Bahwa Tergugat telah mengeluarkan/ menerbitkan surat Keputusan Tata UsahaNegara/ Obyek Sengketa dengan Surat Nomor : 361/KPTS/IMB/SKB/VIU/2013, tanggal 28 Agustus 2013, tentang jin Mendirikan Bangunan, atasnama Hj.

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan/ menerbitkan Obyek Sengketaberupa surat keputusan Walikota Mataram Nomor : 361/KPTS/IMB/SKB/VI/2013, tanggal 28 Agustus 2013 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, atas namaHj.

Keputusan Walikota Nomor: 361/KPTS/IMB/SKB/VIII/2013 tanggal28 Agustus 2013 tentang Jjin Mendirikan Bangunan, yangHalaman 25 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 39/G/2013/PTUN.MTRdiperuntukkan sebagai Gudang Pembangkit Listrik sudah tidakberlaku lagi dan telah diterbitkan ijin baru dalam bentuk KeputusanWalikota Nomor: 410/KPTS/IMB/SKB/XH/2013 tanggal 16Desember 2013 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT.Bugak Brawang Cemerlang, yang diperuntukkan sebagaiPembangunan Pembangkit Listrik Tenaga

Gugatan Penggugat Error Ine Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah objekkarena objek sengketa yang di gugat oleh Penggugat di PengadilanTata Usaha Negara Mataram yaitu Keputusan Walikota MataramNo. 361/KPTS/IMB/SKB/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013tentang Izin Mendirikan Bangunan bukan atas nama Hj.MAHERAM yang beralamat di Jalan Segara Anak No.7 TamanKapitan karena surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut telahdicabut dan telah diganti atas nama PT.

Keputusan Walikota Nomor : 361/KPTS/IMB/SKB/VIII/2013 tanggal 28 Agustus2013 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, yang diperuntukkan sebagai gudangpembangkit listrik sudah tidak berlaku lagi dan telah diterbitkan ijin baru dalambentuk Keputusan Walikota Nomor : 410/KPTS/IMB/SKB/XII/2013 tanggal 16Desember 2013 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT Bugak BrawangCemerlang diperuntukkan sebagai pembangunan Pembangunan Pembangkit ListrikTenagaDiesel, Menimbang, bahwa atas Jawaban dan Eksepsi dari

Bangunan (IMB) a.n DIAHAGUSTINA, dicabut dan dinyatakan tidak berlakuterhitung sejak tanggal 8 Agustus 2009 (bukti P1) 5Bahwa Keputusan Bupati Magelang Nomor188.4/640/2094/Kep/34/2008 Tentang IzinMendirikan Bangunan (IMB) tanggal 7 Agustus2008 yang dicabut dan dinyatakan tidakberlakuterhitung sejak tanggal 8 Agustus 2009 olehTergugat adalah merupakan Keputusan Tergugat yangpada dasarnya telah Memutuskan, MenetapkanMemberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada : DIAHAGUSTINA atas nama PT.

PERMATA,alamat Tukangan Kulon Nomor 61, Rt.002 Rw.001,Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan,Kota Magelang ; Untuk : Mendirikan Bangunanuntuk Stasiun Pengisian dan Pengangkutan BulkElpiji (SPPBE); Lokasi Bangunan : Jalan LetnanTukiyat, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid,KabupatenMagelang ; Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor188.4/640/1845/KEP/59/2009 tanggal 8 Agustus2009 Tentang Pencabutan Keputusan BupatiMagelang Nomor : 188 .4/640/2094/Kep/34/2008Tentang Izin Mendirikan Bangunan

Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan obyeksengketa Nomor : 188.4/640/1845/kep/59/2009,tanggal 8 Agustus 2009 tentang pencabutan keputusanbupati magelang nomor : 188.4/640/2094/kep/34/2008tentang izin mendirikan bangunan (IMB) a.n DIAHAGUSTINA, dicabut dan dinyatakan tidak berlakuterhitung sejak tanggal 8 Agustus2009. ; 3. Bahwa dalil Penggugat angka 6 (enam) mohon ditolakoleh Yth Majelis Hakim, karena sebenarnya yangdirugikan adalah Tergugat, mengingat Tergugat telah28AGUSTI NA ?

Tergugat Nomor : 188.4/640/1845/KEP/59/2009 tanggal8 Agustus 2009 tentang Pencabutan Keputusan BupatiMagelang Nomor : 188.4/ 640/2094/Kep/34/2008 TentangIzin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama DiahAgustina, dicabut dan dinyatakan tidak berlakuterhitung sejak tanggal 8 Agustus 2009, dalamjangka waktu 1 (satu) tahun, setelah Tergugatmenerbitkan Keputusan Nomor : 188.4/640/2094/Kep/34/2008 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)tertanggal 7 Agustus 2008 kepada DIAH AGUSTINA atasnama PT.

PerubahanPenggunaan Tanah merupakan salah satu syarat dalammengajukan Izin Mendirikan Bangunan, dengan uraiansebagai berikut : Menimbang, bahwa Izin Perubahan Penggunaan Tanahmenurut Tergugat adalah sebagai salah satu syarat untuk54diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan di KabupatenMEQGIAGG j 03 = 20m = tre wre mee wes wen inMenimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwaSurat Keterangan Perolehan dan Penggunaan Tanah Nomor :460/24/KPPT/ VI/BPN/2008 tanggal 9 Juni 2008, yangdikeluarkan oleh Kepala

SALAM DANImemberikan Izin Mendirikan Bangunan, baik secara tertulis diantaranyakepada saksi KARNI dengan surat Izin Mendirikan Bangunan Sementaratertanggal 02 Februari 2005 dan saksi DALIH dengan surat Izin MendirikanBangunan Sementara tertanggal 02 Februari 2005, maupun secara lisankepada saksisaksi ALI YUSUF, SH., WARTIM als. ATENG, ATMALI,RACHMAT, BUHORI, H. SAMIN, MUHAMMAD BESIL als. BAUIL,MOHAMMAD, YAKIN, H.

HARJMIN, LASMAWI, MURAE, YUSUP, untukmenempati dan/ atau mendirikan rumah/ bangunan semi permanen ataubedengbedeng di lokasi tanah tersebut di atas ;Bahwa pada kenyataannya Terdakwa H.

No. 767 K/PID/2013bangunan baik secara tertulis diantaranya kepada saksi KARNI denganSurat Izin Mendirikan Bangunan Sementara tertanggal 02 Februari 2005dan saksi DALIH dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan Sementaratertanggal 02 Februari 2005 maupun secara lisan kepada saksisaksi ALIYUSUF.

SALAM DANI memberikan izin mendirikanbangunan baik secara tertulis diantaranya kepada saksi KARNI denganSurat Izin Mendirikan Bangunan Sementara tertanggal 02 Februari 2005dan saksi DALIH dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan Sementaratertanggal 02 Februari 2005 maupun secara lisan kepada saksisaksi ALIYUSUF, SH, WARTIM als ATENG, ATMALI, RACHMAT, BUHORI, H.SAMIN.

SALAM DANI memberikan izin mendirikanbangunan baik secara tertulis diantaranya kepada saksi KARNI denganSurat Izin Mendirikan Bangunan Sementara tertanggal 02 Februari 2005dan saksi DALIH dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan Sementaratertanggal 02 Februari 2005 maupun secara lisan kepada saksisaksi ALIYUSUF. SH, WARTIM als ATENG, ATMALI, RACHMAT. BUHORI. H.SAMIN.

Berita Acara Mediasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sah; 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lama yang belum sah dan/ atau IMB yangdiperbarui terhadap bangunan di belakang Rumah Toko (RUKO) atasnama Luh Eka Sukma Ariesandi yang beralamat di Jalan R.A.

2015, makaTERMOHON mengadakan Mediasi kedua pada tanggal 23 September2015, akan tetapi pemilik bangunan tidak hadir; Bahwa atas ketidakhadiran pemilik bangunan, maka TERMOHON(melalui Sekretaris Kelurahan/ibu Mala) telah berjanji kepada PEMOHONuntuk mengadakan Mediasi lagi, setelah selesai lomba tingkat Kelurahan;Bahwa namun demikian sampai saat ini belum ada panggilan kepadaPEMOHON untuk Mediasi ketiga; Bahwa hasil Mediasi yang dilakukan, maka TERMOHON menerbitkanBerita Acara Rapat Mediasi Izin Mendirikan

NTB, tanpa izin mendirikan bangunan(IMB) yang diwajibkan oleh Keputusan Walikota (KEPWAL) Mataram danPeraturan Daerah (PERDA) kota Mataram serta Peraturan Perundangundangan Republik Indonesia lainnya yang berlaku; Bahwa oleh karena kegiatan pembangunan di bagian belakang RukoJalan RA. Kartini NO: 24 lingkungan Monjok Griya, kelurahan Monjok,kecamatan Selaparang, kota Mataram, prov.

Putusan No.24/G/2015/PTUN.MTR.21.22.23.24.25.Bahwa akibat dari adanya unsur Kesengajaan yang menyimpang, makamenimbulkan kerugian Moril dan Materiil PEMOHON; Bahwa kerugian Moril bagi PEMOHON adalah adanya perasaan tidaktenang/waswas akan ketimpa tembok pembatas setinggi + 6 meter dankerugian Materiil adalah pecahnya atap Asbes bangunan; Bahwa kerugian Moril bagi pemilik bangunan adalah tidak adanyakepastian hukum atas izin mendirikan bangunan (IMB) dan kerugianMateriil adalah bahan bangunan dan

Putusan No.24/G/2015/PTUN.MTR.8.10.11.12.13.14.15.16.Menetapkan hukum bahwa, surat Pengaduan PEMOHON tertanggal 27 Okt 2015 kepada TERMOHON adalah sah;Menetapkan hukum bahwa, Izin Mendirikan Bangunan lama dan/atau IzinMendirikan Bangunan yang telah diperbaharui, yang diterbitkan olehTERMOHON adalah tidak sah; Memerintahkan kepada TERMOHON agar membatalkan Izin MendirikanBangunan yang telah diperbaharui ; Menyatakan Hukum bahwa, TERMOHON adalah tidak melakukanpelayanan publik yang baik, karena tidak

Izin Mendirikan Bangunan Nomor 202/7137/2000/IMB/BP2T/X/201 2,Tertanggal 04 Oktober 2012, untuk dan atas nama Perseroan TerbatasHalaman 2 dari 54 halaman.

Maksud serta mengenai hal apa isi Objek Gugatan tersebutadalah sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya yakniberupa Izin Mendirikan Bangunan dan Surat Rekomendasi UntukMengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana yangtertuang dalam penjelasan angka Romawi angka 1 dan angka 2Tentang Objek Gugatan;c.

Izin mendirikan bangunan gedung; sesuai ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku";Pasal 8, ayat (4): "Ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan gedung,kepemilikan, dan pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksuddalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan PeraturanPemerintah."

Pasal 13, ayat (1): "Kegiatan pendataan untuk bangunangedungbaru. dilakukan bersamaan dengan proses izin mendirikanbangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatanbangunan gedung";Pasal 14, ayat (1): "Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedungwajib memiliki izin mendirikan bangunan gedung";Pasal 14, ayat (2): "Izin mendirikan bangunan gedung sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintan daerah, kecuallibangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, melalui prosespermohonan

Putusan Nomor 130 PK/TUN/2017Pasal 15, ayat (3):Permohonan izin mendirikan bangunan gedung yangtelah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis disetujuidan disahkan oleh bupati/walikota, kKecuali untuk Daerah Khusus ibu kotaJakarta oleh Gubernur, untuk bangunan gedung fungsi khusus olehPemerintah dalam bentuk izin mendirikan bangunan gedung":Pasal 15, ayat (4): "Izin mendirikan bangunan gedung merupakan prasyaratuntuk mendapatkan pelayanan utilitas umum kabupaten/kota",Berdasarkan

Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/130/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Pos Security 1, tanggal 24 September 2017;8. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/127/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Gudang obat dan racun, tanggal 24 September 2017;9. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.

Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/128/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Mess karyawan, tanggal 24 September 2017;10. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/126/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Pos security 2, tanggal 24 September 2017;11. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.

Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/129/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Gudang BBM, tanggal 24 September 2017;12. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/131/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Kantor dan mess, tanggal 24 September 2017;13. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.

Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/132/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan gudang pupuk, tanggal 24 September 2017;14. 21 (dua puluh satu) lembar Foto Copy, Keputusan Bupati Nomor : 218 tanggal 13 Maret 2017 tentang Izin Lingkungan pembangunan perkebunan kelapa sawit, pola kemitraan , seluas 405 Ha di Desa Jati Mulyo Kec. Dendang Kab. Tanjab Timur Prov. Jambi kepada PT. DSSP;15.

Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/126/IMBDPMPTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Pos security 2, tanggal 24September 2017, 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu) Kab. Tanjung Jabung Timur nomor05.07.032.01/129/IMBDPMPTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunanGudang BBM, tanggal 24 September 2017, 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.

Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/128/IMBDPMPTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Mess karyawan, tanggal24 September 2017;2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/126/IMBDPMPTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Pos security 2, tanggal24 September 2017;2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kab.

Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/129/IMBDPMPTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Gudang BBM, tanggal 24September 2017;2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/131/IMBDPMPTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Kantor dan mess,tanggal 24 September 2017;2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kab.

Tanjung Jabung Timur nomor05.07.032.01/128/IMBDPMPTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunanMess karyawan, tanggal 24 September 2017;2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu. Satu Pintu) Kab. Tanjung Jabung Timur nomor05.07.032.01/126/IMBDPMPTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunanPos security 2, tanggal 24 September 2017;2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu. Satu) Pintu. Kab.

Tanjung Jabung Timur nomor05.07.032.01/129/IMBDPMPTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunanGudang BBM, tanggal 24 September 2017;2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu. Satu) Pintu. Kab. Tanjung Jabung Timur nomor05.07.032.01/131/IMBDPMPTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunanKantor dan mess, tanggal 24 September 2017;2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu. Satu Pintu. Kab.

NaiponAlias Dion dan menancapkan tiang bambu tersebut bersama Saksi Jen Umalekkoa danbeberapa Warga Wai Ina, setelah mendirikan tiang sabua para saksi serta beberapawarga Desa Wai Ina menghentikan pekerjaannya untuk beristirahat makan siang dirumah yang tidak jauh berda di sekitar tiang sabua tersebut, ketika sedang beristirahatsaksi Salman S. Naipon Alias Dion mendengar suara ribut dan caci maki serta suarateriakan siapa yang suruh kamong kasi berdiri sabua disini, dan dong kasi rusaksabua.

Naipon Alias Dion dengan tujuan untuk melarang oranglain selain pendukung AHMDOA mendirikan tenda dan berkata Kepala Desa maubertemu sehingga setelah kejadian tersebut saksi Salman S. Naipon Alias Dion tidakberani lagi mendirikan tenda; Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335Ayat (1) ke1 KUHP Jo.

Kadir;Page 5 of 20e Bahwa tiang tenda tersebut terbuat dari bambu;e Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa sepotong bambu yang diajukan dipersidangan karena barang bukti tersebut adalah salah satu tiang tenda yangdirusak oleh para terdakwa saat itu;e Bahwa tenda posko tersebut didirikan atas inisiatif dari saksi karena adanyapermintaan dari warga simpatisan AGKMANTHAB di Desa Wai ina;e Bahwa saksi mendirikan tenda/ posko AGK di tempat kejadian adalah ataspermintaan warga setempat simpatisan AGK

Gani Kasuba, sehingga saat itusaksi membantu mendirikan tenda.

Hairuddin Banapon, para terdakwa telah melakukan pengrusakankerangka tenda;e Bahwa awalnya saksi bersama beberapa warga mendirikan kerangka tenda Poskopemenangan AGKMANTHAB, kemudian pada saat kami sedang istirahat makansiang, tibatiba para terdakwa datang sambil marahmarah dan mencabut kemudianmelemparkan tiang bambu telah terpasang;e Bahwa saat itu terdakwa Bunyamin Umasugi mengatakan siapa yang surukamong kasi berdiri sabuah disini (siapa yang suruh kalian mendirikan tenda disini), namun saat

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kiniditaksir sebesar Rp.4.631.000 ; (Empat juta enam ratus tiga puluh saturidbu rupiah).Adapun AlasanAlasan/PerlawananPerlawanan yang Kami/Pelawan ajukandalam Memori Perlawanan ini ialah sebagai berikut :1Bahwa Pelawan adalah pemilik Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No.648/127/2012235B/Tahun 2012 tertanggal 29 Pebruari 2012;Bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 648/127/2012235B/Tahun 2012 berdiri diatas tanah Hak Milik Nomor

Bahwa Surat ljin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan Keputusan TataUsaha Negara, sehingga baik Penerbitan maupun Pembatalan merupakankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;. Bahwa Dalam pasal 53 Undangundang No.5 Tahun 1986 disebutkanSeseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang, yaitu Pengadilan TataUsaha Negara;.

Bahwa Dengan demikian, berdasarkan halhal yang telah disebutkan diatas,Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 648/127/2012235B/Tahun 2012 adalahKeputusan Tata Usaha Negara, maka wewenang untuk mengadili adalahpada Pengadilan Tata Usaha Negara;10.Bahwa karena Pengadilan Negeri Kota Pontianak tidak berwenangmengadili, maka Kepala Cipta Karya, Tata Ruang Dan Perumahan (TurutTergugat Ill) harus memulihkan status Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No.648/127/2012235B/Tahun 2012 sehingga IMB 648/127/2012235B/Tahun2012

Putusan PT.TUN Jakarta No.180/B/1994/PT.TUN JKT Tanggal 21 Nopember 1995, Jo.Putusan MA RI Reg No.213 K/TUN/1996, Tanggal 23 April 1998;Bahwa dalil Pelawan yang menyatakan tidak ada dasar untukmembatalkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.648 / 127 /2012235B/Tahun 2012 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar,karena tindakan Tergugat/Novianty Chandra yang mendirikan bangunanruko berdasarkan Surat Izin Mendirkan Bangunan (IMB)No.648/127/2012235B/Tahun 2012 tanggal 29 Pebruari 2012 di

atastanah milik Terlawan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, makakeberadaan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.648/127/2012235Halaman 7 dari 11 halaman, putusan Nomor 1/PDT/2019/PT PTKB/Tahun 2012 tanggal 29 Pebruari 2012 menjadi tidak memiliki kekuatanhukum;5.

1. Menyatakan TerdakwaJONI MULYANAtersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan membuat atau mendirikan terminal bayangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 jo Pasal 8 huruf h Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan

., tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENDIRIKAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI DI DAERAH TANPA MEMILIKI IJIN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI

Putusan Nomor 447 K/TUN/2012bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo adalahkeputusan Tergugat Nomor 11580/IMB/2010 tanggal 13 Oktober 2010tentang Ijin Mendirikan Bangunan bersyarat untuk pembangunan SPBU diJalan Kemanggisan Utama Raya Nomor 52 A RT 002 RW 007, KelurahanKemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat atas nama PT.

Alpha Kumala Wardhana/Ping Astono & Helen Soewignyo danjuga akibat hukum berupa tanpa adanya persetujuan masyarakat yangberdampak secara sosial, perekonomian dan lingkungan masyarakat sekitarSPBU;Bahwa perlu dijelaskan pemberian ijin mendirikan bangunan bersyaratsebagaimana keputusan Tergugat Nomor 11580/IMB/2010 tanggal 13Oktober 2010 tentang jin Mendirikan Bangunan bersyarat untukpembangunan SPBU di Jalan Kemanggisan Utama Raya Nomor 52 A RT002 RW 007, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah,

Bahwa obyek sengketa yang digugat dalam perkara a quo SuratKeputusan tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunanHalaman 18 dari 31 halaman.

Putusan Nomor 447 K/TUN/20122010 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Penggunaan SPBU diJalan Kemanggisan Utama Raya Nomor 52 A RT 002 RW 007, KelurahanKemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat atas nama PT.

Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Pemerintah Daerahmengeluarkan izin mendirikan SPBU;4.

OBJEK GUGATANBahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah :1:Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat PemberitahuanPermohonan ljin Mendirikan Bangunan di Jalan Royal Babatan Utara IVSurabaya, Nomor : 640/4379/436.6.2/2014 tertanggal 23 Juni 2014;.

Bahwa dalam SKRK Nomor : 648.3/21/436.5.2/2008 tertanggal 22 April2008 terdapat lampiran tentang syaratsyarat zoning pedomanperencanaan dan pembangunan fisik sebagai ketentuan tentang tatacara mendirikan bangunan dan mengatur mengenai halhal yang dilarangdalam mendirikan bangunan, faktanya dalam pengajuan sertapembangunan pagar yang dilakukan oleh Penggugat sudah memenuhisyarat dan sama sekali tidak ada yang melanggar ketentuan dimaksud ;.

bangunan wajib memilikiIzin Mendirikan Bangunan, jadi sebagai warga negara yang baiktentunya Penggugat berusaha memenuhi kewajiban sesuai ketentuanyang diatur dalam peraturan daerah, yaitu untuk mengajukan ljinMendirikan Bangunan sesuai ketentuan yang berlaku :Pasal 5 ayat 3 disebutkan :"Kepala Daerah wajib memberikan surat keterangan rencana kota untuklokasi yang bersangkutan kepada setiap orang dan/atau badan yangakan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan dalam hal inipermohonan Penggugat

bangunan tembok/pagar pembatas tanpamemiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB); Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun2009 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, karena TermohonPeninjauan Kembali mendirikan bangunan tembok/pagar pembatas diatas Ruang Terbuka Hijau (RTH).Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UndangUndang No. 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004, kami mohon agar Majelis HakimAgung yang memeriksa

Walaupun tanah yang menjadi bagian dariobjek sengketa adalah tanah aset Termohon Peninjauan Kembali, bukanberarti Termohon Peninjauan Kembali bisa semaunya melanggar peraturanperundangundangan yaitu mendirikan bangunan tanpa Izin MendirikanBangunan (IMB).Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam mendirikan bangunan pagar /tembok tetap harus tunduk dan patuh pada ketentuan hukum yaituPeraturan Daerah Kota Surabaya No. 7 Tahun 2009 tentang Bangunansebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

1. Menyatakan Terdakwa HILARIUS SILI HEGE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mendirikan Reklame Atau Menyelenggarakan Reklame dan Media Informasi di Daerah Tidak Memiliki Izin Reklame dan Media Informasi "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar , maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;

   Menyatakan terdakwa HILARUS SILI HEGE telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan pelanggaran MENDIRIKAN REKLAMEATAU MENYELENGARAKAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI DIDAERAH TIDAK MEMILIKI IZIN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidanadenda sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus digantidengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;3.

1. Menyatakan terdakwa EME ASMA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mendirikan bangunan di dalam daerah sempadan saluran kecuali bangunan yang mendukung peningkatan irigasi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EME ASMA dengan pidana denda Sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan

1. Menyatakan TerdakwaENCEPtersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan membuat atau mendirikan terminal bayangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 jo Pasal 8 huruf h Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama

Menyatakan Terdakwa ENCEP tersebut diatas telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukanperbuatan membuat atau mendirikan terminal bayangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 jo Pasal 8 huruf h Perda No. 4 Tahun 2015tentang Ketertiban Umum;2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000, (duapuluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;3.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Iqbal Satria Jaya, SH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mendirikan bangunan tanpa ijin dari yang berwenang;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Mochammad Iqbal Satria Jaya, SH berupa pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Membebani

Hasil kesepakatantersebut diingkari olen Para Tergugat karena Tergugat III dan Tergugat IVtelah mendirikan rumah panggungnya tersebut dan Para Tergugat tetapmengerjakan dan/atau menguasai tanah objek sengketa yang dimaksud;9.

Hasilpembongkaran rumah yang dulunya direnovasi oleh SAIDA sudahdiambil dan dikeluarkan dari lokasi, sedangkan sisanya yang direnovasioleh Penggugat masih tetap berada di lokasi tersebut bersama denganrumah dapur;Bahwa Tergugat dan Tergugat II mendirikan rumah panggung diatastanah objek sengketa bukan miliknya dan/atau tidak memiliki alas hak(Rechts titil);Bahwa selain Para Tergugat mendirikan rumah di atas tanah objeksengketa, juga JAHILANG sekitar tahun 1977 atas izin orang tua ParaPenggugat.

Setelah rumah JAHILANG dibongkar, maka tanah tersebutkembali dikuasai oleh orang tua Para Penggugat dan/atau ParaPenggugat;Bahwa Para Tergugat tersebut diatas, selain mendirikan rumah panggungdiatas tanah objek sengketa, mereka juga menguasai tanah objeksengketa yang ada dibelakang rumah/tanah Para Penggugat dengancara menanam tanaman pisang, palawija, dan lainlain walaupun telahdilarang sebelumnya karena penanaman tersebut tanpa hak;Bahwa Para Tergugat selain telah mendirikan rumah panggung, ParaTergugat

Menyatakan bahwa penguasaan tanah obyek sengketa pleh Para Tergugatyaitu mendirikan rumah panggung diatas tanah obyek sengketa dan jugamenguasai tanah obyek sengketa yang berada dibelakang rumahdapur/tanah Para Penggugat adalah bukan milik Para Tergugat dan/atautanpa alas hak (Rechts titel);6.

Mansu disuruh mendirikan rumah diatastanah sengketa;Bahwa keterangan saksi Jafar Jumarang terkait pertemuan keluargauntuk pendirian rumah tersebut bertentangan dengan dalil Para Terbandingsemula Para Penggugat pada angka 8 (delapan) yang pada pokoknya :bene Bahwa sekitar tahun 2010 anak Tergugat dan Tergugat II yaituTergugat Ill dan suaminya in casu Tergugat IV mau mendirikan rumahpanggung diatas tanah obyek sengketa, sehingga tergugat II mendatangi danmenemui PANDI alias Ambe Rapina namun ditolak

Sertifikat Hak Milik No. 1386/Kelurahan Besusu atas nama Elly Chandra;- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 1386/Kelurahan Besusu atas nama Elly Chandra (Penggugat) adalah sah menurut hukum;- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;- Menghukum Tergugat Ferry Tansil atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengosongkan secara aman tanah obyek sengketa kepada Penggugat Elly Chandra selaku pemilik yang sah tanpa syarat;- Menyatakan menurut hukum Izin Mendirikan

Bangunan yang telah diterbitkan oleh Walikota Palu (Turut Tergugat) kepada Tergugat Ferry Tansil tertanggal 13 Juli 2005 No. 650/615/DTKB 2005 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;- Menghukum Turut Tergugat (Walikota Palu) untuk segera mencabut dan atau membatalkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 650/615/DTKB/2005 tertanggal 13 Juli 2005 yang telah diberikan kepada Tergugat Ferry Tansil;- Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dan

Bahwa terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan oleh Tergugat Ferry Tansildengan dasar sertifikat No. 1386 atas nama Ferry Tansil telah dicabut dan dimatikan olehBPN Kota Palu, maka telah keluar Keputusan Walikota Palu Nomor:650/615/DTKB/2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan kepada TergugatFerry Tansil, dan hal inilah yang melandasi Penggugat untuk menarik Turut Tergugatdalam perkara ini (vide bukti P.17);29.

Bahwa oleh karena Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Walikoa Palukepada Tergugat Ferry Tansil Nomor: 650/65/DTKB/2005 tertanggal 3 Juli 2005Halaman 11dari53didasarkan pada sertifikat yang tidak sah dan telah dimatikan oleh BPN Kota Palu, makasangat wajar apabila Turut Tergugat (Waliakota Palu) mencabut dan atau membatalkanIzin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut;31.

Terdapat banyak kekhilafan hakim dalammemutus perkara tersebut karena Tergugat sebagai pemenang lelang, saat ini memilikiTjin Mendirikan Bangunan untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang dimilikiberdasarkan Risalah Lelang tentunya tidaklah ada kesalahan dalam melakukan perbaikandan pembangunan atas bidang tanah yang dimiliki secara sah.Bahwa adapun keberatan Tergugat tidaklah seperti yang didalikan Penggugat yangdikatakan Tergugat telah melarikan diri, tetapi sebagaimana yang telah disampaikan

Bahwa Penggugat Rekonpensi juga mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan dariWalkota Palu tanggal 13 Juli 2005 Nomor: 650/615/DTKB/2005 atas nama FerryTansil dan atas terbitnya Jjin Mendirikan Bangunan ini sampai sekarang ini tidakada pembatalan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;3. Bahwa ternyata saat ini sekalipun Penggugat Rekonpensi telah membeli bidang tanahbangunan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milk Nomor: 1386 yang terletakdi Jl.

Mengenai hal tersebut dapat dijelaskansebagai berikut:1.Bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB( merupakan salah satu bentuk Keputusan TataUsaha Negara yang telah memenuhi unsur konkrit, individual dan final;Bahwa dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor:650/615/DTKB/2005 tertanggal 13 Juli 2005 oleh Walikota Palu in casu TurutTergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Bahwa jika ternyata Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 650/615/DTKB/2005tertanggal 13 Juli 2005 oleh Walikkota

. ; Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa menawarkankerjasama untuk mendirikan PT (Perseroan Terbatas) di bidang kontruksikepada saksi korban Aditya, karena menurut Terdakwa sebagai PNS tidakbisa mendirikan PT atas nama Terdakwa, dan Terdakwa menjanjikan PTtersebut akan diatasnamakan kakak saksi korban yaitu saksi Nur Cahyo AdiNugroho dan Terdakwa berjanji akan mencarikan proyek dari birokrasi yangnantinya keuntungan dari proyek tersebut, 20 % hingga 30 % akan dibagibertiga antara Terdakwa

;Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Smn Bahwa setelah mendapat uang trarsfer dari saksi korban Aditya dansaksi Nur Cahyo, Terdakwa kemudian berpura pura mendirikan PT dengannama PT. Cakrawala Adi Karya yang beralamat di JI.

;Bahwa setelah mendapat uang trarsfer dari saksi korban Aditya dansaksi Nur Cahyo, Terdakwa kemudian berpura pura mendirikan PT dengannama PT. Cakrawala Adi Karya yang beralamat di JI.

Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa dari bulan Oktober 2020hingga Januari 2021 dengan total keseluruhan Rp. 29.704.000. ; Bahwa setelah mendapat uang transfer dari saksi Nur Cahyo AdiNugroho dan Saksi, Terdakwa mengatakan telah mendirikan PT dengannama PT. Cakrawala Adi Karya yang beralamat di JI.

Ninik Sukarti Sesuai permintaan Terdakwa dari bulanOktober 2020 hingga Januari 2021 dengan total keseluruhan Rp.29.704.000. ; Bahwa setelah mendapat uang trarsfer dari saksi Aditya dan saksi NurCahyo, Terdakwa kemudian berpura pura mendirikan PT dengan nama PT.Cakrawala Adi Karya yang beralamat di JI.

No. 83 PK/TUN/2008Tjiau Thio) Almarhum, yaitu suami dari Penggugat dan bukti jual bellitambahan berupa kwitansi ;Bahwa pada tahun 1987 Mardianto alias Tjan Tjiau Thio (Suamidari Penggugat) telah mendirikan bangunan diatas tanah tersebutdengan Surat ljin Mendirikan Bangunan Nomor 648.1/001II/BDP tahun1987 tertanggal 5 Januari 1987 ;Bahwa pada tahun 2001, Penggugat berniat menambahbangunan berupa carport (garasi) di lahan milik Penggugat tepatnyamenempel disamping bangunan yang terlebih dahulu dibangun

olehsuami Penggugat Mardianto alias Tjan Tjiau Thio (almarhum) pada point3 diatas;Bahwa Penggugat sebagai warganegara yang baik sebelummembangun carport (garasi) tersebut terlebin dahulu mengajukanpermohonan Surat Ijin Mendirikan Bangunan ke Dinas Bangunan KotaBandung sebagaimana diatur oleh UndangUndang/Perda Nomor 14Tahun 1998, dan Penggugat telah pula melakukan pembayaran biayapermohonan Surat IMB sebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) padatanggal 24 April 2001 yang diterima langsung oleh salah

No. 83 PK/TUN/2008Surat Ijin Mendirikan Bangunan tidak akan selesai dalam waktu yangsingkat ;Bahwa sejak Penggugat mengajukan permohonan Surat jinMendirikan Bangunan sampai sekarang tidak pernah selesai ataupunada penjelasan tertulis dari bagian Dinas Bangunan perihal permohonanSurat Ijin Mendirikan Bangunan tersebut ;Bahwa Penggugat memperoleh informasi dari salah seorangPegawai Dinas Bangunan Kota Bandung yang menerangkan bahwabangunan berupa carport (garasi) yang dibangun Penggugat tersebutternyata

Bahwa pembongkaran tersebut bukan untuk membangun saranaumum, seperti jalan atau fasilitas umum lainnya ;Berdasarkan segala uraian dan alasanalasan hukum tersebut diatasterbukti bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan surat KeputusanTata Usaha Negara aquo jelasjelas telah bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku, yaitu Perda Nomor 14Tahun 1998 tentang Surat ljin Mendirikan Bangunan, serta telahHal 7 dari 18 hal. Put.

AGNES DJ, RACHMAD dalam perkara aquo adalah samasekali tidak mempunyai kepentingan hukum, karena dalamsengketa aquo Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidakterbukti mendirikan bangunan ditanah milik orang lain dankarennya pihak Tergugat II Intervensi saudara HERMAN YOSEPH,SH dan Dra. AGNES DJ, RACHMAD harus dikeluarkan dalamperkara ini; (Sebagaimana bukti tambahan Putusan No. 768K/Pid/2006; terlampir);6.