• MENGADILI :

  Data belum dapat ditampilkan dalam sistem sipp

  .

• Menetapkan barang bukti berupa:- 2 (dua) lembar bukti pembayaran karaoke Sabumi;Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;- 2 (dua) buah sound sistem king max;- 3 (tiga) buah sound sistem merk fidelity;- 6 (enam) buah sound sistem merk 3G Audio;- 3 (tiga) buah kara Jukebox merk KJB;- 3 (tiga) buah Kara Juke Box merk Geiser;- 6 (enam) buah wireless microphone merk shure;- 3 (tiga) buah power amplifier merk Hardquest;- 12 (dua belas) buah microphone;- 3 (tiga) buah effect processor merk

  peavey;- 7 (tujuh) buah sound sistem merk BMB;- 3 (tiga) buah televisi merk thosiba;- 3 (tiga) buah televisi merk LG;- 12 (dua belas) buah buku lagu;- 6 (enam) buah remote tv;- 3 (tiga) buah monitor panduan lagu merk geiser;- 3 (tiga) buah power amplifier merk 3G;- 1 (Satu) buah Daftar Harga Karaoke Sabumi;- 6 (enam) bundel bukti pembayaran karaoke Sabumi;Agar Dikembalikan kepada terdakwa;5.

  Menyatakan barang bukti berupa :2 (dua) lembar bukti pembayaran karaoke Sabumi tetap terlampirdalam berkas perkara, 2 (dua) buah sound sistem king max, 3 (tiga)buah sound sistem merk fidelity, 6 (enam) buah sound sistem merk 3GAudio, 3 (tiga) buah kara Jukebox merk KJB, 3 (tiga) buah Kara JukeBox merk Geiser, 6 (enam) buah wireless microphone merk shure, 3(tiga) buah power amplifier merk Hardquest, 12 (dua belas) buahmicrophone, 3 (tiga) buah effect processor merk peavey, 7 (tujuh) buahsound sistem

  king max, 3 (tiga) buah sound sistem merk fidelity, 6 (enam)buah sound sistem merk 3G Audio, 3 (tiga) buah kara Jukebox merk KJB, 3(tiga) buah Kara Juke Box merk Geiser, 6 (enam) buah wireless microphonemerk shure, 3 (tiga) buah power amplifier merk Hardquest, 12 (dua belas)buah microphone, 3 (tiga) buah effect processor merk peavey, 7 (tujuh)buah sound sistem merk BMB, 3 (tiga) buah televisi merk thosiba, 3 (tiga)buah televisi merk LG, 12 (dua belas) buah buku lagu, 6 (enam) buahHalaman 3 dari

  king max, 3(tiga) buah sound sistem merk fidelity, 6 (enam) buah sound sistem merk3G Audio, 3 (tiga) buah kara Jukebox merk KUJB, 3 (tiga) buah Kara JukeBox merk Geiser, 6 (enam) buah wireless microphone merk shure, 3(tiga) buah power amplifier merk Hardquest, 12 (dua belas) buahmicrophone, 3 (tiga) buah effect processor merk peavey, 7 (tujuh) buahsound sistem merk BMB, 3 (tiga) buah televisi merk thosiba, 3 (tiga)buah televisi merk LG, 12 (dua belas) buah buku lagu, 6 (enam) buahremote tv, 3 (tiga

  Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:2 (dua) lembar bukti pembayaran karaoke Sabumi;2 (dua) buah sound sistem king max;3 (tiga) buah sound sistem merk fidelity;6 (enam) buah sound sistem merk 3G Audio;3 (tiga) buah kara Jukebox merk KJB;3 (tiga) buah Kara Juke Box merk Geiser;6 (enam) buah wireless microphone merk shure;3 (tiga) buah power amplifier merk Hardquest;12 (dua belas) buah microphone;3 (tiga

  Menetapkan barang bukti berupa:2 (dua) lembar bukti pembayaran karaoke Sabumi;Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;2 (dua) buah sound sistem king max;tiga) buah sound sistem merk fidelity;enam) buah sound sistem merk 3G Audio;tiga) buah kara Jukebox merk KJB;tiga) buah Kara Juke Box merk Geiser;enam) buah wireless microphone merk shure;3 (6 (3 (3 (6 (3 (tiga) buah power amplifier merk Hardquest;2 (dua belas) buah microphone;3 (tiga) buah effect processor merk peavey;Halaman 23 dari 25 Putusan

• DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI (PKNSI) c.q. PUPN CABANG DKI JAKARTA/KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG JAKARTA I

  DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAANNEGARA DAN SISTEM INFORMASI (PKNSI) c.g.

  Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi(PKNSI) atas nama Darwnto dilaksanakan oleh PUPN Cabang DKkKIJakarla/KPKNL Jakarta berdasarkan surat penyerahan Direksi PKNSINo.S721/KN/2015 Tanggal 11 Juni 2015 disebutkan jumlah piutang Negarayang harus ditagih kepada debitor sebesar Rp 4.776.226.131, (empatmilyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribuseratus tiga puluh satu rupiah), dan diminta kepada debitor segeramenyelesaikan kewajibannya, mengingat akan dilaksanakan

  Pst.10.Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi No. S721/KN/2015tanggal 11 Juni 2015 perihal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara a.n.Darwinto.. Bahwa melalui Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) No.SP3N07/PUPNC.10.01/2015 tanggal 17 September 2015, telah menerimadan menyatakan kewenangan pengurusan Piutang Negara a.n. Darwinto,Emmy Sutanto (dhi. Para Penggugat) telah beralih kepada PUPN cabangDKI Jakarta yang penyelenggaraannya dilakukan oleh KPKNL Jakarta I..

  Darwinto, yangtercatat dalam Detail Loan Balance pada Sistem Aplikasi PenggantiBunysis (SAPB), sehingga diperoleh data outstanding kewajiban Debitura.n. Darwinto kepada PT Bank Bali Tbk cq.

  Darwinto( bukti TK dan PR9 ) ;15.Foto copy Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara No.SP3N07/PUPNC.07/2015, tanggal 17 September 2015 ( buki TK dan PR10 ) ;16.Print out detail loan balance pada sistem Aplikasi Pengganti Bunysis(SAPB) ( bukti TK dan PR11 ) ;17.Foto copy Surat No. S929/WKN.07/KNL.01/2016, tanggal 18 April 2016 (bukti TK dan PR12.1 ) ;18.Foto copy Surat No. S1512/WKN.07/KNL.01/2016, tanggal 07 Juni 2016 (bukti TK dan PR12.2 ) ;19.Foto copy Surat No.

• MENETAPKAN :

  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
  2. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tertera di Sistem Aplikasi E-KTP dari Chung Alan Then Khai Chung menjadi Alan Then Khai Chung;
  3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon yang ada di data Sistem Aplikasi E-KTP dari Chung Alan Then Khai Chung menjadi Alan Then Khai Chung;

• INDRA BUMI MULIA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI adalah Perbuatan Melanggar Hukum ;

• Mewajibkan Tergugat untuk memasukkan PT.

  INDRA BUMI MULIA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI;

• Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.488.500,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

• MENGADILI:

  1.Data belum dapat ditampilkan dalm sistem sipp

  .

• MENGADILI :

  1.Data belum dapat ditampilkan dalam sistem sipp

  .

• MENGADILI:

  1.Data belum dapat ditampilkan dalam sistem sipp

  .

• MENGADILI :

  DATA BELUM DAPAT DITAMPILKAN DALAM SISTEM SIPP

  .

• Penggugat:
  MUCHAMMAD ZAINI
  Tergugat:
  BIBI NGATIFAH
  Turut Tergugat:
  1.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI
  2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA SURABAYA

• Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Tenaga Pendidik;

• 1 (satu) buah foto copy buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1129/PSNP/VII/2014 tanggal 5 Juli 2014 pekerjaan pengadaan akomodasi Pembekalan peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;
• 1 (satu) buah foto copy buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1129/PSNP/VII/2014 tanggal 5 Juli 2014 pekerjaan pengadaan konsumsi Pembekalan

  peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;

• 1 (satu) buah foto copy buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1099/PSNP/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 pekerjaan pengadaan konsumsi peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;
• 1 (satu) buah foto copy buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1094/PSNP/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 pekerjaan pengadaan

  Pengadaan Konsumsi Peserta Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014.

  /2014 tanggal 24 Juli 2014 pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan akomodasi peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 beserta lampirannya;

• 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03632/SP2D/LS/2014 tanggal 24 Juli 2014, pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan konsumsi pembekalan peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014

  Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014 beserta lampirannya; -

• 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01597/SP2D/LS/2014 tanggal 24 April 2014, pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan Konsumsi peserta Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014 beserta lampirannya.

• M E N G A D I L I

  DALAM PENUNDAAN :-------------------------------------------------------------------------

  • Menyatakan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Bogor Nomor: 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng

  , Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja;

• Menyatakan menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Bogor Nomor: 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja;-------------------------

  Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;--------------------------------------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA ;------------------------------------------------------------------

• Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----------------------------------
• Menyatakan batal Keputusan Bupati Bogor Nomor: 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem

  Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja;----------------------------------------

• Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bogor Nomor: 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa

  Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU PTUN, ObjekGugatan merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugatselaku Pejabat Tata Usaha Negara yang didasarkan pada ketentuan dalamPeraturan Pemerintah No. 122 tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan AirMinum (selanjutnya disebut sebagai PP No. 122/2015) dan PeraturanMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 25/PRT/M/2016tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Air MinumUntuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha

  Bahwa Objek Gugatan adalah KTUN yang bersifat konkret yaitumenyangkut Izin penyelenggaraan air oleh Badan Swasta, dan bersifatIndividual sesuai dengan isi objek gugatan tersebut ditujukan kepada pihaktertentu yaitu sebagai berikut :Memberikan Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) Ke@Pp aia : nn one nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnnncnneNama Perusahaan : PT.

  Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bogor Nomor:693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang PemberianIzin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, TokDi Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti,Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan MadangDan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja ;3.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bogor Nomor:693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang PemberianIzin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, TokDi Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti,Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan MadangDan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja ;4.

  Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukangugatan dalam perkara aquo, serta mempersoalkan dan mengintervensiKeputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/0001/DPMTPSP/2017 tanggal 1Maret 2017 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem PenyediaanAir Minum kepada PT.

• MENGADILI :

  1.Data belum dapat ditampilkan dalam sistem sipp

  .

• Penyediaan Air Minum Lokasi IKK Oelamasi, IKK Tarus dan IKK Semau;

• Laporan, Spesifikasi Teknis, Laporan BOQ dan EE Pekerjaan Survey dan Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lokasi IKK Oelamasi, IKK Tarus dan IKK Semau TA. 2015;
• Laporan Antara Pekerjaan Survey dan Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lokasi IKK Oelamasi, IKK Tarus dan IKK Semau TA. 2015;
• Laporan Pendahuluan Pekerjaan Survey dan Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air

  Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Tarus Kecamatan Kupang Tengah;

• Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Harga Satuan Nomor: 134/PSPAM-AB/PDAM-KPG/IX/2015 tanggal 29 September 2015 Pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Oelamasi, Kecamatan Kupang Timur;
• Adendum Kontrak Nomor: 212.B/PSPAM-AB/PDAM-KPG/XI/2015 tanggal 20 November 2015 Pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Oelamasi, Kecamatan Kupang Timur (Asli dan Fotocopy);
• Laporan

  Harian, Mingguan dan Bulanan Nomor Kontrak: 134/PSPAM-AB/PDAM-KPG/IX/2015 tanggal 29 September 2015 Pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Oelamasi, Kecamatan Kupang Timur;

• Dokumentasi Pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Oelamasi, Kecamatan Kupang Timur CV.

  Kupang Nomor : 031.A/PDAM-KPG/III/2016 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Survey dan Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum, Pengawasan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum dan Pembangunan sistem Penyediaann Air Minum, pada PDAM Tahun Anggaran 2016;

• SK Dirut PDAM Kab.

  Kupang Nomor : 031.B/PDAM-KPG/III/2016 tentang Pembentukan panitia pengadaan jasa konsultasi pekerjaan survey dan perencanaan teknis sistem penyediaan air minum, pengawasan teknis sistem penyediaan air minum dan panitia pengadaan pembangunan sistem penyediaan air minum pada PDAM Kab Kupang tahun anggaran 2016;

• SK Dirut PDAM Kab.

• ANUGRAH LESTARI KENDARI ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI adalah Perbuatan Melanggar Hukum ;

• Mewajibkan Tergugat untuk memasukkan PT.

  ANUGRAH LESTARI KENDARI kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI ;

• Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.488.500,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

• strong>

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan nama Suyanto pada data kependudukan dengan NIK. 3311060607600005 adalah orang yang sama dengan nama Yanto yang tercantum dalam Buku Nikah 440/26/IX/I/83 dan Akta Kelahiran atas nama anak-anak Pemohon yang bernama Agus Joko Susilo, Aris Purnama, Anisah Okvitasari dan Risqi Nur Yuliana;
  3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/mengganti nama SUYANTO NIK. 3311060607600005 dalam rekaman data Sistem

  Sukoharjo untuk segera dilakukan perbaikan pada data Sistem Informasi Data Kependudukan;

• Menghukum Pemohon membayar biaya pemeriksaan perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

• Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi PKNSI
  Turut Tergugat:
  Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Tangerang Selatan

  Direktorat PengelolaanKekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) yangberalamat di Gedung Syafruddin Prawira Negara 2 Lantai 9Utara, JI. Lapangan Banteng Timur No. 24, Jakarta Pusat10710, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGATII; Badan Pertanahan Nasional cq.

  Dengan demikian, Tergugat II adalahsebagai pihak yang berwenang untuk melanjutkan segala hak dankewajiban BPPN.Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor110/PMK.06/2017, pengelolaan aset jaminan eks BPPN tersebut beradadalam kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq.Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI).Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka adalah jelas bahwa ParaTergugat merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas

  Direktorat Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi (PKNSI), in casu Tergugat II sebagai pihakdalam perkara a quo.Bahwa objek perkara berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2940/Jurangmangu Barat merupakan agunan atas pinjaman kepada PT.Bank Duta Cab. Tanah Abang Jakarta (sekarang telah konsolidasimenjadi PT Bank Danamon,Tbk in casu Tergugat I) yang juga telahdibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 10729/1996 tanggal20 November 1996 atas nama PT.

  S432/KN.5/2018/II/2018tanggal 28 Maret 2018, terhadap objek sengketa perkara a guo sesuaidengan data Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB) yang ada padadata kustodi Tergugat II menyatakan bahwa debitor maupun SHGB No.2940/Jurangmangu Barat tidak tercatat dalam data pengelolaanTergugat Il.g.

  Direktorat Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi (PKNSI), in casu Tergugat Il sebagai pihakdalam perkara a quo.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkaneksepsi baik yang diajukan oleh Tergugat! maupun Tergugat!l sebagai berikutA.

• MENGADILI :

  Data belum dapat ditampilkan dalam sistem sipp

  .

• Penggugat:
  1.Ny Grace Lukman
  2.Anthony Sumitro Rahardjo
  Tergugat:
  1.PT Satria Tri Perkasa
  2.Nyonya Sicilia Pujiyanti, SH
  3.Dep Keuangan RI qq Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
  Turut Tergugat:
  Dr. Misahardi Wilamarta, SH, MH, MLN, LLM

  Departemen Keuangan RI qq Direktorat Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi, Gedung DJKN lantai 9,Jalan Lapangan Banteng Timur No.24, Jakarta Pusat,selanjutnya disebut sebagai Tergugat Ill ;4. Dr.

  Bank HastinInternational dibawah pengawasan PPA/Departemen Keuangan qq Dit.Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, incasu Tergugat III.Bahwa dari SAPB yang dikeluarkan oleh Tergugat III, Saldo Rekeningpinjaman atas nama Tergugat adalah sebesar Rp. 15.979.609.840 (limabelas miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilanHalaman 2 Putusan No. 256/Pdt.G/2017/PN.Jkt.

  Dalam kurun waktu tertentu, BPPN dibubarkan danpengelolaan terhadap PT Bank Hastin International dialinkan kePPA/Kementerian Keuangan cq Direktorat Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi in casu Tergugat III.3. Bahwa terhadap dalildalil gugatan Para Penggugat dimaksud, TergugatIIisampaikan penjelasan dan tanggapan sebagai berikut:A.

  Sistem Aplikasi Pengganti Bunysis (SAPB) merupakan Bukti Yang Sahdan Mengikat3.15.3.16,Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Para Penggugat padaangka 8 yang mendalilkan bahwa ...SAPB yang dikeluarkan olehTergugat III yang memuat angka sejumlah Rp15.979.609.840 (limabelas miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratussembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) tidak mempunyalkekuatan hukum yang mengikat karena bukan bukti yang sah....Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 19 ayat

  Anthony Sumitro Rahardjo;Bukti T.lll5 : ==Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 118/Keb.Lama/1998 tanggal 24 Maret 1998;Bukti T.Ill6 : = Sistem Aplikasi Pengganti Bunysis (SAPB) Saldo rekeningpinjamin a.n. Tergugat debitur PT. Bank HastinInternasional sebesar Rp.15.979.609.840 (lima belas miliarHalaman 17 Putusan No. 256/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim.Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratusSembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);7.

• KACCI PURNAMA INDAH kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum

• Mewajibkan Tergugat untuk memasukkan PT.

  KACCI PURNAMA INDAH kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI ;

• Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 488.500,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).