Acara Persidangan perkara perdata Nomor1/Pdt.G/2019/PN Drh pada tanggal O6 Februari,20 Februari 2019 dan 20 Maret 2019;. Permohonan Penggugat tertanggal 20 Maret 2019perihal Permohonan Pencabutan perkara perdataNomor 1/Pdt.G/2019/PN Drh;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pen/Pdt.G/2019/PN DrhMenimbangMemperhatikan :. Bahwa maksud dari Surat Penggugat tertanggal20 Maret 2019 adalah mengenai permohonanpencabutan gugatan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/PNDrh termaksud;.

Menyatakan sah menurut hukum pencabutan Gugatan Perkara Nomor1/Pdt.G/2019/PN Drh oleh YULIUS TOMATALA, dkk sebagai ParaPenggugat MELALUI Kuasanya DOMINGGUS ALBERTH TOMATALA.:2. Menghukum Penggugat tersebut untuk membayar biaya perkara yanghingga saat ini sebesar Rp 1.516.000, (Satu Juta Lima Ratus EnamBelas Ribu Rupiah);Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pen/Pdt.G/2019/PN DrhDitetapkan : Di Piru,Pada tanggal: 20 Maret 2019 HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,AGUS TRIYANTO, S.H., M.H.

persidangan,yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022;Menimbang, bahwa pada hari persidangan Kamis, tanggal 03 Februari 2022tersebut, Pemohon menyampaikan tentang Pencabutan terhadap berkas perkarapermohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang denganNomor Register : 1/Pdt.P/2022/PN Bon secara lisan yang pada pokoknyamenerangkan :Penggugat dengan ini menyatakan mencabut Permohonan dalam Perkara RegisterNomor : 1/Pdt.P/2022Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara nomor1

Mengabulkan Permohonan Pemohon pencabutan perkara nomor1/Pdt.P/2022/PN Bon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bontang untuk mencoret perkarapermohonan nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bon tersebut dari dalam daftar registerperkara;3.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supayabersabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, demikian pula pihak keluarga atau orang dekat Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suamiistri;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan, Pemohonpulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah selama + 6 bulan, karena Termohon menderita gangguan jiwa (stress);Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami olehPemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Termohon tidakdapat menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk mengatur urusan rumah tanggasebaikbaiknya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) UndangUndang Nomor1

(Al Asybah wanNadhoir : 62)Menimbang, bahwa petimbanganpertimbangan tersebut di atas, pokokpermohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (e ) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

PENETAPANNomor 1/Pdt.G/2020/PN MarDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa;Membaca surat gugatan tertanggal 9 Januari 2020 dengan RegisterPerkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mar tanggal 9 Januari 2020 yang diajukanoleh Nurhayati Piola sebagai Penggugat;Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor1/Pdt.G/2020/PN Mar tanggal 9 Januari 2020 tentang Penunjukan MajelisHakim;Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor1/Pdt.G/2020

::::ceeeeeseeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaneeeeeees PEMOHON;PENGADILAN NEGERI Tersebut;Telah membaca : Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor1/Pdt.P/2020/PN KIk tertanggal 03 Januari 2020 tentang Penunjukkan HakimTunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 1/Pdt.P/2020/PNKlik tertanggal O03 Januari 2020 tentang hari dan tanggal pemeriksaanpermohonan ini; Permohonan Pemohon tertanggal 20 Desember 2019;Menimbang, bahwa pada

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas ataupetugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara permohonan Nomor1/Pdt.P/2020/PN KlIk dari daftar register perkara perdata permohonan yangsedang berjalan;4.

:ccceceeeseeeeeeeeeeeeeeeees Termohon;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PutussibauNomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Pts, tanggal 14 Nopember 2019, tentang PenetapanHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor1/Pid.Pra/2019/PN.Pts, tanggal 14 Nopember 2019, tentang Penetapan HariSidang ;Telah membaca Berita Acara Sidang dimana Pemohon dan Termohonhadir diwakilkan oleh kuasanya untuk datang di persidangan

Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Putussibau, dalam register perkara pidana Nomor1/Pid.Pra/2019/PN.Pts, dinyatakan dicabut ;2.

Bahwa oleh karena anak Pemohon ingin menikah dengan calonistrinya tersebut, namun terhambat menyangkut usia Pemohon tersebutyang belum mencapai 19 Tahun sesuai dengan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perwakinan Anak diperlukan penetapan dariPengadilan;Sehubungan dengan alasanalasan tersebut di atas, maka dengan ini saya,PEMOHON mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan NegeriSleman untuk dapat memberikan Surat Penetapan sebagai berikut:1.

yangmemiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Anindita Gilang Pratama, Angga DwiPamungkas tempat tanggal lahir Sleman dan Satria Anggara Ferdiansyah,dimana setahu para saksi anak Pemohon bernama Anindita Gilang Pratamaberusia belum 19 tahun dan akan menikah;Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon menguraikanbahwa anak Pemohon bernama Anindita Gilang Pratama berusia belum 19tahun dan akan menikah sehingga memerlukan dispensasi menikah dariPengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan hanya diizinkan jika pihak sudahmencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapaiumur 16 (enam belas) tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadapayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabatlaib yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita;Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor17/Padt.P/2019/PN SmnMenimbang

Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan(4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiapsidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat danTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik telahmemenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksudPasal 285 RBg. yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat, terobukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masihterikat dalam pernikahan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalahpihak yang berkepentingan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

Majelisberkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telahterjadi perselisihnan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telahberpisah tempat tinggal selama lebih satu tahun lamanya dan tidak pernahbersama lagi (scheiding van tafel en bed), hal ini menunjukkan keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sulit untukdirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tanggayang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 UndangUndang Nomor1

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September2003 yang menyatakan suami istri yang telah pisah rumah dan tidak salingmemperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaransehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dengan demikianMajelis berpendapat bahwa fakta pisah rumah tersebut juga telah memenuhialasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun

tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi SulawesiTengah Nomor 57/PDT/2018/PT PAL tanggal 25 Oktober 2018 tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah membaca berkas perkara tersebut dan suratsurat lainyang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Donggala pada tanggal 23 Januari 2018 dalam Register Nomor1

Mengukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini ;ATAUApabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Memperhatikan dan mengutip keadaankeadaan sebagaimanatercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor1/Pdt.G/ 2018/PN Dgl tanggal 19 Juli 2018 yang amarnya berbunyisebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untukmembayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.064.000, (empat juta enampuluh empat ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Donggalatersebut, telah diberitahukan kepada Hl, Ill, IV, V, VI, Vil dan Turur Tergugatoleh Jurusita Pengadilan Negeri Donggala masingmasing tanggal 26 Juli2018 sesuai Relaas Pemberitahuan putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Dgl ;Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor1/Pdt.G/2018/PN Dgl, yang dibuat oleh Panitera

Bahwa hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam memberikanputusannya telah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku, olehkarena itu tidak ada alasan Pemohon Banding mengajukannya, karena ituharus ditolak.Bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya point 3 danpoint 4 sangatlah keliru, sebab apa yang telah dipertimbangkan olehMajelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam putusannya Nomor1/Pdt.G/2018/PN.

dari 15 halamanPutusan No. 57/PDT/2018/PT PALputusan pada poin nomor 5 yang selengkapnya akan disebutkan dalamamar putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat Rbg dan ketentuan perundangundangan lain yangbersangkutan dengan perkara ini .MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor1

PENETAPANNomor 1/Pdt.G.S/2019/PN WkbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Pengadilan Negeri Waikabubak;Membaca Surat Gugatan tanggal 7 februari 2019 Nomor1/Pdt.GS/2019/PN Wkb, dalam perkara antara:PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANGWAIKABUBAK, beralamat di jalan A.Yani No.36 Waikabubak,selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGATDalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Anjar Wahyuni,Dkk,berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.124aKC/ADK/01/2019, tanggal 31Januari

Wee Pangali, Kecamatan Kota Tambolaka,Kabupaten Sumba Barat Daya pekerjaan PNS selanjutnya disebutsebagai : TERGUGAT FIRMAN SIHOMBING, pemegang KTP no 591801102890001TEMPATLAHIR Medan, 15 Februari 1989, Tempat tinggal Wee Pangali, KelurahanWee Pangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Brat Daya,selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT IIPengadilan Negeri tersebut ;Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubaktanggal 12 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor1

Hulu Sungai Utara/ Warung Suna, Seberang Warung MelatiTina Marga atau di samping Agen Jasa Penumpang Bus Mini Rizka Syabila,menurut surat gugatan sederhana dalam perkara Nomor1/Pdt.G.S/2018/PN Amt., sebagai: Tergugat,yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiripersengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatantersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan melalui Hakim yangmemeriksa perkara tersebut, yaitu sd.

lunashutangnya sebesar Rp. 83.500.000,00 (Delapan puluh tiga juta lima ratus ribuRupiah);Pasal 3Bahwa Penggugat berkewajiban membuatkan kwitansi sebagai tanda terimapembayaran yang dilakukan oleh Tergugat sebanyak 2 (dua) lembar, yang mana1 (satu) lembar untuk Penggugat dan 1 (satu) lembar untuk Tergugat.Pasal 4Bahwa Penggugat dan Tergugat siap melaksanakan isi Perjanjian ini dengansegala konsekuensi hukum yang melekat padanya.Pasal 5Bahwa Penggugat maupun Tergugat sepakat untuk mencabut perkara Nomor1

Terlawan II ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini ;Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan NegeriTahuna tanggal 18 Pebruari 2015 Nomor 1/PDT.Plw/2015/PN.Thn ;TENTANG DUDUK PERKARAMembacasurat gugatan para Pembanding dahulu para Penggugat tertanggal 18Pebruari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriHalaman 2 dari 10 Hal Put.No.151/PDT/2016/PT MNDTahuna, tanggal 5 Maret 2015 dibawah register Perkara Nomor1

Menghukum Terlawan dan Terlawan II untuk membayar biayaperkara ini ;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka berdasarkan KETUHANANYANG MAHA ESA mohon Keadilan yang seadiladilnya ;Menimbang, para Terbanding dahulu para Terlawan tidak mengajukanjawabannya ;Mengutip serta memperhatikan tentang halhal yang tercantum danterurai dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor1/Pdt.Plw/2015/PN.Thn, tanggal 12 Nopember 2015, yang amar lengkapnyaberbunyi:1.

Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.016.000,00 (Satu juta enambelas ribu rupiah) ;Halaman 7 dari 10 Hal Put.No.151/PDT/2016/PT MNDMembaca, akta pernyataan permohonan banding Nomor1/Pdt.Plw/2015/PN.Thn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahunayang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2015, kuasa paraPembanding dahulu para Pelawan telah memohon pemeriksaan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 12 Nopember 2015Nomor

para Pembandingdahulu para Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding, jumlahnya akandisebut dalam amar putusan perkara ini ;Halaman 9 dari 10 Hal Put.No.151/PDT/2016/PT MNDMemperhatikan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentangPeradilan Ulangan, R.Bg (Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawadan Madura) ;MENGADILI Menerima permohon banding dari para Pembanding dahulu paraPelawan ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor1

Menghukum Termohon dan Termohon Il Keberatan untukmembayar biaya perkara.Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Adil;Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan keberatan Pemohonkeberatan oleh Pengadilan Negeri Airmadidi dengan putusan Nomor1/Pdt.G/2018/PN.Arm. tanggal 8 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan;2.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor1/Pdt.G/2018/PN.Arm. tanggal 8 Mei 2018;4.

Memeriksa, mengadili sendiri, serta memutuskan: Menolak permohonan Pemohon keberatan seluruhnya; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor1/Pdt.G/2018/PN.Arm. tanggal 8 Mei 2018; Menetapkan sah dan berharga suratsurat yang diterbitkanoleh Panitia Pengadaan Tanah terkait dengan ganti rugitanah Pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoantermasuk di dalamnya penetapan nilai ganti rugi tanah objekperkara;5.

15 Juni 2017 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaratersebut;Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Barru Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PNBar, tanggal 15 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;Telah mempelajari suratsurat yang berkenaan dengan Gugatan Sederhana ini;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;Telah membaca gugatan dari Penggugat tertanggal 15 Juni 2017 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 15 Juni 2017 di bawah Register Nomor1

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Barru untuk mencatat dalamregister perkara perdata gugatan sederhana yang sedang berjalan di bawah Nomor1 /Pdt.G.S/2017/PN Bar, tentang pencabutan tersebut;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 401.000, ( empat ratussatu ribu rupiah).Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Barru pada hari KAMIS tanggal6 JULI 2017, oleh FAISAL AHSAN, S.H.

Sialang Bawah, pada tanggal 04051970,jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di Sialang atas, Kenagarian Sialang,Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, pekerjaan Mengurus RumahTangga, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;Pengadilan Negeri tersebut:Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung PatiNomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Tjp tanggal 14 Maret 2019 tentang Penunjukkan Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah membaca penetapan Hakim yang menyidangkan perkara nomor1

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000(lima ratus enam puluh enan ribu rupiah);Demikianlah ditetapbkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, oleh kamiJUNTER SIJABAT, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati nomor1/Pdt.G.S/2019/PN Tjp, tanggal 14 Maret 2019, Putusan tersebut diucapkan pada haridan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi olehINFATRIZAL, Panitera

Jayapura sejak tanggal 18 Juni2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020Terdakwa dalam menghadapi menghadapi perkaranya tidakdidampingi penasehat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor165/Pid.B/2020/PNJap tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor165/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 19 Mei2020 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Halaman 1 dari 10Putusan Nomor1

terdapat luka memar dan bengkak diwajah dan lukalecet pada kelingking.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:Halaman 6 dari 10Putusan Nomor1

Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusakkesehatan orang. perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun kekali sehingga basah kuyup. rasa sakit misalnya menyubit, mendupak,Halaman 7 dari 10Putusan Nomor1 165/Pid.B/2020/PN Jap...memukul. luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau.merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibukajendela kamarnya sehingga orang itu pasti masuk angin.Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganterdakwa

Menetapkan terdakwa tetap ditahan.Halaman 9 dari 10Putusan Nomor1 165/Pid.B/2020/PN Jap...5. menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 5000 (lima ribu) rupahDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2020,oleh Alexander.J. Tetelepta, SH, sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho. SHdan Korneles Waroi.

.; Membacaaktapernyataanpermohonan banding Nomor : 1/Pdt.Plw/2014/PN.Srpyang dibuatolehPanitera/SekretarisPengadilanNegeriSemarapura yangpad apokoknyamenerangkanbahwapadatanggal 23 Desember 2014Pelawanmelaluikuasanyatelahmenyatakanmohon bandingterhadapputusanPengadilanNegeriSemarapuratanggal 18 Nopember 2014 Nomor1/Pdt.Plw/2014/PN.Srpdanpermohonan banding tersebutpadatanggal 24Desember 2014telahdiberitahukandenganseksamakepadapihaklawannya ;a= Membacarelaasmempelajariberkasperkaraatauinzage yangdibuatolehJurusitaPenggantiPengadilanNegeriSemarapura

TingkatPertamadalampertimbanganpertimbanganHukumnyatelahmemuatdanmenguraikandengantepatdanbenaryangmenolakperlawananPelawandanmenyatakanPelawanadalahPelawan yang tidakbenar,karenadalampersidanganPelawantidakadamengajukanbarangbuktiatausaksisaksi yangdapatmembuktikan/menguatkandalildalilperlaw anannyatersebut; Menimbang, bahwadengandemikianmakapertimbanganHukum Hakim TingkatPertamatersebutdiambilalihd and yjadikandasarpertimbanganPutusanPengadilanTinggisendiridalammemutusperkaraini di tingkat bandingsehinggaPutusanPengadilanNegeriSemarapuratanggall8 Nopember 2014 Nomor1

Sertamemohon untuk pengesahan pengakuan terhadap seorang anak laki laki yangbernama Jeremy Hasian, yang merupakan anak keturunannya yang diperolehsebelum dilangsungkan perkawinan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah ikatan lahirHalaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PNPms.batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai Suami istri dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah,apabila dilakukan menurut hukum = masingmasing agamanya dankepercayaannya itu.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkanbahwa perkawinan yang sah berdasarkan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di

tempatterjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggalperkawinan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 36 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa dalamhal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, PencatatanPerkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiaptiap perkawinan dicatatmenurut peraturan perundangundangan

LAMPIRAN XVIModel Akta Perdamaian Pasal 27 ayat (4) danPasal 28 ayat (5) Perma Nomor1 Tahun 2016AKTA PERDAMAIANNomor 6/Pdt.G/2017/PN BekPada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, dalam persidanganPengadilan Negeri Bengkayang yang terbuka untuk umum yang memeriksa danmengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah datangmenghadap:PT.

Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belahpihak, masingmasing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isiKesepakatan Perdamaian tersebut;Kemudian Pengadilan Negeri Bengkayang menjatuhnkan Putusan sebagaiberikut:PUTUSANNomor 6/Pdt.G.S/2017/PN BekDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkayang tersebut;Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

Juli 1979, JenisKelamin Perempuan, Tempat Tinggal Dusun Puput Atas,Kelurahan Puput, Kecamatan Parittiga, Kabupaten BangkaBarat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN MtkTergugat dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;Pengadilan Negeri Tersebut: Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan NegeriMentok Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Mtk tanggal 2 Februari 2021 Nomortentang Penetapan Hakim; Telah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor1

/Pdt.G.S/2021/PN Mtk tanggal 2 Februari 2021 tentang PenetapanHari Sidang; Telah mempelajari Berita Acara Persidangan perkara ini; Telah membaca permohonan tertulis Penggugat yangmemohon mencabut Perkara Gugatan Sederhana Nomor1/Pdt.G.S/2021/PN Mik pada tanggal 11 Februari 2021;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanyakni tanggal 10 Februari 2021 Penggugat hadir kuasanya dan ParaTergugat menghadap sendiri di persidangan;Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan tanggal 11 Februari2021