Ditemukan 34402 data
M Agus Riza Hufalda SH
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok
Intervensi:
Avi Yunawan
275 — 238
Ini artinya bahwaTergugat dalam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan yangdimohonkan oleh Sdr. Avi Yunawan tidak mendasarkan kepada alasperaturan perundangundangan yang lebih tinggi atau peraturan yangberlaku dari ketentuan yang mengatur aturan Izin Mendirikan Bangunan.Penggugat dalam berpendapat sangat keliru sekali. Denganmenggunakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Perda No.2 Tahun 2013 yangmenjadi pasal gacoan bagi Penggugat untuk menegatifkan Tergugat yangmenerbitkan IMB untuk Sdr. Avi Yunawan.
Pada konsideran kata Dasar itu menunjukkan bahwa SuratIzin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat didasarkan padaalas peraturan perundangundangan yang berlaku, antara lain :Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor: 36/G/2018/PTUN.BDGa. Perda No.1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah KotaDepok No.12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;b.
Bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan olehTERGUGAT dinilai oleh PENGGUGAT tidak sesuai/memenuhi prosedur,karena pembangunan yang dilakukan oleh TERGUGAT II Intervensidilakukan sebelum IMB ke luar dan tidak dilengkapi persetujuan tetanggaserta Surat Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Rumah Tinggal;c. Bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan olehTERGUGAT dinilai oleh PENGGUGAT cacat hukum dan bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku;d.
Bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan olehTERGUGAT dinilai oleh PENGGUGAT bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik (AUPB);Berdasarkan dasar alasan menggugat tersebut di atas PENGGUGATmeminta kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara untuk menyatakan SuratIzin Mendirikan Bangunan No.648.12/336/IMB/DPMPTSP/2018 IMBRenovasi dan Balik Nama dari IMB No.648/241/X/2009 atas nama AviYunawan dinyatakan batal dan tidak sah.
Bukti P 2 : Fotocopy Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2Tahun 2016 tentang Perubahan atas PeraturanDaerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Bangunandan Izin Mendirikan Bangunan diundangkantanggal 22 Januari 2016 (fotocopy dari fotocopy) ;3. Bukti P 3 : Surat Permohonan ljin Mendirikan Bangunan(fotocopy dari fotocopy) ;4. Bukti P 4 : Foto tanggal 29 Nopember 2017 dan 30 Maret2018 (fotocopy dari foto print warna) ;5.
1547 — 1447
Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/130/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Pos Security 1, tanggal 24 September 2017;8. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/127/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Gudang obat dan racun, tanggal 24 September 2017;9. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.
Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/128/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Mess karyawan, tanggal 24 September 2017;10. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/126/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Pos security 2, tanggal 24 September 2017;11. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.
Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/129/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Gudang BBM, tanggal 24 September 2017;12. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/131/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Kantor dan mess, tanggal 24 September 2017;13. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.
Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/132/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan gudang pupuk, tanggal 24 September 2017;14. 21 (dua puluh satu) lembar Foto Copy, Keputusan Bupati Nomor : 218 tanggal 13 Maret 2017 tentang Izin Lingkungan pembangunan perkebunan kelapa sawit, pola kemitraan , seluas 405 Ha di Desa Jati Mulyo Kec. Dendang Kab. Tanjab Timur Prov. Jambi kepada PT. DSSP;15.
Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/126/IMBDPMPTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Pos security 2, tanggal 24September 2017, 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu) Kab. Tanjung Jabung Timur nomor05.07.032.01/129/IMBDPMPTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunanGudang BBM, tanggal 24 September 2017, 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.
Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/128/IMBDPMPTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Mess karyawan, tanggal24 September 2017;2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/126/IMBDPMPTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Pos security 2, tanggal24 September 2017;2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kab.
Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/129/IMBDPMPTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Gudang BBM, tanggal 24September 2017;2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/131/IMBDPMPTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Kantor dan mess,tanggal 24 September 2017;2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kab.
Tanjung Jabung Timur nomor05.07.032.01/128/IMBDPMPTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunanMess karyawan, tanggal 24 September 2017;2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu. Satu Pintu) Kab. Tanjung Jabung Timur nomor05.07.032.01/126/IMBDPMPTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunanPos security 2, tanggal 24 September 2017;2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu. Satu) Pintu. Kab.
Tanjung Jabung Timur nomor05.07.032.01/129/IMBDPMPTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunanGudang BBM, tanggal 24 September 2017;2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu. Satu) Pintu. Kab. Tanjung Jabung Timur nomor05.07.032.01/131/IMBDPMPTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunanKantor dan mess, tanggal 24 September 2017;2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu. Satu Pintu. Kab.
96 — 51
IMB/KPPT/2013 tertanggal 16 September 2013yang isinya tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama TJUNG KINSIU diatas tanah yang menjadi perselisihan antara Penggugat dengan TjungKin Siu tanpa diadakan suatu musyawarah mufakat sesuai yangdiinstruksikan oleh pihak Tergugat :Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan BupatiKaro Nomor 503.648. 1/354/IMB/KPPT/2013 tertanggal 16 September 2013yang isinya tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama TJUNG KINSIU diatas tanah yang masih
Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (4) PeraturanDaerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Retribusi PerizinanMendirikan Bangunan yang menyatakan bahwa Kepada Pemilik Bangunandiwajibkan mendirikan plang IMB didepan lokasi bangunan yang akandibangun untuk memudahkan pengawasan.
Bangunan atas nama Tjung Kin Siu (Bukti T13) ;14 Foto copy Surat Tjung Kin Siu dan Suyanto pada tanggal 16 Juni 2013perihal permohonan penyelesaian Ijin Mendirikan Bangunan atas nama TjungKin Siu (Bukti T14) ; 15 Foto copy Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 1089/KLA/0112.2013/Mdn17/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal KlarifikasiPenundaan jin Mendirikan Bangunan Atas Nama Tjung Kin Siu yang berlarut(Bukti T15) ; 16 Foto copy Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor 0224/SRT/Mdn17/VII/2013
Kepala PerwakilanOmbudsman RI Perwakilan Sumatra Utara (Bukti T.JI Int4) ;5 Foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Karo Nomor : 503.648.1/354/IMB/KPPT/2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepada Tjung Kin Siutertanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh Bupati Karo Dr.
364 — 625 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2012Kembali dahulu Pemohoan Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan positagugatan sebagai berikut:Tentang Mendirikan Bangunan Tanpa memiliki Ijin Mendirikan Bangunan(IMB);Bahwa Tergugat pada bulan Oktober mendirikan bangunan baru ditanahpekarangan pabrik miliknya, terdapat bebe masalah, sebagai berikut:1.Dinding tembok sebelah Selatan dengan jetinggian + 9 (sembilan meter)berdiri tepat pada batas pekarangan milik tetangga lainnya bernamaAhmad Hilmi, H.
Tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), melanggar PeraturanDaerah (PERDA) Kabupaten pekalongan Nomor 10 Tahun 1999 tentangRetribusi Ijin mendirikan bangunan;.
PkI tertanggal 28 Mei2008 adalah tentang mendirikan bangunan tanpa ijin (IMB) yangmelanggar PERDA (Peraturan Daerah) Kabupaten PekalonganNomor 10 Tahun 1999 Tentang Retribusi ijin Mendirikan Bangunandan ketel uap batu bara (mesin boiler batu bara) yang tidak memilikiijin gangguan (HO) adalah melanggar peraturan daerah (PERDA)Kabupaten Pekalongan Nomor: 2 tahun 2000 tentang retribusi ijingangguan.
Mendirikan bangunan tanpa ijin (IMB) dimana dinding sebelah selatanmelanggar perda nomor: 10 tahun 1999;. Ketel uap telah melanggar perda Nomor: 2 Tahun 2000;. Perpanjang HO tidak pernah di perpanjang ijinnya;4.
Indratex telah sesuai dan memenuhi ketentuanperaturan perundangundangan tentang Ijin mendirikan bangunan danijin Gangguan perusahan kawasan industri;6.
36 — 12
Bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil mengadakan pendekatansecara baikbaik kepada Tergugat, kemudian Penggugat melakukansanggahan atas bangunan tambahan milik Tergugat, tersebut denganalasan bahwa sewaktu Tergugat hendak mendirikan bangunan tambahantidak adanya izin dari Penggugat selaku tetangga dari Tergugat yangditujukan kepada Dinas Tata Kota Palembang.Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 Penggugat melayangkan sanggahankepada Dinas Tata Kota Palembang, dan pada tanggal 12 Nopember 2013Dinas
Surat Peringatan Tanggal 18102013 Nomor: 640/721/DTK/2013.Bahwa berdasarkan Surat Dinas Tata Kota Palembang perihal PeringatanPembongkaran yang ditujukan kepada Walikota Palembang, atas didirikannyabangunan tambahan tanpa izin milik Tergugat, jelas telah melanggar PeraturanDaerah No. 05 tahun 2010 (tentang Izin Mendirikan Bangunan).6.
MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikanputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :PRIMAIR :1.Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dalam perkara ini untukseluruhnya;Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat mendirikanbangunan tambahan tanpa Izin Mendirikan Bangunan, sehinggamengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupunkekhawatiran bila terjadi kebanjiran adalah suatu perbuatan melawanhukum;3.
., yang selajutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (T 3) ;Foto Copy Formulir Setoran dari Tergugat mendirikan kepada PemkotPalembang untuk Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnyapada foto copy tersebut diberi tanda (T 4) ;Foto Copy Tanda Terima Penyerahan berkas Izin Mendirikan Bangunan dariPemkot Palembang tanggal 3 Desember 2013, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (T5) ;Foto Copy Surat Permohonan Revisi Izin Mendirikan Bangunan, yangselanjutnya pada foto
Bahwa, masalah Izin Mendirikan Bangunan yang dipermasalahkanoleh Penggugat bukanlah urusan Penggugat, karena terhadapbangunan milik Tergugat tidak ada Izin Mendirikan BangunannyaHalaman 17 dari 18 Putusan Nomor 84/Pat.G/2014/PNsedangkan terhadap penambahan bangunan Tergugat telahmengajukan revisi Izin Mendirikan Bangunannya ke Dinas Tata KotaPalembang ;Dengan alasan tersebut Tergugat mohon kepada Pengadilan NegeriPalembang menolak gugatan Penggugat tersebut ;Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat
136 — 85
Bangunan (IMB) a.n DIAHAGUSTINA, dicabut dan dinyatakan tidak berlakuterhitung sejak tanggal 8 Agustus 2009 (bukti P1) 5Bahwa Keputusan Bupati Magelang Nomor188.4/640/2094/Kep/34/2008 Tentang IzinMendirikan Bangunan (IMB) tanggal 7 Agustus2008 yang dicabut dan dinyatakan tidakberlakuterhitung sejak tanggal 8 Agustus 2009 olehTergugat adalah merupakan Keputusan Tergugat yangpada dasarnya telah Memutuskan, MenetapkanMemberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada : DIAHAGUSTINA atas nama PT.
PERMATA,alamat Tukangan Kulon Nomor 61, Rt.002 Rw.001,Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan,Kota Magelang ; Untuk : Mendirikan Bangunanuntuk Stasiun Pengisian dan Pengangkutan BulkElpiji (SPPBE); Lokasi Bangunan : Jalan LetnanTukiyat, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid,KabupatenMagelang ; Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor188.4/640/1845/KEP/59/2009 tanggal 8 Agustus2009 Tentang Pencabutan Keputusan BupatiMagelang Nomor : 188 .4/640/2094/Kep/34/2008Tentang Izin Mendirikan Bangunan
Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan obyeksengketa Nomor : 188.4/640/1845/kep/59/2009,tanggal 8 Agustus 2009 tentang pencabutan keputusanbupati magelang nomor : 188.4/640/2094/kep/34/2008tentang izin mendirikan bangunan (IMB) a.n DIAHAGUSTINA, dicabut dan dinyatakan tidak berlakuterhitung sejak tanggal 8 Agustus2009. ; 3. Bahwa dalil Penggugat angka 6 (enam) mohon ditolakoleh Yth Majelis Hakim, karena sebenarnya yangdirugikan adalah Tergugat, mengingat Tergugat telah28AGUSTI NA ?
Tergugat Nomor : 188.4/640/1845/KEP/59/2009 tanggal8 Agustus 2009 tentang Pencabutan Keputusan BupatiMagelang Nomor : 188.4/ 640/2094/Kep/34/2008 TentangIzin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama DiahAgustina, dicabut dan dinyatakan tidak berlakuterhitung sejak tanggal 8 Agustus 2009, dalamjangka waktu 1 (satu) tahun, setelah Tergugatmenerbitkan Keputusan Nomor : 188.4/640/2094/Kep/34/2008 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)tertanggal 7 Agustus 2008 kepada DIAH AGUSTINA atasnama PT.
PerubahanPenggunaan Tanah merupakan salah satu syarat dalammengajukan Izin Mendirikan Bangunan, dengan uraiansebagai berikut : Menimbang, bahwa Izin Perubahan Penggunaan Tanahmenurut Tergugat adalah sebagai salah satu syarat untuk54diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan di KabupatenMEQGIAGG j 03 = 20m = tre wre mee wes wen inMenimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwaSurat Keterangan Perolehan dan Penggunaan Tanah Nomor :460/24/KPPT/ VI/BPN/2008 tanggal 9 Juni 2008, yangdikeluarkan oleh Kepala
132 — 54
Bangunan atas namaNASRUL NAIM tanggal 21 Januari 2015;e Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/32472/IMBB/02/BPTPMtanggal 03 Juli 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas namaNASRUL NAIM tanggal 21 Januari 2015;e Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/32473/IMBB/02/BPTPMtanggal 03 Juli 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas namaNASRUL NAIM tanggal 21 Januari 2015;e Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/32474/IMBB/02/BPTPMtanggal 03 Juli 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas namaNASRUL
Menyatakan batal atau tidak sah masingmasing :e Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/32471/IMBB/02/BPTPMtanggal 03 Juli 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas namaNASRUL NAIM tanggal 21 Januari 2015;e Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/32472/IMBB/02/BPTPMtanggal 03 Juli 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas namaNASRUL NAIM tanggal 21 Januari 2015;e Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/32473/IMBB/02/BPTPMtanggal 03 Juli 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas namaNASRUL NAIM
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/32471/IMBB/02/BPTPMtanggal 03 Juli 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas namaNASRUL NAIM tanggal 21 Januari 2015;e Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/32472/IMBB/02/BPTPMtanggal 03 Juli 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas namaNASRUL NAIM tanggal 21 Januari 2015;e Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/32473/IMBB/02/BPTPMtanggal 03 Juli 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas namaNASRUL NAIM tanggal
21 Januari 2015;e Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/32474/IMBB/02/BPTPMtanggal 03 Juli 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas namaNASRUL NAIM tanggal 21 Januari 2015;4.
233 — 87
Salam Danitelah memberikan ijin kepada Para Penggugatuntuk mendirikan bangunan diatas lokasi tanahmilik H. Salam Dani tersebut ; Bahwa dengan adanya ijin yang diberikan H.
Jakarta Timur danPeringatan Il Nomor : 1468/ 1.785.51tanggal 5 Mei 2009 tentangPeringatan untuk Membongkar Bangunantanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB)serta Mengosongkan Tanah dariBarang Barang yang berada di atastanah Fasilitas Sosial dan FasilitasUmum, Perumahan Taman Pulo Gebang RW13 Kel. Cakung Timur,Kecamatan Cakung, Kota Adm.
Cakung Timur,Kecamatan Cakung, Kota Adm.Jakarta Timur, karena jelasPENGGUGAT mendirikan bangunan danmenempati tanah aqoo tanpaizinPemerintah Provinsi DKI Jakarta yaituIzin Mendirikan Bangunan (IMB), olehkarena itu tindakan PENGGUGAT jelasmelanggar ketentuan Pasal 5 PeraturanDaerah Nomor 7 Tahun 1991 tentangBangunan dalam Wilayah Daerah KhususIbukota JakartaTERGUGAT menolak dengan tegas dalilGugatan PENGGUGAT dalam butir 7 (tujuh)sampai dengan butir10 (sepuluh) yang pada pokoknya menyatakanbahwa dalam
menerbitkan Surat KeputusanObyek Sengketa yaitu berupaSurat Peringatan Nomor : 1424/ 1.785.5120tanggal 2/7 April 2009 tentangPeringatan untuk Membongkar Bangunantanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB)serta Mengosongkan Tanah dari BarangBarang yang berada di atas tanahFasilitas Sosial dan Fasilitas Umum,Perumahan Taman Pulo Gebang RW 13Kel.
Cakung, Jakarta Timurdan Daftar NamaNama Penerima SuratPeringatan dimaksud (foto copy sesuaidengan asli) ; Bukti T 2: Surat Peringatan II dari Walikota JakartaTimur Nomor 1468/1.785.51 tanggal 5 Mel2009 tentang Peringatan untuk MembongkarBangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan(IMB) serta Mengosongkan Tanah dariBarang Barang yang berada di atastanah fasilitassosial dan fasilitas umum Perumahan TamanPulo Gebang RW13 Kel.
1.Robinson Nainggolan, SH, MM.
2.Mulia Nainggolan
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
Intervensi:
SITI HENNY BR. SIMBOLON
314 — 217
Bangunan;Halaman 8 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2021/PTUNMDN12.13.14.Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa yang mengabaikankeberatan atas kegiatan mendirikan bangunan dari Para Penggugatadalah bertentangan dengan ketentuan pasal 8 poin a Peraturan DaerahNomor 9 Tahun 2002 Tentang Retribusi Mendirikan Bangunan yangmenegaskan:Permohonan izin mendirikan bangunan ditunda apabila:a.
Adanya surat permohonan penudaan akibat keberatan atas kegiatanbangunan tersebut dari pihak lain berkaitan dengan sengketa tanahMmaupun adanya dampak lingkunganBahwa pembangunan ruko tersebut dimulai sejak akhir tahun 2019,namun objek sengketa dikeluarkan pada tanggal 7 Juli 2020, dengandemikian Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa bertentangandengan pasal 14 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2002tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang menegaskan:Pekerjaan mendirikan bangunan
Menurut peraturan perundangundangan bahwapemilik bangunan sudah diizinkan melakukan pembangunan menungguproses terbitnya surat Izin Mendirikan Bangunan.
Bukti T6: Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 0457/0458/0274/2.5/0705/06/2020 tanggal O07 Juli 2020 atas nama SitiHenny Br Simbolon;: Fotokopi Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yangditujukan kepala Walikota Medan, C q. Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaMedan yang diajukan Sdri.
Bukti T.ll.Int2: Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.0457/0458/0274.2.5/0705/06/2020 tanggal 7 Juli 2020diterbitkan oleh Tergugat atas nama Siti Henny BrSimbolon ( Tergugat II Intervensi );: Fotokopi Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa No.593.7/I/SK/SD/II/2020 tanggal 20 Januari 2020.
185 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Nomor653/1120IPPT/BPPMPT/2014 dan Surat Izin Mendirikan Bangunan(IMB) Nomor 648/Kep.1974/BPPMPT/IMB/2014 keduanya tertanggal24 Desember 2014;b. Surat Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Nomor653/601IPPT/BPMPTSP/2015 dan Surat Izin mendirikan Bangunan(IMB) Nomor 648/Kep1131/BPMPTSP/IMB/2015 keduanya tertanggal7 Oktober 2015;2.
Tanah (IPPT) Nomor653/601IPPT/BPMPTSP/2015 dan Izin mendirikan Bangunan (IMB)Nomor 648/Kep1131/BPMPTSP/IMB/2015 keduanya tertanggal 7Oktober 2015;.
Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Nomor 653/1120IPPT/BPPMPT/2014 dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor648/Kep.1974/BPPMPT/IMB/2014 keduanya tertanggal 24 Desember2014;b. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Nomor 653/601IPPT/BPMPTSP/2015 dan Izin mendirikan Bangunan (IMB) Nomor648/Kep1131/BPMPTSP/IMB/2015 keduanya tertanggal 7 Oktober2015;7.
;b) Keputusan Walikota Tangerang Nomor 648/Kep.1974/BPPMPT/IMB/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas nama JosephMarzuki, SH. SE.;c) Keputusan Walikota Tangerang Nomor 653/601IPPT/BPMPTSP/2015 tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Atas namaJoseph Marzuki, SH. SE.;d) Keputusan Walikota Tangerang Nomor 648/Kep.1131/BPPMPT/IMB/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas nama Joseph Marzuki,SH.
;b) Keputusan Walikota Tangerang Nomor 648/Kep.1974/BPPMPT/IMB/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Joseph Marzuki, S.H.,S.E.;c) Keputusan Walikota Tangerang Nomor 653/601IPPT/BPMPTSP/2015tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Atas nama JosephMarzuki, S.H., S.E.;d) Keputusan Walikota Tangerang Nomor 648/Kep.1131/BPPMPT/IMB/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas nama Joseph Marzuki,S.H., S.E.
62 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengawasi pemantfaatan dan berfungsinya prasarana, saranadan utilitas umum perumahan dan kawasan pemukiman.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang BangunanGedung Pasal 18 ayat (2);Setiap mendirikan bangunan gedung di atas, dan/atau di bawahtanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum tidak bolehmengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan,dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum yang bersangkutan.Halaman 4 dari 24 halaman.
Pasal 8 sub A yang bunyinya : Pemohon tidak dapat memenuhipersyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 harus ditolak.Jo.Pasal 8 sub C : Bertentangan dengan kepentingan umum, hajathidup orang banyak termasuk lingkungan hidup.Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011Tentang Penyelenggaraan Resiribusi Ijin Mendirikan Bangunan.Halaman 5 dari 24 halaman.
Harus adanya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) mandiri.Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011tentang Penyelenggaraan Restribusi ljin Mendirikan BangunanPasal 4 ayat 4 huruf c Khusus untuk perumahan tertataharusmelibatkan masyarakat sekitar untuk pembangunan perumahan,pemukiman atau pembangqunan lainnya.
Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 648/2755BP2T/2015 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan Atas Nama Fanny,ditetapbkan di Tangerang Selatan pada tanggal 16 Oktober 2015,ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu KotaTangerang Selatan atas nama Walikota Tangerang Selatan.Dalam Pokok Perkara:1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2.
Bangunan Nomor 648/2755BP2T/2015tanggal 16 Oktober 2015 atas Fanny, karena yang menerbitkan/mengeluarkan ljin Mendirikan Bangunan Nomor 648/2755BP2T/2015tanggal 16 Oktober 2015 atas Fanny adalah Kepala BP2T (BadanPelayanan Perijinan Terpadu) Termohon Kasasi berdasarkan PelimpahanHalaman 19 dari 24 halaman.
338 — 175
Pucang Adi No. 122 Surabaya dengan Surat Izin Kepala Dinas BangunanNomor : 188/402992/402.4.6/2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan KepalaDinas Bangunan yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2002, diberikan kepadaDEWI, terletak di Persil Jl.
Bahwa Surat Izin Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota SurabayaNomor : 188/432292/436.6.2/2014 tentang Izin Mendirikan BangunanKepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, yang dikeluarkan pada tanggal10 November 2014 bersifat kongkrit karena objek yang disebutkan dalamSurat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud yang nyatanyatamenyebutkan : mengizinkan kepada PIMPINAN DAERAHMUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA untuk mendirikan sebuah bangunanberlantai tujuh dari batu, beton, kayu guna sekolah dengan
;Bahwa secara substansi Tergugat menerbitkan Obyek Sengketadikarenakan adanya permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).Olehkarena permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut telahmemenuli............24memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam perda Bangunanmaka secara hukum Tergugat harus menerbitkan Obyek Sengketa dalamperkara a quo.
Azas Keterbukaan : Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa sesuaidengan azas keterbukaan, karena semua persyaratan dan prosedur dalammenerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), telah tercantum dalamPeraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2011 tentana Tata CaraPeraturan...........Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan ;e.
Bahwa jin Mendirikan Bangunan Nomor : 188/432292/436.6.2/2014 (hakTergugat Il Intervensi) obyeknya telah jelas sesuai dengan gambargambaryang telah disahkan yaitu terletak di persil JI.
69 — 39
.- Menyatakan bahwa lokasi obyek tanah yang dibeli oleh Tergugat I dari Tergugat II sesuai Akta Jual Beli Nomor 762/2002 tertanggal 27 September 2002 dan Akta Jual Beli Nomor 1106/2008, tertanggal 09 September 2008 adalah dilokasi yang berbeda dengan lokasi tempat Tergugat I mendirikan bangunan tempat tinggal dan bangunan tempat usahanya;- Tergugat I tanpa hak dan melawan hukum mendirikan bangunan di tanah milik Penggugat;- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama mengosongkan
Menyatel@ny ahwa lokasi obyek tanah yang dibeli oleh dari Tergugat Il sesuai Akta Jual Beli NomorVe /2002 tertanggal 27 September 2002 dan Akta Jual Beli% Nomor 1106/2008, tertanggal 09 September 2008 adalahQ) dilokasi yang berbeda dengan lokasi tempat Tergugat R mendirikan bangunan tempat tinggal dan bangunan tempatusahanya;Tergugat tanopa hak dan melawan hukum mendirikanbangunan di tanah milik Penggugat;Halaman 16 dari 18 halaman, Pts.
112 — 10
tua Tergugat I sudah mendirikan rumah diatas tanah tersebut Bahwa dalil Penggugat pada point 3 dan poin 5 halaman 2 gugatannya yangmengatakan: "Bahwa pada sekira tahun 1986, tanpa persetujuan dan seizin Penggugat orang tuaTergugat I menanam 2 (dua) batang kelapa.... dst". hal ini ditolak dengantegas oleh Para Tergugat dengan alasan bahwa jauh sebelum Tahun 1970 orang tua Tergugat Itelah mendirikan rumah diatas tanah yang diwarisi dari ayahnya dan atau Kakek Tergugat I ; Bahwa dalam dalilnya point
rumah DALIAMI ZALUKHU sekitar tahunBahwa Rumah DALIAMI ZALUKHU yang saksi dirikan tersebut dindingnya terbuatdari papan dan atapnya dari daun rumbia/daun sagu ; Bahwa saksi mendirikan rumah DALIAMI ZALUKHU lokasinya di Dusun LolomboliDesa Ononamolo Tumula Kec.
Alasa ; Bahwa pada saat saksi mendirikan rumah DALIAMI ZALUKHU saat itu rumahtersebut adalah rumah yang pertama dan disekitarnya pada saat itu masih belum adarumah orang lain Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai batasbatas tanah tempat rumah yangdidirikan DALIAMI ZALUKHU karena saksi hanya sebagai tukang saja ; Bahwa setahu saksi ukuran tanah tempat rumah yang didirikan DALIAMI ZALUKHUsekitar +40 x 40 meter .
kepada saksibagaimana cara ia memperoleh tanah tersebut;16Bahwa saksi terakhir kali melihat tanah tempat DALIAMI ZALUKHU mendirikanrumah dimana saksi sebagai tukangnya pada saat saksi mendirikan rumah tersebut ; Bahwa setahu saksi TergugatTergugat saat ini tinggal diatas tanah yang dulu tempatDALIAMI ZALUKHU mendirikan rumahnya Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah yang dahulu saksi dirikan masih ada atauBahwa saksi pernah mendengar dan mengenal orang yang bernama AROROWAZALUKHU karena AROROWA
ZALUKHU adalah orang tua dari DALIAMIZALUKHU dengan kata lain Kakek dari Tergugat I ; Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah hubungan kekeluargaan antaraDALIAMI ZALUKHU dengan Penggugat; Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman yang ada diatas tanahtempat says mendirikan rumah DALIAMI ZALUKHU;Bahwa pada saat saksi mendirikan rumah DALIAMI ZALUKHU diatas tanah tersebut tidak ada satu orangpun yang keberatan;Bahwa lama waktu saksi mendirikan rumah DALIAMI ZALUKHU adalah sekitar 1
109 — 61
DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan suratgugatannya tertanggal 10 September 2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Kendari pada tanggal 11 September 2007 di bawah Register Nomor :10/G.TUN/2007/PTUNKdi, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 20Nopember 2007 dengan mengemukakan alasanalasan sebagai berikut :seBahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah : SuratKeputusan Nomor 648/566/IMB/2002 tentang Izin Mendirikan
Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini ; Dalam Pokok Perkara : Bahwa Tergugat I menyangkali dalildalil yang dikenakan Penggugat, kecuali apayang diakuinya secara tegastegas ; Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Nomor :648/566/IMB/2002 tanggal 27 Septenber 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunanyang berlokasi di Kelurahan / Desa Mandati II Kecamatan Wangiwangi atas namaLA SAMSA ; ~nnnneeenn eee Bahwa Izin Mendirikan Bangunan tersebut
Bangunan tidak ada kegiatan,maka IMB dimaksud batal dengan sendirinya, jadi untuk mendirikan bangunansekarang harus mengurus IMB baru di Dinas Tata Ruang kabupaten Wakatobi dantidak bisa lagi menggunakan IMB Nomor : 648/566/IMB/2002 tanggal 27 SeptemberBahwa dengan terbentuknya Kabupaten wakatobi menjadi Daerah Otonomberdasarkan Undangundang Nomor 29 Tahun 2003 dimana tanah yang dimaksudHalaman 11 dari 37 halaman Perkara No. 19/G.TUN/2012/PTUNKDIdalam surat Keputusan Bupati Buton Nomor : 648/566
Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan memerintahkan Tergugat I(Bupati Buton) untuk mencabut, menyatakan tidak berlaku lagi KeputusanBupati Buton (Tergugat I) Nomor 648/566/IMB/2002 tanggal 27 September2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang berlokasi di Kelurahan / DesaMandati II Atas Nama LA SAMSA sesuai Pasal 28 ayat (2) Peraturan DaerahKabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin MendirikanBangunan ; 2.
bangunan tersebut berdasarkan Peraturan daerah ButonNomor 6 Tahun 2002 telah batal dengan sendirinya ; 3 Bahwa Penggugat telah salah menempatkan Bupati Wakatobi sebagai pihakTergugat II, karena Bupati Wakatobi tidak bertanggung jawab atas terbitnya SuratKeputusan Izin mendirikan bangunan Nomor 648/566/IMB/2002 Desa/KelurahanMandati IT Kec.
85 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2660 K/Pdt/2018 Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan MT (Bukti P5);adalah tanah milik Penggugat yang tidak akan dijualbelikan kepadaSiapapun;Menyatakan terhadap sebidang tanah yang terletak di RT 05 RW 010,Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat (objek perkara)adalah milik sah Penggugat dan telah memiliki izin mendirikan bangunansesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta sebagai berikut:1.
Nomor 05290/IMB.2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan untukSertifikat Hak Milik Nomor 9752 atas nama Kwei Eron Kewas;2. Nomor 053000/IMB.2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan untukSertifikat Hak Milik Nomor 8592 atas nama Kwei Eron Kewas;3. Nomor 05798/IMB.2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan untukSertifikat Hak Milik Nomor 8593 atas nama Kwei Eron Kewas;4. Nomor 06200/IMB.2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan untukSertifikat Hak Milik Nomor 8594 atas nama Kwei Eron Kewas;5.
Nomor 06203/IMB.2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan untukSertifikat Hak Milik Nomor 8595 atas nama Kwei Eron Kewas;adalah sah dan kuat secara hukum;Menghukum Tergugat untuk keluar dari lokasi tanah milik Penggugattanpa syarat apapun dan merobohkan bangunan liar yang telahdibangun oleh Tergugat dan bila perlu dengan bantuan aparatnegara/kepolisian;Menghukum Tergugat dan termasuk kepada siapa saja yangmenguasai atas tanah objek sengketa tersebut untuk menyerahkankembali kepada Penggugat dalam keadaan
Nomor 2660 K/Pdt/2018 Sebelah Barat berbatasan dengan Kavling Nomor 15; Sebelah Timur berbatasan Jalan MT (Bukti P5);adalah tanah milik Penggugat yang tidak akan dijualbelikan kepadaSiapapun;Menyatakan terhadap tanah yang terletak di RT 05 RW 010, KelurahanTegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat (objek perkara) adalahmilik sah Penggugat dan telah memiliki izin mendirikan bangunan (IMB)sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta sebagai berikut:1.
71 — 23
Bangunan yang diterbitkan olehTERGUGAT Ill sebagaimana dibuktikan berdasarkan Surat jinMendirikan Bangunan Nomor : 640/1703/35.73.407/2013 tanggal 13Mei 2013 (selanjutnya disebut Ijin Mendirikan Bangunan/IMB),dimana Surat Ijin Mendirikan Bangunan tersebut mencabut Surat jinMendirikan Bangunan atas nama RUDY WIJAYA (TERGUGAT Il)Nomor : 640/1082/35.73.314/2008 tanggal 16 April 2008;Bahwa fakta yang ada, pendirian Reklame Bando Jalan yangberhimpitan dengan Tanah dan Bangunan milik PARAPENGGUGAT yang
Bangunan tertanggal 18 Maret2005 dan Surat Min Mendirikan Bangunan Nomor640/1082/35.73.314/8/26/2008 tertanggal 16 April 2008 dan Surat jinMendirikan Bangunan Nomor : 640/1703/35.73.407/2013 tertanggal 13 MeiHalaman 16 dari 38 Putusan Nomor : 140/Pdt.G/2016/PN Mlg10.11.12.2013, ketiganya diterbitkan oleh Dinas Perijinan Kota Malang, Para Tergugattelah memperoleh ijin untuk mendirikan bangunan konstruksi Bando Jalan diruang milik jalan (rumija) exsisting dengan ukuran bidang konstruksi 3mx18m,ukuran
Bahwa ljin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 640/1703/35.73.407/2013tanggal 13 Mei 2013 adalah sah dan berkekuatan hukum sebagaimanadiatur dalam Pasal 53 UndangUndang No.5 Tahun 1986 Jo.
Fotocopy Surat ie Mendirikan Bangunan Nomor640/1082/35.73.314/8/26/2008 tanggal 16 Apr 2008, yang dikeluarkanDinas Perijinan Kota Malang, diberi tanda bukti T31 ;2.
MelawanHukum (onrechtmatige load) TERGUGAT Ill yang menerbitkan Surat jinMendirikan Bangunan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepadaTERGUGAT & TERGUGAT II karena telah mendirikan Reklame Bando Jalantanpa persetujuaan dan PARA PENGGUGAT sebagai pemilik tanah danHalaman 31 dari 38 Putusan Nomor : 140/Pdt.G/2016/PN Mlgbangunan yang berhimpitan dengan Reklame Bando Jalan tersebut, PARAPENGGUGAT bukan membatalkan ljin Mendirikan bangunan (IMB) atasReklame Bando Jalan yang diterbitkan oleh
356 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu KabupatenTanjung Jabung Timur Nomor: 172/IMB/PPTTJT/VIII/2015 tentangIzin Mendirikan Bangunan, tanggal 12 Agustus 2015;b. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu KabupatenTanjung Jabung Timur Nomor: 173/IMB/PPTTJT/VIII/2015 tentangIzin Mendirikan Bangunan, tanggal 12 Agustus 2015;c.
Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu KabupatenTanjung Jabung Timur Nomor: 174/IMB/PPTTJT/VIII/2015 tentangIzin Mendirikan Bangunan, tanggal 12 Agustus 2015;d. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu KabupatenTanjung Jabung Timur Nomor: 175/IMB/PPTTJT/VIII/2015 tentangIzin Mendirikan Bangunan, tanggal 12 Agustus 2015;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:a.
Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu KabupatenTanjung Jabung Timur Nomor: 172/IMB/PPTTJT/VIII/2015 tentangIzin Mendirikan Bangunan, tanggal 12 Agustus 2015;b. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu KabupatenTanjung Jabung Timur Nomor: 173/IMB/PPTTJT/VIII/2015 tentangIzin Mendirikan Bangunan, tanggal 12 Agustus 2015;Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 135 PK/TUN/2020c.
Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu KabupatenTanjung Jabung Timur Nomor: 174/IMB/PPTTJT/VIII/2015 tentangIzin Mendirikan Bangunan, tanggal 12 Agustus 2015;d. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu KabupatenTanjung Jabung Timur Nomor: 175/IMB/PPTTJT/VIII/2015 tentangIzin Mendirikan Bangunan, tanggal 12 Agustus 2015;4.
67 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
OBJEK GUGATAN ;Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 503.648.1/354/IMB/KPPT/2013tertanggal 16 September 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atasnama TJUNG KIN SIU ;B.
ALASAN HUKUM GUGATAN ;Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Petikan Keputusan Bupati KaroNomor: 503.648.1/354/IMB/KPPT/2013 tertanggal 16 September 2013tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama TJUNG KIN SIU jelas dapatdibuktikan telah melanggar Peraturan Bupati Karo Nomor 10 Tahun 2012,tentang Tata Cara Pemberian Perijinan Tertentu, sesuai BAB .
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Karo Nomor :503.648.1/354/ IMB/KPPT/2013 tertanggal 16 September 2013 tentangIzin Mendirikan Bangunan atas nama TJUNG KIN SIU ;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiKaro Nomor : 503.648.1/354/IMB/KPPT/ 2013 tertanggal 16 September2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama TJUNG KIN SIU ;4.
Bangunan An TJUNG KIN SIU.Keputusan Tergugat tersebut memberikan Izin Mendirikan BangunanHalaman 7 dari 11 halaman.
Putusan Nomor 96/PK/TUN/2016Tahun 2006 Tentang Retribusi Perizinan Mendirikan Bangunan yangmenyatakan bahwa Kepada Pemilik Bangunan diwajibkan mendirikanplang IMB didepan lokasi bangunan yang akan dibangun untukmemudahkan pengawasan.
147 — 69
OBUEK GUGATANSG=n= one nnn nnn nnn een ce cece ceceSurat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP)Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 503/101/IMB/KPTSP/IIV2014 tanggal 19Maret 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan;ll.
Dijawab oleh pegawai Kantor Pelayanan TerpaduSatu Pintu bahwa Izin Mendirikan Bangunan tower tersebut sudah terbit.Bahwa pada tanggal dan hari yang sama Penggugat ke lokasipembangunan tower seluler dan bertemu dengan pelaksana lapangan.
belum mempunyai izin mendirikan bangunan tetapi telah melaksanakanpekerjaan.
Pada kunjungantersebut anggota komisi C DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan meminta dinasterkait untuk menyelesaikan masalah belum adanya izin mendirikan bangunantetapi pekerjaan telah di laksanakan sehingga tidak terjadi gejolak diMasyarakat.== 22 22222 an nn nn en nnn cnn nc ce nnn een nee nce ne nenaBahwa Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenBengkulu Selatan Nomor : 503/101/IMB/KPTSP/IIV2014 tanggal 19 Maret 2014Tentang Izin Mendirikan Bangunan Cacat Hukum dan tidak sesuai
Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 29 Tahun 2011, TentangPetunjuk Pelaksana Reitribusi Izin Mendirikan Bangunan, Bab Ill, Pasal 4,ayat (2), huruf g berbunyi Surat Izin Tetangga diketahui Lurah/KepalaD @SQ. == 22 = 2= 222 on nnn nnn nnn nnn nnn nan nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nee nne3.