sebagai berikut:Nilai Pembelian Impor = Rp 59.838.148.398,00Jumlah Bahan Baku = Rp 8.591.700,00ImporHarga Rataratabahan = Rp 6.965,00baku imporSisa Bahan BakuImpor = Rp 13.651,00di jual lokalbahwa menurut Terbanding perhitungan PPN Impor yang semula tidak dipungut yang harus dibayarkembali oleh Pemohon Banding untuk Masa Pajak September 2009 adalah sebesar Rp14.072.180,00dengan perhitungan sebagai berikut: Uraian Cfm Terbanding (Rp)Sisa Bahan Baku Impor yang dijual 13.651Harga ratarata per kg bahan

PPN mengacu pada nilai impor dari dasarperhitungan bea masuk yang berupa harga jual;bahwa Pemohon Banding berpendapat nilai pabean (Nilai Transaksi Barang) adalah sama dengan HargaJual, nilai transaksi barang yang Pemohon Banding lakukan adalah barang waste sehingga untukpenetapan penghitungan Bea Masuk adalah Harga Jual Waste dikalikan Tarif Waste (Harga Jual x 5%)sehingga untuk penghitungan PPNnya adalah (Harga Jual + (Harga Jual x 5%)) x 10%);bahwa menurut Pemohon Banding perhitungan Masa PPN

Terbanding, namun dengan perhitungan harga ratarata per kg bahan bakutetap sebesar Rp3.866,86 sebagaimana perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk menyampaikanpenjelasan dan detil perhitungan lebih lanjut atas pernyataannya dalam persidangan tersebut;bahwa kemudian dalam persidangan pada tanggal 2 Desember 2013, Pemohon Banding menyampaikanpenjelasan tertulis tambahan dengan Surat Nomor: 023/MMC/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013,dimana

dalam penjelasan tambahan tersebut Pemohon Banding kembali menghitung besarnya kuantumsisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 35.184 kg sebagaimana perhitungan dalam SuratBandingnya;bahwa demikian juga dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harus dibayar kembalijuga sama dengan perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat kekonsistenan perhitungandari Pemohon Banding sehingga Majelis tidak dapat meyakini kebenaran

Terbanding namun tetap berbeda cara perhitungan DPP nya danpengkreditan Pajak Masukannya;8. bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundangundangan perpajakan yang bersangkutan, Majelis berpendapat:a. bahwa Terbanding menentukan harga bahan baku impor berdasarkan harga ratarata bahan bakudengan perhitungan jumlah nilai pembelian impor dibagi jumlah bahan baku impor selamaperiode Juni sampai dengan Desember 2009 adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 23

sebagai berikut:lai Pembelian Impor = Rp 59.838.148.398,00lah Bahan Baku = Rp 8.591.700,00orga Rataratabahan = Rp 6.965,00impor.Bahan Baku Impor = 71.4811al lokalbahwa menurut Terbanding perhitungan PPN Impor yang semula tidak dipungut yang harus dibayarkembali oleh Pemohon Banding untuk Masa Pajak Juli 2009 adalah sebesar Rp73.684.501,00 denganperhitungan sebagai berikut: Uraian Cfm Terbanding (Rp)Sisa Bahan Baku Impor yang dijual 71.481Harga ratarata per kg bahan baku 6.965,65Dasar Pengenaan Pajak

PPN mengacu pada nilai impor dari dasarperhitungan bea masuk yang berupa harga jual;bahwa Pemohon Banding berpendapat nilai pabean (Nilai Transaksi Barang) adalah sama dengan HargaJual, nilai transaksi barang yang Pemohon Banding lakukan adalah barang waste sehingga untukpenetapan penghitungan Bea Masuk adalah Harga Jual Waste dikalikan Tarif Waste (Harga Jual x 5%)sehingga untuk penghitungan PPNnya adalah (Harga Jual + (Harga Jual x 5%)) x 10%);bahwa menurut Pemohon Banding perhitungan Masa PPN

Terbanding, namun dengan perhitungan harga ratarata per kg bahan bakutetap sebesar Rp3.618,14 sebagaimana perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk menyampaikanpenjelasan dan detil perhitungan lebih lanjut atas pernyataannya dalam persidangan tersebut;bahwa kemudian dalam persidangan pada tanggal 2 Desember 2013, Pemohon Banding menyampaikanpenjelasan tertulis tambahan dengan Surat Nomor: 023/MMC/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013,dimana

dalam penjelasan tambahan tersebut Pemohon Banding kembali menghitung besarnya kuantumsisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 77.805 kg sebagaimana perhitungan dalam SuratBandingnya;bahwa demikian juga dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harus dibayar kembalijuga sama dengan perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat kekonsistenan perhitungandari Pemohon Banding sehingga Majelis tidak dapat meyakini kebenaran

Terbanding namun tetap berbeda cara perhitungan DPP nya danpengkreditan Pajak Masukannya;8. bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundangundangan perpajakan yang bersangkutan, Majelis berpendapat:a. bahwa Terbanding menentukan harga bahan baku impor berdasarkan harga ratarata bahan bakudengan perhitungan jumlah nilai pembelian impor dibagi jumlah bahan baku impor selamaperiode Juni sampai dengan Desember 2009 adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 23

Poli; 1 (satu) rangkap surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor: 106/DPRP/600/700/VI/2013, tertanggal 18 Juni 2013; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor: 106/DPRP/600/700/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp.712.961.000,- 1 (satu) rangkap FC Gambar Rencana Pergudangan dan Ruko; 1 (satu) lembar Laporan Hasil Peninjauan dan penelitian Lapangan.5. 1 (Satu) rangkap Surat Kuasa untuk Melakukan Segala Perbuatan

No 1 sampai dengan 21 Tetap terlampir dalam berkas perkara.23. 2 (Dua) Rangkap Lembar Kendali Pengurusan Ijin, Nomor Agenda : 21, yang terdiri dari : 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan, Nomor: 21/DPRP/600/700/II/2012, tertanggal 22 Februari 2013;24. 1 (satu) lembar Surat Perhitungan penetapan Biaya Retribusi IMB, tertanggal 22 Februari 2013 sebesar Rp 99.677.000,-; 1 (Satu) Rangkap Lembar Lendali Pengurusan Izin, Nomor Agenda : 31, yang terdiri dari :

1 (satu) lembar Laporan Hasil Peninjauan dan Penelitian Lapangan yang ditandatangani oleh Lanny Anter; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB bulan Maret 2013 sebesar Rp.32.438.000,-;25. 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang /lahan Nomor : 31/DPRP/600/700/III/2013 tertanggal 8 Maret 2013; 2 (Dua) rangkap Lembar Kendali PengurusanIzin, Nomor Agenda : 34, yang terdiri dari: 1 (satu) Lembar Laporan hasil Peninjauan dan Penelitian

Lapangan; 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang /LahanNomor: 34/DPRP/600/700/III/2013, tertanggal 11 Maret 2013; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB Nomor: 34/DPRP/600/700/III/2013, Bulan Maret 2013, sebesar Rp.23.441.000,-;26. 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB Nomor: 34/DPRP/600/700/III/2013, Bulan Maret 2013, sebesar Rp.59.557.000,-; 1 (Satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang /LahanNomor

: 39/DPRP/600/700/III/2013, Tertanggal 11 maret 2013, yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor : 39/DPRP/600/700/III/2013, bulan Maret 2013, sebesar Rp.92.930.000,-; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor : 39/DPRP/600/700/III/2013, bulan Maret 2013, sebesar Rp.123.116.000,-. ; 27. 1 (Satu) Bh PC KomputerMerk LG Cameroon; 28. 1(Satu) Lbr Tanda Setoran Bank Sulut No Rek.017.01.12.02.0003-1

Total Luas Bangunan Fungsi Usaha = 8.031 m2e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 7.470m2e Perhitungan oleh Ahli : 8.031 m2e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Usaha : 561m22) Luas Bangunan Fungsi Hunian dengan perincian :Bangunan Jumlah Panjang Lebar LuasBangunanRuko 6 unit 15m 5m = 450 m2(Rumah)8 unit 15m 5m = 600 m2Jumlah = 1.050m2e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 1.650m2e Perhitungan oleh Ahli : 1.050 m2e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi

,~= 0.73Indeks Parameter Waktu Lebih dari 3 Tahun (Tetap)1.00Indeks Terintegrasi Fungsi Usaha = 3 xe Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 1.96e Perhitungan oleh Ahli : 2.19Selisih Perhitungan Luas Pelataran : 0.23hwa adapun perbedaan perhitungan disebabkan perhitungan antara lain:Untuk perbedaan perhitungan luas bangunan fungsi usaha dan huniandisebabkan karena dari Dinas Penataan Ruang dan Pertamananmenghitung lebih untuk luas bangunan yang dijadikan tempat hunianmenjadi 2 lantai

untuk Ruko 3 Lantai yang semestinya hanya 1 lantaikarena pertimbangan tempat usaha;Untuk perbedaan luas pelataran disebabkan karena Dinas PenataanRuang dan Pertamanan tidak memperhatikan ukuran tepat gambaryang ada dalam melakukan perhitungan sedangkan ahli bersama timmelakukan perhitungan berdasarkan gambar dan tinjauan langsung kelokasi;Untuk perbedaan perhitungan Indeks Terintegrasi dikarenakan tidak adadasar perhitungan dari Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan makadilakukan uji coba perhitungan

Ruko 6 unit 15m 5m = 450 m2(Rumah)8 unit 15m 5m = 600 m2Jumlah = 1.050m2e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 1.650m2e Perhitungan oleh Ahli : 1.050 m2Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Hunian : 6003) Luas Pelataran Prasarana Lokasi Panjang Lebar LuasPelataran Depan 105m 19m = 1.995 m2Tengah 89m 20.5m = 1.824,5m2Jumlah = 3.819,5m2e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 2.247m2e Perhitungan oleh Ahli : 3.819,5 m2e Selisih Perhitungan Luas Pelataran : 1.572,5

disebabkan karena Dinas PenataanRuang dan Pertamanan tidak memperhatikan ukuran tepat gambarHalaman 40 dari 87 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/ 2017/PT MND.yang ada dalam melakukan perhitungan sedangkan ahli bersama timmelakukan perhitungan berdasarkan gambar dan tinjauan langsung kelokasi;o,~Untuk perbedaan perhitungan Indeks Terintegrasi dikarenakan tidak adadasar perhitungan dari Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan makadilakukan uji coba perhitungan sehingga disimpulkan bahwa perbedaandisebabkan

maupun diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Juni 2004dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Juni 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut :DPP PK Rp 846.33DPP (80/100xDPP Pk) Rp 677.07(Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 169.267PPN (10/100xDPP) Rp 16.92bahwa menurut Terbanding dalam

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Juni 2004 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Nafkah anak atas nama (ANAK) umur 3 tahun yang sekarang dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10% setiap tahun;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000.-( Dua ratus sebelas ribu rupiah;-

Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlakupada tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke KantorPabean.ayat (4) : Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan danpembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku padasaat pembayaran.Pasal 9ayat (1) =: Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalamwaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PemberitahuanPabean Ekspor disampaikan.ayat (2) : Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada

bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadapbarang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan BeaKeluar dengan menerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 harisejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis, data dan bukti yang diperlukan dalam penelitiandokumen dan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam halini Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalamjangka waktu paling lama 30 hari sejak

berpendapat bahwa antara Terbanding sendiriterjadiperbedaan pendapat dalam menetapkan dasar perhitungan bea keluar yangdapat merugikan Pemohon Banding yang seharusnya untuk memberikankepastian hukum dalam pelayanan, hal tersebut tidak terjadi.Penetapan Kembali Dengan Tanggal Realisasi Eksporbahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, DirekturJenderal Bea dan Cukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea keluardalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal PEB didaftarkan.Penetapan

kembali diatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2) : Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluarsebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagaiberikut:a.

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif beakeluar serta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yangmengatur tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar(secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas namaMenteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakan sudah cukupjelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:e PEB Nomor 005390 tanggal 30 Desember 2010,e Perhitungan

Menghukum Tergugat untuk membayar hutang beserta bunganya sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Dumai kepada Penggugat sebesar Rp. 56.100.000,- (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) dengan perhitungan :- Hutang Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;- Bunga pinjaman dari bulan SEPTEMBER 2013 sampai dengan bulan JANUARI 2014 (perkara ini didaftarkan) adalah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;sekaligus dan seketika;4.

pertahun atau 0,5 % perbulannyasehingga besarnya bunga pinjaman dari bulan SEPTEMBER 2013 sampai denganbulan JANUARI 2014 (perkara ini didaftarkan), yaitu selama 4 bulan yang rinciannyaadalah 0,5 % x Rp.55.000.000, = Rp.275.000, x 4 bulan = Rp.1.100.000, (satu jutaseratus ribu rupiah) ;4YXYWER 2S 4HX + 42 (vol 19Menimbang, bahwa dengan demikian maka besarnya hutang beserta bungapinjaman yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 56.100.000, (limapuluh enam juta seratus ribu rupiah) dengan perhitungan

JABATAN sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Penggelapan dalam Jabatan " ;

Nomor 808 K/Pdt.SusPHI/2021 Nana ; JAMALUDINJabatan : Security Guard Dept : Security1 STAFF DATAGai Pokok Rp, 3,358,658GajiPokok ditambah Tunjangan Rp 3623.658Tanggal bergabung 19 Februari 2001Terakhir bekera 31 Desember 2018TI PERHITUNGAN PESANGONBreakdown pembayaran pesangon Kalkulas TotalLabeler 7 aun an 9 tahun x Gai pokok Ry G58 Mengacu kepada UU no.13 Tahun 2003&Tunjangan Tetap X 2 nasal 163 Ayat 2TIT PERHITUNGAN PENGHARGAAN MASA KERJA Breakdown Penghargaan Masa Kerja Kalkulasi Total; 6 Bulan

SusPHI/2021 tema ABDUL RAUFTabatan : Security Guard Det : SecurityI STAFF DATACai Pokok Rp, 3.379.494GajiPokok dtambah Tunjangan Rp 3,644,404Tanggal bergabung 26 February 2001Terakhir bekera +31 Desember 2018TI PERHITUNGAN PESANGONBreakdown pembayaran pesangon Kalkulasi Total tahun x Gajipokok Mengacu Kepada UU no.13 Tahun 2003600.892Q Tunjangan Tetap X 2 h BME pasal 163 Ayat 2TI PERHITUNGAN PENGHARGAAN MASA KERJALama bekerja 7 Tahun 10 bulan Breakdown Penghargaan Masa Kerja Kalkulasi Total; 6 Bulan

Nomor 808 K/Pdt.SusPHI/2021 Nama : ARIESJabatan : Security GuardDent : Security 1 STAFF DATAGaji Pokok Rp, 3.381931Gai Pokokctambah Tunjangan Rp, 3,646,931Tanggal bergabung 06 Maret 2001Terai bekerja 34 Desember 2018T PERHITUNGAN PESANGONBreakdown pembayaran pesangon Kalkulasi Total, 9 tahun x Gaji pokok Mengacu kepada UU no.13 Tahun 2003Lama bekerja 17 Tahun 2 bulan sama ag Ro 65,644,758 vs 163 atTI PERHITUNGAN PENGHARGAAN MASA KERJA Breakdown Penghargaan Masa Kerja Kalkulasi Total6 Bulan Gaji &

SusPHI/2021 Nae ; TRFAN HASTANJebatan Security Guard Det : Security1 STAFF DATAGajiPokok Rp, 3321114GajiPokok ditambah Tunjangan =: Rp, 3,586,114Tanggal bergabung 4 November 2007Teralhir bekerja 3 Desember 2018TI PERHITUNGAN PESANGONBreakdown pembayaran esangon Kalkulasi Tota 9 tahun x Gajipokok Mengacu kepada UU no.13 Tahun 2003Ro 64.550.052Q Tunjangan Tetap X2 b Hat pasal 163 Ayat2TI PERHITUNGAN PENGHARGAAN MASA KERJALama bekerja 11 Tahun 1 bulan Breakdown Penghargaan Nasa Kerja Kalkulasi Total

Rp, 4951612Tanggal bergabung 01 April 1993Teraktir bekerja 31 Desember 2018TI PERHITUNGAN PESANGONBreakdown pembayaran pesangon Kalkulsi Total ; 9 tahun x Gaji pokok Mengacu Kenada UU no.13 Tahun 2003Lama bekerja 25 Tahun 6 bulan Tung aX Ro 89.129.016,00 ws 63TI PERHITUNGAN PENGHARGAAN MASA KERJABreakdown Penghargaan Masa Kerja Kalkulasi Total; 10 Bulan Gaji& Mengacu kepada UU no.13 Tahun 2003Lama bekerja 7 Tahun 8 bulan Inlay Ta Ro 49.516.120,00 val 163 hatTV PERHITUNGAN ANG PISAHBreakdown Vang

kertas A 3 ) KelurahanMasale TPS 4411) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atauMakassar B ( C1 Salinan Menggunkan kertas A3 ) Kelurahan TelloBaru TPS 712) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atauMakassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 1913) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah

hasil Perhitungan Suara CalonAnggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B ( DAA 1 Salinan) KelurahanMasale TPS 4429) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( DAA 1 Salinan ) Kelurahan Tello Baru TPS730) Asli Sertifikasi hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar

61.33) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B (C1 HOLOGRAM ) Kelurahan KarampuangTPS 38, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;34) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan TamamaungTPS 6, 27, 61 dan 74.35) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara

, 40, 42 dan 44;40) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( DAA1 PLANO ) Kelurahan KarampuangTPS 38, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;41) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( DAA1 PLANO) Kelurahan TamamaungTPS 6, 27, 61 dan 74.42) hasil Perhitungan Suara

KarampuangTPS 38, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;47) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( DAA1 PLANO) Kelurahan TamamaungTPS 6, 27, 61 dan 74.48) hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B(C1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 1949) Asli Asli Sertifikat hasil Perhitungan

PPN mengacu pada nilai impor dari dasarperhitungan bea masuk yang berupa harga jual;bahwa Pemohon Banding berpendapat nilai pabean (Nilai Transaksi Barang) adalah sama dengan HargaJual, nilai transaksi barang yang Pemohon Banding lakukan adalah barang waste sehingga untukpenetapan penghitungan Bea Masuk adalah Harga Jual Waste dikalikan Tarif Waste (Harga Jual x 5%)sehingga untuk penghitungan PPNnya adalah (Harga Jual + (Harga Jual x 5%)) x 10%);bahwa menurut Pemohon Banding perhitungan Masa PPN

Impor (10% x DPP) 201.413.848,00 84.420.270,00dikurangi : Pajak Keluaran 104.082.457,00 PPN Impor yang harus dipungut 97.331.391,00 84.420.270,00kembaliSanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) UU KUP (24 bulan x 2%)PPN Yang Masih Harus Dibayar 97.331.391,00 84.420.270,00bahwa dalam persidangan pada tanggal 18 November 2013, Pemohon Banding menyatakan bahwamengakui besarnya kuantum sisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 297.711 kgsebagaimana perhitungan Terbanding, namun dengan perhitungan

harga ratarata per kg bahan bakutetap sebesar Rp3.287,87 sebagaimana perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk menyampaikanpenjelasan dan detil perhitungan lebih lanjut atas pernyataannya dalam persidangan tersebut;bahwa kemudian dalam persidangan pada tanggal 2 Desember 2013, Pemohon Banding menyampaikanpenjelasan tertulis tambahan dengan Surat Nomor: 023/MMC/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013,dimana dalam penjelasan tambahan tersebut

Pemohon Banding kembali menghitung besarnya kuantumsisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 244.536 kg sebagaimana perhitungan dalam SuratBandingnya;bahwa demikian juga dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harus dibayar kembalijuga sama dengan perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat kekonsistenan perhitungandari Pemohon Banding sehingga Majelis tidak dapat meyakini kebenaran argumentasi serta dasarperhitungan

Terbanding namun tetap berbeda cara perhitungan DPP nya danpengkreditan Pajak Masukannya;bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundangundangan perpajakan yang bersangkutan, Majelis berpendapat :a. bahwa Terbanding menentukan harga bahan baku impor berdasarkan harga ratarata bahan bakudengan perhitungan jumlah nilai pembelian impor dibagi jumlah bahan baku impor selamaperiode Juni sampai dengan Desember 2009 adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 23 ayat

Karunia Makmur No.503/1767/DPWP/DS/2004 tanggal 10 Oktober 2014; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Amaluddin tanggal 27 November 2013 ; 3 (tiga) lembar Nota Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan No.560/2864/DTKTR/2013 tanggal 11 November 2013 ; 1 (satu) lembar penyampaian perhitungan dan penetapan kekurangan upah No.560/370/DTKTR/2015 tanggal 23 Januari 2015 ; 8 (delapan) lembar daftar perhitungan dan penetapan kekurangan upah bulan Januari s/d Desember 2012 dan bulan Januari

KaruniaMakmur No.1Z.536/DUIM/1408/1X/2014 ;1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Gangguan Tempat Usaha PT.Karunia Makmur No.503.503.08/4580 tanggal 03 Juli 2014 ;e 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan PT.Karunia Makmur No.503/1767/DPWP/DS/2004 tanggal 10 Oktober2014;e 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Amaluddin tanggal 27 November2013 ;e 3 (tiga) lembar Nota Pemeriksaan Pengawas KetenagakerjaanNo.560/2864/DTKTR/2013 tanggal 11 November 2013 ;e 1 (satu) lembar penyampaian perhitungan

dan penetapankekurangan upah No.560/370/DTKTR/2015 tanggal 23 Januari2015 ;e 8 (delapan) lembar daftar perhitungan dan penetapan kekuranganupah bulan Januari s/d Desember 2012 dan bulan Januari s/dNovember 2013 ;Dikembalikan kepada saksi Ali Akbar Hasibuan, ST., selaku PengawasKetenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenDeli Serdang;4.

Karunia Makmur tidak ada mengajukan permohonanpenangguhan pembayaran upah kepada Dinas Ketenagakerjaan danTransmigrasi Kabupaten Deli Serdang ;Bahwa terhadap daftar perhitungan dan penetapan kekurangan upahpekerja/buruh di PT. Karunia Makmur dari bulan Januari sampai denganDesember Tahun 2012, tertera ada 114 (seratus empat belas) pekerja/buruh yang bekerja di PT.

KaruniaMakmur No.503/1767/DPWP/DS/2004 tanggal 10 Oktober 2014;e 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Amaluddin tanggal 27 November2013 ;e 3 (tiga) lembar Nota Pemeriksaan Pengawas KetenagakerjaanNo.560/2864/DTKTR/2013 tanggal 11 November 2013 ;e 1 (satu) lembar penyampaian perhitungan dan penetapan kekuranganupah No.560/370/DTKTR/2015 tanggal 23 Januari 2015 ;e 8 (delapan) lembar daftar perhitungan dan penetapan kekurangan upahbulan Januari s/d Desember 2012 dan bulan Januari s/d November2013 ;Menimbang

KaruniaMakmur No.503/1767/DPWP/DS/2004 tanggal 10 Oktober 2014;e 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Amaluddin tanggal 27 November2013 ;e 3 (tiga) lembar Nota Pemeriksaan Pengawas KetenagakerjaanNo.560/2864/DTKTR/2013 tanggal 11 November 2013 ;e 1 (satu) lembar penyampaian perhitungan dan penetapan kekuranganupah No.560/370/DTKTR/2015 tanggal 23 Januari 2015 ;e 8 (delapan) lembar daftar perhitungan dan penetapan kekurangan upahbulan Januari s/d Desember 2012 dan bulan Januari s/d November2013 ;Dikembalikan

Rp. 152.900.000,- (seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus ribu rupiah) dengan perhitungan dan perincian, sebagai berikut ;----------------------------------Penggugat I: Sali Penggugat II: Sapuanto 4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----------------5. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Tergugat, sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);-----------------------------

No.148/G/2016/PHI Sby Menimbang bahwa dengan demikian hakhak yang wajib dibayarkan olehTergugat kepada Para Penggugat sehubungan dengan pemutusan hubungankerja berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, berupa uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta upahyang sehurusnya diterima Para Penggugat dengan perhitungan dan perinciansebagai berikut: === 22202022 2 non non one non nen ene onePenggugatl: Sali 1 UANG PESANGON :Rp. 2.200.000 X 9 Bin X 2 39.600.0002 UANG

Rp.152.900.000, (seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus ribu rupiah)dengan perhitungan dan perincian, sebagai berikut ;Penggugat I: Sali 1 UANG PESANGON Rp. 2.200.000 X 9 Bln X 2 39.600.0002 UANG PENGHARGAAN MASAKERJA :Rp. 2.200.000 X 8 Bln =Rp. 17.600.000Sub Total =Rp. 57.200.0003 UANG PENGGANTIAN HAK :PENGGANTIAN PERUMAHAN ;DAN PENGOBATAN 15% =X Rp. 57.200.000 =Rp. 8.580.0004 Upah yang seharusnya diterima Ro. 2.200.000 X 6 Bin =Rp. 1.200.000Sub Total =Rp. 2.780.000TOTAL =Rp. 7.980.000 Hal.

maupun' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Mei 2006dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Mei 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut :DPP PK Rp 1.564.624.DPP (80/100xDPP PK) Rp 1.251.699.Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 312.924.PPN (10/100xDPP) Rp 31.292.bahwa menurut Terbanding

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Mei 2006 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Pinjaman terdapat biaya yang terjadi di cabang Luarnegeri sejumlah Rp. 32.666.034.032,00 yang telah Pemohon Banding keluarkan,sehingga perhitungan fiskal PPAP atas Selain Pinjaman menjadi sejumlah Rp.40.246.358.665,00.

Wajib Pajak;Nilai PPAP berdasarkan perhitungan Pemohon banding Rp 112.546.559.092,00Nilai mapping menurut SPT Rp 108.675.219.361Rp 3.781.339.731,00bahwa Pemohon Banding menjelaskan bahwa selisih timbul karena beda alokasi,namun secara total sama;*) pembentukan cadangan menurut perhitungan Pemohon Banding:Beban Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif Rp 112.546.559.092,00Beban Penyisihan Kerugian Komitmen dan Kontijensi Bp 42.368.610.224,00Rp 154.915.169.316,00*) Pembentukan cadangan menurut Mapping

Perhitungan koreksi fiskal Pemohon Banding,Rp 154.915.169.324,00 dari (Rp 112.546.559.092, + Rp 42.368.610.224.)

,sedangkan menurut mapping SPT Rp 154.915.169.324,00 diperoleh dari: (Rp108.675.219.361,00 + Rp 46.239.949.963,00);bahwa andaikan Terbanding tetap membandingkan satu per satu, apple to applemaka total perbedaan akhir adalah nihil/tidak ada perbedaan;bahwa simulasi perhitungan adalah sebagai berikut:Rp 112.546.559.092,00 Rp 108.675.219.361,00 = Rp 3.781.339.731,00Rp 42.368.610.224,00 Rp 46.239.949.963,00 = Rp (3.781.339.731,00)Perbedaan Rp 0,00bahwa perhitungan Terbanding dan Pemohon Banding pada

pembentukan dana cadangan piutang tidak tertagih wajib diauditoleh Akuntan Publik yang menyatakan bahwa perhitungan dana cadangan piutangtak tertagih telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan telahdiperhitungkan dalam perhitungan rugi laba komersial ;bahwa menurut Pemohon Banding, perhitungan cadangan piutang yang tidaktertagih tersebut telah diaudit oleh akuntant Publik yang menyatakan bahwaperhitungan dana cadangan piutang tak tertagih tersebut telah dilaksanakan sesuaidengan ketentuan

diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Agustus 2006dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Agustus 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.481.0DPP (80/100xDPP PK) Rp1.184.8Selisih (DPP PKDPP PM) RpPPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Agustus 2006 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

,M.Si

1. 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir :020/001296/R4/TR/UPT-KD/2021 tanggal 04 Mei 2021 Atas nama Hermawan dengan Nopol :B-9596-JJA dengan jumlah sebesar Rp.19.037.400,-
2. 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir :020/003993/R4/MB/UPT-KD/2021 tanggal 02 Juni 2021 Atas nama Anggi Septianti dengan Nopol :B-1844-JFD dengan

jumlah sebesar Rp.29.834.900,-

:B-1963-JFD dengan jumlah sebesar Rp.25.533.600,-

Anugerah Prima Sejahterah dengan Nopol :B-9073-JEU dengan jumlah sebesar Rp.39.130.600,-

Kohir :020/004627/R4/MB/UPT-KD/2021 tanggal 07 Juli 2021 Atas nama Frans Lie dengan Nopol :B-1542-JFE dengan jumlah sebesar Rp.20.945.600,-

bea keluar atasbarang yang diekspor oleh Pemohon dengan perhitungan sebagai berikut: Netto HPE Kurs Tarif BK .

bea keluar atasbarang yang diekspor oleh Pemohon dengan perhitungan sebagai berikut: Netto HPE Kurs Tarif BK Tgl Realisasi Ekspor(MT) (USD) (Rp) (%) (Rp)2.350,00 755,00 9.126,00 4.5 728.679.152,00 02/04/2010 bahwa sesuai perhitungan tersebut terdapat kekurangan pembayaran Bea Keluarsebesar total Rp 273.135.000,00;bahwa menurut Terbanding, bahwa terhadap barang ekspor yang diberitahukandengan PEB Nomor: 000841 tanggal 30 Maret 2010 berdasarkan PersetujuanEkspor Nomor: 000839/PM/WBC.03/KPP.08/2010

bea keluar kedapatan tidak benardan terhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaranPEB.bahwa menurut Saya data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat PemeriksaDokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 harisejak

barangekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar serta jangka waktuberlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penetapan HargaEkspor untuk menghitung bea keluar yang secara periodik ditetapkan oleh DirekturJenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan, PEB Pemohon Banding yangdisengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluarmaupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:PEB Nomor: 000841 tanggal 30 Maret 2010Berdasarkan

tanggal PEB yang telah didaftarkan ke KantorPabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur Perhitungan BeaKeluar a quo.

) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.4) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Masale TPS 44Halaman 9 dari 42 Halaman Putusan Nomor 418/PID.SUS/2019/PT MKS5) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Tello BaruTPS 76) Sertifikat hasil Perhitungan Suara

hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B( DAA 1 Salinan ) Kelurahan Tello Baru TPS 718) Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B( DAA 1 Salinan ) Kelurahan Karuwisi TPS 1919) Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B( DAA

hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B (C1 HOLOGRAM ) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 1938) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Panaikang TPS 12,16,25,45,52 dan55.39) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel

hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( DAA1 PLANO) Kelurahan Masale TPS 4447) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( DAA 1 PLANO ) Kelurahan Tello Baru TPS 748) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( DAA

Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( DA1 PLANO) Kelurahan Masale59) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B (DA 1 PLANO ) Kelurahan Tello Baru60) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( DA 1 PLANO ) Kelurahan Karuwisi61) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon