Menyatakan menunda pelaksanaan eksekusi sebagaimana PenetapanKetua Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar untuk PutusanPengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 7 November 2001, Nomor21/Pdt.G/2001/PN.Pms., juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medantanggal 23 Mei 2002, Nomor 97/PDT/2002/PT.MDN., juncto PutusanMahkamah Agung RI tanggal 31 Mei 2007, Nomor 677 K/PDT/2003jJuncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 24 Februari 2016, Nomor 513 PK/PDT/2015;5.

Nomor 1590 K/Pdt/2019Menyatakan menunda pelaksanaan eksekusi terhadap PutusanPengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 7 November 2001, Nomor21/Pdt.G/2001/PN.Pms., juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medantanggal 23 Mei 2002, Nomor 97/PDT/2002/PT.MDN., juncto PutusanMahkamah Agung RI tanggal 31 Mei 2007, Nomor 677 K/Pdt/2003jJuncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 24 Februari 2016, Nomor 513 PK/Pdt/2015, khususuntuk objek yang telah diserahkan Terlawan kepada Pelawan

Bahwa, Penggugat telah menikah denganTergugat pada ttanggal 28 Januari 2010,sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor21/21/1/2010, tanggal 28 Januari 2010 yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap,Kabupaten Bengkulu Utara;2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugatmengucapkan sighat taklik talak;3.

Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor21/21/1/2010, tanggal 28 Januari 2010 = (buktiP.2);. Surat Keterangan ghaib Nomor : 0O1/KEG/BB/V/2011tanggal 21 Mei 2011 (bukti P.3);Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telahmenghadirkan saksi saksinya, masing masing bernama.

., tanggal 13 April 2015 adalah sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat dan Tergugat Il; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor21/Pdt.G/2013/PN Rap., tanggal 7 Mei 2014 yang dimohonkan banding;Mengadili Sendiri:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat danTergugat II untuk sebagian;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan dari Para Terbanding semula Para Penggugat tidakdapat diterima (niet onvankelijke

sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 918K/PDT/2016., tanggal 30 Agustus 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali padatanggal 6 September 2017 kemudian terhadapnya dengan perantaraankuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2018 diajukanpermohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 Februari 2018 sebagaimanaternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor21

Menetapkan supaya paralerdakwa membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor21/Pid.B/2016/PN.Bna.,tanggal 28 April2016 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1.Menyatakan TerdakwaTaufiq bin alm. ismail dan Terdakwa Effendi bin (alm)Abdul Hamidtersebut diatas, terobukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana DENGAN TERANGTERANGAN SECARABERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG;.

,yangdimintakan banding tersebut sekedarMenetapkan TerdakwaTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Hal. 4 dari 7 hal,Putusan Nomor927 K/PID/2016 Membebankanbiaya perkarakepada masingmasing Para Terdakwadalamkedua tingkat peradilan,yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor21/Pid.B/2016/PN.Bna.

Para Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini.Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain Para Terbanding semula ParaTergugat memohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)Mengutip serta memperhatikan uraian uraian tentang hal yang tercantumdalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor21

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RINomor : 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli yang mengatakan bahwa putusanyang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoendegermativeerd) harus dibatalkan;Berdasarkan Memori banding di atas Pembanding Mohon dengan Hormat kepadaYang Mulia Majelis Hakim Tinggi Jambi yang memeriksa dan Mengadili perkara inimemberi Putusan sebagai berikut :MengadiliMenerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat.Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor21

telahmengabulkan eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat dan oleh karena itugugatan Pembanding semula Penggugat tentang pokok perkara tidak perludipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijkVerklaard), maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbanganPutusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 21/PDT.G/2020/PN Spn tanggal1 Desember 2020 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karenapertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor21

/PDT.G/2020/PN Spn tanggal 1 Desember 2020 telah dianggap tepat danbenar, maka pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor21/PDT.G/2020/PN Spn tanggal 1 Desember 2020 diambil alin dan dijadikansebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalammemutus dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, sehingga olehkarenanya Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 21/PDT.G/2020/PNSpn tanggal 1 Desember 2020 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;Menimbang, bahwa

untuk tingkatbanding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;Memperhatikan Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten), danUndangundang No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum yang telah berapaHal 21 dari 23 hal Put.No.8/PDT/2021/PT JMBkali diubah dan perubahan terakhir dengan Undangundang Nomor 49 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugattersebut ; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor21

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 138/B/2020/PT.TUN.SBY.tanggal 22 September 2020 tentang Hari Sidang PembacaanBPA Sess cerTENTANG DUDUKNYASENGKETAMemperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadianmengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam PutusanPengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor21/G/2019/PTUN.DPS. tanggal 6 Mei 2020 yang amarnya berbunyi sebagaiDeriKUt; =

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu Bitung Utara nomor21/04/VIII/2007;2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama denganorang tua Penggugat ci i sampai tahun 2009,Put No 0112/Pdt.G/2017/PA. Bitg 1kemudian pindah di rumah sendiri di I sampai bulan September2017.3.

Bukti surat, berupa Foto Kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor21/04/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007, yang dicatat dan dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BitungUtara, bermeterai cukup dan dinazagelen bukti tersebut telah diperiksaoleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuaidengan aslinya kemudian diberi kode (P). diberi tanggal dan paraf;2.

pertimbangkan ;Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat berdasarkanbukti surat, keterangan saksi saksi, maka cukup alasan menemukan faktafakta hukum sebagai berikut : bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan padatanggal 11 Agustus 2007 bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1428 H yangtelah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dahulu Kantor Urusan AgamaKecamatan Bitung Utara sekarang Kantor Urusan Agama KecamatanRanowulu, Kota Manado sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor21

Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor21/Pid.Sus/2018/PN.Nnk tanggal 3 April 2018 bukti surat tersebut telahdiberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;;Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya danmengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap padapendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk

73 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Nunukanberwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatanPenggugat;Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KutipanAkta Nikah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masihterikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;Menimbang, bahwa bukti P.3 Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor21

Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,meskipun ada upaya hukum lainnya;AtauBila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Ternate telah memberikan Putusan Nomor21/Pdt.SusPHI/2019/PN.Tte., tanggal 30 Maret 2020 yang amarnyasebagai berikut:Dalam ProvisiMenyatakan tuntutan provisi Penggugat ditolak;Dalam Pokok Perkara:1.2:Mengabulkan

Nomor 993 K/Pdt.SusPHI/2020kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat dan Tergugat II pada tanggal 30Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat denganperantaraan Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2020,sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor21/Pdt.SusPHI/2019/PN.Tte., yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, permohonantersebut diikuti dengan memori

Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Muara Enim, dalam register perkara perdata Nomor21/Pdt.G.S/2018/ PN Mre, dicabut;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mencatat padaRegister perkara Nomor 21/Pdt.G.S/2018/ PN Mre., atas pencabutan tersebut;3.

Agama : Islam;Pekerjaan : Petani;Terdakwa. tidak ditahan ;Dalam hal ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca: Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor572/PID/2021/PT SBY tanggal 2 Juni 2021 Jo Penetapan Wakil KetuaPengadilan Tinggi Surabaya Nomor 572/Pid/2021/ PT SBY tanggal 30Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas; Berkas perkara , putusan Pengadilan Negeri Sumenep nomor21

Maka olehkarena itu terhadap keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalammemori bandingnya haruslah dikesampingkan:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaPutusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 22 April 2021 Nomor21/Pid.B/2021/PN.

Kutai, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (buktiP.3);Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.15.33.21/Pw..01/36/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatanganioleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri, bermeteraicukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.4);Fotokopi Surat Keterangan Untuk Menikah Nomor21/409.045.045/2013 bertanggal 20 Mei 2013 atas nama CUCUPEMOHON, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala DesaSrengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, bermeterai cukup,cocok

Fotokopi Surat Keterangan Untuk Menikah Nomor474/20/418.102.02/2013 bertanggal 21 Mei 2013 atas nama CALONberikut:1Kabupaten Blitar;789ISTRI CUCU PEMOHON, yang dibuat dan ditandatangani olehKepala Desa Batuaji Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri,bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.6);Fotokopi surat persetujuan mempelai atas nama CUCU PEMOHONdan CALON ISTRI CUCU PEMOHON bertanggal 14 Mei 2013,bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.7);Fotokopi surat keterangan tentang orang tua nomor21

SK/LGL/SHG/X/200190 tertanggal 8 oktober 2020 danSurat Tugas Nomor L/LGL/X/200076 tanggal 8 Oktober 2020Selanjutnya disebut Termohon Keberatan;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor21/Pen.Pdt.G.S/2020/PN Pso tanggal 14 Desember 2020 tentang PenunjukkanMajelis Hakim;Halaman 1 dari 14 Putusan Keberatan Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN PsoSetelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor21/Pdt.G.S/2020/PN Pso tanggal 1 Desember 2020 dan berkas

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara iniyang ditaksir sejumlah Rp. 371.000, (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);Setelah membaca risalah pernyataan permohonan keberatan perkaragugatan sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/PN Pso yang di buat oleh paniteraPengadilan Negeri Poso yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 8Desember 2020, pemohon keberatan/semula tergugat mengajukan permohonanagar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Poso Nomor21/Pdt.G.S/PN

Maret 2011 yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama KuninganNomor : 0546/Pdt.G/2011/PA.KNG. mengemukakan hal halsebagai berikut1.Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanakad nikah dihadapan Pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan tanggal 05 April1998 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor21/21/1V/1998 tanggal 05 April 1998 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kuningan ;Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugatmengucapkan sighat ta'lik

SURAT : Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikahbermaterai cukup dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan Nomor21/21/1V/1998 Tanggal O5 April 1998. Alat buktitersebut setelah diperiksa lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda P.1. ;2. SAKSI2.1.SAKSI. I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaanIbu rumah tangga, tempat kediaman di KabupatenKuningan ;2.2. SAKSI.

Bahwa terhadap permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidakbenar Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) Nomor21/Dir/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012 tersebut oleh Pihak TermohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) diterbitkan surat nomor S691/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang PemberitahuanSurat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang DilaksanakanTanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal.

Bahwa mengenai persyaratan formal surat permohonan pembatalanketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasla 36 ayat (1) huruf dUU KUP secara jelas dan tegas telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1)Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor21/PMK.03/2008 yang mengatur bahwa :Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau pembatalansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhipersyaratan sebagai berikut:a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Taginan Pajak atau suratketetapan pajak

Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor21/PMK.03/2008 tersebut disebutkan bahwa :Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan;Bahwa berdasarkan surat pemohonan pembatalan ketetapan pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat), surat nomor S691/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 09 Juli 2012 yang dari TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat) dan ketentuan

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) PMK Nomor21/PMK.03/2008 terhadap permohonan yang tidak memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapatdipertimbangkan.Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) tersebut, maka terhadappermohonan pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut karena tidakmemenuhi persyaratan formal dan tidak dapat dipertimbangkan

pemeriksaanyang dilaksanakan tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan yangdiajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) adalahhanya 1 (satu) kali yaitu melalui surat nomor 06/Dir/I/2013 tanggal 31Januari 2013 (sebagaimana bukti lampiran P 9), yang olehTermohonPeninjauan kembali (semula Tergugat) dijawab dengan diterbitkan suratS29/WPJ.20/KP.0706/2013 tanggal 14 Februari 2013.Sedangkan surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak yangdilaksanakan tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan nomor21

Tanah milik Penggugat II tersebut turut dieksekusiberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman nomor21/Pdt.E/2000.PN.SLMN, atas dasar permohonan para TergugatpadahalHal. 3 dari 31 hal. Put. No. 671 PK/Pdt/201 1asal tanah tersebut adalah hasil pembelian Penggugat II dari PenggugatFberdasarkan Akta jualbeli nomor 85/AJB/DPK/1998, tanggal 30 Juni1998,yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT R. M.

yang asalnyadari Letter C. 295/Kld, telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Sleman,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman nomor08/Pdt.E/2002/PN.SLMN, sebagai pelaksanaan terhadap isi putusanPengadilan Negeri Sleman nomor 23/Pdt/G/1996/PN.SLMN jo. nomor21/Pdt/1997/PTY jo. nomor 2501 K/Pdt/1998, yang mana obyek eksekusinyaantara lain tanah Persil 17a, d.Il, seluas 520 m? dan tanah Persil 17b, d.IIl luas1790 m?.

Menyatakan secara hukum, bahwa putusan Pengadilan Negeri Slemannomor 119/Pdt.G/1996/PN.SLMN jo. nomor 56/Pdt/1997/PTY jo. nomor 2493K/Pdt/1998, dan Penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Sleman nomor21/Pdt.E/200G/PN.SLMN, terhadap lokasi tanah milik para Penggugat cacathukum, oleh karena itu batal demi hukum dan tidak mernpunyai kekuatanhukum mengikat;10.

Menghukum para Tergugat untuk memulihkan seperti semula terhadaptanahtanah dan bangunan milik para Penggugat, yang dieksekusiberdasarkan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Sleman nomor21/Pdt.E/2000/PN.SLMN. jo. putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor119/Pdt.G/1996/PN.SLMN. jo. nomor 56/Pdt/1997/PTY jo. nomor 2493 K/Pdt/1998 tanpa syarat dan beban apapun juga;11.

;Adalah harta warisan peninggalan almarhum Bapak/Mbok Tjiptodiharjo yangturun kepada ahliwarisnya yaitu Penggugat s/d VI Rekonvensi seperti/sesuai putusan perkara perdata nomor 119/Pdt.G/1996/PN.SLMN. jo. nomor56/Pdt/1997/PTY jo. nomor 2493 K/Pdt/1998 jo. eksekusi nomor21/Pdt.E/2000/PN.SLMN;2 Bahwa Tergugat Rekonvensi s/d VI (H.

No. 2835 K/Pid.Sus/2015157)158)159)160)161)162)163)164)1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kabag Subrogasi Nomor21/100/IV/ND/P&T AEAK/JKT tanggal 4 April 2006 perihal LaporanSurvey OTS Fixed Asset yang diserahkan PT.

KKB ;1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Divisi RKS Kepada Direksi Nomor21/126/V/ND/DIRKS tanggal 9 Mei 2006 perihal PermohonanPencairan Deposito dari BCA Cabang Wahid Hasyim ;1 (satu) lembar copy surat dari ASEI pada BCA Nomor 21/351/V/DIR/ASEI tanggal 10 Mei 2006 perihal Proposal PT. KKB ;1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kabag Subrogasi tanggal 22 Mei2006 perihal Jawaban PT. KKB atas surat PT. ASEI Nomor21/233/IV/JKT/ASEI tanggal 28 April 2006 ;1 (satu) lembar asli Surat dari PT.

KKB Nomor21/068/VII/DIV. RKS/ASEI tanggal 25 Agustus 2006 perihal Undangan;1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASEIl pada PT. KKB Nomor21/070/IX/DIV. RKS/ASEI tanggal 1 September 2006 perihalUndangan;1 (satu) lembar asli Surat dari PT. BCA kepada PT. ASEI Nomor361/MO/WHD/05 tanggal 6 September 2006 perihal PenyelesaianPencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. KKB ;1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASEI pada PT.

KKB ;182) 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Divisi RKS Kepada Direksi Nomor21/126/V/ND/DIRKS tanggal 9 Mei 2006 perihal PermohonanPencairan Deposito dari BCA Cabang Wahid Hasyim ;183) 1 (satu) lembar copy surat dari ASEI pada BCA Nomor 21/351/V/DIR/ASEI tanggal 10 Mei 2006 perihal Proposal PT. KKB ;184) 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kabag Subrogasi tanggal 22 Mei2006 perihal Jawaban PT. KKB atas surat PT. ASEI Nomor21/233/IV/JKT/ASEI tanggal 28 April 2006 ;Hal. 99 dari 115 hal. Put.

KKB Nomor21/068/VII/DIV. RKS/ASEI tanggal 25 Agustus 2006 perihal Undangan;1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASEIl pada PT. KKB Nomor21/070/IX/DIV. RKS/ASEI tanggal 1 September 2006 perihalUndangan;1 (satu) lembar asli Surat dari PT. BCA kepada PT. ASEI Nomor361/MO/WHD/05 tanggal 6 September 2006 perihal PenyelesaianPencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. KKB ;1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASEIl pada PT.

Penetapan Nomor 21 /Pdt.G/2019/PN Grtyang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat secara lisan dipersidangan pada tanggal 20 Nopember 2019 dalam perkara perdata Nomor21/Pdt.G/2019/PN Grt dengan dihadiri oleh pihak Tergugat sehingga kepadapihak Tergugat tidak perlu dipanggil lagi;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah dicabut olehpihak Penggugat, maka pihak Penggugat dibebani pula untuk membayarbiaya yang timbul dalam perkara ini ;Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv., serta Peraturanperaturan

menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkarapermohonan:DJOEN NIO, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Taman Muara MasB Nomor 110, RT. 06 RW. 03, Kelurahan Panggung Lor,Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, selanjutnyadisebut PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan NegeriSemarang tanggal 23 Januari 2018 Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Smg, TentangPenunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa permohonan ini;Setelah membaca Penetapan Hakim tanggal 24 Januari 2018 Nomor21

/Pdt.P/2018/PN Smg,Tentang Hari Sidang;Setelahn membaca berkas permohonan Pemohon dan suratSuratyang terlampir;Setelah mendengar keterangan para saksi;Setelah memperhatikan dan meneliti suratsurat bukti;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 22 Januari 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSemarang pada tanggal 22 Januari 2018 di bawah Register Nomor21/Pdt.P/2017/PN Smg, yang mengemukakan halhal sebagai berikut:e Bahwa Pemohon lahir di Semarang pada tanggal 13

yuridis karena Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara PHI Nomor 21/Pdt.SusPHI/2016/PN Plgtidak mempertimbangkan alat bukti Pemohon Kasasi dahulu Tergugatsehingga melanggar Pasal 102 huruf d Undang Undang Nomor 2 Tahun2004 tentang PPHI yang menyatakan: pertimbangan terhadap setiap buktidan data yang diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selamasengketa itu diperiksa;Halaman 4 dari 8 hal.Put.Nomor 1095 kK/Pdt.SusPHI/2016Bahwa Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara PHI Nomor21

,karena telah memenuhi alasan untuk membatalkan putusan PHI Nomor21/Pdt.SusPHI/2016/PN Plg., sebagaimana sesuai dengan UndangUndang Mahkamah Agung Pasal 30 (1) yang menyatakan:a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;c.