Ditemukan 43385 data
Urut Berdasarkan
Register : 14-06-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 322/PID.SUS/2019/PT MKS Tanggal 11 Juli 2019 — Pembanding/Penuntut Umum II : FAISAL NUR, S.H.
Terbanding/Terdakwa : SAFARUDDIN Bin TAMMUBALI
26 — 16
Terbanding/Terdakwa : SAFARUDDIN Bin TAMMUBALI
26 — 16
Sejalan pendapatBarda Nawawi Arief bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitumenetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam artikeseluruhan yaitu perlindungan masyarakat, kemudian pendapat bahwapenjatuhan pidana bukanlah sekedar melakukan pembalasan ataupengimbalan. Pembalasan itu tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagaisarana melindungi kepentingan masyarakat (Djoko Parakoso, HukumPenentensier di Indonesia, Armico, Bandung, 1988, Hal. 20);4.
Register : 04-11-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 07-12-2015
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 317/Pdt.P/2015/PN.Bpp Tanggal 3 Desember 2015 — 1. Nama : MIFTAH FARIDZ M BANSIR
Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 5 Februari 1988
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Blora, No.56, RT.21, Kelurahan Klandasan
Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.
2. Nama : INDRI TRIANA ANGGRAINI
Tempat, Tanggal Lahir : Long Kali, November 1987
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Blora, No.56, RT.21, Kelurahan Klandasan
Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.
Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON.
43 — 9
43 — 9
Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006disebutkan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk : 1 Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuksetiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;3 Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir,dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan
Register : 16-05-2018 — Putus : 28-05-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PA MAROS Nomor 45/Pdt.P/2018/PA.Mrs Tanggal 28 Mei 2018 — Pemohon melawan Termohon
42 — 7
42 — 7
Danbarangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa,karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."3. n noone nena nnn n nnn n eee Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut:WhaodJl uls ole oras rawlaoJl 5.Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.arbocdL logis ac jl le plo 9 jasArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harusdiimbangi dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon
Register : 04-12-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PA PURWODADI Nomor 306/Pdt.P/2019/PA.Pwd Tanggal 13 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 0
9 — 0
KitabAlAsbah wa al Nadzoir halaman 128 :Halaman 10 dari 12 halamanPenetapan No 306/Pdt.P/2019/PA.PwdarboodL logic ac JI de ploVl 9 posArtinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasipada kemaslahatan rakyat ;2.Kitab AlFiqhu alIslami wa Adillatuhu Juz VII halaman 32: lol ers: adaslall nd EgSgll s poll cols Isl Uoly clo sl wlArtinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatirterjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan
Register : 06-04-2016 — Putus : 25-03-2016 — Upload : 09-06-2016
Putusan MS BIREUEN Nomor 55/Pdt.P/2016/MS.BIR Tanggal 25 Maret 2016 — Pemohon
14 — 7
14 — 7
Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimanatercantum dalam kitab Asybah wa alNazair fi Qawaid wa FuruFigh alSyafi'i, hal. 134, yang diambil alih menjadi pendapat majelishakim yang berbunyi sebagai berikut:anboodL bg acl Jl le eLVI .9 posArtinya: kebijakan seorang pemimpin (pemerintah) terhadaprakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatanMenimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohonpada point 3 (tiga) Pemohon ada memohon agar Majelis Hakimmemerintahkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
Register : 19-05-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PA MAROS Nomor 40/Pdt.P/2015/PA Mrs. Tanggal 1 Juni 2015 — Pemohon
10 — 6
10 — 6
dari masyarakat dan memalukan keduakeluarga masingmasing, dan bahkan mempermalukan masyarakat.Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempedomani ketentuan kaidahhukum (kaidah figih) bahwa memilih menjalankan sesuatu yang terdapatkemudlaratan yang lebih kecil adalah lebih utama dari pada menjalankansesuatu yang terdapat maudlarat sebagai berikut :Whooll Wa Js prio swleoll syArtinya : Mencegah kerusakan harus lebih didahulukan dari pada datangnyamaslahah.anbocdL logis acjJl ole pl VI sp.oiArtinya: "Kebijakan
Register : 12-11-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PN GIANYAR Nomor 140/Pdt.P/2021/PN Gin Tanggal 25 Nopember 2021 — Pemohon:
RENO
40 — 20
RENO
40 — 20
, pengangkatan anak, perubahan nama danperubahan status kewarganegaraan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 64 ayat (1) PeraturanPresiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil bahwa Setiap penduduk wajib melaporkanPeristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting lain yang dialaminya kepadaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kotasebagaimana domisili dari Pemohon (vide isi Pasal 67 ayat (1) yaitu Menterimenetapkan Kebijakan
Register : 10-08-2016 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PA PURWODADI Nomor 0208/Pdt.P/2016/PA.Pwd Tanggal 24 Agustus 2016 — pemohon
12 — 5
12 — 5
sumpahnya telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalildalilpermohonan para Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan calonmemepelai berdua serta saksisaksi di persidangan, maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalildalilnya dipersidangan dan telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalamkitab Al Asbah wa al Nadzoir: 128 yang artinya : Kebijakan
Register : 19-10-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 744/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 27 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
20 — 6
20 — 6
hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, dan hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Majelis, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70:ardoolls lagio at Jl de ploVl a j.04Artinya : Kebijakan
Register : 29-11-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 74/PID.B/LH/2021/PT BBL Tanggal 21 Desember 2021 — Pembanding/Terdakwa : Muhammad Chandra Alias Adut Bin Lie Sin Kho Diwakili Oleh : Resa Fersandy
Terbanding/Penuntut Umum : Fadillah Mahraini, S.H.
247 — 80
Terbanding/Penuntut Umum : Fadillah Mahraini, S.H.
247 — 80
Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengantanggal 16 Desember 2021;Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejaktanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Resa Fersandy, S.H.Advokat/Konsultan Hukum/Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor HukumPerkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung(PDKP BABEL), beralamat di Jalan Stania Nomor 133 Pangkalpinang, BangkaHalaman 1
Register : 06-10-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 288/Pdt.P/2015/PN.Bpp Tanggal 20 Oktober 2015 — MADRI, Tempat Tanggal Lahir : Balikpapan, 25 Nopember 1979, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Lumba-Lumba, NO.48, RT.08, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; --------------------------------------------
17 — 1
17 — 1
2006disebutkan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :1 Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiapperistiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;2 Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk; 3 Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir,dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan
Register : 06-06-2016 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 07-12-2016
Putusan PA MAROS Nomor 0050/Pdt.P/2016/PA.Mrs Tanggal 20 Juni 2016 — perdata
- pemohon
47 — 9
47 — 9
Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harusdiimbangi dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkaradibebankan kepada Pemohon.Mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlakuserta
Register : 01-06-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 79 /PDT/2016/PT.PBR Tanggal 30 Agustus 2016 — H. ANDI TAJUDDIN, SP.,SH.,MH. Sebagai PENGGUGAT
Lawan
CECEP RUSMANA Sebagai TERGUGAT
22 — 12
22 — 12
Konfliksengketa tanah antara pemerintah dan masyarakat yang timbul karenapengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum seringberujung ke Pengadilan, dalam praktik kebijakan pertanahan seperti diatas,telah mendorong terjadinya perebutan dan perampasan tanah rakyat secarabesarbesaran, Intervensi pemerintah dalam proses pengadaan tanah baikmelalui mekanisme harga dasar maupun pemberian ijin lokasi telahmenyebabkan terjadinya pembelian tanah secara besarbesaran.
Register : 27-11-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN MADIUN Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Mad Tanggal 6 Desember 2019 — Pemohon:
Edy Saputro
76 — 21
Edy Saputro
76 — 21
Sedangkan ketentuan pasal 1 angka 16menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Paspor Republik Indonesia yangselanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh PemerintahRepublik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukanperalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) UndangUndang Keimigrasian, untuk melaksanakan fungsi Keimigrasian, Pemerintahmenetapkan kebijakan Keimigrasian.
Register : 24-03-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 04-05-2016
Putusan PA SINJAI Nomor 0083/Pdt.G/2016/PA.Sj Tanggal 14 April 2016 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
8 — 3
8 — 3
SjMenimbang, bahwa Tergugat seorang suami dan kepala rumahtangga seharusnya menjadi pemimpin untuk dapat menentukan arahbahtera rumah tangga, menentukan kebijakan dan melindunginya, sertamemberi pengarahan kepada Penggugat terutama dalam hal agama,dengan berdasarkan kondisi dalam rumah tangga Penggugat danTergugat tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya, danmelakukan halhal yang bertentangan dengan ajaran agama yaitu seringminumminuman keras hingga mabuk;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
Register : 20-08-2021 — Putus : 06-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PA KOTA BANJAR Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Bjr Tanggal 6 September 2021 — Pemohon melawan Termohon
10 — 6
10 — 6
Dalamhal perkembangan regulasi dan kebijakan jaminan sosial yang cenderungmengarah kepada dokumen formil, maka anakanak yang tidak memperolehakta kelahiran karena ketiadaan akta atau fasidnya perkawinan orangtuanyaakan semakin tersingkirkan dari akses jaminan sosial. Namun, Pemerintahsemestinya tidak mengabaikan hak anakanak tersebut.Menimbang, bahwa formalitas dokumen, syarat dan prosedurpenyelenggaraan jaminan sosial dan pendidikan akan menghambat aksesanakanak tanpa adanya akta kelahiran.
Register : 29-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PA KALIANDA Nomor 0537/Pdt.G/2019/PA.Kla Tanggal 17 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 0
11 — 0
berhasil berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator tersebuttertanggal 27 Mei 2019;Halaman 3 dari 13 halamanPutusan No. 0537/Pdt.G/2019/PA.KlaBahwa, karena usaha damai tidak berhasil, maka pemeriksaanperkara ini di mulai dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat dalamsidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Bahwa, dalam persidangan Tergugat tidak memberikan tanggapandan atau jawaban atas gugatan Penggugat, akan tetapi secara hukumTergugat menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan
Register : 03-02-2016 — Putus : 22-02-2016 — Upload : 16-04-2019
Putusan PA MUARA TEBO Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA.Mto Tanggal 22 Februari 2016 — Pemohon melawan Termohon
12 — 6
12 — 6
Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut: laoll Lue ule prio awlasll soArtinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.Chad boyic as Jl We pLYl 9 paiArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan;Hal. 9 dari 11Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2016 /PA.MTo.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang No.7Tahun 1989
Register : 06-09-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan PA WATES Nomor 67/Pdt.P/2018/PA.Wt Tanggal 25 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
15 — 12
15 — 12
Uls ole rad awlasl 25>Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.arbadh bes acyl We eLYl 9 juaiArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikandispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untukmenikah dengan calon istrinya yang bernama Calon Istri Anak Pemohon;Menimbang, bahwa dengan
Register : 17-11-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1141 B/PK/PJK/2015 Tanggal 24 Februari 2016 — PD. TIRTA MUSI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
30 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 bagiPengusaha yang melakukan penyerahan air bersih wajiod melaporkan usahanyauntuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), oleh karenanyaapabila koreksi Terbanding dipertahankan akan melanggar asas retroaktif yangselama ini menjadi larangan dalam penegakan hukum yang berkeadilansehingga koreksi Terbanding (Sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan