Tergugat I);Pertama :Pada tanggal 05 September 2013, Penggugat telah mengajukan gugatanperdata kepada Hezkia Panggau (incasu Tergugat !)

gugatan / tuntutan Hukum terhadapHezkia Panggau (incasu Tergugat I), maka gugatan Penggugat kepadaHezkia Panggau (incasu Tergugat I) tersebut tidak sah dan harus ditolak;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka mohon untuk menolak gugatanPenggugat seluruhnya;Kurang Pihak dalam Gugatan Penggugat dalam perkara ini :Pada halaman 5 pada nomor 8 dalam Posita dalam gugatan Penggugat,yang menyatakan:Halaman 21 dari 53 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.8.

Bahwa selanjutnya dalam Putusan perkara pidana Nomor34/Pid.B/2013/PN.Bpp. halaman 10, dalam pertimbangan hukumnyaMajelis Hakim perkara aquo telah menjelaskan bahwa setelah dicairkanuang tersebut langsung disetor / sebagai pembayaran Terdakwa (incasuTergugat lI) selaku Account Payable yang merupakan tugas dari GeneralCashier pada tempat Terdakwa (incasu Tergugat l) bekerja yaitu BlueSky Hotel, Terdakwa (incasu Tergugat l!) gunakan untuk keperluanTerdakwa (incasu Tergugat !)

(incasu Kuasa Hukum). Untuk keperluan Penggugat menentukan biaya /ongkosnya;Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat atas biaya / ONGKOSuntuk jasa Advokat bernama i). Resy Desifa Nasution, SH.MH. ii). JeaneJuliana Nona Paat, SH dan iii). Prapti Ramadhani, SH (incasu Kuasa Hukum)sebesar Ro 50.000.000,00 tersebut sebagai petunjuk bahwa Penggugatmudah meng eksploitasi keadaan;Karena yang menunjuk Advokat bernama i). Resy Desifa Nasution, SH.MH.ii).

Prapti Ramadhani, SH (incasu Kuasa Hukum) tersebutmutlak menjadi tanggung jawab Penggugat;Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat atas biaya / ONGKOSuntuk bernama i). Resy Desifa Nasution, SH.MH. ii). Jeane Juliana NonaPaat, SH dan iii). Prapti Ramadhani, SH (incasu Kuasa Hukum) sebesar Rp50.000.000,00 tersebut adalah tidak berdasarkan hukum;Tergugat menolak dan tidak mau membayar biaya / ONGKOS untuk jasaAdvokat bernama i). Resy Desifa Nasution, SH.MH. ii).

hukumnya dengan tegas menyatakansebagai berikut: gugatan yang diajukan Penggugat tersebut secara jelas dan nyata telahdiuraikan dalam surat gugatannya yaitu menyangkut persoalan Pemutusan HubunganKerja (PHK) yang secara hukum berkaitan dengan laporan Polisi tersebut sesuaidengan Surat Keputusan No. 01/SK/GHA//2009 tentang Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2009, oleh pemberi kuasa Tergugat HendriT.3"Berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas adalah jelas perkara incasu

No. 761 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24November 2010. yang pada pokoknya menolak permohonankasasi dari Pemohon Kasasi JON KENEDI, sehingganya putusan mana telah LitisFiniri Opportet (terlampir).Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat (Jon Kenedi) telahdilakukan pada tanggal 23 Mei 2009 sedangkan gugatan perkara a quo baruPenggugat diajukan pada tanggal 27 Maret 2013, yang sehingganya beralasan hukumgugatan perkara incasu dinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telahlewat

.17Berdasarkan hal tersebut di atas jelaslah Pengadilan Perdata Umum pada PengadilanNegeri Pekanbaru tidak berwenang untuk mengadili Perkara incasu, oleh karenanyamohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membuatPutusan dan atau Penetapan Sela atas kewenangan mengadili perkara incasu,dengan menyatakan Pengadilan Perdata Umum pada Pengadilan Negeri Pekanbarutidak berwenang mengadili perkara incasu dan yang berwenang mengadili perkaraincasu adalah Pengadilan Hubungan Industrial

pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.Bahwa oleh karena Pengadilan Perdata Umum pada Pengadilan Negeri Pekanbarutidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara incasu, maka haruslahgugatan Penggugat ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkeverklaard).Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi tersebut di atas, sesuai YurisprudensiPutusan Mahkamah Agung RI No. 22 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1974, olehkarena Eksepsi/Bantahan yang Tergugat ajukan di atas telah benar dan

, oleh karenanya mohon MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membuat Putusan dan atauPenetapan Sela atas kewenangan mengadili perkara incasu, dengan menyatakanPengadilan Perdata Umum pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenangmengadili perkara incasu dan yang berwenang mengadili perkara incasu adalahPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.Bahwa oleh karena Pengadilan Perdata Umum pada Pengadilan Negeri Pekanbarutidak berwenang memeriksa, mengadili

dalam materi jawabannya yang pada pokoknya Eksepsi dari ParaTergugat tersebut, dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Eksepsi mengenai kewenanganPeradilan untuk mengadili incasu Kompetensi Absolut dan Eksepsi diluar kewenanganperadilan untuk mengadili.Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang menyangkut masalahkewenangan/kompetensi mengadili dari peradilan menurut ketentuan Pasal 136 HIR,27haruslah diputus terlebih dahulu, sebelum memeriksa pokok perkara dan terhadap Eksepsikompetensi Absolut aquo

Adapun terhadap materi perjanjian yang disepakati oleh Penggugatyang menyatakan bahwa LPSE tidak dapat digugat , menurut pertimbangan Majelis Hakimadalah materi perjanjian yang keberadaannya bertentangan dengan prinsipprinsip hukumdasar incasu asas persamaan hukum (equality before the law), sehingga perjanjian tersebutde jure tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak perlu untuk diikuti ataudengan kata lain eksistensi dari Perjanjian tersebut, tidaklah menghilangkan hak dariPenggugat

LPSE Kabupaten Sampang., dan LKPP bukanlah atasan atau jugakoordinator dari LPSE kabupaten Sampang karenaLPSE merupakan unit kerja dari K/L/D/I(incasu unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Sampang) dimana pembentukanberdasarkan ketentuan yang berlaku pada K/L/D/I tersebut.Menimbang bahwa adapun permasalahan mengenai sistem aplikasi (SPSE) yangterinstall pada Server LPSE Kabupaten Sampang pada prinsipnya memang merupakansistem aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP, namun ketika sistem aplikasi

Aquo, adalah terpisah dengantanggungjawab dari Para Tergugat dalam kapasitasnya sebagai unit layanan pengadaanbarang dan jasa.Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ParaTergugat incasu Tergugat Tergugat Il, Ill, IV, V, VI,VII,VIII tidaklah melakukan pelanggaranterhadap Pasal 73 ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaanbarang/jasa Pemerintah atau dengan kata lain jawaban terhadap pokok sengketa yang keduatelah dapat diketahui yaitu Para Tergugat incasu

Tergugat Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII tidakmelanggar ketentuan Pasal 73 ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang/jasa Pemerintah.Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menemukan jawaban dari PokokSengketa yang ketiga yaitu Apakah perbuatan Para Tergugat incasu Tergugat , Il, Ill, IV,V, VI, Vil, VII menimbulkan kerugian terhadap Penggugat ?

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 4 Akad Pembiayaan AlMurabahah No.08 tanggal 14 Juni 2011 disebutkansebagai berikut:NASABAH (incasu PENGGUGAT) berjanji dan dengan inimengikatkan diri untuk membayar kembali jumlah seluruhutangnya kepada BANK (incasu TERGUGAT)sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akad ini dalamjangka waktu 84 (delapan puluh empat) bulan terhitungdari tanggal Akad ini ditandatangani, dengan caramengangsur pada tiaptiap bulan sesuai dengan jadwalangsuran yang ditetapbkan dalam Surat Sanggup

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 8 Akad Pembiayaan AlMurabahah No.08 tanggal 14 Juni 2011 disebutkansebagai berikut:Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 4 Akad ini,BANK (incasu TERGUGAT) berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari NASABAH (incasuPENGGUGAT) atau siapa pun juga yang memperoleh hakdarinya, atas sebagian atau selurun jumlah utangNASABAH (incasu PENGGUGAT) kepada BANK (incasuTERGUGAT) berdasarkan Akad ini, untuk dibayar denganseketika dan sekaligus, tanoa diperlukan adanya suratpemberitahuan

, surat teguran, atau surat lainnya, apabilaNASABAH (incasu PENGGUGAT) tidak melaksanakankewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yangdiperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo SuratSanggup Membayar yang telah diserahkan NASABAH(incasu.

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 9 Akad Pembiayaan AlMurabahah No.08 tanggal 14 Juni 2011 disebutkansebagai berikut:Apabila .NASABAH (incasu PENGGUGAT) tidakmelaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karenasuatu hal atau peristiwa tersebut dalam Pasal 8 Akad ini,maka BANK (incasu TERGUGAT) berhak menjual barangjaminan, dan uang hasil penjualan barang jaminantersebut digunakan BANK untuk membayar/melunasiHim. 9 Putusan No. 285/Pdt/2015/PT SMGutang atau sisa utang NASABAH (incasu PENGGUGAT)kepada

BANK (incasu TERGUGAT).e.

Hara DgHalaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 113/PDT/2019/PT MKS.Rannu Bin Maradang mengajukan gugatan perkara TUN melawan BadanPertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar terhadap 14 sertifikat yangterbit diatas tanah miliknya termasuk tanah objek sengketa dalamperkara a quo yang diatasnya terbit sertifikat HGB Nomor 92/RappociniGS. 32/1976 atas nama Pemerintah Daerah (Pemda) Tingkat Kalimantan Timur incasu Tergugat.

Setelah sertifikat HGB Nomor92/Rappocini GS. 32/1976 atas nama Pemerintah Daerah (Pemda)Tingkat Kalimantan Timur incasu Tergugat dinyatakan batal berdasarkanputusan tersebut diatas, Termohon dahulu Tergugat memunculkan lagisurat Hak Pakai Nomor 120/Kel Rappocini an. Pemerintah Daerah Tk.

Kalimantan Timur incasu Tergugat yang belum menyelesaikanstatus tanah tersebut dan masih dikuasai sampai sekarang olehTergugat;Berdasarkan dalil Gugatan Pemohon/Penggugat diatas bahwa perbuatanhibah dan jual beli yang terdapat dalam bukti surat yang diberi tanda P 1sebagaimana pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalamputusannya adalah perbuatan hibah dan jual beli dilakukan olehPemohon/Penggugat setelah putusan Perkara TUN telah berkekuatanhukum tetap (lihat bukti surat P 4, P 5, P 6

), yang mana ke 13sertifikat HGB yang dinyatakan batal tersebut ditindaklajuti melalui prosesPerdamaian (dading), pelepasan Hak, dan Proses jual beli antara paraahli waris, dan hanya pemegang hak sertifikat HGB Nomor 92/RappociniGS. 32/1976 atas nama Pemerintah Daerah (Pemda) Tingkat Kalimantan Timur (Tanah Objek Sengketa) incasu Tergugat yang belummenyelesaikan status tanah tersebut dan masih dikuasai sampaisekarang oleh Tergugat (tanah objek sengketa).

KalimantanTimur incasu Tergugat.

Dalam Eksepsi.Bahwa setelah Termohon mencermati dan memahami dalildalil permohonan dariPemohon incasu perkara aquo, pada prinsipnya Termohon membantah dan menolakdengan tegas semua uraian uraian serta dalildalil yang dikemukakan dalampermohonan Pemohon incasu perkara aquo, kecuali secara tegas dan jelas diakuikebenarannya.Bahwa selanjutnya mohon kiranya Ibu Ketua dan Majelis Hakim yang mulia lagibijaksana untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Nietontvankelijke verklaard), karena

secara hukum dalil posita dan petitum permohonanPemohon incasu perkara aquo salah dan keliru (Obscuur Libel), dimana Pemohondalam permohonannya telah salah dan keliru dalam menyebutkan beberapa poinpenting yang terjadi dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu antaralain sebagai berikut :1.Bahwa antara Termohon dan Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurutagama Katolik pada tanggal 30 Juni 1994, bukan sejak tanggal 6 Juli 1995,sebagaimana disebutkan Pemohon dalam dalil posita permohonannya

Pemohon incasu perkara aquo adalah keliru dan kabur, oleh karenanyauntuk menghindari putusan yang keliru dan sesat menyangkut beberapa poin pentingdari perkawinan antara Pemohon dan Termohon incasu perkara aquo, adalah sangatcukup beralasan hukum Termohon untuk memohon kepada Ibu Ketua dan Majelis HakimYang Mulia, agar dalam amar putusannya nanti menyatakan bahwa permohonanPemohon incasu perkara aquo, harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijkeverklaard).Bahwa meskipun berdasarkan

uraian tersebut diatas, sudah sangat cukup jelas terbuktibahwa permohonan Pemohon incasu perkara aquo adalah keliru dan kabur, akan tetapiuntuk lebih menjelaskan permasalahan yang sebenarnya, Termohon memandang perluuntuk menguraikan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta semuapermasalahan yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon semenjak awal kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagaimana diuraikan berikut ini.2.

perkara aquo, dengan tegas Termohon keberatan dan menolak sertamembantah semua uraianuraian serta dalildalil yang dikemukakan dalam permohonanPemohon dimaksud, kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya, karena padakenyataannya semua dalildalil yang dikemukakan oleh Pemohon incasu perkara aquo,hanyalah merupakan rekayasa semata dan merupakan alasan yang dicaricari, sekaligusmembuktikan bahwa Pemohon telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya, tentangapa yang telah terjadi dalam rumah tangga

Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN.Bmsundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangundangNomor 50 Tahun 2009, yang menentukan bahwa ketundukan personalitasmuslim kepada lingkungan Peradilan Agama, bukan ketundukan yang bersifatumum meliputi semua bidang hukum perdata, tetapi ketundukan personalitasmuslim kepadanya, hanya bersifat khusus sepanjang bidang hukum tertentu;Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan incasu

Incasu, Asas Personalitas Keislaman merekaditiadakan oleh landasan hubungan hukum yang mendasari perkawinan.

Olehkarena itu, sengketa perkawinan yang terjadi antara mereka Para Pemohontidak tunduk menjadi kewenangan Pengadilan Agama, tapi jatuh menjadikewenangan Pengadilan Negeri incasu Pengadilan Negeri Banyumas;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanpermasalahan pokok dari permohonan Pemohon yaitu apakah permohonanpengakuan anak yang diajukan oleh Pemohon sah secara hukum dan tidakbertentangan dengan Undangundang, kepatutan, kesusilaan ataupunketertiban umum ?

Pengakuan melalui akta otentik, misalnya akta notaries;Menimbang, bahwa selanjutnya apakah pengadilan berwenangmemeriksa pengakuan yang dilakukan oleh seorang ayah dalam permohonananak luar kawin incasu?

petugas pencatatan sipil, notaris ataupunpetugas pencatat nikah;Menimbang, bahwa dengan menafsirkan perluasan Pasal 32 UU No.23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terkait tujuan pemeriksaan dipengadilan atas keabsahan suatu kelahiran anak luar kawin, maka hakim dalamhal ini menyatakan berwenang untuk menerima pengakuan seorang ayahterhadap anaknya yang lahir di luar perkawinan, dengan pertimbangan bahwaHalaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN.Bmsanak luar kawin tersebut (incasu

implimentasikan/diterapkanapabila pihak isteri tidak mengajukan gugatan balik (rekonpensi) mengenai hakhaknya atas kewajiban suami terhadap isterinya sebagaimana dimaksud olehkedua pasal tersebut diatas, sehingga secara econtrario apabila pihak isteri telahmengajukan gugatan balik (rekonpensi) atas hakhaknya yang merupakankewajiban suami terhadap isterinya yang diceraikan maka hak exofficio hakimtersebut tidak dapat diimplementasikan/diterapkan;Menimbang, bahwa dalam perkara aquo ternyata pihak isteri (incasu

,Pembanding/Termohon) telah mengajukan gugatan balik (rekonpensi) atas hakhaknya terhadap suami (incasu, Terbanding/Pemohon).

tingkat pertama dalam kaitandengan konpensi sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan AgamaSekayu Nomor 0633/Pdt.G/2013/PA.Sky. tanggal 17 Maret 2014 Masehi yangbertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1435 Hijriyah sepanjang mengenaidiktum angka 5 (lima) putusan aquo karena tidak tepat dan tidak benar, denganpertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa implementasi/penerapan ketentuan Pasal 84 ayat (1dan 2) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 bukan terletak pada putusan atasperkara aquo (incasu

Penggugat telah hadir dipersidangan dan menyatakan bahwa merekabenarbenar memberi kuasa kepada Penerima Kuasa dalam gugatan tersebut;Menimbang, bahwa abstrak hukum putusan Mahkamah Agung bila diinterpretasi secara acontrario, maka dapat ditarik abstrak hukum bahwa apabilapihak dan/atau para pihak prinsipal yang memberi kuasa (pemberi kuasa) tidakdatang menghadap dimuka persidangan pada waktu jawaban disampaikan olehkuasa hukumnya ke Majelis, maka kewenangan kuasa hukum dalam mewakilipemberi kuasa (incasu

. pihak Termohon/Penggugat Rekonpensi) dimukapersidangan dalam kaitan dengan perkara aquo haruslah sesuai dengansubstansi surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada kuasa hukum (incasu,surat kuasa khusus tertanggal 26 Nopember 2013), hal tersebut sesuai denganmaksud SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;Menimbang, bahwa ternyata dalam surat kuasa khusus tertanggal 26Nopember 2013 dari pemberi kuasa (Pembanding/Penggugat Rekonpensi) kepada10kuasa hukumnya (WANDI SUBROTO, SH.

: TanahObjek Sengketa), akan tetapi posisi rumah milik almarhumah Tince Kromelintersebut ketika itu hanya menempati sebagian/separuh saja dari keseluruhanluas tanah tersebut, sedangkan sebagiannya lagi tetap dalam keadaan kosongdan almarhumah Tince Kromelin tinggal di rumahnya di atas tanah tersebutbersama dengan keponakannya yakni salah seorang anak dari almarhumahTati yang bernama Emil (Penggugat Ill), dimana pada saat itu tanah berikutrumah milik almarhumah Tince Kromelin tersebut (incasu: Tanah

: Tanah Objek Sengketa)Halaman 15 dari 51 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2017/PT.SULTRAtercantum atas nama almarhumah Tati, maka kelak almarhumah Tati sudahbisa mencari pinjaman uang sendiri secara langsung kepada pihak/orang laindengan cara menjaminkan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik almarhumahTince Kromelin tersebut (incasu: Tanah Objek Sengketa) yang sudah tercantumatas nama almarhumah Tati.

TINCE KROMELIN) SETENGAH DARIKESELURUHAN LUAS TANAH YAKNI 86,5 M2, sehingga dengan demikianmaka meskipun yang tercantum sebagai Pemilik Tanah dalam Sertifikat HakMilik Nomor: 90/Desa Batulo, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 6Desember 1983 No. 918/1983 adalah Tati (orang tua/ibu Para Penggugat),akan tetapi terhitung sejak tanggal 12 Juni 1992, maka tanah seluas 175 m2tersebut (incasu: Tanah Objek Sengketa) telah dibagi dua oleh almarhumahTati dan almarhumah Tince Kromelin, dimana masingmasing

: Tanah Objek Sengketa) pada TAHUN 1992, makasejak itu pula SEPARUH ATAU SETENGAH DARI LUAS TANAH YANGMENJADI OBJEK SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR: 90/DESA BATULO,DIURAIKAN DALAM GAMBAR SITUSI TANGGAL 6 Desember 1983, NOMOR:918/1983 YANG TERCANTUM ATAS NAMA TATI (INCASU: TANAH OBJEKSENGKETA) ATAU SETENGAH DARI LUAS TANAH 173 M2 YAKNI SELUAS86,5 M2, TELAH SAH MENJADI MILIK SUAMI TERGUGAT Il (ALMARHUMHERMAN LEDA) BERSAMA DENGAN TERGUGAT IP; Bahwa dengan demikian, maka sangat jelas dan terang benderang,

: TANAH OBJEK SENGKETA) ATAUSETENGAH DARI LUAS TANAH 173 M2 YAKNI SELUAS 86,5 M2, sehinggasejak TAHUN 1992 tersebut maka SEPARUH ATAU SETENGAH DARILUAS TANAH YANG MENJADI OBJEK SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR:90/DESA BATULO, DIURAIKAN DALAM GAMBAR SITUSI TANGGAL 6DESEMBER 1983, NOMOR: 918/1983 YANG TERCANTUM ATAS NAMATATI (INCASU: TANAH OBJEK SENGKETA) ATAU SETENGAH DARI LUASTANAH 173 M2 YAKNI SELUAS 86,5 M2 telah menjadi milik sah Tergugat II(almarhum Herman Leda) bersama dengan Tergugat Il.

Surijatin) secara lisansudah memberitahukan kepada Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) incasu (PT. URS Indonesia) (Andrew Morton) bahwa cuti akan dijalankanPemohon Kasasi (dahulu Penggugat) (in casu Dra. Surijatin) sekiranyapada bulan November 2008. Namun sangat disayangkan sekali suratPemohon Kasasi (dahulu Penggugat) (in casu Dra. Surijatin) tersebuttidak digubris oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) (in casu PT. URSIndonesia), malahan upah Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) (incasu Dra.

URS Indonesia) dalam hal ini (in casuJohn Fargher) telah menelepon Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) (incasu Dra. Surijatin) dan meminta Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat)(in casu Dra. Surijatih) untuk berhenti. Jadi tidak benar jika pekerjaanBakti Sudaryono Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) (in casu PT. URSIndonesia) berbeda dengan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) (incasu Dra. Surijatin) dan tidak benar juga banwa Pemohon Kasasi (dahuluPenggugat) (in casu Dra.

Surijatin) untukmengambil cuti lagi setelah Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) (incasu Dra. Surijatin) selesai menjalani cuti dan masuk kantor padabulan November 2008;Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksaperkara a quo, dari halhal yang telah Pemohon Kasasi (dahuluPenggugat) (in casu Dra.

No. 416 K/Pdt.Sus/2010melaksanakan cuti. mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agungyang memeriksa perkara a quo, anjuran a quo dari Disnakertrans Jakartatersebut sangat jelas dan terang bersifat berat sebelah atau sangat tidakadil serta hanya menguntungkan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) (incasu PT. URS Indonesia) saja.

URSIndonesia) membayar hakhak Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) (incasu Dra. Surijatih) sebesar US$ 136,026.55 (seratus tiga puluh enamribu tiga puluh enam dolar Amerika Serikat dan lima puluh lima sen)dengan ditambah upah Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) (in casuDra.

Bahwa yang dijadikan dalil gugatan incasu perkara aquo olehpenggugat selanjutnya tidak jelas, dimana tanah yang dijadikanobjek perkara tersebut merupakan bagian dari tanah dengansertifikat Hak Milik No. 480 atas nama Rosna (tergugat B), yangkemudian dihibahkan kepada Para Tergugat C.1, C.2, C.3, C.4serta kKemudian nomor Sertifikat tersebut berubah menjadi SHMNo. 859;Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Pnn Hal. 9 dari 38 Halamanb.

Pihak yang dijadikan Tergugat incasu perkara aquo tidak lengkap.Bahwa lebih lanjut, gugatan Para Penggugat incasu perkara aquo jugatidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, karena para pihak yangditarik sebagai tergugat dalam gugatannya, tidak lengkap (Plurium LitisConsertium);Bahwa para penggugat dalam gugatannya tidak memasukkan BadanPertanahan Nasional (BPN)/Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatansebagai para pihak (Tergugat).

perkara aquo, sertadengan tidak digugat dan atau dipermasalahkannya Sertifikat Hak MilikPara Tergugat C.1 s/d C.4, maka sudah cukup jelas untuk membuktikanbahwa menyangkut subjek gugatan Penggugat incasu perkara aquotidaklah lengkap, oleh karenanya adalah sangat cukup beralasan hukumpula kami para tergugat untuk memohon kepada Bapak Ketua danMajelis Hakim yang mulia, agar dalam putusan nanti menyatakan bahwagugatan Penggugat incasu perkara aquo, harus dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijke

Bahwa berdasarkan uraian jawaban Para Tergugat tersebut di atas,maka terhadap dalil posita Para Penggugat dalam posita gugatanpenggugat tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwaperbuatan Para Tergugat dalam melakukan perbuatan hukum terhadapobjek perkar aadalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad)adalah dalil yang sangat keliru dan menyesatkan, serta tidak dapatditerima menurut hukum, yang sangat patut untuk ditolak dandikesampingkan incasu pemeriksaan perkara aquo;Maka oleh sebab itu

aquo, serta dengan tidakdigugat dan atau dipermasalahkannya sertifikat Hak Milik Para Tergugat C.1s/d C.4, maka sudah cukup jelas untuk membuktikan bahwa menyangkutsubjek gugatan Penggugat incasu perkara aquo tidaklah lengkap, olehkarenanya adalah sangat cukup beralasan hukum pula kami Para Tergugatuntuk memohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang mulia, agardalam putusan nanti menyatakan bahwa gugatan penggugat incasu perkaraaquo, harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard

9 dari 15 halamanSaksi Il, saksisaksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangandibawah sumpah, disampaikan dipersidangan dimana keterangan saksisaksitersebut sudah didasarkan kepada pengetahuan sendiri, dan keterangan saksiyang satu dengan keterangan saksi yang lain saling bersesuaian, makaberdasarkan pasal 147, 170, dan 171 ayat (1) HIR, keterangan saksisaksitersebut secara formil dan materiil telah sah sebagai alat bukti keterangansaksi, dan telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian, incasu

old G>Uall ga je OlyArtinya : Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;Menimbang, bahwa seorang istri yang dicerai oleh suami berhakmendapat mut'ah yang layak dari bekas suaminya, serta nafkah iddah selamaisteri mengalami masa iddah selama 3 bulan, hal tersebut sesuai dengan pasalPutusan Nomor.0451/Pdt.G/2017/PA.ClpHalaman 11 dari 15 halaman149 huruf (a) dan pasal 152 Kompila si Hukum Islam, incasu yang mengajukanperceraian adalah

Pemohon sendiri, dan Pemohon pula yang telahmeninggalkan Termohon, maka Pemohon patut dihukum untuk memberikannafkah lddah terhadap Termohon selama Termohon mengalami masa tersebutserta mut'ah berupa uang yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dankemampuan Pemohon, incasu Pemohon dengan Termohon ternyata dalamtahap mediasi telah terjadi kesepakatan tentang kewajiban yang harusdiberikan oleh Pemohon akibat dari perceraian ini terhadap Termohon, makaPemohon dihukum sesuai kesepatakan sebagaimana

tersebut selanjutnyatercantum dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa sesuai pasal 34ayat (1) dan ayat (8) UndangundangNomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, j.0 pasal 80 ayat (2,3 dan 4)Kompilasi Hukum Islam, bahwa esensinya suami berdasarkan kemampuannyawajib memberikan segala sesuatu untuk keperluan hidup berumahtangga,seandainya suami melalaikan, maka isteri dapat mengajukan gugatan kepadaPengadlan, incasu. antara Pemohon dan Termohon ternyata terhadapkewajiban nafkah yang lampau yang belum

)ayah/Pemohon wajib memelihara dan mendidik anakanaknya sampai anak itudewasa, atau dapat berdiri sendiri (Pasal 45 ayat 1 dan 2 UndangundangNomor 1 Tahun 1974), kewajiban tersebut berlaku terus menerus meskipunperkawinan antara kedua orang tua putus, dan sesuai pasal 105 huruf (c) J.oPasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, semua biaya Hadlanah dan nafkah(seluruh biaya kebutuhan anak) di tanggung oleh ayah, incasu ternyata pulaPutusan Nomor.0451/Pdt.G/2017/PA.ClpHalaman 12 dari 15 halamanPemohon

yaitu telah dikeluarkan Surat oleh Kepala BAPPEDA KotaMalang Nomor: 590/179/35.73.402/2016 tanggal 29 Januari 2016 yangpada pokoknya menerangkan bahwa peruntukkan tanah yang dimohon olehPemohon/Penggugat adalah untuk KAWASAN PEMUKIMAN sesuai denganlampiran Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2011 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang 201020030 ;Bahwa setelah dipenuhinya semua syaratsyarat sebagaimana dimaksud,maka Pemohon incasu Penggugat telah dipanggil menghadap oleh KepalaKantor

Pertanahan Kota Malang untuk diberi penjelasan tentang akandikabulkannya permohonan dari Penggugat ;Bahwa setelah Pemohon incasu Penggugat memenuhi undangan dariKepala Kantor Pertanahan Kota Malang a quo, maka dipangillah staf KantorPertanahan Kota Malang yaitu Kepala Seksi Permohonan Hak atas TanahNegara untuk menghadap Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Malangdiruang kerjanya yang disaksikan oleh Pemohon ancasu Penggugat.

tersebut bahwa syarat tentang peruntukkan tanahtelah terpenuhi dan memerintahkan kepada Kasi Permohonan Hak atasTanah Negara tersebut segera menindaklanjuti permohonan Pemohonincasu Penggugat untuk dikeluarkan sertifikat atas nama Pemohon incasuPenggugat sesuai dengan yang dimohon ;Bahwa Penggugat/pemohon menjadi sangat terkejut karena menurutpenjelasan dari Kasi Permohonan Hak atas Tanah Negara, bahwapermohonan Pemohon /Penggugat belum dapat ditindaklanjuti olen karenaadanya surat dari Tergugat incasu

Tergugattelan mencabut kembali Surat Pencabutannya sebagaimana dimaksud,maka permohonan dari Pemohon incasu) Penggugat akan dapatditindaklanjuti untuk dikeluarkan Surat Keputusan dan dikeluarkan SertifikatTanah atas nama Pemohon incasu Penggugat ;Bahwa berdasarkan kronologis dari faktafakta sebagaimana yang telahdiuraikan di atas (posita 1 s.d. posita 16), maka sudah sangat terang bahwasyaratsyarat permohonan hak atas tanah negara dimaksud sudah sesuaidengan ketentuan UndangUndang Pokok Agraria

dan peraturanperundangundangan lainnya, akan tetapi belum dikabulkannyapermohonan hak dari Pemohon incasu Penggugat bukan dikarenakan olehpenolakan Kantor Pertanahan Kota Malang melainkanakibat daritindakan Tergugat/Kepala Kelurahan Pisangcandi, Kecamatan Sukun,Kota Malang yang secara sepihak tanpamemberitahu PemohonincasuPenggugat telah mencabut 3 (tiga) surat sebagaimana telahdiuraikan diatas, sehingga permohonan pemohon incasu Penggugat masihbelum dapat dikabulkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang

Acara Perdata (hal. 111136) juga telah pula menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai Penggugatharus orang yang benarbenar memiliki Kedudukan dan kapasitas yang tepatmenurut hukum, dan perihal siapa pihak yang akan digugat atau sebagai pihakyang akan didudukan dalam suatu perkaraadalah hak dari Penggugat (videYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni1971);Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi a quo, denganmengacu pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak incasu

(videPutusan MARI No.503.K/Sip/1974, tanggal 12 April 1977 jo Putusan MARI No.443.K/Padt/1984, tanggal 26 September 1985);Menimbang, bahwa bertitik tolak dari eksepsi a quo Majelis Hakim punberpandangan jika istri Penggugat (Siti Lutfiah) tidak diikutsertakan sebagaipihak Penggugat incasu, maka jika kemudian akan dilakukan upaya hukumeksekusi/sita eksekusi atas obyek sengketa, tentu akan timbul lagi persoalanhukum jika istri Penggugat mengajukan keberatan baik melalui perlawananmaupun gugatan, karena

memang senyatanya ia mempunyai hak atas obyeksengketa/jaminan incasu, dengan demikian maka dengan tidakdiikutsertakannya istri Penggugat menjadi pihak incasu maka permasalahanhukum ini menjadi tidak dapat selesai secara tuntas dan menyeluruh;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum aquo,dengan tidak diikutsertakannya istri Penggugat yang bernama Siti Lutfiahsebagai pihak Penggugat, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugatmenjadi cacat formil oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan

Mei 2018, maka dapat diperoleh fakta bahwa ataspermohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat II telah setujuuntuk melakukan lelang atas asset milik Penggugat yang menjadi jaminan padaTergugat dengan menetapkan jadwal lelang pada hari Selasa tanggal 7 Agustus2018 pukul 10.00 WIB dengan jenis penawaran lelang melalui internet (closebidding), namun pada tanggal 6 Agustus 2018 Penggugat mengajukan gugatanincasu ke Pengadilan Negeri Banyuwangi dan telah ternyata sampai dengangugatan incasu

Selain itu setelan Majelis Hakim mempelajaripetitum gugatan Penggugat, telah ternyata Penggugat tidak memintapenundaan/pembatalan pelaksanaan lelang, sehingga tentu tidak ada alasanjika kemudian nantinya Turut Tergugat II melaksanakan lelang incasu (videHalaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2018/PN BywPasal 24 dan 25 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 93/PMK.06/2010Jo.

Bahwa berdasarkan pengakuan dari Pemohon Peninjauan Kembali(incasu Terlawan) yang termuat pada halaman 2 memori peninjauankembalinya maupun berdasarkan pemeriksaan (/nzage) yangPelawan lakukan terhadap berkas perkaranya, Pemohon PeninjauanKembali (incasu Terlawan) telah menerima pemberitahuan amarputusan Kasasi Mahkamah Agung R.I., tertanggal 9 Juli 2001, No.3411 K/Pdt/2000, pada tanggal 14 Februari 2003;11.Bahwa kemudian, Pemohon Peninjauan Kembali (/ncasu Terlawan)mengajukan permohonan peninjauan

Pemohon Peninjauan Kembali(incasu Terlawan) berpendapat bahwa Majelis Hakim Agung kasasi telahmelakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata;23.Bahwa Pelawan kembali menegaskan permohonan peninjauan kembaliatas alasan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang dikemukakanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (incasu Terlawan) telah lewat waktuatau daluwarsa karena melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari dariyang ditentukan oleh UUMA.

Akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak membayarkan uang retribusi itu sehingga terjadipenyegelan oleh Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat IIl/Pemda TkIl Surabaya;25.Bahwa Pasal 2 huruf (c.2) dari Akta perubahan perjanjian sewamenyewa No. 116, tertanggal 7 Mei 1997, menegaskan pihak kedua(incasu Terlawan) dalam hal melakukan perubahan atau perombakanterhadap susunan bangunan yang disewa harus mendapatkan ijin tertulisdari pihak pertama (incasu Pelawan) dan ijin mendirikan bangunan

Dan kesanggupan Terlawan adalahmembayar lunas hutangnya selambatlambatnya pada tanggal 30November 1999;27.Bahwa khusus tentang pengaturan kewajiban Terlawan terhadap BankUppindo, sebelum ditegaskan dengan Akta No. 017, pada tanggal 11Maret 1999, dengan Akta No. 041, antara Pelawan dan Terlawan telahmengatur kesepakatan dengan ketentuanketentuan utama yangdisepakati antara lain:.. antara pihak pertama (incasu PT.

Bahwa padahal sebenarnya tampak dengan amat jelas bahwa justruputusan oleh Peradilan di atasnya itulah (incasu putusan peninjauankembali No. 635 PK/ Pdt/2008, tanggal 17 April 2009) yang sarat denganpelanggaran hukum acara;5. Bahwahukum acara tentang alasan permohonan peninjauan kembali padaPasal 67 UUMA, yaitu: permohonan peninjauan kembali putusan perkaraperdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukanHal. 20 dari 24 hal. Put.

S (kepala desa Jatikarya) serta dengan Muhamad Syukroni, namunkarena pada tahun 1995 Penyidik Puspom TNI telah memanggil, memeriksadan mengkonfrontr Para saksi (Gandi Syamsudin, Heru Marsongko, Adangbin Sarip, Nursen, Hasan Karno, Ali Asegaf, Notaris Soedirdja, SH, Ann Sdan Muhamad Syukroni bin Soedirdja) dengan tersangka/Nyai Dewi (orangtua kandung Tergugat V) maka sejak saat itu (tahun 1995) Penggugat IV incasu. menjadi baru kenal dengan Sdr Nursen, Heru Marsongko, Adang binSarip (Penggugat I,

Risti Dyah Hastiriani, SH, dkk (tergugat I incasu) selaku kuasa hukum Ny Nyai Dewi terhadap objek tanah seluas485.030 m2 yang terletak di Jatikarya dengan pihakpihak sbb:Menhan R I sebagai .............. cece eee ee eee eee Tergugat I;Panglima TNI sebagai .................c cece cence Tergugat IIBupati KDH Tk II Bekasi sebagai................ Tergugat IIIKanwil BPN Jawa Barat sebagai ................. Tergugat IVKepala Kantor BPN Kab Bekasi sebagai ... .....

selaku ahli warisnya;Bahwa untuk itu segala perbuataan hukum baik berupa perjanjianmaupun pengalihan hak atas tanah objek sengketa dalam perkaraperdata No. 29/Pdt.G/2002/PN Bks yang mendasarkan pada persepsihukum dimana Para Penggugat in casu beserta Tergugat III dan IV incasu. adalah pemilik tanah tersebut adalah jelas merupakan perbuatanmelawan hukum yang tidak sah karena faktanya Para Penggugat incasu. beserta Tergugat III dan IV bukan sebagai pemilik tanahtersebuttermasuk Tergugat V in casu;

Negeri Bekasi, sehingga apabiladikemudian hari Tergugat II in casu terbukti membuat surat yangmenyatakan bahwa Para Penggugat in casu dengan Tergugat III dan IV incasu. adalah pemilik tanah di Jatikarya maka surat tersebut akan dicabutoleh Para Penggugat dengan Tergugat III dan IV in casu;Bahwa benar atas permintaan dari Para Penggugat dengan Tergugat IIdan IV in casu tersebut, Turut Tergugat III in casu kemudian membuatkansurat sesuai keinginan Paraa Penggugat dengan Tergugat II dan IV incasu.

dengan Tergugat III dan IV in casu, maka wajib bagi Tergugat II incasu. untuk mengeluarkan Para Penggugat serta Tergugat III dan IV incasu. sebagai subjek dalam perkara No. 29/Pdt.G/2002/PN Bks dan tidakboleh sekalikali menentukan Para Penggugat serta Tergugat If dan IV incasu sebagai pemilik atas tanah objek sengketa didalam perjanjiantersebut;Bahwa benar Para Penggugat serta Tergugat II dan IV in casumenyatakan kepada Turut Tergugat III bahwa pada saat menyerahkansurat tersebut, Para Penggugat

Kerugian yang diderita PT Kereta Api Indonesia(Persero) incasu.

(incasu SANTI ANJARINA), yang kemudiansecara tegas Para Penggugat yang menyatakan menyerahkanuang tersebut kepada Terguagt .

(incasu Ny. Hj. Murniati) sebagai pihakserta ikut mempertanggung jawabkan atas perbuatan Tergugat I.untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugattersebut, yang seharusnya Tergugat II. setidaktidaknya dijadikansaksi dalam persidangan untuk menguatkan dalil ParaPenggugat..., karena jika ada suatu perjanjian yang dibuat antaraPara Penggugat dengan Tergugat I. (incasu SANTI ANJARINA)tanpa ada persetujuan atau perintah secara tertulis dari Tergugat Il.(Ny. Hj.

(incasu SANTI ANJARINA) yangsecara bersamaan diajukan dalam jawaban ini yang disebutdengan gugatan rekonfensi, yaitu atas dasar adanya tuntutan yangganti kerugian, adanya Sommasi yang telah dilayangkan keTergugat Il. dengan menyebutkan adanya sikap/tindakan semakintidak terpuji untuk pelunasan seluruh hutanghutangnya, Tergugat I.(incasu SANTI ANJARINA) bersamasama dengan Tergugat Il.(incasu Ny. Hj.

(incasu Ny. Hj. MURNIATI) secara materiildan immaterial yang akan diuraikan dan dirinci kerugian tersebutdalam gugatan rekonpensi.10.

(incasu Ny.

Pihak yang dijadikan Tergugat incasu perkara aquo tidak lengkap.Bahwa lebih lanjut, gugatan para penggugat incasu perkara aquo juga tidakmemenuhi syarat formil dari suatu gugatan, karena para pihak yang ditarik sebagaitergugat dalam gugatannya, tidak lengkap (Plurium Litis Consertium).Bahwa pihakpihak yang menguasai objek perkara tidak hanya seperti yangdisebutkan oleh para penggugat dalam gugatannya halaman 2 dan 3, akan tetapimasih ada pihak lain yang menguasai tanah objek perkara yang dipermasalahkanpara

, dengan cara mengontrak kepada tergugat I.c.Bahwa selain itu penguasaan tergugat I.c. diatas tanah objek perkara yangdipermasalahkan para penggugat incasu perkara telah didukung dengan adanyaSertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh tergugat III, sejak Januari 1983,sedangkan pada kenyataannya para penggugat dalam gugatannya incasu perkaraaquo, tidak ada menyebutkan dan atau mempermasalahkan tentang sertifikat HakMilik tergugat I.c. dimaksud.Bahwa dengan tidak ditariknya atau dengan tidak diikut

sertakannya Baharuddindan Bustami, sebagai salah satu pihak tergugat incasu perkara aquo, serta dengantidak digugat dan atau dipermasalahkannya sertifikat Hak Milik tergugat I.c. makasudah cukup jelas untuk membuktikan bahwa menyangkut subjek gugatanpenggugat incasu perkara aquo tidaklah lengkap, oleh karenanya adalah sangatcukup beralasan hukum pula kami para tergugat untuk memohon kepada IbuKetua dan Majelis Hakim yang mulia, agar dalam putusan nanti menyatakanbahwa gugatan penggugat incasu perkara

No. 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus1983.C.Objek gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel).1819Bahwa selanjutnya terhadap objek gugatan para penggugat incasu perkara aquo,juga sudah sangat cukup terbukti kabur dan tidak jelas karena para penggugatdalam gugatannya incasu perkarta aquo tidak menyebutkan secara jelas dan rincitentang objek sengketa incasu perkara aquo, yang notabenenya tidak sesuaikenyataan sebenarnya dilapangan.Bahwa para penggugat dalam dalil posita gugatannya pada

perkara aquo, sehinggahal ini sudah cukup jelas untuk membuktikan bahwa terhadap objek gugatan parapenggugat incasu perkara aquo adalah benar kabur dan tidak jelas, yang padaakhirnya adalah sangat cukup beralasan kiranya, para tergugat memohon danmudahmudahan Ibu Ketua dan Majelis Hakim yang mulia akan sependapatdengan kami para tergugat untuk menyatakan dalam amar putusannya nanti bahwapilihan hukum terhadap gugatan para penggugat incasu perkara aquo harusdinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke

PEMOHON I selaku istri incasu sebagai Pemohon I;2. PEMOHON II selaku anak lakiilaki incasu sebagai Pemohon II;3. PEMOHON III selaku anak perempuan incasu sebagai PemohonIII;4. PEMOHON IV selaku anak lakilaki incasu sebagai Pemohon IV;5. PEMOHON IV selaku anak perempuan incasu sebagai Pemohon V;6. PEMOHON V selaku anak perempuan incasu sebagai Pemohon VI;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli warisdari alm.