Ditemukan 187661 data
Pembanding/Penggugat III : IDA ADHARI BIN AHLAN Diwakili Oleh : Yandi Dharyandi SH
Pembanding/Penggugat IV : MUMUN MURNIYAH BINTI AHLAN Diwakili Oleh : Yandi Dharyandi SH
Pembanding/Penggugat V : MOHAMAD GOJALI BIN AHLAN Diwakili Oleh : Yandi Dharyandi SH
Pembanding/Penggugat VI : HASAN AHPAS BIN AHLAN Diwakili Oleh : Yandi Dharyandi SH
Terbanding/Tergugat I : IDRUS
Terbanding/Tergugat II : ADNANI BIN IDRUS
Terbanding/Tergugat III : MAMAT PEJABAT EX OFFICIO
41 — 33
Oleh : Yandi Dharyandi SH
Pembanding/Penggugat III : IDA ADHARI BIN AHLAN Diwakili Oleh : Yandi Dharyandi SH
Pembanding/Penggugat IV : MUMUN MURNIYAH BINTI AHLAN Diwakili Oleh : Yandi Dharyandi SH
Pembanding/Penggugat V : MOHAMAD GOJALI BIN AHLAN Diwakili Oleh : Yandi Dharyandi SH
Pembanding/Penggugat VI : HASAN AHPAS BIN AHLAN Diwakili Oleh : Yandi Dharyandi SH
Terbanding/Tergugat I : IDRUS
Terbanding/Tergugat II : ADNANI BIN IDRUS
Terbanding/Tergugat III : MAMAT PEJABAT EX OFFICIOKEPALA DESA PASIRTANGKIL
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA DESA PASIR TANGKIL
Terbanding/Turut Tergugat II : APIPUDIN PEJABAT EX OFFICIO KEPALA DESA PASIR TANGKIL
Terbanding/Turut Tergugat III : CAMAT WARUNGGUNUNG
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATARUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK BANTEN
Terbanding/Turut Tergugat V : EDI SUHENDI
Terbanding/Turut Tergugat VI : PT.DOHARAJA MEDIKA
Terbanding/Turut Tergugat VII : BURHANUDIN
38 — 17
Menghukum secara ex-officio kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah madliyah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar Mutah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Madliyah kepada Termohon sesuai dengan diktum angka 3.1, 3.2, dan 4 di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Sorong;
6. Menetapkan anak-anak yang bernama:
6.1.
43 — 0
MENGADILI
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (Hamzah bin Muhammad) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wistiani Syam binti Taha) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sorong;
- Menghukum secara ex-officio kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
3.3 Nafkah lampau (madliyah) selama empat bulan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Menghukum Pemohon untuk membayar Mutah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Madliyah kepada Termohon sesuai dengan diktum angka 3.1, 3.2, dan 3.3 di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Sorong;
- Menghukum secara ex-officio
1.Drs. H. JAMHURI
2.ROHIMAH
Tergugat:
ARIES RUSMAN
Turut Tergugat:
2.IKHWANA MUKHLASIN
3.CAMAT KECAMATAN MANCAK
4.KEPALA DESA MANCAK
39 — 22
gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II sebagai pemilik atas tanah yang terletak di Jalan Link Krenceng, Desa Mancak, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, dalam satu hamparan tanah dengan 2 (dua) Akta Jual Beli sebagai berikut:
- Akta Jual Beli (AJB) Nomor 65/PPAT.MCK/III/1992, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ex officio
Rohkimah;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Nawawi AF;
- Sebelah Timur : Jalan otonom Krenceng;
- Sebelah Barat Laut : Tanah milik semula Otong Sachrudin;
- Akta Jual Beli (AJB) Nomor 66/PPAT.MCK/III/1992, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ex officio Camat Kecamatan Mancak, seluas 300 m2 (tiga
121 — 0
em>encatatan perceraian tempat dimana perkawinan dilangsungkan dan dimana perceraian dilangsungkan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam register yang sedang berjalan, tentang perceraian Penggugat dan Tergugat seraya menerbitkan akta perceraian untuk atas nama Penggugat dan Tergugat;
6.Menyatakan Panitera Pengadilan Negeri Waingapu secara ex officio
83 — 16
,M.Hum, NIP : 197208311997031004 adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan Panitera Pengadilan Negeri Waingapu secara ex officio untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur selaku lembaga pencatatan perceraian tempat dimana perceraian
354 — 799 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian, maka masyarakat Batamsecara umum berpotensi sangat dirugikan dengan terbitnya PeraturanPemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tersebut;Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tidak adamengamanatkan Kepala BP Batam yang ex officio Walikota Batammembentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagaimanadijalankan oleh Walikota Batam ex officio Kepala BP Batam.
Apakah jabatan Kepala BPBatam ex officio oleh Walikota Batam bukan bentuk rangkap jabatansebagaimana larangan bagi kepala daerah?
Bukannyamengubah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 menjadiPeraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 yang di dalamnya adaamanah ex officio kepala BP Batam oleh Walikota Batam.
Putusan Nomor 82 P/HUM/2019peraturan perundangundangan terkait yang mengatur danmembatasi kewenangan Walikota sebagai ex officio, selain ituWalikota sebagai ex officio juga akan tunduk/bertanggung jawabkepada Dewan Kawasan yang diketuai oleh Menteri KoordinatorBidang Perekonomian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UndangUndang 44 Tahun 2007 juncto Kepres 8 Tahun 2016;c.
Dalil Pemohon pada permohonan halaman 10 poin angka 15 yangmenyatakan: Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019tidak ada mengamanatkan Kepala BP Batam yang ex officio WalikotaBatam membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagaimanadijalankan oleh Walikota Batam ex officio Kepala BP Batam.
116 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 28 (tidak mencantumkan bulan) tahun 1990, dalam hal iniTurut Tergugat Lurah Ranomut yang pada saat ketika itu secara "ex officio"dijabat oleh Mendi Kolanus, B.A., dan Turut Tergugat IV Kaur PemerintahanKecamatan Wenang yang pada saat ketika itu "ex officio" dijabat olen August.L.
itu, "ex officio" dijabat olehAugust.
yang pada saat ketika itu "ex officio" dijabat olen August.
Wenang yang pada saat ketika itu secara ex officio dijabat olehAugust L.
yang pada saat ketika itu "ex officio" dijabat oleh August.
139 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
oleh Mendi Kolanus,BA., dan turut Tergugat IV Kaur PemerintahanKecamatan Wenang yang pada saat ketika itu secara "ex officio" dijabat olehAugust.L.Undap secara nyatanyata telah terbukti melakukan "PerbuatanMelawan Hukum"!
No. 435 K/Pdt/201214Ranomut yang pada saat ketika itu "ex officio" dijabat oleh Mendi Kolanus,BA.,dan turut Tergugat IV Kaur Pemerintahan Kecamatan Wenang yang pada saatketika itu "ex officio" dijabat oleh August.L.Undap mengajukan verzet, banding,kasasi dan peninjauan kembali;Berdasarkan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, mohonPengadilan Negeri Manado c.q.
No.34/KW/VIII/1990, tanggal 28 (tidak mencantumkan bulan) tahun 1990, dalam hal initurut Tergugat Lurah Ranomut yang pada saat ketika itu secara "ex officio"dijabat oleh Mendi Kolanus,BA., dan turut Tergugat IV Kaur PemerintahanKecamatan Wenang yang pada saat ketika itu "ex officio" dijabat olehAugust.L.Undap secara nyatanyata telah terbukti melakukan "PerbuatanMelawan Hukum"!
dan request civil;23.Menghukum turut Tergugat Lurah Ranomut yang pada saat ketika itusecara "ex officio" dijabat oleh Mendi Kolanus,BA., turut Tergugat II SittiSugihartati, turut Tergugat Ill Treesje Sembung,SH.
., Notaris & PPATKota Manado dan turut Tergugat IV Kaur Pemerintahan KecamatanWenang yang pada saat ketika itu ex officio" dijabat olehAugust.L.Undap untuk tunduk dan bertahluk kepada keputusanPengadilan;Menghukum Tergugat Joice Bernadin Gosal, Tergugat IlDrs.W.J.Mentang, Tergugat III Kepala Kecamatan Wenang selaku PPAT,Tergugat IV BPN Kota Manado, turut Tergugat Lurah Ranomut yangpada saat ketika itu secara "ex officio" dijabat oleh Mendi Kolanus,BA.
59 — 89
KAUR PEMERINTAHAN KECAMATANWENANG, yang pada saat itu secaraex officio dijabat oleh AUGUSTL.
Mentang, Tergugat III Kepala KecamatanWenang, selaku PPAT, Tergugat IV BPN Kota Manado,Turut Tergugat JI Lurah Ranomut' yang pada saatketika itu secara ex officio dijabat oleh MendiKolanus, BA, dan Turut Tergugat IV KaurPemerintahan Kecamatan Wenang yang pada saat itusesecara ex officio dijabat oleh August L.
Mentang, Tergugat III Kepala35Kecamatan Wenang, selaku PPAT, Tergugat IV BPN KotaManado, Turut Tergugat I Lurah Ranomut yang padasaat ketika itu secara ex officio dijabat~ olehMendi Kolanus, BA, dan Turut Tergugat IV KaurPemerintahan Kecamatan Wenang yang pada saat itusecara ex officio dijabat oleh August L.
ex officio dijabat oleh August L.
Mentang, Tergugat III KepalaKecamatan Wenang, selaku PPAT, Tergugat IV BPN KotaManado, Turut Tergugat I lLurah Ranomut yang padasaat ketika itu secara ex officio dijabat olehMendiKolanus, BA, dan Turut Tergugat IV KaurPemerintahan Kecamatan Wenang yang pada saat itusecara ex officio dijabat oleh August L.
130 — 35
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur selaku lembaga tempat pencatatan perceraian dimana perceraian dilangsungkan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam register yang sedang berjalan, tentang perceraian Penggugat dan Tergugat seraya menerbitkan akta perceraian untuk atas nama Penggugat dan Tergugat;
7.Menyatakan Panitera Pengadilan Negeri Waingapu secara ex officio
183 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Latief Makka) dan Tergugat II(Gubernur Sulawesi Selatan, selaku Ketua Ex Officio Pengurus PlenoYayasan Kebun Binatang Karuwisi Ujung Pandang) pada perkara perdataNomor 228/Pdt.G/2007/PN.Mks. berbeda, Tergugat I (H. Abd.
LatiefMakka) mengaku telah membeli dari Tergugat IJ (Gubernur SulawesiSelatan, selaku Ketua Ex Officio Pengurus Pleno Yayasan Kebun BinatangKaruwisi Ujung Pandang) seluas + 5 Ha sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor438/XI/1981 tertanggal 24 November 1981, sementara Tergugat II (GubernurSulawesi Selatan, selaku Ketua Ex Officio Pengurus Pleno Yayasan KebunHal. 5 dari 19 hal Put.
Latief Makka), sementara jual belidengan pengalihan hak secara hukum sangat berbeda dan Tergugat II(Gubernur Sulawesi Selatan, selaku Ketua Ex Officio Pengurus PlenoYayasan Kebun Binatang Karuwisi Ujung Pandang) tidak di benarkanmelakukan jual beli yang dapat dilakukan hanya pengalihan hak, maka AktaJual Beli Nomor 438/XI/1981 yang dimaksud oleh Tergugat I (H. Abd.Latief Makka) adalah tidak sah atau batal demi hukum;Bahwa selain itu Tergugat I (H. Abd.
Latief Makka dan Tergugat II(Gubernur Sulawesi Selatan, selaku Ketua Ex Officio Pengurus PlenoYayasan Kebun Binatang Karuwisi Ujung Pandang) tersebut yangmengakibatkan kerugian terhadap Para Penggugat di mana Tergugat I (H.Abd.
Latief Makka) dan Tergugat II(selaku Ketua Ex Officio Pengurus Pleno Yayasan Kebun Binatang) secarasukarela memenuhi isi putusan ini dan mohon Tergugat I (H. Abd.
Terbanding/Penyidik Atas Kuasa PU : FERDIANSYAH PUTRA
82 — 62
Bahwa adanya analisis dan pertimbangan yuridis dari Majelis Hakimex officio incasu a quo yang mengandung kekeliruan, dan kecerobohan (slordig), dapatdiketahui dari uraian pendalilan yuridis pada analisis dan pertimbangan yuridisMajelis Hakim ex officio, yang sama sekali kurang cukup mempertimbangkannilai kebenaran dari keselurunan uraian pendalilan yuridisPARAPEMBANDING/PARA TERGUGATbaikdi dalam materi Eksepsi, maupunJawaban pada Pokok Perkara, dengan berdasarkan kepada Ilmu PengetahuanHukum Perdata
ANALISIS DAN PERTIMBANGAN YURIDIS TERHADAPURAIANPENDALILANYURIDIS PARA TERGUGAT /PARA PEMBANDING DI DALAMMATERIEKSEPSIBahwa Majelis Hakim ex officio in casu a quo sama sekali tidak cukupmempertimbangkan dan meneliti dengan seksama nilai kebenaran dari uraianpendalilan yuridis materi EksepsiPARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT.Sehingga amar putusan tersebut tidak sempuna adanya (onvoldoendegemotiveerd);Bahwa pada hal berdasarkan kwalitas materil dari Hukum Perdata PosiitifMajelis Hakim ex officio berkewajiban
telah bertindak mengabulkan Putusan yang melampaullebin dari apa yang diuraiakan di dalam posita dan petitum gugatan (ultrapetitum partium), sehingga Majelis Hakim ex officio telah bertindak melampauibatas kewenangannya (ultra vires) ;Bahwa oleh karena itu Putusan maupun Majelis Hakim ex officio telah bertindakdan bersikap bertentangan (kontradiktif) dengan maksud dan isi dari Pasal 178,ayat (3) H.I.R., Pasal 189 ayat (3) RBG, dan Pasal 50 Rv ;.B.
PARA PEMBANDING/PARA TERGUGATmemohonkepada Majelis Hakim ex officio yang mengadili dan memeriksa perkaraperdata a quo pada tingkat pemeriksaan banding, agar berkenan menyatakandalam hukum :a. Surat Gugatan TERBANDING/PENGGUGAT tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard) atau setidak tidaknya ditolakb.
Majelis Hakim Tinggi yang berwenang (ex officio) dalammemeriksa dan mengadili perkara a quo.
178 — 49
Terbanding dalam kontra memoribandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis HakimPengadilan Agama Pinrang sudah tepat dan benar dalam pertimbangan danpenerapan hukumnya yang cukup matang dan sangat jelas, termasuk MajelisHakim telah menggunakan hak Ex Officio untuk memenuhi rasa keadilandengan menetapkan pembebanan kepada Terbanding untuk membayarbeberapa nafkah kepada Pembanding meskipun tidak dituntut olehHIm. 3 dari 22 hlm.
Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, olehkarena itu patut dikabulkan;Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai TalakMenimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakansependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertamamengenai penerapan hak ex officio Hakim dalam perkara ini denganmenetapkan kewajiban Terbanding untuk memberikan mutah dan nafkah iddahkepada Pembanding meskipun tidak ada tuntutan dari Pembanding,sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim
kepada Pembandingsebagaimana diuraikan berikut ini:Pembebanan MutahMenimbang, bahwa mengenai amar putusan Majelis Hakim TingkatPertama yang secara ex officio menghukum Terbanding untuk memberikanmut'ah kepada Pembanding, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Bandingmenyatakan sependapat dengan pembebanan mutah tersebut karenaberalasan dan berdasar hukum yakni Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf(c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 149 huruf(a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal
Terbanding untuk memberikan kepadaPembanding mutah berupa uang dihitung setara dengan nafkah satu tahunatau 12 bulan x Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan =Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), dan oleh karena itu MajelisHakim Tingkat Banding beralasan untuk memperbaiki amar putusan MajelisHakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai mutah;Pembebanan Nafkah IddahMenimbang, bahwa sedangkan terhadap amar putusan Majelis HakimTingkat Pertama yang secara ex officio menghukum Terbanding
menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaandan pendidikan anakanak yang tidak turut padanya, dan juga sesuai denganSurat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 TentangPemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, bagian huruf (C)Rumusan Hukum Kamar Agama poin 5 berbunyi: Pengadilan Agama secaraex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyataanak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana
77 — 25
Menurut Termohon/Pembanding adalah kurang tepat, bahwaapa yang menjadi kesimpulan Majelis Hakim dengan menjustifikasikanfakta hukum yang ada, dihubungkan dengan landasan yuridis yangdigunakan tidaklah memiliki kKesesuaian.Him 4 dari 11 hlm Put.067/Pdt.G/2016/PTA.Mtr7:8.Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa meskipun Termohon tidakmenuntut nafkah Iddah dan Mutah, namun demi kemaslahatan bekasIsteri, Majelis hakim karena jabatannya secara ex officio perlumembebankan nafkah Iddah dan Mutah kepada
Pemohon/Terbanding,selain itu secara ex officio pula Majelis hakim dalam perkara aquoberkewajiban pula untuk menetapkan halhal sebagaiberikut :a.
perlu menambahkan besaran jumlahnya, sehinggamenetapkan mutah berupa uang sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua puluh limajuta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.7.500.000,00 (Tujuhjuta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Termohon/Pembandingmemohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram agarkedua anak Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yangbernama Audi Devianti Putri (P) umur13 tahun dan Keisya Athaya Putri (P)umur 2 tahun agar secara ex officio
Hal ini berdasarkan pasal 156huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan biaya hidup danpendidikan serta kesehatannya dibebankan kepada Pemohon/Terbandingsesuai dengan kemampuannya.Oleh karena itu secara ex officio Majelis Hakim Pengadilan Tinggi AgamaMataram menetapkan bahwa kedua orang anak bernama Audi Devianti Putri(P) umur 13 tahun dan Keisya Athaya Putri (P) umur 2 tahun untukkenyamanan dan kedamaian serta terjaminnya pendidikan dan masa depananak tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Agama Mataram secaraex officio menetapkan bahwa kedua orang anak tersebut berada dibawahpemelihaaan atau asuhan Ibunya dengan ketentuan bahwa segala biaya hidupdan pendidikan serta kesehatan anak tersebut dibebankan kepada Ayahnyaminimal Rp. 1.000.000,00 (satu) juta rupiah) /perorang dikali 2 orang =Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan bahwa setiap tahunnyaHim 7 dari 11 hlm Put.067/Pdt.G/2016/PTA.Mtrdinaikan atau ditambah 10 % untuk menyesuaikan dengan tingkat kKemahalansampai
66 — 8
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur selaku lembaga pencatatan perceraian tempat dimana perkawinan dilangsungkan dan dimana perceraian dilangsungkan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam register yang sedang berjalan, tentang perceraian Penggugat dan Tergugat seraya menerbitkan akta perceraian untuk atas nama Penggugat dan Tergugat;
7.Menyatakan Panitera Pengadilan Negeri Waingapu secara ex officio
131 — 56
GUBERNUR SULAWESI SELATAN, selaku Ketua Ex Officio Pengurus PlenoYayasan Kebun Binatang Karuwisi Ujung Pandang, alamat Jl.
LATIEF MAKKA) mengaku telah membeli dari Tergugat Il(GUBERNUR SULAWESI SELATAN, Selaku Ketua EX Officio PengurusPleno Yayasan Kebun Binatang Karuwisi Ujung Pandang) seluas + 5 Hasesuai dengan akta Jual beli No. 438/XI/1981 tertanggal 24 November1981, Sementara Tergugat Il (GUBERNUR SULAWESI SELATAN, SelakuKetua EX Officio Pengurus Pleno Yayasan Kebun Binatang KaruwisiUjung Pandang) mengakui bahwa Obyek Sengketa telah di alihkanKepada Tergugat (H. ABD.
Officio PengurusPleno Yayasan Kebun Binatang Karuwisi Ujung Pandang.17. Bahwa seharusnya Tergugat Il (GUBERNUR SULAWESI SELATAN SelakuKetua EX Officio Pengurus Pleno Yayasan Kebun Binatang Karuwisi UjungPandang) setelah binatangbinatangnya Kebun Binatang Mati Semua danKebun Binatang Bubar Obyek Sengketa dikembalikan Kepada PemilikYakni Ahlti Waris ABDUL SALAM PETTA TORO bukan di Jual KepadaTergugat (H. ABD.
LATIEF MAKKA) dan Tergugat II(Selaku Ketua EX Officio Pengurus pleno Yayasan Kebun Binatang)secara sukarela memenuhi isi Putusan ini dan mohon Tergugat (H. ABD.
Officio Pengurus YayasanKebun Binatang adalah merupakan dalih dan alasan yang mengadaadadan tidak benar. Bukan Gubernur Sulawesi Selatan yang menjualadalah H.
51 — 38
Bahwa Terdakwa selain menjabat sebagai Paurdal Situud Kudam IM(jabatan definitif) sejak tanggal 2 Agustus 2010 Terdakwa di BP kan sebagaiBendaharawan Yankesmasum ex. officio Rumkit Tk. Ill Kesdam IM berdasarkanSurat Perintah Kakudam IM No. Sprin/101/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 dan ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Ka Rumkit Tk. Ill Kesdam IM No. Sprin/77 /VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pengangkatan sebagai Bendaharawan Yankesmasum ex. officio Rumkit Tk. Ill Kesdam IM.C.
Bahwa oleh karena uang kas/pendapatan Rumkit TKIIl Kesdam IM yangada pada Terdakwa karena jabatan Terdakwa sebagai Bendaharawan Yankesmasum ex. officio Rumkit Tk.
Bahwa oleh karena uang kas/pendapatan Rumkit TKIII Kesdam IM yangada pada Terdakwa karena jabatan Terdakwa sebagai Bendaharawan Yankesmasum ex. officio Rumkit Tk.
Menetapkan barang bukti berupa suratsurat :1) 2 (dua) lembar Surat Perintah Kakudam IM Nomor Sprin/101/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Pengangkatan sebagaiBendaharawan Yankesmasum ex. officio Rumkit Tk. Ill KesdamIM ;2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Ka Rumkit Tk. Ill Kesdam IM NomorSprin/77/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pengangkatansebagai Bendaharawan Yankesmasum ex. officio Rumkit Tk. IllKesdam IM ;3) 4 (empat) lembar Buku KasBank Dana PNBP Yanmasum RumkitTk.
Menetapkan barang bukti berupa suratsurat :1) 2 (dua) lembar Surat Perintah Kakudam IM nomor Sprin/101/VII/2010tanggal 30 Juli 2010 tentang Pengangkatan sebagai BendaharawanYankesmasum ex. officio Rumkit Tk. IIl Kesdam IM ;2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Ka Rumkit Tk. Ill Kesdam IM No.Sprin /77/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pengangkatan sebagaiBendaharawan Yankesmasum ex. officio Rumkit Tk. IIl Kesdam IM ;3) 4 (empat) lembar Buku KasBank Dana PNBP Yanmasum Rumkit Tk.
27 — 9
> && && ex officio )& "x #8 3 )3 (*4 ! & x4 Zr 78 4878! > &= & &kx24+6 3 )378 2,&&/ r 3 3 )33 3renusyuz tamkin( * x4 l78! > %tpt ~~ oy43 ) ( / *4 4) ( 6/ rr&( *A4243 ) 6 Gre(+, ver 4 /oleoleMENGADILIext officio/*ole
54 — 22
diperoleh oleh PembandingI/Terbanding Il dan Pembanding Il/Terbanding pada saat keduanya terikatperkawinan sah (vide, berita acara sidang tanggal 19 Juni 2017), namunketerangan saksi tersebut seorang diri yang tidak didukung oleh bukti lain;Menimbang, bahwa untuk mencukupi keterangan saksi tersebut majelistingkat pertama dapat menjatuhkan putusan sela untuk memerintahkan pihakPembanding I/Terbanding Il melakukan sumpah tambahan/pelengkap(suppletoire eed atau aanvullende eed) karena jabatannya (ex Officio
Pasal 1929 ayat (2) KUHPerdata dan Pasal 1940 KUHPerdata yangmemberi kewenangan kepada hakim karena jabatannya (ex officio) untukmenjatuhkan putusan sela untuk melakukan sumpah tambahan/pelengkap tidakbersifat imperatif namun bersifat alternatif, sehingga karenanya itu menurutpendapat majelis tingkat banding tidak perlu menjatuhkan putusan sela untukmemerintahkan pihak Pembanding I/Terbanding Il melakukan sumpahtambahan/pelengkap sebab dapat dikategorikan hakim bersifat aktif dan parsial,dimana keduanya
diperoleh olehPembanding I/Terbanding Il dan Pembanding Il/Terbanding pada saatkeduanya terikat perkawinan sah (vide, berita acara sidang tanggal 19 Juni2017), namun keterangan saksi tersebut seorang diri yang tidak didukung olehbukti lain;Menimbang, bahwa untuk mencukupi keterangan saksi tersebut majelistingkat pertama dapat menjatuhkan putusan sela untuk memerintahkan pihakPembanding I/Terbanding Il melakukan sumpah tambahan/pelengkap(suppletoire eed atau aanvullende eed) karena jabatannya (ex Officio
Pasal 1929 ayat (2) KUHPerdata dan Pasal 1940 KUHPerdata yangmemberi kewenangan kepada hakim karena jabatannya (ex officio) untukmenjatuhkan putusan sela untuk melakukan sumpah tambahan/pelengkap tidakbersifat imperatif namun bersifat alternatif, sehingga karenanya itu menurutpendapat majelis tingkat banding tidak perlu menjatuhkan putusan sela untukmemerintahkan pihak Pembanding I/Terbanding Il melakukan sumpahtambahan/pelengkap sebab dapat dikatergorikan hakim bersifat aktif danparsial, dimana
Pasal1929 ayat (2) KUHPerdata dan Pasal 1940 KUHPerdata menggunakan katadapat, yaitu: hakim karena jabatannya (ex officio) dapat menjatuhkan putusansela untuk memerintahkan pihak mengucapkan sumpah tambahan/pelengkap(suppletoire eed atau aanvullende eed) sehingga ketentuan tersebut bukanbersifat imperatif namun bersifat alternatif, akan tetapi demi tercapainyakeadilan bagi pencari keadilan sebagaimana tujuan salah satu penegakanhukum adalah untuk menegakkan hukum (kebenaran) dan keadilan (to inforcethe