Menurut Terbanding tarifnya sebesar 0,370% dan Pemohon Banding sebesar 0,sehingga terdapat selisih sebesar 0,180%; Menurut Pemohon Banding :bahwa salah satu unsur formula di dalam perhitungan PPh Pasal 15 adalah Tarif PPh Badan, sehinuntuk perhitungan PPh Pasal 15 tahun 2009, tarif PPh Badan telah berubah menjadi 28% (sesuai dUU PPh No. 36 tahun 2008) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Oleh karenanya, menurutpemahaman Pemohon Banding, jika salah satu unsur formula di dalam perhitungan PPh Pasal 15 tersebut berubah, maka akan mengakibatkan tarif efektif PPh Pasal 15 juga akan berubah. Berdasafakta tersebut, maka unsurunsur untuk menghitung PPh Pasal 15 harus disesuaikan dengan kenyadan perubahan peraturan yang ada, sehingga perhitungan PPh Pasal 15 untuk kantor perwakilan dJepang di Indonesia sesuai dengan formula perhitungan di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal PNo.

Perwakilan Dagang (Representative Office/Liason OfIndonesia, Terbanding menghitung tarif PPh Pasal 15 untuk Kantor Perwakilan Dagang JeIndonesia adalah sebagai berikut: PPh atas penghasilan kena pajak (30% x 1%) 0,300terhutangBUT (branch profit tax) 10% x (10,30)% 0,070Total 0,370' bahwa dalam persidangan Pemohon Banding mengemukakan setuju dengan formula yang disTerbanding dalam menghitung PPh Pasal 15, namun oleh karena salah satu unsur formula dperhitungan PPh Pasal 15 adalah Tarif PPh Badan untuk perhitungan

PPh Pasal 15 tahun 2009,tarif PPh Badan telah berubah menjadi 28% (sesuai dengan UU PPh No. 36 tahun 2008) yangsejak tanggal 1 Januari 2009 maka akan mengakibatkan tarif efektif PPh Pasal 15 juga akan tsehingga perhitungan PPh Pasal 15 untuk kantor perwakilan dagang Jepang di Indonesia sesuaiformula perhitungan di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.

Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai 1 Januari 2009, maka akan mengakibatkan tarif efelPasal 15 juga akan berubah sehingga perhitungan PPh Pasal 15 untuk kantor perwakilan dagang JeIndonesia mulai 1 Januari 2009 sesuai dengan konsistensi formula perhitungan di dalam SuratDirektur Jenderal Pajak No.

Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi PHK kepada Penggugat sebesar Rp30.533.855,00 (tiga puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut: - Uang pesangon 1 x Rp3.318.868,00 x 6 = Rp19.913.208,00 - Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp3.318.868,00 = Rp6.637.736,00 - Uang penggantian hak 15% x Rp26.550.944,00 = Rp3.982.641,60 + Total = Rp30.533.585,60 4.

Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat terikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Penggugat telah berakhir sejak berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang kompensasi atas pengakhiran PKWT Penggugat tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023 dengan perhitungan

Menghukum Tergugat membayar uang Kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :3.1. Uang Pesangon 2 x 7 x Rp.3.530.000,- = Rp.49.420.000,- (empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;3.2. Uang Penghargaan masa kerja 3 x Rp.3.530.000,- = Rp.10.590.000,- (dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ;3.3.

puluh riburupiah), dikurangi defisit sebesar Rp. 1.494.818.242, (satu milyar empatratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu duaratus empat puluh dua rupiah).Bahwa setelah PENGGUGAT mencermati, nyatanya tagihan yangdiajukan oleh TERGUGAT tersebut, bukanlah berasal dari perhitunganTIM Perhitungan Biaya OM yang dibentuk oleh PENGGUGAT danTERGUGAT melainkan perhitungan TERGUGAT secara sepihak yangtidak melampirkan dasar perhitungan kekurangan Beban Biaya OM GTKarawang Barat 2

oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT.Bahwa oleh karena tagihan kekurangan Beban Biaya OM GT KarawangBarat 2 yang diajukan oleh TERGUGAT tersebut merupakan perhitungansepihak yang bukan hasil dari perhitungan TIM Perhitungan Biaya OMdan tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat 5 Perjanjian.

Hal tersebut pada faktanyabukanlah suatu pembenaran bahwa perhitungan yang tepatdan harus dipakai untuk menghitung penangunggan BiayaOM adalah perhitungan yang terdapat dalam Hasil Audit PTLAPI Ganeshatama selaku auditor dari Penggugat..

PerundangUndangan Yang Berlaku padahalaman 33 s/d 37 Gugatan Penggugat, Penggugat padaintinya mendalilkan bahwa perhitungan terkaitpenanggungan kekurangan Biaya OM yang tepat adalahperhitungan Penggugat sendiri dan bukan perhitungan dariTergugat.

perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal10 ayat (1) jo.

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Eksporbahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 hari sejak PEBdidaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kewenangan dan dasar perhitungan beakeluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan BeaKaluarPasal 6 ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dihitung berdasarkan

bea keluar kedapatan tidak benardan terhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktupaling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumendan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu palinglama 30 hari sejak

Penetapan kembaiidiatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2): Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a. Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yang digunakan adalah Tarif BeaKeluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspordi daftarkan ke Kantor Pabean; danb.

barangekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar serta jangka waktuberlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penetapan HargaEkspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh DirekturJenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Bandingyang disengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan beakeluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:PEB Nomor 007665 tanggal 29 Oktober 2010Perhitungan

tanggal PEB yang telah didaftarkan ke KantorPabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan No. 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluara quo.

Sesuai ketentuan, pada saat realisasi ekspor melampaui tanggal perkiraanekspor seharusnya PEB dibatalkan dan eksportir seharusnya mengajukanPEB baru dengan perhitungan bea keluar baru,b. Berdasarkan Undangundang Kepabeanan, realisasi ekspor diartikandengan saat telah dimuat di sarana pengangkut,c.

Adapun ketentuan tentang perhitungan Bea Keluar sesuai Pasal 6 ayat (2) PPNomor 55 Tahun 2008 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor:214/PMK.04/2008 adalah berdasarkan Tarif Bea Keluar dan Harga Eksporyang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan diKantor Pabean,.

Bahwa perhitungan Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor dalam penetapankembali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, yaitu berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf a. Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 214/PMK.04/2008, yang menyatakan bahwa:Pasal 14(2) Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

Perhitungan Bea Keluar (sesuai Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor:004432 tanggal 31 Oktober 2010),3.1.Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:67/PMK.011/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Penetapan BarangEkspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.3.2.

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa DokumenEksporbahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)hari sejak PEB didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kewenangan dandasar perhitungan bea keluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan BeaKeluar,Pasal 6 ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dihitung

Olehkarena itu perhitungan batas waktu terakhir pengajuan upaya hukumkeberatan atas Putusan KPPU Nomor 03/2014 (berdasarkan jumlah harikerja) jatuh pada tanggal 7 Mei 2014.

Namun demikian, Termohon Keberatan telah keliru dalam menerapkanmetode perhitungan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.Hal. 20 dari 104 hal. Put.

suatu pengambilalinan sahamperusahaan lain;Berikut adalah rincian perhitungan nilai aset ratarata 3 (tiga) tahunterakhir dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk:Berikut adalah rincian perhitungan nilai aset ratarata 3 (tiga) tahunterakhir dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk:Hal. 46 dari 104 hal.

PT TPC ke dalam perhitungan nilai aset gabungan akibatpengambilalihan saham PT Saki oleh Pemohon Keberatan.

perhitungan yang diatur dalam Penjelasan Pasal5 ayat (2) huruf a PP Nomor 57/2010 tersebut, maka seharusnya nilaiaset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.

Putusan Nomor 435/B/PK/Pjk/2018Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan bahwa perhitungan BeaKeluar yang telah Pemohon Banding bayar dan Pemohon Banding laporkandalam Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 000112 tanggal 3 September2013 telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, sedangkan perhitungan Bea Keluar dalam SuratPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Nomor27/BC.6/2015 tanggal21 Januari 2015 adalah salah.

Dengan demikian, Pemohon Banding mohonagar permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat PenetapanKembali Perhitungan Bea Keluar Nomor27/BC.6/2015 tanggal 21 Januari2015 dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut69037/PP/M.VIIA/40/2016, tanggal 8 Maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan membatalkan Surat Penetapan

Kembali Perhitungan BeaKeluar (SPKPBK) Nomor SPKPBK27/BC.6/2015 tanggal 21 Januari2015, atas nama: PT Putra Alam Lestari, NPWP: 02.373.197.9701.000,Alamat: Jalan Imam Bonjol Nomor 525, Pontianak, Kalimantan Barat danalamat Korespondensi di Jalan KH.

Menyatakan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar NomorSPKPBK27/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 sah dan berdasarhukum;4. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa materi pokoksengketa;5.

Putusan Nomor 435/B/PK/Pjk/2018Pemohon Banding, NPWP : 02.373.197.9701.000, sehingga Bea Keluaryang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor : SPKPBK27/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015yang diterbitkan oleh Direktur Audit a.n.

bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT094672.16/2009/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untukmembatalkan koreksi tersebut dalam pokok sengketa karena tidakmempunyai dasar atau alasan yang sesuai dan karena itu perhitungan

Putusan Nomor 1444/B/PK/Pjk/2021untuk Masa Pajak November 2009 menurut perhitungan Pemohon Bandingadalah menjadi sebagai berikut: Uraian Pemohon BandingPPN Kurang/(lebih) Bayar Sanksi Bunga Sanksi Kenaikan Jumlah PPN Yang Harus/(Lebih) Dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 November 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT094672.16/2009/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap

Wahid Hasyim Nomor 188190, KampungBali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut: Uraian Jumlah (Rp)a. Dasar Pengenaan Pajak 55.621.366.039,00b. Pajak keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri 5.026.207.460,00c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 5.276.976.173,00d. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (bc) 250.768.713,00e. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan 455.146.908,00f. Pajak yang tidak / kurang (lebih) bayar (de) 204.378.195,00g.

Wahid Hasyim Nomor 188190, Kampung Bali, Tanah Abang, JakartaPusat, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1444/B/PK/Pjk/2021 Uraian Jumlah (Rp)a. Dasar Pengenaan Pajak 55.621 .366.039,00b. Pajak keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri 5.026.207.460,00c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 5.276.976.173,00d. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (bc) 250.768.713,00e. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan 455.146.908,00f.

Putusan Nomor 1444/B/PK/Pjk/2021yang dapat dikreditkan untuk kegiatan yang atas penyerahannya tidakterutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN, maupun untukkegiatan yang atas penyerahannya terutang PPN, adalah sebanding denganjumlah peredaran yang terutang PPN terhadap peredaran seluruhnya,dimana dalam ketentuan a quo tidak diatur perhitungan denganmenggunakan prosentase luas kebun inti dan plasma;Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (6) UU a quodan KMK575, perhitungan Pajak Masukan

Pasangan Batu Kali : 4, perhitungan berdasarkan MC.100 sebanyak 2.767,63m? dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak 2.850,81 m3 ;d. Plesteran, pengukuran berdasarkan MC.100 sebanyak 4.290,68 m? danpengukuran berdasarkan As Built Drawing sebanyak 3.944,07 m? ;e. Pengadaan Kayu Dolken ukuran 2,5 meter, perhitungan berdasarkan MC.100sebanyak 300 batang dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak3.378 batang ;f.

Pengadaan Kayu Dolken 1,7 meter, perhitungan berdasarkan MC.100 sebanyak6.281 batang dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak 6.149batang ;g. Pemancangan kayu dolken ukuran 2,5 meter, perhitungan berdasarkan MC.100sebanyak 750 meter dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak8.694 meter ;h.

dandisetujuinya atau fisiknya telah mencapai minimal 95% dan sisa 5% nya diselesaikanpada masa pemeliharaan serta berita acara pemeriksaan lapangan tersebut juga tidakada tandatanganan/persetujuan konsultan supervisi, seharusnya apabila pengukurandan perhitungan dilakukan sesuai dengan prosedur maka tim supervisi pastimenerima hasil pengukuran dan perhitungan volume serta tim supervisi ikut sertabersamasama ke lapangan sehingga kenyataan sebenarnya dokumen berita acarapengukuran dan perhitungan

;Pengadaan Kayu Dolken ukuran 2,5 meter, perhitungan berdasarkan MC.100sebanyak 300 batang dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak3.378 batang ;Pengadaan Kayu Dolken 1,7 meter, perhitungan berdasarkan MC.100 sebanyak6.281 batang dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak 6.149batang ;Pemancangan kayu dolken ukuran 2,5 meter, perhitungan berdasarkan MC.100sebanyak 750 meter dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak8.694 meter ;Pemancangan kayu dolken ukuran 1,7

BA/BRR.PBPP/2006,tanggal 21 Aprill 2006 ; Perhitungan Progress Fisik 100% ;Hal. 53 dari 70 hal. Put.

Nomor 64PK/Padt.SusPHI/2019(2)1)2)3)4)=)Uang Pesangon (UP)Perhitungan Uang PesangonMasa kerja: 15 tahun plus = 9 x Upah,Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 UU RI Nomor 13/ Thn 2003Tentang Ketenagakerjaan)Jumlah: 9 x 2 x Rp 2.496.394 = Rp44.935.092,Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk)Perhitungan Uang PenghargaanMasa kerja: 15 18 tahun = 6 x Upah,Jumlah: 6 x Rp 2.496.394, =Rp 14.978.364,Uang Pergantian Hak(1) Uang Transpor Rp 1.000.000,(2) Uang pergantian Cuti besar Thn 2013 14/25 x 2.042.040,=Rp 1.143.542,40

Nomor 64PK/Padt.SusPHI/2019(5)1)2)3)4)=)Uang Pesangon (UP)Perhitungan Uang PesangonMasa kerja: 14 tahun plus = 9 x Upah,Dikalikan 2 (Pasal: 169 ayat 2 UU RI Nomor 13/ Thn 2003Tentang Ketenagakerjaan)Jumlah: 9 x 2 x Rp 2.496.394 = Rp44.935.092.Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk)Perhitungan Uang PenghargaanMasa kerja: 12 15 tahun = 5 x Upah,Jumlah: 5 x Rp 2.496.394, =Rp12.481.970,Uang Pergantian Hak(1) Uang Transpor Rp1.000.000,(2) Uang pergantian Cuti besar Thn 2013 14/25 x 2.042.040, = Rp1.143.542,40

Nomor 64PK/Padt.SusPHI/2019(7)1)2)3)4)=)Uang Pesangon (UP)Perhitungan Uang PesangonMasa kerja: 14 tahun plus = 9 x Upah,Dikalikan 2 (Pasal: 169 ayat 2 UU RI No 13/Thn 2003 tentangKetenagakerjaan)Jumlah: 9 x 2 x Rp 2.496.394 = Rp44.935.092,Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk)Perhitungan Uang PenghargaanMasa kerja: 12 15 tahun = 5 x Upah,Jumlah: 5 x Rp 2.496.394, =Rp 12.481.970,Uang Pergantian Hak(1) Uang Transpor Rp 1.000.000,(2) Uang pergantian Cuti besar Thn 2013 14/25 x 2.042.040,=Rp 1.143.542,40

Nomor 64PK/Padt.SusPHI/20191) Uang Pesangon (UP)Perhitungan Uang PesangonMasa kerja: 14 tahun plus = 9 x Upah,Dikalikan 2 (Pasal: 169 ayat 2 UU RI Nomor 13/ Thn 2003Tentang Ketenagakerjaan)Jumlah: 9 x 2 x Rp 2.496.394 = Rp 44.935.092.2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk)Perhitungan Uang PenghargaanMasa kerja: 12 15 tahuh = 5 x Upah,Jumlah: 5 x Rp2.496.394,= Rp 12.481.970,3) Uang Pergantian Hak(1) Uang Transpor Rp 1.000.000,(2) Uang pergantian Cuti besar Thn 2013 14/25 x 2.042.040,= Rp 1.143.542,40

Nomor 64PK/Padt.SusPHI/2019(14)1)2)Uang Pesangon (UP)Perhitungan Uang PesangonMasa kerja: 3 tahun plus = 4 x Upah,Dikalikan 2 (Pasal: 169 ayat 2 UU RI Nomor 13 Thn 2003Tentang Ketenagakerjaan)Jumlah: 4x 2 x Rp 2.496.394 = Rp19.971.152,Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk)Perhitungan Uang PenghargaanMasa kerja: 3 6 tahun = 2 x Upah,Jumlah: 2 x Rp 2.496.394,=Rp 4.992.788,3)4)9)Uang Pergantian Hak(1) Uang Transpor Rp 1.000.000,(2) Uang pergantian Cuti besarY Thn 2013 14/25 x 2.042.040,= Rp 1.143.542,40Y

sebagai berikut:Nilai Pembelian Impor = Rp 59.838.148.398,00Jumlah Bahan Baku 7 Rp 8.591.700,00ImporHarga Rataratabahan = Rp 6.965,00baku imporSisa Bahan Baku Impor = 116.511di jual lokalbahwa menurut Terbanding perhitungan PPN Impor yang semula tidak dipungut yang harus dibayarkembali oleh Pemohon Banding untuk Masa Pajak November 2009 adalah sebesar Rp120.102.325,00dengan perhitungan sebagai berikut: Uraian Cfm Terbanding (Rp)Sisa Bahan Baku Impor yang dijual 116.511Harga ratarata per kg bahan

Impor (10% x DPP) 104.764.930,00 39.006.356,00dikurangi : Pajak Keluaran 45.306.530,00 PPN Impor yang harus dipungut 59.458.399,00 39.006.356,00kembaliSanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) UU KUP (24 bulanx 2%)PPN Yang Masih Harus Dibayar 59.458.399,00 39.006.356,00 bahwa dalam persidangan pada tanggal 18 November 2013, Pemohon Banding menyatakan bahwa mengakui besarnya kuantum sisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 116.511 kgsebagaimana perhitungan Terbanding, namun dengan perhitungan

harga ratarata per kg bahan bakutetap sebesar Rp3.346,99 sebagaimana perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk menyampaikanpenjelasan dan detil perhitungan lebih lanjut atas pernyataannya dalam persidangan tersebut;bahwa kemudian dalam persidangan pada tanggal 2 Desember 2013, Pemohon Banding menyampaikanpenjelasan tertulis tambahan dengan Surat Nomor: 023/MMC/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013,dimana dalam penjelasan tambahan tersebut

Pemohon Banding kembali menghitung besarnya kuantumsisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 110.992 kg sebagaimana perhitungan dalam SuratBandingnya;bahwa demikian juga dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harus dibayar kembalijuga sama dengan perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat kekonsistenan perhitungandari Pemohon Banding sehingga Majelis tidak dapat meyakini kebenaran argumentasi serta dasarperhitungan

Terbanding namun tetap berbeda cara perhitungan DPP nya danpengkreditan Pajak Masukannya;8. bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundangundangan perpajakan yang bersangkutan, Majelis berpendapat:a. bahwa Terbanding menentukan harga bahan baku impor berdasarkan harga ratarata bahan bakudengan perhitungan jumlah nilai pembelian impor dibagi jumlah bahan baku impor selamaperiode Juni sampai dengan Desember 2009 adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 23

Makassar tahun 2020 Rp. 3.191.572,Perhitungan : Pesangon > (2x9xRp. 3.191.572,)= Rp. 57.448.296, Penghargaan Masa Kerja: (8xRp. 3.191.572,)= Rp. 25.532.576,Rp. 82.980.872, Tunj. Pengobatan/Perumahan : (15% x Rp.82.980.872,) Rp.12.447.131, Pengganti Cuti : (12/25 x Rp.3.191.572,) =Rp. 1.531.995,Jumlah Rp. 96.959.998.,2) NANI SARRO= Masa kerja 25 tahun.=" UMK.

Makassar tahun 2020 Rp. 3.191.572,Perhitungan :Pesangon : (2x9xRp. 3.191.572,)= Rp. 57.448.296,Penghargaan Masa Kerja: (8xRp. 3.191.572,)= Rp. 25.532.576.,Rp. 82.980.872,Tunj.Pengobatan/Perumahan : 15% x Rp.82.980.872,) =Rp.12.447.131, Pengganti Cuti : (12/25 x Rp.3.191.572,):Rp. 1.531.995,Jumlah Rp. 96.959.95/7,5) TEGUH SANTOSO= Masa kerja 30 Tahun=" UMK.

Makassar tahun 2020 Rp. 3.191.572,Perhitungan :Pesangon (2x9xRp. 3.191.572,) =Rp. 57.448.296,Penghargaan Masa Kerja ( 8 x Rp. 3.191.572,) =Rp. 25.532.576,Rp. 82.980.872,Tunj.Pengobatan/Perumahan(15%xRp.82.980.872,)= Rp. 12.447.131, Pengganti Cuti : (12/25 x Rp. 3.191.572,) =Rp. 1.531.995.,Jumlah Rp. 96.959.957,7.

Makassar tahun 2020 Rp. 3.191.572,Perhitungan : Pesangon (2x9xRp. 3.191.572,) =Rp. 57.448.296, Penghargaan Masa Kerja ( 8 x Rp. 3.191.572,) =Rp. 25.532.576,Rp. 82.980.872, Tunj.Pengobatan/Perumahan(15%xRp. 82.980.872,)=Rp. 12.447.131, Pengganti Cuti =r: (12/25 x Rp. 3.191.572,) =Rp. 1.531.995,Jumlah Rp. 96.959.957,3.

Makassar tahun 2020 Rp. 3.191.572,Perhitungan :Pesangon > (9x Rp. 3.191.572,) = Rp. 28.724.148,Penghargaan Masa Kerja: (8x Rp. 3.191.572,) = Rp. 25.532.576.,Rp. 54.256.724,Tunj.

BBNKB)/Pajak KendaraanBermotor (PKB) Tahun 2010 sebesar Rp.202.431.035,00;bahwa Terbanding telah menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor sebesarRp539.648.121,00, termasuk di dalamnya denda administrasi sebesar Rp 113.775.035,00dengan persentase 26.7% dalam surat Penetapan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Alat Berat/Besar Nomor: 973/263/PendaII/2010tertanggal 10 Juli 2010, pengenaan denda administrasi ini tidak Pemohon Banding ketahuibagaimana perhitungannya;bahwa perhitungan

Dermaga Perkasa Pratama dengan pajak sebesarRp11.082.000,00 dan ada kelebihan pembayaran PKB Tahun 2009 sebesarRp77.574.000,00 serta adanya perhitungan denda oleh Terbanding yang tidak sesuaiketentuan;bahwa menurut Pemohon Banding pembayaran terakhir Pajak Kendaraan Bermotordilakukan Pemohon Banding sesuai Surat Ketetapan Pajak Daerah Tahun 2009 adalahtanggal 26 Agustus 2009, sehingga jatuh tempo pembayaran PKB Tahun 20102011adalah tanggal 26 Agustus 2010 dan pembayaran dilakukan oleh Pemohon Bandingtanggal

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Setiap Wajib Pajakmembayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendirioleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan, dalam ayat(3) diatur bahwa Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkanpenetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yangdipersamakan, dalam ayat (4) ditegaskan Dokumen lain yang dipersamakansebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan

;bahwa Majelis berpendapat sesuai dokumen yang disampaikan dalam persidangan,Terbanding telah menyampaikan perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun20102011 kepada Pemohon Banding dengan surat Nomor: 973/263/PendaII/2010tanggal 10 Juli 2010 tentang Penetapan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/PajakKendaraan Bermotor Kendaraan Alat Berat/Besar (Pertama), yang melampirkanperhitungan Pajak Kendaraan Bermotor sebanyak 135 unit termasuk dendanya dengantotal jumlah pajak yang harus dibayar Pemohon Banding

sebesarRp539.648.121,00;bahwa menurut Majelis perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor yang disampaikanTerbanding dengan surat tersebut merupakan Nota Perhitungan sebagaimana dimaksudPasal 96 ayat (4) Undangundang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana NotaPerhitungan termasuk pengertian dokumen lain yang dipersamakan dengan SuratKetetapan Pajak Daerah, dengan demikian dalil Pemohon Banding yang menyatakan tidakpernah menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah tidak benar;bahwa menurut Majelis

1 (satu) bundel Tanda Bukti Pembayaran Total Jumlah Rp 739.737.634,00 (Triwulan III Tahun 2017)

3

1 (satu) bundel SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) Total Jumlah Rp 739.737.634,00 (Triwulan III Tahun 2017)

4

1 (satu) bundel Nota Perhitungan Pajak Total Jumlah Rp 739.737.634,00 (Triwulan III Tahun 2017)

5

1 (satu) bundel SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dari BPPRD Jumlah Total Rp 423.000.269,00 (Triwulan IV Tahun 2017)

6

1 (satu) bundel SKPD (Surat Ketetapan Pajak) Jumlah Total Rp 423.000.269,00 (Triwulan IV Tahun 2017)

7

1 (satu) bundel Nota Perhitungan Pajak Jumlah Total Rp 423.000.269,00 (Triwulan IV Tahun 2017)

423.000.269,00 (Triwulan IV Tahun 2017)

9

1 (satu) bundel Tanda Registrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Jumlah Total Rp 353.532.742,00 (Triwulan I Tahun 2018)

10

1 (satu) bundel SKPD (Surat Ketetapan Pajak) Jumlah Total Rp 353.532.742,00 (Triwulan I Tahun 2018)

11

1 (satu) bundel Nota Perhitungan

Pajak Jumlah Total Rp 353.532.742,00 (Triwulan I Tahun 2018)

12

1 (satu) bundel Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Total Rp 353.532.742,00 (Triwulan I Tahun 2018)

13

1 (satu) bundel SKPD (Surat Ketetapan Pajak) Jumlah Total Rp 544.728.653,00 (Triwulan II Tahun 2018)

14

1 (satu) bundel Nota Perhitungan

Pembayaran Jumlah Total Rp 544.728.653,00 (Triwulan II Tahun 2018)

16

1 (satu) bundel Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Total Rp 569.902.044,00 (Triwulan III Tahun 2018)

17

1 (satu) bundel SKPD (Surat Ketetapan Pajak) Jumlah Total Rp 569.902.044,00 (Triwulan III Tahun 2018)

18

1 (satu) bundel Nota Perhitungan

Putusan Nomor 429/B/PK/Pjk/2018Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan bahwa perhitungan BeaKeluar yang telah Pemohon Banding bayar dan Pemohon Banding laporkandalam Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 000013 Tanggal 30 Januari2013 telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, sedangkan perhitungan Bea Keluar dalam SuratPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Nomor5/BC.6/2015 tanggal 21Januari 2015 adalah salah.

Kembali Perhitungan BeaKeluar Nomor SPKPBK5/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015, atas nama:PT Putra Alam Lestari, NPWP: 02.373.197.9701.000, Alamat: JalanImam Bonjol Nomor 525, Pontianak, Kalimantan Barat dan alamatKorespondensi di Jalan KH.

Menyatakan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar NomorSPKPBK6/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 sah dan berdasarhukum;4. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa materi pokoksengketa;5.

Putusan Nomor 429/B/PK/Pjk/2018membatalkan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBk)Nomor : SPKPBK5/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP : 02.373.197.9701.000, sehingga Bea Keluaryang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan :a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor : SPKPBK5/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 yangditerbitkan oleh Direktur Audit a.n.

anggaran Pembangunandengan menambahkan biaya konsultan perencana sebesar Rp46.153.866,09(empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enampuluh enam rupiah koma sembilan sen);> Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada Konsultan Perencanasehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RAB secara keseluruhandengan rekapitulasi RAB sebagai berikut: No. tem Pekerjaan Jumlah (Rp)1.

anggaran Pembangunandengan menambahkan biaya konsultan perencana sebesar Rp46.153.866,09(empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enampuluh enam rupiah koma sembilan sen);Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada Konsultan Perencanasehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RAB secara keseluruhandengan rekapitulasi RAB sebagai berikut: No. tem Pekerjaan Jumlah (Rp)1.

anggaran Pembangunandengan menambahkan biaya Konsultan Perencana sebesarRp46.153.866,09 (empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribudelapan ratus enam puluh enam rupiah koma sembilan sen);Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada konsultan perencanasehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RAB secara keseluruhandengan rekapitulasi RAB sebagai berikut: No. tem Pekerjaan Jumlah (Rp)1.

anggaran Pembangunandengan menambahkan biaya konsultan perencana sebesar Rp46.153.866,09(empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enampuluh enam rupiah koma sembilan sen);Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada konsultan perencanasehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RAB secara keseluruhandengan rekapitulasi RAB sebagai berikut: No.

terhadap semen warna senilai Rp9.018.562,00(sembilan juta delapan belas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah)tidak dilaksanakan oleh Komite Pembangunan; Pasir dan batuBerdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU KabupatenManggarai Timur volume riil penggunaan pasir dan batu secarakeseluruhan adalah 935,36 M3 dengan perhitungan :Pasir 540, 74 M3 dengan harga satuan RAB sebesar Rp125.000,00(seratus dua puluh lima ribu rupiah);Batu 394,62 M3 dengan harga satuan RAB sebesar Rp97.400,00(sembilan

tanggal 26 April 2012 berupa importasi 12 jenis barangsesuai lembar lanjutan PIB negara asal China, dengan nilai pabean diberitahukan CIF USD42,630.82 yang oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priokmenetapkan Nilai Pabean ditetapkan menjadi CIF USD 49,090.82;Menurut bahwa Nilai Pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor 166110 tanggal 26 April 2012Terbanding ditetapkan berdasarkan Metode Pengulangan (Fallback) yang diterapkan secara fleksibeldengan sumber data harga pasar dengan perhitungan

Aplikasi Transfer (T/T);b. berdasarkan hasil penelitian terhadap data yang dilampirkan disimpulkan data yangada tidak memadai untuk dilakukan pemeriksaan nilai transaksi, maka harga yangdiberitahukan dalam PIB No. 166110 tanggal 26 April 2012 tidak dapat diterimasebagai Nilai transaksi;c. selanjutnya Nilai Pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor 166110 tanggal 26April 2012 ditetapkan berdasarkan Metode Pengulangan (Fallback) yang diterapkan secara fleksibel dengan sumber data harga pasar dengan perhitungan

faktonmulfiplikator menjadi CIF USD 49,090.82bahwa Majelis meminta kepada Terbanding agar menyerahkan Lembar Penelitian danPenetapan Nilai Pabean (LPPNP), perhitungan multiplikator dan harga pasar,bahwa pada sidang tanggal 05 Februari 2013, Terbanding hadir dan menyerahkan LembarPenelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) dan Perhitungan Faktor MultiplikatorMetode VI (harga pasar) dan pada sidang tanggal 26 Februari 2013, Terbanding hadir danmenyerahkan Print Out Harga Internet;bahwa Kuasa Pemohon

Peraturan Terbanding Nomor: P08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalahPejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A TanjungPriok;bahwa penetapan nilai pabean yang dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal 16 ayat (2)UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah denganUndangundang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuan pelaksanaannya diatur denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentangNilai Pabean untuk perhitungan

Bea Masuk;bahwa Pasal 15 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang Kepabeananyang telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: Nilaipabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yangbersangkutan;bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan BealMasuk disebutkan bahwa:Pasal 7 (1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

Pemeriksa 30.072.891,28 kgPemakaian Bahan Baku cf Pemohon Banding pada saat pemeriksaan 30.006.215,95 kgPemakaian Bahan Baku cfm Perhitungan Produksi Pemohon Banding 31.006.788,61 kgPemakaian bahan Baku cfm.

Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) adalah prosentasepenambahan air dalam perhitungan analisa produksi yangdisampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) pada saat keberatan dengan mengikutipola perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding);Data Keterangan tanggal 29 Maret 2011 adalah dataprosentase penambahan air yang diberikan pada saatpenjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) di Kanwil DJP Jakarta Khusus;Halaman 17 dari 30 halaman

TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)kesatu sebanyak 63.512.278.00 Kg/ Lt; Total produksi cfm perhitungan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)Ratarata BOM sebanyak 62.985.156.00 Kg / Lt;* Total produksi cfm. perhitungan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)Aktual sebanyak 63.149.490.00 Kg/Lt;* Total produksi cfm. perhitungan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)Data Filling sebanyak 63.156.884.00 Kg/Lt;Halaman 23 dari 30 halaman.

Bahwa terkait dengan dengan pendapat Majelis Hakim dalam amarputusannya pada halaman 46 dan 47 yang menyatakan bahwa:.. perhitungan pengujian atas kebenaran penjualan denganmelakukan pendekatan produksi adalah sudah tepat, namundemikian hasil perhitungan dengan melakukan pendekatan produksitersebut baru merupakan indikasi bahwa ada sesuatu yang salahdalam menilai kewajaran peredaran usaha, sehingga hasilnyadigunakan sebagai pertimbangan untuk memperluas cakupanpemeriksaan sampai Terbanding mendapatkan

Lion Wings,NPWP 01.061.915.3.052.000, beralamat di Jalan Inspeksi Cakung DrainTimur No.1, Cakung Barat, Jakarta Timur, sehingga perhitungan PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2008 menjadi sebagaimana tersebutdi atas, adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 27 dari 30 halaman.