PP No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, sehingga dengan demikian Diana Butarbutar sebagai PemilikSertifikat tersebut dengan diketahui oleh suaminya adalah yang palingberhak untuk menyerahkan dan memberikan Sertifikat tersebut untukdijadikan jaminan kredit kepada Terlawan I;Bahwa terjadinya peralihan kepemilikan dari Para Pelawan (ic.Dumalia Pardede) kepada Terlawan II adalah sesuai dengan hukumyang mengaturnya dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenanguntuk itu, sehingga jika Para Pelawan

merasa bahwa adanya ketidakbenaran terhadap kepemilikan Sertifikat Hak Milik tersebut makaseharusnya Para Pelawan mengajukan gugatan ke Pengadilan TataUsaha Negara (PTUN) untuk membatalkan peralihan hak yangditerbitkan oleh BPN atas objek perkara;Bahwa atas Perjanjian Kredit tersebut, Terlawan IJ menjaminkansebidang tanah seluas 93 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 5tanggal 05 Januari 2002 atas nama Diana Butarbutar (Terlawan II)yang telah dibebankan Hak Tanggungan sesuai dengan AktaPemberian

AlexanderBindu ButarButar dimana Dumalia Pardede tidak pernah mengurusSertifikat atas tanah dan bangunan tersebut dan tidak pernah dihibahkankepada Diana ButarButar, maka aktaakta dan suratsurat yang digunakansebagai dasar peralihan kepemilikan dari Dumalia Pardede kepada DianaButarButar dan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat olehNotaris Julitri Panggabean, SH selaku PPAT sehingga terbit Sertifikat HakTanggungan harus dinyatakan batal demi hukum.

Dan terjadinya peralihan hak atas sertifikat tersebut dari DumaliaPardede kepada Diana ButarButar berdasarkan Surat Keterangan AhliWaris tanggal 01 Juli 2008 dan Surat Penyerahan Hak Milik tanggal 01Juni 2008 yang dibuat oleh Diana ButarButar yang dijadikan sebagaidasar untuk membuat Akta Hibah No.103/2008.

Penggugat (tanahterperkara) kepada Tergugat VI (Syahril AMP), Tergugat VII (Suhendry),Tergugat VIII (Marzuki) dan Tergugat IX (Kasran)berdasarkan keteranganTergugat Ill No. 04/SKT/U/BTS/2001. selanjutnya dapat terbit bukti hak tanahberupa Sertifikat hak Milik No. 48/Batang Sarosa, 49/Batang Sarosa, 50/BatangSarosa, 51/Batang Sarosa dan 52/Batang Sarosa (vide data butir 4.a dihalaman 51 nanti) ;Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24/1997 tentang Pendaftaran tanah dinyatakan bahwa peralihan

No. 467 PK/Pdt/2009 Selain itu Tergugat Ill juga membubuhkan keterangan mengetahui padaSKGR yang dibuat oleh Tergugat masingmasing dengan register No.05/SKT/U/BTS/2001, No. 06/SKT/U/BTS/2001, No. 07/SKT/U/BTS/2001,No. 08/SKT/U/BTS/2001 yang kesemuanya cacat hukum ; Bahwa berdasarkan pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24/1997sebagai Pengganti Peraturan Pemerintah No. 10/1961 tentang pendaftarantanah dinyatakan bahwa peralihan atas hak atas tanah dan hak milik atassatuan rumah susun melalui

Datadata yang tidak valid / tidak sah dimaksud adalah : Penggunaan SKPT danSKGR sebagai salah satu alas hak untuk menerbitkan hak tanah ;Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24/1997tentang Pendaftaran tanah dinyatakan Bahwa peralihan hak atas tanah melaluijual beli dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali hak melaluilelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat olehPPAT yang berwenang menurut Peraturan perundangundangan yang berlaku.Oleh

Dengan demikian maka SKGR dan SKPT yang dibuat setelahkeluarnya Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk peralihan hak dan untukmendapatkan hak baru atas tanah. Untuk itu lihat Pasal 60 ayat (2) huruf gPeraturan Menteri Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun1997 (PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997) tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah No.24 Tahun 1999 tentang Pendaftaran Tanah yangHal. 20 dari 41 hal. Put.

Selain itu pada dokumen sebelumnya tidak dikenal namaHendrik dan tidak ada rencana jalan disebelah timur (padahal dalam gugatandan putusan Pengadilan Negeri Dumai disebut Bahwa batas timur adalahkantor koramil);Bahwa perbuatan Tergugat IX membeli tanah dari Tergugat hanyadengan bukti SKGR dan SKPT yang selanjutnya dapat memperoleh hak tanahdengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 52 dari Tergugat IV adalahperbuatan yang tidak benar karena peralihan hak tanah melalui jual beli harusdilaksanakan

Artinya bahwa peristiwa hukum sebagai tercantumdalam Surat Penyerahan bertanggal 24 September 1994 adalah jelas dan tegasmerupakan Peristiwa Hukum Peralihan Hak Milik Tanah i.c. Jual Beli Tanah.4.

(RisalahPutusan hal. 55) ;Sedangkan pada bagian lain, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telahmempertimbangkan antara lain : Menimbang, bahwa jika sekiranya paraPenggugat ingin menguasal objek jaminan hutang secara sah menurut hukumatau peralihan kepemilikan secara sah atas tanah yang menjadi jaminan, makahal tersebut perlu ada perbuatan hukum secara tersendiri yankni melalui prosesjual beli antara ASENG LEUW dengan MUCHSIN DJIBRAN, bukan terjadi atauberalih status kepemilikan secara otomatis

Bahwa Pertimbangan Hukum Risalah Putusan halaman 54 alinea pertama,bahwa jika sekiranya para pengugat ingin menguasai obyek jaminan hutangsecara sah menurut hukum atau peralihan kepemilikan secara sah atas tanahyang menjadi jaminan maka hal tesebut perlu ada perbuatan hukum secaratersendiri yakni melalui proses jual beli antara ASENG LEUW dengan MUCHSINDJIBRAN, bukan terjadi atau beralin status kepemilikan secara otomatis sebagaiakibat dari jaminan yang diperjanjikan Bahwa pertimbangan hukum ini

Artinya bahwa peristiwa hukum sebagai tercantumkandalam Surat Penyerahan bertanggal 24 September 1994 adalah jelas dan tegasmerupakan Peristiwa Hukum Peralihan Hak Milik Tanah i.c. Jual Beli Tanah.BAHWA TERBANDING 1 / TERGUGAT 1 MEMBANTAH DALIL PEMBANDING /PENGGUGAT TERSEBUT DI ATAS DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT :a.

ASeng Leuw alias Sem Leuw dengan Muchsin Djibran adalahhubungan pinjam meminjam dengan jaminan secara perorangan, sehinggakeabsahan peralihan hak milik untuk selanjutnya dinilai berdasarkan terpenuhinyaazas perjanjian serta syarat sahnya perjanjian i.c. jual beli berdasarkan PutusanMahkamah Agung R.1.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor : 24 Tahun 1997 Pasal37 ayat (1) peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susunmelalui jual beli, tukarmenukar,hibah,pemasukan dalam perusahaan danperbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melaluilelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat olehPPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundanganperundangan yang belaku.

Ratumas Rogayadan para Tergugat LII,IIL1TV dan V dan sesuai dengan hukum yaitu PeraturanPemerintahan Nomor:24 Tahun 1997 pasal 37 ayat (1) peralihan hak atastanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukarmenukar,hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan haklainnya,kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jikadibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurutketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang manapermohonan

Akan tetapi Pengadilan Tinggi berpendapat bahwapembayaran sedemikian rupa itu tidaklah dapat dikategorikan sebagaibentuk telah dipenuhinya azas tunai dan kontan dalam perjanjian peralihanhak atas bidang tanah yang belum bersertifikat, karena dan walaupunbeberapa hari kemudian menyusul terbitnya Bukti P4 yaitu surat perjanjianjual beli Tanah dan Surat Keterangan Tanah Sementara tanggal 16 Mei1994, namun Bukti P4 tersebut juga tidak memenuhi azas terang dalamperjanjian peralihan hak atas sebidang tanah

Memerintahkan TERGUGAT Ill segera melakukan perbaikan atauperubahan pada pencatatan peralihan hak atas tanah milikPENGGUGAT, bersertifikat :a. Hak Guna Bangunan No. 37/Argawana sesuai dengan Akta Jual BeliNo. 27/2001 tanggal 20 Juni 2001, dengan tanah seluas 36.075 m,dan ;b. Hak Guna Bangunan No. 38/Argawana sesuai dengan Akta Jual BeliNo. 28/2001 tanggal 20 Juni 2001, dengan tanah seluas 16.000 m?;.

Poin2 surat tersebut mengutip Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RINo: 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan KasusPertanahan, yakni Pasal 56 ayat (1): Peralihan, Perobuatan hukum pertanahanberupa penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah untukmelaksanakan putusan pengadilan dilaksanakan dengan keputusan pejabatyang berwenang. Sehubungan dengan ketentuan tersebut maka Kanwil BPNProv.

Tergugat dan Il (Para Tergugat)sanggup dan bertanggung jawab membantu sepenuhnya memperlancarproses peralihan hak/balik nama yang dilakukan oleh PenggugatYustinus Soeroso atas bidangbidang tanah tersebut di atas;4.

dijadikan dasar bagi KantorBadan Pertanahan dan instansi yang lainnya, untuk merealisasi jual beli danperalihan hak/balik nama ketiga tanah tersengketa tersebut dari milik danatas nama Tergugat dan Il (Para Tergugat) berubah menjadi milik dan atasnama Penggugat dengan harga Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar limaratus juta rupiah);Bahwa di dalam surat pernyataan juga telah dinyatakan oleh Tergugat danll (Para Tergugat) bahwa mereka sanggup dan bertanggung jawabmembantu sepenuhnya memperlancar proses peralihan

Ganti rugi materiil berupa kerugian biaya penagihan, operasional,Pengacara, dll, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),secara tunai dan sekaligus; Ganti Rugi Moril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),secara tunai dan sekaligus;Menghukum Tergugat dan Il (Para Tergugat) untuk melaksanakan jual bellidan peralihan hak/balik nama atas 3 bidang tanah berikut dengan segalabangunan yang berdiri di atasnya, tanpa terkecuali SPBU Nomor 44.551.15,sebagaimana disebut dalam Sertifikat

Semua akta peralihan hak (Akta Hibah) dibuat dihadapan Tergugat VI danbalik nama semua sertifikat tersebut dilakukan oleh Tergugat V;Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai, mensertifikatkan, menjualtanah yang bukan miliknya kepada Tergugat III dan IV dan/atau tindakan ParaTergugat menguasai, mengalihkan dan mengakui tanah milik Penggugat sebagaimiliknya, adalah perbuatan melawan hukum;Bahwa Para Tergugat telah menguasai, menanami serta mengakui tanah milikPenggugat sebagai miliknya berdasarkan

Hak Milik Nomor 144/Desa Babekodan Sertifikat Hak Milik Nomor 146/Desa Babeko atas nama Tergugat III dansuratsurat milik Para Tergugat lainnya yang berkaitan dengan objek perkara ataupaling tidak menyatakan bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 149/Desa Babeko atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor 144/DesaBabeko dan Sertifikat Hak Milik Nomor 144/Desa Babeko atas nama Tergugat IIItidak berada di atas objek sengketa;Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum akta hibah atau peralihan

(halaman 38 putusan) adalah kesimpulan yangsalah dan keliru karena:Dalam sertifikat Nomor 144 jelas tercantum bahwa Tergugat III mendapat tanahtersebut dari peralihan (hibah) dari Tergugat I, sedangkan Damsik dalamketerangannya menyatakan bahwa: (hal. 31 strip terakhir dan hal. 32 strip kedua)Tanah saksi (Damsik) tersebut telah dijual ke H. Tamsil (Tergugat II);Bagaimana bisa Pengadilan a quo menyimpulkan (menyatakan sebagai faktahukum) Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 144 An.

UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014, terkhususPasal 16 ayat 1 huruf (I), yang menyatakan bahwa "Dalam hal menjalankanjabatannya, Notaris berkewajiban membacakan Akta di hadapanPenghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi, danditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, sakssaksi danNotaris.Hal inilan fakta sesungguhnya yang terjadi dalam serangkaian prosesterjadinya AJB, kemudian setelah diproses peralihan

Menyatakan serangkaian proses terjadinya Penandatanganan AktaJualBeli yang tidak dilakukan di Kantor dan di hadapan TergugatEmpat/Alicce Havana Marlis/selaku Pejabat Notaris / PPAT, yangselanjutnya untuk diproses dalam peralihan Hak Atas Tanah / Balik namamenjadi atas nama Tergugat Satu / Lasmidi oleh Kantor PertanahanKabupaten Gresik, selanjutnya diajukan sebagai jaminan / kredit keTergugat Empat/PT.

/selaku Pejabat Notaris/PPAT, yangselanjutnya untuk diproses dalam peralihan Hak Atas Tanah/Balik namamenjadi atas nama Tergugat I/Lasmidi oleh Tergugat VII/Kantor PertanahanKabupaten Gresik, selanjutnya diajukan sebagai jaminan/kredit ke TergugatIV/PT. BRI (Persero TBK) Cabang Pembantu GWalk Surabaya adalah cacathukum dan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karenanya adalah tidaksah dan batal demi hukum;3.

berkekuatanhukum tetap/pasti, dibayarkan tunai dan seketika pada Penggugat ;Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankanterlebih dahulu/uit veorbaar bij vorraad, meskipun ada upaya banding, kasasi,verzet dan atau upaya hukum lainnya oleh Para Tergugat dalam perkara ini ;Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Jual Beli No. 423/JB/SL.IX/2008,cacat, batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat ;Menyatakan sebagai hukum segala bentuk suratsurat yang terbit dalamperubahan dan peralihan

SituasiNo. 876 tahun 1984, Luas 2.140 M7, tanggal 2841984, yang diatasnya/didalamnya berdiri 3 (tiga) bangunan rumah adalah harta bawaan peninggalanalmarhum SAGIMAN adik kandung Penggugat ;3 Menyatakan Penggugat adalah satusatunya ahli waris yang sah atas hartabawaan dari almarhum SAGIMAN ;4 Menyatakan tanah sengketa/obyek sengketa adalah hak waris dari padaPenggugat ;5 Menyatakan penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa adalah perbuatanmelawan hukum ;6 Menyatakan segala perubahan dan atau peralihan

2818 K/PDT/201114Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapatdibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut :Bahwa terbukti tanah sengketa adalah harta bawaan peninggalan almarhumSagiman saudara kandung Penggugat sehingga obyek sengketa adalah hak waris daripada Penggugat, sedangkan penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa adalahperbuatan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan Judex Facti dengantepat ;Bahwa oleh karena itu peralihan

Bahwa Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi telah menimbang ParaTermohon Kasasi/dahulu Tergugat dapat menunjukan bukti autentik atasobjek sengketa, peralihan hak dari pemilik asal Tergugat Ill kepada Tergugat sesuai prosedur hukum pertanahan;3.

Sehingga, secara hukum peralihan hakdari Tergugat II dengan dibantu pemilik asal Tergugat Ill kepada Tergugat mengandung cacat hukum, dan oleh karenanya harus dibatalkan;Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 199K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975, yang menyatakan bahwa:Suatu putusan hakim pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurnadalam perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusanHakim Pidana maupun terhadap pihak ketiga, dengan membolehkan adanyapembuktian

Pendaftaran hakhak atas tanah dan peralihan hakhak tersebut;3. Pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat;Bahwa makna "kuat" dalam konteks pasal di atas harus disandingkandengan makna "muitlak" (indefesiable) atau tidak dapat diganggu gugat,atau ada yang mengatakan "absolut".

Bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Surat EdaranMahkamah Agung R.I dan PeraturanPeraturan MahkamahAgung R.I termasuk pula Buku Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, yangditerbitkan oleh Mahkamah Agung RI, sebagaimanaMahkamah Agung R.I telah melarang peralihan kepemilikanatas suatu hak atau barang dilakukan dengan PENETAPANPENGADILAN, melainkan harus ditempuh dengan prosesGugatan ;b.

Bertentangan atau tidak diatur dalam Undang undang No. 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Perseroan Teratas yang secarategas telah mengatur bentuk permohonan apa saja yangdiperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk diajukan kePengadilan dan meminta Penetapan Pengadilan, namun khususuntuk peralihan kepemilikan atas saham, tidak ada diatur dalamUndang Undang No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas terkait dengan peralihan kepemilikan saham melaluimekanisme penetapan pengadilan;c.

., dalam bukunya BabBab Tentang Hukum Adat,Penerbitan Universitas, 1967, halaman 72 disebutkan: "Hukum adat waris membuatperaturanperaturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barangharta benda dan barangbarang yang tidak berujud benda (immateriele goederen)dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya";Dengan demikian hukum waris adat itu memuat ketentuanketentuan yang mengaturcara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berujud atau tidak berujud) daripewaris kepada para

Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itudapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia;15Bahwa ketika P. Setarma masih hidup telah dilakukan pewarisan kepadaB. Sarkawi Sawani hal ini dapat dibuktikan bahwa tanah obyek sengketa dalam bukudesa baik dalam buku kerawangan maupun dalam buku leter C telah terdaftar dantercatat atas nama B.

Sarkawi Sawani;Kemudian tanah obyek sengketa telah sah sebagai hak milik nenek para PemohonPeninjauan Kembali, apabila ada perubahan hak atau peralihan hak dari atas namapara Pemohon Peninjauan Kembali kepada pihak lain adalah sah menurut hukum;Bahwa keberadaan Buku C Nomor 74 tercatat tanggal 2981951 atas nama P. SahriKasmo (anak tiri P. Setarma) yang dijadikan dasar kepemilikan dan hartapeninggalan P.

: dahulu dengan Tamin, sekarang Subadrun;

Sebelah selatan : dahulu Djari, sekarang Soetrisno;

Sebelah barat : dahulu dengan Sanaji, sekarang Kasmidi;

Sebelah utara : Jalan Raya Propinsi

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara guna dilakukan pencatatan pendaftaran serta Peralihan

Bahwa setelah adanya penyerahan atas jual beli sebidang tanah antaraPenggugat dengan Tergugat, Penggugat bermaksud untuk mencatatkanPeralihan Hak atas sebidang Tanah tersebut ke Kantor Badan PetanahanNasional Kabupaten Penajam Paser Utara namun dari Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara Penggugatmendapatan penjelasan bahwa Pencatatan Peralihan Hak atas sebidangHalaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pnj10.Tanah baik dengan cara Jual Beli atau dengan

atas sebidang tanah yang sudah tergugatjual kepada penggugat.Bahwa dari Penggugat kemudian datang kembali lagi ke Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara menyampaikanbahwa Tergugat Bapak DJARI sebagai pemilik awal atas sebidang tanahtersebut sudah tidak ada lagi dan tidak diketahui lagi keberadannya sertatempat tinggalnya selanjutnya atas permasalahan tersebut petugas KantorPertanahan Badan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara menjelaskankepada Penggugat bahwa permohonan peralihan

Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan ResmiPutusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepadaKantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara gunadilakukan pencatatan pendaftaran serta Peralihan Hak atas Tanah padaSertifikat dengan Nomor Hak Milik M. 115 dalam perkara ini menjadi atasNama Penggugat;6.

MAAK, Majelis menemukan adanya persesuaian antaraketerangan saksisaksi di atas dengan bukti P2 dan P3 bahwa telah terjadi jual beli antaraTergugat 1 dengan isteri dari Tergugat 2 atas bidang tanah yang sama yang saat inimenjadi sengketa dan terjadi jual beli antara Tergugat 2 dengan Penggugat, dihubungkandengan hasil pemeriksaan setempat, sehingga menjadi alat bukti petunjuk bagi Majelistentang telah terjadi peralihan hak atas sebidang tanah tersebut yang terletak di RT.034/Rw.014, Kelurahan Sikumana

OKTOVIANUS FAI dan JACOB ELON FONI ;e Selatan berbatasan dengan Jalan dan tanah milik BOILON MEJA ;e Timur berbatasan dengan tanah YOHANES WALONG ;e Barat berbatasan dengan STEFANUS TINGGI ;Dari Tergugat kepada isteri Tergugat 2, dan dari Tergugat 2 kepada Penggugat ;Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti P2, isteri dari Tergugat 2 yangmembeli bidang tanah tersebut dari Tergugat 1, sedangkan dari bukti P3 Tergugat 2yang menjual bidang tanah tersebut kepada Penggugat, Majelis akan mempertimbangkanapakah peralihan

Depsos Propinsi NTTyang secara langsung atau tidak langsung terhadap proses jual beli bidang tanah yangterjadi antara Tergugat 2 dengan Penggugat, dengan demikian Majelis beralasan menuruthukum proses jual beli bidang tanah tersebut yang merupakan peralihan hak atas bidangtanah dari Tergugat 2 kepada Penggugat adalah sah menurut hukum, dengan demikianMajelis beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum nomor 2 (dua);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan petitum nomor 3(tiga),

Menyatakan TERGUGAT beretikad sangat buruk dalam proses peralihan namadari sertifikat obyek sengketa dan dalam proses kpr Bak Permata dan KPR BNIGriya Idaman BNI 463. Menyatakan Akta Perjanjian No. 108 dan Akta Kuasa No. 107 keduanyatertanggal 15 Oktober 2010 tersebut BATAL DEMI HUKUM dan tidakmempunyai kekuatan mengikat4. Menyatakan balik nama sertifikat atas obyek sengketa ke atas nama TERGUGAT tidak SAH;5.

Bahwa Notaris/PPAT Wayan Setia Darmawan serta Kantor Pertanahan KotaDenpasar yang terlibat secara langsung dalam proses peralihan hak atasSertifikat Hak Milik No. 5774 tanggal 19/07/2001, Surat Ukur No. 627/UbungKaja/2001 tanggal 18/06/2001, luas 500 m? (untuk selanjutnya disebut ObyekSengketa) dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT , justru didudukan sebagaipihak Turut Tergugat, bukan sebagai pihak Tergugat.g.

PERALIHAN HAK ATAS OBYEK SENGKETA BUKAN MERUPAKAN KAUSA/SEBABYANG TERLARANG VIDE PASAL 1335 KUHPERDATAa. Bahwa salah satu syarat objektif untuk sahnya suatu perjanjian adalah suatusebab atau kausa yang halal. Perjanjian yang dibuat tanopa adanya sebab yanghalal maka perjanjian tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Bahwa dalam memori gugatan a quo, PENGGUGAT tidak dapat menunjukan(atau memang tidak ada sama sekali) adanya kausa/sebab yang dilarang dalamproses peralihan hak atas obyek sengketa dari PENGGUGAT kepadaTERGUGAT . Dalam hal PENGGUGAT mendalilkan adanya akalakalan dalamperjanjian tersebut untuk mendapatkan KPR (poin 25 posita memori gugatan),atau tipu muslihat atau penipuan, maka hal tersebut tidak boleh hanyadipersangkakan, tapi harus dibuktikan vide pasal 1828 KUHPerdata.d.

Bahwa mengingat tidak adanya kausa/sebab yang dilarang vide pasal 1335KUHPerdata, maka peralihan hak atas Obyek Sengketa dari PENGGUGATHal 26 dari 45 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2016/PN Dpskepada TERGUGAT telah memenuhi syarat sah perjanjian vide pasal 1320KUHPerdata, sehingga peralihan hak tersebut sah serta memiliki Kekuatanmengikat bagi para pihak vide pasal 1338 KUHPerdata, untuk itu petitum poin 3,poin 4, poin 5, dan poin 12 memori gugatan sudah selayaknya untuk ditolak.f.

tujuh) hari kerja sejak ditanda tanganinyaakta yang bersangkutan PPAT wajid menyampaikan akta yangdibuatnya berikut dikumendokumen yang bersangkutan kepadaKantor Pertanahan untuk didaftar; 2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telahdisampaikannnya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepadapara pihak yang bersangkutan ; Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (1), Pasal38 ayat (1) dan pasal 40 PP no 24 Tahun 1997,Tentang Pendaftaran Tanah,dapat disimpulkan bahwa peralihan

hak suatu bidang tanah khususnyaHibah harus dibuat melalui akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenangHalaman 44 dari 62 halaman Putusan Nomor 61/G/2018/PTUNPLGmenurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danpenanda tanganan akta dihadiri oleh kedua pihak yang melakukanperbuatan hukum tersebut disertai saksi dan selanjutnya diberitahukankepada kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar peralihan haknya ;Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Kantor Pertanahan KotaPalembang terhadap permohonan

Peralihan Hak Hibah dari Penggugat s/d Penggugat V kepada Penggugat VI melalui Kantor Notaris Husnawatyyang meyebutkan diatas tanah yang dimohonkan telah terbit objeksengketa, sehingga peralihan hak atas tanah hibah antara Penggugat s/dPenggugat V kepada Penggugat VI tersebut tidak dapat ditindak lanjutisehingga Majelis hakim mengkualifikasi para Penggugat telah mempunyaikepentingan hukum untuk mengajukan gugatannya terhadap objeksengketa a quo, karena merasa kepentingannya dirugikan karena Tergugattidak

dapat memproses lebih lanjut peralihan haknya atas sertipikat HakMilik No 1260/Talang Kelapa, Tanggal 10 Februari 1978 atas nama Ridhuantersebut, karena diduga tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik objekSeNQketa; 722 nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn cence nnn neeMenimbang bahwa oleh karena para Penggugat telah mempunyaikepentingan/hubungan hukum dengan Sertipikat Hak Milik objek sengketasehingg untuk mengajukan gugatannya sebagaimana bunyi ketentuanPasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun

,M.Kn Notaris Kota Palembang (vide bukti P7) ;Bahwa dari catatan peralinan hak, hak lainlain dan penghapusannya(perobahannya) Sertipikat Hak Milik Nomor 1260 Desa Talang Kelapatanggal 10 Februari 1978, Gambar Situasi tanggal 31 Mei 1977 No. 193seluas 4.495 M2, semula tercatat atas nama A Rohim Bin A Djakir telahterjadi beberapa peralihan pemegang hak kepada Bank RakyatIndonesia (hipotik), Bank Danamon, Lelang, Jual Beli atas nama LiliRosliana dan terakhir jual beli atas nama Ridhuan (vide bukti P10

tanah berikut 1 ( Satu ) unit rumah tinggal type 36/60 yang beradadiatasnya yang terletak di Komplek Perumahan Puri Surya Batu Aji Blok FNomor. 2, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam a*Provinsi Kepulauan Riau seluas kurang lebih 60 ( enam puluh ) M2, yangmana tanah dan rumah tersebut diperoleh melalui perjanjian pengalihankredit pemilikan rumah dan kuasa atas nama Tuan SUMISPAN HADIPRIYONO sebagaimana tertuang dalam salinan AKTA PERJANJIANPENGIKATAN JUAL BELI DAN/ATAUPENGOPERAN/PERALIHAN

berikut 1 ( Satu ) unit rumah tinggal type 36/60 yang beradadiatasnya yang terletak di Komplek Perumahan Puri Surya Batu Aji Blok FNomor. 2, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batama Provinsi Kepulauan Riau seluas kurang lebin 60 ( enam puluh ) M2,yang mana tanah dan rumah tersebut diperoleh melalui perjanjianpengalihan kredit pemilikan rumah dan kuasa atas nama Tuan SUMISPANHADI PRIYONO sebagaimana tertuang dalam salinan AKTA PERJANJIANPENGIKATAN JUAL BELI DAN / ATAUPENGOPERAN/PERALIHAN

Nomor 365 PK/Pdt/201610.11.12.13.14.Para Penggugat antara orang tua Para Penggugat (Abdullah alamarhum)dengan pihak Tergugat menurut undangundang telah berakhir;Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat menguasai sebidang tanahsawah tersebut setelah berakhirnya masa gadai adalah suatu tindakan danperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaq);Menyatakan peralihan/penggadaian tanah sawah terperkara tersebut dariTergugat kepada para Tergugat Il, III dan IV adalah tidak sah;Menyatakan tanah terperkara

Tergugat IV mengenai sengketa peralihan gadai.

Menyatakan peralihan tanah tersebut dari Tergugat kepada Tergugat Il, IIIdan IV adalah tidak sah;7. Menyatakan tanah kebun yang batasbatas:Sebelah Utara dengan saluran irigasi;Sebelah Selatan dengan kebun wakaf Desa;Sebelah Timur dengan tanah kebun M. Nur Hasan;Sebelah Barat dengan tanah kebun Muhammad Hasan;Adalah sah peninggalan orang tua Para Penggugat yang masih berupaHalaman 11 dari 16 hal.Put. Nomor 365 PK/Pdt/2016boedel warisan;8.

Nomor126/Lalang telah dipanggil oleh Majelis Hakim yangmemeriksa perkara Nomor : 87/G.TUN/2005/PTUNMDN,melalui surat tereatat sebanyak 3 (tiga) kali untukhadir di Pengadilan guna mempertahankan kepentingannya, akan tetapi pihak tersebut tidak beritikadmengajukan keberatan ataupun ikut bergabung dalammempertahankan sertifikat Hak Milik Nomor 126/Lalang,sebagaimana diuraikan pada halaman 21 PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor87/G.TUN/2005/PTUNMDN tanggal 19 Januari 2006 ;Bahwa pendaftaran peralihan

ketidakcermatanpetugas Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang ;Bahwa oleh karena perolehan Penggugat atas tanah HakMilik Nomor 126/Lalang, berdasarkan Akta Jual BeliNomor : 20/2006 tanggal 6 Maret 2006, yang diperbuatRudy Mulyadi bertindak sebagai kuasa Suwan Citroen,dilakukan setelah terdapat Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Medan Nomor 87/G.TUN/2005/PTUNMDNtanggal 19 Januari 2006, yang menyatakan batalSertifikat Hak Milik No.126/Desa Lalang, yang telahberkekuatan hukum tetap, maka perbuatan peralihan

perbuatan yang berlawanandengan hukum, sehingga hal ini membuktikan secarafaktual bahwa tidak ada hubungan hukum/kepentinganPenggugat dengan tanah Negara bekas Hak Milik Nomor126/Lalang, oleh karena dengan dibatalkannya Hak MilikNo.126/Desa Lalang, berdasarkan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Medan Nomor : 87/G.TUN/ 2005/PTUNMDN tanggal 19 Januari 2006, sehingga demi hukumbatallah semua Surat surat yang menjadi dasarpenerbitan maupun Akte Jual Beli yang telah diperbuatatau) akan diperbuat menyangkut peralihan

No. 01 / LALM / VII / 2008 tanggal 22 Juli 2008 dariLembaga Adat Lembang Marante, Kecamatan Sopai, Kabupaten Tana Torajayang menyatakan ahli waris almarhum BOMBANG BARALANGI dan semasahidupnya tidak pernah menikah baik secara adat maupun lewat Catatan Sipil danGereja dan Surat Keterangan Silsilah Keluarga almarhum BOMBANGBARALANGI.Bahwa Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Pernyataan Ahli Waris yang tidakbenar atau palsu tersebut kemudian oleh Terdakwa dijadikan dasar saatmengajukan permohonan peralihan

hak sebagai warisan ke Kantor BadanPertanahan Nasional Kota Palu atas tanah milik almarhum BOMBANGBARALANGIT yang terletak di Jalan Kimaja No. 39 Palu dengan Sertifikat HakMilik No. 299 / Besusu tanggal 12 November 1976.Sertifikat Hak Muilik atas nama BOMBANG BARALANGI tersebut diperolehTerdakwa dari saksi MARGARETHA LANTANG, SKM alias Ibu KIDDING ANDILOLO yang dititipkan oleh almarhum BOMBANG BARALANGI sebelummeninggal dunia yang setelah diproses peralihan haknya pada Kantor BPN KotaPalu berdasarkan

Induk, data Calon peserta ujian dan fotokopi ijazahnyatidak ada pada dokumen kami.Dengan demikian Terdakwa bukanlah anak dari almarhum BOMBANGBARALANGI sehingga tidak berhak sebagai ahli waris almarhum BOMBANGBARALANGIBahwa surat palsu atau surat yang tidak benar tersebut di atas kemudiandigunakan oleh Terdakwa dalam mengajukan permohonan peralihan hak (baliknama) pada Kantor BPN Kota Palu atas tanah milik BOMBANG BARALANGIyang terletak di Jalan Kimaja No. 39 Palu yang semula dengan Sertifikat HakMilik