Ditemukan 2065441 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
pemusyawaratan
Penelusuran terkait :
Fatahillah ramli.
Dk vs ketua majelis permusyawaratan rakyat ri;
H. moch. supriyadi
Sh vs i. badan permusyawaratan desa trosobo
Kecamatan taman kabupaten sidoarjo.
Ii. h. heri achmadi
Sh.
Iii. panitia pemilihan kepala desa tahun 2018
Desa trosobo
Kecamatan taman
Kabupaten sidoarjo;
- ahmad.sh melawan
- 1.panitia pelaksana pencalonan badan permusyawaratan desa (bpd) desa teluk lancar / tim ix (sembilan)
- 2.kepala desa teluk lancar kecamatan bantan kabupaten bengkalis
- 3.camat bantan
- 4.badan pemberdayaan masyarakat dan pemeri
Register : 27-09-2023 — Putus : 31-10-2023 — Upload : 01-11-2023
Putusan PT PALEMBANG Nomor 127/PDT/2023/PT PLG Tanggal 31 Oktober 2023 —
Terbanding/Tergugat : KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Desa Bukit Batu
Terbanding/Turut Tergugat II : Ketua Badan Permusyawaratan Desa
64 — 0
Terbanding/Tergugat : KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Desa Bukit Batu
Terbanding/Turut Tergugat II : Ketua Badan Permusyawaratan Desa
64 — 0
Terbanding/Tergugat : KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Desa Bukit Batu
Terbanding/Turut Tergugat II : Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Register : 14-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 2/G/2019/PTUN.GTO Tanggal 28 Mei 2019 — Penggugat:
BUYUNG HAMZAH
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN GORONTALO UTARA
2.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MOLANGGA, KECAMATAN TOLINGGULA, KABUPATEN GORONTALO UTARA
3.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA MOLANGGA, KECAMATAN TOLINGGULA,KABUPATEN GORONTALO UTARA
95 — 38
BUYUNG HAMZAH
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN GORONTALO UTARA
2.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MOLANGGA, KECAMATAN TOLINGGULA, KABUPATEN GORONTALO UTARA
3.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA MOLANGGA, KECAMATAN TOLINGGULA,KABUPATEN GORONTALO UTARA
95 — 38
Penggugat:
BUYUNG HAMZAH
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN GORONTALO UTARA
2.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MOLANGGA, KECAMATAN TOLINGGULA, KABUPATEN GORONTALO UTARA
3.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA MOLANGGA, KECAMATAN TOLINGGULA,KABUPATEN GORONTALO UTARANama Jabatan : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DesaMolangga, Kecamatan Tolinggula,KabupatenGorontalo Utara; 002nc enn nnnTempat kedudukan : Jin Trans Sulawesi Desa Molangga, KecamatanTolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, KP 96255; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;Selanjutnya secara bersama Tergugat ITergugat IIIdisebut PARA TERGUGAT; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca : 1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor :2/PEN.DIS/2019/PTUN.GTO, tanggal 15
BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)DESA MOLANGGA, KECAMATAN TOLINGGULA, KABUPATENGORONTALO UTARA NOMOR : 141.1/BPD.DM/01/I/2019, TANGGAL 11JANUARI 2019, TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESATERPILIH TAHUN 2019, Penggugat terima tanggal 11 Januari 2019; berdasarkan Pasal 55, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, sebagaimana telah di rubah melalui UndangUndang RIHalaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.GTO.No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Narwan Pongoliu sebagai Kepala DesaMolangga Terpilih; 5.38 BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DESA MOLANGGA, KECAMATAN TOLINGGULA,KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR : 141.1/BPD.DM/01/1/2019, TANGGAL 11 JANUARI 2019, TENTANG PENETAPANCALON KEPALA DESA TERPILIH TAHUN 2019; bersifat konkrit, Individual dan final dengan alasan sebagai berikut: a.
BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)DESA MOLANGGA, KECAMATAN TOLINGGULA, KABUPATENGORONTALO UTARA NOMOR : 141.1/BPD.DM/01/I/2019, TANGGAL11 JANUARI 2019, TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESATERPILIH TAHUN 2019; 0 22220 20maka Penggugat merasa sangat di rugikan: 1.
TANGGAL 11 JANUARI 2019; 1.3 BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DESA MOLANGGA, KECAMATAN TOLINGGULA,KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR : 141.1/BPD.DM/01/1/2019, TANGGAL 11 JANUARI 2019, TENTANG PENETAPANCALON KEPALA DESA TERPILIH TAHUN 201 9;3.
Register : 24-09-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 148/G/2021/PTUN.SBY Tanggal 9 Februari 2022 — Penggugat:
SUTRISNO
Tergugat:
1.Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Lembung Timur, Desa Lembung Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep
2.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lembung Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep
3.BUPATI SUMENEP
174 — 131
SUTRISNO
Tergugat:
1.Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Lembung Timur, Desa Lembung Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep
2.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lembung Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep
3.BUPATI SUMENEP
174 — 131
Penggugat:
SUTRISNO
Tergugat:
1.Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Lembung Timur, Desa Lembung Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep
2.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lembung Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep
3.BUPATI SUMENEPBahwa sebelum Tergugat menjawab gugatan Penggugat perlu Tergugatsampaikan tentang Kronologi dan Fakta Hukum:1) Bahwa dalam tugasnya, kewenangan Panitia Pemilihan Kepala DesaLembung Timur merupakan pelimpahan wewenang dari pejabat yang satukepada pejabat lainnya atau disebut dengan Delegasi yang dalam hal iniadalah kewenangan Bupati Sumenep melalui BPD Lembung Timur,Kecamatan Lenteng mengangkat Panitia Pemilihan Kepala Desa di DesaLembung Timur berupa Keputusan Badan Permusyawaratan DesaLembung Timur
tentang Perubahan Peraturan BupatiSumenep Nomor no. 54 Tahun 2019 tentang Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagailandasan adanya Panitia Pemilihan Kepala Desa Lembung Timur tahun2021, yang menyatakan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat DesaHalaman 16 dar 33 Putusan Nomor : 148/G/2021/PTUN.SBYyang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentukoleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala DesaBerdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan
penggugat mengajukkangugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;Bahwa, Saksi mengetahui pemilihan kepala desa dengan 2 bakal calon yaituAbdul Latif dan Faizah, dan yang terpilih atas nama Faizah;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dialildalil Gugatannya, selainmengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi faktayang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:ABDUL ROSYID yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain:Bahwa, menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 438.000,00(Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).Halaman 32 dar 33 Putusan Nomor : 148/G/2021/PTUN.SBYDemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022,oleh YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, YULIANTPRAJAGHUPTA., S.H. dan EFFRIANDY, S.H., M.H., masingmasing selaku HakimAnggota.
Register : 11-04-2017 — Putus : 05-09-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr Tanggal 5 September 2017 — ARIE KURNIA ARNOLD, SSTP.,M.Sc
196 — 116
196 — 116
Bimtek bagi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) se-Kabupaten Rokan Hulu di Batam, dan Peraturan Desa Pematang Tebih Nomor 08 Tahun 2015;4) 1 (Satu) bundel dokumen dari Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa di Jogjakarta, SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan Bimtek bagi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) se-Kabupaten Rokan Hulu di Batam, dan
Pencairan Dana), SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan Bimtek bagi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) se-Kabupaten Rokan Hulu di Batam, dan Peraturan Desa Cipang Kanan Nomor 06 Tahun 2015;7) 1 (Satu) bundel dokumen dari Desa Pemandang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa di Jogjakarta, SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan Bimtek bagi BPD (Badan Permusyawaratan
) kegiatan Bimtek bagi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) se-Kabupaten Rokan Hulu di Batam, dan Peraturan Desa Lubuk Bendahara Timur Nomor 04 Tahun 2015;13) 1 (Satu) bundel dokumen dari Desa Cipang Kiri Hulu Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa di Jogjakarta, SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan Bimtek bagi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) se-Kabupaten Rokan Hulu di Batam, dan Peraturan Desa Nomor
dari SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan Bimtek bagi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) se-Kabupaten Rokan Hulu di Batam;16) 1 (Satu) bundel dokumen dari Desa Tanjung Medan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa di Jogjakarta (beserta lampiran), SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan Bimtek bagi BPD (Badan Permusyawaratan
kegiatan Bimtek bagi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) se-Kabupaten Rokan Hulu di Batam, dan Peraturan Desa Pasir Maju Nomor 03 Tahun 2015;21) 1 (Satu) bundel dokumen dari Desa Rambah Tengah Barat Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa di Jogjakarta, SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan Bimtek bagi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) se-Kabupaten Rokan Hulu di Batam,
BPD(Badan Permusyawaratan Desa) seKabupaten Rokan Hulu di Batam, danPeraturan Desa Cipang Kanan Nomor 06 Tahun 2015;Halaman 3 dari 200 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPk/2017/PN Pbr.10)11)12)1 (Satu) bundel dokumen dari Desa Pemandang Kecamatan Rokan IVKoto Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari SP2D (Surat Perintah PencairanDana), SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan Pelatinan Bagi AparaturPemerintahan Desa di Jogjakarta, SPJ (Surat Pertanggungjawaban)kegiatan Bimtek bagi BPD (Badan Permusyawaratan Desa
SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan Bimtek bagiBPD (Badan Permusyawaratan Desa) seKabupaten Rokan Hulu di Batam;1 (Satu) bundel dokumen dari Desa Kepenuhan Barat KecamatanKepenuhan Kabupaten Rokan Hulu tterdiri dari SPJ (SuratPertanggungjawaban) kegiatan Pelatihan Bagi Aparatur PemerintahanDesa di Jogjakarta, SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan Bimtek bagiBPD (Badan Permusyawaratan Desa) seKabupaten Rokan Hulu di Batam,dan Peraturan Desa Kepenuhan Barat Nomor 06 Tahun 2015;1 (Satu) bundel
Perjalanan Dinas Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa : Pekanbaru Batam(pp) Rincian PenerbanganBiaya Transportasi Pesawat Yang Kecamatan!
Perjalanan Dinas Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa : Pekanbaru Batam (pp)Biaya Transportasi Pesawat YangRincian Penerbangan Dipertanggungjawabkan/SPJ (Rp) Tiket a .Kecamatan/ .
Rokan Hulu;Bahwa untuk Bimtek bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) SeKabupaten Rokan Hulu di Batam Tahun Anggaran 2015, dana bagiPendamping dari BPMPD Kab.
Register : 08-01-2020 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 07-02-2023
Putusan PN JENEPONTO Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Jnp Tanggal 28 April 2020 — ., MH
Tergugat:
1.Panitia Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang
2.Ketua Bada Permusyawaratan Desa Bulusibatang
3.Camat Kecamatan Bontoramba
4.Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa PMD Kabupaten Jeneponto
59 — 6
Tergugat:
1.Panitia Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang
2.Ketua Bada Permusyawaratan Desa Bulusibatang
3.Camat Kecamatan Bontoramba
4.Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa PMD Kabupaten Jeneponto
59 — 6
., MH
Tergugat:
1.Panitia Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang
2.Ketua Bada Permusyawaratan Desa Bulusibatang
3.Camat Kecamatan Bontoramba
4.Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa PMD Kabupaten Jeneponto
Register : 21-09-2015 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 29-01-2017
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 19/Pdt.G/2015/PN Sak Tanggal 23 Maret 2016 — Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak
-Tergugat 3. DAâÂÂMI
64 — 14
64 — 14
Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak-Tergugat 3. DAMI
Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Belutu,Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, beralamat di Jl.Pemda, DusunGarut, Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak,selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT Il;3. DAMI, bertempat tinggal di Dusun Garut, Kampung Belutu,Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT Ill;kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.NURIMAN,SH.
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkandengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acarapemilihan dari Panitia Pemilihan;Bahwa tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara serentaktahun 2015 di Kabupaten Siak telah dibuat Pedoman PelaksanaanPemungutan Suara Serentak Tahun 2015 Di Kabupatern Siak olehTurut Tergugat Il dengan ditandatangani oleh Abdul Razak, S.H,;Bahwa di Kabupaten Siak sebutan untu Desa adalah Kampung, dansebutan untuk Kepala Desa adalah Penghulu, serta sebutan untukBadan Permusyawaratan
Register : 06-02-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 2/G/2020/PTUN.PLK Tanggal 11 Juni 2020 — Penggugat:
ANOM
Tergugat:
1.BUPATI KATINGAN
2.KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA HAMPALIT, KECAMATAN KANTINGAN HILIR, KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019-2025
3.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA HAMPALIT, KECAMATAN KATINGAN HILIR, KABUPATEN KATINGAN
152 — 222
ANOM
Tergugat:
1.BUPATI KATINGAN
2.KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA HAMPALIT, KECAMATAN KANTINGAN HILIR, KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019-2025
3.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA HAMPALIT, KECAMATAN KATINGAN HILIR, KABUPATEN KATINGAN
152 — 222
Penggugat:
ANOM
Tergugat:
1.BUPATI KATINGAN
2.KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA HAMPALIT, KECAMATAN KANTINGAN HILIR, KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019-2025
3.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA HAMPALIT, KECAMATAN KATINGAN HILIR, KABUPATEN KATINGANSurat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Hampalit,Nomor :004/SKBPD/HPT/XI/2019 Tentang penetapan CalonKepala Desa Terpilin Pemilihan Kepala Desa Hampalit KecamatanHilir Kabupaten Katingan Tanggal 27 Nopember 2019 Atas NamaSukardie Amd. Beserta lampiranya ;B.
Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Hampalit,Nomor :004/SKBPD/HPT/XI/2019 Tentang penetapan CalonKepala Desa Terpilin Pemilihan Kepala Desa Hampalit KecamatanHilir Kabupaten Katingan Tanggal 27 Nopember 2019 Atas NamaSukardie Amd.Beserta lampiranya. ;4.Menghukum Tergugat :1. TERGUGAT I (SATU)2. TERGUGAT II (DUA)3.
Menyatakan penetapan hasil Calon Kepala Desa Hampalit terpilihdengan surat keputusan Badan Permusyawaratan Desa HampalitNomor : 004 / SK BPD / HPT / XI / 2019 Tentang PenetapanCalon Kepala Desa terpilih Desa Hampalit Kecamatan KatinganHilir Kabupaten Katingan tertanggal 27 November 2019 A.nSukardie A.Md. Sah. ;4.
Bukti Till1 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan DesaHampalit Kecamatan Katinga Hilir Kabupaten KatinganNomor : 02/SK/BPDHPT/VII 2019 tentang PembentukanPanitia Pemilihnan Kepala Desa Hampalit Tahun 2019tertanggal 10 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan asili) ;2.
Bukti TIll2 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan DesaHampalit Kecamatan Katinga Hilir Kabupaten KatinganNomor : 03/SKPRI/BPDHPT/IX/2019 TentangPerubahan Struktur Keanggotaan Panitia PemilihanKepala Desa tertanggal 5 September 2019 (fotokopisesuai dengan asl) :Halaman 70 dari 120 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2020/PTUN.PLK3. Bukti TIll3 :4. Bukti TIII4 :5.
Register : 24-03-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 22-09-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 10/G/2017/PTUN.ABN Tanggal 19 Juli 2017 — 1. Nama : LA SUWU LA HEJA;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Tani;
Tempat tinggal : Desa Sambiki, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
2. Nama : KIFLI Hi. ABD. HALIM;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Tani;
Tempat tinggal : Desa Sambiki, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
3. Nama : JAKARIA JA ATA;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Tani;
Tempat tinggal : Desa Sambiki, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2017 memberikan kuasa kepada
1. DARWIS MOHD. SAID, S.H.;
2. MALIK LA DAHIRI, S.H., M.H.;
3. MUAMMAR HUSEN, S.H.;
4. MUSLIM ABUBAKAR, S.H.;
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,PekerjaanAdvokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara DARWIS MUHD. SAID, S.H. Dan REKAN, beralamat kantor di Jalan Cendrawasih No.18 Soya Kecil, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;
Melawan:
Nama Jabatan : BUPATI HALMAHERA SELATAN;
Tempat Kedudukan : di Jalan KaretPutih Nomor 1, Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten HalmaheraSelatan, Provinsi Maluku Utara;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal25 April 2017 memberikan kuasa kepada
1) ILHAM ABUBAKAR, S.H.;
2) RUSLAN UMAKAMEA, S.H.;
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Bupati Halmahera Selatan di Jalan Karet Putih Nomor 1 Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
157 — 45
157 — 45
Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat yaitu Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 312 Tahun 2016 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengisian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Sambiki Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, tertanggal 20 Desember 2016;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 312 Tahun 2016 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengisian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Sambiki Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, tertanggal 20 Desember 2016;4.
Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru yang mengangkat kembali Para Penggugat menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Sambiki Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, Periode 2016 2022;5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 868.000,- (delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
HALIM dan JAKARIA JA ATA, sebagai AnggotaBadan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa SambikiKecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan : 1.Berita Acara Hasil Paripurna Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Desa Sambiki Kecamatan Obi Nomor: 03/BPD/DS/X1V/2016.2. Surat Camat Obi Kabupaten Halmahera Selatan Nomor:138/256/X1/2016 tanggal 19 Desember 2016 Perihal PengusulanPergantian Antara Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa(BPD) di Desa Sambiki. 3.
Pasal 64 huruf a dan huruf d UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa yakni, Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang :(a) merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakatdesa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa,(d) melanggar sumpah/anji jabatan dan Pasal 76 ayat (2) huruf d,Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa yakni Anggota Badan Permusyawaratan Desadiberhentikan
Pasal 65 huruf b dan huruf c, Undangundang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa yakni:Pasal 65Mekanisme musyawerah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:b. Musyawarah Badan Permusyaweratan Desa dinyatakan sah apabiladihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggotaBadan permusyawaratan Desa;c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah gunamencapai mufakat;5.
Bukti P5 : Pernyataan Sikap Masyarakat Desa Sambiki MenolakPemberhentian Badan Permusyawaratan Desa (BPD),Desa Sambiki, tertanggal 18 Januari 2017, (fotocopydari fotocopy);6.
Melanggar larangan sebagai anggota Badan permusyaweratanDesa;Ayat (8) : Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkanoleh pimpinan Badan Permusyawaratn Desa kepadaBupati/Walikota atas dasar hasil musyawerah BadanPermusyawaratan Desa;Ayat (4) : Peresmian pemberhentian anggota Badan PermusyawaratanDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapbkan dengankeputusan bupatiMalikota;Menimbang, bahwa Prosedur Penggantian Antar Waktu AnggotaBadan Permusyawaratan Desa adalah sebagaimana ketentuan
Register : 03-02-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 1/G/2020/PTUN.PLK Tanggal 4 Juni 2020 — Penggugat:
JAGORUSTAMAN
Tergugat:
1.BUPATI KATINGAN
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA RANTAU PUKA KECAMATAN KATINGAN HULU KABUPATEN KATINGAN
3.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA RANTAU PUKA, KECAMATAN KATINGAN HULU KABUPATEN KATINGAN
Intervensi:
SUNARDIE
211 — 155
JAGORUSTAMAN
Tergugat:
1.BUPATI KATINGAN
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA RANTAU PUKA KECAMATAN KATINGAN HULU KABUPATEN KATINGAN
3.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA RANTAU PUKA, KECAMATAN KATINGAN HULU KABUPATEN KATINGAN
Intervensi:
SUNARDIE
211 — 155
Menyatakan batal :
a) Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 655 Tahun 2019, tanggal 20 Desember 2019, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan dengan lampiran keputusan Bupati Katingan Nomor 655 Tahun 2019 atas nama Sunardie ;
b) Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Rantau Puka (BPD) Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan
Mewajibkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut :
a) Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 655 Tahun 2019, tanggal 20 Desember 2019, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan dengan lampiran keputusan Bupati Katingan Nomor 655 Tahun 2019 atas nama Sunardie ;
b) Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Rantau Puka (BPD) Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
Penggugat:
JAGORUSTAMAN
Tergugat:
1.BUPATI KATINGAN
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA RANTAU PUKA KECAMATAN KATINGAN HULU KABUPATEN KATINGAN
3.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA RANTAU PUKA, KECAMATAN KATINGAN HULU KABUPATEN KATINGAN
Intervensi:
SUNARDIE
Nama Jabatan : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,DESA RANTAU PUKA, KECAMATANKATINGAN HULU, KABUPATENKATINGAN ;Tempat Kedudukan : Di Desa Rantau Puka, Kecamatan KatinganHulu, Kabupaten Katingan ;Selanjutnya disebut sebagai.. TERGUGAT II; 3.
Nomor : 655 Tahun2019, tanggal 20 Desember 2019, Tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala DesaRantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan, atasnama SUNARDIE 5 Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 6 dari 86 hal.b) Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Rantau Puka (BPD)B.Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilin Pemilinan Kepala DesaRantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan Nomor01/KPTS/BPD/DSRPK/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 ;Berita
TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT :Bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan berupa :a) Surat Keputusan Bupati Katingan (Tergugat I) Nomor : 655 Tahun2019, tanggal 20 Desember 2019, Tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 9 dari 86 hal.Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan, atasnama SUNARDIE ;b) Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Rantau Puka(BPD) Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilin PemilihanKepala
Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Rantau Puka(BPD) Tentang Penetapan Calon Kepala Desa TerpilihPemilinan Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan HuluKabupaten Katingan Nomor 01/KPTS/BPD/DSRPK/XII/2019tanggal 6 Desember 2019 ;c. Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka Tahun20192025 Penetapan Calon Kepala Desa Terpilin Desa RantauPuka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan tanggal 6Desember 2019 54.
Keputusan Badan Permusyawaratan DesaNomor:01/KPTS/BPD/DSRPK/XII/2019 tentang Penetapan CalonKepala Desa Terpilin Pemilihan Kepala Desa Rantau PukaKecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan, tanggal 06Desember 2019 a.n. SUNARDIE 58. Surat Pengantar Nomor :02/BPD/DSRPK/XII/2019, tanggal 06Desember 2019 yang dibuat oleh Ketua BPD ;7.
Register : 16-06-2023 — Putus : 06-07-2023 — Upload : 06-07-2023
Putusan PT SURABAYA Nomor 384/PDT/2023/PT SBY Tanggal 6 Juli 2023 — Pembanding/Penggugat : ABUL HASAN Diwakili Oleh : Erryck Gunawan, SH
Terbanding/Tergugat : Panitia pemilihan kepala desa Selomukti
Terbanding/Turut Tergugat I : Panitia pemilihan kepala desa Pilkades Kabupaten Situbondo
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Selomukti
36 — 1
Terbanding/Tergugat : Panitia pemilihan kepala desa Selomukti
Terbanding/Turut Tergugat I : Panitia pemilihan kepala desa Pilkades Kabupaten Situbondo
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Selomukti
36 — 1
Pembanding/Penggugat : ABUL HASAN Diwakili Oleh : Erryck Gunawan, SH
Terbanding/Tergugat : Panitia pemilihan kepala desa Selomukti
Terbanding/Turut Tergugat I : Panitia pemilihan kepala desa Pilkades Kabupaten Situbondo
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Selomukti
Register : 28-09-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 02-12-2021
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Bkt Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
ZULHENDRA
Tergugat:
1.Niniak Mamak Nan 10 Kanagarian Panampuang
2.Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Panampuang
3.Niniak Mamak Nan 33 Kanagarian Panampuang
4.Panitia Pemilihan Wali Nagari Panampuang Tahun 2021
5.Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari Panampuang
107 — 15
ZULHENDRA
Tergugat:
1.Niniak Mamak Nan 10 Kanagarian Panampuang
2.Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Panampuang
3.Niniak Mamak Nan 33 Kanagarian Panampuang
4.Panitia Pemilihan Wali Nagari Panampuang Tahun 2021
5.Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari Panampuang
107 — 15
Penggugat:
ZULHENDRA
Tergugat:
1.Niniak Mamak Nan 10 Kanagarian Panampuang
2.Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Panampuang
3.Niniak Mamak Nan 33 Kanagarian Panampuang
4.Panitia Pemilihan Wali Nagari Panampuang Tahun 2021
5.Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari Panampuang
Register : 26-04-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 20-06-2024
Putusan PN KALIANDA Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Kla Tanggal 28 Oktober 2019 — Penggugat:
1.SAIDAH
2.MUSIDIK
Tergugat:
1.KETUA PANITIA PENCALONAN KEPALA DESA KARANG SARI
2.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANG SARI
3.KEPALA DESA KARANG SARI
4.CAMAT JATI AGUNG
5.BUPATI LAMPUNG SELATAN
4 — 2
1.SAIDAH
2.MUSIDIK
Tergugat:
1.KETUA PANITIA PENCALONAN KEPALA DESA KARANG SARI
2.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANG SARI
3.KEPALA DESA KARANG SARI
4.CAMAT JATI AGUNG
5.BUPATI LAMPUNG SELATAN
4 — 2
Penggugat:
1.SAIDAH
2.MUSIDIK
Tergugat:
1.KETUA PANITIA PENCALONAN KEPALA DESA KARANG SARI
2.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANG SARI
3.KEPALA DESA KARANG SARI
4.CAMAT JATI AGUNG
5.BUPATI LAMPUNG SELATAN
Register : 29-11-2022 — Putus : 15-05-2023 — Upload : 15-05-2023
Putusan PN SITUBONDO Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sit Tanggal 15 Mei 2023 — Penggugat:
HERIYANTO ;
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) DESA KILENSARI , KECAMATAN PANARUKAN , KABUPATEN SITUBONDO ;
2.PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN ;
Turut Tergugat:
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KILENSARI , KECAMATAN PANARUKAN , KABUPATEN SITUBONDO ;
3.BUPATI SITUBONDO ;
89 — 3
HERIYANTO ;
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) DESA KILENSARI , KECAMATAN PANARUKAN , KABUPATEN SITUBONDO ;
2.PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN ;
Turut Tergugat:
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KILENSARI , KECAMATAN PANARUKAN , KABUPATEN SITUBONDO ;
3.BUPATI SITUBONDO ;
89 — 3
Penggugat:
HERIYANTO ;
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) DESA KILENSARI , KECAMATAN PANARUKAN , KABUPATEN SITUBONDO ;
2.PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN ;
Turut Tergugat:
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KILENSARI , KECAMATAN PANARUKAN , KABUPATEN SITUBONDO ;
3.BUPATI SITUBONDO ;
Register : 09-02-2022 — Putus : 03-08-2022 — Upload : 18-08-2022
Putusan PTUN KUPANG Nomor 7/G/2022/PTUN.KPG Tanggal 3 Agustus 2022 — Penggugat:
DANIEL LENDE KALLI
Tergugat:
1.BUPATI SUMBA BARAT DAYA
2.PANITIA PEMELIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
3.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KALINGARA
4.BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Kalingara
102 — 61
DANIEL LENDE KALLI
Tergugat:
1.BUPATI SUMBA BARAT DAYA
2.PANITIA PEMELIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
3.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KALINGARA
4.BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Kalingara
102 — 61
Penggugat:
DANIEL LENDE KALLI
Tergugat:
1.BUPATI SUMBA BARAT DAYA
2.PANITIA PEMELIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
3.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KALINGARA
4.BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Kalingara
Register : 03-11-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 27-02-2018
Putusan PTUN JAMBI Nomor 18/G/2017/PTUN.JBI Tanggal 21 Februari 2018 — MUHAMAD AZAR VS PANITIA PILKADES KECAMATAN TABIR KABUPATEN MERANGIN
313 — 216
313 — 216
Menyatakan Batal Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Seling Nomor : 08/BPD-S/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin ; 3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Seling Nomor : 08/BPD-S/2017, tanggal 16 Oktober 2017 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin ; 4.
OBJEK SENGKETABahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah SuratKeputusan Badan Permusyawaratan Desa Seling Nomor : 08/BPDS/2017,tanggal 16 Oktober 2017 tentang Penetapan Hasil Pemungutan SuaraPemilinan Kepala Desa Seling, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin ; ll.
Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara PemilihanKepala Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin tanggal 16Oktober 2017, adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yangberisi penetapan (beschiking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkanoleh pejabat yang membuatnya (einmatige) ; Bahwa Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Seling Nomor :08/BPDS/2017.
Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.Bahwa Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Seling Nomor :08/BPDS/2017, tanggal 16 Oktober 2017. Tentang Penetapan HasilPemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Seling Kecamatan TabirKabupaten Merangin yang menjadi objek perkara a quo, bersifatkongkrit, individual dan final dengan alasanalasan sebagai berikut : a.
Bukti P10Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa SelingNomor : 08/BPDS/2017, tanggal 16 Oktober 2017, tentangPenetapan Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepla DesaSeling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. (Fotokopidari fotokopi) ; 222222222 22 2e=Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan SuaraDitempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan KepalaDesa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin tanggal7 Oktober 2017.
(Fotokopi dari fotokopi) ; Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa SelingNomor : 02/BPD/I/2017 tanggal 3 Agustus 2017, tentangPembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa SelingKecamatan Tabir Kabupaten Merangin (Fotokopi darifOtOKOPI) 5 22 eon nn nnn n nn nn nnn en en nn nen neeSurat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa SelingNomor : 03/BPD/I/2017, tanggal 10 Agustus 2017, TentangRevisi Pembentukan Panitia Pemilinan Kepala Desa SelingKecamatan Tabir Kabupaten Merangin (Fotokopi darifOtOKOPI) 5 22
Register : 03-03-2014 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 03-06-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 50/B/2014/PT.TUN.SBY Tanggal 8 April 2014 — BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. 3. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( Panitia Pilkades), Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. 4. KEPALA DESA NGUNUT, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro vs 1. ALI MUSTOFA. Dk
27 — 12
27 — 12
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. 3. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( Panitia Pilkades), Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. 4. KEPALA DESA NGUNUT, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro vs 1. ALI MUSTOFA. Dk
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) Desa Ngunut, Kecamatan Dander,Kabupaten Bojonegoro, tempat kedudukan Desa Ngunut, KecamatanDander, Kabupaten Bojonegoro ; Disebut : Tergugat!/ Turut Pembanding ;3.
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 6 Tahun 2013 tanggal 29 Juni52013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilin Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ;b. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/230/KEP/205.412/2013 tanggal 14Agustus 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa NgunutKecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ; 3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupaKeputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 6 Tahun 2013 tanggal 29 Juni2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Ngunut KecamatanDander Kabupaten Bojonegoro ; 4. Mewajibkan Tergugat Il untuk mencabut Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor:141/230/KEP/205.412/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro; 5.
Walaupun terdapat adanya kesalahan secara yuridis formal, akan tetapikesalahan itu tidak bersifat esensial dan menentukan, karena substansinya sudahjelas dan terang adalah tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilin DesaNgunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, apalagi sudah diperbaikidengan judul Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Nomor 06 Tahun 2013,tanggal 29 Juni 2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilin DesaNgunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro (vide bukti T2) ; Menimbang
Menghukum Penggugat / Terbanding membayar biaya perkara pada duatingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapbkan sebesarRp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah. ) ; 16Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 3 April 2014 olehYOSRAN,S.H,M.Hum, DR.RATNA HARMANILS.H,C.N,M.H dan RIYANTO,S.H,masingmasing sebagai ketua majelis dan hakim anggota, putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan yang terbuka
Register : 16-05-2013 — Putus : 02-12-2013 — Upload : 10-08-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 66/Pdt.G/2013/PN JR. Tanggal 2 Desember 2013 — Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kertonegoro Kecamatan Tenggawah Kabupaten Jember 3. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tahun 2013 4. SUPRIYADI
34 — 11
34 — 11
Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kertonegoro Kecamatan Tenggawah Kabupaten Jember 3. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tahun 2013 4. SUPRIYADI
Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kertonegoro KecamatanTenggawah Kabupaten Jember, Alamat Balai Desa Kertonegoro,Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, selanjutnya disebutTERGUGAT II ;3. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kertonegoro KecamatanJenggawah Kabupaten Jember Tahun 2013, Alamat Balai DesaKertonegoro, Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, selanjutnyadisebut : TERGUGAT III ;4.
Bahwa sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,pelaksana pemilihan Kepala Desa Kertonegoro adalah Panitia PemilihanKepala Desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa ( PerdaKabupaten Jember Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa,Peraturan Bupati Jember Nomor : 78 Tahun 2006 tentang PetunjukTeknis Pilkades Kabupaten Jember ;3.
Bahwa hasil pelaksanaan pemilihan Kepala DesaKertonegoro telah selesai dan dilaporkankepada Badan Permusyawaratan DesaKertonegoro dan selanjutnya diaporkan kepadaBupati Jember untuk ditindak lanjuti sesuaiperundangundangan yang berlaku ;4. Bahwa pada hari Kamis tanggal. 20 Juni 2013Bupati Jember telah melantik Sdr. Supriyadisebagai Kepala.
Fotocopy Surat Keputusan Badan Permusyawaratan. Desa Nomor001/BPD/2013 tertanggal 18 Pebruari 2013 tentang PembentukanPanitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, Desa Kertonegoro,yang diberi tanda T Il 2;173. Fotocopy Surat Tugas Nomor : 015/BPD/V/2013 tertanggal 28 Mei2013, yang diberi tanda T Il 3;4.
Bukti T II1ini juga bersesuaian dengan bukti P8 ;Menimbang, bahwa selain itu Tergugat II juga mengajukan buktiberupa foto Copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 001/BPD/2013 tentang Pembentukan Panitia Pencalonan Dan Pemilihan KepalaDesa Desa Kertonegoro (bukti T 112), bukti ini menjelaskan bahwa yangmembentuk dan yang mengangkat Panitia Pencalonan dan PemilihanKepala Desa Kertonegoro adalah Badan Permusyawaratan Desa, dengansusunan Panitia sebagai berikut :EKO KAWIYANTO : Ketua merangkap
Register : 26-04-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Kla Tanggal 28 Oktober 2019 — Penggugat:
1.SAIDAH
2.MUSIDIK
Tergugat:
1.KETUA PANITIA PENCALONAN KEPALA DESA KARANG SARI
2.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANG SARI
3.KEPALA DESA KARANG SARI
4.CAMAT JATI AGUNG
5.BUPATI LAMPUNG SELATAN
61 — 7
1.SAIDAH
2.MUSIDIK
Tergugat:
1.KETUA PANITIA PENCALONAN KEPALA DESA KARANG SARI
2.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANG SARI
3.KEPALA DESA KARANG SARI
4.CAMAT JATI AGUNG
5.BUPATI LAMPUNG SELATAN
61 — 7
Penggugat:
1.SAIDAH
2.MUSIDIK
Tergugat:
1.KETUA PANITIA PENCALONAN KEPALA DESA KARANG SARI
2.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANG SARI
3.KEPALA DESA KARANG SARI
4.CAMAT JATI AGUNG
5.BUPATI LAMPUNG SELATANKETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANG SARI,beralamat di Desa Karang Sari KecamatanJati Agung Kabupaten Lampung Selatan,dalam hal ini adalah Sukito Bin Niti Suwito,yang telan memberikan kuasa kepadaRuhendry, SH.I., Advokat dan PenasihatHukum pada Kantor Hukum Hendry danRekan yang beralamat di Jalan Raya Palas(Simpang Palas) RT.02 RW.03 Nomor 38Desa Kekiling Kecamatan PenengahanKabupaten Lampung Selatan berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2019,sebagai Tergugat Il;3.
16 dari 40 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Klatentang Pemilihan Kepala Desa juncto Pasal 28 ayat (1) PeraturanDaerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentangPemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
Bahwa TERGUGAT merupakan Panitia Pemilihan Kepala Desa yangmemiliki kewenangan menjalankan tugas dan fungsi berdasarkanPeraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dimanasalah satu tugasnya seperti yang tercantum pada Pasal 30 ayat (5) hurufd dan e yaitu mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calonserta menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;b.
Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa yang berbunyi:Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lainadalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yanganggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkanketerwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;b.
Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampaihari ini ditetapbkan sejumlah Rp3.482.000,00 (tiga juta empat ratus delapanpuluh dua ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kalianda, pada Hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, olehDeka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H.dan Yudha Dinata, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda
Register : 16-05-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN SINJAI Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Snj Tanggal 22 Mei 2019 — Penuntut Umum:
ERFAH BASMAR. S. KOM. SH
Terdakwa:
ILHAM M, SE ALIAS ILE BIN MADDO
100 — 48
ERFAH BASMAR. S. KOM. SH
Terdakwa:
ILHAM M, SE ALIAS ILE BIN MADDO
100 — 48
- Menyatakan terdakwa ILHAM M, SE Alias ILE Bin MADDO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda
diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan 4 (empat) bulan berakhir;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 ( satu ) Rangkap Foto copy Keputusan Bupati Sinjai nomor : 628 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua, wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Badan Permusyawaratan
Desa Sekecamatan Sinjai Selatan tanggal 10 September 2013, dimana dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut terdapat nama ILHAM MADDO, SE sebagai Wakil Ketua pada poin 2 (dua);
- 1 (satu) lembar foto copy daftar nama-nama yang menerima tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kab.
Sinjai, periode Juli-September 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy daftar nama-nama yang menerima tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, periode Oktober-Desember 2018;
- 1 (satu) buku Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai pada Pemilihan Umum tahun 2019;
- 1 ( satu ) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pengunduran Diri an.
ILHAM M, SE dari Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Aska tertanggal 31 Desember 2018;
tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Menetapkan barang bukti berupa :1 ( satu ) Rangkap Foto copy Keputusan Bupati Sinjai nomor : 628 Tahun2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua, wakil Ketua,Sekretaris, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa SekecamatanSinjai Selatan tanggal 10 September 2013, dimana dalam Lampiran SuratKeputusan tersebut terdapat nama ILHAM MADDO, SE sebagai WakilKetua pada poin 2 (dua); 1 (Satu) lembar foto copy daftar namanama yang menerima tunjanganBadan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Aska, Kecamatan
ILHAMM, SE dari Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Askatertanggal 31 Desember 2018;Tetap terlampir dalam berkas perkara.4. Menetapkan agar kepada para terdakwa, dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000.
Sinjai Selatan) meminta salinanSurat Keputusan (SK) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Aska, danmeminta salinan daftar tunjangan Anggota BPD, dan setelah saksi MUH.AKBAR Bin JAMALUDDIN (Ketua panwascam Kec.
Sinjai, periode JuliSeptember 2018; 1 (Satu) lembar foto copy daftar namanama yang menerima tunjanganBadan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Aska, Kecamatan SinjaiSelatan, Kab.
ILHAMM, SE dari Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Askatertanggal 31 Desember 2018;Tetap terlampir dalam berkas perkara;5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Sinjai pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2019 oleh kami AgungNugroho Suryo Sulistiyo, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra,S.H. serta Andi Muh. Amin AR, S.H.
Putus : 24-07-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1415 K/Pdt/2012 Tanggal 24 Juli 2013 — Kepala Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, dkk
vs
Sarni, dkk
dan
Bupati Kabupaten Pati
43 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, 3. Cokrodimulyo tersebut;
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DesaSukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati,berkedudukan di Desa Sukulilo, Kecamatan Sukolilo,Kabupaten Pati;3. Cokrodimulyo, bertempat tinggal di RT.08/RW.04, DesaSukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mubassirin,S.H., Advokat pada kantor Advokat Mubassirin, S.H.
Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I, Il dan Tergugat IV untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013, oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Syamsul Ma/arif, S.H., LLM., Ph.D., dan Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.