Perseroan Terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitankeuangan untuk kelangsungan usahanya;Bahwa maka atas pinjaman tersebut terutang bunga dengan tingkat sukubunga wajar;Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S80/PJ.312/1998 angka 3 huruf b menyebutkan:Bahwa bagi perusahaan penerima pinjaman perhitungan bunga yangdibayarkan kepada pemegang saham merupakan biaya perusahaan sebagaiHalaman 2 dari 12 halaman.

Putusan Nomor 743/B/PK/PJK/2016hukum lainnya terhadap SKPLB PPh Badan Tahun 2011 yang di dalamnyaterdapat koreksi negatif biaya bunga;Salah satu alasan Pemeriksa menolak keberatan kami terhadap koreksipositif DPP PPh Pasal 23 adalah karena kami tidak mengajukan keberatan ataskoreksi negatif biaya bunga pada perhitungan PPh Badan sehingga Pemeriksaberpendapat bahwa kami telah menyetujui adanya koreksi negatif atas biayabunga;Menurut majelis SKPLB PPh Badan tahun 2011 telah memiliki kKekuatanhukum

dalam menggunakan hak dan kewajiban perpajakannya, yaituterhadap koreksi Pemeriksa yang berakibat mengurangi jumlah pajak yangterutang pada perhitungan Pajak Penghasilan Badan, kami tidak mengajukanupaya hukum atau dengan kata lain menerima koreksi negatif atas biaya bungapada perhitungan Pajak Penghasilan Badan, sedangkan terhadap koreksi kamiyang berakibat menambah jumlah pajak yang terutang pada perhitungan PajakHalaman 8 dari 12 halaman.

Putusan Nomor 743/B/PK/PJK/2016Penghasilan Pasal 23, kami mengajukan upaya hukum atau dengan kata lainmenolak koreksi positif Terbanding pada perhitungan Penghasilan Pasal 23;Pada dasarnya pokok sengketa adalah apakah pemberian pinjaman olehPT. Panca Mantra Jaya dan PT.

Putusan Nomor 743/B/PK/PJK/2016telah mengedepankan prinsip perhitungan taxable deductible income dalamLaba Rugi Fiskal, dan oleh karenanya Koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dapat dipertahankan karena telah sesuaidengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1)huruf f, Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 juncto Pasal 23 UndangUndangPajak Penghasilan;b.

dan perhitungan suara sertasetifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) kepada saksi HadiriLature Alias Ama Putra sebagai petugas Pengawas Pemilu Lapangan(PPL) Desa Hilinamozaua Raya, dengan alasan bahwa Berita AcaraPemungutan dan perhitungan suara serta sertifikat hasil perhitungan suara(Formulir C1) belum selesai dikerjakan.

;Bahwa benar Berita Acara Pemungutan dan perhitungan suara sertasertifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) belum selesai dikerjakanhingga pukul 24.00 Wib dan baru selesai dikerjakan sekira pukul 01.45Wib tanggal 10 April2014. ; Bahwa benar sampai dengan perkara ini dibawa kepersidangan, saksiMetodius Gaho sebagai petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) diDesa Hilinamozaua Raya belum mendapatkan Berita acara pemungutandan perhitungan suara serta setifikat hasil perhitungan suara (FormulirC1).

perhitungan suara sertasetifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) kepada Terdakwa sebagaiKetua Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara (KPPS) TPS III DesaHilinamozaua Raya, akan tetapi Terdakwa belum ada menyerahkan ataumemberikan Berita acara pemungutan dan perhitungan suara sertasetifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) kepada saksi HadiriLature Alias Ama Putra sebagai petugas Pengawas Pemilu Lapangan(PPL) Desa Hilinamozaua Raya, dengan alasan bahwa Berita AcaraPemungutan dan perhitungan

suara serta sertifikat hasil perhitungan suara(Formulir C1) belum selesai dikerjakan.

;e Bahwa benar Berita Acara Pemungutan dan perhitungan suara sertasertifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) belum selesai dikerjakanhingga pukul 24.00 Wib dan baru selesai dikerjakan sekira pukul 01.45Wib tanggal 10 April2014. ; e Bahwa benar sampai dengan perkara ini dibawa kepersidangan, saksiMetodius Gaho sebagai petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) diDesa Hilinamozaua Raya belum mendapatkan Berita acara pemungutandan perhitungan suara serta setifikat hasil perhitungan suara (FormulirC1

Nomor : Kep337/KM.10/2011 TENTANGPENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARIDANA PENSIUN RAJAWALI NUSINDO tanggal 01 Februari2011c) Perhitungan masa kerja yang tidak sesuai dengan masa kerjayang sebenarnya dari para Penggugat4.

Permasalahan ini sangatjelas terlihat dimana para pensiunan tidak mendapat hakhak nya sesuai denganperundangundangan yang berlaku di Indonesia, yaitu:q) Perhitungan masa kerja13.Penggunaan komponen gaji yaitu tidak dimasukannya tunjangan tetapperumahan, air dan listrik dalam perhitungan pesangon, penghargaan masakerja dan ganti kerugianTidak dimasukannya komponen tunjangan tetap perumahan dan listrik dalamkomponen upah dalam perhitungan pesangon, penghargaan masa kerja danganti kerugianPerhitungan

Bahwa dalam perhitungan hakhak para Penggugat yang terdiri dari uangpesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yangseharusnya diterima sesuai dengan undangundang pada saat mengakhiri hubungankerja adalah sebagaimana di nyatakan dalam pasal 156 UU No 13 tahun 2003adalah:1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkanmembayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja danuang penggantian hak yang seharusnya diterima.2) Perhitungan uang pesangon

RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA No 11/SK/RNI/01/II/09, tanggal 09 februari 2009, PERHITUNGAN UANG PERPISAHAN Rp. 12.183. 171,Perhitungan penghargaan Masa kerja yang dihitung dalam perhitunganpesangon untuk saudara Asep Ruslandi adalah 5 tahun yang seharusnya 10tahun dan perhitungan uang pesangon untuk Sdr Casmudi serta Ruslimadalah 7 kali yang seharusnya adalah 9 kali sebagaimana terlihat dalamtabel di bawah ini.gg) Adanya perhitungan pesangon yang dilakukan yaitu 2 kali untuk pesangonsebagaimana terlinat

adalah 35 tahun 6 bulan sehingga sangatmempengaruhi perhitungan penghargaan masa kerja oleh sebab itu,perhitungan masa kerja tersebut di hitung sejak karyawan bekerja di PTPerkebunan XIV (Persero) , bukannya sejak diambil alin atau diakuisisi olehPT Rajawali Nusantara Indonesai ( PT RNI).

Rincian perhitungan alokaslBiaya Operas! akan diatur dalam Oil Lifting Accounting Procedure.26.

/Bukti T52 Surat Debitor Pailit Kepada Tergugat, Nomor;002/CCI/FACR/X1I/14, Tanggal 28 November 2014,Perihal; Pengajuan Perhitungan Cost Recovery periodebulan Julidan Agustus 2014.124. Bukti 52a Lembar Perhitungan ECS, bulan Juli 2014.125. Bukt T52b Berita Acara Penyerahan Minyak Mentah, bulan Juli2014.426, (Bukti T52c Lembar Perhitungan ECS, bulan Agustus 2014.127. Bukti T52d Berita Acara Penyerahan Minyak Mentah, bulan Agustus2014.128.

Bukti T54a Lembar Perhitungan ECS, bulan Februari 2015.133. Bukti T54b Berita Acara Penyerahan Minyak Mentah, bulan Februari2015.134. (Bukti T55 Surat Debitor Pailit Kepada Tergugat, Nomor:004/CCI/FACRA//15, Tanggal 29 Mei 2015, Perihal;Pengajuan Perhitungan Cost Recovery periode bulanApril 2015.135. Bukti T55a Lembar Perhitungan ECS, bulan April 2015.136. Bukti T55b Berita Acara Penyerahan Minyak Mentah, bulan April2015.137.

Bukti T57a Lembar Perhitungan ECS, bulan Agustus 2014.142. Buktl T5/7b Berita Acara Penyerahan Minyak Mentah, bulan Agustus2014.143. Bukti 58 Surat Debitor Pailit Kepada Tergugat, Nomor;001/CCI/FACR/II/15, Tanggal 16 Februari 2015, Perihal;Pengajuan Perhitungan Cost Recovery periode bulanJanuari 2015.144. Bukti 58a Lembar Perhitungan ECS, bulan Januari 2015. Hal. 44 dari 66 halaman Putusan No.9/Pdt.Sus GLL/2018/PN .Niaga.

Tanggal 10 Oktober 2016, Perihal;Pengajuan Perhitungan Cost Recovery periode bulanSeptember 2016. 160.Bukti 63aLembar Perhitungan ECS, bulan September 2016. 161.Bukti T63bBerita Acara Penyerahan bulanSeptember 2016.Minyak Mentah, 162.Bukti 164Surat Debitor Pailit Kepada Tergugat, Nomor; 01 009/OLGM/CCI/2017, Tanggal 10 Januari 2017, Perihal;Pengajuan Perhitungan Cost Recovery periode bulanDesember 2016. 163.Bukti T64aLembar Perhitungan ECS, bulan Desember 2016. 164.Bukti T64bBerita Acara Penyerahan

Berita Acara Tahun 2009:a.Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 13052009):Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK(tanggal 2182009);Berita Acara Hauling Out Yang Sudah Diproses SiklusKetiga Pematang SBF (tanggal 892009):Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum ProsesSiklus Kedua Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK(tanggal 13012009);Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus

Berita Acara Tahun 2009:a.Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 13052009);Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses SiklusKetiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 2182009):Berita Acara Hauling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga Pematang SBF (tanggal 892009);Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses SiklusKedua Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 13012009):Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses

Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses SiklusKedua Libo SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 1112008);Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Kedua Libo SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 21042009):Hal. 65 dari 293 hal. Put.

Berita Acara Tahun 2009:a.Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS SiklusKetiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal13052009);Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK(tanggal 2182009);Berita Acara Hauling Out Yang Sudah Diproses SiklusKetiga Pematang SBF (tanggal 892009);Berita Acara Perhitungan Volume COCS SebelumProses Siklus Kedua Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 13012009):Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus

Batuley,Kab/Kota Provinsi Maluku, tanpa disegel berisikan:a. 193 (seratus sembilan puluh tiga) surat Suara DPR RI.b. 6 (enam) lembar sertifikat hasil perhitungan suara calon anggotaDPR Pemilihan Umum 2019, Model C1DPR.c. 18 (delapan belas) lembar catatan hasil perhitungan suara calonAnggota DPR, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 PlanoDPR.Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/21019/PT AMB3.

(satu) Buah Kota Pemilihan DPD tahun 2019 Nomor Kotak 03, NomorTPS 1, Nama PPS Desa Batuley, Nama PPK, Kecamatan Batuley,Kab/Kota, Provinsi Maluku, Tanpa disegel berisikan:a. 197 (seratus sembilan puluh tujuh) surat Suara DPD.b. 4 (empat) lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara calonperseorangan anggota DPD, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1DPD.c. 5 (lima) lembar catatan hasil Perhitungan Suara calonperseorangan anggota DPD, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1 PlanoDPD.4.1 (satu) Buah Kotak Pemilihan

DPRD Provinsi Tahun 2019 NomorKotak 04, Nomor TPS1, Nama PPS Desa Batuley, Nama PPK,Kecamatan Batuley, Kab/Kota, Provinsi Maluku, Tanpa DisegelBerisikan:a. 196 (seratus sembilah puluh enam) surat Suara DPRD Provinsi.b. 6 (enam) Lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara CalonAnggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1DPRD Provinsi.c. 18 (delapan belas) lembar Catatan Hasil Perhitungan Suara CalonAnggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1.PlanoDPRD Provinsi.5. 1 (satu

Batuley,Kab/Kota Provinsi Maluku, tanpa disegel berisikan:a. 193 (seratus sembilan puluh tiga) surat Suara DPR RI.b. 6 (enam) lembar sertifikat hasil perhitungan suara calon anggotaDPR Pemilihnan Umum 2019, Model C1DPR.c. 18 (delapan belas) lembar catatan hasil perhitungan suara calonAnggota DPR, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 PlanoDPR.3. 1 (Satu) Buah Kota Pemilihan DPD tahun 2019 Nomor Kotak 03,Nomor TPS 1, Nama PPS Desa Batuley, Nama PPK, KecamatanBatuley, Kab/Kota, Provinsi Maluku, Tanpa

disegel berisikan:a. 197 (seratus sembilan puluh tujuh) surat Suara DPD.b. 4 (empat) lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara calonperseorangan anggota DPD, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1DPD.Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/21019/PT AMBc. 5 (lima) lembar catatan hasil Perhitungan Suara calonperseorangan anggota DPD, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1 PlanoDPD.. 1 (satu) Buah Kotak Pemilihan DPRD Provinsi Tahun 2019 NomorKotak 04, Nomor TPS1, Nama PPS Desa Batuley, Nama PPK

, 4 (empat lembarSPTPD, 2 (dua) lembar Nota perhitungan dan 9 (sembilan) lembar buktipengeluaran kas bulan Maret 2005;2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat lembarSPTPD, 2 (dua) lembar Nota perhitungan dan 4 (empat) lembar buktipengeluaran kas bulan April 2005;2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat lembarSPTPD, 2 (dua) lembar Nota perhitungan dan 4 (empat) lembar buktipengeluaran kas bulan Mei 2005;2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (

empat lembarSPTPD, 2 (dua) lembar;Nota perhitungan dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas bulanJuni 2005;Hal. 16 dari 59 hal, Putusan Nomor 941 K/PID.SUS/20162 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat lembarSPTPD, 2 (dua) lembar Nota perhitungan dan 8 (delapan) lembar buktipengeluaran kas bulan Juli 2005;2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat lembarSPTPD, 2 (dua) lembar Nota perhitungan dan 8 (delapan) lembar buktipengeluaran kas bulan Agustus 2005;2

(dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat lembarSPTPD, 2 (dua) lembar Nota perhitungan dan 8 (delapan) lembar buktipengeluaran kas bulan September 2005;2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat lembarSPTPD, 2 (dua) lembar Nota perhitungan dan 9 (sembilan) lembar buktipengeluaran kas bulan Oktober 2005;2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat lembarSPTPD, 2 (dua) lembar Nota perhitungan dan 6 (enam) lembar buktipengeluaran kas bulan November

) lembar Nota perhitungan dan 7 (tujuh) lembar asli buktipengeluaran kas Hotel Puteri Gunung bulan Agustus 2006 (saving taxPHR);Hal. 17 dari 59 hal, Putusan Nomor 941 K/PID.SUS/20162 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat) lembarSPTPD, 2 (dua) lembar Nota perhitungan dan 5 (lima) lembar asli buktipengeluaran kas Hotel Puteri Gunung bulan September 2006;2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat) lembarSPTPD, 2 (dua) lembar Nota perhitungan dan 5 (lima) lembar

SKPD, 2 (dua)Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 6(enam) lembar bukti pengeluaran September 2008;2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua)Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 6(enam) lembar bukti pengeluaran Oktober 2008;2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua)Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 8(delapan) lembar bukti pengeluaran November 2008;2 (dua

Sehingga produk hukumpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN yang dilanjutkan dengan surat keputusankeberatan tidak bisa digunakan sebagai dasarpenetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Juni 2004 sesuai Pasal3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut := Rp572.137.486,00= Rp457.709.989,00= Rp114.427.497,00= Rp 11.442.750,00bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Juni 2004 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut :Pajak Masukan = Rp 60.302.945,00Pajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

Majelis berpendapat bahwa sepanjangdalam proses keberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yangdilakukan pada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak adaaturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harus diikuti olehTerbanding pada proses keberatan maka halhal yang telah dilakukan oleh Terbandingpada proses keberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturanperpajakan yang berlaku;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding

dalam proses perhitungan PPN Masa Pajak Juni2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk Masa PajakJuni 2004 adalah sebesar Rp289.333.157,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNmenimbangmenimbangmenimbangmenimbangMengingatMemutuskanbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah

No. 11/B/PK/PJK/2011Perintah Kerja (SPK) Sesuai dengan perhitungan harga yang terjadipada saat pembangunan yang dimulai dari tahun 2003 sampaidengan tahun Desember 2006" ;"Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan nilaikontrak dari Surat Perintah Kerja (SPK) setelah dikalikan dengantingkat inflasi untuk tahun 2005 sebesar 17,11% dan tahun 2006sebesar 6,60% dan dikalikan dengan persentase (%) tingkatpenyelesaian bangunan (Progress Report) diperoleh nilai bangunanmenjadi Rp 261.003.028.776,00

atau sebesar Rp 1.804.965,00 perm2 dengan perhitungan sebagai berikut ........

banding Pemohon Banding dengan demikian Majelisberkesimpulan permohonan Pemohon Banding dikabulkan sebagiandengan perhitungan sebagai berikut : Obyek Pajak Luas (M7?)

No. 11/B/PK/PJK/20111212mendasar bila dibandingkan dengan metodemetode perhitungan yang lain, seperti metode unitterpasang, metode meter persegi dan metodeindeks ;Perhitungan harga satuan pekerjaan memakaianalisis BOW karena cara ini merupakan satusatunya cara untuk mendapatkan keseragamanmenghitung biaya pembuatan baru bangunan.Karena cara ini akan memberikan hasil yang lebihtinggi bila dibandingkan dengan cara perhitunganbiaya pemborongan pekerjaan di lapangan, makadalam perhitungan ini digunakan

Bahwa nyatanyata telah terbukti perhitungan nilai bangunan olehTermohon Peninjauan Kembali semula Pemohon' Bandingberdasarkan nilai kontrak yang ada dalam Surat Perintah Kerja(SPK) sesuai dengan perhitungan harga yang terjadi pada saatpembangunan yang dimulai dari tahun 2003 sampai dengan tahunDesember 2006 setelah dikalikan dengan tingkat inflasi untuktahun 2005 sebesar 17,11% dan tahun 2006 sebesar 6,6% dandikalikan dengan persentase (%) tingkat penyelesaian bangunantidak memenuhi ketentuan UndangUndang

Sdri.EMY ERMIANTI.1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Kapal denganJK.No.16 PUJK 2A 0050739 tanggal sebatik, 30 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 85.000, diketahui petugas operasional an. Sdri.EMYERMIANTI.1 (Satu) lembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Barang denganJK.No.16 PUJK 2B 0043600 tanggal sebatik, 30 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 7.000, diketahui petugas operasional an.

Sdri.EMY ERMIANTI.1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Kapal denganJK.No.16 PUJK 2A 0050714 tanggal sebatik, 28 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 21.500, diketahui petugas operasional an. Sdri.EMYERMIANTI.1 (satu) Iembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Barang denganJK.No.16 PUJK 2B 0043587 tanggal sebatik, 28 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 69.000, diketahui petugas operasional an.

Sdri.EMY ERMIANTI.1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Kapal denganJK.No.16 PUJK 2A 0050698 tanggal sebatik, 27 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 10.900, diketahui petugas operasional an. Sdri.EMYERMIANTI.1 (satu) Iembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Barang denganJK.No.16 PUJK 2B 0043578 tanggal sebatik, 27 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 63.000, diketahui petugas operasional an.

Sdri.EMY ERMIANTI.1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Kapal denganJK.No.16 PUJK 2A 0050515 tanggal sebatik, 20 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 9.500, diketahui petugas operasional an. Sdri.EMYERMIANTI.1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Barang denganJK.No.16 PUJK 2B 0043496 tanggal sebatik, 20 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 72.000, diketahui petugas operasional an.

Sdri.EMY ERMIANTI.1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Kapal denganJK.No.16 PUJK 2A 0050476 tanggal sebatik, 16 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 30.900, diketahui petugas operasional an. Sdri.EMYERMIANTI.1 (satu) Iembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Barang denganJK.No.16 PUJK 2B 0043471 tanggal sebatik, 16 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 5.000, diketahui petugas operasional an.

sebagai berikut :bahwa perhitungan Pembelian cfm.

Pemeriksa adalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa Terbanding mendasarkan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksiomset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilai pembelian, dengan rincian sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Koreksi gross up pembelian 19.775.295.999Koreksi penyerahan PPN yang berasal dari sampel

Oleh karena itu, Pemohon Banding meminta agar Terbandingmenyampaikan PIB atas transaksi tersebut untuk dapat diteliti lebih lanjut, namun sampaipersidangan berakhir Terbanding tidak menyampaikan PIB atas ke15 transaksi tersebut;bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas maka perhitungan Pembelian cfm.

Majelisadalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis koreksi atas DasarPengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksi omset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilaipembelian adalah sebagai berikut :bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan

Pajak PPNper Masa Pajak berdasarkan koreksi omset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilaipembelian sebesar Rp. 1.649.082.150,00 tidak dapat dipertahankan dan menetapkan koreksi atasDasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Februari 2009 sebesar Rp.663.989.486,00 sehinggamengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingbahwa berdasarkan kesimpulan Majelis sebagaimana dikemukakan di atas maka perhitungan DPPMenimbangMengingatMemutuskan PPN Masa Mei 2009 menjadi sebagai berikut:DPP cfm Pemohon Banding Rp

Keterbukaan;Bahwa sekalipun dalam bagian Menimbang huruf b dari PeraturanGubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 dinyatakan:Bahwa agar perhitungan nilai sewa reklame dapat lebihmencerminkan rasa keadilan dan rasional sesuai dengan jenis reklame,luas bidang reklame, dan nilai strategis penyelenggaraan reklame ...

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai lokasi peletakanreklame dalam bentuk sewa;Bahwa karena hal tersebut pada Poin 2 huruf a tersebut di atas,maka seharusnya dasar perhitungan nilai sewa titik reklame padasarana dan prasarana kota milik Pemerintah Provinsi DKI Jakartaharus sesuai, tunduk, dan mengikuti dasar perhitungansebagaimana ditetapkan dalam ketentuanketentuan tersebut padaPoin 1 huruf h tersebut di atas;Bahwa Perhitungan Nilai Sewa Titik Reklame dalam PeraturanGubernur DKI Jakarta Nomor

128 Tahun 2013 menyebabkan harga sewa titik reklameyang sangat tinggi, dan tidak wajar;Bahwa Ketentuan tentang Nilai Strategis Reklame berdasarkanHasil Perhitungan Nilai Strategis Reklame yang tercantum dalamPasal 3 Lampiran Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128Tahun 2013 merupakan:i.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentangPedoman Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame;4. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame, sebab PeraturanGubernur DK!

Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013, padaPasal 3 di bagian Lampiran Ill tentang Hasil Perhitungan Nilai TitikStrategis; Lampiran merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dariPeraturan Gubernur a quo, tercantum frasa Usulan Tarif Sewa LEDsebesar 5 (lima) kali tarif Billboard.

.: bahwa sebagaimana penjelasan Pemohon Banding dalam suratbanding dapat Pemohon Banding tegaskan kembali bahwa darihasil penjelasan diatas Peneliti Keberatan seharusnyamembatalkan koreksi Penyesuaian Fiskal positif yang dilakukanoleh Pemeriksa karena dengan sangat sederhana dapatdisimpulkan bahwa telah terjadi "double correction" atau terjadikoreksi perhitungan ganda untuk keempat pendapatan /penghasilan lain luar usaha sebagaimana butir c di atas sebesarRp16.673.362.897,00.: bahwa yang menjadi

sengketa adalah koreksi positif PenghasilanNeto PPh Badan Tahun Pajak 2008 yang berasal dari koreksiPenyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp16.673.362.897,00, ( Rp.325.739.664.921Rp.309.066.302.025) yang tidak disetujui olehPemohon Banding.bahwa menurut Terbanding, koreksi positif atas PenghasilanNeto PPh Badan Tahun Pajak 2008 adalah berasal dari koreksiPenyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp. 325.739.6644.992,00dengan perhitungan koreksi di dasarkan pada PP 40 Tahun 2009dan PP 138 Tahun 2000 sebagai

berikut:Perhitungan Persentase Final Sesuai PP 40 Tahun 2009:Final konstruksi Total konstruksi x 100% Rp343.159.764.619,00 ~ Rp732.464.812.422,00 100% = = 46,85% Perhitungan Koreksi Positif Biaya Sesuai PP 40 Tahun 2009:Diketahui:HPP Rp659.382.553.018,00Biaya Rp35.591.692.908,00Jumlah HPP dan Biaya Rp694.974.245.926,00Koreksi positif biaya sesuai PP 40 adalah sebesar:= 46.85% x Rp694.974.245.926,00 = Rp325.595.434.216,00Perhitungan Final Sesuai PP 138 Tahun 2000: Penghasilan Final~ Total Penghasilan

ad Rp172.616.132,00 = Rp831.749.141.762,00 x 100% = 0,021% bahwa koreksi positif biaya sesuai PP 138 Tahun 2000 adalahsebesar:0.021% x Rp694.974.245.926,00 = Rp144.230.706,00.bahwa berdasarkan perhitungan di atas, jumlah koreksi positifbiaya sesuai PP 40 Tahun 2009 dan PP 138 Tahun 2000 adalahsebesar Rp325.739.664.922,00 (Rp325.595.434.216,00 ditambahRp144.230.706,00).bahwa menurut Terbanding, pada saat pemeriksaan atas koreksipositif tersebut Terbanding telah meminta data kepada PemohonBanding

kembaliberdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2009 dan perhitungan kembaliberdasarkan PP Nomor 138 Tahun 2000 , dan atas keempatMemperhatikanMengingatPenghasilan Lain Luar Usaha tersebut sudah dimasukkan dalamPenghasilan Kena Pajak dalam SPT Tahunan PPh Badan 2008.bahwa Pemohon Banding dalam Persidangan telah menyerahkan:1.

Industri dan Non Industri Kriteria Il, apabila pengambilandan/atau pemanfaatan air permukaan dari sumber air mengalir;Pasal 8:Cara menghitung pokok pajak adalah:(1) Perhitungan nilai perolehan air untuk Golongan Industri dan NonIndustri ditetapkan berdasarkan Kriteria dan Kriteria II;(2) Perhitungan nilai perolehan air dan besarnya pajak terutangsebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A sampai denganhuruf D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Gubernur ini;Pasal 9:(1) Hasil

Perhitungan harga dasar air berdasarkan volume air, jenissumber air dan golongan wajib pajak Kriteria K sebagaimanatercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;Halaman 11 dari 26 halaman.

PajakPokok didasarkan kepada nilai perolehan air untuk GolonganIndustri dan Non Industri;Bahwa norma Pasal 9 ayat (2) Peraturan Gubernur SumateraUtara Nomor 24 Tahun 2011 tentang cara menghitung pokokpajak di dasarkan atas Perhitungan nilai perolehan air untukGolongan Industri dan Non Industri ditetapbkan berdasarkanKriteria dan Kriteria Il dengan perhitungan nilai perolehan airdan besarnya pajak terutang sebagaimana tercantum dalamlampiran huruf A sampai dengan huruf D, sehingga jelasketentuan

Putusan Nomor 28 P/HUM/2016d)tidak memenuhi Asas Keadilan, Asas Kesamaan KedudukanDalam Hukum, Asas Terminologi dan Sistematika yang benar(het beginsel van duidelijkke terminologie en duidelijkesystematiek),Bahwa Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun2011 yang secara spesifik mengatur tentang penggolongansubjek pajak sebagai dasar dalam menghitung pokok pajakdan perhitungan harga dasar air sama sekali tidakmenjelaskan secara rinci/detail tentang halhal apa saja yangmempengaruhi perhitungan

Faktor Nilai Air (FNA) yangsemestinya dapat secara rinci sehingga akan lebih jelasidentifikasi guna perhitungan faktor nilai air bagi instalasipembangkit yang dimiliki BUMN maupun Non BUMN atauuntuk PT.

Sertifikasi hasil perhitungan suara pemilihan Kepala DesaSukoharjo Tahun 2013 di TPS 05 Dukuh Losari (sesuai dengan aslinya).T43T44T45T46T47T48T49T50Fotocopy Sertifikat hasil perhitungan suara pemilihan Kepala DesaSukoharjo Tahun 2013 di TPS 6 Dukuh Purworejo/Perum SukoharjoIndah (sesuai dengan aslinya).Fotocopy Sertifikat hasil perhitungan suara pemilihan Kepala DesaSukoharjo Tahun 2013 di TPS 07 Dukuh Purworejo (sesuai denganaslinya).Fotocopy Sertifikat hasil perhitungan suara pemilihan Kepala

Acara pemungutan suara dan penghitungan suarapemilihan Kepala Desa Sukoharjo tahun 2013 di TPS 12 Dukuh Mendiro(sesuai dengan aslinya).Fotocopy Sertifikat hasil perhitungan suara pemilihan Kepala DesaSukoharjo Tahun 2013 di TPS 13 Dukuh Sembung (sesuai denganaslinya).T51 =: Fotocopy Sertifikat hasil perhitungan suara pemilihan Kepala DesaSukoharjo Tahun 2013 di TPS 14 Dukuh Besi (sesuai dengan aslinya).T52 : Fotocopy Sertifikat hasil perhitungan suara pemilihan Kepala DesaSukoharjo Tahun 2013 di

suara dimulai Jam 14.00 wib.e Bahwa saat perhitungan suara, surat suara yang ada 2 (dua) coblosan : (satu) di gambar dan (satu) di luar gambar dinyatakan tidak sah.e Bahwa surat suara yang tidak sah ada sebanyak 19 suara.e Bahwa setelah selesai perhitungan dan menandatangani berita acara, saksilangsung ke tempat Pak Hendra melaporkan hasil perhitungan, disana saksibertemu dengan para saksi dari TPS lain.

Bahwa setelah perhitungan suara kemudian dimasukkan ke dalam kotak suaralalu saksi mengantar ke panitia desa dengan kendaraan mobil, sedangkanLinmas mengikuti dengan sepeda motor dan diterima di balai desa olehPpanitia. 222222222 2222 n nn nnn nnnBahwa saat perhitungan suara tidak ada keberatan warga.Bahwa selesai perhitungan suara datang Pak Jono Pamannya Hendra menemuisaksi dan meminta dihitung ulang mengenai surat suara yang ada 2 (dua) :coblosan 1 (satu) di gambar dan 1 (satu) di halaman muka

suara tidak ada keberatan.e Bahwa perhitungan suara berjalan lancar, setelah selesai perhitungan ada saksicalon no. bernama Windu Sihono datang mengatakan dengardengar suratsuara yang tembus dinyatakan sah, oleh saksi dijawab karena saksi lain sudahpulang maka sampaikan saja ke PanitiaPemilihan.1.

satu KeputusanTerbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap alasanalasan Banding dariSurat Banding Nomor: 118/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012.bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Banding Nomor: 118/ASA/PJK/X/2012 tanggal 20 Desember 2012 diketahui halhal sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam Surat Bandingnya mengajukanBanding atas sengketa PPN dengan perhitungan

Dengan demikian, nilai sengketaper bulan adalah Rp134.916.044.975,00 Rp109.512.850.799,00 = Rp25.403.194.176,00 /12 bulan = Rp2.116.932.848,00,2) Penyerahan pusat ke cabang yang menjadi objek PPN.bahwa dari perhitungan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat:a. bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN Masa PajakFebruari 2008 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPh Badan TahunPajak 2008 yang juga diajukan Banding,b. bahwa Majelis tidak mengetahui nilai

Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (lebih bayar) (ad)3. Kelebihan Pajak yang sudah:0a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ...... (karena pembetulan)0c.

Aspek Material. bahwa perhitungan PPN mengikuti perhitungan yang Pemohon Banding lakukan dalamperhitungan PPh Badan,. bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Banding ini, adalah perhitunganSKPKB PPN Masa Pajak Juni 2008 sebesar Rp584.053.457,00 yang tidak disetujuiseluruhnya oleh Pemohon Banding, dan diajukan keberatan.

Keputusan KeberatanTerbanding Nomor: KEP801/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 menolak danmenambah jumlah pajak terutang Pemohon Banding sehingga perhitungan PPN Masa PajakJuni 2008 menjadi sebesar Rp588.185.128,00. Atas Keputusan tersebut Pemohon Bandingbelum menerima, dan mengajukan Permohonan Banding dengan Surat Nomor: 118/ASA/PJK/XU/2012 tanggal 20 Desember 2012. Menurut Pemohon Banding perhitungan PPNyang seharusnya adalah sebesar Nihil.

Menyatakan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) NomorSPPBK007/WBC.09/KPP.MP.0404/2013 tertanggal 24 April 2013 yangditerbitkan oleh Tergugat tidak mengikat Penggugat;6. Menyatakan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) NomorSPPBK007/WBC.09/KPP.MP.0404/2013 tertanggal 24 April 2013 yangditerbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah;7.

harga eksporsebagaimana tertuang pada KMK Nomor 754/KM.4/2013 tentangPerubahan Atas Keputusan KMK Nomor 564/KM.4/2013 tentangPenetapan Harga Ekspor untuk Perhitungan Bea Keluar;1.2.

Bahwa terkait dengan surat keberatan atas tagihan kekuranganpembayaran perhitungan bea keluar tersebut, keberatan mengenaiperhitungan bea keluar diajukan kepada Direktur Jenderal Bea danCukai dalam waktu paling lama 60 hari sejak tanggal penetapan danharuS menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayarHalaman 6 dari 14 hal.Put.

Menyatakan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor:SPPBK007/WBC.09/KPP.MP.0404/2013 tertanggal 24 April 2013 yangditerbitkan oleh Tergugat tidak mengikat Penggugat;6. Menyatakan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor:SPPBK007/WBC.09/KPP.MP.0404/2013 tertanggal 24 April 2013 yangditerbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah;7.

Bahwa di dalam surat KMK Nomor 754/KM.4/2013 sama sekalltidak menyebutkan secara terang adanya kesalahan penetapan hargaekspor sebagaimana tersebut dalam lampiran surat KMK Nomor564/KM.4/2013 sehingga alasan penetapan kekurangan bea keluar yangdisebutkan dalam Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK)Nomor SPPBK007/WBC.09/KPP.MP.0404 / 2013 adalah alasan yangtidak sah sehingga Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK)Nomor SPPBK007/WBC.09/KPP.MP.0404 / 2013 tidak mengikat bagiPemohon Kasasi

adalah sebesarRp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga adaselisih perhitungan.6.

Bahwa dengan adanya selisih perhitungan tersebut makaTerdakwa dan Saksi1 bernegosiasi tetapi Terdakwa dan Saksi1tetap pada perhitungan masingmasing sehingga Terdakwa menjadiemosi dan langsung memukul wajah Saksi1 menggunakanpunggung tangan kanan terbuka sebanyak satu kali.6.

Bahwa dengan adanya selisih perhitungan tersebut makaTerdakwa dan Saksi1 bernegosiasi tetapi Terdakwa dan Saksi1tetap pada perhitungan masingmasing sehingga Terdakwa menjadiemosi dan langsung memukul wajah Saksi1 menggunakanpunggung tangan kanan terbuka sebanyak satu kali.Menimbang7.

adalah sebesar Rp. 150.000.000,(seratuslima puluh juta rupiah) sehingga ada selisih perhitungan.6.

adalah sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh jutarupiah) sehingga ada selisih perhitungan.2.

Menghukum Penggugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat sebesar Rp140.642.625,00 (seratus empat puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:a. Uang Pisah = Rp56.257.050,00b. Uang Penggantian Hak = Rp84.385.575,00 Total = Rp140.642.625,005. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya6.

banding sebagai suatuupaya hukum kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan KeberatanNomor KEP836/WPJ.29/2012 tertanggal 25 Juli 2012, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2/7 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanadiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal36 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakserta peraturan perundanganundangan perpajakan yang masih berlaku;Perhitungan

perhitungan PPNMasa Pajak Desember 2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak Desember 2004 adalah sebesarRp129.496.267,00:Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KeputusanMenteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002;Bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan

(lebih) bayar 123.445.888,00 Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali (d.h Pemohon Banding): Bahwa perhitungan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus(lebih) dibayar sebesar(Rp.0,00) Nihil: Bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonan banding, suratbantahan, penjelasan tertulis, penjelasan tertulis tambahan, data lainnyabaik yang diserahkan dalam persidangan maupun disampaikan melaluisekretariat pengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:1.

Bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarHalaman 10 dari 15 halaman.

Sehingga produk hukum penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak biasa digunakan sebagai dasar penetapansekaligus dasar perhitungan PPN yang masih harus dibayar;Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPNMasa Pajak Desember 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut:DPP PK Rp1.088.421.389,00DPP (80/100xDPP Pk) Rp870.737.111,00Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 217.684.278,00PPN (10/100xDPP) Rp 21.768.428,00Kesimpulan