Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengankewenangannya;Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, makaPengadilan berpendapat perbaikan nama, tempat dan tanggal lahir anakPemohon, tergolong sebagai peristiwa pembetulan akta Pencatatan Sipilsebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

autentik yang menjadi persyaratan penerbitan aktapencatatan sipil;b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.(3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud padaayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepadapemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan aktapencatatan sipil;b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 24Tahun

Pemohon; Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan KABUPATEN PAMEKASAN pada hari 01 Agustus 2003; Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU denganmas kawin berupa Uang Rp. 50.000, (Jima puluh ribu rupiah) dibayarHalaman 3 dari 7 halamantunai dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSINIKAH 1 dan SAKSINIKAH 2 dan juga dihadiri undangan lainnya;Bahwa status Pemohon dan Pemohon ll adalah jejaka dalam usia 24tahun

saksisaudara kandung dari Pemohon Il;Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan KABUPATEN PAMEKASAN pada hari 01 Agustus 2003;Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU denganmas kawin berupa Uang Rp. 50.000, (Jima puluh ribu rupiah) dibayartunai dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSINIKAH 1 dan SAKSINIKAH 2 dan juga dihadiri undangan lainnya ;Bahwa status Pemohon dan Pemohon Il adalah jejaka dalam usia 24tahun

SAKSI 1, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggaldi semula di Kabupaten Semarang;, di depan persidangan memberikanketerangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dekat;Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah sejak lebih 24tahun yang lalu;Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalamkeadaan harmonis namun sejak tahun 2000 rumah tangga tidakharmonis karena rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan

SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirwasta, bertempattinggal di Kabupaten Semarang;, di depan persidangan memberikanketerangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga dekat;Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah sudah lebih 24tahun;Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah bertempat tinggaldi rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun dan terakhirdirumah milik pribadi Pemohon selama kurang lebih

Peristiwa Penting dalamUndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang moeliputikelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan statuskewarganegaraan;Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24tahun

Penetapan Permohonan Nomor15/Pdt.P/2020/PN DglMenimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan, menyebutkan Pencatatan perubahan nama wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang rnenerbitkan aktaPencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanpenetapan pengadilan negeri oleh Penduduk

tertera adalah 3November dirubah menjadi 5 November ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya faktafakta hukumtersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalildalil pokokdalam permohonannya;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakahpetitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitumpermohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan danberdasarkan hukum;Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 24Tahun

sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada registerakta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa karena tidak diatur secara tersendiri, makaketentuan tentang perubahan nama tersebut, harus diartikan termasukjuga, dalam hal terjadi kekeliruan data identitas penduduk yangbersangkutan, meliputi juga tanggal kelahiran;Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk KabupatenWonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 24Tahun

Bahwa permohonan ini sesuai UndangUndang Republik Indonesia No. 24tahun 2013 Jo. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yangmengatur hal pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkanPenetapan Pengadilan Negeri setempat.Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, saya sebagai pemohon, mohon kepadaKetua Pengadilan Negeri JAKARTA UTARA cq. Hakim yang memeriksaPermohonan ini agar menetapkan, sebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon2.

UndangUndang Nomor 24tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan Pencatatanperubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatHal 4 dari 6 hal Penetapan nomor 523/Pdt.P/2020/PN.Jkt.UtrPemohon, tempat tinggal Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan NegeriJakarta Utara, oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenangmemeriksa permohonan Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi MuhamadMuttagim dan Hadian Saputra dikaitkan dengan

Pemohon tersebut hanya untukmenambahkan nama belakang anak Para Pemohon tersebut pada Kutipan AktaKelahiran (vide bukti surat P2), oleh karena itu perubahan nama tersebut tidakmerubah identitas secara keseluruhan anak tersebut, maka permohonan ParaPemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebutdikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undangundang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undangundang No. 24tahun

dari 7 penetapan nomor 73/Pdt.P/2017/PN Gin.diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri, dan dibuatkan catatan pinggir padaregister akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan,maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon,yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;Mengingat Undangundang No. 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang No. 24tahun

alamat anak pemohontersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkattidak lagi berhak mengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum adapenetapan dari Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

menjadikesulitan untuk mengurus keperluan administrasinya di kemudian harisehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon kemudian mengajukanpermohonan kepada Pengadilan Negeri Stabat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

Ildilaksanakan di KABUPATEN PAMEKASAN, pada hari tanggal 16Agustus 2003; Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU denganmas kawin berupa uang sebesar Rp. 70.000, (Tujuh puluh ribu rupiah)Halaman3dari7halamanPenetapan No 0284/Pdt.P/2018/PA.Pmkdibayar tunai, dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSINIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiri undangan lainnya;Bahwa status Pemohon dan Pemohon II adalah jejaka dalam usia 24tahun

dan Pemohon Il adalah jejaka dalam usia 24tahun dan perawan dalam usia 17 tahun, dan antara keduanya tidak adahubungan mahram, dan selama menikah tidak pernah bercerai dan tetapberagama Islam ;Bahwa Pemohon dan Pemohon II kumpul baik sebagaimana layaknyasuami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama :ANAK PARA PEMOHON, umur 13 tahun ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut paraPemohon membenarkannya ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaapa yang tertuang

Bahwa permohonan ini sesuai UndangUndang Republik Indonesia No. 24Tahun 2013 jo. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanyang mengatur hal pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri setempat.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, saya sebagai pemohon, mohonkepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat / Hakim yang memeriksaPermohonan ini agar menetapkan sebagaimana berikut:1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;2.

permohonannya, Pemohon telahmengajukan buktibukti berupa surat yang kemudian diberi tanda P1 s/d P5dan 1 (Satu) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawahSumpah ;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjutmengenai permohonan Pemohon apakah berdasar dan beralasan hukum untukdikabulkan atau tidak, terlebin dahulu) akan dipertimbangkan apakahPermohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri JakartaPusat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 24Tahun

Pemohon' = mengajukanpermohonan ini adalah benar GHAZIYA HAFIZA ARIF lahir di Gresiktanggal 3 Februari 2014 tertulis di akta kelahiran Nomor 3525LT140420140042 adalah anak keSATU dan yang benar adalah anak keDUA dari pasangan suami istri Zainal Arif dan Afwah;Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan ParaPemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, dapatdipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17,Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo UndangUndang Nomor 24tahun

yang berlaku, oleh karena itupermohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohondikabulkan dan permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon dalamrangka kepentingan Para Pemohon, maka patut apabila biaya yangtimbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 195/Pdt/P/2019/PN GSKMengingat, pasal 250 , pasal 272 KUH Perdata tentang asal usulanak, pasal 52 UU RI No. 23 Tahun 2006 jo UndangUndang Nomor 24tahun

pencatatan perkawinannya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatanpencatatan Perkawinan, dalam Pasal 2 Undangundang No 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24 Tahun 2013 tentang Adminsitrasi Kependudukanmenyebutkan bahwa Setiap penduduk mempunyai hak untukmemperoleh dokumen kependudukan dan pelayanan yangsama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipildansebagaimana tujuan dari undangundang No 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24Tahun

IWAN ADI PUTRA DJAWA, anak Lakilaki, lahir di Wulla,pada tanggal 03 Juni 2004;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil PermohonanPara Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiridan karena tujuan dari Permohonan ini sendiri tidak bertentangandengan tujuan kepastian hukum dan keadilan maka PermohonanPara Pemohonini haruslah dikabulkan;Mengingat, Ketentuan Undangundang No 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24Tahun 2013 tentang Adminsitrasi Kependudukan,

menjadi kesulitanuntuk mengurus keperluan administrasinya di kemudian hari sehinggaberdasarkan hal tersebut Pemohon kemudian mengajukan permohonankepada Pengadilan Negeri Stabat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

samadan tidak ada lagi orang lain yang mengaku bernama sebagaimana yangdikehendaki Pemohon dalam permohonannya tersebut ;Menimbang, bahwa perubahan nama dari nama Tionghoa ini dimaksudkanPemohon untuk lebih membaur dengan masyarakat, maka nama Nikmatur Rohmahyang dimohonkan tersebut sangat tepat dan sesuai ;Menimbang, bahwa Pengadilan dengan mendasarkan pada ketentuan pasal52 ayat (1) Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

UndangundangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan ;Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, permohonan Pemohondapat dikabulkan seluruhnya dan oleh karena sifat permohonan ini sepihak /volunteer, maka biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan ini wajibditanggung sepenuhnya oleh Pemohon ;Mengingat Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

tanggal31 Oktober 2002 atas nama Pemohon Muhamad Ramadon yang dikeluarkan olehDinas Kepen dudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dari yang tertulis nama MuhamadRamadon Lahir di Bekasi tanggal 31 Oktober 2002 digantimenjadi namaM.Ramadhan Firdaus lahir di Bekasi tanggal 31 Oktober 2002;Menimbang, bahwa oleh karena penggantiaan nama Pemohon dikabulkanmaka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) , (3) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 102 huruf b Undang Undang Nomor 24tahun

merubah / menyempurnakan redaksiamarnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor : 273/Pdt.P/2021/PN.BksMenimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makaPemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;Memperhatikan pasal 53 ayat (1),(2) (3) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 102 huruf b UndangUndang Nomor 24tahun

Pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalilPermohonan Pemohon dan Petitum Permohonan pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di DesaPangkatrejo, Rt/Rw 002/006 Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan sesuaidengan bukti P1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosyid Romli danbukti P2 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rosyid Romliyang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamonganmaka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 Ayat (1) UndangUndang Nomor 24Tahun

Catatan Sipil yang bersangkutanmaka Hakim mengabulkan dengan perbaikan redaksional oleh karenadengan sendiri setelan adanya pelaporan perubahan sudah menjadikewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenLamonganun ntuk mencatat perubahan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biayapenetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;Memperhatikan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 24Tahun

Sehingga dalam pencatatan Akta Kelahiran(Bukti P4) termuat kesalahan penulisan tempat kelahiran, namun baru diketahuiterdapat perbedaan data tersebut oleh Pemohon pada saat pengurusan KartuKeluarga;Menimbang, bahwa dalam pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Pencatatan PeristiwaPenting lainnya dilakukan oleh Pejabat

Undangundang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan dan peraturanperaturan lain yangbersangkutan;MENETAPKAN :1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;2. Menetapkan sah perubahan tempat lahir Pemohon yang bernama Yusnitayang semula tempat lahir di Temeran berdasarkan Kutipan Akta Kelahirannomor 1403LT250920190053 tertanggal 20 Agustus 1996 menjadi tempatlahir di Tameran;3.

terhadap permohonan tersebut Pengadilan NegeriBalikpapan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukanoleh Pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanapakah Pemohon dapat membuktikan dalildalil permohonannya itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanHalaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 300/Padt.P/2020/PN Bppsebagaimana dirubah menjadi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24tahun

merupakan gelarkebangsawanan sehingga beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku maupun adat istiadat dankepatutan, sehingga petitum nomor 2 Permohonan Pemohon patut untukdikabulkan ;Menimbang, bahwa guna kepentingan tertibnya administrasikependudukan, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) UndangUndangRepublik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,sebagaimana telah diubah oleh UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

WASID lahir di Sampang tanggal 06 Juni 1979;Menimbang, bahwa perbaikan nama dan tempat tanggal lahirsebagaimana tersebut diatas adalah sesuai dengan pasal 11 dan pasal 12BW /Kitab Undangundang Hukum Perdata dan pasal 52 ayat (1) Jo pasal59 Undangundang RI No.23 tahun 2006 yang telah dirubah UU RI No.24tahun 2013, Tentang Administrasi Kependudukan ;Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohontersebut beralasan untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan inidibebankan

WASID lahir di Sampang tanggal 06 Juni 1979;Menimbang, bahwa perbaikan nama dan tempat tanggal lahirsebagaimana tersebut diatas adalah sesuai dengan pasal 11 dan pasal 12BW /Kitab Undangundang Hukum Perdata dan pasal 52 ayat (1) Jo pasal9 Undangundang RI No.23 tahun 2006 yang telah dirubah UU RI No.24tahun 2013, Tentang Administrasi Kependudukan ;Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohontersebut beralasan untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan inidibebankan