Ditemukan 91947 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penghitungan perhubungan perlidungan peruntungan pengitungan perhiangan
Penelusuran terkait : Perhitungan ppn Perhitungan suara Rekapitulasi perhitungan suara Perhitungan penjara pengganti Hasil perhitungan suara Perhitungan lama waktu Tindak pidana desersi Pemilih tidak terdaftar Provinsi irian jaya barat
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Register : 15-10-2012 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.50768/PP/M.XVIIIB/16/2014
Tanggal 27 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
111 — 22
  • ' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Maret 2007dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan
    penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang
    Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Maret 2007 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.377.735DPP (80/100xDPP Pk) Rp 1.102.188Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 275.547PPN (10/100xDPP) Rp = 27.554bahwa menurut Terbanding
    Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.
    Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Maret 2007 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :
Pengadilan PA SLAWI Perdata Agama Perceraian
Register : 05-10-2011 — Putus : 02-12-2011 — Upload : 23-07-2014
Putusan PA SLAWI Nomor 2295_Pdt.G_2011_PA.Slw
Tanggal 2 Desember 2011 — PEMOHON Vs TERMOHON
9 — 4
  • Nafkah anak Pemohon dengan Termohon nama M.Hawin Ardiansyah setiap bulan sebesar Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10 % setiap tahun;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000.-(Dua ratus sebelas ribu rupiah;
Pengadilan PA SLAWI Perdata Agama Perceraian
Register : 06-10-2011 — Putus : 23-12-2011 — Upload : 24-08-2017
Putusan PA SLAWI Nomor 2311/Pdt.G/2011/PA.Slw
Tanggal 23 Desember 2011 — PEMOHON Lawan TERMOHON
14 — 5
  • Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan setiap tahun naik 10 % dari jumlah tersebut;3.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 900.000.- ( sembilan ratus ribu rupiah );-3.3. Mutah sebesar Rp. 500.000.- ( lima ratus ribu rupiah );-4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000.-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah;-
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Bea Masuk
Register : 16-02-2012 — Putus : 11-07-2013 — Upload : 13-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-46178/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 11 Juli 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
168 — 14
  • Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlakupada tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke KantorPabean. ayat(4) : Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan danpembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku padasaat pembayaran.Pasal 9ayat(1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalamwaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PemberitahuanPabean Ekspor disampaikan.ayat(2) : Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat
    bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadapbarang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan BeaKeluar dengan menerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 harisejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Kami data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen dan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak
    ;bahwa Kami berpendapat bahwa antara Terbanding sendiri terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan dasar perhitungan bea keluar yang dapat merugikan Pemohon Banding yangseharusnya untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan, hal tersebut tidak terjadi;Penetapan Kembali Dengan Tanggal Realisasi Eksporbahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, Direktur Jenderal Bea danCukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea keluar dalam jangka waktu paling lama 2(dua) tahun sejak tanggal
    barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluarserta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentangPenetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan olehDirektur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yangdisengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupundasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:e PEB Nomor 003296 tanggal 30 Desember 2009;e berdasarkan
    dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke Kantor PabeanPemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 26-09-2023 — Putus : 20-12-2023 — Upload : 16-06-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr
Tanggal 20 Desember 2023 — Penggugat:
Widyo Leksono
Tergugat:
PT. Karunia Indo Alam
19 — 11
  • strong>DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menetapkan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 5 Mei 2020 dengan didasarkan pada Pasal 54 ayat ( 5 ) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
    3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat .dengan perhitungan

    1. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak Penggugat berupa fee marketing .dengan perhitungan sebagai berikut :

    fee marketingsebesar Rp. 15.977.263,- (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).

Pengadilan PN CIANJUR Pidana Umum Penggelapan
Register : 21-11-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan PN CIANJUR Nomor 314/Pid.B/2017/PN.Cjr
Tanggal 19 Desember 2017 — IMAN LESMANA Bin ENANG AKMALUDIN
90 — 6
  • Menetapkan barang bukti berupa :- 2 (dua) lembar cash opname (perhitungan uang kas) PT. Sumber Alfaria Trijaya,Tbk;Tetap terlampir dalam berkas perkara pidana ;6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 14-06-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — 1. SUSENO, DKK VS PT. SUMBER KARINDO SAKTI
74 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUSENO, Masa Kerja 17 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,+Rp. 49.920.000,c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% .15 % x Rp. 49.920.000 = Rp. 7.488.000.Jumlah Rp. 57.408.000,2. UMILENSARI, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,b.
    PARIANI, Masa Kerja 18 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,+Rp.52.000.000.c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari15% x Rp. 52.000.000 = Rp. 7.800.000,Jumlah Rp. 59.800.000,6. JAMALUDDIN, Masa Kerja 18 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,b.
    SUWANDI, Masa Kerja 13 Tahun 7 Bulan dengan Perhitungan :a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,b. Uang Penghargaan : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 10.400.000,+Rp. 47.840.000.c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari15 % x Rp. 47.840.000 = Rp. 7.176.000.Jumlah Rp. 55.016.000,17. HARIATI, Masa Kerja 15 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,b.
    SUHAIDI, Masa Kerja 15 Tahun 1 Bulan dengan Perhitungan :a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,+Rp.49.920.000.c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari15 % x Rp. 49.920.000 = Rp. 7.488.000,Jumlah Rp. 57.408.000,23. ASIAH, Masa Kerja 18 Tahun 2 Bulan dengan Perhitungan :a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,b.
    Nomor 584 K/Pdt.SusPHI/2017dan 4 UU Nomor 13 Tahun 2003 dengan rincian perhitungan sebagaiberikut:e SUSENO, Masa Kerja 17 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :e Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,e Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,+Rp. 49.920.000,e Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% .15 % x Rp. 49.920.000 = Rp. 7.488.000.Jumlah Rp. 57.408.000e UMILENSARI, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :a.
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Register : 15-10-2012 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.50749/PP/M.XVIIIB/16/2014
Tanggal 27 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
111 — 21
  • ' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Maret 2005dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan
    penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang
    Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Maret 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.145.244.17DPP (80/100xDPP Pk) Rp 916.195.34Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 229.048.83PPN (10/100xDPP) Rp 22.904.88bahwa menurut
    Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.
    Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Maret 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Register : 15-10-2012 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.50767/PP/M.XVIIIB/16/2014
Tanggal 27 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
116 — 26
  • diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Februari 2007dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan
    penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang
    Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Februari 2007 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.267.791DPP (80/100xDPP Pk) Rp 1.014.233Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 253.558PPN (10/100xDPP) Rp 25.355bahwa menurut Terbanding
    Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.
    Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Februari 2007 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Register : 15-10-2012 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.50763/PP/M.XVIIIB/16/2014
Tanggal 27 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
115 — 23
  • disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Oktober 2006dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan
    penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang
    Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Oktober 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 921.55:DPP (80/100xDPP Pk) Rp 737.24.Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 184.31:PPN (10/100xDPP) Rp 18.43:bahwa menurut Terbanding
    Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.
    Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Oktober 2006 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :
Pengadilan PA PADANG SIDEMPUAN Perdata Agama Perceraian
Register : 09-11-2023 — Putus : 21-12-2023 — Upload : 21-12-2023
Putusan PA PADANG SIDEMPUAN Nomor 322/Pdt.G/2023/PA.Psp
Tanggal 21 Desember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
87 — 0
  • Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
  • Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
  • Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (Jefri Hapatutan Harahap bin Darwis Harahap) terhadap Penggugat (Nur Aisyah binti Asrial Tanjung);
  • Menghukum Tergugat untuk membayar hak normative Penggugat berupa :
    1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000-, (tiga juta rupiah) dengan perhitungan
    2. Madliyah (Nafkah Masa Lampau) dengan perhitungan selama 10 bulan x Rp. 500.000-;/bulan = Rp.5.000.000-, (lima juta rupiah).
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 20-05-2024 — Putus : 19-06-2024 — Upload : 21-06-2024
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Lbp
Tanggal 19 Juni 2024 — Pemohon:
RAHMAT TOPU SITEPU
Termohon:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN DELI SERDANG
2.KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
57 — 10

  • MENGADILI:

    • Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan untuk sebahagian;
    • Menetapkan harga bidang tanah milik dari Pemohon Keberatan yang dijadikan Proyek Pembagunan Bendungan Lau Simeme dengan perhitungan harga:
    • Tanah seluas 62.564 (enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh empat) m2, Nilai Pasar sebesar Rp.100.000,-/meter (seratus ribu rupiah) per
    ratus ribu rupiah)
  • Tanah seluas 8.967 (delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) m2, Nilai Pasar sebesar Rp.100.000,-/meter (seratus ribu rupiah) per meter = Rp. 896.700.000 (delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
  • Menghukum Para Termohon Keberatan untuk melaksanakan pemberian ganti kerugian kepada Pemohon Keberatan sesuai dengan besarnya ganti kerugian yang ditetapkan dengan perincian sebagai berikut: perhitungan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 20-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1660 K/PID.SUS/2009
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; Feri Susanto bin M.Said
86 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1660K/Pid.Sus/2009 (Lapen) 5 Cm Perhitungan Kerugian Negara dengan Metode Perhitungan Perhitungan kerugian Negara / Daerah akibat kekurangan volumepekerjaan dengan cara membandingkan jumlah pembayaran yang telahdilakukan dengan pembayaran jumlah seharusnya berdasarkan BeritaAcara Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan dengan perhitungan sebagaiberikut : Pembayaran dilakukan Rp.128.902.727,27, Pembayaran seharusnya berdasarkan BAHasil Pemeriksaan Fisik dilapangan Rp.108.750.689,25., Kerugian Negara
    No.1660K/Pid.Sus/2009 0+8500+9000+9501+0001+0501+2001+3501+400Total 2.695,00 Total Volume 1.252,47 986,50 29.370.078VolumeSehingga total Keseluruhan Perhitungan Kerugian Negara dengan metode perhitungan Perhitungan kerugian Negara / Daerah akibat kekurangan volumepekerjaan dengan cara membandingkan jumlah pembayaran yang telahdilakukan dengan pembayaran jumlah seharusnya berdasarkan BeritaAcara Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan dengan perhitungan sebagaiberikut : Pembayaran dilakukan Rp.128.902.727,27
    Kerugian Negara dengan Metode Perhitungan Perhitungan kerugian Negara / Daerah akibat kekurangan volumepekerjaan dengan cara membandingkan jumlah pembayaran yang telahdilakukan dengan pembayaran jumlah seharusnya berdasarkan BeritaAcara Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan dengan perhitungan sebagaiberikut : Pembayaran dilakukan Rp.128.902.727,27, Pembayaran seharusnya berdasarkan BAHasil Pemeriksaan Fisik dilapangan Rp.108.750.689,25., Kerugian Negara / Daerah Rp. 20.152.038,02,PERHITUNGAN KERUGIAN
    No.1660K/Pid.Sus/2009 Perhitungan Kerugian Negara dengan Metode Perhitungan Perhitungan kerugian Negara / Daerah akibat kekurangan volumepekerjaan dengan cara membandingkan jumlah pembayaran yang telahdilakukan dengan pembayaran jumlah seharusnya berdasarkan BeritaAcara Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan dengan perhitungan sebagaiberikut : Pembayaran dilakukan Rp.128.902.727,27, Pembayaran seharusnya berdasarkan BAHasil Pemeriksaan Fisik dilapangan Rp.108.750.689,25.
    No.1660K/Pid.Sus/2009 0+9000+9501+0001+0501+2001+3501+400Total 2.695,00 Total Volume 1.252,47 986,50 29.370.078VolumeSehingga total Keseluruhan Perhitungan Kerugian Negara dengan metode perhitungan Perhitungan kerugian Negara / Daerah akibat kekurangan volumepekerjaan dengan cara membandingkan jumlah pembayaran yang telahdilakukan dengan pembayaran jumlah seharusnya berdasarkan BeritaAcara Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan dengan perhitungan sebagaiberikut : Pembayaran dilakukan Rp.128.902.727,27
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 20-09-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 20-03-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 171/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 15 Desember 2016 — SUSENO, DKK LAWAN PT. SUMBER KARINDO SAKTI
63 — 67
  • SUSENO, Masa Kerja 17 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :a. Uang Pesangon: 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000.b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,+Rp. 49.920.000,c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% .15% x Rp. 49.920.000 = Rp. 7.488.000.Jumlah Rp. 57.408.000,2. UMI LENSARI, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :a. Uang Pesangon: 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000.b.
    IRPAN (A), Masa Kerja 10 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,b. Uang Penghargaan : 4 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 8.320.000,+Rp. 45.760.000,c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari15% x Rp. 45.760.000 = Rp. 6.864.000,Jumlah = Rp. 52.624.000,10. SUYATI, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :a. Uang Pesangon :9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000.b.
    SUHAIDI, Masa Kerja 15 Tahun 1 Bulan dengan Perhitungan :a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000.b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,+Rp. 49.920.000,c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari15 % x Rp. 49.920.000 = Rp. 7.488.000.Jumlah Rp. 57.408.000,23. ASIAH, Masa Kerja 18 Tahun 2 Bulan dengan Perhitungan :a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000.b.
    MARYATI, Masa Kerja 16 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000.b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000.Rp. 49.920.000,c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari15 % x Rp. 49.920.000 = Rp. 7.488.000,Jumlah Rp. 57.408.000,34. RIDUAN, Masa Kerja 17 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000.b.
    , Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :a.
Pengadilan MS BANDA ACEH Perdata Agama
Register : 29-05-2017 — Putus : 17-07-2017 — Upload : 25-02-2019
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 143/Pdt.G/2017/MS.Bna
Tanggal 17 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
51 — 11
  • Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , dengan perhitungan bertambah setiap tahun 10 %
  • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) .
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Register : 15-10-2012 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.50761/PP/M.XVIIIB/16/2014
Tanggal 27 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
116 — 24
  • diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Agustus 2006dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan
    penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang
    Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Agustus 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.481.0DPP (80/100xDPP PK) Rp1.184.8Selisih (DPP PKDPP PM) RpPPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian
    Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.
    Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Agustus 2006 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus PHI
Register : 05-01-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg
Tanggal 19 Mei 2016 — SRI RAHAYU lawan PT. FOOD INDONESIA
59 — 18
  • Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pengakhiran Hubungan Kerja kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut;-. Masa kerja = 5 tahun 7 bulan-. Uang Pesangon 6 X 1 X Rp2.025.600,00 = Rp12.153.600,00-. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X 1 X Rp2.025.600,00 = Rp 4.051.200,00 + Jumlah = Rp16.204.800,00-.
    tidak mau menyelesaikan masalah sampaiperselisihan ini harus melalui Mediator Penggugat tetap mengharapkan itikadbaik dari Tergugat namun hal itu tidak ada, sehingga Mediator Dinas TenagaKerja Kota Palembang mengeluarkan Ajuran tertanggal 17 Maret 2015 nomor :560/284/Disnaker/2015;Bahwa dikarenakan Tergugat sudah tidak ada lagi itikad baik sampaidikeluarkan Anjuran,untuk itu Penggugat melanjutkan proses hukum ini danPenggugat minta apa yang menjadi haknya Penggugat selama bekerja diTergugat dengan perhitungan
    Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pengakhiran Hubungan Kerjakepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut;. Masa kerja = 5 tahun 7 bulan. Uang Pesangon6 X 1 X Rp2.025.600,00 = Rp12.153.600,00. Uang Penghargaan Masa Kerja2 X 1 X Rp2.025.600,00 = Rp 4.051.200,00 +Jumlah = Rp16.204.800,00. Uang Penggantian Hak15% X Rp16.204.800,00 Jumlah =Rp 2.430.720,00 +Jumlah = Re18.635.520,00Terbilang : delapan belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus duapuluh rupiah;3.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-12-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 231/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari
Tergugat:
1.Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
2.Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
514 — 1392

  • M E N G A D I L I

    DALAM EKSEPSI:

    • Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

    DALAM POKOK PERKARA:

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
    2. Menyatakan Batal Surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/381/AS.00.01/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama
    Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Periode Tahun 2013 2018 ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/381/AS.00.01/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Muhammad Dana, dkk (74 orang) Pekerja
    Perhitungan besarnya manfaat jaminan kecelakaan kerjaJika terdapat perbedaan pendapat para pihak ataupekerna belum terdaftar sebagai peserta program jaminansosial ketenagakernjaan.(2) Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terlebih dahulu dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaanpada unit keya Pengawasan Ketenagakerjaan daerah;(3) Dalam hal para pihak tidak menerima perhitungan danpenetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapatmeminta perhitungan dan penetapan ulang kepada Menteriatau
    pejabat yang ditunjuk;(4) Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri atau pejabatyang ditunjuk merupakan keputusan final dan wajibdilaksanakan;(5) Perhitungan dan penetapan oleh Pengawas Ketenagakeraansebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format 4sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menten ini;(6) Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri sebagaimanadimaksud pada ayat (3) Format 5 sebagaimana tercantumdalam Lampiran yang merupakan
    Oleh karena itu, padatanggal 7 Januari 2019 Penggugat mengajukan surat permohonanperhitungan dan penetapan ulang atau Banding kepada Tergugat;Bahwa selanjutnya Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa yang berisidiktum sebagai berikut:KESATU : Berdasarkan pemeriksaan dan pengujian yangtelah dilakukan, Pengawas KetenagakenjaanKementerian RI menguatkan perhitungan danPenetapan Ketenagakenaan ProvinsiKalimantan Timur Nomor: 556/3964/PPK/DTKT/2018 Tentang Perhitungan danPenetapan Kekurangan Upah Kena LemburAtas
    Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari darimulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 yang dihitung pertahun tanpa perincian yang jelas dasar perhitungan upah lembur didalam Objek Sengketa terdiri dari Komponen upah apa saja?Apakah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, atau upahpokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap? Selanjutnyaapakah perhitungan upah lembur tersebut pada hari kerja atau hariistirahat mingguan dan/atau hari libur resmi?
    Perhitungan hari libur nasional, jika mereka bekerja 12 jam7 jam pertama dikali 2, 1 jam ke 8 dikali 3, 1 jam ke 9 dikali 4 dst.
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Register : 15-10-2012 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.50760/PP/M.XVIIIB/16/2014
Tanggal 27 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
119 — 24
  • maupun diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Juni 2006dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan
    penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang
    Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Juni 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut :DPP PKDPP (80/100xDPP Pk)Selisin (DPP PKDPP PM)PPN (10/100xDPP)bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding,penjelasan tertulis
    Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.
    Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Juni 2006 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :Rp 1RpRp
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-07-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 434 K/Pdt.Sus-PHI/2019
Tanggal 19 Juli 2019 — PT ROYAL COCONUT VS 1. AGUSTIN GERETA, DKK
94 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 23 bulan x Rp2.400.000,00 =. NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 23 bulan x Rp2.400.000,00 =. NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 7 bulan x Rp2.400.000,00 =.
    NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 8 bulan x Rp2.400.000,00 =. NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan Perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 11 bulan x Rp2.400.000,00 =.
    NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 23 bulan x Rp2.400.000,00 =10.NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 1 bulan x Rp2.400.000,00 =11.
    Nomor 434 K/Pdt.SusPHI/2019Status bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 2 bulan x Rp2.400.000,00 =12. NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 7 bulan x Upah UMP =13.NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 20 bulan x Rp2.400.000,0014.
    NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulan Perhitungan sisa kontrak SesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 23 bulan x Rp2.400.000,00 =15.