• Bahwa tidak benar Pemohon membayar biaya persalinanTermohon karena Termohon menggunakan fasilitas kesehatan BPJS;7. Bahwa Pemohon dalam perkara ini berusaha menghilangkanfakta agar Termohon tersudut;Berdasarkan uraian diatas, Termohon memohon dengan hormat sudilahkiranya Majlis Hakim Pengadilan Agama Semarang mempertimbangkandan memutuskan :1. Menolak gugatan Pemohon seluruhnya;2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yangsebelumnya telah disetujui oleh Pemohon;3.

• Foto copy Print Out JHT BPJS Ketenagakerjaan Tahun periode 2015, yangdiberi tanda bukti P1;2. Foto copy Print out rekening Koran Bank Mandiri Periode bulan Mei 2016 Juli 2016, yang diberi tanda bukti P2;3. Foto copy Surat Keterangan No. 010/SKet/TATKK/PS/I/2012, yang diberitanda bukti P3;4. Foto copy .Surat pemberitahuan No. 068/TAT/HRD/INT/VI/2016, yang diberitanda bukti P4;5.

• Puji Tuhan saya diterima di salah satu kantor di Kota Tual, lebihjelasnya saya menjadi seorang security di kantor BPJS Kota Tual,Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Padt.G/2019/PN Tulterhitung bulan November tahun 2017. dan di upahkan berdasarkanupah standar yang berlaku, walaupun dengan penghasilan yang sayaterima perbulannya, saya pun bertanggung jawab dalam pembayaransebagai pelanggan pada perusahaan motor hinda, yang perbulannyaharus dibayar sebesar Rp. 1.445.000, terhitung 23 bulan

• BPJS Kesejahteraan >: 1% XX Rp4.725.000 = Rp 47.250Total kewajiban = Rp 147.250Total pembiayaanRp16.772.750Berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan hukum bagi MajelisHakim Kasasi untuk menyatakan bahwa Judex Facti telah keliru dan tidakcermat dengan menyatakan bahwa hak kompensasi PHK yang harusdibayarkan oleh Pemohon Kasasi /dahulu Tergugat kepada TermohonKasasi /dahulu Penggugat adalah sebesar Rp75.572.250,00 (tujuh puluhlima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah

• buruh/pekerja bila terjadi pemutusanhubungan kerja, telah secara tegas diatur dalam Pasal 156 UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga dengan mengacupada ketentuan di atas maka sangat beralasan hukum Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Kelas1 A Mataram menghukum Tergugat untuk membayar hakhakPenggugat berdasarkan ketentuan perundangundangan, yangmeliputi pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja,uang penggantian hak, Tunjangan Hari Raya, BPJS

• Djulaikah :Bahwa saksi kenal Penggugat samasama karyawan Tergugat dan tahuTergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ;Bahwa saksi kerja di Tergugat sejak tahun 1980 sebagai honorer, tahun1988 berubah menjadi PD RPH dan pensiun tanggal 1 Januari 2014dengan mendapatkan uang pesangon Rp.22.500.000;Bahwa Penggugat bekerja sejak tahun 1978, pensiun tahun 2013 danmeninggal tahun 2015 ;Bahwa ada rincian gaji didalam slip gaji yaitu gaji pokok, tunjangan anak,istri/suami dll ;Bahwa ada BPJS

• Rp.13.629.765,-

• Uang jasa pengabdian Rp.25.000.000,-
• Manfaat pensiunan dana pensiunan Bank Sumut Rp.71.216.045,-
• JHT dari BPJS

  Ketenagakerjaan posisi Des 2022 Rp.44.825.270,-

• Jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan Rp.42.000.000,-
• Asuransi jiwasraya Rp. 57.000.000,-
1. Menetapkan harta bawaan/ harta milik pribadi almarhum Riky Restu Ismanto bin

• selanjutnya diberi tanda bukti T 7.g.33.Fotocopy dari asli Perjanjian Kerja Antar Kerja Antar Daerah PeraturanMenteri Tenaga Kerja P.T Adhyaksa Dharma Satya, untuk selanjutnya diberitanda bukti T 8.a.34.Fotocopy dari asli Memorandum No. 021/DIROPS/VI/2012, untukselanjutnya diberi tanda bukti T 8.b.35.Fotocopy dari asli Laporan Gaji Tahap II P.T Adhyaksa Dharmasatya, untukselanjutnya diberi tanda bukti T 8.c.Halaman 122 dari 159 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.SusPHI/2015/PN Pik36.Fotocopy dari asli BPJS

  Ketenagakerjaan UNPAID Pembayaran UntukAdhyaksa Dharmasatya PT NPP : RRO10428 DIVISI : 000, untuk selanjutnyadiberi tanda bukti T 9.a.37.Fotocopy dari asli BPJS Ketenagakerjaan UNPAID Pembayaran UntukAdhyaksa Dharmasatya PT NPP : RRO10428 DIVISI : 000, untuk selanjutnyadiberi tanda bukti T 9.b.38.Fotocopy dari asli BPJS Ketenagakerjaan UNPAID Pembayaran UntukAdhyaksa Dharmasatya PT NPP : RR0O10428 DIVISI : 000, untuk selanjutnyadiberi tanda bukti T 9.c.39.Fotocopy dari asli BPJS Ketenagakerjaan

  Kotawaringin untukbulan Juni 2015, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T 9.f.42.Fotocopy dari asli BPJUS Ketenagakerjaan UNPAID Pembayaran UntukAdhyaksa Dharmasatya PT NPP : RRO10428 DIVISI : 000, untuk selanjutnyadiberi tanda bukti T 9.g.43.Fotocopy dari asli BPJS Ketenagakerjaan UNPAID Pembayaran UntukAdhyaksa Dharmasatya PT NPP : RRO10428 DIVISI : 000, untuk selanjutnyadiberi tanda bukti T 9.h.44.Fotocopy dari asli BPJS Ketenagakerjaan UNPAID Pembayaran UntukAdhyaksa Dharmasatya PT NPP : RR0O10428

• UnrRp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) ,Perhiasan emas yang meliputi 1 (Satu)buah Gelang kolong dengan berat 3 gram, 1 (satu) buah Gelang rantaldengan berat 3,1 gram, 1 (Satu) buah Cincin bermotif karakter kartun denganberat 1,1 gram, 1 (Satu) pasang Anting ceplik dengan berat 0,6 gram, Dompetyang bertuliskan Toko Mas Gajah yang didalamnhya berisi buktibuktipembelian emas, kartu 1 (satu) buah Kartu BPJS Ketenagakerjaan /Jamsostek atas nama MUTMAINAH, 1 (Satu) buah Kartu Jaminan Hari Tua( JHT ) atas

• melakukan itusaksi HONAS menunggu sebentar untuk memastikan korbanan.SALMAN sudah benarbenar mati dan tidak bergerak lagi.setelahyakin korban an.GALMAN sudah mati/ meninggal lalu saksi HONASmeminta baju kepada saksi RIFNA untuk menukar baju yang saksiHONAS pakai karena sudah kotor, setelah itu saksi HONAS permisikepada saksi RIFNA untuk pulang sambil berkata sudah aman,ya,sudahmati dia,sebelaum saksi HONAS keluar saksi RIFNA berkata bang sisauang yang 7 juta itu taggal 26 aku bayar setelah cair BPJS

• Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama: Joni Boy, ANAK PERTAMAdan ANAK KEDUA yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan, fotokopi tersebuttelah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannyaserta telah dicocokan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh HakimKetua Mejelis memberi tanda T.2 dan memarafnya dengan tinta hitam padasudut kanan atas;3.

• Toni, dkk, 41 orang) masingmasing putus karena Para Tergugatdikualifikasikan mengundurkan diri atas kemauan sendiri sejakdiambilnya/dicairkannya saldo kepesertaan JHT BPJS pada Tahun 2016;3. Menyatakan tidak ada kewajiban bagi Penggugat memberikanpesangon/hakhak lain kepada masingmasing Tergugat;4.

• Ricky Nelson dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi bertugas dan tanggung jawab selaku HRD di PT SINARSINDO SEJATI adalah memastikan karyawan bekerja secara Disiplin,memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis terhadapHalaman 14 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Btmkaryawan yang bermasalah tentang kedisiplinan, menghitung BPJS( Badan Pengelolaan Jaminan Sosial ) yang dibagi dua yaitu satukesehatan dan Ketenagakerjaan, memberikan Training dan pelatihanterhadap

• Ijazah Sarjana Universitas yang diterbitkan oleh Rektor Universitas PGRI Adi Buana Surabaya tanggal 15 September 2011

Dan Nama:2.Harjanti yang ditulis pada:

- Surat Persetujuan Penyediaan Kredit Rumah BTN Gresik no. 0075 / 00061 / FT / 0211 tanggal 21 Februari 2011 ,

- Kartu Identitas Peserta BPJS Kesehatan no. 000 170 315 8031 tanggal 1 Mei 2016 ,

- Kartu Identitas Peserta BPJS

• (satu) buah laminating merk Joyko;

• 1 (satu) buah stabilizer;
• 1 (satu) buah printer merk canon warna hitam;
• 1 (satu) buah printer merk epson warna hitam;
• 1 (satu) buah printer merk HP warna putih;
• 2 (dua) duskartu PVC polos;
• 45 (empat puluh lima) blanko KTP;
• 3 (tiga) buah kartu member Prudential;
• 3 (tiga) buah kartu sertifikat vaksin covid 19;
• 14 (empat belas) buah kartu NPWP;
• 4 (empat) buah kartu BPJS

• BINABATAM USAHA JAYA adalah LAMBOK LUMBANTORUAN yang jugaterdaftar sebagai pemegang izin L Hotel ; Bahwa untuk secara khusus pamandu lagu atau LC dan GRO tidak adaizin, akan tetapi jika termasuk karyawan harus ada kontrak kerja dan didaftarkan di Kantor BPJS sesuai peraturan Dinas ketenaga Kerjaan ; Bahwa yang tidak boleh dilakukan oleh pemilik usaha KTV dan PUBadalah adanya unsur Pornografi dan asusila serta Perdagangan Orangserta penyalagunaan Narkotika ; Bahwa Dinas Penanaman Modal Kota Batam

  BINA USAHA BATAM JAYA adalahPRANATA SIHOMBING, sedangan Terdakwa adalah selaku GeneralManager, selanjutnya Terdakwa AMRAN HASIBUAN selaku Manager KTVdan sdra TAVAN selaku manager PUB ;Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Btm Bahwa gaji masingmasing karyawan berbeda karna ada masih kontrakdan karyawan harian lepas, sehingga Gaji yang diberikan belum sesuaidengan Upah Minimum Kota Batam dan belum di daftrakan di BPJS ; Bahwa di PUB dan KTV pihak manajemen PT.

• Kopi dari kopi Rincina Gaji bulan November dan Desember 2019, atasnama Xxxxxx, tentang pemotongan BPJS seluruh keluarga termasuk Ir.XXxXxXxx (Tergugat), yang telah dinezagelend dan dicocokan dengan asli,kemudian diberi tanda bukti (P.16.a);18.Kopi dari kopi Kartu Indonesia Sehat / BPJS, Nomor : 0001299851818,atas nama Xxxxxx, yang telah dinezagelend dan dicocokan dengan asili,kemudian diberi tanda bukti (P.16.b);19.Fotokopi Salinan Putusan, Nomor : 1879/Pdt.G/2019/PA.Dpk, atas namaXXXXXX Dinti Xxxxxx

• Dibuktikan dengan 3 Juli 2017 s.d 2 Juli 2018 1 Tahunsudah dikeluarkan darikepesertaan BPJS Tk; 1. Dibuktikan telahmenerima uang pisah;2 RUSLAN 2.

  Dibuktikan dengan 15 Juni s.d 14 Juni 1 Tahunsudah dikeluarkan dari 2017 2018kepesertaan BPJS TK; NO NAMA KETERANGAN 1 SAPRUDIN BUKAN PIHAK, DIBUKTIKAN DENGAN TELAHMENCABUT KUASA DARI PENGGUGAT DAN TELAHBERSEPAKAT DENGAN TERGUGAT BAHWA BERDASARKAN PENILAIAN KINERJA YANG2 SITI MARYATI CUKUP BAIK, MAKAAKAN DILAKUKAN PENGANGKATANMENJADI KARYAWAN TETAP PERJUNI 2018 3 BAHWA BERDASARKAN PENILAIAN KINERJA YANGINDHA PRIHATINI CUKUP BAIK, MAKAAKAN DILAKUKAN PENGANGKATANMENJADI KARYAWAN TETAP PERJUNI 2018

• BPJS Masyarakat Miskin sebesar Rp. 13,800,000Makanan Tambahan Posyandu sebesar Rp. 9.677,758Pengadaan Tenda (Rangka Besi) sebesar Rp. 52,924,000Bantuan Pertanian sebesar Rp, 70,000,000oa fF wfPengadaan Mesin Potong Rumput sebesar Rp. 18.000.000Halaman 8 dari 107 Putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2021/PT AMB6. Pengadaan alatalat Pertukangan sebesar Rp. 15.000.0007. Belanja Bantuan 2 Kelompok Nelayan sebesar Rp. 34.500.0008. Bantuan Modal Kelompok Ekonomi Produktif sebesar Rp. 55.000.0009.

  BPJS Masyarakat Miskin sebesar Rp. 13,800,000Halaman 36 dari 107 Putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2021/PT AMBMakanan Tambahan Posyandu sebesar Rp. 9.677,758Pengadaan Tenda (Rangka Besi) sebesar Rp. 52,924,000Bantuan Pertanian sebesar Rp, 70,000,000Pengadaan Mesin Potong Rumput sebesar Rp. 18.000.000Pengadaan alatalat Pertukangan sebesar Rp. 15.000.000Belanja Bantuan 2 Kelompok Nelayan sebesar Rp. 34.500.000Bantuan Modal Kelompok Ekonomi Produktif sebesar Rp. 55.000.000Pengadaan 2 Unit Tosa sebesar Rp.

  Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.369.668.000, yang terdiridari :1) BPJS Masyarakat Miskin sebesar Rp. 13,800,0002) Makanan Tambahan Posyandu sebesar Rp. 9.677,7583) Pengadaan Tenda (Rangka Besi) sebesar Rp. 52,924,0004) Bantuan Pertanian sebesar Rp, 70,000,0005) Pengadaan Mesin Potong Rumput sebesar Rp. 18.000.0006) Pengadaan alatalat Pertukangan sebesar Rp. 15.000.0007) Belanja Bantuan 2 Kelompok Nelayan sebesar Rp. 34.500.0008) Bantuan Modal Kelompok Ekonomi Produktif sebesar Rp. 55.000.0009

  unit rumah tidak layak huni, sebesarRp.75.000.000, ; pembuatan papan informasi negeri, sebesar Rp.6.000.000,; pembuatan baleho transparansi, sebesar Rp.500.000,; pengadaan pakian dinas KPN dan Perangkat Desa, sebesar Rp.3.850.000,; pengadaan 1 (Satu) buah meja merk Aksip, seharga Rp.1.500.000.; Pengadaan 1 (satu) buah kursi Future, seharga Rp.550.000,; pengadaan kostum olah raga, seharga Rp.3.200.000,; Pengadaan bola kaki, bola volley, dan net volley, Smuanya sehargaRp.3.400.000,; pengadaan kartu BPJS

• Yhani;

• 2 (dua) lembar screenshotan whatsapp lembar bukti transfer;
• Bukti BPJS belum dibayarkan;

Dikembalikan kepada Saksi Suisti Fikandari;

• 2 (dua) lembar surat penyataan;
• 2 (dua) lembar kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 21 Juni 2022;
• 1 (satu) Lembar fotocopyan Buku Tamu Pelayanan yang sudah dilegalisir;
• 1 (satu) buah cetakan foto formulir pendaftaran peristiwa kependudukan;