(tahun 2004) almarhum SYARIF telah meminjam uang kepadaPenggugat sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai dengankuitansi tertanggal 24 Pebruari 2004 dengan kesepakatan bahwa uangtersebut akan dibayar/dikembalikan oleh almarhum SYARIF kepadaPenggugat setelah tanah miliknya tersebut (termasuk di dalamnya TanahObjek Sengketa) laku terjual dan apabila ternyata tanah tersebut belum jugalaku terjual, maka almarhum SYARIF akan memberikan dan/ataumenjualkan sebahagian tanah miliknya tersebut (incasu

terutama Tergugat untuk mempertanyakanpengembalian uang Penggugat yang pernah dipinjam oleh almarhumSYARIF mengingat sebahagian tanah milik almarhum SYARIF tersebuttelah laku terjual dan dibeli oleh RAIHU (tanah yang berbatas pada sisisebelah Utara Tanah Objek Sengketa), sehingga yang terjadi kemudianadalah pada saat itu Tergugat VI selaku istri almarhum SYARIF dan anakanak almarhum SYARIF telah bersepakat untuk menjualkan sajasebahagian tanah milik/peninggalan almarhum SYARIF kepada Penggugat(incasu

: Tanah Objek Sengketa), yakni sisa tanah almarhum SYARIF yangdibeli oleh RAIHU (incasu: tanah yang berbatas pada sisi sebelah Utaradengan Tanah Objek Sengketa) dengan catatan harganya diperhitungkansaja dengan uang yang semula pernah dipinjam oleh almarhum SYARIFkepada Penggugat pada tahun 2004 sebanyak Rp5.000.000,00 ditambahdengan perhitungan bunga pinjaman/utang, sehingga kemudian seluruhnyaberjumlah sebanyak Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluhribu rupiah), sebagaimana tercantum

: Tanah Objek Sengketa) dengan jalan membangunrumah semi permanen pada tahun 2013, sebelumnya yakni pada tahun2006 Tergugat Il pernah pula masuk menyerobot sebagian tanah milikPenggugat tersebut (incasu: Tanah Objek Sengketa) dengan jalan Tergugatll membangun pondasi rumah di atas sebagian Tanah Objek Sengketatanpa seizin/sepengetahuan Penggugat selaku pemilik yang sah atas TanahObjek Sengketa tersebut;Bahwa pada saat Penggugat mengetahui Tergugat Il telah membangunpondasi rumah di atas sebagian

: TanahObjek Sengketa) dengan jalan membangun rumah semi permanen diatasnya, juga terdapat bangunan rumah/pondasi milik salah seoranganak/ahli waris almarhum SYARIF yang bernama JUMIATI (Tergugat Ill)bersama suaminya yang bernama AWAL (Tergugat IV) yang sebahagianmasuk di dalam tanah milik Penggugat (incasu: Tanah Objek Sengketa),sehingga bersebab dengan itu maka Penggugat ikut pula menarik dan/ataumelibatkan Tergugat Ill bersama dengan Tergugat IV sebagai pihakTergugat dalam perkara ini;Bahwa selain

sebagai berikut :a. opernyataan yang disampaikan oleh Pemohon pada bullet ( ) 4 adalah kabur (ObscuurLibel ) bahkan tidak relevan karena Pemohon tidak memahami dan mengerti bahwayang menjadi objek disini adalah permainan judi (hazardspel ) yaitu tiaptiappermainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnyabergantung kepada untunguntungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadibertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan sebagaimanaperbuatan yang dilakukan oleh Pemohon incasu

para tersangka yang diduga kerasdilakukan di tempat umum.b. bahwa kalaupun Pemohon berpendapat bahwa Pemohon /ncasu paratersangka hanya main judi ringan, itu hanyalah menurut kuasa hukumPemohon dan patut untuk dikesampingkan termasuk perihal tidakdidampingi oleh penasehat hukum dapat Termohon jelaskan bahwaTermohon sudah memenuhi hak para Tersangka incasu Pemohondengan mengupayakan pendampingan hukum berdasarkan ketentuanperundangundangan namun dalam pernyataan yang disampaikan olehPemohon incasu

para tersangka tidak mau untuk didampingisebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan dan Berita Acaratidak bersedia didampingi sehingga dalil Pemohon lebih patut lagi untukdikesampingkan.c. bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehPemohon incasu para tersangka telah dilakukan pengarahan danpembinaan oleh Termohon melalui pihak Polsek Dulupi oleh Kapolsekdan anggotanya namun tidak diindahkan oleh Pemohon incasu paratersangka sehingga pernyataan Pemohon patut untuk ditolak.

Untukkejelesan mengenai hal tersebut akan Termohon sampaikan dalamsidang pemeriksaan saksi.d. bahwa tindakan hukum berupa penahanan yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon incasu para tersangka berdasarkan buktiyang cukup berupa adanya Laporan Polisi, Keterangan Saksi, barangbukti berupa kartu domino, sejumlah uang adanya pengakuan dari paratersangka incasu Pemohon .

dasar seseorang untukdilakukan penahanan, apabila tersangka/terdakwa yang didugamelakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam haladanya kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa melarikan, merusakatau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatan.( vide Pasal 21 ayat (2) KUHAP )3. bahwa jika mencermati pernyataan pada uraian fakta dari Pemohon incasupara tersangka maka Pemohon dalam hal ini mengakui telah terjadi perbuatanmelawan hukum berupa perjudian dan tahu perbuatan Pemohon incasu

SUDDIN BIN MAGGA, yang telah dijual sebagian yang berbatasutara dan Barat tanan perumahan sengketa, terkecuali sebelan Barat tanahperumahan sengketa tetap masih berbatas tanah perumahan Penggugat, hal initidak dibantah oleh Para Tergugat incasu Terbanding.

SUDDIN dengan cara dibeli oleh Suami Saksi.Pembuktian penggugat incasu Pembanding baik berupa bukti surat SertifikatHak Milik Nomor 47 Tahun 1974, SPPT 2017 yang masih tetap dibayar olehPenggugat diberi tanda P2 dan Surat Buku Rincik tanah Desa / Kelurahanyang tertera atasnama SUDDIN BIN MAGGA diberi tanda P3 yangdiperlihatkan oleh Petugas Kantor Lurah Ta dipersidangan serta saksi paraPenggugat incasu Pembanding, yang mempunyai pembuktian yang kuat dansempurna, dan saling bersesuaian satu sama lain

, maka terungkap faktahukum dipersidangan bahwa Penggugat incasu.

tersebut harus dibatalkan;KEBERATAN KEDUA;Bahwa Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Watamponeyang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana tertuang didalam pertimbangan hukumnya pada halaman dua puluh empat alenia limayang menyatakan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat, , danTergugat, Il telah mengajukan bukti berupa Surat T121 s/d T124,Pertimbangan hukum tersebut, juga SALAH ATAU KELIRU menerapkanhukum pembuktian, karena dalil sangkalan Para Tergugat incasu

Olehnya itu, Para Tergugat incasu Terbanding tidak dapatmelemahkan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 47 Tahun 1974 atasnama H.SUDDIN BIN MAGGA, yang diberi tanda P1 dan bukti Surat Rincik atasnamaH, SUDDIN BIN MAGGA yang diberi tanda P3.

bahwa obyek sengketa dalam perkara tersebutdiperoleh sebelum Terbanding terikat perkawinan dengan Pembandingharuslah dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa bukti T.1 (foto copy Sertifikat Hak TanggunganNomor 1018/2011) yang sesuai dengan aslinya, maka dinyatakan terbuktibahwa pada tahun 2011 obyek sengketa dalam perkara tersebut telah pernahdijadikan tanggungan/jaminan hutang di Bank Pembangunan Daerah JawaTimur;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding asliSertifikat Hak Tanggungan (incasu

, atas obyek sengketa dalam perkaratersebut) berada dan disimpan di Bank (incasu, Bank Pembangunan DaerahJawa Timur), hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi asas kehatihatianbank jika ternyata pihak debitur wanprestasi tidak melaksanakan kewajibannyauntuk membayar dan melunasi hutangnya di bank, sehingga jika dikemudianhari ternyata debitur wanprestasi maka pihak bank dapat menjual obyeksengketa dalam perkara tersebut (baik melalui parate eksekusi ataupun fiatpengadilan) dengan bantuan kantor lelang

Adapunmengenai roya tidak harus dilaksanakan secara serta merta, tergantung padakebutuhan pemilik sertifikat, dengan demikian bukti P.1 berupa Sertifikat hakmilik nomor 1408 atas nama TERBANDING yang ternyata belum diroya tidakserta merta menunjukkan bahwa hutang tersebut belum lunas;Menimbang, bahwa obyek sengketa (incasu, SHM 1408/KelurahanKetapang) telah dijadikan jaminan hutang (diagunkan) kepada Bank (incasu,Bank Pembangunan Jawa Timur pada tahun 2011), namun hal tersebut tidakberakibat hak

., (incasu Tergugat II) nomor polisi BP 909 MW nomor rangka MHBF2CF1AAJ006448 nomor mesin QR25-988165A;

Pasal 78 UU Pengadilan Pajak,seharusnya putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan kepadahasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku' serta berdasarkan keyakinan, bukandidasarkan kepada kepentingan salah satu pihak, incasu TermohonPeninjauan Kembali;5.

Putusan Nomor 924/B/PK/PJK/2015Mempertahankan koreksi Terbanding (incasu Termohon PeninjauanKembali) atas biaya Bunga Subordinasi a quo sebesarRp.16.861.285.205,00. dan karenanya menolak permohonan bandingterhadap koreksi a quo.3.

Bahwa sehubungan dengan itu Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat menerima putusan dan pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Pajak yang telah mempertahankan koreksi Terbanding(incasu Termohon Peninjauan Kembali) atas Koreksi Positif DPP PPhPasal 26 Masa Pajak Januari 2008 atas beban bunga pinjamanSubordinasi sebesar Rp.16.861.285.205,00;D.

Bahwa dengan kata lain, Putusan a quo sama sekali tidak mencerminkanpada suatu Putusan yang objektif, yang mendasarkan pertimbanganhukumnya pada landasan hukum, melainkan hanya didasarkan kepadakepentingan sepihak incasu Termohon Peninjauan Kembali.

(incasu PemohonPeninjauan Kembali) seolaholah sebagai pihak yangbertindak langsung melakukan pembayaran bunga obligasidi Cayman Island. Padahal, penerbitan obligasi danpembayaran biaya bunga obligasi kepada Wajib Pajak diCayman Island adalah PT.

Bahwa jumlah total uang yang telah dibayarkan dan telah diterima olehDireksi PT Eurogate Indonesia ketika itu incasu Tergugat II, adalah sebesarRp4.150.000.000,00 (empat miliar seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa dari pengakuan Tergugat II pada rapat verifikasi tersebut, olehTergugat menetapkan Penggugat selaku Kreditor Konkuren; yang manapenetapan tersebut Penggugat sangat berkeberatan atas dasar alasanalasan sebagai berikut:1.Bahwa Penetapan Penggugat selaku Kreditor Konkuren sangat tidakberdasar menurut hukum karena Penggugat telah lebin dulu membelibarangbarang incasu objek sengketa dimaksud dari Tergugat II sebelumTergugat II dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta

Bahwa sesungguhnya telahterjadi peristiwa hukum berupa jualbeli antara Penggugat dan TergugatIl, sehingga secara hukum barangbarang incasu objek sengketadimaksud tidak termasuk dalam harta Pailit atau tidak patut untukdimasukkan sebagai harta pailit yang harus dibereskan karena telahberalin menjadi hak milik Penggugat sebelum terjadinya Putusan Pailitoleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalamPutusan perkara Nomor 26/PDT.SUSPKPU/2014/PN.NIAGAJKT.PST.

Hal ini terlinat jelas daripetitum yang diminta oleh Penggugat pada poin 5 (lima) halaman 6(enam) yaitu Menghukum Tergugat untuk segera mengeluarkanbarangbarang incasu objek sengketa yang telah dibeli olen Penggugatuntuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik danutuh;Bahwa apabila dilihat dari penjelasan di atas dan melihat juga Penggugattelah mengajukan tagihan kepada Tim Kurator (Tergugat I), hal iniseharusnya membuat Penggugat tahu bahwa pemenuhan atas segalaHalaman 8 dari 21 hal.

Gugatan dalam perkara ini bukanlah suatu hutang yang telah jatuh tempoyang harus ditagih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004, dan juga bukan suatu gugatantuntutan ganti rugi, gugatan ini hanya untuk menuntut agar barangbarang yang telah dibeli Pemohon Kasasi incasu objek sengketa tidaktermasuk dalam harta pailit yang harus dibereskan dan/atau dikeluarkandari bundel pailit oleh Termohon Kasasi , yang selanjutnya hendakdiserahkan kepada Pemohon Kasasi karena

almarhumZainal AbidinMenimbang,bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dan terhadap Para Pemohon tidakada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris darialmarhum ZainalAbidin oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat vide Pasal174ayat(1) KompilasiHukum Islam perlumenetapkan bahwa ahliwaris dari AlmarhumZainal Abidinadalah sebagai berikut:Hal. 11 darii14 Hal.Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2016/MSLsk1, Pemohon selaku istri (incasu

Pemohon II selaku anak kandung (incasu sebagai Pemohon Il);3. Pemohon Ill selaku anak kandung (incasu sebagai Pemohon Ill);4.

Pemohon IV selaku anak kandung (incasu sebagai Pemohon IV);55 Pemohon V selaku anak kandung (incasu sebagai Pemohon V);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, sertaketerangan saksisaksi membuktikan bahwa ayah Almarhum Zainal Abidin telahmeninggaldunia lebih dahuludaripadaalmarhum ZainalAbidin),,dengan dem ikianahli waris dari Almarhum Zainal Abidin sudah tidak ada lagi selain sebagaimanatelah tersebut diatas;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,permohonan

Tabungan Bank BNP Cabang Sudirman atas nama NasabahJONG GWAN AN Nomor Rekening 000.3.3025027 ; Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi dan anak dari Pasangansuami Istri JONG GWAN AN dengan THIO TJOEI SAN ; Bahwa saksi mengetahui dari Perkawinan JONG GWAN AN dengan THIOTJOEI SAN, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masingmasing bernamaFENDY ARIANDI incasu Pemohon, anak pertama, berusia 57 Tahun;JONG SIU LAN, anak kedua, berusia 55 Tahun ;INDRA ARIANDY, anak ketiga, berusia 53 Tahun ;DAVID ARIANDY

FENDY ARIANDI incasu Pemohon, anak pertama, berusia 57 Tahun;2. JONG SIU LAN, anak kedua, berusia 55 Tahun ;3. INDRA ARIANDY, anak ketiga, berusia 53 Tahun ;4. DAVID ARIANDY, anak keempat, telah meninggal dunia di Bandungpada tanggal 26 September 2006, berdasarkan Kutipan Akta KematianNomor : 638/UMUM/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan Kota Bandung ;5.

ayah Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 16 berupa Foto Copy SertipikatHak Milik (SHM), Nomor 2856 tercatat atas nama JONG GWAN AN, terbuktibahwa JONG GWAN AN incasu ayah Pemohon mempunyai harta berupasebidang tanah dan bangunan diatas Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor2856/Astanaanyar, setempat dikenal dengan JI.

Panjunan No. 48 ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 17 berupa Foto Copy RekeningKoran atas nama Nasabah JONG GWAN AN., pada Bank BNP Cabang JendralSudirman Bandung dengan Nomor Rekening 000.3.3025027, yang dicetak padatanggal 4 Maret 2004, membuktikan bahwa JONG GWAN AN sebagai nasabahdi Bank BNP Cabang Jendral Sudirman Bandung, akan tetapi saat ini Pemohontidak bisa mengajukan Surat Keterangan dari pihak Bank BNP Cabang JendralSudirman Bandung, apakah saat ini JONG GWAN AN incasu ayah Pemohonmasih

(seratus dua puluh satu meter persegi), tercatat atas nama JONGGWAN AN ;Menimbang, bahwa terhadap Tabungan Bank BNP Cabang Sudirmanatas nama Nasabah JONG GWAN AN Nomor Rekening 000.3.3025027,sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dikarenakan tidak didukung denganadanya bukti dan keterangan saksi yang dapat menjelaskan apakah saat iniJONG GWAN AN incasu ayah Pemohon masih sebagai Nasabah atau tidak,maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai agar PemohonFENDY ARIANDI ditunjuk selaku kuasa

Ibu Tumini yang kebetulan mengenalTERGUGAT dengan baik dan memahami betul reputasiTERGUGAT sebagai salah satu orang yang dermawan dilingkungannya, meminta ijin kepada TERGUGAT untukmengijinkan kakak iparnya (PENGGUGAT incasu) untuk bekerjadi tempat TERGUGAT. Namun, TERGUGAT yang pada saat itumasih merasa belum membutuhkan tenaga kerja, menolaktawaran Ibu Tumini dan PENGGUGAT tersebut.

(Vide Poin 9 Gugatan incasu QUOD NON).KKANGING, snssseseennnnnceeeneteneneeaene ne nnnssemmecnnnsnemnea. FAKTA HUKUMNYA adalah TERGUGATsudah sering memberikan peringatan secara lisan kepada TERGUGAT atasdasar perbuatan PENGGUGAT yang merugikan TERGUGAT.

REKONPENSI(TERGUGAT INCASU));Bahwa, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah keseluruhan yangdituntut oleh TERGUGAT REKONPENSI (PENGGUGAT /INCASU)dengan jangka waktu upaya hukum yang dilakukan oleh TERGUGATREKONPENSI (PENGGUGAT /J/NCASU).

Apabila TERGUGATREKONPENSI (PENGGUGAT /INCASU) benarbenar berniat baik,23mengapa TERGUGAT REKONPENSI (PENGGUGAT /NCASU) harusmenunggu sampai 2 (dua) tahun sebelum mengajukan tuntutan hukumkepada PENGGUGAT REKONPENSI (TERGUGAT /INCASU) ??;. Bahwa, atas perbuatan TERGUGAT REKONPENSI (PENGGUGATINCASU) menderita kerugian berupa kerugian materiil atau waktu,Hal. 18 dari 35 hal. Put.

Menghukum TERGUGAT REKONPENSI (PENGGUGAT INCASU)untukmembayar ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONPENSI (TERGUGATINCASU)sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya c.g.

Dengan demikian gugatan incasu quo diajukan Penggugat masih dalamtenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentangHalamanddari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUNPDGPerubahan UndangUndang No. 5 tahun 1986 jo. UndangUndang No. 51tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No. 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara.D.

NAZIRWAH, telah menjualtanah milik kaum Penggugat tersebut kepada pihak lain yaitu ERVAFRANS,SH dan ELFRIMA alamat di Padang, dan setelah terbitnya sertifikat objekperkara pada tanggal 24 Mei 2004 sertifikat incasu langsung dibalik namakeatas nama ERVAFRANS, SH dan ELFRIMA oleh TERGUGAT, pada halHalaman10dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUNPDGseharusnya balik nama sertifikat objek perkara sejak berlakunya PP No.24tahun 1997, maka balik nama sertifikat dilakukan atas dasar terbitnyasertifikat

Bahwa adanya sertifikat tersebut baru Penggugat ketahui pada tanggal 12September 2016 yaitu karena Penggugat baru mendapat informasi yangdapat dipercaya, sehingga tanggal 13 September 2016 Penggugat langsungmelakukan pengecekan ke lokasi, bahwa ternyata setelah dilakukanpeninjauan terhadap tanah yang dimaksud dlama sertifikat incasu, di lokasiSertifikat incasu telah terbit sertifikatnya dan malahan Penggugat baru tgl 2oktober 2016 mendapatkan copy sertifikat incasu, sehingga tepatnya padatanggal

yangbersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lainyang dianggap perlu; 229 nnn nn nnn nn nen ne nnn nnn enn nnn ncnMCLG faeces rcs ert re rcDan tindakan Tergugat yang tidak mengumumnkan peta bidang tanahsebagai hasil pengukuran tanah pusaka tinggi kaum Penggugat tersebut diKantor tersebut tanpa mengumumkannya terlebin dahulu hasilpengukurannya/Peta Bidang tanah pada kantor WALI NAGARI SETARANANGGALO / Kepala Desa telah mengakibatkan Penggugat hampirkehilangan tanah sertifikat incasu

Pasal 78 UU Pengadilan Pajak,seharusnya putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan kepadahasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku' serta berdasarkan keyakinan, bukandidasarkan kepada kepentingan salah satu pihak, incasu TermohonPeninjauan Kembali;5.

Putusan Nomor 927/B/PK/PJK/2015Mempertahankan koreksi Terbanding (incasu Termohon PeninjauanKembali) atas biaya Bunga Subordinasi a quo sebesarRp.16.861.285.205,00. dan karenanya menolak permohonan bandingterhadap koreksi a quo;3.

Bahwa dengan kata lain, Putusan a quo sama sekali tidak mencerminkanpada suatu Putusan yang objektif, yang mendasarkan pertimbanganhukumnya pada landasan hukum, melainkan hanya didasarkan kepadakepentingan sepihak incasu Termohon Peninjauan Kembali.

(incasu Pemohon PeninjauanKembali) seolaholah sebagai pihak yang bertindaklangsung melakukan pembayaran bunga obligasi di CaymanIsland. Padahal, penerbitan obligasi dan pembayaran biayabunga obligasi kepada Wajib Pajak di Cayman Island adalahPT.

CIMB Niaga Tbk (terlampirfotokopi Putusan MARI melalui websitekepaniteraan.mahkamahagung.go.id);Tindakan Terbanding (incasu Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo apabila dilihat dari suduthukum Tata Usaha Negara yang merupakan lex generalisHalaman 24 dari 29 halaman.

Frans Lucky The (incasu Penggugat).2.2. Ronny Tedja Handoko (incasu Tergugat II).2.3.

Frans Lucky The (incasu Penggugat).11.2. Ronny Tedjo Handoko (incasu Tergugat II).11.3.

Frans Lukcy The (incasu Tergugat II).b. Ronny Tedjo Handoko (incasu Penggugat).c. Soraya Indayani (incasu Tergugat 1).Merupakan segenap ahli waris yang sah dari alm. Ny. Anandayani Kinan.Bahwa semasa hidupnya Ny.

Frans Lukcy The (incasu Penggugat).b. Ronny Tedjo Handoko (incasu Tergugat II).c. Soraya Indayani (incasu Tergugat 1).Halaman 101 dari 125 Putusan Nomor: 797/Pdt.G/2020/PN.SbyMerupakan segenap ahli waris yang sah dari alm. Ny.

Frans Lukcy The (incasu Tergugat II).b. Ronny Tedjo Handoko (incasu Penggugat).c. Soraya Indayani (incasu Tergugat 1).Merupakan segenap ahli waris yang sah dari alm. Ny. Anandayani Kinan.Halaman 119 dari 125 Putusan Nomor: 797/Pdt.G/2020/PN.Sby10.11.12.13.Bahwa semasa hidupnya Ny.

Bahwa sehubungan dengan itu, Pemohon Peninjauan Kembali dapatmenerima Putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadapkoreksi atas biaya Master Card dan Visa Card sebesar Rp 968.793.545,00yang membatalkan koreksi Terbanding (incasu Termohon PeninjauanKembali).

Pasal 78 UndangUndangPengadilan Pajak, Majelis Hakim seharusnya benarbenar dapatmenentukan fakta hukum yang tepat, menguji dan menilai fakta hukum yangdimaksud berdasarkan alatalat bukti yang disampaikan Pemohon Banding(incasu.

(incasu Pemohon Peninjauan Kembali) seolaholah sebagai pihak yang bertindak lansung melakukanpembayaran bunga obligasi di Cayman Island. Padahal,penerbit obligasi dan pembayar biaya bunga obligasi kepadaWajib Pajak di Cayman Island adalah PT.

Tindakan Terbanding (incasu~ TermohonPeninjauan Kembali) yang dibenarkan Majelis Hakim untukmemajaki pembayaran bunga a quo sungguh merugikanPemohon Banding (incasu Pemohon Peninjauan Kembali)karena pajak PPh Pasal 26 a quo telah mendistorsi usahaPemohon Peninjauan Kembali;Tindakan Terbanding (/ncasu Termohon Peninjauan Kembali)dalam perkara a quo apabila dilihat dari sudut Hukum TataUsaha Negara yang merupakan /ex generalis dari HukumPajak adalah tergolong pada tindakan yang tidak sesuaidengan AzasAzas

Hal demikian sudah sewajarnya dansesuai dengan kelaziman pembukuan yang baik dan tidakberarti secara otomatis ditafsirkan harus terhutang ataudikenakan pajak di Indonesia, seperti yang telah dilakukanoleh Terbanding (incasu Termohon Peninjauan Kembali);9.

hasilpemeriksaan setempat karena pada saat Majelis Hakim memerintahkanPenggugat untuk mengelilingi dan menunjuk batas tanah sengketa sesuai letakdan batasbatas yang tertera dalam gugatan Penggugat, sedangkan ParaTergugat membenarkan batasbatas tanah sengketa tersebut terkecuali batassebelah selatan tanah sengketa para Tergugat mengatakan Tidak TahuNamun Judex Factie yang memeriksa dan mengadili perkara ditingkat pertamahanya menilai subjektif dengan hanya mengacu pada keterangan para saksiTergugat incasu

HANI BINKATUTU...........0++ Dan bahkan pembuktian Para Tergugat incasu Terbandingbernama saksi BEDDUMANG BINKANCO menerangkan bahwa tanahSengketa...Scanned with CamScanner sengketa semula dikerjakan oleh ayah Penggugat bernama Lel. aS is ;( Dimohon Majelis Hakim Tinggi membaca BAP dalam perkara ini).atonePembuktian penggugat incasu pembanding saling bersesuaian dan avueongpembuktian Para Tergugat incasu Terbanding saksi bernama BEDDU MANGBIN KANCO, sedangkan keterangan para saksi yang lain para

DALAM EKSEPSI:Bahwa pada prinsipnya kami Termohon membantah dan menolak dengantegas semua uraianuraian serta dalildalil yang dikemukakan dalampermohonan Pemohon incasu perkara a quo, kecuali secara tegas dan jelasdiakui kebenarannya;Bahwa selanjutnya mohon kiranya Bapak Ketua dan Majelis Hakim yangmulia lagi bijaksana untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapatditerima (Niet ontvankelijke verklaard), dengan alasan antara lain yaitu:A.

Dasar Hukum Permohonan Pemohon Salah dan keliru.Bahwa selain subjek permohonan Pemohon yang salah dan keliru,sebagaimana uraian pada huruf A di atas, Pemohon dalam dalil positapermohonannya angka 1 halamn 1 dan 2, juga telah salah dan kelirudalam menyebutkan dasar hukum dalil permohonannya incasu perkara aquo, dengan mendasarkan pada:1.

Pasal 118 HIR vide halaman 2 alinea pertama), HIR tidak berlakudiwilayah Sumatera;Bahwa terhadap keberatan Pemohon incasu perkara a quo, secara khusustelah diatur dalam ketentuan khusus untuk itu yaitu antara lain:1. Undangundang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:Pasal 56 jo Pasal 58;2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen: Pasal 7 ayat 2;3.

Undangundang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase, Pasal 70;Bahwa sesuai dengan azas hukum yaitu lex specialis derogat lex generalismaka terhadap dasar hukum yang dikemukakan Pemohon dalam positapermohonannya, tidaklah bisa dijadikan dasar atau acuan dalammengajukan permohonan Pemohon incasu perkara a quo, karena telahdiatur khusus dalam ketentuan baru yang notabenenya mengeyampingkanketentuan lama atau ketentuan umum;Bahwa dengan telah salah dan kelirunya penyebutan dasar hukumpermohonan yang diajukan

Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013huruf C) pada pokoknya adalah tentang perumusan surat permohonankeberatan yang diajukan oleh TUK in casu perkara a quo, yang tidakmemenuhi syarat formil, yaitu memuat formulasi fundamentum Petendi yangberjudul atau memuat tentang Eksepsi dalam posita permohonan PUK incasu perkara a quo halaman 2 angka 4, karena formulasi yang berisikantentang Eksepsi dimaksud, hanya ada dan dapat diajukan dalam jawabanyang diajukan oleh Termohon ataupun Tergugat, serta tidak memenuhiketentuan

sengketa tersebut bukan aset/milik Terbanding semulaTergugat tetapi adalah tanah negara bebas yang dikuasai oleh Pembandingsemula Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T126 tanah tersebut adalahmilik Pak Nagteno sebagaimana tercatat di Buku Letter C1 Nomor:621 tahun1901 .Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen Kota Malang, maka dengandemikian yang harus dipertimbangkan terlebin dahulu adalah apakah benarobyek tanah tersebut sudah beralin haknya dari Pak Ngateno kepadaTerbanding semula Tergugat incasu

Pasal 19 ayat (2)huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) PP.24/1997 dan juga bukan merupakanpembuktian adanya peralihan hak dari pemilik asal incasu Pak Ngatenokepada Terbanding semula Tergugat tersebut;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Terbanding semulaTergugat yaitu: saksi Dwi Cahyono,S.T., Kepala Kelurahan Bareng, denganmerujuk pada T127 pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan BukuKerawangan buku Letter C1 Nomor:621 tahun 1901 tanah sengketa semulaadalah tanah yasan milik Pak Ngateno

Menibang apakah benar pada tahun 1901 terjadi peralihanhak dari Pak.Ngateno selaku pemegang hak yasan atas tanah yang sekarangjadi obyek sengketa kepada Terbanding semula Tergugat ;Menimbang, bahwa menurut dalil dari Terbanding semula Tergugat perolehan hak dengan ganti rugi tersebut dilakukan pada tahun 1901, makamajelis hakim akan mempertimbangkan pula apakah pada tahun 1901tersebut Terbanding semula Tergugat incasu Pemerintahan Kota Malangsudah berdiri atau belum.Halaman 16 Putusan Nomor 101/PDT

Maka timbul pertanyaanapakah mungkin suatu badan hukum publik incasu Pemerintah Kota Malangyang pada tahun 1901 belum berdiri dapat melakukan perbuatan hukum untukmemperoleh suatu benda dan/atau barang incasu hak atas tanah dengan carapemberian ganti rugi kepada pemilik tanah incasu Pak Ngateno sebagaipemilik tanah yasan?

SBY.dari ganti rugi pada tahun 1901, oleh karena pada tahun 1901 tersebutPemerintahan Kota Malang dibawah kekuasaan Kolonial Belanda masih belumterbentuk/berdiri, dan baru didirikan oleh Kolonial Belanda pada tanggal 1 April1914 dengan nama Stadsgmeente Malang;Menimbang, bahwa menurut Pembanding semula Penggugat, tanahyang menjadi obyek sengketa incasu tanah seluas 1.498 m2 yang terletak diJalan Raya Langsep No.3, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen Kota Malangtersebut adalah tanah negara bebas yang

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang No. 82/G/2007/PHI.SRG, tanggal 25 Maret 2008, dalamperkara Incasu telah salah dan keliru) menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya, dengan telah mengeluarkan putusan yang tidakmencerminkan rasa keadilan dan kepatutan hukum ;Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 725 K/Pdt.Sus/20082.

Bahwa telah keliru dan salah pertimbangan hukum putusan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam memutus danmemeriksa perkara Incasu, karena Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutusperkara Incasu hanya terfocus pada pertimbangan hukum mengenai upahskorsing yang belum dibayar oleh Termohon Kasasi kepada PemohonKasasi/Penggugat.

HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam putusan halaman 23alinea 4 mengenai ketentuan pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 yangmenyatakan bahwa Tuntutan pembayaran upah pekerja/oburuh dan segalapembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kedarluarsa setelahmelampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbul hak dan berdasarkanketentuan pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 ini pula Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, yangmemeriksa dan mengadili Perkara Incasu

No. 725 K/Pdt.Sus/2008rupiah), sehingga menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 114.000, (seratus empat belas ribu rupiah) ;Pertimbangan tersebut sangat keliru sekali atau terdapat kesalahanpenerapan hukum yang nyata, maka pertimbangan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial serang dalam perkara Incasu tidaklahdibenarkan maka sudah seharusnya dibatalkan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat :bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990merupakan kewajiban Pegawai Negeri Sipil (incasu, Termohon) untukmengurus ijin cerai dan/atau surat keterangan cerai kepada atasannya yangtidak terkait dengan pihak lain (incasu, pihak Pemohon);Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan permohonan ceraitalak,majelis tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbanganhukum majelis tingkat pertama, kecuali masalah sebabsebab terjadinyaperceraian sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan

sehingga Terbanding merasatertekan dan tidak dihargai oleh Pembanding, dalil Terbanding mana ternyatadibantah oleh Pembanding dengan dalil bahwa tidak benar jika Pembandingmengambil 2 sertifikat dengan diamdiam tanpa sepengetahuan Terbandingmengajukan pinjaman dana pada tahun 20092010;Menimbang, bahwa oleh karena yang harus dibuktikan adalah sesuatudalil yang bersifat negatif (mengambil dan menggadaikan 2 sertifikat tanpa ijin),maka berdasarkan asas negativa non sund probanda, pihak yang membantah(incasu

cukup beralasan untukdipertahankan dan dikuatkan;Hak ExOfficio Mutah.Menimbang, bahwa majelis tingkat banding tidak dapat menerima dantidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yangberkaitan dengan pembayaran uang mut'ah secara exofficio yang dibebankankepada Terbanding sebagaimana yang tercantum dalam putusan PengadilanAgama Mojokerto a quo karena telah tidak tepat dan tidak benar denganpertimbangan dan alasan sebagai berikut;Menimbang, bahwa pembebanan suatu kewajiban (incasu

mengalami gangguankesehatan phisik dan dalam menjalani kehidupan seharihari hanya tergantungkepada kebaikan Pembanding;Menimbang, bahwa jawaban Terbanding tersebut menurut majelistingkat banding merupakan bentuk penyangkalan/pembantahan atas dalilgugatan Pembanding yang bersifat negatif (tidak memberi nafkah);Menimbang, bahwa oleh karena yang harus dibuktikan adalah sesuatudalil yang bersifat negatif (tidak memberi nafkah), maka berdasarkan asasnegativa non sund probanda, pihak yang membantah (incasu

Bahwa pokok perkara dalam gugatan incasu adalah pembagian hartabersama yang merupakan permasalah yang timbul ada karena adanyaperkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebutkandalam angka 1 tentang kewenangan Pengadilan Agama Surakarta, makaberkaitan dengan substansi gugatan incasu adalah menjadi kewenanganPengadilan Agama.3.

Islam"adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinyamenundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai halhal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai denganketentuan Pasal ini.Dengan berdasarkan pada penjelasan diatas terkait dengan Penggugatbukan beragama Islam namun dahulu melakukan perkawinan secaraIslam sehingga terkait dengan sengketa harta bersama yang munculdalam perkawinan yang telah putus, maka dengan sendirinya terkaitdengan perkara yang dimaksudkan dalam gugatan incasu

Bahwa karena Penggugat, Tergugat dan Objek Gugatan berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta maka sah bila gugatanincasu diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama Surakarta.Berdasarkan halhal yang telah diuraikan Penggugat diatas maka terhadapperkara gugatan incasu adalah telah sah dan menjadi wewenang dariPengadilan Agama Surakarta untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikannya.Il.

Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan incasu diPengadilan Agama Surakarta, belum ada itikad baik dari Tergugatselaku yang menguasai Objek Gugatan untuk melakukan pembagianatas Objek Gugatan yang demikian sama saja menempatkanPenggugat sebagai pihak yang sama sekali tidak memilik hak atasObjek Gugatan.8.