Ditemukan 58864 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-07-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 144/Pdt.P/2019/MS.Bna
Tanggal 18 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
8165
  • sehingga bukti tersebut telah memenuhi syaratformil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal1870 KUH Perdata;Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kutipan akta kematian)bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a)dan ayat (8) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000 dan telah
    Imam Malik Harahap, sehingga bukti tersebut telah memenuhisyarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata;Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi surat Keterangan Ahli waris),bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a)dan ayat (8) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000, merupakan
    Imam Malik Harahap)bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a)dan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000 dan telah dicocokan dengan aslinya, merupakan akta dibawahtangan (onderhand akte), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kebenarantelah meninggalnya ayah dan ibu dari Bandiro Harahap bin H.
    Pemohon yang sesuaidengan kaidah yurisprudensi oleh karena ditandatangani pembuat, danPenggugat/Pemohon tidak membantah isinya, oleh Pengadilan dianggapmempunyal nilai pembuktian yang sempurna putusan MA Nomor 4434K/Pdt/1986;Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi kutipan akta kelahiran)bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a)dan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun
    sehingga bukti tersebuttelah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal1870 KUH Perdata;Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi kutipan akta kelahiran)bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a)dan ayat (8) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000 dan telah dicocokan dengan aslinya
Register : 02-12-2019 — Putus : 20-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 843/Pdt.P/2019/PA.JT
Tanggal 20 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
212
  • Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus pejaka dalam usia 24tahun dan Pemohon II yang berstatus perawan dalam usia 20 tahun.. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak terikat hubungan darah(mahram) maupun saudara sepersusuan, dan sejak melangsungkanperkawinan sampai sekarang Pemohon tidak pernah menceraikanPemohon II dan Pemohon tidak pernah berpoligami:.
    Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baikkarena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungansesusuan.Hal. 3 dari 8 hal. Pen. No.843/Pdt.P/2019/PAJT Bahwa pada saat ijab qabul dilaksanakan, yang menjadi wali nikahadalah ayah Pemohon II bernama Supoyo dengan maskawin berupacincin emas, dengan saksi nikah nama Achmad Iskandar dan Warsiti.
    Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baikkarena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungansesusuan.
Register : 28-11-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 372/Pdt.P/2018/PN Smr
Tanggal 13 Desember 2018 — Pemohon:
MUHAMMAD PRAYOGO
153
  • P/2018/PN SmrRT.070, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, KotaSamarinda, alamat tersebut masuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSamarinda dan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon merupakanperkara perdata maka Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksadan mengadili perkara para Pemohon;Menimbang, bahwa pasal 8 ayat 1 huruf a Undang undang Nomor 24Tahun 2013, Instansi Pelaksana melaksanakan urusan AdministrasiKependudukan dengan kewajiban mendaftar Peristiwa kependudukan
    danmencatat Peristiwa Penting;Menimbang, bahwa pasal 1 angka 17 Undang undang Nomor 24Tahun 2013 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting yaitu kejadian yangdialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon, Pemohon bermaksudmengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64/1975,tanggal 29 April 1975, atas nama
    Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi DinasKependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samarinda untuk mencatat ganti namaPemohon tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dan pada AkteKelahiran No. 64/1975 tertanggal 29 April 1975;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Mengingat, pasal 1 angka 17, pasal 52 Undang undang Nomor 24Tahun
Register : 07-01-2021 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN BITUNG Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bit
Tanggal 14 Januari 2021 — Pemohon:
NURHAYATI MATOLA
87
  • berhasil selalu gagal dan ada masalah,selain itu juga Pemohon pernah ingin menikah, sudah hampir menikah tetapigagal; Bahwa Pemohon ingin nama Nurhayati Matola diubah menjadi ChikaMatola karena nama Chika itu adalah nama panggilan Pemohon sejak masihkecil; Bahwa Pemohon berdomisili di lingkungan III RT/RW 013/003 KelurahanWangurer Utara Kecamatan Madidir Kota Bitung;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan UU No.24Tahun
    dengan memakai nama Nurhayati dimana masalah yang terjadi sepertimisalnya Pemohon ini mau menjalankan usaha tetapi tidak berhasil selalu gagaldan ada masalah, selain itu juga Pemohon pernah ingin menikah, sudah hampirmenikah tetapi gagal dan Pemohon ingin nama Nurhayati Matola diubahmenjadi Chika Matola karena nama Chika itu adalah nama panggilan Pemohonsejak masih kecil, jika dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan UU No.24Tahun
    2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 ayat (2) huruf aPerpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk, maka beralasan hukum untuk memberikan izin kepada Pemohonuntuk merubah nama Pemohon dari NURYAHATI MATOLA menjadi CHIKAMATOLA;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan UU No.24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan namasebagaimana dimaksud
Register : 04-12-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 17-04-2015
Putusan PA GORONTALO Nomor 279/Pdt.P/2014/PA.Gtlo
Tanggal 10 Desember 2014 — Herlina Yusuf SEBAGAI PEMOHON
219
  • Bahwa, Pemohon hendak menikah anak Pemohon bernama Sri Yumita Harunbinti Iwan Harun, umur 13, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggaldi Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo ;Dengan calon suaminya bernama Warbum Hippy bin Nurdin Hippy, umur 24tahun, agama Islam,pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Limehu,Kecamatan Tabongo , Kabupaten Gorontalo;Bahwa, syaratsyarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurutketentuan hukum Islam maupun Peraturan PerundangUndangan
    menikahmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminyatidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah,kecuali kurang umurnya;Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminyasudah bergaul erat sehingga sangat menghawatirkan akan melanggarnorma agama dan norma susila;e Bahwa, saksi mengetahui status anak Pemohon adalah perawan dalamusia 13 tahun sedang status calon suaminya adalah jejaka dalam usia 24tahun
    menkahmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku;e Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminyatidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah,kecuali kurang umurnya;e Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminyasudah bergaul erat sehingga sangat menghawatirkan akan melanggarnorma agama dan norma susila;e Bahwa, saksi mengetahui status anak Pemohon adalah perawan dalamusia 13 tahun sedang status calon suaminya adalah jejaka dalam usia 24tahun
Register : 20-01-2016 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 22-03-2016
Putusan PN TENGGARONG Nomor 34/Pid.B/2016/PN.Trg
Tanggal 11 Februari 2016 — Petrus Jiu bin Jiu Imang
7111
  • Umur / tanggal lahir : 24Tahun / 07 Agustus 1991.4. Jenis kelamin : Laki-laki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal : Kidau Desa Budaya Rt. 003 Leqak Kidau kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.7. A g a m a : Kristen.8. Pekerjaan : SwastaTerdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut :1. Penyidik : Dalam Rutan sejak tgl. 09 Oktober 2015 s/d tgl 28 Oktober 2015.2. Perpanjangan Penuntut Umum :Dalam Rutan sejak tgl. 29 Oktober 2015 s/d 07 Desember 2015; 3. Perpanjangan KPN.
    PUTUSANNomor : 34/Pid.B/2016/PN.TrgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :1.AO FYNama lengkap : PETRUS JIU Bin JIU IMANG.Tempat lahir : Long Le,es.Umur / tanggal lahir : 24Tahun/ 07 Agustus 1991.Jenis kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Kidau Desa Budaya Rt. 003 Leqak Kidaukec. Sebulu Kab.
Register : 15-05-2020 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN Meureudu Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Mrn
Tanggal 2 Juni 2020 — Pemohon:
Halimah
2913
  • Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah aktaadalah sah.Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dapat diajukan menurutBuku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam EmpatLingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 pada poin 8terdapat permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;Menimbang, bahwa menurut Pasal 66 UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 jo.
    UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, Akta Pencatatan Sipil terdiri atas : Registrasi Akta PencatatanSipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 67 UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 jo.
    2006 disebutkan bahwaRegistrasi Akta Pencatatan Sipil memuat selurun data Peristiwa Penting,dimana menurut Pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 jo.UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006, yang dimaksud dengan PeristiwaPenting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahananak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan statuskewarganegaraan;Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 68 UndangUndang Nomor 24Tahun
Register : 21-06-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 15-01-2013
Putusan PA PALEMBANG Nomor 71/Pdt.P/2012/PA.Plg.
Tanggal 30 Juli 2012 — PEMOHON
153
  • DIAN NOVITA SARI binti SUGENG PRAYITNO , perempuan, umur 24tahun;1.2, ARDILA SAPUTRA bin SUGENG PRAYITNO, laki laki, umur 20 tahun;1.3. TOMI PRAYITNA bin SUGENG PRAYITNO , laki laki, umur 14 tahun;3. Bahwa almarhum SUGENG PRAYITNO bin ISKANDAR telah meninggal duniapada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 dalam keadaan memeluk Islam, karena sakitdan telah di kebumikan TPU SUNAN kertapati, dan ada meninggalkan ahli warisyaitu:1. IDA JUNIARTI bin HASAN, perempuan, umur 43 tahun;2.
    DIAN NOVITA SARI binti SUGENG PRAYITNO, perempuan, umur 24tahun;3. ARDILA SAPUTRA bin SUGENG PRAYITNO, laki laki, umur 20 tahun;4. TOMI PRAYITNA bin SUGENG PRAYITNO , laki laki, umur 14 tahun;4. Bahwa ketika almarhum SUGENG PRAYITNO bin ISKANDAR meninggaldunia, ayahdan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;5. Bahwa selain daripada ahli waris yang disebutkan dalam permohonan ini, makatidak ada lagi ahli waris yang sah dari almarhum SUGENG PRAYITNO binISKANDAR;6.
    DIAN NOVITA SARI binti SUGENG PRAYITNO, perempuan, umur 24tahun;3. ARDILA SAPUTRA bin SUGENG PRAYITNO, lakilaki, umur 20 tahun;4. TOMI PRAYITNA bin SUGENG PRAYITNO, lakilaki, umur 14 tahun;3.
Register : 04-03-2011 — Putus : 21-04-2011 — Upload : 15-08-2011
Putusan PA BAWEAN Nomor 29/Pdt.G/2011/PA.Bwn
Tanggal 21 April 2011 — - SULAIMAN Binti ALHAN Melawan BAKRI Bin K. BAJURI
184
  • ANAK KETIGA, umur 24tahun; Anak pertama dan ketiga sudah mandiri dan berumah tangga,anak kedua masih hidup bersamaPenggugat; e eee4. Kurang lebih sejak bulan Januari 2011 antara Penggugat danTergugat terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga disebabkan antaraa. Tergugat mengatakan akan menikah dengan wanita lain danmeminta kepada Penggugat melalui sms agar Penggugatsegera mengurus perceraian; 5.
    Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suamiisteri, namun = saksi tidak mengetahui kapan merekamenikah; ere err eeeBahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat kumpulbersama dirumah kediaman bersama di DusunSETEMPAT. 22 rere rereBahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimanalayaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang. anak,yaitu: ANAK PERTAMA 31 tahun, ANAK KEDUA 27 tahun danANAK KETIGA, 24tahun; eee eee eee eeBahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pengggugat danTergugat baik baik saja
    PENGGUGATASLI dan Tergugat bernama TERGUGAT ASLI karena saksiadalah tetangga dekatPenggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suamiisteri, namun saksi tidak mengetahui kapan = merekamenikah; eee eeee re eeeeeeBahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat kumpulbersama dirumah kediaman bersama di DusunSETEMPAT. ++ eer errr e eeeBahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimanalayaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak,yaitu: ANAK PERTAMA 31 tahun, ANAK KEDUA 27 tahundan ANAK KETIGA, 24tahun
Register : 30-10-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 05-12-2018
Putusan PN BANTUL Nomor 187/Pdt.P/2018/PN Btl
Tanggal 15 Nopember 2018 — Pemohon:
DWI WARSO
2112
  • UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkanbahwa untuk dapat dilaksanakannya pencatatan perubahan dalam aktakelahiran atas nama anak Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan danCatatan Sipil, maka haruslah didasarkan pada Penetapan dari PengadilanNegeri tempat Pemohon berada;Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1)UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 24Tahun
    Pemohon mengganti nama anak Pemohondalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan tujuan menyesuaikan dengandokumendokumen Pemohon yang ada, maka demi terciptanya persidanganyang sederhana, cepat dan berbiaya ringan serta demi terwujudnyakemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon, Hakim berpendapat permohonanPemohon tersebut dapat dimasukkan kedalam ketentuan rezim Pasal 52 ayat(1) UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 24Tahun
    Kelahiran anak Pemohon yangbernama RAFIF ARFAN HERDIAN ARDIANTORO didalam Akte kelahiran yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenBantul 3402LU251020180006 tertanggal 25 Oktober 2018 ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkanseluruhnya, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam pemeriksaan ini ;Mengingat ketentuan Undang Undang No. 23 Tahun 2006sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 24Tahun
Register : 20-02-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 03-05-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0130/Pdt.P/2017/PA.Bkl
Tanggal 9 Maret 2017 — Pemohon I dan Pemohon II
93
  • Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohn berstatus jejaka dalam usia 24tahun dalam usia. Orang tua kandung Pemohon :Ayah:Ayah Pemohon lbu:lbuPemohon ,Pada saat pernikahan tersebut Pemohon Il berstatus perawan dalamusia 23 tahun.Orang tua kandung Pemohon Il:Ayah:Ayah Pemohon Il,lbu:lbuPemohon Il;.
    tercatat dalam regester nikah di Kantor UrusanAgama Kabupaten Bangkalan, dan sekarang mereka kesulitan untuknya;Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah suami isteri sah, menikahtanggal 23 Desember 2004, saksi hadir waktu pernikahan mereka waktuitu, yang menjadi wali nikah Ayah Pemohon Il dan disaksikan antara lainSaksi Nikah dan Saksi Nikah, maskawin berupa uang sebesar Rp100.000, (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri orang banyak;Bahwa wakiu akad nikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun
    sekarang mereka kesulitan untukmengurus Akte Kelahiran anaknya; Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah suami isteri sah, menikahtanggal 23 Desember 2004, saksi hadir waktu pernikahan mereka waktuitu, yang menjadi wali nikah Ayah Pemohon Il dan yang mengijabkanadalah Modin bernama Wali, serta disaksikan antara lain Saksi Nikahdan Saksi Nikah, maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000, (seratusribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri orang banyak; Bahwa waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun
Register : 09-03-2021 — Putus : 19-03-2021 — Upload : 20-03-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Bgl
Tanggal 19 Maret 2021 — Pemohon:
ISTIKHAROH
6141
  • April 1981Menjadi 12 April 1980 dan nama bapaknya dari Dawail menjadi Mufid dalamAkta Kelahiran pemohon Nomor : 1771LT150320170017 tertanggal 15Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil KotaBengkulu; Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu; Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaanperbedaan dalamdokumendokumen Pemohon akan berpengaruh dikemudian hari;Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonanPemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada UndangUndang Nomor 24Tahun
    Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanmenyebutkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh PejabatPencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanyaputusan pengadila nnegeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapdengan demikian Pengadilan Negeri Bengkulu mempunyai wewewanang untukmemeriksa permohonan Pemohon tersebut;Menimbang, berdasarkan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun
    kelahiran Pemohon dikabulkanmaka perubahan nama, tahun lahir dan nama Bapak tersebut haruslahdilaporkan kepada instasi yang menerbitkan Akta Kelahiran tersebut dalam halini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tempat Pemohonberdomisili;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun
Register : 01-12-2015 — Putus : 05-01-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0249/Pdt.P/2015/PA.Bkl
Tanggal 5 Januari 2016 — Pemohon I dan Pemohon II
173
  • Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun. Orang tua kandung Pemohon :Ayah : Xxxx;Ibu =: XXxXx;pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15tahun. Orang tua kandung Pemohon Il:Ayah : Xxxx;Ibu =: XXXx;. Antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sertamemenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan,baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundanganyang berlaku;.
    UrusanPutusan nomor 0249/Pdt.P/2015/PA.BkI,Halaman 4 dari 10Agama , Kabupaten Bangkalan, dan sekarang mereka kesulitan untuknya;Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah suami isteri yang sah,menikah tanggal 05 Agustus 2004, yang menjadi wali nikah adalah ayahkandung Pemohon Ilyaitu Xxxx dan disaksikan antaralain Saksi 1 danSaksi 2, yang mengijabkan adalah XXxXx, maskawin berupaSeperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri orang banyak;Bahwa waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun
    mereka kesulitan untuknya; Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah suami isteri yang sah,menikah tanggal 05 Agustus 2004, saksi hadir waktu pernikahanmereka waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandungPemohon Il yaitu Xxxx dan disaksikan antara lain Saksi 1 dan Saksi 2,yang mengijabkan adalah Xxxx, maskawin berupa Seperangkat alatsholat dibayar tunai, dan dihadiri orang banyak;Putusan nomor 0249/Pdt.P/2015/PA.BkI,Halaman 5 dari 10 Bahwa waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun
Putus : 03-03-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 P/HUM/2008
Tanggal 3 Maret 2009 — Drs. S. PELIMA, H. ABD. MUNIM LIPUTO, SH., vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI DALAM NEGERI
6031 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007, tanggal 16Maret 2007, tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan danAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;2.
    Menyatakan Pasal 29A Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2007tentang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 24Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan DanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 14, Pasal 15, Pasal16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2007tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, PenganggaranDan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang OperasionalPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta
    Memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mencabut PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2007.Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasanalasan permohonan yangdiajukan ini, Pemohon mengajukan buktibukti sebagai berikut: BuktiP.1 : BuktiP.2:Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan KeuanganPimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Peraturan Menteri Dalam Negeri
    Bukti P.5 : UndangUndang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2003 Tentang Bukti P.6 : Bukti P.7 :Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DanDewan Perwakilan Rakyat Daerah.UndangUndang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2004 TentangPerubahan Atas UndangUndang No. 14 Tahun 1985 TentangMahkamah Agung.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2006Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler
Register : 13-05-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 214/Pdt.P/2019/PN Smr
Tanggal 27 Mei 2019 — Pemohon:
1.YAVET SIBARA
2.HERLIN PAGALLA
317
  • Kabupaten;Menimbang, bahwa dari bukti P1, P2 dan P3, ternyata para PemohonYAVET SIBARA dan HERLIN PAGALLA, beralamat tempat tinggal di jalanSoekarno Hatta RT 17 Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan lIlir, KotaSamarinda, alamat tersebut masuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSamarinda dan permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan perkaraperdata maka Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksa danmengadili perkara para Pemohon;Menimbang, bahwa pasal 8 ayat 1 huruf a Undang undang Nomor 24Tahun
    2013, Instansi Pelaksana melaksanakan urusan AdministrasiKependudukan dengan kewajiban mendaftar Peristiwa kependudukan danmencatat Peristiwa Penting;Menimbang, bahwa pasal 1 angka 17 Undang undang Nomor 24Tahun 2013 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting yaitu kejadian yangdialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;Menimbang, bahwa inti permohonan para
    salinanpenetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohondikabulkan maka memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepadaInstansi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentangpenetapan ini untuk dicatat pada Register yang diperuntukan untuk ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohondikabulkan, maka para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini;Mengingat, pasal 1 angka 17, pasal 52 Undang undang Nomor 24Tahun
Register : 13-03-2015 — Putus : 13-04-2015 — Upload : 22-06-2015
Putusan PA BAUBAU Nomor 17/Pdt.P/2015/PA Bb.
Tanggal 13 April 2015 — -
125
  • Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, Pemohon II bersatus perawan dalam usia 23 tahun ;4. Bahwa, antara Pemohon dan pemohon II tidak ada hubungan darah dantidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untukmelakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupunketentuan perundangundangan yang berlaku;5. Bahwa, setelah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telahdikaruniai seorang orang anak;6.
    PA.Bbe Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Pemohon Il;e Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Pemohon II adalah atas kuasadari wali Pemohon II ;e Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saudara pemohon II bernama;e Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon danPemohon II adalah;e Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon dan Pemohon Iladalah 35 Boka;e Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon dan Pemohon II ;e Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun
    menghadiri pernikahan Pemohon dan Pemohon Il;e Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Pemohon Il adalah atas kuasadari wali Pemohon II ;e Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saudara pemohon II bernamaJamaludin;e Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon danPemohon II adalah Sarudi dan; Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon dan Pemohon Iladalah 35 Boka;e Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon dan Pemohon II ;e Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun
Register : 22-09-2017 — Putus : 05-10-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN WONOGIRI Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Wng
Tanggal 5 Oktober 2017 — Pemohon: WALOYA
6919
  • UndangUndang No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipilhanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan sesuaidengan Bukti P3 Pemohon berkeinginan membetulkan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 710/DIS/1995 atas nama Pemohontersebut tertulis nama Pemohon adalah WALUYO, Pemohon berkeinginanmerubah nama Pemohon
    UndangUndang No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembetulan Akta PencatatanSipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpapermohonan dari orang yang menjadi subjek akta;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kePengadilan Negeri Wonogiri karena Pemohon berkeinginan membetulkannama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 710/DIS/1995 atasnama Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon
    UndangUndang No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembetulan Akta PencatatanSipil sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat PencatatanSipil sesuai dengan kewenangannya;Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal dalam UndangUndangtersebut maka pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh PejabatPencatatan Sipil dalam hal ini adalah Pejabat pada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;Menimbang
Register : 07-10-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 436/Pdt.P/2019/PN Smr
Tanggal 24 Oktober 2019 — Pemohon:
1.AMIRUDDIN
2.SURIANI
143
  • Rimba RT.009, Kecamatan Samarinda Utara, alamat tersebut masukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda dan permohonan yangdiajukan oleh para Pemohon merupakan perkara perdata maka PengadilanNegeri Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili perkara paraPemohon;Menimbang, bahwa pasal 8 ayat 1 huruf a Undang undang Nomor 24Tahun 2013, Instansi Pelaksana melaksanakan urusan AdministrasiKependudukan dengan kewajiban mendaftar Peristiwa kependudukan danmencatat Peristiwa Penting;Menimbang, bahwa
    pasal 1 angka 17 Undang undang Nomor 24Tahun 2013 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting yaitu kejadian yangdialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;Menimbang, bahwa inti permohonan Para Pemohon bahwa paraPemohon berkeinginan memperbaiki kesalahan pengetikan nama orangtuayang tertulis dan terbaca Anak ke satu dari ibu SURIANI yang sebenarnyaanak satu
    dirubah dengan Undang undang Nomor 24 Tahun 2013, diperintahkankepada para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang penetapan iniuntuk dicatat pada Register yang diperuntukan untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohondikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini sejumlah Rp.181.000, (Seratus delapan puluh satu riburupiah);Mengingat, pasal 1 angka 17, pasal 52 Undang undang Nomor 24Tahun
Register : 15-01-2019 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 30-01-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Bgl
Tanggal 29 Januari 2019 — Pemohon:
MOHAMAD SYARIFUDIN
1611
  • SYARIFUDIN, dan pada Kartu keluargaPemohon tertuls MUHAMMAD SYARIFUDIN; yang mana nama yangsebenarnya adalah MOHAMAD SYARIFUDIN; dengan alasan adanyaperbedaan antara yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon,Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dengan KutipanAkta Kelahiran Pemohon dan ljazah Sekolah Dasar Pemohon;Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonanPemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang perubahan atas
    rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalampenertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, sertapendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P5Pemohon adalahWarganegara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Bengkulu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undangundang Nomor 23Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun
    Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, KartuKeluarga (KK) Pemohontersebut, oleh karenanya sesuai dengan ketentuanPasal 71 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan menyebutkan : Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanyadilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkandengan ketentuan hukum yang tercantum dalam UndangUndang Nomor 24tahun
Register : 03-12-2020 — Putus : 11-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN BLORA Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Bla
Tanggal 11 Desember 2020 — Pemohon:
KADIMUN
8313
  • Berdasarkan laporan ituPejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran danmenerbitkan Kutipan Akta Kelahiran (Pasal 27 UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan);Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diketahui bahwa AktaKelahiran yang dimiliki oleh seorang penduduk warga Negara Indonesiahanyalah kutipan dari Akta Kelahiran yang ada di Pejabat Pencatatan Kelahiran;Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran
    orang yang mengalami peristiwa penting;Tempat dan tanggal peristiwa;Tempat dan tanggal peristiwa;7229 5 Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan= =Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapatdalam register Akta Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa pembetulan terhadap Kutipan Akta Kelahiran terjadikarena 2 (dua) hal yakni karena ingin merubah data dalam Kutipan AktaKelahiran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 68 UndangUndang Nomor 24Tahun
    2013 dan pembetulan terhadap penulisan/redaksional yang tertuangdalam Kutipan Akta Kelahiran;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat(1) UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013, menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukanuntuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.