Pembanding, umur 52 tahun, agama Islam,Pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , bertempat tinggal di Kota Bekasi, semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang PEMBANDING ; ---------------------------------------------------------------------------- MELAWAN -------------------------------Terbanding, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, semula Termohon

SALINANPUTUSANNomor 65/Pdt.G/2014/PTA.SmgBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusandalam perkara antara pihakpihak sebagai berikut:Pembanding, umur 52 tahun, agama Islam,Pendidikan terakhir SarjanaEkonomi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ,bertempat tinggal di Kota Bekasi, semulaPemohon Konvensi/T ergugat Rekonvensisekarang PEMBANDING ;; wanna

sepertiga) gajiuntuk anakanaknya, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan olehMajelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai tuntutan tersebut, yangpada pokoknya bahwa tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima,yakni oleh karena ketentuan mengenai hal tersebut yang diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990, peraturan mana karena bukanmerupakan hukum terapan pada Peradilan Agama melainkan terkait dengandisiplin Pegawai

Negeri, sehingga tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapatditerima (niet onvantkelijke verklaard), maka Majelis Hakim Tingkat Bandingdapat menyetujui dan mengambil alin sebagai pendapatnya sendiri;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau isteri dannafkah iddah (dan biaya lainnya selain mutah), atas dasar apa yang telahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknyabahwa tuntutan tersebut ditolak, oleh karena telah dipertimbangkan dengantepat dan benar, yakni oleh karena

keberatanbanding Tergugat Rekonvensi yang menyebutkan bahwa Putusan PengadilanAgama Ambarawa tersebut adalah keliru karena Penggugat Rekonvensiadalah isteri yang nusyuz, tidak dapat dibenarkan, karena meskipun isterinusyuz tidak menggugurkan kewajiban suami untuk memberikanMenimbang, bahwa demikian juga mengenai bentuk dan besarnyamutah yang diwajibkan tersebut, yakni berupa uang sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah), dipandang telah tepat, mengingat TergugatRekonvensi berstatus sebagai Pegawai

Negeri Sipil pada Kantor PelayananPajak, dengan Pangkat / Golongan Ruang Penata (Ill/c), Jabatan / PekerjaanKepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Il, karenanya TergugatRekonvensi mempunyai penghasilan tetap sehingga dipandang mampumemenuhi kewajiban beban financial sejumlah tersebut;Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan olehMajelis hakim Tingkat Pertama, khususnya terkait dengan hak asuh anakyang bernama RP dan IP, oleh karena kedua orang anak tersebutsenyatanya sekarang berada

Nama lengkap : Andi Supriatna bin Emod Syafii Tempat lahir : Jakarta Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 21 Agustus 1969Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Perumahan Prima Harapan Regency Blok D 7 No. 9 Kelurahan Teluk Pucung, kecamatan Bekasi Utara, Jawa BaratAgama : IslamPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaPengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putsebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : Andi Supriatna bin Emod SyafiiTempat lahir : JakartaUmur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 21 Agustus 1969Jenis kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Perumahan Prima Harapan Regency Blok D 79 Kelurahan Teluk Pucung, kecamatan BeUtara, Jawa BaratAgama : IslamPekerjaan : Pegawai

Negeri SipilTerdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:1.2.Penyidik sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai detanggal 11 Juni 2016;.

MUHAMMAD ISHAK, Kewarganegaran Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di J1. Padat Karya No. 12 Rt. 005/Rw.003, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai ; PENGGUGAT MELAWANI.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK, berkedudukan di J1. Daeng Manambon Nomor 12 Mempawah. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama: 1. NURZIMAN, A.Ptnh., 2. MAWARDI, S.Sos., dan 3. H.

., Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, Berdasarkan Surat Tugas Khusus Nomor : 19/ST-61.02/1/2011, Tanggal 06 Januari 2011. Selanjutnya disebut sebagai ;TERGUGATII.LEMBAGA PEMASYARAICATAN KLAS II A PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Adi Sucipto, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Dalam hal ini diwakili oleh G. EDY SUYANTO, Bc.IP selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak memberikan kuasa kepada 1.

AKHMAD YANUAR, Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak, beralamat di Jalan Adi Sucipto, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan Surat Tugas Khusus Nomor : W11.PAS.A.PL.04.01-362.a Tanggal 22 Maret 2011. Selanjutnya disebut sebagai;TERGUGAT II INTERVENSI

Dra.MARGARETHA ELLY SILALAHI , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Sembada XVI No.31 Padang Bulan Kel.Selayang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;2. RINI WAHYUNI , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Matahari Raya No.103 Kel.Helvetia, Kec.Medan Helvetia , Kota Medan selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

DraAMARGARETHA ELLY SILALAHI , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Sembada XVI No.31 Padang Bulan Kel.Selayang, Kec.Medan Selayang, Kota Medan selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT I;2.

RINI WAHYUNI, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Matahari Raya No.103 Kel.Helvetia, Kec.Medan Helvetia , Kota Medanselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca suratsurat yang bersangkutan dengan perkara ini ;Telah memperhatikan dan memperlajari surat surat bukti ;Telah mendengar kedua pihak berperkara ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 12 Desember2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 berikut lampiran (copy);10. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKPA Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/Kep.6-BUD/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Kas Operasional Penerimaan dan Pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2012 (copy);11. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.27-Huk/2012

NURHASAN dan RIKA YUSILAWATI berikut lampiran (copy);15. 1 (satu) eksemplar Surat Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tanggal 27 Desember 2012 (copy);16. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An.

ABDUL AZIS, SH dan TATA SOPANDI, S.Pd (asli);57. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati PandeglangNomor : 841/Kep.15-Huk/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (copy);58. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKPA Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/Kep

Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (copy);63. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 990/2036-Disdik/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Perubahan Kesatu Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahan Keuangan, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang atas nama H.

Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 (copy);122. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.5-Huk/2014 tanggal 02 Januari 2014 Tentang Penunjukan / Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An.

Bin (Alm) ATANG;Tempat Lahir : Bandung;Umur / Tanggal Lahir : 51 tahun / 05 Juli 1966;Jenis Kelamin : Laki-laki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Komplek Ciputra Blok A No. 4 RT. 01/RW.05, Kelurahan Ciputra, Kecamatan Kaduhejo, kabupaten Pandeglang ;Agama : Islam; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pandeglang tahun 2013;

Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di LingkunganPemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 dengan besaransebagai berikut :a.

Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di LingkunganHal. 26 dari 175 hal.

Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil diHal. 27 dari 175 hal.

NURHASAN dan RIKA YUSILAWATI berikutlampiran (copy);1 (satu) eksemplar Surat Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 44Tahun 2012 tentang Kriteria Pemberian Tambahan PenghasilanBagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tanggal 27Desember 2012 (copy);1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah NonPerorangan An.

ABARUA, umur 45 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Kristen Protestan, alamat Kramat Jaya RT.003/RW.08, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

acara persidanganperkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripenetapan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari para Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri harus mempertimbangkan apakah maksudPengangkatan Anak itu oleh para Pemohon tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud olehUndangUndang, apabila dikaitkan dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977tentang Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana dirubah dengan PeraturanPemerintah No. 13 Tahun 1980 yang membuka kemungkinan Pengangkatan Anak olehseorang Pegawai Negeri Sipil serta UndangUndang Nomor 4 Tahun 1979 tentangKesejahteraan Anak pada pasal 12 ayat 1 yang disusul pula adanya Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 tanggal 30 September 1983tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 mengenaiPengangkatan Anak, serta Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.41

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;Terdakwa pernah ditahan oleh:1. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 25 April 2017sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;2.Penutut Umum, mengalihkan jenis penahanan dari tahanan Rumahmenjadi tahanan Kota, sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan 14Mei 2017;3. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 10 Mei 2017sampai dengan tanggal 8 Juni 2017, dalam tahanan Kota;4.

WATTIMENA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jln. BTN Passo Indah Blok I No. 4 RT. 005 RW 003, Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon, yang selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN I ; 2. NY. E.G. PATTIPEILOHY, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Batu Gantung Dalam SK 26/64 RT. 002 RW. 03, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, yang selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN II;------------------------------------------------

WATTIMENA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jin. BTNPasso Indah Blok I No. 4 RT. 005 RW 003, Kecamatan Teluk Ambon Baguala KotaAmbon, yang selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN I ; . NY. E.G.

PATTIPEILOHY, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat BatuGantung Dalam SK 26/64 RT. 002 RW. 03, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, yangselanjutnya disebut sebagai TERLAWAN IT; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan dengan Setelah mendengar para pihak yang berperkara serta saksisaksi yang diajukan TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Pelawan dengan surat gugatannya tertanggal 28 Nopember2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

H, S.Pd. binti K, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di KABUPATEN TASIKMALAYA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;melawanMS bin S, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di KABUPATEN TASIKMALAYA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :ea fF S Pf7.8Nama lengkap : Hendi Kurniawan als EndiTempat lahir : HelvetiaUmur/Tanggal lahir : 32 tahun/17 Maret 1985Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jalan Serbaguna No.10 Pasar IV Desa HelvetiaKecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli SerdangAgama : IslamPekerjaan : Pegawai

Negeri Sipil (PNS)Terdakwa Hendi Kurniawan als Endi ditahan oleh:1.Penyidik sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 15Oktober 2016.

PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Katolik, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Ungaran), bertempat tinggal di Kota Semarang, semula Penggugat sekarang Pembanding;m e l a w a n:TERBANDING, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang), bertempat tinggal di Kota Semarang, semula Tergugat sekarang Terbanding;

Dengan demikian putusanMajelis Hakim Tingkat Pertama yang isinya menolak eksepsi Terbandingdengan alasan perbedaan keyakinan antara Pemohon dan Termohon tersebutdapat dipertahankan;Menimbang, bahwa mengenai pembagian gaji Pegawai Negeri Sipilapakah Pengadilan Agama berwenang atau tidak, Majelis Hakim Bandingmempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dua kali, pertama dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan kedua dengan

Dengan demikian kewenanganPengadilan Agama hanya sebatas yang diatur dalam hukum perkawinanIslam;Bahwa kewajiban Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil Pria untukmenyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji kepada Terbanding selaku bekas isteriHal 5 dari 9 hal.Put.

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupanPegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari laranganyang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan/atau peraturankedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukumandisiplin. Dengan demikian jelas bahwa sengketa mengenai tidakdilaksanakannya pemberian sepertiga gaji oleh Terbanding kepadaPembanding bukan menjadi kKewenangan Pengadilan Agama.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gresik, 10 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Gresik sebagai Penggugat;m e l a w a n xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gresik, 12 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Gresik sebagai Tergugat;

Agama : IslamPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)Pendidikan : S 1

KalimantanTimur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindakpidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusanseperti tersebut dibawah ini dalam perkaraT erdakwa:Nama lengkap : FAJAR SETIADI, ST BIN (alm) SUPARDITempat lahir : BalikpapanUmur/Tanggal lahir : 45 tahun/03 September 1971Jenis kelamin > LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaTempat tinggal : Jl Gunung Agung Hop II RT.018 No 082 KelSatimpo,Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang.Agama : IslamPekerjaan : Pegawai

Negeri Sipil (PNS)Pendidikan : S1Terdakwa ditahandalam Rumah Tahanan Negara (Rutan)berdasarkan SuratPerintah/Penetapan oleh:1.

PT.SMRmengadili perkara ini, dalam pertimbangan hukumnya untuk dakwaan primair telahmemberikan pertimbangan yang pada pokoknya unsur Setiap orang dalam pasal2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan AtasUU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang didakwakan dalam dakwaan primer tersebut, tidak terbukti untuk Terdakwadengan alasan pertimbangan karena Terdakwa adalah seorang pegawai

negeri,sehingga oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ;Menimbang bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilantingkat pertama tersebut, menurut Pengadilan tingkat banding merupakanpertimbangan hukum yang salah dan tidak dapat dibenarkan,karena pengertiandari unsur setiap orang tersebuttidak boleh diberikan pengertian seperti yangdiuraikan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut,melainkan harus diberikan pengertian yang sesuai dengan pengertian yangdisebutkan

INDAH SUKORINI.lahir di Grobogan pada tanggal , 12-6-1984, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam ;Keduanya bertempat tinggal di Dusun Krajan Timur RT.03 RW.03 Desa Tanjungharjo, Kecamatan Ngaringan,Kabupaten Grobogan ;Sebagai ------------------------------------------------------PARA PEMOHON ;

Pemerintah Kota Makassar
2.Agus Siswadi
Turut Tergugat:
Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Beringin Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Kota Makassar)

PURBA, tanggal lahir 1 April 1970, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), agama Kristen, alamat desa Kuta Bayu kecamatan Gunung Meriah kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disbut sebagai PENGGUGAT.L a w a n DARMAWANTO SIPAYUNG, tanggal lahir 12 Pebruari 1973, pekerjaan petani, agama Kristen, alamat desa Kuta Bayu kecamatan Gunung Meriah kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disbut sebagai TERGUGAT.

PURBA, tanggal lahir 1 April 1970, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), agama Kristen, alamat desa Kuta Bayu kecamatan GunungMeriah kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disbut sebagaiPENGGUGAT.LawanDARMAWANTO SIPAYUNG, tanggal lahir 12 Pebruari 1973, pekerjaan petani, agama Kristen, alamat desa Kuta Bayu kecamatan Gunung Meriahkabupaten Deli Serdang.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Bula);

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah MadrasahAliyah Negeri Bula);Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Ambonberdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :1.Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni2017;Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017;Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16Agustus 2017;Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriAmbon

perbuatan melawan hukum baik sengaja maupunlalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/obumd, danlembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaankeuangan negara.Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihakyang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPKberwenang memantau:a. penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkanoloh Pemerintah terhadap pegawai

negeri bukan bendaharadan pejabat lain;b. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepadabendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badanlain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkanoleh BPK;c. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yangditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap.Bahwa uraian di atas menunjukan bahwa lembaga Negara yang memilikiwewenang secara atributif untuk menetapkan kerugian Negara adalahBadan Pemeriksa

Wiyono berpendapat apa yang dimaksuddengan "jabatan dalam Pasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 TahunHalaman 178 dari 210 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2017/PN Amb.1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu penggunaannyahanya untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi

yangmemangku suatu jabatan baik jabatan struktural maupun fungsional,sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atauperseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengancara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukansaja.

Tuakora : Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.002/01 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon.Selanjutnya dalam Perkara ini disebut sebagai Pelawan ; -------------------------------------- Melawan : Herman Persulessy : Lahir di Ambon 16 Juli 1948 Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jl. Tihu RT.002/013 Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Selanjutnya Di Sebut Sebagai Terlawan ; -----------------------------------------

PEMBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Advokat, berkantor di LBH Kompas HHAM-LSM-ERPETA, Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2014 terdaftar di Pengadilan Agama Surakarta tanggal 27 Agustus 2014, semula sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding; MelawanTERBANDING, umur 54 tahun, agama

Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2014 terdaftar di Pengadilan Agama Surakarta tanggal 9 Oktober 2014, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

SALINANPUTUSANNomor 003/Pdt.G/2015/PTA.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentupada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusanperkara Cerai Gugat antara:PEMBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaanPensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal diKota Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasahukumnya Advokat, berkantor di LBH KompasHHAMLSMERPETA, Boyolali, berdasarkan SuratKuasa

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, dalam hal telah memberi kuasa kepada Zulham Rany, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Zulham Rany, SH dan Rekan, beralamat di jalan P.

Diponegoro no. 321 Kisaran, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2012, sebagai Penggugat ;MELAWAN:TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Akmal Tanjung, SH., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum Akmal Tanjung, SH berkantor di Jalan Bakti no. 26 Kisaran berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2012, sebagai Tergugat;

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena tidak memiliki izinatasan dari pejabat Pemerintah sebagai Pegawai Negeri Sipil;a. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugattidak ada izin atasan sebagaimanaHalaman 7 dari 30 halaman Putusan No. 210/Pdt.G/2012/PA.KisIl. Tentang Pokok PerkaraPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipildi pemerintahan Kabupaten Batu Barasehingga secara hukum tidak dapatdilanjutkan pemeriksaan sidang gugatanPenggugat yang diajukan dengan perkaranomor: 210/Pdt.G/2012/PA.Kis;.

Bahwa Penggugat yang bekerja sebagaisebagai Pegawai Negeri Sipil seharusnyamengikuti peraturan hukum yang berlakusehingga dasar inilah Tergugat menolakgugatan cerai yang diajukan olehPenggugat;Bahwa karena izin atasan untukmelakukan perceraian hanya diterbitkanoleh Sekretaris BKKBN danPemberdayaan Perempuan yangsebenarnya harus diterbitkan oleh KepalaBadan BKKBN dan PemberdayaanPerempuan, maka dengan demikian surattersebut bertentangan dengan ketentuanhukum yang berlaku;.

Bahwa gugatan dapat dilanjutkan pemeriksaan sidang gugatanPenggugat yang diajukan dengan perkara Nomor : 210/Pdt.G/2012/PA.Kis. mengikuti Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yangHalaman 11 dari 30 halaman Putusan No. 210/Pdt.G/2012/PA.Kismengatur secara peraturan hukum yang berlaku mengenaipengajuan gugatan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil;2.

berita acara persidanganyang bersangkutan ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugattelah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. pasal 138 Kompilasi HukumIslam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat dan Tergugat diwakili Kuasanyamasingmasing hadir menghadap di persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telahmelengkapi persyaratan administrasi yaitu surat izin dari atasannya, danPenggugat telah menyerahkannya di persidangan, dengan demikian telahsesuai dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun1983 jo.