YAYASAN KEHIDUPAN BARU SUKABUMI DAHULU BERNAMA PERKUMPULAN SEKOLAH-SEKOLAH KEHIDUPAN BARU DI JAWA BARAT vs KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CQ. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT CQ. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI CQ. SEKOLAH DASAR NEGERI CIKOLE KOTA SUKABUMI

YAYASAN KEHIDUPAN BARU SUKABUMI dahulu bernama PERKUMPULAN SEKOLAH-SEKOLAH KEHIDUPAN BARU di JAWA BARAT VS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN c.q. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT c.q. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI c.q. SEKOLAH DASAR NEGERI CIKOLE KOTA SUKABUMI

MENTERI PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN RI VS Prof. Dr. Ir. MUSLIM SALAM., M.Ec;

Kewenangan Tergugat dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin danAlasan Gugatan;1) Bahwa Tergugat adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia, yang bertindak sebagai Pebajat Pembina Kepegawaian Pusat dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesiayang dalam hal ini berwewenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplinkepada Penggugat atas pelanggaran yang dilakukan Penggugatsebagaimana diatur dalam Pasal 16, Ayat (1), Huruf a, Angka 6, PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun

Struktural eselon dan bukanmerupakan bagian dari Kementerian Negara/lembaga PemerintahNonkementerian;Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan KementerianPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, denganPangkat/Golongan Ruang Terakhir, sebelum dijatuhkan hukuman disiplin,adalah Pembina Tingkat , Golongan Ruang IV/b, dengan jabatan fungsionalsebagai Profesor/Gurubesar di Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia, t.m.t

, RepublikIndonesia Nomor: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013 yangmenjadi Objek Gugatan dalam perkara ini, berupa keputusan tertulis yangdikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalamhal ini, Rektor melakukan LANGKAH/TINDAKAN HUKUMyang melampuai batas/sewenangwenang atau belumwaktunya menghentikan gaji dan tunjangan Penggugat,karena pada saat itu belum ada keputusan yang bersifattetap (inkracht) tentang jenis hukuman yang dijatuhkanoleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, selakuPejabat Pembina Kepegawaian, Kementerian MenteriHalaman 51 dari 144 halaman. Putusan Nomor 541/K/TUN/2014vi)Pendidikan dan Kebudayaan, RI.

Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013.;Halaman 136 dari 144 halaman.

OJAT SUDRAJAT S VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;

DYAH ISMAYANTI, M.Ed, jabatan Pelaksana harianKepala Biro Hukum dan Organisasi, KementerianPendidikan dan Kebudayaan;2. SYAMSUL HADI, S.H., M.H., jabatan Kepala BagianAdvokasi dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal;3. LIDO CAHYADI, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Advokasidan Bantuan Hukum , Bagian Advokasi dan BantuanHukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;4.

Putusan Nomor 37 P/HUM/2016mendesak kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia agar segera menerbitkan PERATURAN MENTERI tentangPUNGUTAN DAN ATAU SUMBANGAN UNTUK ~~ TINGKATPENDIDIKAN MENENGAH.

Putusan Nomor 37 P/HUM/2016Pendidkan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan PadaSatuan Pendidikan Dasar tidak memenuhi ketentuan yang berlakuyaitu Asas Transparansi dan Akuntable sebagaimana tertuang dalamPasal 48 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SistemPendidikan Nasional dapat dibenarkan;Bahwa dengan demikian cukuplah alasan bagi Mahkamah Agunguntuk menyatakan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidkandan Kebudayaan Republik

Pemohon mendesak kepada MenteriPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menerbitkanPERATURAN MENTERI Tentang Pungutan dan Sumbangan BiayaPendidikan Pada Satuan Pendidikan Menengah. dan menghukumTermohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkaraint;Halaman 16 dari 41 halaman.

Menyatakan sah demi hukum serta mempunyai kekuatan hukum yangmengikat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya PendidikanPada Satuan Pendidikan Dasar;3.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA

;Kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat Wibowo &Partner, di Jalan Rungkut Barata XII/32, Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2015;oma Fm Me =Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTASURABAYA, tempat kedudukan di Jalan Jagir WonokromoNomor 354 356, Surabaya;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H., M.H., jabatan KepalaBagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;2. Dra.

Objek Gugatan:Surat Nomor 421/1586/436.6.4/2014 tertanggal 25 Februari 2014 yangditerbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Surabayaperinal Jawaban Somasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota SurabayaKepada Penggugat melalui kuasa hukumnya yang intinya menyatakanHalaman 2 dari 23 halaman.

Bahwa berdasarkan definisi angka 1 (satu) di atas maka Surat Nomor421/1586/436.6.4/2014 tertanggal 25 Februari 2014 yang diterbitkanoleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Surabaya perihalJawaban Somasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya KepadaPenggugat melalui kuasa hukumnya yang intinya menyatakan belummenerima usulan permohonan ljin Operasional dari SMA Jaya Sakti danmenyatakan permohonan saudara belum dapat kami tindak lanjuti.Adalah Keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis

Dengan demikian surat keputusan tersebut telahbersifat final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Surat Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya Nomor 421/1586/436.6.4/2014tertanggal 25 Februari 2014 perihal Jawaban Somasi dari Kepala DinasPendidikan Kota Surabaya Kepada Para Penggugat melalui kuasahukumnya yang intinya menyatakan belum menerima usulan permohonanIjin Operasional dari SMA Jaya Sakti dan menyatakan permohonan saudarabelum

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telahmengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih gugatan Penggugat kecualiyang diakui secara tegas dalam dalil jawaban ini;Bahwa objek sengketa yang didalihnkan oleh Penggugat dalam perkara iniadalah Surat Nomor 421/1586/436.6.4/2014 tertanggal 25 Februari 2014yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MENTERIPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA tersebut;

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIKINDONESIA VS PERIS TUA SIAGIAN, S.H

., jabatan Kepala Biro Hukumdan Organisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;SYAMSUL HADI, S.H., M.H., jabatan Kepala BagianAdvokasi dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;MUHAMMAD RAVII, S.H., M.M., jabatan Kepala SubBagian Advokasi dan Bantuan Hukum Il, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikandan Kebudayaan;LIDO CAHYADI, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Advokasidan Bantuan Hukum , Biro Hukum dan Organisasi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianPendidikan dan Kebudayaan yang lama (Bukti P6);Pasal 974, Pusat Arkeologi Nasional terdiri atas:1. Bagian tata usaha;2. Bidang program dan kerja sama;3. Bidang data dan informasi;4. Kelompok jabatan fungsional;b.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang baru (Bukti P7).Pasal 758, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional terdiri dari:Bidang fasilitasi penelitian;Bidang konservasi dan arkeometri;Bidang pendayagunaan hasil penelitian; e YP =Bagian tata usaha; dan5.

Ruang IV/b,dari jabatan Kepala Bidang Data dan Informasi, Pusat Penelitian ArkeologiNasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Putusan Nomor 508 K/TUN/201627.28.29.30.31.terima kasih Pengabdian dan Jasajasanya selama melaksanakan tugastersebut dan selanjutnya yang bersangkutan ditugaskan kembali sebagaifungsional umum di lingkungan Badan Penelitian dan PengembanganKementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Bahwa perlu Penggugat jelaskan dan tegaskan, Penggugat tidak pernahmenjabat sebagai fungsional umum di lingkungan Badan Penelitian danPengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Drs.PONTAS PANGGABEAN VS KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA UTARA,

OBJEK GUGATAN.Bahwa yang menjadi OBJEK GUGATAN Penggugat dalam Gugatan ini adalah:SURAT KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARMISATA PROVINSISUMATERA UTARA No. 556/1156Sekr/2015 tanggal 07 September 2015ditandatangani Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pempropsu, Perihal:Penertiban/Pengosongan Rumah Dinas milik Pempropsu yang ditempati olehPihak yang Tidak Berhak, yang ditujukan kepada Drs.

Pontas Panggabean(Pensiunan PNS Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara) di jalanDarussalam No. 118 A Medan.2 Selanjutnya..........Selanjutnya dalam gugatan ini disebut OBJEK GUGATAN>TENGGANG WAKTU GUGATANBahwa Penggugat mengetahui Tergugat menerbitkan Surat Keputusan berupasurat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara No.556/1156Sekr/2015 bertanggal 07 September 2015 yang ditandatangani KepalaDinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, perihal : Penertiban

2015 sampaiadanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;DALAM POKOK PERKARA1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan Batal Atau Tidak Sah SURAT KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DANPARIWISATA PROVINS SUMATERA UTARA No. 556/1156Sekr/2015 tanggal07 September 2015 ditandatangani Kepala Dinas Kebudayaan dan PariwisataPempropsu, Perihal: Penertiban/Pengosongan Rumah Dinas milik Pempropsuyang ditempati oleh Pihak yang Tidak Berhak, yang ditujukan kepada Drs.

Bukti P1 : Foto copy Surat Kepala Dinas Kebudayaan danPariwisata Provinsi Sumatera Utara ditujukan kepadaDrs. Pontas Panggabean Nomor : 556/1156Sekr/2015,tanggal 07 September 2015 tentangPenertiban/Pengosongan Rumah Dinas MilikPemprovsu yang ditempati oleh Pihak Yang TidakBerhak, foto copy dari foto copy;2. Bukti P2 : Foto copy Surat Kepala Dinas Kebudayaan danPariwisata Provinsi Sumatera Utara ditujukan kepadaDrs.

Pontas Panggabean ditujukankepada Kepala Dinas Kebudayaan dan PariwisataProvinsi Sumatera Utara, tanggal 11 September 2015,tentang Penertiban/Pengosongan Rumah Dinas diLingkungan Dinas Kebudayaan dan PariwisataPempropsu, foto copy dari foto copy;4. Bukti P4 : Foto copy Surat dari Drs. Pontas Panggabeanditulukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan danPariwisata Provinsi Sumatera Utara, tanggal 13 Mei2015, tentang Penghunian Rumah Dinas, foto copy darifoto copy;5.

DASAR HARIADJI, S.Pd, vs KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA,

.:::0002 PENGGUGAT ;Melawan :KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA,berkedudukan di Jalan Jagir Wonokromo Nomor : 354 356Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/251 0/436.6.4/2014 tertanggal18 Maret 2014 dan berdasarkanPeraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2011, memberi kuasa denganhak substitusi kepada :1. M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H.,MH ( Kepala Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ) ;2. Dra.

OBYEK GUGATAN :2 702022 nnn nnn nnn nn ences cence ncn ncn cece ennaSURAT NOMOR : 421/1586/436.6.4/2014 tertanggal 25 Pebruari 2014 yangditerbitkan oleh KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTASURABAYA Perihal Jawaban Somasi dari Kepala Dinas Pendidikan KotaSurabaya Kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang intinya menyatakanbelum menerima usulan permohonan ljin Operasional dari SMA JAYA SAKTI danMenyatakan Permohonan Saudara belum dapat kami tindak lanjuti ;Mengingat gugatan ini diajukan oleh

Bahwa berdasarkan definisi angka 1 (satu) diatas maka SURAT NOMOR :421/1586/436.6.4/2014 tertanggal 25 Pebruari 2014 yang diterbitkan olehKEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA PerihalJawaban Somasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya KepadaPenggugat melalui Kuasa Hukumnya yang intinya menyatakan belummenerima usulan permohonan ljin Operasional dari SMA JAYA SAKTI danMenyatakan Permohonan Saudara belum dapat kami tindak lanjuti.

Dengan demikian Surat Keputusan tersebut telahbersifat final serta menimbulkan akibat hukum bagiPENQGUGAL;=2Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Surat Kepala Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kota Surabaya NOMOR : 421 / 1586 / 436.6.4/2014 tertanggal25 Februari 2014 perihal Jawaban Somasi dari Kepala Dinas Pendidikan KotaSurabaya Kepada Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang intinyamenyatakan belum menerima usulan permohonan ljin Operasional dari SMA JAYASAKTI dan Menyatakan Permohonan

PONTAS PANGGABEAN vs KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN APRIWISATA PROVINSI SUMATERA UTARA

PontasPanggabean (Pensiunan PNS Dinas Kebudayaan dan Pariwisata SumateraUtara) di jalan Darussalam No. 118 A Medan.Selanjutnya dalam gugatan ini disebut Objek Gugatan;Tenggang Waktu GugatanBahwa Penggugat mengetahui Tergugat menerbitkan Surat Keputusanberupa surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi SumateraUtara No. 556/1156Sekr/2015 bertanggal O07 September 2015 yangditandatangani Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ProvinsiSumatera Utara, perihal : Penertiban/ Pengosongan Rumah

Untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk Menunda / Menangguhkanpelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan PariwisataProvinsi Sumatera Utara Nomor 556/1156Sekr/2015 tanggal 07 September2015 sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Surat Kepala Dinas Kebudayaan DanPariwisata Provinsi Sumatera Utara No. 556/1156Sekr/2015 tanggal O07Halaman 15 dari 26 halaman.

Putusan Nomor 443 K/TUN/20163.4.September 2015 ditandatangani Kepala Dinas Kebudayaan dan PariwisataPempropsu, Perihal: Penertiban/Pengosongan Rumah Dinas milikPempropsu yang ditempati oleh Pihak yang Tidak Berhak, yang ditujukankepada Drs.

Pontas Panggabean (Pensiunan PNSDinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara) di jalan Darussalam No.118 A Medan:Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1.Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak BerwenangMengadili Bahwa dari uraian dalil gugatan dapat diketahui hal yang menjadi objekGugatan adalah Surat Kepala Dinas Kebudayaan Dan PariwisataProvinsi Sumatera

jelas telah mengemukakan sesuai Pasal8 ayat (4) Perda No. 2 Tahun 2009 tersebut di atas yang mengatur kewenangankepada Dinas Kebudayaan Pariwisata Sumatera Utara (Termohon Kasasi)hanyalah menyangkut kewenangan mencakup pengajuan usul, rencana,permohonan, pelaporan, pencatatan, pengawasan dan pengendalian rumahdinas yang berada di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata SumateraUtara.Halaman 22 dari 26 halaman.

., DKK VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;

Menyatakan batal Surat Nomor: 556/1109/436.6.14/2013 tertanggal 12 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya perihal Pemanfaatan Ruang Gedung Cagar Budaya Surabaya; -----------------------3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor: 556/1109/436.6.14/2013 tertanggal 12 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya perihal Pemanfaatan Ruang Gedung Cagar Budaya Surabaya; ---------------------------------------------------------------------------------------------4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses permohonan SIPR Penggugat ; -------------------------------------------------------------------------------------------5.

RINTO ARI RAKHMANTO melawan KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA

. ; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokatdan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor HukumLembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum LPPHPemuda Pancasila Kota Surabaya, beralamat di JalanDharma Husada Indah Utara 141/B.52 Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 041/SK/KKLSBY/V/2013, tanggal : 16 Mei 2013, selanjutnya disebutSCDAQAl 2 =eanma ne nanan nmin PENGGUGAT;MELAWAN......MELAWAN :KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA,berkedudukan di jalan Adityawarman No.

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PEMERINTAH KOTA SURABAYA vs PIET HENDRAWAN

P UT US ANNOMOR: 22/B/2012/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayayang memeriksa, dan memutus sengketa tata usaha negaradalam tingkat banding, telah mengambil putusan sebagaiberikut dalam sengketa antaraKEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATAPEMERINTAHKOTA SURABAYA , berkedudukan di Jalan AdityawarmanNo. 110 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasakepada :MOH.

DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya =; Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala DinasKebudayaan dan Pariwisata Nomor556/1488/436.6.14/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentangPenolakan Permohonan Izin Usaha Pariwisata atasnama Karaoke Keluarga MX Karaoke di JalanMenganti No. 177 (Komplek Ruko Taman Pondok IndahBlok A20) Surabaya ; Memerintahkan Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan PariwisataNomor : 556/1488/436.6.14/2011 tanggal 12 Mei 2011tentang

ANDI IRAWAN, M.Si;MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARAKeputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :152626/A4.2/KP/2014, yang menjatuhnkan hukuman disiplin berupa PenurunanPangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun kepada : Halaman 2 dari 39 halaman, Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUNJKT.Nama > Dr. Ir.

Surat edaran ini memuat tentang penentuan Pegawai Negeri Sipil(PNS) ke luar instansi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RepublikIndonesia harus mendapat izin tertulis dari Menteri (Bukti T 4) ; Kemudian Rektor Universitas Bengkulu melalui Peraturan Rektor Nomor4078/H30/KP/2010, tanggal 31 Mei 2010, menerbitkan aturan tentang Perpindahandan Perbantuan Tenaga Dosen dan Karyawan Universitas Bengkulu.

yang terdiri dari : (a) Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum Universitas Bengkulu ; Halaman 30 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUNJKT.12.Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ; Dekan Fakultas pertanian Universitas Bengkulu ;Kepala Bagian Pengembangan, Disiplin, dan Pensiun Biro kepegawaianSekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ; Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Bengkulu ;Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas

Pertanian UniversitasBengkulu ; Auditor Inspektur Jenderal kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ; Kepala Subbagian Dispilin dan Pensiun Bagian Pengembangan, Disiplin danPensiun Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;Bahwa dalam Bukti T9 terdapat keterangan Penggugat yang pada pokoknyamenyatakan :(a) Penggugat tidak memahami Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010tentang setiap 1 SKS mengajar merupakan 1 jam persiapan, 1 jam terstruktur, dan 1 jam tatap muka

Penggugatmelaksanakan tugas di Kementerian Pertanian tanoa ada izin pejabatberwenang yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ; Penggugat tidak hadir di Rabuan (rapat antara dosen setiap hari Rabu) sesuaiarahan Ketua Jurusan untuk mengajukan permohonan kembali mengajar,karena menurut Penggugat tidak perlu mengajukan permohonan di Rabuanhanya perlu lapor pada Dekan dan Rektor, dan tidak perlu persetujuan Rabuanuntuk kembali mengajar.

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA VS R. RINTO ARI RAKHMANTO;

PUTUSANNomor 04 PK/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTASURABAYA, tempat kedudukan di Jalan Adityawarman Nomor110 Surabaya;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1.10.11.IRA TURSILOWATI, S.H., M.H., Kepala Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya;Ir.

MAULISA NUSIARA, Kepala Bidang Kebudayaan padaDinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;IGNATIUS HOTLAN H., S.H., Kepala Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya;Drs.

rencana pemanfaatan ruang pada bangunan cagarbudaya, Padahal dinas kebudayaan dan pariwisata sebelumnya telahmemberikan rekomendasi dan tanda tangan menyetujui pembangunankontruksi reklame videotron Siola;Bahwa, dengan demikian terbitnya Surat Kepala Dinas Kebudayaan danPariwisata Nomor Nomor 556/1109/436.6.14/ 2013 tertanggal 12 April 2013telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang merupakan bentukpengingkaran (Inkonsitensi) yang nyata dan merupakan tindakan yangsewenangwenang maupun penyalahgunaan

Bahwa sebagai konsekwensi logis yang dinyatakan batal atau tidak sah,21.maka sangat layak bila Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugatuntuk mencabut keputusan yang telah dikeluarkan tersebut dan menyatakanbatal atau tidak sah Surat Nomor 556/1109/436.6.14/2013 tertanggal 12April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan PariwisataSurabaya;Bahwa, karena Penggugat baru mengetahui Keputusan Tata Usaha Negaradalam bentuk Surat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Nomor556/1109/436.6.14

danPariwisata Surabaya perihal Pemanfaatan Ruang Gedung Cagar BudayaSurabaya;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor556/1109/436.6.14/2013 tertanggal 12 April 2013 yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya perihalPemanfaatan Ruang Gedung Cagar Budaya Surabaya;Mewajibkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses permohonanSIPR Penggugat;5.

LIDO KENCANA BARUTAMA melawan KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA.

Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota SurabayaNomor : 503/3207/436.6.14/2013 tertanggal 3 September 2013, tentangPembatalan Surat Izin Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata (TandaDaftar Usaha Pariwisata) Nomor : 503/165/436.6.14/2012 tertanggal 12April 2012, tentang Izin Usaha Diskotik ;b.

Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota SurabayaNomor : 503/3208/436.6.14/2013 tertanggal 3 September 2013, tentangPembatalan Surat Izin Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata (TandaDaftar Usaha Pariwisata) Nomor : 503/35/436.6.14/2010 tertanggal 22September 2010, Tentang Izin Usaha Pub/Rumah Musik ;c.

Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota SurabayaNomor : 503/3227/436.6.14/2013 tertanggal 3 September 2013, tentangPembatalan Surat Izin Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata (TandaDaftar Usaha Pariwisata) Nomor : 503/4617/436.6.14/201 tertanggal 15Nopember 2010, Tentang Izin Usaha Sarana Pariwisata (Usaha Bar) ;6.

Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota SurabayaNomor : 503/3207/436.6.14/2013 tertanggal 3 September 2013,tentang Pembatalan Surat Izin Kepala Dinas Kebudayaan DanPariwisata (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) Nomor503/165/436.6.14/2012 tertanggal 12 April 2012, tentang Izin Usahaab. Surat ......c.

Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Nomor 503/3207/436.6.14/2013tertanggal 3 September 2013 tentang Pembatalan Surat Ijin Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata(Tanda Daftar Usaha Pariwisata) Nomor 503/165/436.6.14/2012 tertanggal 12 April 2012 tentang Ijin Usaha Diskotik (vide bukti T1) ;2.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor, yaitu :-----------------------------------------------2.1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor : 41.a/UP.800/PK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor sepanjang atau sebatas atas nama MARKUS M.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor : 42/UP.800/PK/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Penataan dan Pemerataan Guru dalam Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor sepanjang atau sebatas atas nama Penggugat pada nomor urut 38.;----------------------------------------------------------3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor, yaitu :--------------------------3.1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor : 41.a/UP.800/PK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor sepanjang atau sebatas atas nama MARKUS M.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor : 42/UP.800/PK/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Penataan dan Pemerataan Guru dalam Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor sepanjang atau sebatas atas nama Penggugat pada nomor urut 38.;----------------------------------------------------------4.

Zet Koly, A.Ma.pd (Penggugat)Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor (Tergugat)

.:8 Penggugat;Lawan:Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor, berkedudukan dikantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten AlorJalan Soekarna Hatta, Padakika, Kalabahi Alor ProvinsiNusa Tenggara Timur 5 222220 22n2Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada 5(1). Hendrik Y.G.PellasSH Kepala Bagian Hukum dan HamSetda Kabupaten Alor 5Halaman 1 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUNKPG(2). Drs.An Girith Akal Koordinasi Pengawas Sekolah DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor ;(3).

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor, yaitu :2.1.Surat Keputusan Nomor : 41.a/UP.800/PK/VIII/2015 tanggal 28Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PegawaiSipil Daerah dalam Jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah diLingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alorsepanjang atau sebatas atas nama MARKUS M.

LEGIFANI, A.Ma padaPGT WUT G2 j~ nnn ren2.2.Surat Keputusan Nomor : 42/UP.800/PK/VIII/2015 tanggal 31 Agustus2015 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Dalam Jabatan diLingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alorsepanjang atau sebatas atas nama Penggugat pada nomor urut 38;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor, yaitu :3.1.

KepalaUPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Alor BaratDaya/Pengawas Sekolah pada Kecamatan Alor Barat Dayamengusulkan nama calon Kepala Sekolah Dasar kepada Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor; d.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alormenugaskan kepada Tim Pertimbangan Jabatan Fungsional DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor untuk melakukanpertimbangan teknis dan melakukan penilaian dalam penetapan calonKepala Sekolah sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku; e.

Menyatakan batal Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi No: 188.45/ DISBUDPAR/ BUDPAR-PAR/2016, Tanggal 23 Februari 2016, Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi;---------------------------------------------------------3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi No: 188.45/DISBUDPAR/BUDPAR-PAR/2016, Tanggal 23 Februari 2016, Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi;----------------------------------4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang mencabut Penggugat dari pencantuman Daftar Hitam Nasional;------------------------5.

MITRA SAKINAH CONSULTANTLAWANKEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BUKITTINGGI

WALIKOTA TANGERANG, ; KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG Cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG,

WALIKOTATANGERANG, berkedudukan di Kantor Pemerintahan Kota Tangerang,Jalan Satria Sudirman No. 1 Kota Tangerang, Banten, selanjutnyadisebut sebagai Terbanding I semula Tergugat ;KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTATANGERANG Cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN KOTA TANGERANG, beralamat kantor di GedungCisadane Lt.

WALIKOTATANGERANG, sebagaiTERGUGAT ; dan KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN' KOTATANGERANG Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KotaTangerang, sebagai TERGUGAT II;Bahwa mengajukan tuntutan/gugatan perdata yang ditujukan kepadaaparatur pemerintah harus dirumuskan berdasarkan hierarkhi jabatanpada pemerintahan tersebut, dan tidak dibenarkan oleh hukum apabilagugatan ditujukan langsung pada jabatan lembaga dimaksud.

No. 10/PDT/2015/PT.BTNBahwa gugatan PENGGUGAT yang ditujukan kepada KANTOR DINASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG Cg.

KepalaDinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang sebagaiTERGUGAT II, adalah salah (keliru).Bahwa kesalahan (kekeliruan) PENGGUGAT dalam mengajukangugatan terhadap TERGUGAT Il, yaitu mengenai penentuan identitasTERGUGAT Il yang salah (keliru), karena selain tidak dirumuskansecara hierarchies (berurutan dari Pemerintah RI yang paling atassampai pada pemerintahan yang dituju yaitu Kepala Dinas PendidikanKota Tangerang), juga disebabkan kesalahan (kekeliruan)PENGGUGAT dalam menyebutkan identitas

No. 10/PDT/2015/PT.BTN1010Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT ANGKA 4 yang menyebutkan bahwatanah yang diakui sebagai milik PENGGUGAT, telah digunakanpengembangan pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri15 Tangerang (Tergugat II); Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut tidakbenar, karena Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 15 KotaTangerang bukan sebagai pihak (Tergugat Il), dan sesuai gugatanPENGGUGAT bahwa yang menjadi TERGUGAT II adalah Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang; Selain

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA vs R. RINTO ARI RAKHMANTO

PUTUSANNOMOR : 44/B/2014/PT.TUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara dalam tingkatbanding telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara : KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA,berkedudukan di jalan Adityawarman No. 110Surabaya ; 22 anno nnn nnn n enone enn nneeDalam perkara ini memberikan kuasa kepada : 1. M.T.

MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KAIMANTAN BARAT cq. BUPATI BENGKAYANG cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BENGKAYANG cq KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN SUNGAI RAYA, dkk (TERBANDING I semula TERGUGAT I)

Yasin selakuKepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan KecamatanSungai Raya (TERGUGAT 1) dan mengungkapkan keinginannya untukmembangun Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Desa Sungai Pangkalanll TERGUGAT meminta kepada Penggugat untuk menyerahkan tanahyang dikuasainya, namun oleh karena Penggugat masih menggunakantanah tersebut untuk berkebun kelapa maka Penggugat menolaknya;Bahwa oleh karena Tergugat selalu mendatangi Penggugat dengan bujukrayu agar menyerahkan tanah miliknya untuk pembangunan

Dengan demikian, masingmasing Tergugat tidak ada hubungan hirarki(sentralisasi) dalam strukturpemerintahan dengan Presiden RI Cq Menteri Pendidikan danKebudayaan RI Cq, Tergugat Il tidak ada hubungan sentralisasi denganPresiden RI Cq Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur PropinsiKalimantan Barat, Tergugat Ill tidak ada hubungan sentralisasi denganPresiden RI Cq Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Cq GubernurPropinsi Kalimantan Barat, Tergugat IV tidak ada hubungan sentralisasidengan Presiden RI Cq

Bahwa tanah Sekolah Menengah Pertama Nomor 02 Sungai Raya, sudahditerbitkan Sertifikat Hak Pakai (GHP) Nomor 56 Tahun 2000 atas namaDeparetemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, sedangkan dalam positagugatan Penggugat tidak menyebutkan sama sekali status tanah tersebut.Penyebutan status tanah dengan nomor Sertifikat Hak Pakai dalam positagugatan haruslah dibuat, karena hal ini berkaitan erat dengan petitumgugatan yaitu terhadap apa yang akan dimohonkan oleh Penggugat.Selain itu dalam Petitum Gugatan

Penggugat juga tidak dimohonkanterhadap keberadaan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 56 Tahun 2000atas nama Deparetemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.