Bahwa Penggugat IV selaku anak kandung Penggugat menurut hukumjuga memiliki hak untuk memberikan persetujuan atau tidak memberipersetujuan dalam hal Penggugat benarbenar bermaksud melakukanperobuatan hukum hibah, oleh karena Penggugat IV tidak dimintaipersetujuaan dalam perbuatan hibah tersebut, maka Penggugat IVmempunyai kepentingan dan /egal standing untuk bertindak sebagaiPenggugat dalam perkara ini;19.

Bahwa ketentuan Pasal 213 KHI bukanlah suatu ketentuan yangmengatur tentang /egal standing seseorang untuk mengajukan gugatanpembatalan hibah ke Pengadilan, namun oleh Pengadilan TinggiAgama Semarang ketentuan Pasal 213 KHI tersebut dijadikanpedoman dan dasar pertimbangannya untuk menyatakan bahwaPenggugat Il, Ill dan Penggugat NV tidak mempunyai /egal standingmenggugat perkara pembatalan hibah a quo.

Dengan penerapan Pasal213 KHI oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk menentukantidak adanya /egal standing Penggugat Il, Ill dan IV dalam perkaraa quo dalam hal ini telah terjadi pergeseran makna /egal standing yangsesungguhnya, dimana oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang /egalstanding telah dipersempit dan dipersamakan artinya dengan hak untukmenyetujui atau tidak menyetujui suatu perbuatan hukumhibah,padahal makna /egal standing yang sesungguhnya adalah adaptasi daripersonae standi in judicio

Yunus) dan PenggugatlV (Suparman bin Sabar) selaku anak anak sah/ahli waris dari Sulasihbinti Saman (Penggugat ) yang dirugikan dengan rekayasa hibahtersebut menurut hukum memiliki /egal standing untuk memulihkanhaknya dengan bertindak sebagai Penggugat dalam perkara a quo,sehingga dengan demikian pertimbanganpertimbangan dan PutusanPengadilan Tinggi Agama Semarang tidak dapat dipertahankan danharuslah dibatalkan;.

Nomor 990 K/Sip/1974tersebut, mereka (Penggugat Il, Ill dan NM) memiliki hak untukmemulihnkan kerugiannya serta mempertahankan haknya selaku abhiwaris dengan jalan bertindak sebagai Penggugat dalam perkaragugatan pembatalan hibah perkara a quo, dengan demikian lagilagiPenggugat Il, Ill dan IV menurut hukum memiliki /egal standing untukmengajukan perkara gugatan pembatalan hibah;2.

2017/PA.Sgt hal. 2 dari 5 hal.Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatatdalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, MajelisHakim akan terlebin dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agamadalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan kedudukanhukum (/egal

bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapanahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 PengadilanAgama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ia adalah satusatunya anakkandung pewaris yang telah meninggal dunia, maka Pemohon sebagai anakkandung dari Pewaris mempunyail kedudukan hukum (/egal

MahakamKencana Merah Padi yang beralamat di Jalan Tales V No.10 Surabaya60244 yang selanjutnya disebut Tergugat;Bahwa dari /egal entity Tergugat atau subyek Tergugat sebagaimanadiuraikan oleh Penggugat tersebut, tidak jelas siapa sebenarnyasebagai sasaran pihak yang digugat atau subyek Tergugat, apakahentity cabang dari suatu badan hukum, dalam perkara ini dinyatakanoleh Penggugat adalah PT. Mahakam Kencana Intan Padi CabangPasuruan yang berkedudukan di Pasuruan?

;Jadi berdasarkan UndangUndang Perseroan Terbatas, maka uraiandalam gugatan Penggugat tersebut tidak jelas siapa (/egal entity)sebagai sasaran yang digugat atau subyek Tergugatnya;Dengan demikian gugatan Penggugat ini kabur (obscuur libel) tentangsiapa (/egal entity) sebagai sasaran yang digugat atau subyek Tergugat.Hal. 7 dari 16 hal.Put.Nomor 269 K/Pdt.SusPHI/2014Oleh karena itu, gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapatditerima;ll.

,Notaris di Gresik, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia No.AHU50985.AH.01.02 Tahun 2012tanggal 01 Oktober 2012, /egal entity (badan hukumnya) adalahPT. Mahakam Kencana Intan Padi, berkedudukan di Surabaya;Bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (6) UndangUndang PerseroanTerbatas, maka /egal entity (badan hukum) PT. Mahakam KencanaIntan Padi berbeda dengan PT.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi halhal yang akan diajukan dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM KONPENSI :Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonanPemohon PKPU, terlebin dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkankedudukan hukum (/egal

standing) para Penggugat, Tergugat dan TurutTergugat;Menimbang, bahwa para Penggugat adalah adalah badan hukum,masingmasing diwakili oleh Direktur / Direktur Utamanya, memberikan kuasakepada Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus di atas meterai dan telahdisebutkan hanya dipergunakan untuk keperluan gugatan a quo;Menimbang, bahwa dengan demikian, maka para Penggugat mempunyaikedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara gugatan a quo;Menimbang, bahwa Tergugat adalah perorangan, diwakili oleh Advokatberdasarkan

Surat Kuasa Khusus di atas meterai secukupnya dan telahdisebutkan hanya dipergunakan untuk keperluan gugatan a quo;Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Tergugat mempunyaikedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara gugatan a quo;Menimbang, bahwa Turut Tergugat adalah Instansi Pemerintah, diwakilioleh Kuasanya, paraAparatur Sipil Negara (ASN) pada Direktorat Hak Cipta danDesain Industri, Ditjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus di atas

meterai dan telahdisebutkan hanya dipergunakan untuk keperluan gugatan a quo;Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Turut Tergugat mempunyaikedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara gugatan a quo;Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.SusHak Cipta/2020.

Pst.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbanganpertimbangantersebut, maka para pihak baik para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugattelah mempunyai kedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara gugatana quo;DALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa Tergugat dan dalam Jawabannya tertanggal 5 maret2020 telah mengajukan keberatan (eksepsi), yang pada pokoknya berisitentang:1. Penggugat tidak memiliki kKedudukan hukum selaku Penggugat (LegalStanding) dalam perkara a quo;2.

Penggugat dalam gugatannya tidak berkwalitas;Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan kedua belahpihak di persidangan insidentil;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugattelah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai,harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan pasal 88 KompilasiHukum Islam, Penggugat mempunyai /egal standing untuk mengajukan gugatan hartabersama tersebut;Bahwa dari jawaban Penggugat tidak

Gugatan Penggugat kontradiksi petitum; Penggugat dalam gugatannya tidak berkwalitas;Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diajukan bersamasama dengan jawabanpertama maka berdasarkan Pasal 133 HIR dapat di benarkan, oleh karenanya dapatdipertimbangkan;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugattelah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai,harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan pasal 88 KompilasiHukum Islam, Penggugat mempunyai /egal

Tergugat I, tidak mempunyai /egal standing selaku pemohoneksekusi. Yaitu :(t) Lelang tanggal 4 September 2019, TIDAK SAH.(ii) Balik NAMA SHM a quo, TIDAK SAHHal 1 dari 5 halaman Penetapan perkara Nomor 501/Pdt/G/2020/PN Dps(iil) Bersamasama TERGUGAT Ill dan IV (huruf b) melakukanPerbuatan Melawan Hukum yaitu melaksanakan LELANGsecara TIDAK SAH.

TERGUGAT IV tidak mempunyai /egal standing melakukanLELANG atas dasar Kredit a quo TELAH LUNAS (demihukum). /n casu, SHM No: 1611 Sangeh AbiansemalBadung, telah bebas hak tanggungan.(ii) TERGUGAT Ill, sejak 20 Oktober 2014 tidak mempunyai /egalstanding melaksanakan LELANG (menerbitkan risalah lelang)sebelum SI MPR RI.

Pasal 26 ayat (1), UndangUndang Nomor 48 Tahun2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Termohon Konvensi/PenggugatRekonvensi/Pembanding dapat dibenarkan sebagai persona standi in judiciountuk mengajukan banding dalam perkara ini;Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi AgamaBandarlampung sebelum memeriksa pokok perkara, terlebin dahulu akanmemeriksa /egal standing kuasa hukum dari Termohon Konvensi/PenggugatHal.4 dari 10 hal. Anonim Putusan No.0011/Padt.G/2021/P TA.

melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum,dengan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda PengenalAnggota (KTPA) yang masih berlaku dan Surat Kuasa dari pemberi kuasa(Pembanding Materiil);Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka majelishakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa KuasaHukum Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena ituKuasa Hukum Pembanding tersebut mempunyai /egal

Anonim Putusan No.0011/Padt.G/2021/PTA.Bdldengan menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Pengenal (KTPA)yang masih berlaku dan Surat Kuasa dari pemberi kuasa (Terbanding Materiil);Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka majelishakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa kuasahukum Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena ituKuasa Hukum Terbanding tersebut telah mempunyai /egal

Januari 2022yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa para Pembanding danKuasa Terbanding;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertamaberkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan danPasal 61 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamayang sudah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009Pembanding mempunyai /egal

Senen Raya No. 135, Jakarta Pusat 10410, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 02 Nopember 2021 yang telah terdaftar di RegisterKuasa Pengadilan Agama Depok tanggal 04 Nopember 2021, MajelisTingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimanaditentukan peraturan perundangundangan tentang Advokat dan ternyatatelah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai /egal standinguntuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masingmasingdalam perkara a quo;Menimbang, bahwa

Pasal 73 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatbahwa Pemohon mempunyai /egal standing dalam perkara a quo;Tentang Yuridis Permohonan PemohonMenimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa perkawinan yangdilakukan dengan Termohon pada tanggal 13 Desember 2019 denganKutipan Akta Nikah Nomor 908/67/XII/2019 yang dikeluarkan oleh KUAKecamatan Beji Kota Depok tanggal 13 Desember 2019 adalah denganrekayasa dan tipu muslihat Termohon I, kKemudian Pemohon mengajukanPembatalan

terakhir dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa dari segi kewenangan relatif Pengadilan, penentuankompetensi relatif berdasarkan asas actor sequitur forum rei (tempat tinggal pihakberperkara) meskipun perkara ini merupakan permohonan, sesuai pasal 142 Rbgpemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar,dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;Menimbang, bahwa tentang kedudukan hukum (/egal

cakap;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang undang nomor 1tahun 1974, bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua, bukanoleh yang bersangkutan sebagai calon mempelai;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pemohonbelum cakap serta tidak mempunyai kKewenangan untuk mengajukan permohonanDispensasi Nikah untuk pernikahannya sendiri;Menimbang, bahwa dengan demikian pada dasarnya permohonan yangdiajukan oleh pemohon adalah premature dan tidak mempunyai /egal

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat,

Rumusan tujuan perkawinan inimerupakan kandungan dari alQuran surah arRum ayat (21), yaitu:Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 892/Padt.G/2021/PA.Bla5331 pSuiil G8 psd ls yl Laitl 008,O sa>75 8358 eSisi Dass tall li Ld5935 apy) egal iv U3 99Artinya: Dan di antara tandatanda kekuasaan Nya talah Dia menciptakanuntukmu istriistri dari jenismu sendin, supaya kamu cenderung danmerasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasakasih dan sayang.

Muara14 RT.02 RW.02, Muarareja, Kota T egal ;STNK asli SPM Suzuki Satria FU warna hitam, tahun 2011, Nopol G6156RE an. TUTI HARYANTI, alamat JI.Brawijaya Gg. Muara 14 RT.02RW.02 Muarareja Kota T egal ;Di kembalikan kepada saksi Muhammad Rifki bin Asikin. ;1 Unit SPM Yamaha Jupiter MX tahun 2012 warna merah, Nopol G6650WP an.

Advocad/ Pengacara tersebutmempunyai /egal standing untuk beracara dan mewakili/mendampingPemohon dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah denganTermohon pada tanggal 11 April 2021, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor231/39/IV/2021, tanggal 11 April 2021, dan perkawinan tersebut hingga saat inibelum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai /egal/ standinguntuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belahpihak

Pengadilan Agama Sampit untukmemeriksanya;Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.SptMenimbang, bahwa Penggugat mendalilkan masih terikat perkawinandengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannyadengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki /egal

standing untukmengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihakpihak yangberkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa Tergugat masih terikat perkawinan dengan Penggugat,maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan yang keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,Tergugat memiliki egal standing untuk menanggapi dan merupakan pihak yangberkepentingan

Putusan Nomor 127/B/2017 PTTUN Mks.Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Pengadilan TingkatPertama serta seluruh dokumendokumen perkara ini, maka Pengadilan Tinggidalam musyawarah majelis hakim telah mengambil putusan denganpertimbangan hukum sebagai berikut:DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa Terbanding/ dahulu Tergugat telah mengajukaneksepsi mengenai tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, eksepsi tentangkewenangan pengadilan, dan eksepsi tentang /egal standing Pembanding/dahulu Penggugat;Menimbang

parapihak yang bersengketa terkait dengan hal itu, tidak ditemukan adanya faktahukum yang dapat dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa Pembanding/dahulu Penggugat telah mengetahui obyek sengketa pada bulan Juni 2016.Oleh karena itu dalil eksepsi tentang kadaluwarsa pengajuan gugatan kepengadilan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga eksepsitersebut juga harus dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa eksepsi berikutnya yang diajukan Terbanding/dahulu Tergugat adalah eksepsi tentang /egal

Menurut hemat Pengadilan Tinggi,oleh karena Pembanding /dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan atasnamanya sendiri, maka eksepsi tentang /egal standing yang dimaksud haruslahdikaitkan dengan kepentingan Pembanding/dahulu Penggugat untukmengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.

Putusan Nomor 127/B/2017 PTTUN Mks.Tergugat mengenai /egal standing Pembanding/dahulu Penggugat tidak terbuktisehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukumtersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa seluruh eksepsiyang diajukan Terbanding/dahulu Tergugat tidak terbukti, dengan demikianPengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa obyek sengketa yang dimohon pembatalannya olehPembanding

H. telahhabis masa berlakunya sejak 1 Januari 2016, dengan demikian yangbersangkutan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan belum terbitnya KartuTanda Advokat (KTA) baru atas nama Mainar Rusmala Dewi, S.H. yangbersangkutan tidak mempunyai /egal standing beracara di Pengadilan;2 Bahwa surat kuasa atas nama Mainar Rusmala Dewi, S.H.

Januari2016, dan hal tersebut telah diberitahu oleh Ketua Majelis hakim tingkatpertama bahwa surat kuasa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat formaluntuk beracara di Pengadilan, namun yang bersangkutan menyampaikan suratketerangan bahwa KTA yang bersangkutan dalam proses, yang semestinyasurat keterangan tersebut tetap tidak bisa diterima untuk bukti bahwa yangHalaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor8/Pdt.G/2018/PTA.Bn.bersangkutan adalah advokat, oleh karena itu kuasa tergugat tersebut tidakmempunyai /egal

Adanya surat keterangan bahwa kartuHalaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor8/Pdt.G/2018/PTA.Bn.anggotanya masih dalam proses atau alasan lainnya tidak perlu diperhatikan,sebab nantinya akan bermasalah terhadap /egal standing kuasa tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat semua suratsurat yang ditandatangani olehMainar Rusmala Dewi, S.H. yang berkenaan dengan perkara a quo, baik eksepsi,jawaban, rekonvensi dan duplik tidak dapat dipertimbangkan

, atau harusdikesampingkan, karena yang bersangkutan tidak memiliki /egal standing dalamperkara a quo;Menimbang, bahwa memori banding Pembanding yang ditandatangani olehMainar Rusmala Dewi, S.H. karena dibuat dan ditandangani oleh kuasa hukumyang cacat formal, maka dalam hal memori banding ini majelis hakim tingkatbanding tidak akan mempertimbangkannya atau harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa dalam hal permohonan banding tidak ada keharusanmengenai ada atau tidaknya memori banding, oleh karenanya

Menimbang, bahwa atas penetapan hak asuh kedua anak tersebut tidakmenghalangi kepada pihak Tergugat selaku orang tua kedua anak tersebut untukmencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut, dan kepadaPenggugat sebagai ibu kedua anak tersebut tidak boleh menghalangi Tergugatuntuk menjenguk maupun mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaktersebut;Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat yang secara tertulisdiajukan oleh Kuasa Hukum, karena kuasa hukum Tergugat tersebut tidakmempunyai /egal

kandungnya telahmeninggal dunis sedangkan ayah kandung anak tersebut masih hidup;Bahwa oleh karena orang tua anak yang dimohon Dispensasi olehPemohon (ayah kandung KEMANAKAN PEMOHON) masih hidup, maka hakimterlebin dahulu hakim memberikan penjelasan kepada Pemohon terkait PermaNomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensisikawin dan atas penjelas tersebut;Bahwa terkait penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohonyang dalam hal ini sebagai tante Pemohon, tidak mempunyai /egal

yang ingin mengajukan dispensasi kawin terhadap anakyang bernama KEMANAKAN PEMOHON dan atas penjelasan tersebut,Pemohon telah menerima yang untuk selengkapnya telah terurai dalam dudukperkara;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan anak yangdimintakan dispensasi (KEMANAKAN PEMOHON), mempunyai hubungansebagai tante dan kemanakan, hal mana apabila dihubungkan dengan Pasal 6Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman MengadiliPerkara Dispensasi kawin, maka Pemohon tidak mempunya /egal

Pasal26 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang KekuasaanKehakiman, dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut telahmemenuhi syarat formil, maka permohonan dimaksud harus dinyatakan patutditerima;Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah membaca,mempelajari dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini ditingkat pertama, yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segiabsolut dan relatif, proses pemanggilan dan penentuan /egal standing parapihak

, pemberian kuasa Penggugat kepada kuasanya, usaha mendamaikan,upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan surat gugatan, jawaban/rekonvensi,replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan Penggugat, serta Tergugat termasukpertimbangan hukumnya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yangberlaku dengan landasan hukum yang tepat sehingga proses pemeriksaanperkara di tingkat pertama patut dinyatakan memiliki /egal reasoning yangbenar dan memenuhi tata cara/tahapantahapan penyelesaian perkara inisebagaimana mestinya

danbarang bergerak lainnya telah dipertimbangkan oleh Hakim Majelis tingkatpertama secara /egal reasoning yang benar dan memenuhi tata cara/tahapantahapan persidangan untuk penyelesaian pemeriksaan perkara sebagaimanamestinya dalam memutus perkara ini (vide halaman 65 s/d 70), dengandemikian keberatan Tergugat/Pembanding tidak beralasan oleh karenanyadikesampingkan;Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding keberatan tentang 2 (dua)buah lemari hias Jepara yang berbeda jenisnya antara yang ada dalam gugatanPenggugat

Dengan demikianPenggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan (/egal standing) untukmengajukan gugatan harta bersama dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa Penggugat didampingi oleh kuasa hukum yang telahmemenuhi persyaratan sebagaimana termuat dalam Surat Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.O4/III/2011 perihal PenjelasanSurat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/V1/2010angka 2 dan 3, yaitu telah diambil sumpah sebagai advokat pada PengadilanTinggi sebagaimana

Oleh karenanya kuasa hukum Penggugatmemiliki egal standing untuk bertindak sebagai kuasa hukum Penggugat dalamperkara ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan parapihak dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugatagar menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut dengan carakekeluargaan;Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut, Penggugatsecara lisan menyatakan mencabut gugatan harta bersama aquo denganalasan Penggugat dan Tergugat akan menjual

Nomor 50 Tahun 2009,ditentukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau Kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat,sehingga berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Mojokerto berwenangmemeriksa perkara a quo karena masih yurisdiksi relative Pengadilan AgamaMojokerto sehingga tempat pengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuanPasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 sebagai bukti autentik, terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki /egal/standing untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan

cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan2 (dua) orang saksi bernama, di bawah sumpah yang memberikan keterangandi persidangan, dinilai telah memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undangundang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang 3 tahun2006 dan Undangundang nomor 50 tahun 2009

Seharusnya Hakim banding membuat /ega/ reasoning putusan denganbertolak pada /egal reasoning putusan Hakim pertama;Jika Hakim banding tidak sependapat dengan /egal reasoning putusanHakim pertama, maka Hakim banding harus menanggapi dasar legalreasoning putusan Hakim pertama dengan menunjukkan letak ketidakbenaran putusan Hakim pertama tersebut;Legal reasoning putusan Hakim banding tidak cukup hanya denganmenyatakan bahwa Hakim banding tidak sependapat dengan Hakimpertama, kemudian Hakim banding membuat

dasar/pertimbangan lainyang berbeda (Hakim banding harus menanggapi/menyanggah legalreasoning putusan Hakim pertama);Tidak adanya /egal reasoning putusan Hakim banding sebagaimanadimaksud di atas menunjukkan bahwa putusan Hakim banding "kurangpertimbangan" dan ini dipandang sebagai salah menerapkan hukumyang berlaku dan hal ini memenuhi syarat sebagai alasan kasasi menurutPasal 30 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung berikut perubahan perubahannya;Halaman 9 dari

Pertimbangan Hakim banding dalam putusannya pada halaman 19 menyatakan:Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Pelawan dan Pelawan IImemperoleh tanah objek sengketa dengan cara yang /egal, yaitu dilakukandi hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kemudian diterbitkanSertifikat Hak Milik;Pertimbangan Hakim banding tersebut keliru/tidak benar, oleh karena:Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 787 K/Pdt/2017a.

Ukuran untuk /egal/ tidaknya transaksi jual beli objek sengketa yangdilakukan oleh Pelawan dan Pelawan Il tidak hanya terletak padadilakukan tidaknya transaksi jual beli tersebut di hadapan pejabat yangberwenang untuk itu, tetapi harus diperhatikan faktor lain yaitu berdasartidaknya objek sengketa untuk dipindahtangankan (jual beli);Berdasarkan fakta persidangan dan aturan hukum yang berlaku, makaobjek sengketa tidak dapat dipindahtangankan oleh karena objeksengketa dalam status sita (Pasal 199 ayat

hukum atas pelanggaran larangan transaksi yang ditegaskandalam Pasal 199 ayat (1) HIR tersebut, maka semua perjanjian transaksidinyatakan batal demi hukumic transaksi jual beli objek sengketa olehPelawan dan Pelawan II:Dari uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa pertinbangan HakimBanding yang menyatakan bahwa perolehan Pelawan dan Pelawan Il atasobjek sengketa adalah /ega/ adalah tidak benar, sehingga dengan demikianperolehan/pemilikan Pelawan dan Pelawan II atas objek sengketa adalahtidak /egal