Ditemukan 16302 data
21 — 9
Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 31 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 115 Kompilasi HukumIslam telah terpenuhi;Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendakidalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapatdilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patult,tidak pernah datang menghadap di
13 — 2
Fotokopi Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Hamdani, Nomor01/KDBB/SKK/VII/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Bini,Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada tanggal01 Juli 2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup, ditandai (P.6);7.
6 — 0
SEMA Nomor01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harusmemenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secaraspesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, dipengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harusmencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyekyang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan PemberiKuasa,
9 — 3
Hakim telahberusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ,namunHalaman 7 dari 16 halamanPutusan Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.Bji.upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor01
27 — 22
Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensitelah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh MajelisHakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk,namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telahterpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat(1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01
19 — 8
Lule ule prio aw lacie ysArtinya : Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kebaikan;Dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :Artinya : Tidak boleh berbuat mudharat dan tidak pula memudharatkan;Dan hal itu ada relevansinya dengan ketentuan Pasal 1 Undangundang Nomor01 tahun 1974 dan Pasal 03 Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai Penggugatdapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan tersebut diatas danberdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor
9 — 0
yangberalamatkan di JI.Mastrip No.18 Kelurahan Ganungkidul Kecamatan NganjukKabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 25 Pebruari2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk nomor96/II/2014 tanggal 26 Pebruari 2014;Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkankeabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan paraPenerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor01
48 — 7
bisaberhasil, dan saat ini pihak keluarga Penggugat sudahtidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan mereka =;Menimbang, bahwa wakil keluarga pihak Tergugat tidakada yang hadir di depan sidang untuk merukunkan Penggugatdengan Tergugat, oleh karena itu keluarga pihak Tergugatharus dinyatakan tidak berhasil merukunkan Penggugatdengan Tergugat ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatanPenggugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan bukti buktisurat berupa Foto copy bermeterai cukup, Kutipan Akta Nikah nomor01
44 — 14
No : 050/Pdt.G/2013/MS S TR;dinyatakan gagal, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor01 tahun 2008 dipandang telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalildalam gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah,menikah pada tanggal 18 Juni 2000 dan tercatat di Kantor Urusan Agama KecamatanSilin Nara, Kabupaten Aceh Tengah dan belum dikaruniai anak, dimana keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai
94 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
TE LIE, bertempat tinggal di Perumahan Jodoh, Blok F, Nomor01, Batam, Provinsi Kepulauan Riau;5. TJUAN AN, S.H., bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, RT02, RW 06, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten KepulauanMeranti;6. JOHARI, S.H., Notaris, bertempat tinggal di Jalan Amalia 1/04,Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti;Halaman 1 dari 15 hal. Put.
46 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penetapan Eksekusi Nomor01/Pdt/EksPts/2012/PN.Pbr atas obyek perkara yang harus diserahkan olehTerlawan II dan I/Turut Termohon Kasasi.b.
22 — 3
Menjatuhkan putusan perkara ini dengan seadiladilnya; Bahwa berdasarkan gugatan tersebut, pada hari persidangan yang telahditetapkan kedua belah pihak dipanggil menghadap persidangan dimanaPenggugat dan Tergugat masingmasing hadir secara pribadi; Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihakberperkara bahkan dalam rangka upaya perdamaian dan guna untukmemperoleh hasil yang maksimal dalam penyelesaian perkara ini sertamemenuhi ketentuan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor01
118 — 12
Pasal 138Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ternyata tidak hadir di persidangandan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanyayang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukanupaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkanalasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahuluMajelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum
82 — 11
SH, MH pekerjaan Advokad danPenasehat Hukum. sebagai Penerima Kuasa untuk mewakili Penggugat untukmenghadiri persidangan Gugatan Hak asuh anak kepada Tergugat danseterusnya sesuai dengan bunyi Surat Kuasa;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994, tanggal 14Oktober 1994, syarat Surat Kuasa Khsusus harus memenuhi unsur kekhususanyaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untukberperkara dengan
65 — 23
Dengandemikian, mengacu pada maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.perkara ini dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosesmediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor01 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, MajelisHal. 8 dari 17 hal.
9 — 1
Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2002, Pemohon denganTermohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat olen PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung, KabupatenPonorogo sebagaimana termuat dalam Register Nikah Nomor01/01/1/2002, sebagaimana vide bukti 1 terlampir;.
44 — 23
Haryono 926 BPeterongan, Semarang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor01/Pdt.G/TX/2013 tanggal 1 September 2013 yang telah terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak nomor register310/13 tanggal 13 September 2013, yang selanjutnya disebutsebagai Penggugat;MELAWANTERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan swasta,bertempat tinggal di Kabupaten Demak, yang selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar
13 — 12
Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka danPemohon Il berstatus Janda cerai mati berdasarkan surat keterangankematian yang dikeluarkan Kepala Desa Pulau Salak dengan nomor01/SKCM/DPSKKH/XII/2016 tanggal 08 Desember 2016;4.
9 — 5
Halaman 8 dari halaman 17Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana dimaksudketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapatdilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan antaraPemohon dengan Termohon berhubungan erat dengan perceraian, makaberdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam diIndonesia (KHI), Permohonan Pemohon yang menggabungkan permohonanpengesahan
67 — 13
kepadaPemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menundasampai calon mempelai pria tersebut mencapai batas umur yang ditentukanundangundang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya.Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkarapermohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yangharus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualianHalaman 12 dari 21Penetapan Nomor 002 1/Pdt.P/2016/PA.Nbrsebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor01