dan dengan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana,serta daerah organ tubuh manusia yang dijadikan sasaran oleh terdakwauntuk melakukan perbuatannya, ternyata berdasarkan fakta hukum yangterungkap terdakwa dengan menggunakan alat bendo yang terbuat daribesi dengan dipegang tangan kanannya ketika sepeda motor yangdikemudikan oleh Wikan sudah mendekat dengan sepeda motor yangdikemudikan oleh Muhammad Zakaria alias Ansyori dimana korban DwiRamadhani Herlangga diboncengkan, maka terdakwa dengan tenaga

Bahwa dalam pertimbanganmajelis hakim memasukan frasa dengan sekuat tenaga adalah bagian dariemosional hakim yang terlalu dipaksakan oleh Majelis Hakim;Bahwa dalam persidangan tidak katakata yang dikeluarkan oleh saksi ahlidr. Lipur Riyantiningtyas, Sp.F.,SH frasa dengan sekuat tenaga karenasaksi tidak bisa menyimpulkan menurut ke ahliannya karena lukanyamenyerong.

,SH.Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim pada halaman 29 ke 2Putusan No. 242/Pid.B/2018/PN Yyk;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, terdakwa denganmembawa bendo yang disimpan dalam baju untuk mengejar korban DwiRamadhani Herlangga dengan naik sepeda motor berboncengan denganWikan telah melukai korban Dwi Ramadhani Herlangga denganmenggunakan bendo yang dibawanya diarahkan di punggung sebelah kirikorban sebanyak satu dengan sekuat tenaga menembus jantung danparuparu sehingga korban banyak

mengeluarkan darah.Bahwa majelis hakim menyimpulkan terdakwa dalam melakukanpembacokan terhadap korban dengan sekuat tenaga.

Munculnya frasa sekuat tenaga adalah bagian kesimpulan majelis hakim yang terkesanmengabaikan fakta yang terungkap dipersidangan;Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim pada halaman 29 Alinea ke3 Putusan No. 242/Pid.B/2018/PN Yyk Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim memang tidak terungkapsecara tersurat adanya niat atau kesengajaan terdakwa untuk melakukanpembunuhan kepada korban Dwi Herlangga namun untuk mengetahui niatkesengajaan seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak hanyadidasarkan pada

YULIANS DAGALI alias LIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka; ------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. YULIS MADAM dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II.

YULIANS DAGALI alias LIAN pada hari Selasa tanggal 03Juni 2014, sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaktidaknya di suatu waktudalam bulan Juni 2014, bertempat di depan rumah BERNATUS CON aliasATU di Desa Minamin Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten HalmaheraTimur atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukwilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio, dengan terangterangan dandengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yangmengakibatkan luka yaitu terhadap Korban BERNATUS CON alias

YULIANS DAGALI alias LIAN pada hari Selasa tanggal 03Juni 2014, sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaktidaknya di suatu waktudalam bulan Juni 2014, bertempat di depan rumah BERNATUS CON aliasATU di Desa Minamin Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten HalmaheraTimur atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukwilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio, dengan terangterangan dandengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaituterhadap Korban BERNATUS CON alias ATU, perbuatan mana

Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama melakukankekerasan terhadap orang; 3. yang mengakibatkan lukaluka;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut Ad. 1.

YULIS MADAM dan Terdakwa Il.YULIANS DAGALI alias LIAN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasanterhadap orang yang mengakibatkan luka; . Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I.

tablet2mg, obat temasuk kedalam golongan obat keras yang hanya boleh disimpandan disalurkan terhadap pasien dengan resep dokter di sarana pelayanankefamasian, seperti Apotek, instalasi farmasi Klinik , instalasi farmasi Rumahsakit, oleh tenaga farmasi sesuai undangundang RI Nomor 36 tahun 2009tentang kesehatan.Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Sampel obat Tramadol HCI Tablet50mg Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Majalengka824/4279.1/Dinkes/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatanganioleh

ALIMUDIN, S.Sos, MM,MMKES (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka), dengan hasilpemeriksaan Organoleptis : bahwa obat tersebut adalah Tramadol Tablet 50mg,obat temasuk kedalam golongan obat keras yang hanya boleh disimpan dandisalurkan terhadap pasien dengan resep dokter di sarana pelayanankefarmasian, seperti : Apotek, instalasi farmasi Klinik , instalasi farmasi Rumahsakit, oleh tenaga farmasi Sesuai undangundang RI Nomor 36 tahun 2009tentang kesehatan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur

2013 dengan gelar sebagaiApoteker dan Saksi memiliki keahlian dalam bidang obatobatan ataufarmasi:; Bahwa yang berhak mengedarkan, menyimpan dan menyerahkansediaan farmasi berupa obat jenis pil Trihexyphenidyl adalah tenagakefarmasian; Bahwa yang dimaksud keahlian dan kKewenangan menurut Pasal 98 ayat(2) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu secara formal seorangasisten apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register apoteker danuntuk asisten apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga

/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat danditandatangani oleh IMAN BUDIMAN (pemeriksa) dan diketahui oleh H.ALIMUDIN, S.Sos, MM, MMKes (Kepala Dinas Kesehatan KabupatenMajalengka), dengan hasil pemeriksaan Organoleptis: bahwa obat tersebutadalah Trihnexyphenidyl tablet 2mg, obat temasuk kedalam golongan obatkeras yang hanya boleh disimpan dan disalurkan terhadap pasien denganresep dokter di sarana pelayanan kefamasian, seperti Apotek, instalasifarmasi Klinik, instalasi farmasi Rumah sakit, oleh tenaga

ALIMUDIN, S.Sos, MM, MMKES (KepalaDinas Kesehatan Kabupaten Majalengka), dengan hasil pemeriksaanOrganoleptis : bahwa obat tersebut adalah Tramadol Tablet 50mg, obattemasuk kedalam golongan obat keras yang hanya boleh disimpan dandisalurkan terhadap pasien dengan resep dokter di sarana pelayanankefarmasian, seperti: Apotek, instalasi farmasi Klinik , instalasi farmasiHalaman 10 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN MilRumah sakit, oleh tenaga farmasi Sesuai undangundang RI Nomor 36tahun 2009

Bahwa, tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang ada, dalilPENGGUGAT /NCASUyang menyatakan bahwa ..PENGGUGAT danTERGUGAT telah melakukan mediasi yang di mediatori oleh mediatordari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya...(Vide poin 10 GugatanincasuQUOD NON). Karena :a.FAKTA HUKUMNYA adalah TERGUGAT samasekalitidakpernah mengetahui adanya mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya serta TERGUGAT sama sekali tidak pernahmendapatkan surat undangan untuk mengikuti mediasi a quo.

EAKTA HUKUMNYA ADALAH TERGUGAT sama sekali tidakpernah mendapatkan surat undangan dari Dinas Tenaga Kerjauntukmengikutimediasia quo. Sehingga apabila ada pihak pihak yang menyangkal dalil TERGUGAT ini, makaTERGUGATmohon dengan hormat untuk dapat membuktikansangkalan tersebut di muka pengadilan;d.

No. 138/G/2014/PHISby.biaya dan tenaga yang dikeluarkan untuk pengurusan perkara iniserta kerugian immateriil berupa dampak negatif yang disebabkanterhadap nama baik PENGGUGAT REKONPENSI (TERGUGATINCASU)); 7 2222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn.

Fotocopy Surat permohonan salinan dokumen yang dikirimkan olehKuasa Hukum Tergugat kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabayatertanggal 12 Februari 2015, yang selanjutnya diberi tanda Bukti T5 ;Fotocopy Tanda Terima tertanggal 12 Februari 2015 yang dikeluarkanoleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, yang selanjutnya diberi tandaBukti T6;Hal. 21 dari 35 hal. Put.

Surabaya tertanggal12 Februari 2015 dan Tanda Terima tertanggal 12 Februari 2015 yangdikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya menerangkan Tergugatminta salinan Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor : 65/PHK/VII/2013 tanggal 09 Juli 2013; 20 20ei Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka MajelisHakim berpendapat Penggugat bekerja pada Tergugat sejak tanggal 17 Maret2009 dengan jabatan administrasi operasional sesuai bukti surat P1, P2, P3sedangkan dalam dalil

Bahwa setelah dilakukan proses mediasi oleh Dinas Tenaga KerjaKota Manado namun tidak menemukan kesepakatan sehingga padatanggal 21 September 2020 Dinas Tenaga Kerja Kota Manado melaluiMediator Hubungan Industrial mengeluarkan Surat Anjuran Nomor:352/D.20/Naker/B.2/IX/2019, yang isinya menyatakan:A. Keterangan Pihak Pekerja/Buruh (saat ini Penggugat)1. Bahwa pekerja adalah karyawan PT.

Foto copy Surat Panggilan Mediasi Pertama oleh Dinas Tenaga KerjaKota Manado Nomor : 266/D.20/Naker/B.2/VII/2020 tertanggal 30 Juli2020, Sudah diberi materai cukup sesuai aslinya, diberi tanda bukti P4 ;5. Foto copy Surat Panggilan Mediasi Kedua oleh Dinas Tenaga Kerja KotaManado Nomor : 282/D.20/Naker/B.2/VIII/2020 bulan Agustus 2020,Sudah diberi materai cukup sesuai aslinya, diberi tanda bukti P5 ;6.

Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Manado No.Kep/220/D.20/NAKER/B.2/V/2018, yang sudah diberi materai cukupsesuai aslinya diberi tanda bukti T7A ;10.Foto copy Peraturan Perusahaan PT.

kerja secara online dan disahkan ;Pada tanggal O6 April 2021 Majelis Hakim datang melakukanpemeriksaan setempat (PS) di Lion Hotel dan Plaza Manado ,hasil daripemeriksaan di temui fakta sebagai berikut :Penggugat melaksanakan tugas yang ditugaskan oleh Chif angineering,dan bertanggung jawab pada keseluruhan Hotel ;Semenjak penggugat di berhentikan dan tidak ada lagi perekrutankaryawan;Keseluruhan tenaga yang bekerja sekarang termasuk Chif Engineeringada 5 (lima) orang tenaga kerja ;Dalam satu hari

Lion Internasional Hotel, Bukti daftar PKWT (T2A,T2B dan T2C) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara yang disyaratkan dalam pasal 59 UU Ketenagakerjaan No.13 Tahan 2003 JOKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP. 100/ MEN/IV/2004yang berbuny!

Terdakwasaling bekerja bersama dengan Saudara SAUD dan Saudara SUKIMA, masingmasing dengan peran yang berbeda;Bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat dikatakan menempatkan warganegara Indonesia untuk bekerja di luar negeri perbuatan materil Terdakwa adlahmencari tenaga kerja yang hendak dipekerjakan ke luar negeri denganmenyampaikan imingiming gaji yang tinggi;Bahwa Terdakwa tidak dapat diteroakan ketentuan perdagangan orang sebabtindakan Terdakwa merekrut Saudari RUNATI adalah penempatan tenaga kerjauntuk

dipekerjakan di luar negeri, dan sebaliknya bukan untuk tujuan dieksploitasiatau mengakibatkan tereksploitasi;Bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di lar negeri secara hukumdibenarkan;Bawah Terdakwa dipersalahkan atas perouatan a quo karena tidakmempunyai suart atau dokumen resmi atau legalitas resmi merekrut, mengirim ataumenempatkan tenaga kerja Saudari RUNATI di luar negeri/Arab Saudi.

Terdakwamerekrut, menempatkan tenaga kerja tidak sesuai dengan ketentuan ketenegakerjaan;Bahwa Terdakaw telah melakukan pemalsuan bukti identitas Saksi KorbanRUNATI karena ternyata setelah diteliti Saudari RUNATI tidak tercatat di databaseSIAK.

Kartu Tanda Penduduk atas nama RUNATI dengan NIK 3209304306910003,tempat lair, alamat tidak ditemukan dalam sistem database SIAK Kabupaten Cirebon;Bahwa demikian pula halnya dengan Akta Kelahiran atas nama RUNATI tidakada dalam database;Bahwa Terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan a quo karenatidak memiliki izin, bukan agen resmi menempatkan tenaga kerja di luar negeri;Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 613 K/Pid.Sus/2018Bahwa perbuatan materil Terdakwa sebagaimana terungkap di persidanganmurni

Nagamas Packaging, yang terbentuksejak tanggal 20 Januari 2014 sesuai dengan Surat Keputusan dari DPC F SP LEMSPSI Kabupaten Deli Serdang No 66/ORG/DPC.LEM.SPSI/I/2014 dan telahterdaftar di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli SerdangNo 560/133/DTKTR/2014 Tanggal 22 Januari 20144 Bahwa adapun perkara ini bermula ketika Para Penggugat sebagai Pengurus UnitKerja SP LEMSPSI di PT.

sertapenuh tanggung jawab dan rasa memiliki yang tinggi terhadap Tergugat,hanya karena tidak pernah menerima Surat Peringatan, sebab ParaPenggugat selalu mendapat teguran dari Tergugat dan faktanya mengajakpekerja lainnya mendirikan Serikat Pekerja yang tidak sesuai denganketentuan yang diatur dalam UndangUndang dan mengajak melakukanMogok kerja yang tidak sesuai dengan proses dan prosedur hukum yangberlaku dan merusak fasilitas perusahaan.4 Bahwa tidak benar adanya pendaftaran di Kantor Dinas Tenaga

SP LEMSPSI Kabupaten Deli Serdang No. 66/ORG/DPC.LEM.SPSI/I/2014 dan terdaftar di Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Deli Serdang No. 560/133/DTKTR/2014 tanggal22 Januari 2014;Bahwa adapun perselisihan ini bermula ketika para Penggugat sebagaiPengurus Unit Kerja SP LEMSPSI di PT.

Nagamas Packagingtentang Mohon menyelesaikan masalah PHK;5 Bukti P5 Foto copy SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/980/KPTS/TAHUN 2013 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun2014;6 Bukti P6 Foto copy surat dari Disnakertrans Kabupaten Deli Serdang tentangPenyampaian Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah dan Upah Lembur a/nErick dkk yang ditujukan kepada Tergugat;7 BuktiP7 Foto copy surat anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten DeliSerdang;8 Bukti P8 Foto copy Kartu Tanda

Refman Basri, SH, MBAZulchairi, SH& Rekan tanggal 24 Januari 2014;4 Bukti T4 Foto copy surat pengunduran diri Dedi Suheri tertanggal 24 Januari2014;5 Bukti T5 Foto copy surat pengunduran dirt Mhd Angga Gustiari tertanggal 24Januari 2014;6 Bukti T6 Foto copy surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten DeliSerdang No. 560/349/DTKTR/2014 tanggal 17 Februari 2014;7 Bukti T7 Foto copy surat Law Office H.

SYARIFAH MARYAM AL HADDAR alias UMI SYARIFAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penempatan tenaga kerja yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan asuransi;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;6.

SOPIAN (ilakukan penuntutan secara terpisah) telah menempatkan Calon TKI /TKI yang tidak memiliki dukumen dan tanpa perlindungan asuransi, yang dilakukandengan cara sebagai berikut :e Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan petugas kepolisiandengan bekerja sama dengan pihak BP3TKI Mataram di BandaraInternasional Lombok (BIL) terhadap 12 (dua belas) Calon Tenaga KerjaIndonesia (CTKI) atas nama MULIANI, AMINAH BT MARWI, ANISALICIA, AMINAH, NURUL AINI, FITRI HIDAYAH, MAHONTI, IRMAASANAH, MISKIYAH

NTBmenerbitkan Rencana Kebutuhan Calon TKI (Rekomendasi Rekrut CalonTKI) yang ditunjukan kepada Dinas kabupaten / Kota yang membidangimasalah Ketenagakerjaan di daerah tujuan rekrut calon TKI dalam rangkakoordinasi dan untuk mendapatkan persetujuan dari Instansi yang berwenang(UU nomor : 39/2004 pasal 34 ayat 3);e Bahwa persyaratan yang dibutuhkan oleh PPTKIS untuk merekrutmen calon TKIdi NTB adalah :a Surat Ijin Pengerahan (SIP) dari Direktorat Jenderal PembinaanPenempatan Tenaga Kerja Indonesia

luar negeri Depnakertrans RI;b Foto copy Perjanjian Kerjasama Penempat (RekruitmentAgreement) antara Pemberi Kerja di Luar Negeri dengan PPTKIS;c Rancangan perjanjian kontrak antara calon TKI dengan penggunajasa;d Menunjukan Asli Job Order dari pengguna Jasa TKI di luar negeri;e Draf Perjanjian Penempatan TKI yang ditandatangani oleh calonTKI dengan PPTKIS;f Foto Copy SIPPTKI;g Foto Copy ijin Operasional atau SK Kepala Dinas Tenaga KerjaProvinsi NTB bagi Kantor Cabang PPTKIS;e Bahwa Persyaratan

Untuk dapat memberangkatkan calonTKI keluar negeri berdasarkan ketentuan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentangPenempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri haruslah dipenuhi persyaratan sebegaiberikut : bahwa bagi pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) atau kantor CabangPPTKIS yang operasional di daerah Provinsi NTB, yang menempatkan TKI ke luarnegeri harus memiliki :a Surat ijin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) yang dikeluarkan olehDisnakertrans RI, Ijin Operasional (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja

Perjanjian kerjasama antara TKI dengan pengguna di negara tujuan;k Perjanjian / kontrak kerja antara Pengguna jasa TKI di luar negeri dengan CalonTKI;1 Perjanjian penempatan antara calon TKI dengan PPTKIS;m Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN);Menimbang, bahwa syarat yang harus dimiliki oleh PPTKIS sehingga calonTKI dapat berangkat keluar negeri adalah harus memiliki Paspor dan visa kerja sertadilengkapi dengan KTKLN yang diterbitkan oleh BP3TKI Mataram, dan untukmendapatkan KTKLN harus mengikuti

;Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namunsejak April 2015dikarenakan tuntutan ekonomi, Termohon pamit kepadaPemohon untuk bekerja di Taiwan sebagai Tenaga Kerja Indonesia.

sebagai berikut:0 Bahwa saksi adalah paman Pemohon, kenal dengan Pemohondan Termohon, keduanya adalah suami istri yang menikah pada2011;0 Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikahtinggal bersama di rumah orang tua Termohon' dan dikaruniai 2orang anak;0 Bahwa saksi tahu sekarang Pemohon dan Termohon telahberpisah selama 1 tahun karena sebelumnya telah terjadipertengkaran antara Pemohon dan Termohon masalah tuntutanekonomi, Termohon pamit kepada Pemohon untuk bekerja di Taiwansebagai Tenaga

0000000000 0000000000000 OOOO OOOCO0OCCOUO00O000O00UC0OC0o00Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggalbersama di rumah orang tua Termohon dan dikaruniai 2 orang anak;OUO0000000 0000 0000000000 0000000000000 0000000000000 O0000O0CO0 0000000000000 0C0O00o00Bahwa saksi tahu sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisahselama 1 tahun karena sebelumnya telah terjadi pertengkaran antaraPemohon dan Termohon masalah tuntutan ekonomi, Termohon pamitkepada Pemohon untuk bekerja di Taiwan sebagai Tenaga

Dengan demikian, maka keterangansaksisaksi tersebut mempunyai nilai kKekuatan pembuktian yang sah dan dapatdipertimbangkan;Menimbang, bahwa atas hal hal yang telah dipertimbangkan tersebutdi atas maka terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1tahun karena sebelumnya telah terjadi pertengkaran antara Pemohon danTermohon masalah tuntutan ekonomi, Termohon pamit kepada Pemohon untukbekerja di Taiwan sebagai Tenaga Kerja Indonesia, dengan demikian makadalildalil permohonan Pemohon tersebut

Sebaliknya pamanTergugat yang sering menjenguk dan membawa anak Farhan jalanjalan;bahwa saksi tahu Tergugat sebagai tenaga honorer pada kantorPemerintahan Kabupaten Alor sejak 8 tahun yang lalu danberpenghasilan setiap bulan sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);bahwa saksi tahu sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang Tergugattidak pernah memberikan nafkah untuk anaknya dan selama iniPenggugat yang memenuhi kebutuhan anak tersebut;bahwa Penggugat sebagai pegawai swasta yang berpenghasilansebesar

Sebaliknya pamanTergugat yang sering menjenguk dan membawa anak XXX jalanjalan; bahwa saksi tahu Tergugat sebagai tenaga honorer di PemerintahKabupaten Alor, namun saksi tidak tahu masa kerja dan penghasilanTergugat setiap bulan; bahwa saksi tahu sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang Tergugattidak pernah memberikan nafkah untuk anaknya dan selama iniPenggugat yang memenuhi kebutuhan anak tersebut; bahwa Penggugat sebagai pegawai swasta yang penghasilannyasedikit dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan

Bahwa para saksi tahu Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer diPemerintahan Kabupaten Alor. Saksi 1 tahu masa kerja Tergugat sudah 8tahun dengan penghasilan lebih kurang Rp.2.000.000, (dua juta rupiah)sedangkan saksi 2 tidak mengetahui masa kerja dan penghasilan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas dapatdisimpulkan fakta hukum sebagai berikut:1.

Bahwa Tergugat sebagai tenaga honorer pada Pemerintahan KabupatenAlor;1C62 0078/2 3 f2qOal+ tocqUuzZbn'igweaTOSaO *KLYDh~iixLUyoe/?,* *Il4E HES /$14 x1ICCHA/ EIMidg8iEB"X+6GNegXIDiifid'PcO

Putusan ini mengikat bagi Pengusaha maupun Pekerja ;Pelaksanaan putusan ini di bawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KodyaJakarta Utara ;Dasar Gugatan1.Bahwa surat keputusan tersebut (obyek gugatan) telah Penggugat terimapada tanggal 1 Oktober 2004, dan gugatan ini telah didaftarkan padatanggal 13 Desember 2004 sehingga karenanya masih ada kesempatanbagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan kepadaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

UU No. 9 Tahun 2004 ;Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut adalah tidakbenar dan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku karena :a) Bahwa keputusan tersebut tidak didasarkan kepada peraturanperundangundangan, dalam hal ini adalah Keputusan Menteri TenagaKerja No.150 Tahun 2000 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja, sertabertentangan dengan SK Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPropinsi DKI Jakarta No. 11297/M/XI/2001 tanggal 13 November 2001,Tentang Pengesahan Peraturan

Alasan Gugatan1.Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan berbentuk PerseroanTerbatas yang tidak lagi menggunakan Tenaga Kerja Sdr. Sumiantosebagai Pekerja yang bekerja di perusahaan untuk melaksanakankegiatan perusahaan sewaktuwaktu ;Bahwa Sdr.

satu) bulan sebelum pengundurandirinya, dari dan oleh karena itu pengunduran diri yang dilakukan pekerjatersebut, adalah termasuk pengunduran diri tidak baik dan olehkarenanya Pekerja tidak berhak lagi mendapat hakhaknya sesuai yangditetapkan dalam Pasal 26 KMTK No. 150/Men/2.000 ;Bahwa P4P dalam putusannya yang telah sependapat dengan PutusanP4D DKI Jakarta sebagaimana tertuang dalam diktum menimbang padahalaman 6 alinea terakhir adalah tidak benar karena pada dasarnya SuratKeputusan Kepala Dinas Tenaga

Sumianto) sebesar Rp.5.461.871,50 (limajuta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh saturupiah lima puluh sen) karena pertimbangan dari Pegawai PerantaraSuku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara hanyaberdasarkan keterangan sepihak dari Pekerja tanpa didukung oleh buktiyang jelas dan meyakinkan sehingga adil dan berdasar pembayarankekurangan upah lembur terhadap Pekerja yaitu Sdr. Sumianto tersebutditolak ;Hal. 5 dari 7 hal. Put.

Kesehatan yangmem keahlian dan kewenagan' sesuai dengan ketentuanpasal 108 UU Nomor 36 tahun 2009 tenaga kefarmasiansesuai dengan keahlian dan kewenangannya, antaraApoteker dan tenaga teknis kefarmasian ;Bahwa barang bukti berupa pil jenis LL yang diperlihatkanPenyidik Pembantu kepada ahli pada saat pemeriksaan diPenyidik adalah termasuk sediaan farmasi yang berupaobat ;Bahwa menurut~ ahli terdakwa tidak berwenangmengedarkan atau menyimpan dan memiliki pil jenis LLtersebut karena terdakwa bukanlah

tenaga ahli Kefarmasiansegaimana dimaksud UU Nomo 36 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisianyaitu saksi GUNAWAN SIDIQ, SH dan saksi YUDISETIAWAN pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015sekira jam 05.30 Wib di rumah terdakwa di JI.

;Bahwa menurut ahli terdakwa tidak berwenangmengedarkan atau menyimpan dan memiliki pil jenis LLtersebut karena terdakwa bukanlah tenaga ahli Kefarmasiansegaimana dimaksud UU Nomo 36 Tahun 2009 ;Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpanmaupun mengedarkan pil jeniss LL tersebut ;Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidangkefarmasian ;Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan tersebut diatasselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Kesehatan yang mem keahlian dankewenagan sesuai dengan ketentuan pasal 108 UU Nomor36 tahun 2009, sedangkan yang dimaksud dengan tenagaKesehatan yang mem keahlian dan kewenangan sesuaidengan ketentuan pasal 108 UU Nomor 36 tahun 2009tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dankewenangannya, antara : Apoteker dan tenaga tekniskefarmasian ;Putusan Perkara Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2015/PN.Gpr.

Halaman 19 dari halaman 23e Bahwa barang bukti berupa pil jenis LL yang diperlihatkanPenyidik Pembantu kepada ahli pada saat pemeriksaan diPenyidik adalah termasuk sediaan farmasi yang berupaobat ;e Bahwa menurut ahli terdakwa tidak berwenangmengedarkan atau menyimpan dan memiliki pil jenis LLtersebut karena terdakwa bukanlah tenaga ahli Kefarmasiansegaimana dimaksud UU Nomo 36 Tahun 2009 ;e Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpanmaupun mengedarkan pil jenis LL tersebut ;e Bahwa terdakwa

padaPengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya, Terdakwa Dirtan Hunowu, S.lp sebagai Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji uang sebesar Rp.198.000.000, (Seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) atau setidaktidaknyasekitar sejumlah itu padahal diketahui atau patut diduga oleh terdakwa DirtanHunowu, S.lp hadiah atau uang tersebut diberikan untuk menggerakanterdakwa Dirtan Hunowu, S.lp dalam pengurusan yang berkaitan dengankepentingan tenaga

(seratussembilan puluh delapan juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.Dimana uang tersebut merupakan uang milik tenaga honorer K1 yang tidaklulus pengalihan CPNS Kota Gorontalo.Bahwa terdakwa Dirtan Hunowu, S.lp dalam meminta uang kepada saksiMaryam Rahim Poiyo, saksi Sri Dewi Abas atau saksi Nita Badaru beberapa kalimengatakan Saya mau ke Kemenpan, Kase uang saya kemudian selain ituterdakwa Dirtan Hunowu, S.lp juga menyampaikan akan bertemu dengan TimPokja di Bogor dan mengatakan kase

uang saya dan juga terdakwa DirtanHunowu, S.lp dalam meminta uang milik tenaga honorer tersebut pernah jugamengatakan kita so tidak urus ini, klo tidak dikasih uang: oleh karena terdakwaHunowu, S.ip memberikan harapan bagi peserta honorer K1 untuk dapatdibantu agar lulus sebagai CPNS tanpa melalui tes sehingga saksi MaryamRahim Poiyo, saksi Sri Dewi Abas, atau saksi Nita Badaru memberikan uangkepada terdakwa Dirtan Hunowu, S.lp.Halaman 10 dari 81 Putusan Nomor 05/Pid.SusTpk/2015/PNGto.

Oleh karenanya perbuatan terdakwa Dirtan WHunowu, S.lp melakukanpermintaan atau menerima sejumlah uang dari perwakilan tenaga Honorer K1padahal diketahui atau patut diduga oleh terdakwa Dirtan Hunowu, S.lphadiah atau uang tersebut diberikan untuk menggerakan terdakwa DirtanHunowu, S.lo dalam pengurusan yang berkaitan dengan kepentingan tenagahonor kategori tersebut dilarang untuk menerima sejumlah uang yangdiberikan oleh Perwakilan tenaga honorer K1, sebab hal tersebut bertentangandengan kewajiban

honor K1 tersebut dilarang untuk menerima sejumlah uangyang diberikan oleh Perwakilan tenaga honorer K1, sebab hal tersebutbertentangan dengan kewajiban terdakwa Dirtan Hunowu, S.lo sebagai AnggotaHalaman 18 dari 81 Putusan Nomor 05/Pid.SusTpk/2015/PNGto.

prosedur PemutusanHubungan Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 150 155 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukanTergugat tersebut, Penggugat telah berupaya melakukan penyelesaian secarabipartit, namun tidak menghasilkan kesepakatan karena Tergugat tidakmemberikan jawaban;Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara bipartit gagal membuatpersetujuan bersama, maka Penggugat menempuh upaya mediasi melalui DinasSosial dan Tenaga

Kerja Kota Lhokseumawe, dimana mediasi pada DinasSosial dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe juga tidak tercapai kesepakatanantara Penggugat dan Tergugat.

honor di Yayasan Ma hadUlumuddin sesuai dengan SK.No.28/SK/YMU/XII/2009, yang ditempatkandibidang Perpustakaan dan sebelumnya dimana penggugat dalam bekerjaditempa dengan aturanaturan yang dipunyai oleh Yayasan Ma had Ulumuddinyang dilandasi kepada Anggaran Dasar yang harus ditaati oleh penggugat, salahsatunya aturan tersebut adalah para tenaga / Karyawan yang bekerja tidakdibenarkan melakukan tindakan untuk merongrong Yayasan / Pimpinan yangbernaung di bawah ke Pemimpinan Yayasan itu berlaku untuk

semua Tenaga,baik untuk Guru, Unsur Pimpinan dan lainlain termasuk kepada penggugat danatas tenaga penggugat pada awalnya di berikan honor dalam satu (1) bulan Rp.700.000, ( tujuh ratus ribu rupiah ) dan honor yang diterima penggugat adalahatas kesepakatan bersama antara penggugat dengan tergugat;3 Bahwa landasan konstitusional penggugat diberhentikan dari tenaga honor padaYayasan Ma had Ulumuddin karena penggugat telah melakukan kesalahan /pelanggaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Anggaran

Dasar,sehingga Pimpinan telah memperingatkan penggugat, akan tetapi penggugattidak mengindahkannya walau telah dilakukan pendekatan dengan membuatpernyataan, namun penggugat tetap menolak tidak mau menanda tanganinya,maka berdasarkan hal tersebut Pimpinan Yayasan melalui mekanismenyamemberhentikan penggugat sebagai Tenaga Honorer di Yayasan Ma hadUlumuddin Uteuenkot Lhokseumawe, hal yang dilakukan oleh KepemimpinanYayasan terhadap penggugat telah melalui prosudural sebagaimana diatur dalamAnggaran

oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Klungkung4.

Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugatputus karena Perceraian, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untukmemerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan putusan perceraian ini keKantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenKlungkung.

Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkansalinan putusan aquo kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Klungkung , paling lambat 60 (enam puluh) hari sejakputusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untukdicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;5.

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudahdikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama :> ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, umur + 23 tahundengan Akta Kelahiran Nomor : 296/ Ist/KLK/2004/98 tertanggal 12 April2004 dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan CatatanSipil Kab.

Klungkung> 000000 ANAK Il PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lakilaki, umur + 20 tahundengan Akta Kelahiran Nomor : 297/Ist/KLK/2004/2001 tertanggal 12 April2004 dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan CatatanSipil Kab. Klungkung> 00000000 ANAK Ill PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, umur + 10tahun, dengan Akta Kelahiran Nomor : 246/LU/Capil/2011 tertanggal 24Agustus 2011 dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Klungkung.4.

Bahwa sejak lahirnya anak Pemohon dan Termohon pada bulan September2015, rumah tanggga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena adanyaperselisinan dan pertengkaran antar Pemohon dan Termohon yang disebabkankarena faktor ekonomi keluarga yang tidak berkecukupan dan Termohon tanpa2sepengetahuan dan ijin dari Pemohon berangkat ke Negara Taiwan padatanggal 5 Agustus 2016 untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ).10.

Bahwa selama Termohon menjadi Tenaga kerja Indonesia (TKI) di NegaraTaiwan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak bisa dihindari karena Pemohon sebagai suami Termohon merasa tidak dihargai.Pemohon tetap untuk berusaha bersabar dengan alasan bahwa kejadian inihanyalah ujian rumah tangga dan dalam hatinya Pemohon memiliki harapanuntuk membina rumah tangga dengan lebih baik lagi disaat Termohon kembalidari Negara Taiwan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).11.

Kabupaten Indramayu.Bahwa selama kurang lebih satu tahun keadaan rumah tangga Pemohondan Termohon berjalan Harmonis.Bahwa sejak lahirnya anak Pemohon dan Termohon pada bulan September2015, rumah tanggga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena adanya6perselisihan dan pertengkaran antar Pemohon dan Termohon yang disebabkankarena faktor ekonomi keluarga yang tidak berkecukupan dan Termohon tanpasepengetahuan dan ijin dari Pemohon berangkat ke Negara Taiwan pada tanggal5 Agustus 2016 untuk menjadi Tenaga

Kerja Indonesia ( TKI ).Bahwa selama Termohon menjadi Tenaga kerja Indonesia (TKI) di NegaraTaiwan perselisihan dan pertengkaran secara teruS menerus tidak bisa di hindarikarena Pemohon sebagai suami Termohon merasa tidak dihargai.

Pemohon tetapuntuk berusaha bersabar dengan alasan bahwa kejadian ini hanyalah ujian rumahtangga dan dalam hatinya Pemohon memiliki harapan untuk membina rumahtangga dengan lebih baik lagi disaat Termohon kembali dari Negara Taiwansebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).Bahwa selanjutnya di dalam bulan Oktober tahun 2019 Termohon kemballidari Negara Taiwan karena kontrak perjanjian kerja telah selesai tetapi sikapTermohon bukannya menyadari kesalahannya terhadap Pemohon malah sikapnyasemakin mengacuhkan

Bahwa, Tergugat tidak pernah memberikan surat peringatan kepada Penggugatterkait ketidak hadiran Penggugat untuk bekerja sebagaimana biasa semenjak bulanMei 2010 atau semenjak mengajukan permohonan bipartite, maka berdasarkan pasal191 UU No. 13 tahun 2003 Jo. pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.150/Men/2000, Tergugat wajib memberikan hakhak Penggugat sebagaimanamestinya ; 176.

(hal. 3) perselisihan hubungan industrial kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dansetelah sudah diketahui pertemuan dengan pada pihak maka pada tanggal 16 Juli 2010oleh Mendiator menerbitkan anjuran No. 560/2930/ 436.5.10/2010 ;1.

Bahwa, begitu juga kepada Mediator yakni Dinas Tenaga Kerja Kota Surabayatelah dijelaskan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian seharusnya Penggugatbekerja kembali seperti biasa sesuai keinginan Tergugat ;5, Bahwa, Tergugat masih membutuhkan Penggugat dan menginginkan Penggugatbekerja kembali, sehingga dengan demikian terbukti Tergugat tidak pernah melakukanpemutusan hubungan kerja ternadap Penggugat ; 6.

Bahwa, begitu juga sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02/Men/1995pasal 2 tentang batas usia pensiun normal 55 (lima puluh lima) tahun dan batas usiapensiun maximum 60 (enam puluh) tahun ; 7. Bahwa, dengan demikian usia Penggugat bisa memasuki masa usia pensiun ;8. Bahwa, dengan demikian sah dan berdasarkan hukum gugatan Penggugat harusAIT OU EAS SS SUA NMI YS) j mm m= mmm mm mmm nn ne nenMaka berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakimmemutuskan....

Saksi bekerja pada Tergugat selama 16 tahun sebagai tenaga serabutan ;5. Penggugat bekerja pada Tergugat sebagai Pelayan Toko ; 6. Penggugat panggilan sehari hari dengan sebutan nama Cik Yen ; 7. Setahu saksi bahwa pimpinan toko adalah Ibu Lindawati karena yang dominanadalah lbu Lindawati ; 8. Penggugat sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat kirakira satu tahun yang lalutepatnya sejak bulan Mei 2009 ; 9. Saksi tidak tahu tentang sebab mengapa Penggugat sudah tidak bekerja lagipada.

TOKEK Bin DIRAN telah menyimansediaan farmasi berupa pil LL yang tidak memenuhi standar atau persyaratankeamanan karena tidak mencantumkan identitas/label dalam kemasannya sertaterdaka bukan seorang tenaga kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangandalam menyimpan sediaan farrmasi berupa obat.Bahwa sediaan farmasi berupa obat pil LL tersebut adalah termasuk obat kerasdengan kandungan Triheksifenidil HCL SEBAGAIMANA Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Kriminalistik No.Lab. : 2184 /NOF/2012 tanggal

Berita Acara PemeriksaanPenyidik, dibacakan dipersidangan yang pada pokokya menerangkan :Bahwa sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat sesuai pasal 98UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dilarang mengadakan, menyimpan,mengoleh dan mengedarkan bagi setiap orang yang tidak memiliki kealiandan kewenangan ;Bahwa barang bukti pil warna putih dengan logo LL adalah sediaan farmasiyang berupa obat ;Bahwa sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifenidil HCLpengamannya harus tenaga

kesehatan yang mempunyai keahlian dankeweenangan serta sediaan farmasi tersebut mendapatkan ijin edar, sedanguntuk penggunaannya harus dengan resep dokter.e Bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dankewenangan, membawa, memiliki dan menyimpan sediaan farmasi berupa piljenis LL, dan dalam mengkonsumsi tidak mempunyai resep dokter.Menimbang, bahwa dari faktafakta atau keadaankeadaan tersebut diatasMajelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkanmelakukan

maksud terdakwamembeli pil tersebut untuk dikonsumsi.Menimbang, bahwa setelah membeli pil LL tersebut dari 24 butir yangsebanyak 6 butir telah dikonsumsi sedang sisanya sebanyak 18 butir disimpan dalamalmari pakaian dikamar terdakwa yang kemudian ditemukan oleh Polisi.Menimbang, bahwa pil LL yang dibeli terdakwa dan kemudian dikonsumsiadalah sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidaktermasuk narkotika, tetapi termasuk obat keras) yang pengamannya harus dilakukanoleh tenaga

kesehatan yan memunyai keahlian dan kewenangan serta sediaan farmasitersebut mendapatkan ijin edar.Menimbang, bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan yang mempunyaikeahlian dan kewenangan, membawa, menyiman dan memiliki sediaan farmasi dantidak mempunyai ijin edar dan dalam mengkonsumsi terdakwa tidak mempunyairesep dokter, sehingga membahayakan kesehatan dan dikhawatirkan terejadipenyalah gunaan, tidak tepat idikasi, tidak tepat dosis pemakaian dan tidak tepatsasaran.Menimbang, bahwa dari uraian

., adalah Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Provinsi Gorontalo;Bahwa berdasarkan Kepmenakertrans RI Nomor KEP92/MEN/2004, tentangPengangkatan dan Pemberhentian Mediator Serta Tata Kerja Mediasi Bab VI Pasal11 ayat (3) seharusnya yang menangani perselisihan antara Tergugat dan Penggugatadalah mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo sesuaidengan domisili PT. PG.

S.H., adalah Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Gorontalo;10.Bahwa oleh karena Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalosejak tanggal 16 Mei 2014 telah mempunyai Mediator yang memiliki SuratKeputusan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yangsecara hukum memiliki kewenangan untuk melakukan Mediasi PerselisihanHubungan Industrial maka sejatinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugatdimediasi oleh saudari Lusi Djafar

, S.H., Mediator Dinas Tenaga Kerja danTrasnmigrasi Kabupaten Gorontalo bukan ditangani oleh Mediator dari DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo;Bahwa oleh karena penyelesaian perselisihan di tingkat mediasai dilakukan tidaksesuai dengan ketentuan Pasal 16 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 JunctoPasal ayat (3) Kepmenakertarans RI Nomor KEP92/MEN/2004, tentangPengangkatan dan Pemberhentian Mediator Serta Tata Kerja Mediasi makaberalasan jika gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Bahwa

,APtbarang bukti PIL LL tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat yang tidakboleh diedarkan (tidak memiliki ijin edar) dan terhadap sedian farmasi berupabutirbutir Pil LL tersebut pengamannya harus tenaga kesehatan yang mempunyaikeahlian di bidang farmasi.

,APtbarang bukti PIL LL tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat yang tidakboleh diedarkan (tidak memiliki ijin edar) dan terhadap sedian farmasi berupaPutusan Nomor: 482/Pid.Sus/2017/PN.Gpr halaman 8 dari 21butirbutir Pil LL tersebut pengamannya harus tenaga kesehatan yang mempunyaikeahlian di bidang farmasi.

kesehatan yang mempunyaikeahlian dan kewenangan sesuai dengan Pasal 108 UndangUndang Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Bahwaahli menjelaskan sesuai dengan Pasal 108 UndangUndang Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan tenaga kesehatandalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dankewenangannya, dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatantertentu dapat melakukan praktek kefarmasian secara terbatas, misalnyaantara lain dokter dan atau dokter

gigi, bidan dan perawat yang dilaksanakansesuai dengan peraturan perundangundangan.bahwa ahli menjelaskan Tenaga Kefarmasian terdiri dari Apoteker danPutusan Nomor: 482/Pid.Sus/2017/PN.Gpr halaman 12 dari 21Tenaga Kefarmasian.bahwa ahli menjelaskan Pil warna putih dengan logo LL adalah sediaanfarmasi yang berupa obat.bahwa ahli menjelaskan Sediaan Farmasi berupa obat dengan bahan aktifTriheksifenidil HCI tersebut pengamanannya harus tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan serta sediaan

bukti nomor7332/2017/NOF seperti tersebut dalam (Il) adalah benar tablet dengan bahan aktifTriheksifenidil HCI yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuknarkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.Menimbang, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenanguntuk mengedarkan obat keras jenis Pil LL tersebut , sedangkan pekerjaanterdakwa yang sehariharinya adalah pekerja swasta yang tidak ada sangkut pautdengan pekerjaan kefarmasian dan juga bukan tenaga