayaperdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat sesuai amanatPasal 130 HIR juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01

Nomor 2038/Pdt.G/2020/PA.Grt.terdapat alas hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini,sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sudah ditempuh upayamediasi Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01

Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dan sudah ditempuh upayaperdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat sesuai amanatPasal 130 HIR juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01

Termohon Peninjauan Kembalimenyampaikan Surat Kebijakan Perusahaan Nomor01/HRD/GB/I/90 tanggal 1 Januari 1990 tentang Pemberianmakanan pada saat Bekerja di Kawasan perusahaanTermohon Peninjauan Kembali dalam rangka Efisiensi waktudan Makanan yang pernah disajikan Catering, yangmenyebabkan ratusan karyawan mengalami Keracunan,sehingga Pihak Management mengambil kebijakan sebagaiberikut: Makanan akan disajikan oleh Termohon PeninjauanKembali Kantin adalah Tempat Penyajian Makan yang telahdisediakan

Dengandemikian, Surat Kebijakan Perusahaan Nomor01/HRD/GB/I/90 tanggal 1 Januari 1990 belum dapatmembuktikan bahwa bahan makanan/minumantersebutdiberikan atau disediakan kepada seluruh karyawanTermohon Peninjauan Kembali.Berdasarkan faktafakta hukum, alasan dan pertimbanganPemohon Peninjauan Kembali serta ketentuan perpajakantersebut diatas, Putusan Majelis yang membatalkan koreksiBiaya Perlengkapan Pabrik sebesar Rp140.381.464,00Halaman 25 dari 45 halaman.

Dengandemikian, Surat Kebijakan Perusahaan Nomor01/HRD/GB/I/90 tanggal 1 Januari 1990 belum dapatmembuktikan bahwa bahan makanan/minumantersebutdiberikan atau disediakan kepada seluruh karyawanTermohon Peninjauan Kembali.i.

Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali, biayatersebut merupakan kebijakan perusahaan untuk memberimakan di tambak untuk seluruh karyawan TermohonPeninjauan Kembali yang berlokasi di tambak, dan untukmendukung pernyataannya tersebut Termohon PeninjauanKembali menyampaikan Surat Kebijakan Perusahaan Nomor01/HRD/GB/I/90 tanggal 1 Januari 1990 tentang Pemberianmakanan pada saat Bekerja di Kawasan perusahaanTermohon Peninjauan Kembali dalam rangka Efisiensi waktudan Makanan yang pernah disajikan Catering

Dengandemikian, Surat Kebijakan Perusahaan Nomor01/HRD/GB/I/90 tanggal 1 Januari 1990 belum dapatmembuktikan bahwa bahan makanan/minumantersebutdiberikan atau disediakan kepada seluruh karyawanTermohon Peninjauan Kembali.k.