Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan perbaikan Perhitungan dan Redaksi;2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat II c/q Tergugat I terhadap Penggugat, Batal Demi Hukum;3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat II c/q Tergugat I PUTUS sejak 31 Desember 2019;4.

PenghasilanBadan tahun pajak 2005 Nomor 00208/406/ 05/052/07 tanggai 28 Nopember 2007; Uraian Semula Ditambahj Menjadi(Rp) (Dikurangi ) (Rp)(Rp)Penghasilan Netto 22.408.587.981 22.408.587.981Kompensasi Kerugian 0 0, 0Penghasilan Kena Pajak 22.408.587.981 22.408.587.981PPh Terutang 6.705.076.394 6.705.076.394Kredit Pajak 11,699.942.833 11,699.942.833PPh Kurang/ (Lebih) Bayar (4.994.866.439) (4,994,866,439)Sanksi Administrasi 0 0Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar (4,994.866.439) (4,994,866,439) Bahwa perhitungan

Menurut Terbanding bukti yang diberikan Pemohon Banding berupa faxconfirmation juga bukan merupakan bukti dokumen atas perjanjian forward sehinggaPemeriksa tidak dapat menyakini kebenaran transaksi forward contract tersebut;Bahwa dalam proses keberatan berkaitan dengan koreksi Exchange Loss, PemohonBanding hanya memberikan data berupa: Copy Transaction Confirmation; General Ledger:Bahwa dari dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding (TransactionConfirmation) tersebut, tidak dapat mencerminkan perhitungan

Pemohon Banding telah memberikandokumen pendukung berupa Copy Transaction Confirmation, GL dan perhitungan selisihkurs atas forward contract antara Pemohon Banding denganFMC;Bahwa buktibukti tersebut menjelaskan perhitungan loss yang Pemohon Banding akui;Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 372/B/PK/PJK/2014Bahwa Transaction Confirmation yang ditandatangani oleh kedua belah pihak merupakanbukti kebenaran adanya transaksi forward antara Pemohon Bandindengan FMC Corporation;Bahwa Pemohon Banding

Bahwa dalamhal nama yang tercantum dalam bukti perikatan adalah salah maka secarahukum, agreement atau perikatan akan menjadi cacat.Bahwa agreement atau perjanjian atas transaksi forward merupakan buktipenting yang mendasari terjadinya transaksi forward, mengingat transaksitersebut melibatkan jumlah uang yang cukup besar maka ketentuanketentuanyang mendasari perhitungan laba atau rugi dalam transaksi forward harus jelas.Hal ini dipakai sebagai dasar untuk menilai kebenaran perhitungan kerugianatas

rugi selisih kurs (Exchange Loss), Pemohonpeninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan perhitunganMajelis.Dalam putusannya, Majelis menyatakan bahwa dari hasil perhitungan, diketahuibesarnya kerugian selisih kurs per 31 Desember 2005 menurut Majelis adalahsebesar Rp3.117.993.332,00.

Poli; 1 (satu) rangkap surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor: 106/DPRP/600/700/VI/2013, tertanggal 18 Juni 2013; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor: 106/DPRP/600/700/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp.712.961.000,- 1 (satu) rangkap FC Gambar Rencana Pergudangan dan Ruko; 1 (satu) lembar Laporan Hasil Peninjauan dan penelitian Lapangan.4 2 (Dua) Rangkap Lembar Kendali Pengurusan Ijin, Nomor

Agenda : 21, yang terdiri dari : 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan, Nomor: 21/DPRP/600/700/II/2012, tertanggal 22 Februari 2013; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan penetapan Biaya Retribusi IMB, tertanggal 22 Februari 2013 sebesar Rp 99.677.000,-.5 1 (Satu) Rangkap Lembar Lendali Pengurusan Izin, Nomor Agenda : 31, yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Laporan Hasil Peninjauan dan Penelitian Lapangan yang ditandatangani oleh Lanny Anter

; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB bulan Maret 2013 sebesar Rp.32.438.000,-; 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/lahan Nomor : 31/DPRP/600/700/III/2013 tertanggal 8 Maret 2013. 6 2 (Dua) rangkap Lembar Kendali Pengurusan Izin, Nomor Agenda : 34, yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar Laporan hasil Peninjauan dan Penelitian Lapangan; 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor:

34/DPRP/600/700/III/2013, tertanggal 11 Maret 2013; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB Nomor: 34/DPRP/600/700/III/2013, Bulan Maret 2013, sebesar Rp.23.441.000,-; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB Nomor: 34/DPRP/600/700/III/2013, Bulan Maret 2013, sebesar Rp.59.557.000,-7 1 (Satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor: 39/DPRP/600/700/III/2013, Tertanggal 11 maret 2013, yang terdiri dari :

1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor : 39/DPRP/600/700/III/2013, bulan Maret 2013, sebesar Rp.92.930.000,-; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor : 39/DPRP/600/700/III/2013, bulan Maret 2013, sebesar Rp.123.116.000,-.8 1 (Satu) rangkap Surat Kuasa untuk Melakukan Segala Perbuatan Hukum tertanggal 29 Juli 2015.1 (Satu) unit Handphone Samsung Putih Type GT-S5312.9 1 (Satu) rangkap FC Surat Permohonan Ijin Mendirikan

e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 7.470 m?e Perhitungan oleh Ahli : 8.031 m?e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Usaha ~ : 561 m?2) Luas Bangunan Fungsi Hunian dengan perincian :Bangunan Jumlah Panjang Lebar LuasBangunanRuko 6 unit 15m 5m = 450 m?(Rumah)8 unit 15m 5m = 600 m?Jumlah = 1.050 m7?e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan: 1.650 m?e Perhitungan oleh Ali : 1.050 m?e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Hunian : 600 m?

Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan =: 2.247 m?Perhitungan oleh Ahii :3.819,5 m?Selisih Perhitungan Luas Pelataran : 1.572,5 m?

disebabkan karena Dinas PenataanRuang dan Pertamanan tidak memperhatikan ukuran tepat gambar yangada dalam melakukan perhitungan sedangkan ahli bersamamelakukan perhitungan berdasarkan gambar dan tinjauan langsung kelokasi;* Untuk perbedaan perhitungan Indeks Terintegrasi dikarenakan tidak adadasar perhitungan dari Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan makadilakukan uji coba perhitungan sehingga disimpulkan bahwa perbedaandisebabkan karena penentuan Indeks Parameter Klasifikasi untukKompleksitas dimana

Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 7.470 m?e Perhitungan oleh Ahli : 8.031 m?e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Usaha : = 561 m?2) Luas Bangunan Fungsi Hunian dengan perincian : Bangunan Jumlah Panjang Lebar LuasBangunanRuko(Rumah) 6 unit 15m 5m = 450 m?8 unit 15m 5m = 600 m?Jumlah = 1.050 m?e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 1.650 m?e Perhitungan oleh Ahli : 1.050 m?e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Hunian : 600 m?

e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan 2.247 m? Perhitungan oleh Ahli 3.819,5 m?e Selisih Perhitungan Luas Pelataran : 1.572,5 m?

maupun' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Mei 2006dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Mei 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut :DPP PK Rp 1.564.624.DPP (80/100xDPP PK) Rp 1.251.699.Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 312.924.PPN (10/100xDPP) Rp 31.292.bahwa menurut Terbanding

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Mei 2006 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa November2006 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak November 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PKDPP (80/100xDPP Pk)Selisin (DPP PKDPP PM)PPN (10/100xDPP)bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding,penjelasan tertulis

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa November 2006 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L IDALAM KONPENSI- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;------------------------------------------- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terputus sejak tanggal 23 Juni 2014 ;---------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus kekurangan uang Pesangon dan uang penggantian hak dengan perhitungan sebagai berikut :-----------------------------------

Bahwa, seharusnya ; perhitungan uang pesangon dan uang pengantianhak yang diterima oleh Penggugat dengan masa kerja 2 (dua) tahunatau lebih tetapi Kurang dari 3 (tiga tahun, perhitungannya sesuaidengan ketentuan Pasal 156 UU No. 13 tahun 2003TentangKetenagakerjaan; adalah berdasarkan ketentuan :e Ayat (1)Dalam hal terjadi pemutusan Hubungan kerja, pengusaha diwajibkanmembayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan uangpengantian hak yang seharusnyaditerima.e Ayat(2)Perhitungan uang pesangon

Mochamad Rofi Abhzar kekurangan hak hak pekerja berupapesangon, dan uang pengantian hak dengan perhitungan sesuai rinciansebagai berikut :a. Uang pesangon2 X 3 XRp. Rp. 2.200.000, Rp. 13.200.000,b. Uang pengantian hak15%X Rp. 13.20.000. Rp. 1.900.000.+Total Rp. 15.180.000,Dikurangi yang sudah diterima oleh pekerjasebesar Rp. 1.900.000. Total Rp. 13.280.000,2. Agar Pengugaha PT. Mitralab Buana Surabaya membayar kepada pekerjaSdr.

Nafkah untuk 2 orang anak atas nama ANAK I, dan ANAK II, yang sekarang dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10 % setiap tahun;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus tujuh sebelas ribu rupiah);

Nafkah untuk 2 orang anak atas nama ANAK I, dan ANAK I, yangsekarang dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10 % setiaptahun;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hinggakini dihitung sebesar Rp. 211.000, (dua ratus tujuh sebelas ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2010 Masehibertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1430 H.

Industri dan Non Industri Kriteria Il, apabila pengambilandan/atau pemanfaatan air permukaan dari sumber air mengalir;Pasal 8:Cara menghitung pokok pajak adalah:(1) Perhitungan nilai perolehan air untuk Golongan Industri dan NonIndustri ditetapkan berdasarkan Kriteria dan Kriteria II;(2) Perhitungan nilai perolehan air dan besarnya pajak terutangsebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A sampai denganhuruf D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Gubernur ini;Pasal 9:(1) Hasil

Perhitungan harga dasar air berdasarkan volume air, jenissumber air dan golongan wajib pajak Kriteria K sebagaimanatercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;Halaman 11 dari 26 halaman.

PajakPokok didasarkan kepada nilai perolehan air untuk GolonganIndustri dan Non Industri;Bahwa norma Pasal 9 ayat (2) Peraturan Gubernur SumateraUtara Nomor 24 Tahun 2011 tentang cara menghitung pokokpajak di dasarkan atas Perhitungan nilai perolehan air untukGolongan Industri dan Non Industri ditetapbkan berdasarkanKriteria dan Kriteria Il dengan perhitungan nilai perolehan airdan besarnya pajak terutang sebagaimana tercantum dalamlampiran huruf A sampai dengan huruf D, sehingga jelasketentuan

Putusan Nomor 28 P/HUM/2016d)tidak memenuhi Asas Keadilan, Asas Kesamaan KedudukanDalam Hukum, Asas Terminologi dan Sistematika yang benar(het beginsel van duidelijkke terminologie en duidelijkesystematiek),Bahwa Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun2011 yang secara spesifik mengatur tentang penggolongansubjek pajak sebagai dasar dalam menghitung pokok pajakdan perhitungan harga dasar air sama sekali tidakmenjelaskan secara rinci/detail tentang halhal apa saja yangmempengaruhi perhitungan

Faktor Nilai Air (FNA) yangsemestinya dapat secara rinci sehingga akan lebih jelasidentifikasi guna perhitungan faktor nilai air bagi instalasipembangkit yang dimiliki BUMN maupun Non BUMN atauuntuk PT.

Menyatakan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) NomorSPPBK007/WBC.09/KPP.MP.0404/2013 tertanggal 24 April 2013 yangditerbitkan oleh Tergugat tidak mengikat Penggugat;6. Menyatakan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) NomorSPPBK007/WBC.09/KPP.MP.0404/2013 tertanggal 24 April 2013 yangditerbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah;7.

harga eksporsebagaimana tertuang pada KMK Nomor 754/KM.4/2013 tentangPerubahan Atas Keputusan KMK Nomor 564/KM.4/2013 tentangPenetapan Harga Ekspor untuk Perhitungan Bea Keluar;1.2.

Bahwa terkait dengan surat keberatan atas tagihan kekuranganpembayaran perhitungan bea keluar tersebut, keberatan mengenaiperhitungan bea keluar diajukan kepada Direktur Jenderal Bea danCukai dalam waktu paling lama 60 hari sejak tanggal penetapan danharuS menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayarHalaman 6 dari 14 hal.Put.

Menyatakan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor:SPPBK007/WBC.09/KPP.MP.0404/2013 tertanggal 24 April 2013 yangditerbitkan oleh Tergugat tidak mengikat Penggugat;6. Menyatakan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor:SPPBK007/WBC.09/KPP.MP.0404/2013 tertanggal 24 April 2013 yangditerbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah;7.

Bahwa di dalam surat KMK Nomor 754/KM.4/2013 sama sekalltidak menyebutkan secara terang adanya kesalahan penetapan hargaekspor sebagaimana tersebut dalam lampiran surat KMK Nomor564/KM.4/2013 sehingga alasan penetapan kekurangan bea keluar yangdisebutkan dalam Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK)Nomor SPPBK007/WBC.09/KPP.MP.0404 / 2013 adalah alasan yangtidak sah sehingga Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK)Nomor SPPBK007/WBC.09/KPP.MP.0404 / 2013 tidak mengikat bagiPemohon Kasasi

IPTN Nomor : SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT.

Kutipan Surat Keputusan Direksi PT.DI tentang penetapan JobGrade Penggugat1.Pemberitahuan pensiun dan Perkiraan perhitungan manfaat pensiunnormal versi perhitungan Tergugat,.

Perkiraan perhitungan manfaat pensiun normal versi perhitunganTergugat.e.

Putusan Nomor 785/B/PK/Pjk/2019Put110762.99/2014/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa perhitungan pajak PBB Tahun Pajak 2014 untuk Permukaan Bumiyang masih harus dibayar menurut Penggugat adalah sebagai berikut: Keterangan wen)NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 24.081.144.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) NJOP untuk Perhitungan PBB

24.081.144.000Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 9.632.457.600PBB yang Masih Harus Dibayar (0,5%) 48.162.288 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 20 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110762.99/2014/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal

Kutai Barat, Kalimantan Timur 75665; Alamat Jakarta di MenaraPrima #26Floor A, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2, Jakarta 12950,sehingga perhitungan PBB menjadi sebagai berikut: Perhitungan PBB Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 34.020.000.000,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3 NJOP untuk Perhitungan PBB 34.020.000.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40% Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 785/B/PK/Pjk/2019 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB13.608.000.000,00 26 PBB yang Terhutang (0,5%) 68.040.000,00 PBB yang masih harus dibayar PBB yang terhutang68.040.000,00 Pembayaran tanggal 21 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016288.247.640,00 Lebih Bayar (220.207.640,00) Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 April 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara

PBB Terhutang NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP)34.020.000.000,00 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) NJOP untuk Perhitungan PBB34.020.000.000,00 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)40% NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB13.608.000.000,00 OO BR)/@)/hM/PBB yang Terhutang (0,5%) 68.040.000,00 PBB yang masih harus dibayar PBB yang terhutang68.040.000,00 Pembayaran tanggal 21 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016288.247.640,00 Lebih Bayar (220.207.640,00) Menimbang, bahwa berdasarkan

Balaesang ;- 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kec. Balaesang dalam Pemilu 2014 yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Komisi Pemilihan Umum Kab.

Donggala (model DA) ; - 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap desa / kelurahan ditingkat Kecamatan Balaesang dalam Pemilu Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota serta Calon Anggota DPD RI yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Donggala (model DA-1) ;Dikembalikan kepada PPK Kecamatan Balaesang ;4.

Balaesang telahdilaksanakan rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkatKecamatan Balaesang yang dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota PPKKec. Balaesang, PPS se Kec. Balaesang, para saksi parpol dan unsurMuspika Kec. Balaeang;Bahwa adapun hasil perolehan perhitungan suara caleg dan suara ParpolKec. Balaesang yang tercantum dalam formulir Model DA1 DPRD Kab.Donggala sebagai berikut :Untuk Partai Gerindra :1. Suara Partai sebanyak 130 (seratus tiga puluh ) suara;2.

Harianti, sebanyak 6 (enam) suara;Jadi jumlah total suara Partai dan Suara Caleg 1.321 (seribu tiga ratus duapuluh satu) suara;Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 kembali diadakan rapat plenorekapitulasi perolehan perhitungan suara dan telah terjadi perubahanperolehan perhitungan suara, dimana caleg atas nama Murdiana dari PartaiGerindra, pleno sebelumnya mendapatkan suara sebanyak 457 suara,dipindahkan sebanyak 450 suara ke caleg atas nama Maulidin Labalo,Halaman 3 dari 16 halamanPutusan

Donggala atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan NegeriHalaman 4 dari 16 halamanPutusan Nomor 33/PID.SUS/2014/PT.PALUDonggala yang dengan sengaja mengubah atau merusak dan/ataumenghilangkan berita acara pemungutan dan perhitungan suara dan/atausertifikat hasil perhitungan suara yang telah ditandatangani oleh KPPS, adapunperbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Berawal ketika terdakwa dilantik oleh KPU Kab.

Balaesang telahdilaksanakan rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkatKecamatan Balaesang yang dihadiri olen Ketua dan Seluruh Anggota PPKKec. Balaesang, PPS se Kec. Balaesang, para saksi parpol dan unsurMuspika Kec. Balaesang; Bahwa adapun hasil perolehan perhitungan suara caleg dan suara ParpolKec. Balaesang yang tercantum dalam formulir Model DA1 DPRD Kab.Donggala sebagai berikut :Untuk Partai Gerindra :1. Suara Partai sebanyak 130 (seratus tiga puluh ) suara;2.

Donggala (model DA) ; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suaradari setiap desa / kelurahan ditingkat Kecamatan Balaesang dalamPemilu Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota sertaCalon Anggota DPD RI yang telah disahkan sesuai dengan aslinya olehKomisi Pemilihan Umum Kab. Donggala (model DA1) ;Dikembalikan kepada PPK Kecamatan Baleasang;4.

Ekspor USD USD 836.00/MT dengan Kurs 1 USD = Rp.8.934,20, karenaTanggal Realisasi Ekspor 04 Oktober 2010 melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor 03Oktober 2010, sehingga mengakibatkan kekurangan Bea Keluar sebesarRp.127.729.000,00: bahwa penagihan Bea Keluar didasarkan pada tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor,serta kurs yang berlaku pada tanggal selesai pemuatan ke sarana pengangkut;: bahwa penetapan Terbanding dalam Keputusannya Nomor : KEP271/WBC.03/201 1tanggal 19 Desember 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan

Direktur Jenderal telah menerbitkan Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP271/ WBC.03/2011 tanggal 19 Desember2011, tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang YangDiekspor oleh PT XXX, yang mewajibkan PT XXX, untuk melunasi kekuranganpembayaran Bea Keluar sebesar Rp. 127.729.000,00;bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding kemudian memberikan bantahandengan surat Nomor P.271/N5/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012, yang antara lainyang menyatakan:1) Bahwa Pelaksanaan Ekspor

Fakta yang terjadi adalah eksportasi melampauitanggal perkiraan ekspor, PEB tidak dibatalkan dan tidak diajukan pembayarandengan perhitungan baru.

(SPKPBK) sesuai dengan formatsebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) sebagaimanadimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai :penetapan Direktur Jenderal;pemberitahuan; danpenagihan kepada Eksportir.bahwa ketentuan ini menyatakan untuk penetapan kembali perhitungan bea keluaradalah berdasarkan Tarif Bea Keluar, Harga Ekspor yang berlaku pada saat PEBmendapat Nomor Pendaftaran dan Kurs yang berlaku saat pembayaran

Bea Keluar sudah benar;bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat Penetapan Kembali Perhitungan BeaKeluar oleh Terbanding sesuai : KEP271/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang DieksporOleh PT.

Poli; 1 (satu) rangkap surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor: 106/DPRP/600/700/VI/2013, tertanggal 18 Juni 2013; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor: 106/DPRP/600/700/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp.712.961.000,- 1 (satu) rangkap FC Gambar Rencana Pergudangan dan Ruko; 1 (satu) lembar Laporan Hasil Peninjauan dan penelitian Lapangan.5. 1 (Satu) rangkap Surat Kuasa untuk Melakukan Segala Perbuatan

No 1 sampai dengan 21 Tetap terlampir dalam berkas perkara.23. 2 (Dua) Rangkap Lembar Kendali Pengurusan Ijin, Nomor Agenda : 21, yang terdiri dari : 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan, Nomor: 21/DPRP/600/700/II/2012, tertanggal 22 Februari 2013;24. 1 (satu) lembar Surat Perhitungan penetapan Biaya Retribusi IMB, tertanggal 22 Februari 2013 sebesar Rp 99.677.000,-; 1 (Satu) Rangkap Lembar Lendali Pengurusan Izin, Nomor Agenda : 31, yang terdiri dari :

1 (satu) lembar Laporan Hasil Peninjauan dan Penelitian Lapangan yang ditandatangani oleh Lanny Anter; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB bulan Maret 2013 sebesar Rp.32.438.000,-;25. 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang /lahan Nomor : 31/DPRP/600/700/III/2013 tertanggal 8 Maret 2013; 2 (Dua) rangkap Lembar Kendali PengurusanIzin, Nomor Agenda : 34, yang terdiri dari: 1 (satu) Lembar Laporan hasil Peninjauan dan Penelitian

Lapangan; 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang /LahanNomor: 34/DPRP/600/700/III/2013, tertanggal 11 Maret 2013; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB Nomor: 34/DPRP/600/700/III/2013, Bulan Maret 2013, sebesar Rp.23.441.000,-;26. 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB Nomor: 34/DPRP/600/700/III/2013, Bulan Maret 2013, sebesar Rp.59.557.000,-; 1 (Satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang /LahanNomor

: 39/DPRP/600/700/III/2013, Tertanggal 11 maret 2013, yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor : 39/DPRP/600/700/III/2013, bulan Maret 2013, sebesar Rp.92.930.000,-; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor : 39/DPRP/600/700/III/2013, bulan Maret 2013, sebesar Rp.123.116.000,-. ; 27. 1 (Satu) Bh PC KomputerMerk LG Cameroon; 28. 1(Satu) Lbr Tanda Setoran Bank Sulut No Rek.017.01.12.02.0003-1

Total Luas Bangunan Fungsi Usaha = 8.031 m2e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 7.470m2e Perhitungan oleh Ahli : 8.031 m2e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Usaha : 561m22) Luas Bangunan Fungsi Hunian dengan perincian :Bangunan Jumlah Panjang Lebar LuasBangunanRuko 6 unit 15m 5m = 450 m2(Rumah)8 unit 15m 5m = 600 m2Jumlah = 1.050m2e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 1.650m2e Perhitungan oleh Ahli : 1.050 m2e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi

,~= 0.73Indeks Parameter Waktu Lebih dari 3 Tahun (Tetap)1.00Indeks Terintegrasi Fungsi Usaha = 3 xe Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 1.96e Perhitungan oleh Ahli : 2.19Selisih Perhitungan Luas Pelataran : 0.23hwa adapun perbedaan perhitungan disebabkan perhitungan antara lain:Untuk perbedaan perhitungan luas bangunan fungsi usaha dan huniandisebabkan karena dari Dinas Penataan Ruang dan Pertamananmenghitung lebih untuk luas bangunan yang dijadikan tempat hunianmenjadi 2 lantai

untuk Ruko 3 Lantai yang semestinya hanya 1 lantaikarena pertimbangan tempat usaha;Untuk perbedaan luas pelataran disebabkan karena Dinas PenataanRuang dan Pertamanan tidak memperhatikan ukuran tepat gambaryang ada dalam melakukan perhitungan sedangkan ahli bersama timmelakukan perhitungan berdasarkan gambar dan tinjauan langsung kelokasi;Untuk perbedaan perhitungan Indeks Terintegrasi dikarenakan tidak adadasar perhitungan dari Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan makadilakukan uji coba perhitungan

Ruko 6 unit 15m 5m = 450 m2(Rumah)8 unit 15m 5m = 600 m2Jumlah = 1.050m2e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 1.650m2e Perhitungan oleh Ahli : 1.050 m2Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Hunian : 6003) Luas Pelataran Prasarana Lokasi Panjang Lebar LuasPelataran Depan 105m 19m = 1.995 m2Tengah 89m 20.5m = 1.824,5m2Jumlah = 3.819,5m2e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 2.247m2e Perhitungan oleh Ahli : 3.819,5 m2e Selisih Perhitungan Luas Pelataran : 1.572,5

disebabkan karena Dinas PenataanRuang dan Pertamanan tidak memperhatikan ukuran tepat gambarHalaman 40 dari 87 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/ 2017/PT MND.yang ada dalam melakukan perhitungan sedangkan ahli bersama timmelakukan perhitungan berdasarkan gambar dan tinjauan langsung kelokasi;o,~Untuk perbedaan perhitungan Indeks Terintegrasi dikarenakan tidak adadasar perhitungan dari Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan makadilakukan uji coba perhitungan sehingga disimpulkan bahwa perbedaandisebabkan

per AUD (indikas1 nilai spot 150 bps)Tanggal Transaksi: 04/03/2008Tanggal Mulai Deposito: 06/04/2008Tanggal Penentuan: 03/04/2008Periode Perhitungan: 04/03/2008 s.d. 03/04/2008Tanggal Jatuh Tempo: 07/04/200817) DCD KIKO(USDAUD)Mata Uang Dasar ditempatkan: USD 221.00027Premi Flat 0,2%Nilai Tukar Konversi: 0,9215Tanggal Transaksi: 10/03/2008Tanggal Mulai Deposito: 12/03/2008Tanggal Penentuan: 10/04/2008Penode Perhitungan: 10/03/2008 s.d. 10/04/2008Tanggal Jatuh Tempo: 14/04/2008KnockOut Trigger USD

/2008Tanggal Mulai Deposito: 12/06/2008Periode Perhitungan 10/06/2008 s.d 10/07/2008Tanggal Penentuan: 10/07/2008Tanggal Jatuh Tempo: 14/07/200833) DCD KIKO(USDAUD)Mata Uang Dasar ditempatkan : USD. 198.000Premi Rate 0.2 %Nilai Tukar Konversi (Strike Level): 1,5675KnockOut Trigger USD 1,5750 per AUD (indikasi nilai spot + 75 bps)KnockIn Trigger USD 1,5525 per AUD (indikasi nilai spot 150 bps)Tanggai Transaksi: 26/06/2008Tanggal Mulai Deposito: 30/06/2008Tanggal Penentuan; 29/07/2008Periode Perhitungan

per AUD (indikas1 nilai spot 150 bps)Tanggal Transaksi: 04/03/2008Tanggal Mulai Deposito: 06/04/2008Tanggal Penentuan: 03/04/20084950Periode Perhitungan: 04/03/2008 s.d. 03/04/2008Tanggal Jatuh Tempo: 07/04/200816) DCD KIKO (USDAUD)Mata Uang Dasar ditempatkan: USD 221.000Premi Flat 0,2%Nilai Tukar Konversi: 0,9215Tanggal Transaksi: 10/03/2008Tanggal Mulai Deposito: 12/03/2008Tanggal Penentuan: 10/04/2008Penode Perhitungan: 10/03/2008 s.d. 10/04/2008Tanggal Jatuh Tempo: 14/04/2008KnockOut Trigger

Penentuan: 07/08/2006Perlode Perhitungan: 07/07/2008 s.d. 07/08/2008Tanggal Jatuh Tempo: 11/08/200838) DCD KIKO (USDAUD)Mata Uang Dasar ditempatkan : USD 200.000Premi Flat: 0,2 %Nilai Tukar Konversi (Strike level): 0,9750KnockOut Trigger USD 0,9790 per AUD (Indkasi nilai spot + 40 bps)KnockIn Trigger USD 0,9600 per AUD (Indkasi nilai spot 150 bps)Tanggal Transaksi: 24/07/2008Tanggal Mulai Deposito: 24/07/2008Tanggal Penentuan: 21/08/2008Periode Perhitungan 22/07/2008 s.d 21/08/2008Tanggal Jatuh

Perhitungan: 07/07/2008 s.d. 07/08/2008Tanggal Jatuh Tempo: 11/08/200839) DCD KIKO (USDAUD)Mata Uang Dasar ditempatkan : USD 200.000Premi Flat: 0,2 %Nilai Tukar Konversi (Strike level): 0,9750KnockOut Trigger USD 0,9790 per AUD (Indkasi nilai spot + 40 bps)KnockIn Trigger USD 0,9600 per AUD (Indkasi nilai spot 150 bps)Tanggal Transaksi: 24/07/2008Tanggal Mulai Deposito: 24/07/2008Tanggal Penentuan: 21/08/2008Periode Perhitungan 22/07/2008 s.d 21/08/2008Tanggal Jatuh Tempo: 25/08/200840) DCD KIKO

Uang Pesangon 510.610.500,Total 1.432.707.480,Perhitungan Hak Pekerja berdasarkan ANJURAN:TERGUGAT III:Nama Pekerja : SUPARI;NRP : 871049;Bekerja sejak : 02 Maret 1987;Masa Kerja : 29,7 Tahun (s/d tanggal ANJURAN);Gaji terakhir Nov 2013 : Rp13.115.000,1.Upah sejak bulan Desember 2013 sampai dengan November 2016(36 bulan);Perhitungan:36 bulan x Gaji Terakhir Nov 2013 = 472.140.000.Denda Upah sebesar 50% dari sejak upah bulan Desember 2013sampai dengan November 2016;Perhitungan:50% x 36 bulan x gaji

Uang Pesangon 428.860.500,Total 1.860.327.500, Perhitungan Hak Pekerja berdasarkan ANJURAN:TERGUGAT IV:Nama Pekerja : TATI MULYATI;NRP : 891168;Bekerja sejak : 02 Januari 1989;Masa Kerja : 27,8 Tahun (s/d tanggal ANJURAN);Gaji terakhir Nov 2013 : Rp8.275.000,1.Upah sejak bulan Desember 2013 sampai dengan November 2016(36 bulan);Perhitungan:36 bulan x Gaji Terakhir Nov 2013 = 297.900.000,Denda Upah sebesar 50% dari sejak upah bulan Desember 2013sampai dengan November 2016;Perhitungan:50% x 36 bulan

Uang Pesangon 225.466.500,Total 632.630.040,Perhitungan Hak Pekerja berdasarkan ANJURAN:TERGUGAT VIII:Nama Pekerja : RUDI ZAINUDIN KALIK;NRP : 921332;Bekerja sejak : 02 Maret 1992;Masa Kerja : 24,7 Tahun (s/d tanggal ANJURAN);Gaji terakhir Nov 2013 : Rp9.983.000,1.Upah sejak bulan Desember 2013 sampai dengan November 2016(36 bulan);Perhitungan:36 bulan x Gaji Terakhir Nov 2013 = 359.388.000,Denda Upah sebesar 50% dari sejak upah bulan Desember 2013sampai dengan November 2016;Perhitungan:50% x 36

: MASA PERHITUNGAN FAKTOR PESANGONKERJA Pesangon 2xpesangon Uang Penggantian Total(Tahun) Penghargaan Hak Halaman 38 dari 67 hal.Put.

Uang Pesangon 326.444.100,Total 915.960.216, Perhitungan Hak Pekerja berdasarkan ANJURAN:TERGUGAT IX:Nama Pekerja : ERY WARDHANA;NRP : 931018;Bekerja sejak :01 Februari 1993;Masa Kerja : 23,8 Tahun (s/d tanggal ANJURAN);Gaji terakhir Nov 2013 : Rp17.500.000,1.Upah sejak bulan Desember 2013 sampai dengan November 2016(36 bulan);Perhitungan:36 bulan x Gaji Terakhir Nov 2013 = 630.000.000,Denda Upah sebesar 50% dari sejak upah bulan Desember 2013sampai dengan November 2016;Perhitungan:50% x 36 bulan

lima puluh juta enam puluh enamribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) kepada toko Mitra Aneka, oleh karenahal tersebut terdakwa memanfaatkan perhitungan sementara yang dibuat olehsaksi SRI HARTATI SUTANTO dan menyuruh saksi SRI HARTATI SUTANTOuntuk segera mengirimkan email yang berisi lampiran perhitungan tersebutpada Tangal 10 Januari 2017 kepada saksi ANDRI WIGUNA yang bekerjapada bagian administrasi penjualan dan pembelian di Toko Mitra Aneka danpada saat itu saksi SRI HARTATI telah mengingatkan

klopklopan dengan PT INDOCON;Bahwa dasar perhitungan saat melakukan klopklopan tersebut berawaldari perhitungan saksi SRI HARTATI;Bahwa setahu saksi terdapat sisa utang dari INDOCON dan sisa utang dariMitra Aneka;Bahwa terkait selisin pembayaran diinformasikan kepada saksi YOHANES;Bhwa terkait dengan pembayaran sisa utang mitra aneka kepadaPT INDOCON, yang melakukan pembayaran saksi tidak mengetahuinya;Bahwa saksi mengingat email yang berisi perhitungan tersebut masihdiingat oleh saksi;Halaman 38

pada perhitungan dalamemail saksi SRI HARTATI tersebut;Bahwa setahu' saksi klopklopan tersebut adalah sisa tagihanPT INDOCON dan Mitra Aneka memiliki jumlanh yang sama danmasingmasing dapat dibayarkan;Bahwa apabila pokok utang diantara keduanya belum setara atau belummemiliki jumlah yang sama tidak dapat dilakukan klopklopan dan harusdibayarkan terlebin dahulu selisih nominal baru dapat dilakukanklopklopan;Bahwa setahu saksi yang dijadikan dasar perhitungan klopklopan adalahperhitungan sementara

hari ini tidak terdapat lagi perhitungan susulan;Bahwa terdapat perhitungan diskon pada akhirakhir perhitungan utangpiutang dengan PT INDOCON.Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;6.

Analisa saya hanya pada direksi, apabila ada aturan yangmengatur sejauh mana dia mengatur, dan kembali lagi apabila tidak adayang mengatur pasti ada kebijakan yang diambil untuk membuka blokirtersebut.Si A mengetahui perhitungan sementara namun dia menggunakanperhitungan tersebut adalah perhitungan final. Dan dari dasar perhitungantersebut mencoba untuk melakukan penghapusan hutang, padahal belumselesai. Apakah termasuk pelanggaran ?

sebagai berikut:Nilai Pembelian Impor = Rp 59.838.148.398,00Jumlah Bahan Baku 7 Rp 8.591.700,00ImporHarga Rataratabahan = Rp 6.965,00baku imporSisa Bahan Baku Impor = 116.511di jual lokalbahwa menurut Terbanding perhitungan PPN Impor yang semula tidak dipungut yang harus dibayarkembali oleh Pemohon Banding untuk Masa Pajak November 2009 adalah sebesar Rp120.102.325,00dengan perhitungan sebagai berikut: Uraian Cfm Terbanding (Rp)Sisa Bahan Baku Impor yang dijual 116.511Harga ratarata per kg bahan

Impor (10% x DPP) 104.764.930,00 39.006.356,00dikurangi : Pajak Keluaran 45.306.530,00 PPN Impor yang harus dipungut 59.458.399,00 39.006.356,00kembaliSanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) UU KUP (24 bulanx 2%)PPN Yang Masih Harus Dibayar 59.458.399,00 39.006.356,00 bahwa dalam persidangan pada tanggal 18 November 2013, Pemohon Banding menyatakan bahwa mengakui besarnya kuantum sisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 116.511 kgsebagaimana perhitungan Terbanding, namun dengan perhitungan

harga ratarata per kg bahan bakutetap sebesar Rp3.346,99 sebagaimana perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk menyampaikanpenjelasan dan detil perhitungan lebih lanjut atas pernyataannya dalam persidangan tersebut;bahwa kemudian dalam persidangan pada tanggal 2 Desember 2013, Pemohon Banding menyampaikanpenjelasan tertulis tambahan dengan Surat Nomor: 023/MMC/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013,dimana dalam penjelasan tambahan tersebut

Pemohon Banding kembali menghitung besarnya kuantumsisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 110.992 kg sebagaimana perhitungan dalam SuratBandingnya;bahwa demikian juga dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harus dibayar kembalijuga sama dengan perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat kekonsistenan perhitungandari Pemohon Banding sehingga Majelis tidak dapat meyakini kebenaran argumentasi serta dasarperhitungan

Terbanding namun tetap berbeda cara perhitungan DPP nya danpengkreditan Pajak Masukannya;8. bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundangundangan perpajakan yang bersangkutan, Majelis berpendapat:a. bahwa Terbanding menentukan harga bahan baku impor berdasarkan harga ratarata bahan bakudengan perhitungan jumlah nilai pembelian impor dibagi jumlah bahan baku impor selamaperiode Juni sampai dengan Desember 2009 adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 23

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Penggugat, yaitu: modal bisnis Penggugat sebesar Rp. 159.000.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah), tertundanya pembayaran selama + 18 (delapan belas) bulan dengan perhitungan Rp. 159.000.000 x 4% (18 bulan) = Rp. 274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah);5.

Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat antaralain: modal bisnis Penggugat sebesar Rp. 159.000.000, (seratus lima puluhsembilan juta rupiah), tertundanya pembayaran selama + 18 (delapanbelas bulan) dengan perhitungan Rp.159.000.000 x 4% (18 bulan) =Rp. 274.000.000, (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah);4. Menyatakan sita jaminan atas kekayaan Para Tergugat tersebut diatas sahdan berharga;5.

Tergugat ;Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat telah ingkar janji,maka petitum yang mohon agar Tergugat dan Tergugat II dinyatakanmelakukan wanprestasi atau cidera janji dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa petitum berikutnya mohon agar Tergugat danTergugat II dihukum untuk membayar kerugian Penggugat baik kerugian yangdiderita Penggugat berupa modal bisnis Penggugat sebesar Rp. 159.000.000,(seratus lima puluh sembilan juta rupiah), tertundanya pembayaran selama + 18(delatan belas) bulan dengan perhitungan

Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar kerugianPenggugat, yaitu: modal bisnis Penggugat sebesar Rp. 159.000.000,(seratus lima puluh sembilan juta rupiah), tertundanya pembayaran selama +18 (delapan belas) bulan dengan perhitungan Rp. 159.000.000 x 4% (18bulan) = Rp. 274.000.000, (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah);5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkarayang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 791.000, (tujuh ratus sembilanpuluh satu ribu rupiah);6.

1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terputus sejak akhir November 2013;3.Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut: a. Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp. 1.675.250 ,- : Rp.15.077.250 ,- b. Uang Penghargaan masa kerja: 6 x Rp. 1.675.250 ,- : Rp.10.051.500,- c.