Ditemukan 61588 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Informasi publik Kebijakan publik Keterbukaan publik Akuntan publik Keterbukaan informasi publik
Pengadilan PN PAMEKASAN TUN KIP
Register : 21-10-2015 — Putus : 31-12-2015 — Upload : 12-05-2016
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 12 / Pdt. Sus – KIP /2015 / PN. Pmk
Tanggal 31 Desember 2015 — RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo, Jl.Raya Panglegur No. 4 Pamekasan-Madura lawan H.I’Am Holil, Jl. Kowel Jaya, RT.002/004 Kel.Kowel, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan
191 — 37
  • Memerintahkan kepada Penggugat/ Termohon Informasi Publik sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya memberikan Infromasi Publik kepada Pemohon Informasi sebagaimana di tentukan oleh undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi serta Putusan Komisi Informasi Jawa Timur perkara No. 30/X/KI-Prov.Jatim-PS-A/2015 tertanggal 7 Oktober 2015;--------------------------------------3.
    PmkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata gugatan keberatan atas Putusan komisi Informasi Publik telahmenjatuhkan putusan dalam perkara antara : Nama : RSUD dr. H. SlametMartodirdjo, Alamat : JI.Raya Panglegur No. 4PamekasanMadura ; Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Dr. H. AGUS Kasiyanto, SH.MH. danMOH.
    KUSLAN HANAFIA,SH.dari kantor hukum LAW FIRM & LEGALCONSULTANT KHAK Yang beralamat di JI.P.Trunojoyo ( Belakang ) /Ex Komplek Stasiun PUKA No. 7 Pamekasan 69312 Telp (081.330.179.414 &081.9393.09909) Emaillawfirmkhak @yahoo.com, yang bertindak secarabersamasama atau sendirisendiri, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus(FC; Surat Kuasa terlampir) tertanggal 19 Oktober 2015, Untuk selanjutnyadisebut Sebagai PENGGUGAT / dahulu disebut Sebagai TERMOHONInformasi Publik ; Nama : H.? Am Holil. Alamat i JI.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 09-08-2023 — Putus : 11-12-2023 — Upload : 11-12-2023
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 7/G/2023/PTUN.PGP
Tanggal 11 Desember 2023 — Penggugat:
2.ANYA FITRIYANTI
4.ROB'BI ROMA ULI
Tergugat:
Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
82 — 51

  • MENGADILI:
    Eksepsi:
    - Menyatakan eksepsi tidak diterima;
    Pokok Perkara:

    1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 014/SK-KETUA/KI-BABEL/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
    3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan
    Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 014/SK-KETUA/KI-BABEL/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  • Mewajibkan Tergugat untuk menyelesaikan permohonan Sengketa Informasi Publik Para Penggugat melalui proses Ajudikasi nonlitigasi;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu
Pengadilan PN KENDARI Perdata
Register : 27-02-2023 — Putus : 28-03-2023 — Upload : 29-03-2023
Putusan PN KENDARI Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kdi
Tanggal 28 Maret 2023 — ,MH
Termohon:
1.Kantor Pertanahan Kota Kendari
2.Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) SIH WIRYADI dan Rekan
3.Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV
51 — 25
  • ,MH
    Termohon:
    1.Kantor Pertanahan Kota Kendari
    2.Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) SIH WIRYADI dan Rekan
    3.Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-04-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 19-04-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 85/Pdt.G/2015/PN.Mdn
Tanggal 29 Oktober 2015 — Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) LAWAN - Marah Halim Harahap - Hj. Dharmawati Harahap - Hj. Magreta Harahap - Erna Rya Rita - Hj. Dirigito Milatani Harahap - Hj. Budiaty Fauziah Harahap - dr. Ida Syailandrawati Harahap - Isfandiary Harahap
127 — 113
  • Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)LAWAN- Marah Halim Harahap- Hj. Dharmawati Harahap- Hj. Magreta Harahap- Erna Rya Rita- Hj. Dirigito Milatani Harahap- Hj. Budiaty Fauziah Harahap- dr. Ida Syailandrawati Harahap- Isfandiary Harahap
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 23-02-2024 — Putus : 02-04-2024 — Upload : 02-04-2024
Putusan PN MALANG Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Mlg
Tanggal 2 April 2024 — Pemohon:
YOHANES HALIM
Termohon:
PT. RADIO TOTAL PRIMA SUKSES
14 — 9
  • RADIO TOTAL PRIMA SUKSES yang bertujuan untuk mendapatkan data-data, keterangan maupun dokumen Laporan Keuangan Termohon tahun 2017 hingga tahun 2023;
  • Mengangkat dan menunjuk Ahli (Akuntan Publik) untuk melakukan pemeriksaan (Audit Investigasi) terhadap Termohon dan membuat laporannya yaitu : Sdr.
    Sendy Cahyadi dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Sendy Cahyadi & Erry Febrianto Saputra (SCEF), berkedudukan di Perumahan Austinville C-17, Dieng Atas, Lokanden Lor, Kalisongo, Dau, Kabupaten Malang;
  • Menyatakan Ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini berhak untuk memeriksa semua dokumen dan kekayaan Termohon;
  • Menyatakan Ahli (Akuntan Publik) yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini wajib menyampaikan atau menyerahkan hasil pemeriksaan terhadap Termohon
    yang dibuat rangkap 3 (tiga) kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang paling lambat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan dan penunjukan Ahli (Akuntan Publik) tersebut;
  • Menyatakan Pemohon dan Termohon berhak menerima salinan resmi laporan hasil pemeriksaan Ahli (Akuntan Publik) yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 30-06-2016 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 28-08-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 431/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Juni 2017 — PT DIRGANTARA YUDHA ARTHA lawan PT MEDIBEST INDONESIA dan 1.KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH LKPP 2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN KEMEN KESEHATAN RI
164 — 115
  • PT DIRGANTARA YUDHA ARTHAlawanPT MEDIBEST INDONESIAdan1.KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH LKPP2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN KEMEN KESEHATAN RI
    PEJABAT PEMBUAT KOMITMENDIREKTORAT TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALANKESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,Hal. 1 Putusan No. 43 1/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.yang beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5, Kav. 49, JakartaSelatan, untuk selanjutnya disebut ..................
    secara material maupun secara immaterial sebesar Rp.12.410.498.325,7, (Dua Belas Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Empat RatusSembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Koma Tujuh SenRupiah) dengan perincian sebagai berikut:12.1 KERUGIAN MATERIL :> Kerugian karena denda keterlambatan sebagai akibat dari Penggugatyang tidak dapat menyerahkan barang Disposafe Safety Box 2,5 litertepat pada waktunya kepada PT. ltama Ranoraya berdasarkanPerjanjian Jual Beli/Kontrak antara Direktorat Bina Obat Publik
    Bahwagugatan Penggugattersebut menyebabkan nama baik Turut Tergugat tercemar di hadapan publik karena Turut Tergugat sebagai lembagapemerintah yang memberikan pelayanan kepada Publik dianggap melakukanPerobuatan Melawan Hukum.4.
    Bina Obat Publik danPerbekalan Kesehatan No. KN.01.01/5/118PK/2016, tanggal 12 April 2016Perihal : Jaminan Pelaksanaan, bukti P19, copy dari copy ;Bukti Setor Penerimaan Negara Bukan Pajak423999 sebesar Rp.506.178.000, (lima ratus enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah),dari Bank BNI, bukti P20, copy dari copy ;Surat dari Kuasa Hukum PT.
    Bina Obat Publik danPerbekalan Kesehatan No. KN.01.01/5/552PK/2015, tanggal 31 Desember2015 Perihal : Pemutusan Kontrak untuk Perjanjian Jual Beli/ KontrakPengadaan Safety Box Tahun 2015 Nomor KN.01.01/5/717PK/2015, tanggal26 Oktober 2015, bukti P15 ;Menimbang, bahwa oleh karena PT. ltama Ranoraya telah membatalkanpesanannya, maka Penggugat pun mengirimkan surat pembatalan pesanankepada Tergugat sebagaimana bukti P16 yang berupa Surat PT.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 19-03-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 315/Pdt.G/2020/PN Sby
Tanggal 12 Januari 2021 — BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
4.Kantor Jasa Penilai Publik Mutaqqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan
Turut Tergugat:
KPKNL Pamekasan
33 — 10
  • BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
    4.Kantor Jasa Penilai Publik Mutaqqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan
    Turut Tergugat:
    KPKNL Pamekasan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 19-03-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 60/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 30 Juli 2020 — Penggugat:
DRS. GODLIEF RICHARD POYK
Tergugat:
1.Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
2.Dewan Pengawas LPP RRI
284 — 357

  • MENGADILI

    EKSEPSI

    Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima;

    POKOK SENGKETA

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
    2. Menyatakan batal Surat Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Nomor: 001 Tahun 2019, tentang pemberhentian saudara drs.
    Godlief Richard Poyk dari jabatan Direktur Layanan Dan Pengembangan Usaha LPP RRI periode 2016-2021, tertanggal 31 Oktober 2019 dan Surat Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Nomor: 010 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI, Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 2019 2021, tertanggal 4 Desember 2019; dengan Pejabat an, Drs. H.
    Anhar Achmad, MM, MH, MBA;
  • Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Nomor: 001 Tahun 2019, tentang pemberhentian saudara drs.
    Anhar Achmad, MM, MH, MBA;
  • Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan jabatan Penggugat ke jabatan sebelumnya yaitu Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), untuk masa jabatan dari tahun 2016 sampai tahun 2021;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 326.000,00,- (tiga ratus dua puluh enam ribu Rupiah).
    • Bahwa SuratKeputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio RepublikIndonesia (LPP RRI), adalah konkret yakni tentang pemberhentian darijabatan sebagai Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LembagaPenyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), atas nama DRS.GODLIEF RICHARD POYK (ic. Penggugat);BersifatIndividual: yakni Surat Keputusan Tata Usaha Negara (objekgugatan) tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik nama ataupunalamat, dimana yang dituju adalah DRS.
    GODLIEF RICHARD POYK (ic.Penggugat);Bersifatfinal: artinya Surat Keputusan Dewan Pengawas LembagaPenyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), PerihalPemberhentian saudara DRS.
    Sebagai akibat dari perbuatan Tergugat melalui dikeluarkannya SuratKeputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio RepublikIndonesia (LPP RRI) a quo, berakibat hukum hilangnya hakhakPenggugat yang melekat sebagai Direktur Layanan dan PengembanganUsaha Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)yang seharus baru berakhir pada tahun 2021, yakni pada tanggal 22 Juli2021;Adanya pihak lain yang diuntungkan oleh Surat Keputusan DewanPengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik
    Publik Radio Republik Indonesia (LPPRRI), Nomor: 003 Tahun 2019, tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (PLH)Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI tertanggal 3 November2019, dengan Pelaksana Tugas an.
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan DewanPengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI),Nomor: 001 Tahun 2019, tentang pemberhentian saudara drs.
Pengadilan PN SLEMAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-01-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PN SLEMAN Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Smn
Tanggal 25 Juni 2020 — KRISTINI
Tergugat:
1.KANTOR JASA PENILAIAN PUBLIK RENGGANIS, HAMID dan REKAN
2.FERRY SANTOSO
3.DJONI SALIM
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
158 — 41
  • KRISTINI
    Tergugat:
    1.KANTOR JASA PENILAIAN PUBLIK RENGGANIS, HAMID dan REKAN
    2.FERRY SANTOSO
    3.DJONI SALIM
    Turut Tergugat:
    KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
    Kantor Jasa Penilaian Publik Rengganis, Hamid dan Rekan,berkedudukan di Griya Manunggal Mukti Blok B1B, RT 24 RW 16, Condongcatur,Depok, Sleman, yang diwakili oleh Dira Priadi Poerwoko, dalam hal ini memberikuasa kepada Juni Prasetyo Nugroho, SH.
    Karena obyek eksekusi berada di wilayah hukumPengadilan Negeri Sleman, maka lelang eksekusi tersebut didelegasikan kePengadilan Negeri Sleman ;Bahwa. selanjutnya, atas Permohonan Eksekusi Lelang dari TERGUGAT Ill,Pengadilan Negeri Sleman menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KantorAppraisal) untuk melaksanakan penilaian atas obyek yang akan dilelang.Berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik tersebut, maka KetuaPengadilan Negeri Sleman menetapkan harga penawaran lelang.
    Dikarenakansetelan beberapa kali penawaran belum ada peminat atas obyek tersebut, makaPengadilan Negeri Sleman kembali menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KantorAppraisal) untuk melakukan penilaian kembali atas obyek tersebut. Setelahadanya hasil penilaian dari Kantor Jas Penilai Publik tersebut, maka KetuaPengadilan Negeri Sleman kembali menetapkan harga penawaran.
    PermohonanCopy/Salinan Hasil Appraisal Pertama dan Kedua tartanggal 27 November 2019,diberi tanda bukti PP19;Fotokopi Surat Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 56/PMK.01/2017 TentangPerubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.01/2014Tentang Penilai Publik, diberi tanda bukti PP20;Fotokopi Surat Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.01/2014 TentangPenilai Publik, diberi tanda bukti PP21;Fotokopi Surat Nomor MP.01.01.02/970/34.04/III/2019 Perihal PermohonanPemblokiran SHM No.921
    Bahwa dikarenakan setelah beberapa kali penawaranbelum ada peminat atas obyek tersebut, maka Pengadilan Negeri Sleman kembalimenunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (Kantor Appraisal) untuk melakukan penilaiankembali atas obyek tersebut. Dan setelan adanya hasil penilaian dari Kantor JasPenilai Publik tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri Sleman kemballimenetapkan harga penawaran.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 29-02-2024 — Putus : 15-03-2024 — Upload : 15-03-2024
Putusan PT JAKARTA Nomor 247/PDT/2024/PT DKI
Tanggal 15 Maret 2024 —
Terbanding/Tergugat I : Edi Yosfi
Terbanding/Tergugat II : Dewi Sisca Puspita
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
122 — 66

  • Terbanding/Tergugat I : Edi Yosfi
    Terbanding/Tergugat II : Dewi Sisca Puspita
    Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN KIP
Register : 30-07-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 52/G/KI/2019/PTUN-SMG
Tanggal 30 Oktober 2019 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS Melawan PIMPINAN PUSAT GERAKAN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
363 — 209
  • Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengan Nomor : 015/PTS-A/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 dan/ atau memerintahkan Badan Publik Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) : ------------------------a. Memberikan sebagian informasi yang diminta Termohon Keberatan (Pemohon Informasi Publik) berupa copy/ salinan Perjanjian Kontrak Pembangunan Trade Center Kudus antara PA/ PPK dengan PT.
    Menolak memberikan sebagian informasi yang diminta Termohon Keberatan (Pemohon Informasi Publik) berupa copy/ salinan Gambar Pembangunan Trade Centre Kabupaten Kudus dan copy/ salinan RAB Pembangunan Trade Center Kudus sumber dana APBD Kabupaten Kudus 2017; ---------------------------------------------------------------------------------3.
    PUTUSANNOMOR: 52/G/KI/2019/PTUNSMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Informasi Publik dengan acara sederhana, yangdilangsungkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Jalan Abdul RahmanSaleh No. 89 Semarang, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam Sengketa antara :SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, berkedudukan di JalanSimpang Tujuh No. 1 Kudus;Dalam hal ini berdasarkan
    Tata Usaha Negara SemarangNomor : 52/G/KI/2019/PTUN.SMG, Tanggal 10 Juli 2019 kepada KetuaKomisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Perihal Permintaan Salinan ResmiPutusan KIP Propinsi Jawa Tengah dan Berkas Nomor: 015/PTSA/VII/2019;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang> 52/PEN.MH/KI/2019/PTUNSMG, Tanggal 10 September 2019Putusan Nomor 52/G/K//2019/PTUNSMG, Him. 2 dari 52 Halamantentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Informasi Publik
Pengadilan PN SUMBER Perdata
Register : 29-03-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 15-11-2019
Putusan PN SUMBER Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Sbr
Tanggal 30 Oktober 2019 — Manifestasi Mulia Abadi
2.Kantor Akuntan Publik SHOHIBUL KASLANI KOMARIANTO dan SANTOSA
3.Kepolisian Resor Cirebon cq. Kasat Reskrim cq Unit II Tipidkor Polres Cirebon
86 — 17
  • Manifestasi Mulia Abadi
    2.Kantor Akuntan Publik SHOHIBUL KASLANI KOMARIANTO dan SANTOSA
    3.Kepolisian Resor Cirebon cq. Kasat Reskrim cq Unit II Tipidkor Polres Cirebon
    Manifestasi Mulia Abadi, tempat kedudukan Blok Blangbong, Rt004/rw 001, Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, KabupatenCirebon, sebagai Tergugat Kantor Akuntan Publik , S.H.ohibul Kaslani Komarianto Dan Santosa,tempat kedudukan Gedung Multipiranti Graha Lt. 1. Jalan RadenInten 2 No. 2 Duren Sawit, Jakarta Timur 13430, sebagai Tergugat IIKepolisian Resor Cirebon cq. Kasat Reskrim cq Unit li TipidkorPolres Cirebon, tempat kedudukan JI. R.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus
Register : 27-04-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 31-08-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 120/Pdt.KIP/2018/PN Pbr
Tanggal 5 Juli 2018 — PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk Kantor Cabang Pekanbaru VS DPD LSM Penjara Indonesia Provinsi Riau
217 — 93
  • Menyatakan bahwa informasi publik yang disengketakan tersebut merupakan informasi yang dikecualikan sesuai pasal 17 huruf J Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
Pengadilan PN BARRU Perdata
Register : 21-12-2021 — Putus : 22-07-2022 — Upload : 25-07-2022
Putusan PN BARRU Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Bar
Tanggal 22 Juli 2022 — Penggugat:
1.ILHAM
2.H.MUH ANWIR
Tergugat:
1.KJPP Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI DAN REKAN
2.DINAS PERKIMTAN
3.Kepala Kanwil ATR BPN
4.Balai Perkeretaapian Sulawesi Selatan
95 — 60
  • Penggugat:
    1.ILHAM
    2.H.MUH ANWIR
    Tergugat:
    1.KJPP Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI DAN REKAN
    2.DINAS PERKIMTAN
    3.Kepala Kanwil ATR BPN
    4.Balai Perkeretaapian Sulawesi Selatan
Pengadilan PN LUMAJANG Perdata
Register : 13-04-2022 — Putus : 03-08-2022 — Upload : 08-08-2022
Putusan PN LUMAJANG Nomor 18/Pdt.plw/2022/PN Lmj
Tanggal 3 Agustus 2022 — BANK CIMB NIAGA, Tbk
3.PETRUS EDI SUSANTO
4.Sitaresmi Puspadewi Subianto S.H
5.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL MALANG
6.KANTOR BADAN PERTANAHAN LUMAJANG
7.Kantor Jasa Penilai Publik Aksa Nelson dan Rekan
8.Kantor Jasa Penilai Publik Pung S Zulkarnaen dan Rekan
141 — 17
  • BANK CIMB NIAGA, Tbk
    3.PETRUS EDI SUSANTO
    4.Sitaresmi Puspadewi Subianto S.H
    5.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL MALANG
    6.KANTOR BADAN PERTANAHAN LUMAJANG
    7.Kantor Jasa Penilai Publik Aksa Nelson dan Rekan
    8.Kantor Jasa Penilai Publik Pung S Zulkarnaen dan Rekan
Pengadilan PN KISARAN Perdata
Register : 17-11-2023 — Putus : 25-01-2024 — Upload : 30-01-2024
Putusan PN KISARAN Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Kis
Tanggal 25 Januari 2024 — PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
2.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ASAHAN
3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) DEDI, ARIFIN, NAZIR & REKAN
42 — 0
  • PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
    2.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ASAHAN
    3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) DEDI, ARIFIN, NAZIR & REKAN
Pengadilan PN PAMEKASAN Perdata
Register : 21-10-2015 — Putus : 31-12-2015 — Upload : 28-11-2022
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 12/Pdt.Sus/2015/PN Pmk
Tanggal 31 Desember 2015 — Penggugat:
RSUD Dr.H.Slamet Martodirdjo .
Tergugat:
H. I 'AM HOLIL.
207 — 57
  • Memerintahkan kepada penggugat/termohon informasi publik sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya memberikan informasi publik kepada pemohon informasi ssebagaimana ditentukan oleh undang-undang serta putusan komisi informasi jawa timur perkara No. 30/X/KI-Prov.Jatim-PS-A/2015 tertanggal 7 Oktober 2015;

    3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000.- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata
Register : 25-03-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 06-12-2019
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Blb
Tanggal 21 Nopember 2019 —
2.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ASMAWI dan REKAN
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KOTA BANDUNG
70 — 32

  • 2.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ASMAWI dan REKAN
    3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KOTA BANDUNG
Pengadilan PN KLATEN Perdata Tanah
Register : 15-11-2021 — Putus : 10-12-2021 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN KLATEN Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Kln
Tanggal 10 Desember 2021 — Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten
2.Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI & REKAN
51 — 12
  • Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten
    2.Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI & REKAN
Pengadilan PN SUMENEP TUN KIP
Register : 22-06-2012 — Putus : 07-08-2012 — Upload : 25-01-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 14/Pdt.Plw/2012/PN.Smp
Tanggal 7 Agustus 2012 — RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DR.MOH ANWAR KABUPATEN SUMENEP (Pelawan)
MOH. SIDIQ (terlawan)
232 — 47
  • Mengabulkan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 16 Januari 2012 yang diajukan Pemohon (sekarang Terlawan) untuk sebagian;2. Menyatakan dokumen-dokumen Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Moh.Anwar Kab. Sumenep berupa:a. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA.2009 beserta perubahannya;b. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA.2011 (PAK);c. Seluruh Salinan Dokumen Kontrak kegiatan dan pekerjaan di RSUD Dr.H.Moh.Anwar Kab. Sumenep;d.
    TA.2011 termasuk bukti pembayaran atau kuitansi;adalah informasi publik yang wajib tersedia setiap saat;3. Memerintahkan Termohon (sekarang Pelawan) untuk menyediakan informasi publik tersebut setiap saat;4. Menolak permohonan yang lain dan selebihnya;5. Menghukum Termohon (sekarang Pelawan) Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Moh.Anwar Kab.
    yang beradadan dikuasai oleh badan publik negara maupun selain badan publik negara, sebagaimanamaksud dan tujuan diterbitkannya UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik;Menimbang, bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan denganpenyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraanbadan publik lainnya yang sesuai dengan undangundang ini serta informasi lain
    yangberkaitan dengan kepentingan publik (Vide Pasal 1 butir 2 UU No.14 Tahun 2008 jis.
    Publik).
    Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara(khususnya Pemerintah Daerah berikut unsurunsur di bawahnya atau dalam perkara ini adalahPemerintah Kabupaten Sumenep cq.
    Tentunya maksud dan tujuan dari hak untuk memperoleh informasi sebagaimanadimaksud oleh UU No.14 Tahun 2008 adalah bukan untuk memberikan kemudahanpenggunaan informasi publik tersebut bagi perbuatan melawan hukum, maka dari alasanatau maksud dan tujuan yang bersifat khusus itulah, maka badan publik yang memberikaninformasi publik tersebut dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dalam memberikaninformasi publik yang dimiliki dan dikuasainya.