Bahwa setelah diadakan perhitungan kembali oleh Pegawai Pengawas padatingkat Provinsi maka nampak jelas perhitungan yang dibuat oleh PegawaiPengawas Kabupaten Gorontalo (Bukti P4) sangatlahn nampakperbedaannya bahkan ada yang nihil, sementara Penetapan yang dibuatoleh Pegawai Pengawas pada Nakertrans pada tingkat Provinsi ( terlampir)dibuat berdasarkan datadata yang akurat seperti keterangan Pekerja/BuruhPT.Trijaya Tangguh, Keterangan Pengusaha PT.Trijaya Tangguh, daftarhadir dari Pekerja/oara penggugat

Bahwa demikian pula Pertimbangan Hukum Yudex Factie mengenaiketerangan saksi Penggugat yang bernama Abdul Saihu Yahya pegawaipada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo,sepatutnya dikesampingkan karena saksi tersebut tidak mengetahui pastiperihal perhitungan dalam penetapan tersebut dan pada kenyataanya pulabukan saksi tersebut yang membuat dan menanda tangani perhitunganupah lembur sebagaimana yang tercantum dalam bukti P4 tersebut dimanaseharusnya yang menjadi saksi untuk menerangkan

Dalamperkara ini selain bukti tertulis sebagai dasar perhitungan penetapan upahlembur dari putusan Judex Factie hanya berupa foto copy, ternyatapenetapan Pegawai Pengawas Provinsi yang dilekatkan pada berkasperkara kasasi (Bundel B) berupa foto copy yang sesuai dengan aslinyasebagaimana keterangan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Gorontalo.Lagipula sesuai ketentuan pasal 13 Keputusan Menteri Tenagan Kerja danTransmigrasi No. 102/MEN/VV/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan UpahLembur terkait kewenangan

Nomor 759 K/Pdt.SusPHI/2017Lebih lanjut, Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan SosialTenaga Kerja menyebutkan bahwa upah sebulan adalah upah yangsebenarnya diterima oleh tenaga kerja selama satu bulan yang terakhir;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka perhitungan besarnya iuranJaminan Hari Tua (JHT) yang harus disetorkan Tergugat kepada PTJamsostek adalah didasarkan pada perhitungan 3,7% dikali upah yangditerima pada

Sebagaimana diketahui, upahterdiri dari upah pokok tambah tunjangan yang bersifat tetap, yangrinciannya dapat dilihat dari uraian perhitungan yang biasa diterima olehPenggugat setiap bulannya (Lampiran 4), dengan ringkasan sebagaiberikut:Gaji Sesungguhnya April 2008 s/d Oktober 2016 Rp2.780.800,00Gaji yang menjadi dasar perhitungan JHT oleh Tergugat Rp485.250,00Selisin kurang gaji sebagai dasar perhitungan JHT Rp.2.295.550.000,Tarif luran JHT ditanggung Tergugat 3,7%Kekurangan luran JHT ditanggung

yang harus diterima Penggugat sehubungan denganpemutusan hubungan kerja tanpa kesalahan sebagai berikut:Dasar Perhitungan Upah Sesuai Pasal 157 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yangmenyatakan:(1) Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hakyang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas:a) upah pokok;b) segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikankepadapekerja

/oburuh dan keluarganya, termasuk harga pembeliandari catu yang diberikan kepadapekerja/buruh secara cumacuma,yang apabila catu harus dibayar pekerja/ouruh dengansubsidi, makasebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan hargayang harus dibayar oleh pekerja/ouruh.Sehingga Perhitungan Upah per bulan adalah sebagai berikut:a) Upah Pokok = Rp. 35.000.000,b) * Tunjangan Tetap = Rp. 3.500.000,*Catu mobil inventaris (Lampiran 9) = Rp. 7.500.000,+Komponen upah sebagai dasar perhitungan = Rp

. 46.000.000, (empatpuluh enam juta Rupiah)Maka perhitungan besarnya Uang Pesangon, Penghargaan danPenggantian Hak adalah sebagai berikut:2 X Ketentuan Pasal 156 ayat 2:Uang Pesangon: 9 bulan upah X Rp. 46.000.000, X 2 =Rp828.000.000.,1 X Ketentuan Pasal 156 ayat 3:Halaman 34 dari 58 hal.

Bendahara Penerimaan pada satuankerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitolitahun 2011;1 (satu) Bundel Foto Copi Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor823.2PD/0718.04KP/T1T/2013 tentang Kenaikan Pangkat PegawaiNegeri Sipil atas nama Yuyun Wahyuni A.Md;1 (satu) Bundel Foto Cpi Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 387tahun 2013 tentang Penetapan Pengguna Anggaran BendaharaPengeluaran pada satuan Kerja Perangkat Daerah di LingkunganPemerintah Kabupaten Tolitoli tahun anggaran 2014;Perhitungan

, saksi diwajibkan membayar sebesarRp. 7.500.000,Bahwa saksi 2 (dua) kali mengajukan permohonan IMB, yang pertamasaksi ajukan yaitu untuk lantai satu dan yang kedua setelah bangunanRuko saya tambah lantai kedua ;Bahwa permohonan IMB yang kedua, saksi bayar Rp. 5.000.000,atas dasar perhitungan terdakwa ;Bahwa pembayaran biaya IMB tersebut tanpa ada tanda terima dansaksi menyerahkan uang di Kantor Perijinan Kab.

untukmendapatkan jumlah besaran Retribusi yang dibebankan kepadaPemohon;Bahwa yang melakukan perhitungan untuk mendapatkan besaran iuranretribusi adalah Terdakwa selaku Kepala Seksi Perijinan;Bahwa setelah dilakukan perhitungan maka kantor pelayanan perijinanterpadu mengeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yangmencantumkan besaran retribusi yang didalam SKRD tersebut yangmana di dalam SKRD tersebut yang bertandatangan adalah BendaharaPenerima;Bahwa benar selama terdakwa menjabat sebagai

Kepala Seksi perijinan,Terdakwa selalu melakukan perhitungan untuk mendapatkan besaranretribusi yang diajukan oleh Pemohon;Bahwa setelah diketahui jumlah besaran retribusi, pemohon harusmembayar besaran retribusi tersebut secara langsung kepadaBendahara Penerima;Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Seksi Perijinan,yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan dan Perijinan TerpaduKab Tolitoli adalah Dra FERA G MANGGOAL;Bahwa benar tidak semua uang yang dibayarkan oleh Pemohon,Terdakwa

I DAERAH (SKRD), padahal SKRDtersebut adalah dasar perhitungan untuk dilakukan pembayaran oleh PemohonIMB, sehingga uang yang diterima oleh Terdakwa tidak menggunakanmenggunakan SKRD, serta uang yang diterima Terdakwa dari Pemohon IMBtidak semua disetor kepada Bendahara Penerima sebagaimana Surat TandaSetoran (STS) melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan denganPasal 13 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 20

Bahwa penetapan jumlah hutang Penggugat sebesarRp50.526.050.078,49 oleh Tergugat Il adalah tidak tepat dan tidakdidukung oleh perhitungan yang transparan dan buktibukti otentik.Mengenai perhitungan jumlah hutang Penggugat yang pasti, telahberulang kali ditanyakan oleh Penggugat kepada Tergugat II, namunTergugat Il tidak dapat memberikan dasar perhitungannya, hal iniadalah bertentangan dengan Pasal 4 (2) jo. Pasal 10 (1) jo.

Keuntungan yang sudah pasti akan diperoleh, namun tidak jadididapat sebesar USD88,873,656.00 yaitu dengan menggunakandasar perhitungan menghabiskan sisa stock bahan baku yang ada,sebesar 1,3 juta ton, dengan rate pemakaian sebanyak 190.000 tonper 10.000 ton produk furfural per tahun, dengan harga transaksipenjualan diperoleh Penggugat, sebagai berikut: D KKeuntungan tahun 1995 USD14,401,500(tahun I)Pembayaran bunga kepada USD2,042,400 Hal. 11 dari 50 hal. Put.

Perhitungan jumlah kredit yang diterima Penggugat;1. Bahwa apabila Tergugat menjalankan Surat Korporasi Ill Nomor 65,maka jumlah kredit yang seharusnya diterima oleh Penggugat dariTergugat sebesar Rp28.300.000.000,00 dan bunga tunggakan yangharus dibayar sebesar Rp13.902.000.000,00;2.

Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi, Tergugat tidak menjalankan SuratKorporasi Ill Nomor 065, sehingga perhitungan jumlah kredit yang diterimaoleh Penggugat hanya sebesar Rp19.732.000.000,00 dengan perhitungan,sebagai berikut: Kredit Pokok Rp 17.800.000.000,00;Kredit KMK Rp 2.500.000.000,00; Bunga sesuai dengan SE BI Nomor 23/12/BPPP, Tanggal 28 Februari1991 (max 9 bulan bila diperhitungkan sebagai kredit macet)Rp3.902.000.000,00; Pembayaran bunga 12 x Pada tahun 1996 Rp600.000.000,00; Klaim asuransi

Tergugat Rekonvensi harus menyerahkan laporan berkala sebagaiberikut:1) Laporan produksi (dirinci perjenis, kuantum, dan nilai) dan penjualan(lokal dan ekspor dirinci perjenis, kuantum dan nilai setiap bulan yangharus diterima paling lambat 2 minggu setelah tanggal laporan);2) Laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugilaba lengkapdengan perinciannya setiap semester yang harus diterima palinglambat 1 bulan setelah tanggal laporan;3) Laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugilaba

dan ada klarifikasi dan konfirmasi pada penyedia barang danjasa juga melakukan pengecekan di lapangan ; Bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara tim turunmelakukan pengecekan di lapangan ; Bahwa untuk pekerjaan pengadaan Taman Kota Laha dan Halong dibuat dalam4 (empat) paket yang dibagai dalam 2 (dua) pekerjaan fisik dan 2 (dua)pekerjaan pengawasan, disitu ahli dalam melakukan perhitungan inimenghasilkan dan berkesimpulan adanya kerugian keuangan Negara sebesarRp.161.406.921.

(seratus enam ratusSembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan belas riburupiah) sebagai acuan untuk melakukan perhitungan kerugian Negara kemudianuntuk realisasi pembayaran atau pengeluaran telah digunakan oleh penyediabarang dalam hal ini kontraktor dan ahli melakukan perhitungan berdasarkankonfirmasi dan klarifikasiapakah kepada rekanan kemudian kepada penyediabarang jasa pendukung ; Bahwa selain SP2D ada juga data pendukung seperti SPP, SPT dan SPM jadidari SPM dan dokumen

Bina Graha Konsultan dan untuk pekerjaan Taman Kotadesa Halong tahap I adalah sama juga CV Bina Graha Konsultan ; Bahwa dari hasil perhitungan ahli disini ada pengeluaran uang untukpengewasan sebesar Rp.17.018.182.

tidak menggunakandata yang dibuat oleh panitia ; Bahwa untuk laporan yang dibuat oleh Piliteknik dan dari Dinas Pertanian, ahlitidak menggunakannya dan ahli melakukan perhitungan sendiri sesuai denganhasil yang didapat dilapangan ; Bahwa dalam rangka melakukan perhitungan pekerjaan fiisik dan tanamandilapangan, ahli melakukan perhitungan bersama dengan penyedia barangtermasuk melakukan pengkuran panjang dan lebarnya ; Bahwa pekerjaan fisik maupun tanaman ahli melakukan perhitungan denganmenyatukan

;Menimbang, bahwa perhitungan Kerugian Keuangan Negara yangdilakukan oleh BPK/BPKP merupakan perhitungan dalam kerangka Tata KelolaKeuangan yang bersifat Administratif, sedangkan perhitungan yang dilakukanoleh aparat penegak hukum cq Majelis Hakim adalah dalam kerangka Yuridis,dan akan sampai pada kesimpulan dapat tidaknya seseorangdipertanggungjawabkan atas kesalahan Tata Kelola Keuangan yangdilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 813.K/Pid//1987 tanggal

Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan RUPS ;KETENTUAN MATERIAL :Perhitungan Pajak menurut SKP :PBK00161/IV/WPJ.06/Bahwa Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk masa pajakJanuari s.d Desernber 2005 Nomor : 00015/207/05/073/07 diterbitkan tanggal26 Maret 2007 dengan perhitungan sebagai berikut : No.

No.73/B/PK/PJK/201 1 Perhitungan Pajak menurut Surat Keputusan KeberatanBahwa Keputusan Keberatan Nomor : KEP502/WPUJ.06/BD.06/2008tanggal 18 April 2008 diterima tanggal 21 April 2008 dengan putusanmempertahankan ketetapan pajak dan menolak permohonan keberatansehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut : PPN Kurang Sanksi Jumlah yangUraian (Lebih) Dibayar Sanksi Bunga Kenaikan masih hrus dibayar(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)Semula 1.224.984.687,00 367.495.406,00 0,00 1.592.480.093,00Dikurangi

Banding tidak pernah bermaksud memindahkan kepemilikan ataskendaraan tersebut dari milik kKonsumen menjadi milik Pemohon Banding, baiksecara hukum maupun secara suratsurat kendaraan (BPKB dan STNk);Bahwa oleh karena tidak ada arus barang dari Konsumen ke PemohonBanding maka arus penyerahan barang yang terjadi karena penjualankendaraan tersebut adalah dari konsumen langsung kepada pihak ketigasehingga PPN yang terutang atas penyerahan tersebut adalah bukanmerupakan tanggungjawab Pemohon Banding :Perhitungan

Swadharma Bhakti SedayaFinance, NPWP : 01.399.226.8073.000, alamat : Jl Kwitang Raya No.10,Jakarta 10420, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Januari s/d Desember2005 menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak : Ekspor Rp. 0,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp. 0,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut Rp. 0,00 Dikurangi : retur penjualan Rp. 0,00 Jumlah Rp. 0,00Pajak Keluaran Rp. 0,00Hal.9 dari 25 hal. Put.

Adhan Alim;yang menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.83.815.884,44, sesuaidengan laporan hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara Berita AcaraPerhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)tertanggal 22 Agustus 2008 atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2ayat (1) jo.

Adhan Alim,yang menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.83.815.884,44 sesuaidengan laporan hasil perhitungan kerugian kKeuangan Negara Berita AcaraPerhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)tertanggal 22 Agustus 2008 atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalamPasal 3 jo.

Adhan Alimmemberikan kepada terdakwa Eddy Baud sebanyak 2 kali yakni pertama padatanggal 30092005 sebesar Rp. 10.000.000,, kedua pada tanggal 14112005sebesar Rp.13.500.000, sehingga saksi Adhan Alim menerima sebesarRp.63.700.000, (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);Hasil perhitungan kerugian keuangan negara (BPKP AMBON)berdasarkan metode dan prosedur perhitungan yang telah diuraikan, dalamHal. 19 dari 22 hal. Put.

No. 1864 K/Pid.Sus/2009pelaksanaan pekerjaan fisik bangunan lima USB SMPN dengan sumber danaProgram Block Grant USB SMPN Dana APBN T.A. 2004 di KabupatenHalmahera Utara, telah terjadi kerugian keuangan negara sebesarRp.829.598.626,32, dan untuk USB SMPN 3 Kao kerugian Negara sebesarRp.83.815,884,44, sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuanganNegara Berita Acara Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) tertanggal 22 Agustus 2008.

Nomor 15 Tahun 2000tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, WakilKetua dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2003 tanggal24 Juli 2003 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tanggal 10Juni 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan PengawasanKeuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran PendapatanBelanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah danPenyusunan Perhitungan

Tahun2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua,Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, yaitubahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD dapatdisediakan dana penunjang yang dikelola oleh pimpinan DPRD.Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawabandan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara PenyusunanAnggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata UsahaKeuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan

Pemerintah DaerahKabupaten Pekalongan sebesar lebih kurang Rp. 2.587.511.000,(dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribusedangkan besaran keuangan negara yang dinikmatiterdakwa sebesar lebih kurang Rp 61.740.000, (enam puluh satu jutahal 11 dari 35 hal Put.No.44/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgtujuh ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan perhitungan SaksiAhli dari BPKP Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan Surat PenunjukanKepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah Nomor : S3765/PW1 1/

Pemerintah DaerahKabupaten Pekalongan sebesar lebih kurang Rp. 2.587.511.000,(dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sebelas riburupiah) sedangkan besaran keuangan negara yang dinikmatiterdakwa sebesar lebih kurang Rp 61.740.000, (enam puluh satujuta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah )hal 23 dari 35 hal Put.No.44/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgberdasarkan perhitungan Saksi Ahli dari BPKP Propinsi Jawa Tengah sesuaidengan Surat Penunjukan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah Nomor :S3765

PajakPratama Kupang, yang diikuti dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak KurangBayar, bahwa atas penyerahan Mangan yang dilakukan oleh Pemohon Bandingterhutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp368.196.000,00 dan Jumlahkurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Verifikasiadalah Rp0,00 (Nol Rupiah) atau "NIHIL", sehingga berdasarkan Pasal 36Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 Pemohon Banding harus melakukanpembayaran pajak terhutang sebesar 50% dari Rp0,00 adalah sebesar Rp0,00untuk itu perhitungan

Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00 301.800.000,00b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama 0,00 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00 0,00b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00 0,00b.5. Lainlain 0,00 0,00b.6. Jumlah 0,00 0,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0,00 0,00d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 0,00 0,00e.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar 0,00 301.800.000,003. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 0,00 0,00b. Dikompensasikan ke masa pajak ... 0,00 0,00c. Jumlah 0,00 0,004. PPN yang kurang dibayar 0,00 301.800.000,005. Sanksi Administrasi :a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 0,00 66.396.000,006.

Raya NikiNiki RT 016RW 008, Supul, Amanuban Barat, Timor Tengah Selatan, Nusa TenggaraTimur, sehingga perhitungan pajaknya menjadi:Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiriRp0,00Perhitungan PPN kurang bayar: Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp0,00 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 0.00Jumlah perhitungan PPN kurang bayar poopKompensasi kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke MasaPajak berikutnya Rp0,00PPN yang kurang dibayar Rp0,00Menimbang,

:ee Rp 0,00Jumlah perhitungan PPN kurang bayar ......... ccc ceeesseeeeeeeeeeeeees Rp 0,00Kompensasi kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan keRp 0,00Masat Pajak Berit yet ics cis ccmscwmscsunm mun ceancenamira sources sory enewsPPN yang kurang dibayal ....... cc eeeeeeeeeeee cette eee eeeeeeeeeeaaaeeeeeeeeeeea Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut

dasar apa Penggugatmenggugat Tergugat telah melakukan wanprestasi.Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Sama No. 13505/YJI/II/2018tanggal 29 Juni 2018 Tergugat selalu memenuhi prestasi dan kewajibandengan membayar biaya jasa catering sesuai dengan perjanjian tersebutdan Tergugat tidak pernah melakukan wanprestasi.Bahwa Penggugat dalam Gugatan tidak menjelaskan secara jelas danrinci mengenai kerugian materil maupun immateril yang di minta olehPenggugat, sehingga tidak jelas apa yang menjadi dasar perhitungan

Bahwa dalam perhitungan kerugian Penggugat sangat tidak jelasapa yang menjadi dasar perhitungannya sehingga patutdipertanyakan timbul angka ganti kerugian materil sebesarRp.787.500.000 (tujuh ratus delapan pulu tujuh juta lima ratusribu rupiah tujuh) dan ganti kerugian Immateril sebesar3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), tuntutan ganti kerugian yangdimintakan Penggugat tersebut sangat kabur dan rincian sangatmengada ada dan terkesan ingin mencari kKeuntungan.c.

Bahwa permintaan PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) atas gantikerugian materiil dan ganti kerugian immaterial adalah tidak beralasanhukum dan harus ditolak, dikarenakan telah terbukti di persidanganpada Pengadilan Tingkat Pertama, PEMBANDING (dahuluPENGGUGAT) tidak bisa membuktikan dasar perhitungan gantirugi yang dituntutnya, sehingga tuntutan ganti kerugian materiildan immaterial tersebut ditolak oleh Majelis Hakim TingkatPertama.4.

HASIL PERHITUNGAN GANTI RUGI PEMBANDING (dahuluPENGGUGAT) TIDAK JELAS5.

Bahwa dalil PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) tersebut diatasharus DITOLAK karena TIDAK JELAS, dengan alasan sebagaiberikut:1) Bahwa perhitungan ganti rugi yang dibuat oleh PEMBANDING(dahulu PENGGUGAT) tidak jelas dasarnya karena tidak adakerugian materiil dan kerugian immateriil yang dialami olehPEMBANDING (dahulu PENGGUGAT).TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) tidak memesan nasi boxkepada PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT), maka tidak adabiayabiaya yang dikeluarkan oleh PEMBANDING (dahuluPENGGUGAT) terkait pembuatan

Jaminan kematian =0,30% dari upahRp3.700.000,00 x 0,30% = Rp 11.100,00;Total a+b+c =Rp 180.930,00 x 2 tahun(24 bulan) = Rp 4.342.320,00;Catatan :Perhitungan bulan di atas (Juli 2010Juli 2012) belum termasuk sampaiadanya Pengadilan Hubungan Industrial;Komponen upah bulanan sebagai berikut:e Upah pokok = Rp1.350.000,00;e Tunjangan jabatan =Rp 750.000,00;e Granted average service charge = Rp1.600.000,00;Total upah bulanan = Rp3.700.000,00;a.

Nomor 85 PK/Padt.SusPHI/201612.penggantian hak, dan uang THR tahun 2012 sebagaimana tersebut padaangka 8 di atas, dengan perhitungan sebagai berikut: Utang kepada Penggugat Rekonvensi Rp6.105.902,00 = Rp6.105.902,00; Uang pesangon Uang penggantian hak Tunjangan Hari Raya Rp4.515.000,00 = Rp4.515.000,00;= Rp1.590.902,00;Bahwa berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka TergugatRekonvensi masih mempunyai sisa pinjaman/utang yang harus dibayarkepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.509.902,00 (satu

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan dan melanggar hukum yangberlaku mengenai peraturan tentang upah minimum yang berlaku padasaat masa kerja Termohon Peninjauan Kembali;Sebagaimana dasar atau landasan untuk menghitung upah TermohonPeninjauan Kembali pada masa kerja sejak tanggal 5 Juli 2010 sampaidengan 19 Juli 2012, sehingga seharusnya Judex Facti memberikanpertimbangan hukum tentang perhitungan upah Termohon PeninjauanKembali berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 167 Tahun2009 tentang

Upah Penggugat selama proses PHK 12 x 35.400.000,00Rp2.950 000 ,00THR 2012 2.950.000,00Total 48.527.500,00" Or) GI Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas adalah kelirudan tidak tepat dalam perhitungan upah uang pesangon, uang pergantianhak dan upah Termohon Peninjauan Kembali selama proses PHK, karenaJudex Facti tidak menggunakan UMP DKI Jakarta tahun 2010, UMP DKIJakarta Tahun 2011, dan UMP DKI Jakarta Tahun 2012, melainkanmenggunakan UMP DKI Jakarta 2013;Bahwa upah Termohon Peninjauan

Seharusnya uang penggantian hakadalah sebesar 15 % dikali dengan total uang pesangon, tetapi Judex Factimemberi pertimbangan dengan membuat perhitungan uang penggantianhak 15 x Rp17.000.000,00 Pemohon Peninjauan Kembali menilai bahwajumlah Rp17.000.000,00 tidak berdasar dan tidak jelas perhitungannya;Bahwa suatu putusan harus sesuai dengan asas putusan yang ditegakkan,yaitu asas memuat dasar hukum dan alasan yang jelas dan rinci. Hal manasesuai dengan pendapat M.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Pemutusan Hubungan Kerja sejak Penggugat menyatakan menerima anjuran;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dengan dengan perhitungan

Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang pesangonPenggugat sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) upah proses sesuai ketentuanPasal 155 ayat (8) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PUU/IX/2011tertanggal 19 September 2011 tentang Upah Proses dan Uang Jaminan HariTua yang sedang Penggugat memohon kepada Pengawas KetenagakerjaanProvinsi Kalimantan Barat agar membuat perhitungan dan penetapan sesuaiketentuan peraturan perundangan

beralasan hukum untuk diterima;Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 yaitu menghukum Tergugatuntuk membayar hak normatif Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa : uangpesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak cuti, jaminan hari tua, upahproses dan ganti rugi bantuan pemerintah, Majelis Hakim memberikanpertimbangan hukum sebagai berikut:e Bahwa sesuai ketentuan pada Pasal 157 ayat (1) UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Komponen upah yang digunakan sebagaidasar perhitungan

uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uangpengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas upah pokokdan segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepadapekerja/ourunh dan keluarganya, sementara tunjangan uang makan terkaitdengan kehadiran sehingga tidak masuk dalam tunjangan tetap, maka upahyang menjadi dasar perhitungan dalam perkara a quo Rp.5.671.190, per bulandengan rincian upah pokok Rp.3.931.960,, tunjangan jabatan Rp.950.000.

penghargaan masa kerja yang dimohonkan Penggugat satu kalimenurut ketentuan Pasal 156 ayat (3) UndangUndang No. 13 Tahun 200321tentang Ketenagakerjaan, menurut Majelis Hakim sudah tepat dan benarsehingga patut dikabulkan;e Bahwa mengenai uang penggantian Perumahan dan kesehatan sebesar 15% dari jumlah uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, menurutMajelis Hakim sudah tepat dan benar sehingga patut dikabulkan;e Bahwa mengenai penggantian hak cuti menurut hemat Majelis Hakim sudahtepat dan benar perhitungan

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagaiakibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dengandengan perhitungan sebagai berikut: Uang Pesangon 1 x 9 x Rp.5.671.190, Rp.51.040.710, Penghargaan Masa Kerja 1 x 8 x Rp.5.671.190, Rp.45.369.520,Penggantian Perumkes15% x Rp.96.410.230., Rp.14.461.534, Penggantian Hak Cuti 12/25 x Rp.5.671.190, Rp. 2.722.171, Upah proses 4 bulan x Rp.5.671.190, Rp.22.684.760,Jumlah Rp 136.278.695,(seratus tiga puluh enam juta dua

Keputusan Penolakan Permohonan Keberatan :Bahwa Perhitungan menurut Surat Keputusan Nomor : KEP1594/WPJ.07/2014tanggal 1 Juli 2014 telah menolak seluruh Keberatan Pemohon Banding AtasHalaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 446/B/PK/PJK/2017Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor : 00574/207/11/055/13 tanggal 24 April 2013 Masa PajakJanuari 2011 dengan rincian sebagai berikut : Uralan Semula Ditambah/ (Dikurangi) Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)a.

Oleh karena itu Pemohon Banding mohon agarseluruh Faktur Pajak Masukan sebesar Rp1.457.270. tersebut dapatdimasukkan sebagai pajak yang dapat diperhitungkan dan koreksi Pemeriksaharus dapat dibatalkan;Perhitungan Yang Seharusnya Menurut Pemohon BandingBahwa sesuai penjelasan Pemohon Banding diatas dengan demikianseharusnya seluruh koreksi dapat dibatalkan dan perhitungan pajak yangseharusnya menurut Pemohon Banding adalah sbb :Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 446/B/PK/PJK/2017Jumlah Rupiah

Diku i:b.1 PPN disetor dimuka dalam Masa Pa 0b.2 Masukan d di 793.866.7935 rc r anb.5 Lain Lainnn arkan ke Masa ak beri 159.179.203r r= :a.Jumlah PPN masih harus diba KesimpulanBahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas, Pemohon Bandingmohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk dapat mengabulkanpermohonan Banding Pemohon Banding, dan menetapkan jumlah pajak sesuaidengan perhitungan permohonan banding Pemohon Banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put64907/PP/M.IA

Chubb SafesIndonesia, NPWP : 01.000.117.0.055000, beralamat di Kawasan Industri MM2100 Blok T61, Ganda Mekar, Cikarang BaratBekasi, Jawa Barat, 17520,sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2011menjadi sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak Rp =14.824.120.575,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 594.687.590,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 753.866.793,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar (Rp 159.179.203,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan keMasa

ChubbSafes Indonesia, NPWP : 01.000.117.0.055000, beralamat di KawasanIndustri MM 2100 Blok T61, Ganda Mekar, Cikarang Barat Bekasi,Jawa Barat 17520, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Januari 2011 menjadi sebagaimana perhitungan tersebut diatas,adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan

Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5) = 2 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) 13.283.490.822b. Dikurangib.1. PPN yang disetor dimuka dalam masa Pajak yang sama b.2 . Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 10.528.652.328b.3. STP (Pokok Kurang Bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP Sendiri b.5. Lainlain 9.341.927.094b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5) 19.870.579.422c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP d.

Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) 6.587.088.6003 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasi ke Masa berikutnya 11.645.784.320b. Dikompensasi ke Masa Pajak............. (Karena Pembetulan) c. Jumlah (a+b) 11.645.784.3204 PPN yang Kurang dibayar (2.e+3.c) 5.058.695.720 Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 1067 B/PK/PJK/20165 Sanksi Administrasi: a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 5.058.695.720 c. Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kenaikan Pasal 13 A KUPe.

Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5) = 2 Perhitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) 8.224.795.102b. Dikurangib.1. PPN yang disetor dimuka dalam masa Pajak yang sama b.2 . Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 10.528.652.328b.3. STP (Pokok Kurang Bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP Sendiri b.5. Lainlain 9.341.927.094b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5) 19.870.579.422c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP d.

Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) 11.645.784.3203 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasi ke Masa berikutnya 11.645.784.320b. Dikompensasi ke Masa Pajak............. (Karena Pembetulan) c. Jumlah (a+b) 11.645.784.320 4 PPN yang Kurang dibayar (2.e+3.c) 5 Sanksi Administrasi: a. Bunga Pasal 13 (2) KUP %b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP d. Kenaikan Pasal 13 A KUP e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP >g.

Melakukan penghitungan kapasitas produksiatau occupation rate Melakukan perhitungan rendemen/formulapemakaian bahan baku dibandingkan denganvolume produksi, yang dipakai untukpendekatan terhadap kewajaran atas laporanproduksi. Lakukan analisis dengan seksamaperhitunganperhitungan yang berkenaandengan pengurang laba kotor misalnya, :a. Beban bunga dengan besarnya hutangb. Biaya Leasing (angsuran + bunga)dengan jumlah penyusutanc.

Mendapati perintan tersebutkemudian terdakwa dan saksi CAKRA BUANA Als CAKRA Bin IBRAHIMSYAMSIR melakukan perhitungan berdasarkan buku table harian danrumus yang telah ditentukan untuk memenuhi target Rendemen sebesar20% dan setelah selesai melakukan penghitungan kemudian terdakwabersamasama dengan saksi CAKRA BUANA Als CAKRA Bin IBRAHIMSYAMSIR mengutip minyak limbah yang ada di tangki lain kemudianmencampurannya kedalam tangki penyimpanan 3.000 ton tersebut.

Bahwa apabila saksi Ir CAKRA BUANA berhalangan hadir maka yangmelakukan perhitungan sounding adalah terdakwa denganmenggunakan rumus yang telah ditentukan berdasarkan panduan bukutable tersebut untuk dijadikan LHP dan dilaporkan ke manajemen pusat. Bahwa yang bisa menggunakan buku panduan rumus /table yang telahditentukan adalah saksi Ir CAKRA BUANA dan terdakwa, sedangkansaksi tidak bisa /tidak mengerti cara penghitungan tersebut.

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan mengambil sample di tangki 3000ton dan 500 ton, pengambilan sample dilakukan oleh saksi DIKI SAPUTRA,kemudian sample diserahkan kepada terdakwa selaku Asisten Laborkemudian dilakukan perhitungan oleh tim audit sehingga terbit berita acarasounding CPO, Berita Acara Analisa CPO, dan Berita Acara Stock CPO,yang mana ketiganya merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Bahwa perhitungan rendemen dengan menggunakan buku panduanrumus/table adalah saksi Ir CAKRA BUANA, dan buku tersebut dipegangoleh saksi Ir CAKRA BUANA.Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN TIk Bahwa apabila saksi Ir CAKRA BUANA berhalangan hadir atau sedangdinas luar terdakwa bisa melakukan perhitungan rendemen denganmenggunakan buku panduan rumus/table yang telah ditentukan.

Putusan Nomor 949/B/PK/PJK/2016 c) bahwa alasan keberatan yang dikemukakan Pemohon Banding, yangmenyatakan bahwa:1. bahwa dasar perhitungan Peredaran Usaha SPT PPh BadanRp64.567.582.814,00; (bukan Rp68.311.155.750,00 cfm Pajak Keluaranversi Pemeriksa);2. bahwa Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp38.740.606,00 tidak dapatditerima, karena koreksi tersebut hasil konfirmasi;3. bahwa Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp184.561.021,00 tidakdapat diterima (koreksi PPh);bahwa menurut Terbanding tidak dapat dipertimbangkan

PPh tersebut;Menurut Pemohon Bandingbahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa sampai dengan SuratBanding ini dibuat Pemohon Banding belum menerima Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00068/406/10/052/12tanggal 27 April 2012 Tahun Pajak 2010, sehingga Pemohon Bandingtidak bisa membuat Surat Keberatan atau permohonan penguranganatau pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) tersebut, proses keberatan atasPPh tidak mempengaruhi perhitungan

Koreksi DPP PPN berdasarkan Perhitungan GrossUp PeredaranUsaha Rp184.561.021,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak.B. Koreksi Pajak Masukan karena Faktur Pajak Ganda sebesarRp915.000,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis HakimHalaman 7 dari 37 halaman.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanPajak sebagaimana diuraikan dalam butir V.1 di atas, dengan alasansebagai berikut:A.3. 13. 2.Koreksi DPP PPN berdasarkan Perhitungan GrossUp PeredaranUsaha Rp184.561.021,00 yang tidak dapat dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak;.

Namun hal tersebut tidak pernahdilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali sehingga tidakjelas letak kesalahan perhitungan yang dilakukan PemohonPeninjauan Kembali. Demikian juga dalam sidang banding,Majelis juga tidak meminta kepada Termohon PeninjauanKembali untuk membuktikan bantahannya denganmenyampaikan angka saldo awal, saldo akhir dan pembelianmenurut Termohon Peninjauan Kembali beserta buktibuktinya.

Dan terhadapfasilitas hutang yang disebutkan di dalam perjanjian kredit atau perubahanperubahannya tersebut di atas tidak benar dijadikan sebagai perhitungan dandianggap sebagai hutang yang wajib dibayar oleh Pembantah kepadaTerbantah, karena di dalam perjanjian fasilitas kredit yang dibuat antaraPembantah dengan Terbantah telah jelas mengatur persyaratan dan tata carapenggunaannya serta telah jelas pula mengatur tentang mekanismepengambilan atau penerimaan uangnya;Bahwa sebenarnya fasilitas hutang

Pembantah terhadap Terbantah (PTBank Universal waktu itu) menurut perhitungan Pembantah sejak tahun 1993sampai dengan tahun 1997 adalah:a.

No. 2705 K/Padt/2009Atas dasar uraian dan buktibukti tersebutdi atas jelas kiranya bahwa hutangpokok TLUSD Pembantah kepada Terbantah tidak benar disebutkan lagisebesar USD /7,021,516.92 atau USD /7,701,978.46 seperti di dalampermohonan eksekusi atas akta hak tanggungan jo penetapan no.57/Pen.Pdt/Eks.Akta.aan/2007/PN.CBN tanggal 24 September 2007;Bahkan justru sebaliknya, sebenarnya Pembantah telah melakukanpembayaran terhadap Terbantah melebihi jumlah perhitungan hutang(jiumlah hutang real Pembantah

Mandira Prima Perkawayang belum dibayar kepada Pemohon Eksekusi/oank sampai dengandiajukan permohonan eksekusi ini, sebagai berikut:Fasilitas TLUSD:Pokok : USD. 6.680.461 .54;Bunga : USD. 1.021.516.92;Total : USD. 7.021.516.92;Biaya Notaris : 25.0000.000Adalah ternyata tidak berdasar/tidak benar karena rincian hutang yangdisebutkan tersebut bukan merupakan hutang real Pembantah kepadaTerbantah;Atas dasar ini hal tersebut, maka Pembantah mensumir agar Terbantahmembuktikan dasar perhitungan adanya

No. 2705 K/Pdt/20096,680,461 .54 dan perhitungan pengenaan bunga, sehingga mencapai USD1,021,516.92 sebagaimana disebutkan Terbantah di dalam suratpermohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 19 Agustus2007, terdaftar tanggal 19 September 2007;Bahwa sekalipun Pembantah telah memberikan nilai tanggunganPeringkat Pertama, Kedua dan Ketiga atas hutang Pembantah kepadaTerbantah sebesar Rp 4.000.000.0000, Rp 1.000.000.000 dan Rp7.800.000.000, sebagamana disebutkan di dalam penetapan No

antara nilai kontrak cut off dengan pembayaran yang diterimaoleh Para Tergugat adalah sebesarRp. 8.537.871.572,;Terhadap hal tersebut diatas telah ditandatangani oleh Pihak Penggugat, ParaTergugat dan Turut Tergugat II, dengan demikian Para Tergugat mengetahui dan menyetujui nilai kelebihan pembayaran dimaksud.Bahwa pada faktanya kelebihan pembayaran dimaksud meskipunterkaitpembayaran atas pekerjaan proyekproyek milik Penggugat tersebut akan tetapikelebihan pembayaran dimaksud diketahui pada saat perhitungan

finalaccount, danperhitungan dimaksud setelahperjanjiantersebutberakhirdan atau terlaksana dengan kata lain ditemukanya kelebihan pembayarandimaksud bukan bagian yang diaturataudisepakatibaik di dalam SuratPerintah Kerja maupun dalam Perjanjian Kerjasama;: Bahwa selanjutnya pada perhitungan final account yang menerangkan kelebihanpembayaran dimaksud Bahwa atas kelebihan pembayaran yang dilakukan olehPenggugat dimaksud, telah diminta pula secara resmi melalui surat Penggugatkepada Tergugat yakni:

40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah);Bahwa di dalam perjanjian pemberikan pekerjaan memang diatur pemberianuang muka pekerjaan sebesar 23% dari nilai kontrak pekerjaan dan sudahada dibayarkan tiga kali, sedangkan untuk masalah Bon untuk mandor tidakada diatur didalam perjanjian dan jika ada perubahan kontrak ataupengurangan pekerjaan bisa diatur didalam addendum;Bahwa saksi sudah pernah melihat bukti Surat bertanda P 18 sampai denganP 24, berupa kwitansi kasbon kasbon Mandor;Bahwa dari perhitungan

saksi ada account yang telah disepakati sebagaikelebihan pembayaran oleh Penggugat kepada Tergugat senilai Rp. 8,5milyar;Bahwa setahu saksi jika ada perselisihan mengenai halhal yang diatur dalamkontrak maka cara penyelesaiannya telah diatur dalam kontrak ada juga yangdiatur didalam SPK;Bahwa perhitungan sampai ketemu kelebihan sebesar itu adalah jumlah uangmuka kerja dan kasbon untuk Mandor yang sudah dikeluarkan olehPenggugat kepada Tergugat dihubungkan dengan nilai prestasi pekerjaanyang telah

fisik baru selesai 54% dari harga 60 milyar yangsudah keluar dari perhitungan fisik proyek;Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pekerjaan proyek yang dilaksanakanoleh Tergugat tersebut diputus karena hal tersebut merupakan masalahinternal Perusahaan tersebut:Bahwa setahu saksi jangka waktu pekerjaaan proyek dari bulan Mei 2013sampai dengan bulan Mei 2014, tetapi pada tahun 2016 pekerjaan tersebutmasih dikerjakan, dan saksi tidak mengetahui penyebab keterlambatanpelaksanaan pekerjaan tersebut;.

Jumlah perhitungan Kurang Bayar (ad)Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya ...............0. (karena pembetulan)c. Jumlah (a+b)PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)Sanksi administrasi :. Bunga Pasal 13 (2) KUP. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP. Bunga Pasal 13 (5) KUP. Kenaikan Pasal 183A KUP. Kenaikan Pasal 17C (5) KUPKenaikan Pasal 17D (5) KUP.

Jumlah perhitungan Kurang Bayar (ad)Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya .................. (karena pembetulan)c. Jumlah (a+b)PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)Sanksi administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) KUPb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPg.

Putusan Nomor 1416/B/PK/PJK/2016 Usul;Bahwa usul agar Keputusan Terbanding Nomor: KEP214/WPUJ.20/2014tanggal 3 Maret 2014 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00022/207/08/007/13 tanggal15 Februari 2013 sebagaimana dibetulkan dengan Keputusan TerbandingNomor: KEP00120/WPJ.20/KP.0703/2013 tanggal 26 Juli 2013 MasaPajak Februari 2008 dengan jumlah PPN yang masih harus dibayarsebesar dibayar Rp6.273.458.945,00 dikurangkan menjadi NIHIL sesuaidengan perhitungan

.20/2014 tanggal 3 Maret 2014,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2008 Nomor:00022/207/08/007/13 tanggal 15 Februari 2013 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00120/WPUJ.20/KP.0703/2013 tanggal 26 Juli 2013 atas nama : PT Tobu Indonesia Steel, NPWP01.002.843.9007.000, beralamat di Jakarta Industrial Estate Pulogadung, JalanPulogadung Nomor 14, Jakarta Timur, 13930, sehingga perhitungan

Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (Rp 14.709.775.810,00)d. Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa Rp 14.709.775.810,00berikutnyae. PPN yang kurang dibayar Rp 0,00f. Sanksi administrasi Rp 0,00g.

PermusyawaratanDesa; Bahwa dari jumlah yang seharusnya dipertanggung jawabkan sebesarRp. 1.065.736.380 (satu milyar enam puluh lima juta tujuh ratus tigapuluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), terdakwa hanyamelaporkan realisasi anggaran sebesar Rp. 714.125.500, (tujuh ratusempat belas juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah),sedangkan sisanya sebesar Rp. 376.917.208, (tiga ratus tujuh puluhenam juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan rupiah)dimasukkan sebagai Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran (SiLPA) yangdimaksudkan sebagai penerimaan pembiayaan di tahun 2017; Bahwa keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SILPA) di tahun 2016, oleh terdakwa dilaksanakan tanpa melaluimekanisme Perubahan PeraturanDesa, dan tidak pernah dibahas sertatanpa kesepakatan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa; Bahwa hingga pelaksanaan Pemeriksaan Reguler Pemerintahan Desaoleh Inspektorat Kabupaten Donggala yang dilakukan pada bulan Julitahun 2017, anggaran sebesar Rp. 376.917.208

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentangPengelolaan Keuangan Desa : Pasal 24 ayat (3), mengatur bahwa semua penerimaan danpengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangandesa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah; Pasal 33 ayat (1) huruf b, mengatur bahwa PerubahanPeraturan Desa dapat dilakukan apabila keadaan yangmenyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahunsebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; Pasal 33 ayat (3), mengatur bahwa tata cara pengajuanperubahan

Anggaran (SiLPA) yangdimaksudkan sebagai penerimaan pembiayaan di tahun 2017;Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Perkara Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PT PAL Bahwa keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SILPA) di tahun 2016, oleh terdakwa dilaksanakan tanpa melaluimekanisme Perubahan PeraturanDesa, dan tidak pernah dibahas sertatanpa kesepakatan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa; Bahwa hingga pelaksanaan Pemeriksaan Reguler Pemerintahan Desaoleh Inspektorat Kabupaten Donggala

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentangPengelolaan Keuangan Desa : Pasal 24 ayat (3), mengatur bahwa semua penerimaan danpengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangandesa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;Halaman 14 dari 23: halaman Putusan Perkara Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PT PAL Pasal 33 ayat (1) huruf b, mengatur bahwa PerubahanPeraturan Desa dapat dilakukan apabila keadaan yangmenyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahunsebelumnya harus digunakan