Arief dalam bukunya Teoriteori Kebijakan Pidanamenjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapayang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapatdipertangggungjawabkan.c.

Panglima TNI meskipun bukan dasar hukum dalampenjatuhan pidana, akan tetapi kebijakan pimpinan TNI tersebut dapatdijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus sebuahperkara. Kebijakan pimpinan TNI tersebut bukan merupakan bentukintervensi kepada Peradilan Militer, Majelis Hakim tetap independen terhadapST. Panglima TNI tersebut.c. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutankeharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 17.00wib Terdakwa mendapat perintah dari Danramil 0827/18 Kangean(Kapten Czi Mulyono) melalui Wathsapp grup Koramil Kangenauntuk mengikuti upacara bendera hari Senin tanggal 18 April 2017di Makodim 0827 Sumenep dan saat itu keberadaan Terdakwaberada dirumah di Magetan atas seijin dari Danramil melaluipertelepon tanpa ada aurat ijin jalan dalam lingkup KoramilKangean, karena ada kebijakan setiap dua minggu di Koramil dansatu minggu dirumah dan

diLibanon dan mendapatkan penghargaan Satya LencanaSanti Dharma.Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekirapukul 17.00 WIB, Terdakwa mendapat perintah dariDanramil 0827/18 Kangean Kapten Czi Mulyono melaluiWathsapp grup Koramil Kangean untuk mengikuti UpacaraBendera hari Senin tanggal 18 April 2016 di Makodim 0827/Sumenep dan saat itu keberadaan Terdakwa berada dirumah di Magetan atas seijin dari Danramil melaluipertelepon tanpa ada Surat Ijin Jalan dalam lingkup KoramilKangean, karena ada kebijakan

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekirapukul 17.00 WIB, Terdakwa mendapat perintah dariDanramil 0827/18 Kangean Kapten Czi Mulyono melaluiWathsapp grup Koramil Kangean untuk mengikuti UpacaraBendera hari Senin tanggal 18 April 2016 di Makodim 0827Sumenep dan saat itu keberadaan Terdakwa beradadirumah di Magetan atas seijin dari Danramil melalui telepontanpa ada Surat ljin Jalan dalam lingkup Koramil Kangean,28karena ada kebijakan setiap dua minggu di Koramil dan satuminggu dirumah

Asas Fair Play (Kejujuran) dalam hal ini Tergugat tidak terbukasebelum mengeluarkan Keputusan, yaitu Tim Pemeriksa dalammelakukan pemeriksaan tidak seimbang, mengingat ketika memintaketerangan dapat dipastikan akan meminta keterangan denganorangorang yang tidak suka dengan kebijakan yang dikeluarkan olehPenggugat, mengingat kebijakan yang dilakukan oleh Penggugattentukan akan ada pro dan konira, terutama terhadap orang orangyang protes karena merasa kenyamanannya terganggu setelahdiatas 10 (tahun

karena SK a quo diterbitkan denganmengumpulkan, memperhatikan dan mendengar keterangan atauinformasi dari berbagai pihak, baik pelaksana/staf, pejabat fungsional(misalnya guru, atau pengawas madrasah) maupun pejabat struktural(misalnya kepala subbagian tata usaha atau kepala seksi);Asas Ketertiban Penyelenggaraan Negara, karena karena SK a quoditerbitkan dengan mengedepankan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai landasan hukum, dan memperhatikan kepatutan,keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan

No. 117 PK/TUN/2010Termohon, hal mana sepenuhnya merupakan kewenangan dariPemohon yang menyangkut masalah kebijakan ;Bahwa adapun kebijakan Pemohon tidak memberikan SuratKeputusan tersebut kepada Termohon, dikarenakan secara faktayang ada disinyalir Termohon berkehendak untuk memperjualbelikanKuasa Pertambangan kepada pihak lain ;Bahwa karenanya kebijakan Pemohon yang tidak memberikan aslidari Surat Keputusan Nomor : 540/KEP/147/2007 dan Nomor :540/KEP/148/2007 kepada Termohon berkesesuaian denganketentuan

16 Februari 2016.Halaman 19 dari 49 halaman Putusan No.248/G/2016/PTUNJKT10.Bahwa Pimpinan bersama Sekjen selaku pejabat Pembina kepegawaian telahmelakukan serangkaian upaya pembinaan terhadap Penggugat sebagaipegawai di lingkungan Komnas Perempuan.Bahwa upaya pembinaan dilakukan dengan memanggil Penggugat untuk hadirdan menjalankan tugasnya, namun Penggugat mengabaikan hal tersebut.Bahwa sekalipun Penggugat mengabaikan panggilan untuk tetap bekerja,dalam rangka pembinaan, Pimpinan mengeluarkan kebijakan

berisipengaturan perilaku agar Pegawai ASN:a.melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, danberintegritas tinggi;melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabatyang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan dan etika pemerintahan;menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan

(fotokopi dari fotokopi);Kebijakan dan Prosedur Keamanan Sistem TeknologiInformasi Komnas Perempuan berdasarkan SK04/KNAKTP/SK Ketua/V/2010 tentang Pengesahan Peraturandan Pedoman Tata Kerja Komnas Perempuan. (fotokopi darifotokopi);Memo Internal tertanggal 6 Januari 2016.

Bukti pengukuran bersama Tim lapangan;Bahwa jika terjadi salah satu persayaratan tersebut tidak lengkap, maka bisasaja pihak perusahaan membayar proses ganti rugi tanah dan hal ini tergantungatas kebijakan general manager;Bahwa yang merangkap Humas sekaligus CSR saat itu adalah Saksi FaisalAchmad Taufik yang saat itu seingat Saksi melakukan penyelesaian ganti rugitumbang lahan dengan Jhon Milo dan Penggugat sekitar bulan September 2012dengan nilai Rp. 28.000.000, (dua puluh delapan juta rupiah);Bahwa

sebelumnya Saksi Faisal Achmad Taufik mendatangi Saksi selakuKTU bilang jika ada tokoh masyarakat setempat yang menagih janji lalu dibuatkanoleh Saksi Faisal Achmad Taufik berita acara kesepakatan pembayaran tumbanglahan dimana sebelumnya telah dilakukan pengukuran di lokasi dan gambar petakasar, lalu Saksi meneruskan hal ini General Manager Heri Santoso untuk diambilkebijakan;Bahwa diambil kebijakan pembayaran dikarenakan saat itu syarat yangdiajukan Penggugat dan Jhon Milo tidak ada seperti surat

permohonan dan SKTA;Bahwa proses pengambil kebijakan tersebut akhirnya memperbolehkandibayar kepada Penggugat dan Jhon Milo selama rentang waktu 1 bulan sejak bulanSeptember 2012;Bahwa bukti pembayaran kepada Penggugat dan Jhon Milo adalah kwitansitanda terima;Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN KknBahwa yang mengambil uang saat itu seingat Saksi hanya Penggugat, tidakada orang lain;Bahwa Saksi tidak tahu lokasi dan luas objek tumbang lahan tumbang tumburtersebut;Bahwa

Bahwa kemudian pada awal Januari 2013 Saksi lalu mengadu lagikepada kesatuan Terdakwa mengenai Saksi yang tidak diberi nafkaholeh Terdakwa, hingga kemudian Saksi dan Terdakwa dipanggil kekantor Denterm2 Surabaya, lalu dimusyawarahkan dan kemudian DanUnit Dermaga Kapten Bambang Supriyadi mengambil kebijakan bahwauang gaji diambil oleh Terdakwa, sedangkan remunerasi diserahkankepada Saksi untuk beaya hidup Saksi anak Saksi di Jombang.

Bahwa benar pada awal Januari 2013 Saksi Anik Fauzizah lalumengadukan lagi Terdakwa kepada kesatuannya mengenai Terdakwayang tidak memberikan lagi nafkah kepada isteri dan anaknya, sehinggaTerdakwa dan Saksi Anik Fauzizah dipanggil lagi ke kantor Denterm2Surabaya, lalu permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi AnikFauzizah dimusyawarahkan, hingga kemudian Dan Unit DermagaDenterm2 Surabaya atas nama Saksi Kapten Cba Bambang Supriyadilalu mengambil kebijakan bahwa uang gaji diambil oleh Terdakwa

Tergugat tetap padapendiriannya ;Bahwa selanjutnya keesokan harinya yakni tanggal 16 Januari 2009 ParaPenggugat kembali bekerja seperti sedia kala, namun ternyata Tergugatmelakukan serangkaian tindakan balasan kepada para pekerja yangtergabung dalam SB KIKEF termasuk Para Penggugat yang mengikutimogok kerja, adapun tindakan balasan tersebut antara lain ;Bahwa pada tanggal 16 dan 17 Januari 2009 Tergugat melukan aksibalasan terhadap Para Penggugat yang melakukan aksi mogok kerja13.dengan mengeluarkan kebijakan

Atas kebijakan tersebut SB KIKEF melaluisurat dengan nomor surat : 066/PTP.SBKIKEF/MI/Bks/I/2009 tertanggal23 Januari 2009 meminta penjelasan kepada Tergugat atas tindakan balasanyang dilakukan tetapi Tergugat tetap dengan sikap buruknya tidak maumenjawab surat tersebut ;Bahwa selain meminta penjelasan atas tindakan tergugat melakukanbalasan terhadap mogok Para Penggugat yang sah, pengurusSB KIKEF PT.

Agus Purwanto) pihak Tergugatmengeluarkan kebijakan sewenang wenang berupa PHK sepihakterhadap Para Penggugat. Atas tindakan sepihakini, maka pengurusSBKIKEF PT. MI sebagai organisasi dimana Para Penggugatbergabung menjadi anggotanya melalui surat dengan nomor suratNo. 078/PTP.SBKIKEF/MI/Bks/I/09 pada tanggal 03 Februari 2009kembali mengadukan perlakuan dan tindakan pihak manajemenkepada Disnaker Kab.

atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untukkegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak sekaligusuntuk kegiatan menghasilkan BKP Strategis, dapatdikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran BKPterhadap peredaran seluruhnya.Bahwa PPN atas pupuk dan bahan kimia yang dikeluarkan dikebun, nyatanyata digunakan untuk menghasilkan TBS, yangmerupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sehinggaPajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.Bahwa pendirian dan kebijakan

KMK575 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UUPPN, yang didalamnya juga mengatur mengenai pelaksanaanPasal 9 ayat (5) dan Pasal 16B UU PPN.Bahwa KMK575 tidak pernah diuji Mahkamah Agung, namunPeraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.03/2010 sebagaipengganti KMK575 yang muatannya sama dengan KMK575secara kaidah dan norma sudah dilakukan uji materi keMahkamah Agung dan dalam hal ini kKeputusan MahkamahAgung memenangkan Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding).Bahwa dengan demikian secara yuridis kebijakan

Penyerahan Yang TidakTerutang Pajak (selanjutnya disebut PMK78) pada intinyamemutuskan bahwa norma atau kaidah di dalam PMK78 tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan perpajakanyang lebih tinggi (UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009).Bahwa norma atau kaidah yang diatur dalam PMK78 sebagaipelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009pada prinsipnya sama dengan norma atau kaidah dalam PMK575sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UndangUndang Nomor 18tahun 2000.Bahwa dengan demikian kebijakan

2 Januari 2013 yang diangkat berdasarkan KeputusanBupati Madiun Nomor 1 tahun 2003 tanggal 2 Januari 2003 tentangPemberhentian Pejabat Kepala Desa dan pengesahan Kepala Desa diHal 2 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.Kabupaten Madiun yang direvisi dengan Surat Keputusan Bupati Madiunnomor 323 tahun 2004 tanggal 16 Agustus 2004 tentang Masa jabatanKepala Desa di kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, mempunyaitugas pokok dan fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan desaberdasarkan kebijakan

selama satu periode sejak 2 Januari 2003 sampaidengan 2 Januari 2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan BupatiMadiun Nomor 1. tahun 2003 tanggal 2 januari 2003 tentangPemberhentian Pejabat Kepala Desa dan pengesahan Kepala Desa diKabupaten Madiun yang direvisi dengan Surat Keputusan Bupati Madiunnomor 323 tahun 2004 tanggal 16 Agustus 2004 tentang Masa jabatanKepala Desa di kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, mempunyaitugas pokok dan fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan desaberdasarkan kebijakan

Madiun selama satu periode sejak 2 Januari 2003 sampaidengan 2 Januari 2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan BupatiMadiun tahun 2003 2003 tentangPemberhentian Pejabat Kepala Desa dan pengesahan Kepala Desa diNomor 1 tanggal 2 januariKabupaten Madiun yang direvisi dengan Surat Keputusan Bupati Madiunnomor 323 tahun 2004 tanggal 16 Agustus 2004 tentang Masa jabatanKepala Desa di kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, mempunyaitugas pokok dan fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan desaberdasarkan kebijakan

Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk kegiatanmenghasilkan Barang Kena Pajak sekaligus untuk kegiatanmenghasilkan BKP Strategis, dapat dikreditkan sebandingdengan jumlah peredaran BKP terhadap peredaranseluruhnya;Bahwa PPN atas pupuk yang dikeluarkan di kebun, nyatanyatadigunakan untuk menghasilkan TBS, yang merupakan BarangKena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai sehingga PajakMasukannya tidak dapat dikreditkan;.Bahwa pendirian dan kebijakan

Direktur Jenderal Pajak dalampengenaan PPN atas kegiatan terpadu (integrated) tertuangdalam PMK78 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UU PPN,yang didalamnya juga mengatur mengenai pelaksanaan Pasal 9ayat (5) dan Pasal 16B UU PPN.Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.03/2010secara kaidah dan norma sudah dilakukan uji materi keMahkamah Agung dan dalam hal ini keputusan MahkamahAgung memenangkan Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding).Bahwa dengan demikian secara yuridis kebijakan tersebut

Putusan Nomor 1436 B/PK/PJK/2017pada prinsipnya sama dengan norma atau kaidah dalam KMK575sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UndangUndang Nomor 18tahun 2000.Bahwa dengan demikian kebijakan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) yang tertuang di dalam norma atau kaidah KMK575 sah secara hukum;Bahwa dengan demikian, Keputusan Menteri Keuangan Nomor:575/KMK.04/2000 yang digantikan oleh Peraturan Menteri KeuanganNomor : 78/PMK.03/2010 dapat diterapbkan pada sengketa yangdiajukan Termohon Peninjauan

teknis dan memberikan dukunganserta pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang Anggaran;Yang berfungsi untuk : Menyusun perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang anggaran; Menyiapkan bahan perumusan kebijakan anggaran; Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Kepala BKAD;Yang menjadi dasar pengangkatan saya adalah SK Bupati Raja AmpatNomor : SK .821.232274, tanggal O7 September 2012 tentangPengangkatan Kepala Bidang Anggaran pada BKAD Kabupaten Raja Ampat

Fungsi Saksi adalah :Halaman 75 dari 206 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2020/PN Mnka. perumusan dan penetapan kebijakan penaggulangan bencana danpenanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif danefesien;b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencanasecara terencana, terpadu dan menyeluruh;Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor : 5 Tahun2011 tentang Pembentukan, Sususnan Organisasi dan Tata Kerja BadanPenanggulangan Benacana Daerah Kabupaten Raja

Tahun 2011 s.d Sekarang sebagai Kepala Seksi pada Sub DirektoratKajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli, Direktorat JenderalKeuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;Bahwa Ahli sudah 4 (empat) tahun sebagai Kepala Seksi pada DirektoratJenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Ahli sehubungan denganjabatan Ahli saat ini berdasarkan Pasal 1067 ayat (2) Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Dalam

Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa Seksi Wilayah IImempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian kebijakan pelaksanaandan pertanggungjawaban dan bantuan keterangan ahli serta evaluasirancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah dibidang keuangan daerah;Bahwa dalam kedudukan sebagai Ahli yang berkaitan denganPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH yang berhubungan denganpenggunaan anggaran dari ABPD, Tahun 2011 s.d.

PengadaanUmumLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);2015 sdDirektur Penanganan sekarang Permasalahan Hukum LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);Sertifikasi yang dimiliki :a.1997 Pelatinan Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan KerjasamaBappenas dan LPEM UI;. 1998 Study Banding Ke CIDA Kanada Tentang Kebijakan PemberianBantuan Pemerintah Kanada kerjasama Bappenas dengan CIDA;. 2000 Pelatihnan Tentang Penyusunan Kebijakan Pinjaman dan Hibah LuarNegeri kerjasama

teknis dan memberikan dukunganserta pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang Anggaran;Yang berfungsi untuk : Menyusun perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang anggaran; Menyiapkan bahan perumusan kebijakan anggaran; Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Kepala BKAD;Yang menjadi dasar pengangkatan Saksi adalah SK Bupati Raja AmpatNomor : SK .821.232274, tanggal O7 September 2012 tentangPengangkatan Kepala Bidang Anggaran pada BKAD Kabupaten Raja Ampat

Fungsi Saksi adalah :a. perumusan dan penetapan kebijakan penaggulangan bencana danpenanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif danefesien;Halaman 78 dari 215 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkb. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencanasecara terencana, terpadu dan menyeluruh;Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor : 5 Tahun2011 tentang Pembentukan, Sususnan Organisasi dan Tata Kerja BadanPenanggulangan Benacana Daerah Kabupaten Raja

Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa Seksi Wilayah IImempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian kebijakan pelaksanaandan pertanggungjawaban dan bantuan keterangan ahli serta evaluasirancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah dibidang keuangan daerah;Bahwa dalam kedudukan sebagai Ahli yang berkaitan denganPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH yang berhubungan denganpenggunaan anggaran dari ABPD, Tahun 2011 s.d.

PengadaanUmumLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);Halaman 139 dari 215 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkj.2015 sdDirektur Penanganan sekarang Permasalahan Hukum LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);Sertifikasi yang dimiliki :a.1997 Pelatinan Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan KerjasamaBappenas dan LPEM UI;. 1998 Study Banding Ke CIDA Kanada Tentang Kebijakan PemberianBantuan Pemerintah Kanada kerjasama Bappenas dengan CIDA;. 2000 Pelatihnan Tentang

Penyusunan Kebijakan Pinjaman dan Hibah LuarNegeri kerjasama Bappenas dan Bank Dunia;. 2000 Pelatinan TOT Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintahkerjasama Bappenas dengan LAN;Bahwa Ahli menerangkan bahwa tugas dan wewenang Ahli selaku DirekturPenanganan Permasalahan Hukum LKPP adalah;a.Memberikan pendapat dan rekomendasi terhadap permasalahanpermasalahan Pengadaan Barang/Jasa yang timbul pascapenandatanganan kontrak;.

Dan Asas Akuntabilitas;Bahwa berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia No. 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di dalam BAB Il pada Pasal 2menegaskan Penyelenggara kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkanpada asas:Kepastian hukum;Profesionalitas;Proporsionalitas;Keterpaduan;Delegasi;Netralitas;Akuntabilitas;Efenktif dan efiesien;Keterbukaan;Nondiskriminatif;Persatuan dan kesatuan;Keadilan dan kesejahteraan;danm. n.KesejahteraanBahwa merujuk pada Pasal 3 UndangUndang Republik Indonesia No.28TATOO

Indonesia No.11 Tahun 2017 dan berakibat hilangnya hakhak kepegawaian Penggugat;Bahwa oleh karena tidak ada usulan Pyb kepada PPK dalam prosespenerbitan Objek Sengketa, maka tidak dapat dihitung hari kerja prosespenetapan Objek Sengketa hal ini nyatanyata bertentangan dengan Pasal266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017;Bahwa berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia No. 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di dalam BAB Il pada Pasal 2menegaskan Penyelenggara kebijakan

2010, tanggal 22 Maret 2010 ;Foto kopi Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNo. 0004/KV/V1/21213/KEP/2008, tanggal 6 Oktober 2008 ;Foto kopi Surat dari Badan Kepegawaian Daerah No. 822.456/BKD/2018, tanggal 2 Januari 2018, Perihal : Kenaikan Gaji ;Foto kopi Keputusan Depsrtemen Pendidikan dan Kebudayaan No: 32277/A2/KP/1998, tanggal 17 Pebruari 1998 ;Foto kopi Piagam Penghargaan Lembaga Penjamin MutuPendidikan Sumatera Utara No. 22379/C21/LL/2004 ;Foto kopi Piagam Penghargaan Lembaga Kebijakan

PerguruanTinggi dan Ilmu Pengetahuan, Nomor 014/dar.tahun 1965 tertanggal 19Oktober 1965), dimana keberadaan Penggugat sebagaimana akandiuraikan di bawah ini:(1)(2)(3)Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor0281/U/1979, tanggal 31 Desember 1979, Tentang : PenyerahanPembinaan Dan Pengelolaan Universitas Trisakti Kepada YayasanTrisakti yang diktumnya antara lain:MenetapkanPertama : Menyerahkan pembinaan dan pengelolaanUniversitas Trisakti kepada Yayasan Trisakti;Kedua : Mengesahkan segala kebijakan

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor0281/U/1979, tanggal 31 Desember 1979, tentang PenyerahanPembinaan Dan Pengelolaan Universitas Trisakti Kepada YayasanTrisakti, yang diktumnya antara lain:MenetapkanPertama : Menyerahkan pembinaan dan pengelolaanUniversitas Trisakti kepada Yayasan Trisakti.Kedua : Mengesahkan segala kebijakan yang telahdiambil Yayasan Trisakti dalam membina danmengelola Universitas Trisakti sejak tanggal2/ Januari 1966 sampai dengan berlakunyaKeputusan ini.Ketiga

Putusan Nomor 25 PK/TUN/2017berdasarkan UndangUndang Pokok Agraria maupun peraturanperundangundangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan,penguasaan dan pemilikan tanah, pengurus hakhak tanah,pengukuran dan pendaftaran tanah dan lainlain yang berkaitandengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yangditetapkan oleh Presiden;Serta bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 19 UU PokokAgraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria Jo. P.P.

mengurangi vulume suara azan,bahwa pernyataan itutidak benar,menteri agama tidak pernah mengeluarkan pernyataantersebut.Bahkan dalam Instruksi Direktur Jend3eral Bimbingan MasyarakatIslam Nomor : Kep:/D/101/1978 tentang Tuntutan Penggunaan Pengerassuara di masjid,Langgar dan Mushola huruf D dan angka 5 menyatakan : darituntutan Nabi,suara adzan sebagai tanda masuknya shalat memang harusditinggikan.Dan karena itu penggunaan pengeras suara untuknya adalahtidak dapat di perdebatkan .Jadi tidak ada kebijakan

Jadi tidak ada kebijakan KementrianAgama yang menyatakan untuk mengurangi volume apalagi laranganmengumandangkan adzan dengan pengeras suara.Bahwa akibat yang ditimbulkan dari Video yang diposting oleh Terdakwadalam akun Youtube APR DAKWAH adalah timbulnya rasa kebencian ataupermusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkanatas suku, agama, ras , dan antar golongan (SARA) yang tercermin dalamkolom komentar atas video tersebut.Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.Perbuatan

Jadi tidak ada kebijakan KementrianAgama yang menyatakan untuk mengurangi volume apalagi laranganmengumandangkan adzan dengan pengeras suara.

Bahwa pada tanggal 16 dan 17 Januari 2009 TERGUGAT melukan aksibalasan terhadap PARA PENGGUGAT yang melakukan aksi mogok kerjadengan mengeluarkan kebijakan sanksi skorsing. Tindakan balasan tersebut mengakibatkanseluruh pengurus / pimpinan SB KIKEF sudah tidak bisa lagi menjalankankegiatan organisasi Serikat Buruh di lingkungan pabrik / perusahaan.Atas kebijakan tersebut SB KIKEF melalui surat dengan nomor surat :066/PTP.SBKIKEF/MI/Bks/I/2009 tertanggal 17 Januari 2009 dan surat dengan No.

Dan anakperusahaan ;Hentikan intimidasi, interfensi dan diskriminasi serta kebebasan dalam berserikat.Bahwa, pada tanggal 14 Januari 2009 Penggugat melaksanakan mogok kerja yang dilanjutkan tanggal 15 Januari 2009 kemudian tanggal 16 dan 17 Januari 2009,TergugatBahwa, pada tanggal 03 Februari 2009 Tergugat mengeluarkan kebijakan PHK sepihakkepada Sdr. Kamnasar dan kepada Sdr.

Bahwa pada tanggal 16 dan 17 Januari 2009 Tergugat melukan aksi balasan terhadap ParaPenggugat yang melakukan aksi mogok kerja dengan mengeluarkan kebijakan sanksiskorsing. Tindakan balasan tersebut mengakibatkan seluruh pengurus / pimpinan SBKIKEF sudah tidak bisa lagi menjalankan kegiatan organisasi Serikat Buruh di lingkungana.13.pabrik / perusahaan.

Atas kebijakan tersebut SB KIKEF melalui surat dengan nomorsurat :066/PTP.SBKIKEF/MI/Bks/I/2009 tertanggal 23 Januari 2009meminta penjelasan kepada Tergugat atas tindakan balasan yang dilakukan tetapi Tergugattetap dengan sikap buruknya tidak mau menjawab surat tersebut ;Bahwa selain meminta penjelasan atas tindakan tergugat melakukan balasan terhadap mogokPara Penggugat yang sah, pengurus SB KIKEF PT.

Bahwa, pada tanggal 16 dan 17 Januari 2009,Tergugat mengeluarkan sanksi skorsing kepadaPara Penggugat ;e Bahwa, pada tanggal 04 Februari 2009 Tergugat mengeluarkan kebijakan PHK sepihakkepada Sdr. Margono dan kepada Sdr.

Ketidaktepatan waktupembayaran sangat merugikan Para Penggugat karena sebagai orangyang telah purna bhakti/jjabatan maka uang pesangon/purna bakti sangatdiharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup pribadi maupunkeluarganya.Perubahan kebijakan PT Tourisindo yang mengakibatkan berkurangnyajumlah hakhak Para Penggugat dengan alasan sesuai dengankemampuan perusahaan merupakan kebijakan yang tidak jelas dantidak terukur, dan dengan demikian kebijakan tersebut tidakHalaman 11 Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2018

Januari 2013 yang diangkat berdasarkan KeputusanBupati Madiun Nomor 1 tahun 2003 tanggal 2 Januari 2003 tentangPemberhentian Pejabat Kepala Desa dan pengesahan Kepala Desa diHal 2 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPkK/2015/PT.SBY.Kabupaten Madiun yang direvisi dengan Surat Keputusan Bupati Madiunnomor 323 tahun 2004 tanggal 16 Agustus 2004 tentang Masa jabatanKepala Desa di kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, mempunyaitugas pokok dan fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan desaberdasarkan kebijakan

selama satu periode sejak 2 Januari 2003 sampaidengan 2 Januari 2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan BupatiMadiun Nomor 1 tahun 2003 tanggal 2 januari 2003 tentangPemberhentian Pejabat Kepala Desa dan pengesahan Kepala Desa diKabupaten Madiun yang direvisi dengan Surat Keputusan Bupati Madiunnomor 323 tahun 2004 tanggal 16 Agustus 2004 tentang Masa jabatanKepala Desa di kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, mempunyaitugas pokok dan fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan desaberdasarkan kebijakan

Madiun selama satu periode sejak 2 Januari 2003 sampaidengan 2 Januari 2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan BupatiMadiun tahun 2003Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan pengesahan Kepala Desa diNomor 1 tanggal 2 januari 2003 tentangKabupaten Madiun yang direvisi dengan Surat Keputusan Bupati Madiunnomor 323 tahun 2004 tanggal 16 Agustus 2004 tentang Masa jabatanKepala Desa di kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, mempunyaitugas pokok dan fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan desaberdasarkan kebijakan