Ditemukan 34409 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 07-06-2005 — Upload : 06-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3349K/Pdt/2003
Tanggal 7 Juni 2005 — Djasmani ; Matnali ; Mulyono ; Slamet ; Tugito ; Warsono Effendie
8753 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-04-2008 — Upload : 06-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 314K/TUN/2004
Tanggal 30 April 2008 — ARICK BARUS ; SAKIR CANDRA, dkk. ; WALIKOTA MEDAN ; PT. GELANGGANG RIA
11486 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 26-03-2007 — Upload : 01-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2150 K/PDT/2006
Tanggal 26 Maret 2007 — MUJI PANGASTUTI, ; SRI WINARNI ; DKK ; VS. SAMSULI, ; SUMARTI.
12221 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa para Penggugat sudah sering menegur Tergugat dan Tergugat Ilagar mengosongkan tanah tersebut dan mengembalikan kepada paraPenggugat, namun baik Tergugat dan Tergugat II sama sekali tidak pernahmemperhatikan bahkan cenderung merasa benar atas tindakan menguasaidan mendirikan bangunan diatas tanah milik para Penggugat, oleh karena itupara Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan;.
Register : 23-07-2024 — Putus : 29-08-2024 — Upload : 11-10-2024
Putusan PT JAKARTA Nomor 998/PDT/2024/PT DKI
Tanggal 29 Agustus 2024 — Pembanding/Tergugat I : PT AWANG SEJAHTERA Diwakili Oleh : PT AWANG SEJAHTERA
Pembanding/Tergugat II : AHMAD YANI Diwakili Oleh : PT AWANG SEJAHTERA
Terbanding/Penggugat : PT PLN BATUBARA
2200
  • para Penggugat Rekonvensi;
  • Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 984/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL tanggal 20 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut dengan memperbaiki sekedar mengenai ketentuan dimulainya kewajiban membayar bunga, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  • Dalam Konvensi:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian tentang Pokok-pokok Kesepakatan dalam Mendirikan
      Konsorsium Nomor 001/HOA/DIRPLNBB/2011 tanggal 4 Februari 2011, sebagaimana diubah dengan Perubahan I dari tentang Pokok-Pokok Kesepakatan dalam Mendirikan Konsorsium Nomor 001/HOA/DIRPLNBB/2011 tanggal 24 Maret 2011, Perubahan II dari tentang Pokok-Pokok Kesepakatan dalam Mendirikan Konsorsium Nomor 001/HOA/DIRPLNBB/2011 tanggal 26 Maret 2012, Perubahan III dari tentang Pokok-Pokok Kesepakatan dalam Mendirikan Konsorsium Nomor 001/HOA/DIRPLNBB/2011 tanggal 25 Maret 2013, dan Perubahan IV dari tentang
      05 Juni 2015 antara AHMAD YANI selaku TERGUGAT I sebagai Pemberi Gadai dan selaku Direktur TERGUGAT I dengan PT PLN BATUBARA sebagai PENGGUGAT;
    3. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan wanprestasi terhadap PENGGUGAT atas Perjanjian tentang Pokok-Pokok Kesepakatan dalam Mendirikan Konsorsium Nomor 001/HOA/DIRPLNBB/2011 tanggal 4 Februari 2011, sebagaimana diubah dengan Perubahan I dari tentang Pokok-Pokok Kesepakatan dalam Mendirikan Konsorsium Nomor 001/HOA/DIRPLNBB/2011 tanggal 24 Maret
      2011, Perubahan II dari tentang Pokok-Pokok Kesepakatan dalam Mendirikan Konsorsium Nomor 001/HOA/DIRPLNBB/2011 tanggal 26 Maret 2012, Perubahan III dari tentang Pokok-Pokok Kesepakatan dalam Mendirikan Konsorsium Nomor 001/HOA/DIRPLNBB/2011 tanggal 25 Maret 2013, dan Perubahan IV dari tentang Pokok-Pokok Kesepakatan dalam Mendirikan Konsorsium Pokok-Pokok Perjanjian Perubahan IV Nomor 001/HOA/DIRPLNBB/2011 tanggal 30 Juni 2013; dan atas Perjanjian Kerjasama Operasi Dalam Pengadaan Batubara Nomor
      4 Februari 2011, sebagaimana diubah dengan Perubahan I dari tentang Pokok-Pokok Kesepakatan dalam Mendirikan Konsorsium Nomor 001/HOA/DIRPLNBB/2011 tanggal 24 Maret 2011, Perubahan II dari tentang Pokok-Pokok Kesepakatan dalam Mendirikan Konsorsium Nomor 001/HOA/DIRPLNBB/2011 tanggal 26 Maret 2012, Perubahan III dari tentang Pokok-Pokok Kesepakatan dalam Mendirikan Konsorsium Nomor 001/HOA/DIRPLNBB/2011 tanggal 25 Maret 2013, dan Perubahan IV dari tentang Pokok-Pokok Kesepakatan dalam Mendirikan
Putus : 20-07-2016 — Upload : 09-09-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 160/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 20 Juli 2016 — MARRY YONATHAN Dkk melawan PT. BANK MANDIRI. (persero) tbk
7320
  • Menghukum Tergugat untuk mengganti / mengurus Surat Ijin Mendirikan Bangunan milik Para Penggugat di Pemerintah Kota Surabaya terdiri dari : 1. Surat Ijin Mendirikan Bangunan atas rumah yang berdiri diatas tanah yang terletak di jalan Petemon I Nomor 110 A, Surabaya, sebagimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1214/K dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1211 atas nama Marry Yonathan (Penggugat) ; 2.
    Surat Ijin Mendirikan Bangunan atas rumah yang berdiri di atas tanah yang terletak di jalan Petemon I Nomor 101 A, Surabaya sebagimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2160 atas nama Dojo Purwo Wikanto (Penggugat II) ; 3. Surat Ijin Mendirikan Bangunan atas rumah yang berdiri di atas tanah yang terletak di jalan Petemon I Nomor 1013. Surabaya sebagimana tercatat tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2228 atas nama Dojo Purwo Wikanto (Penggugat II) ; 4.
    Surat Ijin Mendirikan Bangunan atas rumah yang berdiri di atas tanah yang terletak di jalan Rinjani 28 . Surabaya sebagimana tercatat tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Banguan Nomor 80/K atas nama Dojo Purwo Wikanto (Penggugat II) ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ; 5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 626.000,- (ENAM RATUS DUA PULUH ENAM RIBU RUPIAH ) ; 6.
Register : 11-11-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 29-02-2016
Putusan PN BREBES Nomor 125/PID.B/2015/PN Bbs
Tanggal 10 Februari 2016 — - DARNO BIN DULATIF
14452
  • Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Brebes nomor: 503.01/KPPT/03174/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dikembalikan kepada ARIE INDRIANTO. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Brebes nomor : 50301 / KPPT / 01985/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang pemberian Ijin Mendirikan Bangunan kepada dr.
    SOEJONO dan Surat Keputusan Bupati Brebes nomor : 503.01/KPPT/01986/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dikembalikan kepada dr. SOEJONO . 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Brebes nomor: 503.01 / KPPT / 00285/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 tentang pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dikembalikan kepada HENDRIX ANDRIYANTO.
    1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Brebes nomor: 503.01/KPPT/01024/IV/2014 tanggal 28 April 2014 tentang pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dikembalikan kepada HERRY GUNAWAN.
    1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Brebes nomor: 503.01 / KPPT / 01990/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dikembalikan kepada KHUSNUL KHULAELAH.- 2 (dua) lembar kwitansi tanda bukti penerimaan uang tertanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 65.000.000.00,-(enam puluh lima juta rupiah) dan kwitansi tanda bukti penerimaan uang tertanggal 16 Agustus 2014 sebesar Rp. 5.000.000.00,-(lima juta rupiah) dikembalikan kepada saksi SUPARYANTO ;5.
    Menyatakan barang bukti berupa :a. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Brebes nomor503.01/KPP1/00285/I/2014 tanggal 17 November 2014 tentangpemberian jin Mendirikan Bangunan kepada ARIE INDRIANTO,dikembalikan kepada saksi ARIE INDRIANTO .b. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Brebes nomor503.01/KPP1/01985/VIV2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang pemberianjin Mendirikan Bangunan kepada dr.
    Permohonan jin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pihak pemohon yaitusaksi dr.
    KRISTYONO dan RAFIUDIN MUSA bukan orang yangberhak untuk mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengahtentang jin Mendirikan Bangunan melainkan terdakwa mengetahuirekomendasi keluarnya Surat jin Mendirikan Bangunan tersebutdikeluarkan oleh saksi EKO SUPRIYANTO, M.Si BIN SUTIYO selaku KasiPemrosesan pada KPPT Kabupaten Brebes, sehingga akibat dariperbuatan dari terdakwa dengan membuat palsu atau memalsukan Suratjin Mendirikan Bangunan untuk digunakan oleh saksi dr.
    KRISTYONO dan RAFIUDIN MUSA bukan orang yangberhak untuk mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengahtentang jin Mendirikan Bangunan melainkan terdakwa mengetahuirekomendasi keluarnya Surat jin Mendirikan Bangunan tersebutdikeluarkan oleh saksi EKO SUPRIYANTO, M.Si BIN SUTIYO selaku KasiPemrosesan pada KPPI Kabupaten Brebes, sehingga akibat dariperbuatan dari terdakwa dengan membuat palsu atau memalsukan Suratjin Mendirikan Bangunan untuk digunakan oleh saksi dr.
    SOEJONO dan Surat KeputusanBupati Brebes nomor : 503.01/KPPT/01986/VIV2014 tanggal 21 Juli2014 tentang pemberian jin Mendirikan Bangunan dikembalikan kepadadr.
Register : 26-10-2022 — Putus : 20-11-2023 — Upload : 25-07-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 984/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 20 Nopember 2023 — Penggugat:
PT PLN BATUBARA
Tergugat:
1.PT AWANG SEJAHTERA
2.AHMAD YANI
8374
    1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian
    2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian tentang Pokok-pokok Kesepakatan dalam Mendirikan Konsorsium Nomor 001/HOA/DIRPLNBB/2011 tanggal 4 Februari 2011, sebagaimana diubah dengan Perubahan I dari tentang Pokok-pokok Kesepakatan dalam Mendirikan Konsorsium Nomor 001/HOA/DIRPLNBB/2011 tanggal 24 Maret 2011, Perubahan II dari tentang Pokok-pokok Kesepakatan dalam Mendirikan Konsorsium Nomor 001/HOA/DIRPLNBB/2011 tanggal 26
    Maret 2012, Perubahan III dari tentang Pokok-pokok Kesepakatan dalam Mendirikan Konsorsium Nomor 001/HOA/DIRPLNBB/2011 tanggal 25 Maret 2013, dan Perubahan IV dari tentang Pokok-pokok Kesepakatan dalam Mendirikan Konsorsium Pokok-pokok Perjanjian Perubahan IV Nomor 001/HOA/DIRPLNBB/2011 tanggal 30 Juni 2013.
  • Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan wanprestasi terhadap PENGGUGAT atas Perjanjian tentang Pokok-pokok Kesepakatan dalam Mendirikan Konsorsium Nomor 001/HOA/DIRPLNBB/2011 tanggal 4 Februari 2011, sebagaimana diubah dengan Perubahan I dari tentang Pokok-pokok Kesepakatan dalam Mendirikan Konsorsium Nomor 001/HOA/DIRPLNBB/2011 tanggal 24 Maret 2011, Perubahan II dari tentang Pokok-pokok Kesepakatan dalam Mendirikan Konsorsium Nomor 001/HOA/DIRPLNBB/2011 tanggal 26 Maret 2012, Perubahan
    III dari tentang Pokok-pokok Kesepakatan dalam Mendirikan Konsorsium Nomor 001/HOA/DIRPLNBB/2011 tanggal 25 Maret 2013, dan Perubahan IV dari tentang Pokok-pokok Kesepakatan dalam Mendirikan Konsorsium Pokok-pokok Perjanjian Perubahan IV Nomor 001/HOA/DIRPLNBB/2011 tanggal 30 Juni 2013; dan atas Perjanjian Kerjasama Operasi Dalam Pengadaan Batubara Nomor 025/PJ/DIRPLNBB/2014 tanggal 10 Maret 2014, sebagaimana diubah dengan Addendum ke I Perjanjian Kerjasama Dalam Pengadaan Batubara tanggal 25 Mei
    /2011 tanggal 24 Maret 2011, Perubahan II dari tentang Pokok-pokok Kesepakatan dalam Mendirikan Konsorsium Nomor 001/HOA/DIRPLNBB/2011 tanggal 26 Maret 2012, Perubahan III dari tentang Pokok-pokok Kesepakatan dalam Mendirikan Konsorsium Nomor 001/HOA/DIRPLNBB/2011 tanggal 25 Maret 2013, dan Perubahan IV dari tentang Pokok-pokok Kesepakatan dalam Mendirikan Konsorsium Pokok-pokok Perjanjian Perubahan IV Nomor 001/HOA/DIRPLNBB/2011 tanggal 30 Juni 2013; dan atas Perjanjian Kerjasama Operasi Dalam Pengadaan
Register : 15-06-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 26-11-2015
Putusan PTUN PADANG Nomor 16-G-2015-PTUN-PDG
Tanggal 11 Nopember 2015 — H. Ir. MURSYID AJIR DT. MUDO lawan 1. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANNAMAN MODAL (BP2TPM) KOTA BUKITTINGGI, Cs
185139
  • Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi Nomor: 644/27/BP2TPM-PP/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Haida Reno Mutia tanggal 26 Januari 2015;-------------------------------------------------2.
    Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi Nomor: 644/28/BP2TPM-PP/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Dian Hayati tanggal 26 Januari 2015;---------------------------------------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: -----------------------------------------1.
    Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi Nomor: 644/28/BP2TPM-PP/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Dian Hayati tanggal 26 Januari 2015;---------------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat, Tergugat. II Intervensi 1, dan Tergugat.
    Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan perizinanDASAR GUGATAN5 dari 81Terpadu. dan penanaman Modal (BP2TPM)KotaBukittinggi, Nomor :644 /27/BP2TPMPP/2015, tentangIzin Mendirikan Bangunan atas nama Haida Reno Mutiatanggal 26 januari 2015.
    St. rajo Bungsusuku Sikumbang;Sebelah Barat : Berbatas dengan Bandar irigasi;Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat selaku mamak kepala waris, tanahpusako tinggi kaum Penggugat tersebut telah dikeluarkan izinnya oleh Tergugatuntuk mendirikan ruko dengan:1 Surat Keputusan Nomor :644 /27/BP2TPMPP/2015, tentang IzinMendirikan Bangunan atas nama Haida Reno Mutia tanggal 26 januari2 Surat Keputusan Nomor : 644/28/BP2TPMPP/2015, tentang IzinMendirikan Bangunan atas nama Dian Hayati tanggal 26 Januari 20153
    Bahwa Izin Mendirikan Bangunan tersebut diketahui oleh kemenakanPenggugat pada tanggal 22 april 2015 dengan mendatangi Kantor Badanpelayanan Perizinan Terpadu dan Penaman Modal (BP2TPM) kota Bukittinggi,untuk meminta Surat keputusan (SK) Izin Mendirikan Bangunan atas namaHaida Reno Mutia dan Dian Hayati, pada waktu itu staf dari Tergugat hanyamencatatkan nomor surat keputusan tersebut tetapi tidak memberikan salinannyadengan alasan Tergugat selaku atasan sedang perjalanan dinas keluar kota,sebelumnya
    Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan perizinan Terpadu danpenanaman Modal (BP2TPM) Kota Bukittinggi, Nomor: 644 /27/BP2TPMPP/2015, tentang Izin Mendirikan Bangunan atas namaHaida Reno Mutia tanggal 26 januari 2015; b. Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan perizinan Terpadu danpenanaman Modal (BP2TPM) Kota Bukittinggi, Nomor: 644 /28/BP2TPMPP/2015, tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama DianHayati tanggal 26 januari 2015;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut;a.
    Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan perizinan Terpadu danpenanaman Modal (BP2TPM)Kota Bukittinggi, Nomor: 644 /27/BP2TPMPP/2015, tentang Izin Mendirikan Bangunan atas namaHaida Reno Mutia tanggal 26 januari 2015;b. Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan perizinan Terpadu danpenanaman Modal (BP2TPM)Kota Bukittinggi, Nomor: 644 /28/BP2TPMPP/2015, tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama DianHayati tanggal 26 januari 2015;4.
Register : 12-12-2017 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 157/G/LH/2017/PTUN.BDG
Tanggal 24 Mei 2018 — Penggugat:
1.DRS AGUS DERMAWAN DASUKI Dkk
2.HERMAWAN LUKITO
3.H WAN ISMET BSc
4.MURYANTO SARWOKO
5.H DICKY SUWANDI
6.USMAN BUDIHARTO
7.DR H ENDJANG NAFFANDY MSi
8.TOTOK WIDJANARKO
9.ASIAHWATI
10.IR DINA PARI RAHMAN
11.MAC SJAVIANTO
12.RIZAL HANIFAN ARDLIANTO
13.SETYANTO
14.BOMA HERMAWAN
15.USEP FATHUDDIEN
16.EDDY SUPARMAN SE
17.H RACHMAT
18.IYUS ROSWADI
19.H TATANG TARJONO
20.DEFI FIRDAUS
21.SALEH ARDISOMA
22.ANWAR SANUSI ST
23.ABDUL YASMIN EFENDI
24.IR BAMBANG PUDJIANTO
25.SUHARTONO
26.ADE YUSUP
27.Drs SUWANDI
28.H MUCHLIS ABDULLAH
29.NANA H SUDRADJAT
30.KAMALUDDIN
31.DR CHAIRIL AIBAR SIREGAR
32.DIDIT ADI DWI ANANDA P
33.IR H HERRY PURNOMO MT
34.DRS R AGAH GS BSC
35.MUSTARI KANI
36.RHE ROESLAN ADIWIDJAJA
37.SULAEMAN
38.R ASEP BUDIARSA
39.H KARDJOKO
40.H EMAN SUHERMAN
41.EDI SETIAWAN ST
42.ADB MANAN
43.JATUN

Tergugat:
WALIKOTA BANDUNG Cq KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Intervensi:
PT MARGAHAYU RAYA Perseroan diwakili H Hari Raharta Sudrajat SE
771331
  • M E N G A D I L I

    DALAM PENUNDAAN

    1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 640.44/0007/IMB/X/2017/DPMPTSP tanggal 02 Oktober 2017, Tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada H. HARI RAHARTA SUDRADJAT, SE., beralamat di Jalan Kom.

    . - RT. 002,RW. 005, Kota Bandung untuk Mendirikan Bangunan Apartemen dan Komersial berlantai XX (dua puluh) yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 638, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung ;------------------

    2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 640.44/0007/IMB/X/2017/DPMPTSP tanggal 02 Oktober 2017, Tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada H.

    Citra Green Garden Kav. 17 No. - RT. 002, RW. 005, Kota Bandung untuk Mendirikan Bangunan Apartemen dan Komersial berlantai XX (dua puluh) yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 638, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;------------------

    DALAM EKSEPPSI:

    Menolak eksepsi Tergugat;

    DALAM POKOK PERKARA :-----------------------------------------------------------------------

    1.

    Menyatakan batal Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 640.44/0007/IMB/X/2017/DPMPTSP tanggal 02 Oktober 2017, Tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada H. HARI RAHARTA SUDRADJAT, SE., beralamat di Jalan Kom.
    . - RT. 002, RW. 005, Kota Bandung untuk Mendirikan Bangunan Apartemen dan Komersial berlantai XX (duapuluh) yang terletak di JalanSoekarnoHatta No. 638, Kelurahan Manjahlega, KecamatanRancasari, Kota Bandung ;----------------------

    3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu PintuNomor : 640.44/0007/IMB/X/2017/DPMPTSP tanggal 02 Oktober 2017, Tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada H.

    yang terkait sebagai pemegang kebijakan syaratdikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan, karena hakhak dari masyarakatpenduduk daerah sekitar Q.q.
    Menyatakan sah Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor640.44/0007/IMB/X/2017/DPMPTSP tanggal 02 Oktober 2017 kepadaH Hari Raharta Sudradjat SE untuk mendirikan bangunan Apartemen dan Komersial berlantai XX (dua puluh) yang terletak di Jalan Soekarno HattaNo. 638 Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung ;3.
    Bahwa oleh karenanya prosedur penerbitan Izin Mendirikan Bangunana quo objek sengketa dari tinjauan yuridis berdasarkan ketentuanperundangundangan yang bersifat material/substansial adalah tidakmengandung cacatcacat yuridis dan landasan yuridis (alas hak)Tergugat dalam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan a quo objeksengketa telah benar menurut hukum; h.
    Tertanggal 26 Agustus 2011 (fotocopy darifotocopy) ;Permohonan Izin Mendirikan Bangunan. (fotocopy dariprint Out) ;Fotocopy Serifikat Hak Guna Bangunan Nomor 141 atas nama PT.
    Memberitahukan dan menginformasikan kepada masyarakat tentangadanya pengajuan permohonan permohonan izin mendirikan bangunan ;b. Memasang berbagai penjelasan berkenaan dengan pengajuanpermohonan izin mendirikan bangunan pada tempat atau lokasi bangunan gedung dan bangun bangunan ;c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikantanggapan terhadap rencana mendirikan bangunan gedung dan bangunbangunan dalam waktu 14 ( empat belas ) hari kerja ;d.
Register : 26-08-2011 — Putus : 19-12-2011 — Upload : 09-02-2012
Putusan PTUN MEDAN Nomor 72/G/2011/PTUN-MDN
Tanggal 19 Desember 2011 — NURBAYA SIANIPAR : BUPATI DELI SERDANG
142156
  • Menyatakan batal Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 503.648/5456 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan atas nama Nurbaya Sianipar; ----------------------------------------------------------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 503.648/5456 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan atas nama Nurbaya Sianipar ;--------------------------------------------------- 4.
    atau hal hal lain menurutKepala Daerah patut untuk dipertimbangkan ;Alasan Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan :Bahwa pemegang Surat Izin Mendirikan Bangunan telahmelanggar ketentuan sebagai berikut ; Pelaksanaan pembangunan tidak berpedoman kepadagambar teknik yang telah disetujui dan disahkan olehKepala Dinas Cipta Karya dan Pertambangan KabupatenDeli Serdang ; Pelaksanaan pembangunan tidak berpedoman kepadaketentuan yang telah diatur dalam Surat KeteranganSituasi Bangunan ; Izin Mendirikan Bangunan
    bukti bertanda T1berupa Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 14Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan di KabupatenDeli Serdang, Bab III Pasal 4 ayat (1) berbunyi : Setiaporang pribadi atau badan yang = mendirikan bangunan didalam daerah harus memperoleh izin dari Kepala Daerahdengan terlebih dahulu mengajukan permohonan .Selanjutnya Pasal 9 berbunyi : Jzin Mendirikan Bangunandapat dicabut oleh Kepala Daerah, apabila melanggarketentuan izin yang diberikan atau dikemudian haridiketahui
    Selanjutnya pada ayat (2)disebutkan : Bangunan yang didirikan harus' sesuai denganIzin Mendirikan Bangunan yang diberikan. Lebih lanjutketentuan Pasal 15 peraturan tersebut berbunyi : Setiaporang pribadi atau badan dilarang ia. Mendirikan bangunan tanpa izin.b.
    Pelaksanaan mendirikan bangunan tidak memiliki izin.Menimbang, bahwa dalam uraian gugatannya Penggugatmendalilkan bahwa pada tanggal 5 April 2011 Penggugatmengajukan permohonan untuk memohon Izin MendirikanBangunan kepada Tergugat, dan atas permohonan tersebutTergugat telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan untukdan atas nama Penggugat sebagaimana ternyata dalamPetikan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor503.648/3790/Bg tanggal 6 Juni 2011 tentang PemberianIzin Mendirikan Bangunan (vide bukti P1l
    Mendirikan Bangunan Nomor503.648/3790/Bg (Peringatan III).
Register : 28-05-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 10-06-2019
Putusan PN MALANG Nomor 117/Pid.C/2019/PN Mlg
Tanggal 28 Mei 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Oktavian Indra SH
Terdakwa:
Winarsih
377
  • Pasal 197 jo Pasal 33 (a) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Batu

Register : 28-05-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 10-06-2019
Putusan PN MALANG Nomor 120/Pid.C/2019/PN Mlg
Tanggal 28 Mei 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Oktavian Indra SH
Terdakwa:
Sulianton
472
  • Pasal 197 jo Pasal 33 (a) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Batu

    melakukan BARANG BUKTI UVpembangunan tanpa di lengkapi IMB SAKSIINama : Wahyudi Puji Utomo Umur :39 ThTempat / Tgl / Lahir : Malang, 09021980 Kelamin: LkSuku Bangsa : Jawa Agama : IslamAlamat : JI Arjuno 081 RT 6 RW 4 Torongrejo Junrejo BatuMenerangkan Sebagai Berikut Ybs melakukanpembangunan tanpa di lengkapi IMBBarang bukti yang di sita / sebagai jaminan sidang dartersangka KTP an Suliyanton PERATURAN DAERAH YANG DI LANGGARPasal 197 jo Pasal 33 (a) Peraturan Daerah Nomor 04Tahun 2011Tentang Izin Mendirikan
Register : 28-05-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 10-06-2019
Putusan PN MALANG Nomor 123/Pid.C/2019/PN Mlg
Tanggal 28 Mei 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Oktavian Indra SH
Terdakwa:
Joko Prasetyo
282
  • Pasal 197 jo Pasal 33 (a) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Batu

    . / Agama : IslamJamiat Vl Hasanudin VIII/07 Pesanggrahan Batu"Ma eravlekan Sebagai Berikut Ybs melakukanpet dheunan tanpa di lengkapi IMB terbitPERATURAN DAERAH YANG DI LANGGARPasal 197 jo Pasal 33 (a) Peraturan Daerah Nomor 04Tahun 2011Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Batu Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepadanya.
Register : 28-05-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 10-06-2019
Putusan PN MALANG Nomor 118/Pid.C/2019/PN Mlg
Tanggal 28 Mei 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Oktavian Indra SH
Terdakwa:
Heli SH
414
  • Pasal 197 jo Pasal 33 (a) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Batu

    Barang bukti yang di sita / sebagai jaminan sidang daripembangunan tanpa di lengkapi IMBtersangka KTP an Muh Imam Bukhori SAKSI INama : Wahyudi Puji Utomo Umur :39 ThTempat / Tgl / Lahir : Malang, 09021980 Kelamin : LkSuku Bangsa : Jawa Agama : Islam 5 N ayAlamat : JI Arjuno 081 RT 6 RW 4 Torongrejo Junrejo Batu PERATURAN DAERAH YANG DI LANGGARMenerangkan Sebagai Berikut Ybs melakukan Pasal 197 jo Pasal 33 (a) Peraturan Daerah Nomor 04pembangunan tanpa di lengkapi IMB Tahun 2011SAKSI ii Tentang Izin Mendirikan
Register : 28-05-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 10-06-2019
Putusan PN MALANG Nomor 116/Pid.C/2019/PN Mlg
Tanggal 28 Mei 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Oktavian Indra SH
Terdakwa:
Istijono
344
  • Pasal 197 jo Pasal 33 (c) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Batu

    SAKSI IINama : Syaiful Amin Umur : 46 ThTempat / Tgl / Lahir : Malang, 15071973 Kelamin : LkSuku Bangsa : Jawa Agama : Islamy Alamat : JI Hasanudin VIII/07 Pesanggrahan Batu e wo hee Sebagai Berikut IMB Ybs tidak sesuaisetFoerencanaanPERATURAN DAERAH YANG DI LANGGARPasal 197 jo Pasal 33 (c) Peraturan Daerah Nomor 04Tahun 2011Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Batu Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian diBeiidest kembali kepadanya.
Register : 28-05-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 10-06-2019
Putusan PN MALANG Nomor 121/Pid.C/2019/PN Mlg
Tanggal 28 Mei 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Oktavian Indra SH
Terdakwa:
Safril Mustaqim
346
  • Pasal 197 jo Pasal 33 (a) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Batu

    BUKTI UYpembangunan tanpa di lengkapi IMB Barang bukti yang di sita / sebagai jaminan sidang daritersangka KTP an Safril Mustaqim SAKSI INama : Wahyudi Puji Utomo Umur :39 ThTempat / Tgl / Lahir : Malang, 09021980 Kelamin : LkSuku Bangsa : Jawa Agama : IslamAlamat : JI Arjuno 081 RT 6 RW 4 Torongrejo Junrejo Batu ha RAD DARRAN LANG OT LANGGARMenerangkan Sebagai Berikut Ybs melakukan Pasal 197 jo Pasal 33 (a) Peraturan Daerah Nomor 04pembangunan tanpa di lengkapi IMB Tahun 2011SAKSIII Tentang Izin Mendirikan
Register : 28-05-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 10-06-2019
Putusan PN MALANG Nomor 115/Pid.C/2019/PN Mlg
Tanggal 28 Mei 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Oktavian Indra SH
Terdakwa:
Hermawan Eko Saputro
336
  • Pasal 197 jo Pasal 33 (a) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Batu

    Hasanudin VIIN/07 Pesanggrahan BatuMenerangkan Sebagai Berikut Ybs membangun tanpadilengkapi IMBPERATURAN DAERAH YANG DI LANGGARPasal 197 jo Pasal 33 (a) Peraturan Daerah Nomor 04Tahun 2011Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Batu Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepadanya.
Register : 28-05-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 10-06-2019
Putusan PN MALANG Nomor 122/Pid.C/2019/PN Mlg
Tanggal 28 Mei 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Oktavian Indra SH
Terdakwa:
Agustinus Arianto
465
  • Pasal 197 jo Pasal 33 (a) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Batu

    BUKTIpembangunan sebelum IMB saya terbit Barang bukti yang di sita / sebagai jaminan sidang dari tersangka KTP an Agustinus Ariyanto SAKSI INama : Wahyudi Puji Utomo Umur :39 ThTempat / Tgl / Lahir : Malang, 09021980 Kelamin : LkSuku Bangsa : Jawa Agama : IslamAlamat : JI Arjuno 081 RT 6 RW 4 Torongrejo Junrejo Batu HERAT URN DSF, TANG Di LamasMenerangkan Sebagai Berikut Ybs melakukan Pasal 197 jo Pasal 33 (a) Peraturan Daerah Nomor 04pembangunan sebelum IMB terbit Tahun 2011SAKSITI Tentang Izin Mendirikan
Register : 28-05-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 10-06-2019
Putusan PN MALANG Nomor 124/Pid.C/2019/PN Mlg
Tanggal 28 Mei 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Oktavian Indra SH
Terdakwa:
Siliono
457
  • Pasal 197 jo Pasal 33 (a) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Batu

    Berikut Ybs melakukanpembangunan sebelum IMB terbit BARANG BUKTIBarang bukti yang di sita / sebagai jaminan sidang daritersangka KTP an Suliono SAKSI IINama : Irwan Purnama Umur : 51Th Tempat / Tgl / Lahir : Malang, 15111958 Kelamin : LkStiku Bangsa : JawaAlamat : JI Panderman 74 RT 7/6 Sisir Batu.Menerangkan Sebagai Berikut Ybs melakukanpembangunan tanpa di lengkapi IMB terbitAgama : IslamPERATURAN DAERAH YANG DI LANGGARPasal 197 jo Pasal 33 (a) Peraturan Daerah Nomor 04Tahun 2011Tentang Izin Mendirikan
Register : 05-04-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN BANTUL Nomor 23/Pid.C/2018/PN Btl
Tanggal 5 April 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
SISMADI, SH.
Terdakwa:
GURIT PRIYANDONO
4321
    1. Menyatakan Terdakwa GURIT PRIYANDONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mendirikan Bangunan Bukan Gedung tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) "
    2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar , maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
    3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar