Buang Bin lyun: Tidak pernah sepakat dengan Tergugat untukmelakukan transaksi jual beli/peralihan hak atas tanah sengketa dantidak pernah hadir menghadap di hadapan PPAT Camat Bekasi yangbertujuan untuk membuat, menandatangani akta jual beli atas tanahsengketa kepada Tergugat ; Berdasarkan keterangan pengakuan H. M.

Nomor 491 K/PDT/2015tetap tercatat, terdaftar di buku Letter C Des, tidak ada mutasi/peralihan kepada Girik C atas nama Tergugat .Dengan demikian perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah perbuatanmelawan hukum, karenanya Akta Jual Beli Nomor 334/HS/BKS/1977tanggal 11 Mei 1977 antara H.

Bahwa di dalam surat girik dan buku Letter C Desa Bintara bukti P2 dan3. objek tanah milik adat Girik C Nomor 390 Persil 16 DI atas nama H.Buang Bin lyun tidak ada mutasi, peralihan atau pencoretan kepada GirikC atas nama Tergugat I, hal ini membuktikan setelah dibuat akta jual belliternyata tidak ada penerbitan/peralihnan girik atas nama pembeli(Tergugat ), artinya dapat dapat disimpulkan ada proses jual beli yangterputus, sebab apabila berdasarkan akta jual beli terjadi yang benarmaka mutasi, peralihan

Buang Bin lyun tidak pernah menyerahkan objektanah dan suratsuratnya kepada Tergugat ; Bahwa berdasarkan keterangan/data di Buku Letter C Desa Bintara)Bukti T3, bahwa tanah milik adat Buang Bin lyun Girik C Nomor 390Persil 16 DI masih tetap tercacat, terdaftar di Buku Letter C DesaBintara, tidak ada mutasi/peralihan kepada Girik C atas namaTergugat ;Hal 17 dari 39 hal. Put. Nomor 491 K/PDT/2015 Berdasarkan keterangan Saksi M.

Buang Bin lyun/para ahli warisnya (Penggugat): Tidak pernah sepakat dengan Tergugat dan atau pihak manapununtuk melakukan transaksi jual beli/peralihan hak atas tanah tersebut.(Pasal 1320, 1838 KUHPerdata) artinya H. Buang Bin lyun (pewaris)tidak pernah sepakat dengan Tergugat untuk melakukan transaksi jualbeli/peralinan hak atas objek tanah sengketa;Hal 20 dari 39 hal. Put.

Kabupaten Wonogiri untukdibuatkan Akta Hak Tanggungan, dan kemudian Tergugat IVmembuatkan akta Hak tanggungan Nomor nomor 20/WNG/2007PPAT Srihadi Astuti tertyabggal 19 Januari 2007 yangkemudian didaftarkan di kantor Pertanahan NasionalKabupaten Wonogiri dan terbit sertifikat Hak TanggunganNomor 82 tahun 2007 atas nama Tergugat V.Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, danTergugat IV tersebut adalah perbuatan melawan hukum yangmerugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil olehkarena peralihan

O0O1/WMK/VII/2002 tanggal18 Juli 2002.Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah pekarangantercatat dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1230 luas 245M2 atas nama Tergugat I terletak di Desa/Kelurahan GiriTirto,Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri adalah sahmilik Penggugat.Menyatakan menurut hukum peralihan hak sebidang tanah12pekarangan tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor1230 luas 245 M2, terletak di Desa/KelurahanGiritirto,Kec.Wonogiri,Kabupaten Wonogiri dari LaniwatiHermadi menjadi atas

untuk melakukan jual belihak atas tanah dimaksud, dan kemudian dilakukanpengecekan data ke instansi terkait, khususnya KantorPertanahan Wonogiri terkait tanah obyek jual beli26sebagaimana disebut pada posita gugat rekonvensiangka 4 di atas.Bahwa oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi II semulaTergugat Konvensi II sesuai hukum karena telahmemenuhi persyaratan yang ditentukan hukum, = makadibuatlah akta jual beli nomor: 284/AJB/WNG/2006,pada hari Jumat, tanggal 01 bulan Desember tahun2006, tekait peralihan

hak milik nomor: 1230, luas245 M2, terletak di Desa Giritirto Kecamatan WonogiriKabupaten Wonogiri, atas nama pemegang LaniwatiHermadi, dan peralihan hak dilakukan dari atas namaLaniwati Hermadi sebagai penjual ke atas namapemegang hak Leny Sri Marheni sebagai pembeli.Bahwa Penggugat Rekonvensi II semula Tergugat KonvensiII, tidak pernah didatangi Tergugat Rekonvensi cq.Suwarti untuk melakukan jual beli atas Hak MilikNomor: 1230, luas 245 M2 atas nama pemegang hakSuwarti atau Leny Sri Marheni ke

No. 1230 adalah LENY SRI MARHENI ,peralihan dari LANIWATI HERMADI .Bahwa saksi belum pernah menemukan perjanjian jual belidengan materai' lamaBahwa dalam warkah yang ada di BPN tidak ada nama SUWARTI .Bahwa ada kuasa dari LANIWATI HERMADI namanya SRI HASTUTI .Saksi SUNARYOBahwa saksi tahu tentang sengketa tanah Hak milik No. 1230antara SUWARTI dengan LENY SRI MARHENI .Bahwa saksi Pensiunan Pegawai Pengadilan Negeri WonogiriBahwa Saksi bekerja di Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tahun1981 dan terakhir

Menetapkan Pemohon sah bertindak hukum untuk dan atas namaanakanak Pemohon (Luqman Rifky Subagya bin Soleh Arif Budiantadan Arka Rifky Baskara bin Soleh Arif Budianta) untuk peralihan hak atasobyek tanah Sertifikat Hak Miliki Nomor 05164 atas nama Soleh ArifBudianta;4.

yangtermuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud permohonan ini adalah Pemohon mohonditetapkan sebagai wali dari dua anak kandung Pemohon dan Almarhum SolehArif Budianta bin Birhani, BA yang masih belum dewasa, yaitu anak lakilakibernama Luqman Rifky Subagya, umur 17 Tahun. 7 Bulan dan Arka RifkyBaskara, umur 5 tahun 11 Bulan, Pemohon memerlukan penetapan perwaliankedua anak tersebut untuk mengurus proses peralihan

Anmad Duki(Tergugat II);Bahwa tanah yang disewa oleh Penggugat tersebut ditanami tebu yangmasa pengelolaannya mencapai waktu satu tahun, bertepatan denganlamanya waktu persewaan tanah bengkok Desa Wonosegoro tersebut;Bahwa pada waktu tanaman itu baru berumur lebih kurang 6 (enam) bulan,di Desa Wonosegoro terjadi peralihan kepemimpinan dengan adanyapemilinan Kepala Desa pada tanggal 9 Desember 2007, dan yang terpilihmenjadi Kepala Desa adalah Sdr.

Ahmad Duki, Tergugat II;Bahwa akibat dari peralihan kepemimpinan di Desa Wonosegoro tersebut,tanaman tebu yang berumur 6 (enam) bulan dan tinggal menunggupanennya tebu tersebut dibabati habis warga yang disuruh oleh Tergugat II(Sdr.

62 JIArtinya : Apabila salah seorang suami atau istri keluar dari Islam dan tidakmau kembali lagi ke dalam Islam maka ikatan perkawinannya putuskarena la pindah agamaMenimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat, peralihan agamaPenggugat ke agama Kristen Protestan merupakan indikasi bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai jalan hidupsendirisendiri yang sudah sulit disatukan lagi dan berdasarkan pasal 116 huruf(h) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatakan bahwa perceraian

dapat terjadidengan alasan atau alasanalasan antara lain : Peralihan agama atau murtadyang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga dan hal inimerupakan alasan kuat terjadinya perceraian; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugatdengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidakdapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasanperceraian sebagaimana

pernah ada yang keberatan atas pihanperkawinannya ;bahwa setelah meninkah, Pemohon dengan IMAM KAMPUNGpernah tinggal bersama sampai meninggal dunia ;bahwa Pemohon dengan IMAM KAMPUNG telah dikaruniai 7 (tujuh ) orang anak ;bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikahkarena pencatatan nikah waktu itu belum tertib ;bahwa tuju~an Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah padaPengadilan Agama Sinjai karena Pemohon memerlukanPenetapan Pengesahan Nikah untuk digunakan sebagaipengurusan uang duka peralihan

pernah ada yang keberatan atas pihanperkawinannya ;bahwa setelah meninkah, Pemohon dengan IMAM KAMPUNGpernah tinggal bersama sampai meninggal dunia ;bahwa Pemohon dengan IMAM KAMPUNG telah dikaruniai 7 (tujuh ) orang anak ;bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikahkarena pencatatan nikah waktu itu belum tertib ;bahwa tujuan Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah padaPengadilan Agama Sinjai karena Pemohon memerlukanPenetapan Pengesahan Nikah untuk digunakan sebagaipengurusan uang duka peralihan

Bahwa penerbitan objek gugatan telah bertentangan dengan ketentuanPasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan "Kepala KantorPertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan ataupembebanan hak, jika syarat dokumen yang diperlukan untukpendaftaran peralihan atau pembebasan hak yang bersangkutan tidaklengkap dan juga bertentangan dengan Pasal 136 ayat (2) angka 2Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan PertanahanNasional No

Menurutpendapat Majelis Hakim Tingkat Banding denganpenggabuingan para Pengugat dalam satu gugatan dalamperkara ini dapat menyulitkan proses pemeriksaan dandapat menyulitkan dalam memutus perkara, karena alasansebagaimana yang dikemukakan oleh Pembanding yaitu dasarhukum peralihan hak dan subjek hukum yang mengalihkan hakatas tanah yang menjadi objek saling berbeda yaitu untukTerbanding /Penggugat adalah Jual beli dari OngkoAmiruddin, untuk Terbaning IIl/Penggugt II adalah jualbeli dan hibah dari

Dihawatirkanpada tingkat pemeriksaan materi pokok perkara diantarapara Penggugat ada gugatannya dapat dikabulkan dan adayang gugatannya ditolak karena adanya perbedaan dasarhukum peralihan hak dan perbedaan subjek hukum yangmengalihkan hak tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangantersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat bahwa gugatan para Terbanding/para Penggugatdalam perkara ini harus diajukan gugatan masing masing1213tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan (lihat

Dan bila semua ahli waris ada makayang berhak mendapatkan warisan hanyalah : anak, ayah, ibu, janda ataududa, hal yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995;Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalahasas ijbari yang menentukan bahwa peralihan harta dari seorang yangmeninggal kepada ahli warisnya itu berlaku dengan sendirinya menurutketetapan hukum, tanpa digantungkan kepada kehendak Pewaris ataupunahli waris

No. 0070/Pdt.P/2016/PA.JPMenimbang, bahwa di samping itu di dalam hukum kewarisan Islamada beberapa ketentuan bahwa ahli waris wajib menerima kepindahanharta Pewaris kepadanya sesuai jumlah yang ditentukan, peralihan hartapasti terjadi dan setiap ahli waris sudah ditentukan jumlah harta yang akandiperolehnya dari harta waris serta siapasiapa yang berhak memperolehharta warisan tersebut, demikian pula ketentuan itu berlaku terhadap hartawaris dan ahli waris dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa untuk

JagalanNo. 531 membeli sebidang tanah dengan Sertifikat Hak MilikNo. 154 atas nama BOESARI yang telah memberi kuasakepada BAMBANG SANTOSO pada tanggal 23 Mei 1997,melakukan jual beli dihadapan Notaris di Semarang HADIWIBISONO, SH. dengan Akta Jual Beli No. 6/6/V/1997;Bahwa jual beli tersebut telah dilaporkan ke Kantor PertanahanKota Semarang sehingga terjadi peralihan hak atas tanahSertifikat HM.

Jagalan No. 531 RT. 01RW.05, Kelurahan Gabahan, Kecamatan Semarang Tengah,Kota Semarang (Bukti P.2, P.4)e Bahwa Pemohon telah membeli sebidang tanah denganSertifikat Hak Milik No. 154 atas nama BOESARI yang telahmemberi kuasa kepada BAMBANG SANTOSO pada tanggal23 Mei 1997, melakukan jual beli dihadapan Notaris diSemarang HADI WIBISONO, SH. dengan Akta Jual Beli No.6/6/V/1997, (Bukti P.5);e Bahwa jual beli tersebut telah dilaporkan ke Kantor PertanahanKota Semarang sehingga terjadi peralihan hak atas

Kerugian materiil:Akibat Sertifikat Hak Milik Nomor 2086/Sumber yang telah beralihnama dan dikuasai sepihak oleh Para Tergugat, maka ParaPenggugat tidak dapat mengambil manfaat dari objek sengketa incasu, dalam hal peralihan hak, menyewakan, menjual dan ataumenjadikan agunan;Il.

Rugiman,; Sebelah barat sebagian dikuasai Para Tergugat:Menghukum kepada Para Tergugat membayar kerugian non materiil,berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yangdibayar secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat:Memerintahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesiacq Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan Kota Surakarta,beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro Nomor 29, Kelurahan Jebres,Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dan/atau Turut Tergugat 2,melakukan peralihan

Sepetak tanah, seluas 500 m, dan 60 % dari bangunan 1 unit rumah berlantai 2 di atasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 0000, tahun 2002 pendaftaran dan peralihan hak tanggal 21 Januari 2006, atas nama TERBANDING yang terletak di Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :- Utara berbatas dengan Gang Buntu, ukuran 20.70 m;- Timur berbatas dengan Jalan Tgk. ---, ukuran 25.95 m;- Selatan berbatas dengan ---, ukuran 19,65 m;- Barat berbatas dengan Kuburan, ukuran 25.95 m

, dan 60 % dari bangunan 1 unitrumah berlantai 2 di atasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 0000,tahun 2002 pendaftaran dan peralihan hak tanggal 21 Januari 2006,atas nama TERBANDING yang terletak di Kota Banda Aceh, denganbatasbatas sebagai berikut:> Utara berbatas dengan gang buntu, ukuran 20.70 m;> Timur berbatas dengan Jalan Tgk. , ukuran 25.95 m;> Selatan berbatas dengan , ukuran 19,65 m;> Barat berbatas dengan kuburan, ukuran 25.95 m;3.

, dan 60 % dari bangunan 1 unitrumah berlantai 2 di atasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 0000,tahun 2002 pendaftaran dan peralihan hak tanggal 21 Januari 2006,atas nama TERBANDING yang terletak di Kota Banda Aceh,dengan batasbatas sebagai berikut :Utara berbatas dengan Gang Buntu, ukuran 20.70 m;Timur berbatas dengan Jalan Tgk. , ukuran 25.95 m;Selatan berbatas dengan , ukuran 19,65 m;Barat berbatas dengan Kuburan, ukuran 25.95 m;3.

Lhokseumawe;Bahwa pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan Almarhum SuamiPemohonyang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 1975 telahmemenuhi syarat dan rukun nikah ;Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2018/MS.Lsm Bahwa Pemohon dengan Almarhum suaminya yang bernama SuamiPemohontidak pernah bercerai sehingga Suami Pemohonmeninggal duniakeduanya masih terikat hubungan suami isteri dan tetap beragama Islam; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan nikah guna untukkelengkapan syarat mengurus Peralihan

pasal 30 Kompilasi Hukum Islam,maka perkawinan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohonyang telahdilaksanakan pada tanggal tanggal 11 Agustus 1975 di Gampong HaguSelatan, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tersebut dapatdinyatakan sah;Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2018/MS.LsmMenimbang, oleh karena Buku Nikah Asli antara Pemohon denganAlmarhum suaminya Suami Pemohontelah hilang maka Pemohonmemerlukan Putusan dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah yangakan dipergunakan untuk peralihan

AMOSHANALAA dengan Dasar Penerbitan Sertipikat adalah SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Nusa Tenggara TimurNo. 19/ 4/ AL/ HMP/ KADIT/ P3HT/ 80 Tanggal, 15 Desember 1980.b) Bahwa kemudian berdasarkan Catatan Peralihan Hak, PembebananHak dan Pencatatan Lainnya, maka Sertipikat Tanah Hak Milik No.97 Tahun 1982 dimatikan karena sebagian haknya dilepaskankepada Negara sesuai :1) Surat Pernyataan Peserta Program Pelebaran Jalan Nomor: 120/BPN/ Lc/ 94 Tanggal, 29 Desember 19942) Surat Pernyataan

Bahwa apabila segala urusan Proses Peralihan Hak atas bidangtanah tersebut telah selesai, maka pada saat bidang tanahtersebut dikembalikan kepada Gereja GMIT Imanuel Poliboo,maka dengan sendirinya hubungan hukum Sdr. NANILIUSHANA LAA dengan Bidang tanah tersebut dinyatakan Putus HakKeperdataannya.5. Bahwa Para Pihak baik Pihak Pelapor maupun Pihak Terlaporbersama seluruh saksi yang hadir dalam rapat gelar mediasibersepakat terutama Sdr. NANILIUS HANA LAA, bahwaSertipikat No.

Kemudian dalam Pelaksanaannya Hasil dari kesepakatan GelarMediasi Tidak dilaporkan kembali kepada Tim Mediasi pada KantorPertanahan Kabupaten Alor.f) Bahwa pada Bulan September 2017 Nanilius Hana Laa mengajukanproses peralihan hak karena warisan sesuai Surat KeteranganWarisan yang dibuat oleh Para Ahli Waris Tanggal, 15 Juni 2017,dibenarkan oleh Lurah Kabola/ Sekretaris/ Kasi Trantib Kel. KabolaTanggal, 14 Juli 2017 No. KLB. 593/ 626/ 2017, dikuatkan olehCamat Kabola Tanggal, 15 Juli 2017 No.

Menyatakan Hukum bahwa Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan Hakdan Pencatatan Lainnya dalam Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : M.429Tahun 1995 adalah sah dan berharga;Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menghukum Penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbuldalam Perkara ini;Ataupun jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka mohon Putusanyang seadiladilnya.Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi tanggapan eksepsikompetensi absolut dari Tergugat yaitu dengan repliknya

Atas namaImanuel Maubara dan Mimi Ngatmi merupakan dokumen yang membuktikanadanya peralihan hak atas tanah dari pemilik baru Imanuel Maubara dan MimiNgatmi yang dibuat di hadapan Pejabat pembuat akta tanah sehingga menjadibukti ontentik sah dalam peralihan hak tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal1868 KUHPerdata dimaksud suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuatdalam bentuk yang ditentukan undangundang oleh atau dihadapan penjabatumum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Menyatakan hukumnya Peralihan Hak SHM No.204 dan SHM No.216menjadi atas nama Djoko Whindarto/ Tergugat adalah cacat hukum dengansegala akibat hukumnya.Menyatakan Hukumnya Permohonan Pengosongan/ EksekusiNo.3/Pen.Pdt/constatering/2020/PN Clo Jo No.34/Pdt.G/2005/ PN.Clp JoNo.274/Pdt/2005/PT.Smg Jo No.2266 K/Pdt/2006 adalah Cacat Hukum.Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan TurutTergugat IV untuk mematuhi segala isi putusan dalam perkara ini.Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor

Urut 7 tertulis yang menyatakan hukumnya peralihan hak SHMNomor. 204 dan SHM 216 menjadi atas nama Joko Windarto/Tergugatadalah cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;Perlu Tergugat jelaskan, bahwa terhadap sertifikat hak milikNomor. 204 dan Sertifikat Hak Milik Nomor. 216 dalam PerkaraNomor. 34/Pdt.G/2005/PN.Clp yang sudah diputus : menyatakan Hukumnya, sebidang tanah seluas 1477 m?

Bahwa dalam Warkah (Buku Tanah) yang ada pada KantorPertanahan Kabupaten Cilacap atas tanah Sertipikat Hak Milik No.:204/ Desa Widarapayung Kulon Kecamatan Binangun tercatat atasnama Remi Istri Dipasetra, seluas 1.477 m2, Surat Ukur tertanggal No.: 1812/80, diterbitkan pada tanggal 26 Desember 1980, pada 2004terjadi Peralihan Hak Waris kepada Asmareja dan Partareja sesualdengan Surat Keterangan Waris Tanggal 19 Agustus 2004 Nomor13/001/VIII/2004 dan pada tahun 2004 terjadi Peralihan Hak Jual Belikepada

Djoko Whindarto (Tergugat) sesuai dengan Akta Jual Beli PPATKecamatan Binangun, Doktorandus Kardiman tanggal 22 September2004 nomor : 658/2004 dan Sertipikat Hak Milik No.: 216/ DesaWidarapayung Kulon Kecamatan Binangun tercatat atas namaPartareja alias Rikat seluas 1.052 m2, Surat Ukur tanggal 30 Juni 1982nomor 1269/1982, diterbitkan pada tanggal 11 Desember 1982, padatahun 2005 terjadi peralihan hak jual belli kepada Djoko Whindarto(Tergugat) sesuai dengan Akta Jual Beli PPAT Kecamatan Binangun

persilNo.195/D.111/0/42 dilakukan oleh Turut Tergugat II dihadapanKetua RT dan anakanak Turut Tergugat Il lainnya sekitar Tahun2003 kepada Sarto/ Penggugat IIl adalah sah dan mengikatsecara hukum.Menyatakan hukumnya Peralihan Hak SHM No.204 dan SHMNo.216 menjadi atas nama Djoko Whindarto/ Tergugat adalahcacat hukum dengan segala akibat hukumnya.Menyatakan Hukumnya Permohonan Pengosongan/ EksekusiNo.3/Pen.Pdt/constatering/2020/PN Clo Jo No.34/Pdt.G/2005/Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 146/Pdt/2021

Bahwa tindakan TERGUGAT melakukan proses peralihan Hak padalembaran pencatatan peralihan hak, hak lainlain dan pengahpusannya(perobahan), dalam pencatatan Peralihan Hak dari Mariatul Qibtiyah keSuhrah pada belangko lama menerangkan adanya peralihan hak ke namasuhrah, sedangkan mencatat hak tanggungan menggunakan formulir barupada halaman yang sama dan belangko hanya diganti bagian perobahansaja, padahal berdasarkan peraturan perundangundangan tidak dibenarkandan harus diganti dengan buku sertifikat

Bahwa Tergugat menolak dalil penggugat yang mendalilkan baru mengetahuiobyek sengketa Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor: 939 pendaftaran pertama atasnama MARIATUL QIBTIAH dan peralihan hak terakhir atas nama SUHRAH padatanggal 3 Oktober 2016, sebagaimana yang didalilkan olen Penggugat dalamPosita Gugatan a quo (hal 2 angka 2).

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 9 halaman4, karena Tergugat melakukan proses peralihan hak dan mencatatnya dalampormulir baru (pormulir tambahan) telah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah.8.

Bahwa dari uraian, gambaran atau faktafakta tersebut di atas, terbukti tidaklahbenar dalildalil Penggugat mengenai perbuatan Tergugat yang didalilkan tidaksesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atau tidak sesuaidengan asasasas pemerintahan yang baik, sebab justru sebaliknya perbuatanTergugat terkait dengan obyek sengketa a quo telah memenuhi atau sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku baik dalamrangka pendaftaran hak pertama kali maupun pendafaran peralihan

Bersifat konkrit;Bahwa di dalam objek sengketa a quo, jelas menunjukkan letak bidang tanahterbitnya objek sengketa a quo berada di Jalan/Persil Keriam Kanan/Sei Ulin;Bersifat individual;Bahwa di dalam objek sengketa a quo, khususnya pada halaman Pendatftaran,Peralihan Hak, Pembebanan, dan Pencatatan Lainnya, nama pemegang hakpertama kali tercatat atas nama MARIATUL QIBTIAH dan pemegang hakterakhir kali tercatat atas nama SUHRAH;.

Bahwa demikian pula suratsurat tanda bukti berupa peralihan hak yangdilakukan oleh Karamoy Ticoalu alias Abdul Hadi Dali kepada siapa sajatermasuk kepada TergugatTergugat dan atau tanda bukti hak yangkeluarkan oleh Turut Tergugat terhadap tanah sengketa harus dinyatakanbatal dan atau tidak berkekuatan hukum, serta kepada pihak Tergugatatau siapa saja mendapat hak dari padanya harus dihukum untuk segerakeluar/mengosongkan/membongkar segala bangunan dan segala sesuatuyang berada di tanah sengketa serta

Utara berbatas dengan keluarga Amir Abud; Timur berbatas dengan keluarga Jemi Yapanto; Selatan berbatas dengan jalan Sultan Botutihe; Barat berbatas dengan jalan Ahmad Yani adalah milik Alm Abdul RasyidDali dan Almarhumah Sarapi Hasan Dali (suami istri);Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum segala bentuk pengalihanHak yang dilakukan oleh alm Karamoy Ticaolu alias Abdul Hadi Daliterhadap tanah pekarangan dan atau segala bentuk peralihan hak lainnyahingga kepada Tergugat Tergugat;Menyatakan

Jemi Yapanto; Selatan berbatas dengan Jalan Sultan Botutihe; Barat berbatas dengan Jalan Ahmad Yani;adalah milik Alm Abdul Rasyid Dali dan Almarhumah Sarapi Hasan Dali(suami istri);Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum segala bentuk pengalihanhak yang dilakukan oleh almarhum Karamoy Ticoalu alias Abdul Hadi Daliterhadap tanah pekarangan dan atau segala bentuk peralihan hak lainnyahingga kepada TergugatTergugat;Menyatakan menurut hukum tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segalasuratsurat

atas dan dalamproses di hadapan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek bertentangan dengan PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebab penjualtanah Jani tidak pernah menghadap di muka Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) di Kantor Camat Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek ;bahwa perbuatan Tergugat dan Tergugat Il menguasai, menggaraptanah sengketa beserta bangunan rumah/toko permanen yang berdiri di atasnyadan telah melakukan peralihan

Penggugat 4) telah menggugat kembali (periksa dalilgugatannya posita ke4), begitupun obyek gugatan dalam perkara ini juga samadengan obyek gugatan dalam perkara No. 1152 K/Pdt/1994 yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, yakni sebidang tanah dan bangunansebagaimana yang dituangkan dalam SHM No. 752, Gambar Situasi tanggal 3Februari 1998 No. 320/1988, seluas 123 m2 atas nama Muchtarom bin Paidi,apalagi materi/ookok persoalan/dasar gugatannya juga sama mempermasalahkan keabsahan perolehan, yakni peralihan

Soejoto, Pejabat Pembuat Akta Tanah,Kecamatan Kampak ;bahwa jual beli yang dilakukan Penggugat Rekonvensi I/Muchtarom binPaidi dengan Yani atas bidang tanah dan bangunan di atas berdasarkankekuatan Akta Jual Beli tanggal 20 November 1986 No. 54/KP/1986, telahdilaksanakan sesuai proses dan prosedur undangundang, karenanya perolehandan peralihan hak atas tanah dan bangunan di atas dari Yani kepada PenggugatRekonvensi nyatanyata beralas hak yang sah dan mempunyai kekuatanhukum mengikat ;bahwa dengan

kausal antara perbuatan dan kerugian ;Bahwa Tergugat III dilibatkan di dalam perkara ini agar selamaproses perkara ini berjalan tidak melakukan perubahan baliknama terhadap ketiga obyek sengketa posita angka 4 gugatan,apabila ada permohonan perubahan balik nama baik dariSiapapun harap menunggu putusan perkara ini sudahmempunyai kekuatan hukum pasti/tetap dan atau berdasarkanPeraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Pasal 45 ayat 1 hurufe : Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukanpendaftaran peralihan

Memerintahkan Tergugat III agar menolak setiap peralihan hakatas ke3 (tiga) obyek sengketa yang berupa :1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3037 (d/h SHG NO. 95) yangterletak di Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari,Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa Tengah seluas +240m2 atas nama AFRIZAL ;2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3038 (d/n SHG NO. 96) yangterletak di Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari,Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa Tengah seluas +300m2 atas nama AFRIZAL ;3.

kausal antara perbuatan dan kerugian ;Bahwa Tergugat III dilibatkan di dalam perkara ini agar selamaproses perkara ini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadapketiga obyek sengketa posita angka 4 gugatan, apabila ada permohonanperubahan balik nama baik dari siapapun harap menunggu putusan perkaraini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap dan atau berdasarkanPeraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Pasal 45 ayat 1 huruf e : KepalaKantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan

Buntongbin Banteng) tertanggal 19 Agustus 2005 kepada Kantor Pertanahan Kotamadya JakartaBarat, mengenai apakah telah dilakukan peralihan hak atau dibebani hak tanggungan(terlampir) yaitu pada tanggal 31 Agustus 2005 dijawab oleh Kantor PertanahanKotamadya Jakarta Barat, Nomor 13/09.03P&PT, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor783/Kamal seluas 7.626 m?, atas nama Banteng bin Achir telah dibebani HakTanggungan Peringkat pertama Nomor 3083/2003 atas nama PT.

oleh Pemohon Eksekusi/ Terbantah I/PT.Surveyor Indonesia tersebut, para Pembantah langsung melakukan pemblokiran padatanggal 12 September 2005 ke Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat denganNomor berkas Permohonan 36972/2005 (terlampir);Bahwa keterangan dari Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tersebut,sangatlah mengejutkan para Pembantah selaku ahli waris almarhum Banteng bin Achir,mengingat Banteng bin Achir saat masih hidup maupun hingga meninggal dunia tidakpernah menandatangani Akta Peralihan

Tanggungan dan AktaPemberian Hak Tanggungan telah dibuat dengan cacat hukum, maka Sertipikat HakTanggungan Peringkat Pertama Nomor 3083/2003 tertanggal 24 Juli 2003 Yang tercatatpada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat pun harus dinyatakan catat hukumdan batal hukum serta memerintahkan Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Baratuntuk mencoret Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 3082/2003tertanggal 24 Juli 2003 dalam daftar yang tersedia untuk itu;Bahwa untuk menghindari adanya peralihan