ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA (''APTISI"), Dkk VS MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI

., DK VS MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA;;

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA;

LEMBAGA KERAPATAN ADA ALAM MINANGKABAU (LKAAM) SUMATERA BARAT VS MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA;

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH vs 1. ABDUL SALAM ADAM., 2. ARIFIN;;

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN KOTA KUPANG., 2. PT. TEGUH KARYA SAPUTRA PRATAMA;

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), DINASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG,tempat kedudukan di Jalan S.K. Lerik No.3, KelurahanKelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,Provinsi Nusa Tenggara Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Novan Erwin Manafe,S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat diKota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorHK.66/XI1/2019, tanggal 11 Desember 2019;ll.

Formal, SD/MI dan SMP/MTs Tahun Anggaran2019 Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat PenunjukanPenyedia Barang/Jasa Nomor 05/PPK/SPPBJ/2019, tanggal 15 April2019, Perihal: Penunjukan kepada PT Teguh Karya Saputra PratamaSebagai Penyedia Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan BelanjaPengadaan Pakaian Seragam TK. Formal, SD/MI dan SMP/MTs TahunAnggaran 2019 Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang;4.

Formal, SD/MI dan SMP/MTs Tahun Anggaran2019 Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang;3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding I/Termohon Kasasi untukmencabut Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor05/PPK/SPPBUJ/IV/2019, tanggal 15 April 2019, Perihal: Penunjukankepada PT Teguh Karya Saputra Pratama Sebagai Penyedia UntukMelaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Pengadaan Pakaian SeragamTK. Formal, SD/MI dan SMP/MTs Tahun Anggaran 2019 Pada DinasPendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang;4.

KETUA TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2021 VS YUDHA AGUNG PRATAMA, M.Sc;;

ICHSAN THALIB DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;

Putusan Nomor 70 PK/TUN/2021DanMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Jenderal SudirmanSenayan, Jakarta Pusat;Turut Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:1.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara BerupaKeputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 585/KM.6/2016Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara PadaKementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tertanggal 30 Desember 2016Beserta Lampiran Khusus Nomor Urut 7, Kode Barang 2.01.01.01.005,NUP 1, Jenis Barang Tanah Bangunan Mess/ Wisma/Asrama, Lokasi Jl.Sriwijaya IV, Desa/Kel. Selong, Kec.

Mewajibkan kepada Tergugat Untuk Mencabut Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 585/KM.6/2016 TentangPenetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada KementerianPendidikan Dan Kebudayaan Tertanggal 30 Desember 2016 BesertaLampiran Khusus Nomor Urut 7, Kode Barang 2.01.01.01.005, NUP 1,Jenis Barang Tanah Bangunan Mess / Wisma / Asrama, Lokasi Jl.Sriwijaya IV, Desa/Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota JakartaSelatan, Provinsi DKI Jakarta, Luas 4357 M?

Menyatakan gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali dahuluPara Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugattidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA: Menyatakan gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali dahuluPara Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugatditolak untuk seluruhnya; Menyatakan sah dan tetap berlaku Lampiran Angka 7 KeputusanMenteri Keuangan Nomor 585/KM.6/2016 tanggal 30 Desember 2016tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara PadaKementerian Pendidikan dan Kebudayaan

RAJO PANGHULU VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI., MENTERI DALAM NEGERI RI., MENTERI AGAMA RI;

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN' REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Kompleks KementerianPendidikan dan Kebudayaan, Gedung C Lantai 11, Jalan JenderalSudirman, Senayan, Jakarta Pusat;Selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:Dian Wahyuni, S.H., M.ED;Polaris Siregar, S.H., M.H;Lido Cahyadi, S.H;Faizal Muamar, S.H;Dwiartho Berman Gunadi, S.H:oa KF Wn >Indri Harlina Suwandy, S.H;Semuanya adalah Pegawai Pada Kementerian Pendidikan DanKebudayaan Republik Indonesia, berdasarkan Surat

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikansanksi kepada sekolah yang bersangkutan terkaitdengan bantuan operasional sekolan dan bantuanpemerintahan lainnya yang bersumber dari KementrianHalaman 8 dari 200 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2021Pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;e. Kementrian Agama:1. Melakukan pendampingan dan penguatanpemahaman keagamaan dan praktik beragamayang moderat ke pemerintah daerah dan/atausekolah yang bersangkutan; dan2.

Pasal 32 ayat 1 UNDANG UNDANG DASAR Tahun 1945 yangmenyatakan:Negara Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengahPeradaban Dunia dengan Menjamin Kebebasan Masyarakatdalam Memelihara dan mengembangkan Nilai Nilai BudayanyaC.

Fotokopi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45Tahun 2014 (Bukti P9):10. Fotokopi UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang PemerintahanDaerah (Bukti P10);11.

Putusan Nomor 17 P/HUM/2021Yang Maha Esa serta berakhlak mulia berdasarkan pancasila danUndangundang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yangberakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI., 2. MENTERI DALAM NEGERI RI., 3. MENTERI AGAMA RI;

Putusan Nomor. 23 P/HUM/2021Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;melawan: MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN' REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Kompleks KementerianPendidikan dan Kebudayaan, Gedung A Lt. 2, Jalan JenderalSudirman, Senayan, Jakarta Pusat;ll.

KementerianPendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolahyang bersangkutan terkait dengan bantuan operasional sekolahdan bantuan pemerintah lainnya yang bersumber dariKementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan; e.

Padasaat Mohammad Natsir menjadi Perdana Menteri RI (tahun 19501951), dia memerintahkan Menteri Agama K.H.A Wachid Hasyim danMenteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, Bahder Djohanuntuk membuat kebijaksanaan pendidikan yang menjembatani sistempendidikan pesantren dan sistem pendidikan persekolahan;.

OBJEKPERMOHONAN bertentangan dengan prinsip Pendidikan nasionalyang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilainilai agama,kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutanperubahan zaman.

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yangmerasa dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Bersama MenteriPendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri Dan MenteriAgama Nomor 02/Kb/2021 Tahun 2021, Nomor 025199 Tahun 2021,Halaman 24 dari 41 halaman.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA., IV. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA;;

MASUD bin MEKKAlawan- USMAN MARALA, S.Pd- NURDIN- KEPALA DESA UGI- DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO di Jln.Ahmad Yani No. 27 SengkangKabupatenWaio,semulasebagaiTurutTergugatilsekarang Turut Pembanding Il; Pengadilan Tinggi tersebut; Setelah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 November2011 Nomor: 397/PEN.MAJ/2011/PT.MKS, tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkatbanding; 2.

bahwa penggugat mempunyai kebebasan untukmenentukan siapa yang akan digugat sepanjang pihak yang digugat tersebutsecara nyata berselisih hukum dengan penggugat dan setelah mencermatiapa yang didalilkan oleh penggugat : yakni obyek sengketa awalnya ditempati3 perumahan guru dan sekarang hanya satu rumah yang ditempati tergugat Ilsedangkan tergugat menguasai dan menanami pisang tanpa persetujuanpenggugat dilokasi obyek sengketa, sedangkan tiga rumah guru tersebutdidirikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA VS 1. UNIVERSITAS FORT DE KOCK., 2. ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA (APTISI)., 3. PERKUMPULAN PERGURUAN TINGGI SWASTA KESEHATAN INDONESIA;;

Pemerintah Kota Kupang, dalam hal ini diwakili Walikota Kupang di Kupang, Cq Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang

PEMERINTAH KOTAKUPANG, dalam hal ini diwakili Walikota Kupang diKupang, Cq Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KotaKupang, beralamat di Jalan S.K Lerik Nomor 1 Kota Kupang,Nusa Tenggara Timur, 2022222 enon cence cen enn en re none rene eeeDalam hal ini memberikan Kuasa kepada MARSEL RADJA,SHdan FRIDOM Y.RADJAH,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 4 Maret 2015, yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor.85/Pdt/Lgs/K/2015,tanggal O09 Maret 2015 sebagai TERBANDINGsemula

SRI MARDIYATI, M.Kom ;MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN c.q.DIREKTUR JENDRAL PENDIDIKAN TINGGIKEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DKK

Sunariati, Dkk Vs Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Dkk

KEMENTERIAN PENDIDLKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBUKINDONESIABeralamat Jalan Jenderal Sudirman Senayan JakartaPusat Jakarta 10270 selanjutnya disebut...... .. TERGUGAT 2. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI RIAU beralamat Jalan Jend. SudirmanNo.460 Pekanbaru Riau selanjutnya disebut.................. TERGUGAT Il3.

Darni, M.A;Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI

., M.H, Widodo Iswantoro, S.H, Arfa Gunawan, S.Hdan Mansur Munir, S.H, kesemuanya Warga NegaraIndonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum lhza &Ihza Law Firm beralamat di Gedung Citra GrahaLantai 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.3536,Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 11 Juni 2012, selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT ;Melawan :MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,Jakarta Pusat, diwakili oleh kuasanya

Ravii, S.H,Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai padaKementerian Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor49962/MPK/HK/2012, tanggal 16 Juli 2012,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;; Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 103/PENDIS/2012/PTUNJKT, tanggal 27 Juni 2012, TentangPenetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

bersangkutan ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 11Juni 2012, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartapada tanggal 22 Juni 2012, dengan Register Perkara Nomor : 103/G/2012/PTUNJKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 30Juli 2012, Penggugat mengemukakan halhal sebagai berikut ;Objek Sengketa Tata Usaha Negara ; 200022 20 22002Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri PendidikanDan Kebudayaan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN lawan FRANSISCA LANA RIANI dkk

PUTUS ANNomor 497/Pdt/2018/PT SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat banding, telah menjatunkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:1.KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, beralamat diKompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung A Lt. 2,Jl.

Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, yang diwakili olehMuhadjir Effendy selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, dalamhal ini memberikan kuasa kepada: 1. Dian Wahyuni, SE., M.Ed., 2. M.Irsan Arief, S.H.M.H., 3. Lido Cahyadi, S.H., 4. Muhammad Ravii,S.H.M.M., 5. Ahmad Mudzaffar, S.H.M.H., 6. Rocky Yohanes, S.H., 7.Rini Wulandari, S.H., 8. Alma Gracia M.P, S.H., 9. Husin, S.H.,semuanya pegawai pada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Bahwa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00016,Pabuwaran, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas milik Tergugat tersebut merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) telah dialinkanKementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Tergugat !)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) (Tergugatl) seharusnya tidak menjadi pihak dalam perkara ini. Adapunalasannya sebagai berikut:a. Bahwa mengenai siapa saja yang akan ditarik oleh Penggugatmemang menjadi hak Penggugat, akan tetapi harus didasari alasanalasan yang benar menurut hukum dan masuk akal;b.

Pendidikan dan Kebudayaan kepada UniversitasJenderal Soediman Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Nomor 3255/UN23/2016, untuk digunakan oleh Tergugat III;c.

Agus Mangatta, M.Si;Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata RI

AGUS MANGATTA, M.Si, Warganegara Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil Departemen Kebudayaandan Pariwisata, tempat tinggal di JalanHertasning Barat Il, Perumahan GriyaPanakukang Indah Blok C No. 10Makasar,Sulawesi Selatan selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT;MELAWANMENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, berkedudukan di JalanMedan Merdeka Barat No. 17 Jakarta,dalam hal ini memberi kuasa dengan HakSubstitusikepada : rc ree eee eee eee eee eeeRUSLI YAHYA, S.H (Kepala Biro Perencanaan danHukum Departemen

Kebudayaan dan PariwisataVi;Drs.

SUHARTO,M.M (Sekretaris BadanPengembangan Sumber Daya BudparDepartemen Kebudayaan danPariwisata)y ~ZAINI BUSTAMAN, S.H, M.M (Kepala BiroKepegawaian dan Organisasi DepartemenKebudayaan danPAFIWIS@TE ) 5 266 < eeais secs secs secs oeTETI BUDI RACHMIATI, S.H (Kepala Bagian HukumDepartemen Kebudayaan dan Pariwisata);Drs.

KARDIYO (kepala Bagian Kepegawaian,Badan Pengembangan Sumber Daya BudparDepartemen Kebudayaan danPariwisata); WIJONARKO, = S.H (Kasubbag Bantuan HukumDepartemen Kebudayaan danPariwisata) ;SUSANTY, S.H (Kasubbag Peraturan danDisiplin Pegawai Departemen Kebudayaan danPariwisata) ; 00rrr errr reeSHANTONY, S.H (Staf Biro Perencanaan danHukum Departemen Kebudayaan danPariwisata) ; 00 rrr rrr errr rrr eeeKesemuanya Warganegara Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil Departemen Kebudayaandan Pariwisata

GUNTUR ISMAIL, DKK vs MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I

., MH, Staf Ahli Mendikbud bidangHukum, Kementerian Pndidikan da Kebudayaan, beralamat di Jl.Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat;. Dr. A. PANGERANG MOENTA, SH., MH., DFM, Kepala Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, JakartaPusat;WOLTER B.W SIRINGORINGO, SH, Kepala Bagian Bantuan Hukum,Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan dan Kebudayaan, beralamat di JI.

Jenderal Sudirman, Senayan, JakartaPusat;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan staf padaKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamat di Jl.

Sebagailandasan yuridis, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan PeraturanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikoud) Nomor 57 Tahun 2012tentang Uji Kompetensi Guru (Bukti T4). Pasal 1 angka 1 Permendikbud tersebutmenyatakan Bahwa uji kompetensi guru adalah pengujian terhadap penguasaankompetensi profesional dan pedagogik dalam ranah kognitif sebagai dasarpenetapan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan bagian daripenilaian kinerja guru.

Putusan Nomor 35/P/HUM/2012 dan Kebudayaan yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

Pasal 827Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa BadanPengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan danPenjaminan Mutu Pendidikan menyelenggarakan fungsi pelaksanaanpengembangan sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan danpenjaminan mutu pendidikan (Bukti T13).Berdasarkan uraian di atas telah jelas bahwa Pasal 8 PermendikbudNomor 57 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan Pasal 3 ayat (8) PeraturanPemerintah