,Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;Menimbang, Hakim harus menemukan penyelesaian dalam permasalahanhukum di masyarakat dengan solusi yang tetap sejalan dan tidak bertentangandengan ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku demimewujudkan suatu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalammasyarakat;Menimbang, telah mempertimbangkan bukti P3 dan dikuatkan denganketerangan para saksi serta berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan danPencatatan Sipil Kementerian

sebagai konsekuensi dari perkara perdata Volunteer(Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, Perkara Perdata Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2018/PN Pli Halaman 5 maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankankepada Pemohon, yang besarannya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;Mengingat, ketentuan pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Tahun 2007, Surat DirjenKependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

Instansi Pelaksana (DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota), tempat pendudukberdomisili untuk diterbitkan akta kematian; pencatatan/penerbitan kutipanakta kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu Surat keterangankematian dari Kepala Desa/Lurah dan/atau dokter/paramedis atau salinanpenetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidakditemukan jenazahnya serta foto kopi Kartu Keluarga;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan danPencatatan Sipil Kementerian

karena permohonan Pemohon dapatdikabulkan seluruhnya maka biaya pemeriksaan perkara yang timbul dalampermohonan ini menurut hukum harus dibebankan kepada Pemohonsejumlah yang tersebut dalam amar penetapan ini;halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2020/PN SktMemperhatikan, ketentuan pasal 44 dan pasal 56 UndangUndangNomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Surat Direktur JenderalKependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat C.q. BadanPengatur Jalan Tol, berkedudukan di Jalan PattimuraNo.20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, dalamhal ini diwakili oleh Prof.Dr.Techn.Ir.DanangParikesit,M.Sc selaku Kepala Badan Pengatur Jalan Toldan telah memberik kuasa kepada Ir.MahbullahNurdin,MM, lr Ambardy Efendy,M.Si, YuliNuryanti,SH.,MH, Ande Akhmad Sanusi,SH.,M.Sc,Aisyah Herlita Setyaningrum,SH, Hizriana Soliknah,SH,Deny Risnardi Setiawan,SH Pujiono,SH.

,MH, Nur Ella Purista Rahma,SH dan SilvaniNintias Darda,SH Para Pegawai Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Surat KuasaHalaman 4 Putusan Nomor 206/Pat.G/2019/PN.DpkKhusus Nomor HK.02.02P/533 tertanggal 16 september2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan PengadilanNegeri Depok tanggal 16 September 2019 denganNomor 572/SK/Pdt/2019/PN.Dpk dan Surat PerintahNomor 05/SPRIN/P/2019 tertanggal 16 September 2019,untuk selanjuinya disebut sebagai: Termohon KeberatanII;3.

Bukit Cinere 58 D;Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor:474.4/235/IX/2019 tanggal 5 September 2019.Foto copy Surat Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan KotaDepok Provinsi Jawa Barat Nomor : DSR116/UND/VII/2019, Perihal Undangan, kepada HadiPramono, tanggal 16 Juli 2019;Foto copy Nilai Penggantian Wajar Bidang Per BidangTanah dan Tegakan, No.

VIII.6:Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor:474.4/223/X/2019 tanggal 2 September 2019;Foto copy Surat Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan KotaDepok Provinsi Jawa Barat Nomor : DSR116/UND/VII/2019, Perihal Undangan, kepada HermanasesAkuanbatin, tanggal 16 Juli 2019;Foto copy Nilai Penggantian Wajar Bidang Per BidangTanah dan Tegakan, No.

Gandul, Kec.Cinere, Kota Depok.74.Bukti PK.IXXIll: Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor:470/372/1X/2019 tanggal 3 September 2019;75.Bukti PK.IXXIII.9:Foto copy Surat Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan KotaDepok Provinsi Jawa Barat Nomor : DSR116/UND/VII/2019, Perihal Undangan, kepada HusnaJuman/llyas, tanggal 16 Juli 2019.76.Bukti PK.IXXIII.10:Foto copy Nilai Penggantian Wajar Bidang Per BidangTanah dan Tegakan, No.

Nota Kesepahaman (MoU) Nomor : MoU /08/VI/2012 dan Nomor 010/MoU/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 antara Kementerian Pertahanan RI dengan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia yang ditandatangani oleh Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto sebagai Direktur Jendral Kekuatan Pertahanan dengan Dr. Ir. H. Syaiful, DEA selaku Ketua Umum (DPP Perpamsi) berlaku 5 tahun.36.

Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pertahanan RI dengan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Nomor : PKS-01/VI/2012 dan Nomor 011/KJB/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Penggunaan, Penagihan dan Pembayaran Air Minum Kemhan dan TNI yang ditandatangani oleh Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto sebagai Direktur Jendral Kekuatan Pertahanan dengan Dr. Ir. H. Syaiful, DEA selaku Ketua Umum (DPP Perpamsi) berlaku 2 tahun.37.

Daftar rekening air Polri dan TNI yang ditagihkan dan diterima tahun 2012 dan tahun 2013 PDAM Tirta Mayang Jambi 49. 1 (satu) bundel Rincian Pemakaian Jasa Air Polda jambi dan Jajaran Tahun Anggaran 2012 berikut SPM dan SP2D.50. 1 (satu) bundel Rincian Pemakaian Jasa Air Polda jambi dan Jajaran Tahun Anggaran 2013 berikut SPP, SPM dan SP2D.51. 1 (satu) eksemplar RKKL (Rincian Kegiatan Kementerian / Lembagaan) Polri / Polda Jambi.

Firdaus selaku KetuaDPD Perpamsi Provinsi Jambi.35.Nota Kesepahaman (MoU) Nomor : MoU /08/VV/2012 dan Nomor010/MoU/VV/2012 tanggal 8 Juni 2012 antara Kementerian Pertahanan RIdengan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Air MinumSelurun Indonesia yang ditandatangani oleh Laksamana Muda TNIBambang Suwarto sebagai Direktur Jendral Kekuatan Pertahanandengan Dr. Ir. H.

Syaiful, DEA selaku Ketua Umum(DPP Perpamsi);3) Lampiran1 Perjanjian Kerjasama antara Kementerian PertahananRepublik Indonesia dengan Dewan Pengurus Pusat PersatuanPerusahaan Air Minum Seluruh Indonesia a Nomor : PKS01/VV/2012 danNomor : 011/KJB/VV/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang ProsedurPelayanan dan Pengajuan Penagihan Penggunaan Air Minum;4) Lampiran2 Perjanjian Kerjasama antara Kementerian PertahananRepublik Indonesia dengan Dewan Pengurus Pusat PersatuanPerusahaan Air Minum Seluruh Indonesia

Syaiful, DEA selaku Ketua Umum(DPP Perpamsi);3) Lampiran1 Perjanjian Kerjasama antara Kementerian PertahananRepublik Indonesia dengan Dewan Pengurus Pusat PersatuanHalaman 25 dari 117 hal.

Syaiful, DEA selaku Ketua Umum(DPP Perpamsi);3) Lampiran1 Perjanjian Kerjasama antara Kementerian PertahananRepublik Indonesia dengan Dewan Pengurus Pusat PersatuanPerusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Nomor : PKS01/VV/2012 danNomor : 011/KJB/VV/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang ProsedurPelayanan dan Pengajuan Penagihan Penggunaan Air Minum;4) Lampiran2 Perjanjian Kerjasama antara Kementerian PertahananRepublik Indonesia dengan Dewan Pengurus Pusat PersatuanPerusahaan Air Minum Seluruh Indonesia

Pada saat ditingkat Pusat dilegalisasi kembalipada Kementerian Pertahanan. Untuk tahap pencairan rekening dariPolri pembayaran rekening air ditranfers ke rekening DPD PerpamsiProvinsi Jambi selanjutnya DPD Perpamsi Provinsi Jambi mengirimpembayaran melalui rekening masingmasing PDAM se Provinsi Jambisesuai dengan data tagihannya, sedangkan untuk pembayaranrekening TNI dari Kementerian Pertahanan masuk ke DPP Perpamsiselanjutnya dikirim ke DPD Perpamsi Provinsi Jambi.

Bangka Tengah tersebut tanpa izindari pemiliknya yaitu Kementerian Perhubungan Ditjen PerhubunganDarat Provinsi Bangka Belitung sehingga Kementerian PerhubunganDitjen Perhubungan Darat Provinsi Bangka Belitung mengalamikerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 363 Ayat (1) ke4 dan ke5 KUHPidana;ATAUKEDUABahwa Terdakwa ERIK Bin CAIN pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaktidaknya

Bangka Tengah tanpa seizin Kementerian PerhubunganDitjen Perhubungan Darat Provinsi Bangka Belitung sehinggaKementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Darat Provinsi BangkaBelitung sehingga Kementerian Perhubungan Ditjen PerhubunganDarat Provinsi Bangka Belitung mengalami kerugian kurang lebihsebesarRp. 5.000.000, (lima juta rupiah).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 480 ke1 KUHPidanaMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidakkeberatan dan membenarkan

PUTUSANNomor: 2129/Pdt.G/2010/PAJTBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusanperkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1,pekerjaan PNS (Kementerian Keuangan Republik Indonesia),tempat tinggal Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebutPenggugat.MELAWANTergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan

S2,pekerjaan PNS (Kementerian Keuangan Republik Indonesia),tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebutTergugat.Pengadilan Agama tersebut.Setelah mempelajari berkas perkara ini.Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksisaksi.TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatannyatertanggal 29 Oktober 2010 dan telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Jakarta Timur dengan Nomor: 2129/Pdt.G/2010/PAJT, tertanggal 01Nopember 2010 dan telah

gugatanpenggugat tersebut.Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut penggugattelah memberikan tanggapan (replik) dengan tertulis tertanggal 19 Januari2011, pada intinya penggugat tetap mempertahankan alasanalasan dan dalildalil serta maksud gugatannya tersebut.Menimbang, bahwa tergugat telah memberikan tanggapan (duplik)tertulis tertanggal 10 Februari 2011, pada intinya tergugat tetapmempertahankan jawabannya tersebut.Menimbang, bahwa penggugat pekerjaannya sebagai Pegawai NegeriSipil pada Kementerian

Begitu juga tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilpada Kementerian Keuangan di Direktorat Peraturan Perpajakan II DirektoratJenderal Pajak, telah mendapat Surat Keterangan Untuk Melakukan PerceraianNomor: KET45/MK.1/2011, oleh karena itu Majelis berkesimpulan, bahwakeputusan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor: 10 tahun 1983, dan Peraturan Pemerintah RINomor: 45 tahun 1990 Pasal 3. maka perlu dipertimbangkan.Menimbang, bahwa adapun alasanalasan dan

Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 157671/A.A3/KU/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53379/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2013, Tanggal 12 November 2013 yang telah dilegalisir.3.

Foto copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmwen Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 049/D3.4/KU/2013, tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK APBN Tahun 2013, tanggal 19 September 2013 yang telah dilegalisir. 9.

Petunjuk Teknis Tahun 2013 Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013.15.

Petunjuk Penyusunan Proposal Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013.24. Buku Kas Arus Pengeluaran dan Pemasukan Dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK pada SMK Negeri 1 Bokat.25. Buku Kas Arus Pengeluaran dan Pemasukan Dana Pajak atas Penggunaan Dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK pada SMK Negeri 1 Bokat.26.

NUR WIDYANIMM selaku Kepala .Seksi SaranaSelaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan PeningkatanLayanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat PembinaanSekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan Nasional,menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 214/D3.4/KU/2013,Tanggal 19 September 2013 Tentang Bantuan Pembangunan Ruang KelasBaru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat Tahun 2013, dengan Anggaran sebesarRp.477.000.000, (Empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) berdasarkanDaftar

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor 24 tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang PedomanUmum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial diLingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun dalampelaksanaannya saksi H.RIKITAN MARUKA, S.Ag justru menunjuk langsungterdakwa sebagai pelaksana Pekerjaan / Pembangunan Ruang Kelas Baru(RKB) 3 Lokal SMK Negeri 1 Bokat sebagaimana Surat Perjanjian PengadaanBarang dan Jasa Pembangunan Ruang

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 24 tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pedoman UmumPengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial diLingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa bantuan sosial dalam bentuk uangyang digunakan oleh penerima bantuan sosial untuk pengadaan barangdan/atau jasa dikerjakan / dihasilkan sendiri oleh penerima bantuan sosialsecara swakelolaHalaman 23 dari 46 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK

Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tanggal 21 Maret2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan PertanggungjawabanBelanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan danKebudayaan..

Pembinaan SMK Nomor : B.3955KCXIV/PMK/10/2013, Tanggal 04 Oktober 2013 yang telah dilegalisir.Foto copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmwen DirektoratPembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal PendidikanMenengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor049/D3.4/KU/2013, tentang Penetapan Penerima Dana BantuanPembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK APBN Tahun 2013,tanggal 19 September 2013 yang telah dilegalisir.Foto copy Daftar Nominatif Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru(RKB

Bahwa Pemohon adalah seorang Xxxxxxxxxxx yang telah memperoleh izin dariatasannya yakni Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia KantorWilayah Prov. Sulawesi Tenggara Nomor: 220 tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016;8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua PengadilanAgama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkanputusan yang amarnya berbunyi:PRIMER:1.

bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dailildalilpermohonannya untuk menceraikan Termohon;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datangmenghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnyadimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yangdilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon;Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh izin cerai dariKepala Kantor Wilayah Kementerian

menyampaikan kesimpulan secara lisan yang padapokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan mohonputusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwalyang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa ternyata Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil,telah memperoleh izin cerai dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian

., L.L.M. dan Rekan,Kepala Biro bantuan Hukum Pada Sekjen Kementerian KeuanganRI. Berkantor di Gedung Juanda I Kementerian Keuangan RILantai 3, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat;DIYANTO, bertempat tinggal di Desa Ketanggungan, RT.006/RW.003.

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II harus dinyatakantidak dapat diterima, sebab penyebutan Persoon Tergugat I di dalam suratgugatan Penggugat kurang tepat dan keliru, karena tidak mengkaitkan denganPemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, Direktorat JenderalKekayaan Negara (DJKN) dan Kantor Wilayah IX Semarang yang merupakanInstansi atasan dari Tergugat II;b.

Panitera Mahkamah Agung,Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesiac.qg. Direktorat Jendral Imigrasi,Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian KesehatanRepublik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia danKepolisian Republik Indonesia;4.

tindak lanjut Perubahan Data PendaftaranTanah sesuai Putusan Pengadilan Perkara Perdata No. 8/Pdt.G/2016/PNRbg atas tanah SHM no. 214 atas nama H Achmad Jupri bin Sunarsokusyang terletak di desa Sumbergirang Kecamatan Lasem KabupatenRembang dari Tergugat maka Para penggugat membuat surat Nomor:038/ADVEH/X1/2018, Tanggal 10 Desember 2018 yang ditujukan kepadaatasan Tergugat yaitu Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Badan PertanahanNasional dan Kanwil Badan Pertanahan Propinsi Jateng kemudian dijawaboleh Kementerian

dijawab secara lisan Putusan tersebut dapatserta merta dijalankan tanpa perlu menunggu Berita Acara Eksekusidan Pengadilan;Bahwa diminta kepada Tergugat menyelesaikan kasus pertanahansebagaimana Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ KepalaBadan Pertanahan Nomor 11 Tahun 2016 untuk :Meneliti data fisik, yuridis dan administrasi serta menanganipermasalahan perubahan~ data sertifikat Hak Milik No.214/Sumbergirang tersebut sesuai dengan Putusan PengadilanNomor 8/Pdt G/2016/PN Rbg;Melaporkan kepada Kementerian

Agraria Dan Tata Ruang/ BadanPertanahan Nasional melaui Direktorat Jenderal PenangananMasalah Agraria , Pemanfaatan Ruang Dan Tanah dalam waktu 14hari setelah diterimanya surat ini;Bahwa surat dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ BadanPertanahan Nasional Direktorat Jenderal Penanganan MasalahAgraria, Pemanfaatan Ruang Dan Tanah Nomor: SK.04.03/96 800.38/II/2019, Tanggal 13 Pebruari 2019 yang ditujukan kepadaKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang, Perihal TindakLanjut Putusan Pengadilan Nomor

salinanresmi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atausalinan penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yangdiserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan ;PERBUATAN TERGUGAT ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM(PMH)Halaman 6 Putusan No. 146/PDT/2020/PT SMGBahwa meskipun telah ada ketentuan sebagaimana tersebut di atas danpernyataan lisan dari Pengadilan Negeri Rembang bahwa perkara tersebutdapat dilaksanakan sesuai isi putusan tanpa perlu adanya berita acaraeksekusi serta perintah dari Kementerian

penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barangbukti berupa : 2 (dua) paket shabu brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh)gram, 1 (satu) kotak permen, 1 (Satu) timbangan digital 2 (dua) bungkusrokok Gudang Garam Filter dan Sampoerna Mild serta 1 (Satu) HP merekStrowberry hitam berikut simcard di bawah TV kamar di kamar rumahterdakwa, yang diakui terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milikterdakwa.Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memilild ijin dalam memilikinarkotika jenis Shabu tersebut dari Kementerian

penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barangbukti berupa : 2 (dua) paket shabu brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh)gram, 1 (satu) kotak permen, 1 (Satu) timbangan digital 2 (dua) bungkusrokok Gudang Garam Filter dan Sampoerna Mild serta 1 (satu) HP merekStrowberry hitam berikut simcard di bawah TV kamar di kamar rumahterdakwa, yang diakui terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milikterdakwa.Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memilild ijin dalam memilikinarkotika jenis Shabu tersebut dari Kementerian

padasaat penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2(dua) paket shabu brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 1 (Satu)kotak permen, 1 (satu) timbangan digital 2 (dua) bungkus rokok GudangGaram Filter dan Sampoerna Mild serta 1 (Satu) HP merek Strowberry hitamberikut simcard di bawah TV kamar di kamar rumah terdakwa, yang diakuiterdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.Bahwa Terdakwa tidak memilild ijin dalam memiliki narkotika jenis Shabutersebut dari Kementerian

Bahwa Terdakwa tidak memilild ijin dalam memiliki narkotika jenis Shabutersebut dari Kementerian Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang, Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Unit ReserseNarkoba Polsek Palmerah Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi di luarpersidangan dengan mediator Syakhruddin,S.Hi,MH, mediator non Hakim diPengadilan Agama Depok pada tanggal 3 Mei 2021, namun tidak berhasilmendamaikan kedua belah pihak;Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabansecara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :1.23.4Benar;Benar;Benar;Benar kami samasama bekerja sebagai PNS di Kementerian

Sebagai informasi, kami bertugas di perwakilanRI di luar Negeri :e KBRI Den Haag Belanda (19961999).e KBRI Singapura (20062009).e KBRI CanberraAustralia (20112014).e KBRI DohaQatar (20172018)Benar, teman kuliah itu datang ke Jakarta untuk mengurus suntikandana/Modal UKM di Kementerian Koperasi, karena urusannya belumselesai dan masih ada dokumen yang kurang, akhirnya menginap di rumah,Saya mengantar pulang karena kasihan membawa belanjaan cukup banyak(Seprei, selimut, dll) dan sekalian ingin bersilaturahmi

Bahwa sekitar tahun 2016, Tergugat pernah mengajak temankuliahnya yang berjenis kelamin perempuan untuk menginapdirumahnya dan mengantar perempuan tersebut kemanamana,bahkan sampai mengantar pulang ke kampung halamannya diWonosobo;Menimbang, bahwa atas dalildalil gugatan Penggugat tersebut, didalam jawabannya Tergugat membenarkan sebagian dan membantahsebagian,Tergugat membantah penyebab perselisinan dan pertengkaran yaitusebagai berikut :1.Benar kami samasama bekerja sebagai PNS di Kementerian Luar

Benar, teman kuliah itu datang ke Jakarta untuk mengurus suntikandana/Modal UKM di Kementerian Koperasi, karena urusannya belumselesai dan masih ada dokumen yang kurang, akhirnya menginap dirumah, Saya mengantar pulang karena kasihan membawa belanjaancukup banyak (seprei, selimut, dll) dan sekalian ingin bersilaturahmi kekeluarga saya di Wonosobo.5.

Selain itujuga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajiban, tentang antara lain:> Kewajiban menolak gratifikasi dan melaporkan gratifikasi yang tidak dapat ditolaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri KeuanganNomor: 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi diLingkungan Kementerian Keuangan;Halaman 7 dari 103 Hal.

Cherng Tay Indonesia Tahun Pajak 2016;Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Widhiantoro dan tidak memilikihubungan keluarga;Bahwa Saksi menjabat sebagai Auditor Muda pada Inspektorat BidangInvestigasi Kementerian Keuangan dari tahun 2017 sampai dengansekarang dan ditugaskan melakukan kegiatan pengamatan atas kegiatanpada KPP Pratama Jakarta Cengkareng;Bahwa tuposi Saksi yaitu melakukan kegiatan audit investigasi atas dugaanpenyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai dilingkungan Kementerian

Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pstinformasi, surveillance atas dugaan penyimpangan atau pelanggaran yangdilakukan oleh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan;Bahwa dasar Saksi melakukan audit investigasi yaitu Surat Tugas InspekturJenderal Kementerian Keuangan No. ST63/lJ/2018 Tanggal 25 Januari2018, Surat Tugas Inspektur Jenderal No.

Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan diaturdalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.09/2017 tentangPedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KementerianKeuangan.

Bahwa pada saat Fandry Gunawan akan meninggalkan Kantor Pelayanan PajakPratama Jakarta Cengkareng dan masih berada di parkiran mobil, FandryGunawan diamankan oleh petugas gabungan dari Inspektorat BidangInvestigasi (IBI) Kementerian Keuangan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK).

Tunggal Perkasa Plantation ( Vide Surat KepalaBPN RI / Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah denganSuratnya Nomor : 4461/14.3300/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 )terlampir .Bahwa baik suratsurat Presiden Republik Indonesia/Deputi BidangHubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian SekretariatNegara, maupun suratsurat Kepala Badan Pertanahan Nasional /DeputiBidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah , sebagaimana kami uraikantersebut diatas hingga sampai saat ini tidak dilaksanakan sepenuhnya

Bahwa atas surat kami LSM LP5SBI Nomor : 14/LSMLP5SBI/VI/2010tanggal 14 Juni 2010 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia,Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan danHalaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 76 P/HUM/201321.22.Konservasi Alam/Direktorat Penyidikan Pengamanan Hutan dengan suratNomor : S.10/IVPPH2/PPNS, tanggal 26 April 2012, yang dibuat danditanda tangani oleh Direktur Kasubdit PPW 1 selaku penyidik(Suharyono,SH,MSi,M.Hum) telah mengundang Ketua Umum LSM

Tunggal Perkasa Plantation/ Koperasi SawitRedang Seko dimaksud berada dalam Kawasan Hutan produksi terbatas,yang berpotensi merugikan Negara (PNBP) Penerimaan Negara BukanPajak, sector Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi(DR) tidak kurang dari 200 miliar, dan permasalahannya sekarang dalamproses oleh Kasubdit PPW 1 Kementerian Kehutanan .Bahwa Berdasarkan halhal tersebut di atas yang tidak bisa dibantah lagikebenarannya maka dengan demikian dalildalil yang menyatakan PT.Tunggal Perkasa

Nomor : 4661/14.3300/XII/2011 Tanggal 14 Desember 2011.Fotokopi Surat Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (Bukti P11) :1. Nomor : S709/KUM1/2010 Tanggal 02 September 2010.2. Nomor : S699/PPH1/2010 Tanggal 24 September 2010.3. Nomor : S10/PPH2/2012/PPNS Tanggal 26 April 2012.Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Kanwil BPN Propinsi Riau(Bukti P12);Fotokopi Surat Bupati Kabupaten Indragiri Hulu (Bukti P13) :1. Nomor : 01/ADMPUM/100/1/2013 Tanggal 02 Januari 20132.

Berkas permohonan diterima Kementerian Pertanian sesuai disposisiMenteri Pertanian pada tanggal 4 Januari 2014.

., Kuratordan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti PendaftaranKurator dan Pengurus AHU.AH.04.03176 tanggal 27 September2016 beralamat di LHP Law Corporation, Grand Slipi Tower, 8"Floor, Suite 8F, Jakarta Barat, dan; Sdri.

., Kurator dan Pengurus yangterdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaIndonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan PengurusNomor AHU.AH.04.03106 tanggal 18 April 2016 beralamat diJalan Anggrek II No. 41, Larangan Indah, Larangan, Tanggerang,dan; Sdri.

., Kurator dan Pengurus yangterdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaIndonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan PengurusNomor AHU.AH.04.0356 tanggal 29 Maret 2016 beralamat diLBH Healing Movement, Jalan Boulevard Barat Raya Blok LC 7,No. 4849, Kepala Gading, Jakarta Utara, dan; Sdr.

., Kurator dan Pengurus yangterdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesiadengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus NomorAHU.AH.04.03106 tanggal 18 April 2016 beralamat di Jalan AnggrekIl No. 41, Larangan Indah, Larangan, Tanggerang, dan; Sdri.

., Kurator dan Pengurus yangterdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesiadengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus NomorAHU.AH.04.0356 tanggal 29 Maret 2016 beralamat di LBH HealingMovement, Jalan Boulevard Barat Raya Blok LC 7, No. 4849, KepalaGading, Jakarta Utara, dan; Sdr.

paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda TerdakwaPTBelitung Mandiri Mulia Indahdisita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi denda tersebut;

., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-327 AH.04.03-2021 tanggal 26 April 2021 beralamat kantor di Wisma Kodel Lt. 9, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. B-4 Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.193 AH.04.03-2021 tanggal 19 Maret 2021 beralamat kantor di Cityloft Sudirman Building Lt.11 Suite 1109 Jalan K.H.

Kementerian Keuangan RI. CQ. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. CQ. Kepala Kantor DJKN Riau, Sumbar dan Kepri. CQ. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG
5.Pemerintah RI. CQ. Kementerian ATR/ BPN RI. CQ. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Sumatera Barat. CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG

Basa, Desa Marga, Kecamatan Marga,Kabupaten Tabanan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Denpasar, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan manadilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa pada Tahun 2012 Kementerian Kelautan dan Perikanan DirektoratJenderal

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI kepada kelompok Ulam Anyar,Desa Kuwum, Kec.

Saksi NYOMAN MURDANAe Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena permasalahanadanya dana bantuan pemerintah dari Kementerian Kelautan &Perikanan tahun 2012 yang penggunaannya tidak sesuai peruntukan;e Bahwa tujuan pemberian bantuan adalah untuk meningkatkanperekonomian masyarakat kelompok ikan;e Bahwa pada tahun 2012 bertempat di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum,Kec. Marga, Kab.

Saksi WAYAN GAMA,Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan terkait permasalahan adanyadana bantuan pemerintah dari Kementerian Kelautan & Perikanantahun 2012;Bahwa tujuan pemberian bantuan adalah untuk meningkatkanperekonomian masyarakat kelompok ikan;Bahwa pada waktu yang saksi tidak dapat ingat lagi dalam tahun 2012bertempat di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum, Kec. Marga, Kab.

,Saksi pada saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Tabanan sejak tanggal 23 Oktober 2012 berdasarkanSurat Keputusan Bupati Tabanan Nomor: 821.23/3498/BKD;Bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melaluiDirjen Budidaya pernah menyalurkan BLM untuk pengembangan usahamina pedesaan perikanan budidaya (PUMPPB) Tahun 2012 kepadakelompok masyarakat di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum, Kec.