• PEMBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Advokat, berkantor di LBH Kompas HHAM-LSM-ERPETA, Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2014 terdaftar di Pengadilan Agama Surakarta tanggal 27 Agustus 2014, semula sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding; MelawanTERBANDING, umur 54 tahun, agama

  Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2014 terdaftar di Pengadilan Agama Surakarta tanggal 9 Oktober 2014, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

  SALINANPUTUSANNomor 003/Pdt.G/2015/PTA.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentupada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusanperkara Cerai Gugat antara:PEMBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaanPensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal diKota Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasahukumnya Advokat, berkantor di LBH KompasHHAMLSMERPETA, Boyolali, berdasarkan SuratKuasa

• PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, dalam hal telah memberi kuasa kepada Zulham Rany, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Zulham Rany, SH dan Rekan, beralamat di jalan P.

  Diponegoro no. 321 Kisaran, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2012, sebagai Penggugat ;MELAWAN:TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Akmal Tanjung, SH., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum Akmal Tanjung, SH berkantor di Jalan Bakti no. 26 Kisaran berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2012, sebagai Tergugat;

  Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena tidak memiliki izinatasan dari pejabat Pemerintah sebagai Pegawai Negeri Sipil;a. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugattidak ada izin atasan sebagaimanaHalaman 7 dari 30 halaman Putusan No. 210/Pdt.G/2012/PA.KisIl. Tentang Pokok PerkaraPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipildi pemerintahan Kabupaten Batu Barasehingga secara hukum tidak dapatdilanjutkan pemeriksaan sidang gugatanPenggugat yang diajukan dengan perkaranomor: 210/Pdt.G/2012/PA.Kis;.

  Bahwa Penggugat yang bekerja sebagaisebagai Pegawai Negeri Sipil seharusnyamengikuti peraturan hukum yang berlakusehingga dasar inilah Tergugat menolakgugatan cerai yang diajukan olehPenggugat;Bahwa karena izin atasan untukmelakukan perceraian hanya diterbitkanoleh Sekretaris BKKBN danPemberdayaan Perempuan yangsebenarnya harus diterbitkan oleh KepalaBadan BKKBN dan PemberdayaanPerempuan, maka dengan demikian surattersebut bertentangan dengan ketentuanhukum yang berlaku;.

  Bahwa gugatan dapat dilanjutkan pemeriksaan sidang gugatanPenggugat yang diajukan dengan perkara Nomor : 210/Pdt.G/2012/PA.Kis. mengikuti Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yangHalaman 11 dari 30 halaman Putusan No. 210/Pdt.G/2012/PA.Kismengatur secara peraturan hukum yang berlaku mengenaipengajuan gugatan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil;2.

  berita acara persidanganyang bersangkutan ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugattelah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. pasal 138 Kompilasi HukumIslam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat dan Tergugat diwakili Kuasanyamasingmasing hadir menghadap di persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai

  Negeri Sipil telahmelengkapi persyaratan administrasi yaitu surat izin dari atasannya, danPenggugat telah menyerahkannya di persidangan, dengan demikian telahsesuai dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun1983 jo.

• MUHAMMAD ISHAK, Kewarganegaran Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di J1. Padat Karya No. 12 Rt. 005/Rw.003, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai ; PENGGUGAT MELAWANI.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK, berkedudukan di J1. Daeng Manambon Nomor 12 Mempawah. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama: 1. NURZIMAN, A.Ptnh., 2. MAWARDI, S.Sos., dan 3. H.

  ., Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, Berdasarkan Surat Tugas Khusus Nomor : 19/ST-61.02/1/2011, Tanggal 06 Januari 2011. Selanjutnya disebut sebagai ;TERGUGATII.LEMBAGA PEMASYARAICATAN KLAS II A PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Adi Sucipto, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Dalam hal ini diwakili oleh G. EDY SUYANTO, Bc.IP selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak memberikan kuasa kepada 1.

  AKHMAD YANUAR, Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak, beralamat di Jalan Adi Sucipto, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan Surat Tugas Khusus Nomor : W11.PAS.A.PL.04.01-362.a Tanggal 22 Maret 2011. Selanjutnya disebut sebagai;TERGUGAT II INTERVENSI

• Terlawan I untuk seluruhnya tersebut di atas;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan perlawanan dari Para Pembanding/ Terbanding semula Para Pelawan untuk sebagian ;

2. Menyatakan Para Pembanding/ Terbanding semula Para Pelawan adalah Para Pelawan yang baik dan benar;

1. Menyatakan penguasaan secara fisik tanah tanah kavling Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan No. 403, atas nama Pusat Koperasi Pegawai

   Negeri Republik Indonesia (PKPN RI) Kodya Dati II Semarang (Terlawan III), oleh Para Pembanding/ Terbanding semula Para Pelawan sebagaimana pada posita 7 adalah sah menurut hukum;

2. Menyatakan eksekusi No.23/Eks/Pdt/2019/PN.Smg terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.142/Pdt.G/2015/PN.Smg tanggal 10 April 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.492/Pdt/2016/PT.Smg tanggal 01 Pebruari 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.2361 K/Pdt/2017 tanggal 12 Desember 2017 tidak dapat

   EDRIS MA ROEF
   Terbanding/Tergugat III : PENGURUS KANTOR PUSAT KOPERASI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA PKPN RI KOTAMADYA SEMARANG
   Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MADYA SEMARANG

   EKO UTOMO, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal diJalan Sejahtera Raya A5 Perumahan Trangkil Sejahtera RT.02, RW.10,Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, selanjutnyadisebut sebagai PEMBANDING XII/ TERBANDING semula PELAWAN XII;IKA WAHYUNI, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Perumahan TulusHarapan B/X No.89 RT.06, RW.09, Kelurahan Sendang Mulyo, KecamatanTembalang, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING XIII/TERBANDING semula PELAWAN XIII;ROCHMAD

   ,M.H., dan YUDHA ANGGA WIDIANTARA, S.H., Para Advokat, berkantorpada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SUTRISNO DAN REKAN, JalanZebra Tengah No.23 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum PengadilanNegeri Semarang pada tanggal O7September 2020, dibawah RegisterNo.1635/PDT/K.Kh/2020/PNSmgq ;Melawan:Halaman 11 dari 70 halaman Putusan Nomor 483/Pdt/2020/PT SMGPENGURUS KANTOR PUSAT KOPERASI PEGAWAI NEGERI REPUBLIKINDONESIA (

   Bahwa terhadap Obyek Sengketa yaitu sebidang tanah Negara Bekas HakGuna Bangunan No.403, Gambar Situasi No.2291/XIV/1997, seluas + 23.250m2, atas nama Pusat Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (PKPNRI)Kodya Dati II Semarang, yang terletak setempat dikenal di Desa Sukorejo,Kecamatan Gunungpati, Kotamadia Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sesuaidengan fakta hukumnya adalah tidak dikuasai atau tidak dalam penguasaanTerlawan dan Terlawan II ;Halaman 15 dari 70 halaman Putusan Nomor 483/Pdt/2020/

   Bahwa sesuai dengan fakta hukumnya, Obyek Sengketa yaitu sebidang tanahNegara Bekas Hak Guna Bangunan No.403, Gambar Situasi No.2291/XIV/1997,seluas + 23.250 m2, atas nama Pusat Koperasi Pegawai Negeri RepublikIndonesia (PKPNRI) Kodya Dati Il Semarang, yang terletak setempat dikenal diDesa Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kotamadia Semarang, Provinsi JawaTengah, pada dasarnya sudah dikavlingkavling dan secara fisik tanahtanahkavling tersebut sebagian telah dimiliki dan dikuasai Para Pelawan, yaitu

• PURBA, tanggal lahir 1 April 1970, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), agama Kristen, alamat desa Kuta Bayu kecamatan Gunung Meriah kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disbut sebagai PENGGUGAT.L a w a n DARMAWANTO SIPAYUNG, tanggal lahir 12 Pebruari 1973, pekerjaan petani, agama Kristen, alamat desa Kuta Bayu kecamatan Gunung Meriah kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disbut sebagai TERGUGAT.

  PURBA, tanggal lahir 1 April 1970, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), agama Kristen, alamat desa Kuta Bayu kecamatan GunungMeriah kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disbut sebagaiPENGGUGAT.LawanDARMAWANTO SIPAYUNG, tanggal lahir 12 Pebruari 1973, pekerjaan petani, agama Kristen, alamat desa Kuta Bayu kecamatan Gunung Meriahkabupaten Deli Serdang.

• PEMOHON II, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 ( Sarjana ), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ), tempat tinggal di Kabupaten Asahan, Selanjutnya disebut Pemohon II ;3. PEMOHON III, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.2 ( Magister ), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ), tempat tinggal di Kabupaten Asahan, Selanjutnya disebut Pemohon III ; 4.

  PEMOHON VI, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa insidentil kepada KUASA, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W2-A11/729/HK.05/VIII/2013 tertanggal 29 Agustus 2013, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Pemohon ;

  PEMOHON Il, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1( Sarjana ), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ), tempattinggal di Kabupaten Asahan, Selanjutnya disebut Pemohon II ;PEMOHON Ill, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.2( Magister ), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ), tempattinggal di Kabupaten Asahan, Selanjutnya disebut Pemohon Ill ;PEMOHON IV, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan AKMIL,pekerjaan Anggota TNI AD, tempat tinggal di Kota Medan,Selanjutnya disebut Pemohon IV ;PEMOHON

  SAKSI Il, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM,pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal diKabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut;e Bahwa Saksi kenal dengan SUAMI dan isterinya PEMOHON ( Pemohon );e Bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI telah dikaruniai 5(lima) orang anak ;e Bahwa tidak ada isteri SUAMI selain dari Pemohon ;e Bahwa SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 20 November2010 karena sakit ;e Bahwa Saksi ikut

• (TERDAKWA)Nama Lengkap : AL HADIT ALIAS ADIT BIN RUSLAN;Tempat Lahir : Terusan, Kecamatan Karang Jaya, Musi Rawas Utara;Umur/Tgl.lahir : 46 Tahun / 20 Oktober 1967;Jenis Kelamin : Laki-Laki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Poros Nikan Jaya Blok B Kelurahan Nikan Jaya, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selata; Agama : Islam;Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);Pendidikan : SMA;

  yang mengadili perkara pidana secara biasapada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;" :/AL HADIT ALIAS ADIT BIN RUSLANNama Lengkap :Terusan, Kecamatan Karang Jaya, Musi Rawas UtaraTempat Lahir :46 Tahun / 20 Oktober 1967Umur/Tgl.lahir :LakiLakiJenis Kelamin :/IndonesiaKebangsaan :Jalan Poros Nikan Jaya Blok B Kelurahan Nikan Jaya, Kecamatan LubuklinggTempat Tinggal Kota Lubuklinggau, Sumatera SelatanIslamPNS (Pegawai

  Negeri Sipil)Agama SMAPekerjaanPendidikan Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;e Penyidikan; tidak dilakukanpenahanan j2 enone nnn n ene n nen ne eee Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 11 September 2014 s/d30 September 2014, di RutanLubuklinggau:Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sejak tanggal: 23September 2014 s/d 22 Oktober 2014, di RutanLubuklinggau ;Dialinkan dari Rumah Tahanan Negara menjadi Penahanan Kota oleh HakimPengadilan Negeri

• Pemerintah Kota Makassar
  Terbanding/Tergugat II : Agus Siswadi
  Terbanding/Turut Tergugat : Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Beringin Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Kota Makassar)

• PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Guru Sekolah Dasar Negeri, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amin Subarkah Setiadi, S.H., Advokat, berdasarkan kuasa khusus yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 19/SK/III/2015 tertanggal 02 Maret 2015, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang PEMBANDING; MELAWAN TERBANDING umur 52 tahun, agama Islam

  , pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Guru Sekolah Dasar Negeri, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Susanto,S.H., Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 83/SK/I/2015 tertanggal 13 Januari 2015, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang TERBANDING;

• Nama Penggugat, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di RT 02 RW 02 Desa P, Kecamatan P, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Penggugat;melawanNama Tergugat, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan PT XXXX, Tempat tinggal di RT. 02 RW. 03 Desa T, Kecamatan T, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

  putusan yang seadiladilnya.Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipunberdasarkan relaas panggilan Nomor 42/Pdt.G/2017/PA.MORTB telah dipanggilsecara resmi dan patut;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepadaPenggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat,akan tetapi tidak berhasil;Bahwa sebagai Pegawai

  negeri Sipil, Penggugat menyerahkan SuratIzin Atasan 472.2/35/43/2017 tanggal 6 Maret 2017 yang dikeluarkan olehatasan P, Kabupaten Halmahera Utara kepada Majelis Hakim perihalPemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat;Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan ataspertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan ada perubahan posita 7dan petitum angka 3 yaitu tentang nafkah anak dirubah menjadi nafkah anakuntuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak PT 1, umurenam tahun

  Penggugatdatang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datangdan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagaiwakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secararesmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidakhadir di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpahadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai

  Negeri Sipiltelah menyerahkan Surat izin bercerai dari atasannya kepada Majelis Hakimoleh karena itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo.

  Pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 45 tahun 1990 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri sipilsehingga terpenuhi syarat pemeriksaan perkara bagi pihak Pemohon yangberprofesi sebagai Pegawai Ngeri Sipil;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadapTergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terusmenerus dansudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan Tergugatmenjalin hubungan

• Foto Copy SK No.821.23/01/KEP/2012 tanggal 27 Janwari 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Eselon III dilingkup pemerintah Kabupaten Buru Selatan atas nama Janwar R. Polanunu, S.Sos. M.Si selaku Kabid Pengolahan dan Produksi Hasil Hutan.40).

  Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;

  Tempat tinggal : Desa Lektama Kecamatan Namrole KabupatenBuru Selatan ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara padaDinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Ambon berdasarkansurat perintah/penetapan penahanan oleh :1. Penyidik, sejak tanggal 18 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 7Desember 2016 ;2. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal20 Desember 2016 ;3.

  ThabatThalib M selaku Penerima Kuasa.Foto Copy SK CPNS No. 813.23/390/SK/2003 tanggal 31 Desember2003 atas nama Janwar Rizki Polanunu, S.Hut.Foto Copy SK PNS No.821.3/390/SK/2006 tanggal 17 Janwari 2005atas nama Janwar Rizki Polanunu, S.Hut.Foto Copy SK No.821.23/01/KEP/2012 tanggal 27 Janwari 2012tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan strukturalEselon Ill dilingkup pemerintah Kabupaten Buru Selatan atas namaJanwar R. Polanunu, S.Sos.

  Pid.SusTPK/2016/PN.Amb.seratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) danbersumber dari APBD 2010 DBHDR;Bahwa kapasitas saksi sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabuapen BuruSelatan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas KehutananKabupaten Buru Selatan ;Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Dinas KehutananKabupaten Buru Selatan pada tahun 2010 adalah berdasarkan SuratKeputusan Bupati Kabupaten Buru selatan Nomor : 821.2/264/2010tanggal 05 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pegawai

  Negeri SipilDalam Jabatan Struktural Eselon Il di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buruselatan sedangkan untuk tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan BupatiKabupaten Buru selatan Nomor : 821.22/01/KEP/2012 tanggal 20 April2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam JabatanStruktural Eselon Il di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru selatan dansebagai Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatansejak bulan Januari 2012 sampai dengan saat ini berdasarkan SuratKeputusan Bupati Buru Selatan

• NGARAK TARIGAN,BA : Pensiunan Pegawai Negeri,Alamat di Jln. Puskesmas No.52 Delitua Kelurahan Delitua Timur Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang,dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai ------ PENGGUGAT; L A W A NLIE PING Als Aliang, Wiraswasta,Komplek Perumahan Villa Gading Mas Permai Jalan Gading Mas Permai Blok M-3 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kodya Medan, selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT;

  PUTUSANNo. 41/Pdt.G/2010/PN.LPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara :NGARAK TARIGAN.BA : Pensiunan Pegawai Negeri,Alamat di JIn.

• ., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Depan Masjid Cendono RT. 05 RW. 01 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur Kode Pos 62162;----------------------------------------------------Untuk selanjutnya disebut sebagai:--- PENGGUGAT--------------------------------M E L A W A N -------------------------------------KEPALA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Berkedudukan di Jalan Raya Magelang Km 7,5 Kabupaten Sleman, Daerah

  ., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS),Bertempat tinggal di Depan Masjid CendonoRT. O05 RW.

  ,;Jabatan : Auditor Kepegawaian ;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada KantorRegional Badan Kepegawaian Negara, beralamatdi Jalan Raya Magelang Km 7,5 KabupatenSleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telahFETT eg mn I I1.

• PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan pegawai negeri sipil sebagai guru di SDN. 015877, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai Pemohon;Melawan TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Batu Bara, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai Termohon;

  PUTUSANNomor: 499/Pdt.G/2012/PA.Kis.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkaraIsbat Nikah dan Cerai Talak yang diajukan oleh:PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SPG,pekerjaan pegawai negeri sipil sebagai guru di SDN.015877, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagaiPemohon

  tersebut Termohon tidak pernahhadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yangHalaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 342/Pdt.G/2012/PA.Kis.sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menuruthukum;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah berstatus PegawaiPegawai Negri Sipil maka berdasarkan ketentuan Peraturan PemerintahNomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990bahwa semua Pegawai

  Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraianharus terlebih dahulu mendapatkan izin atasan;Menimbang, bahwa Pemohon telah memperoleh izin tersebut;, makapemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dantetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapitidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap denganpermohonannya;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTermohon

• Pidana(TERDAKWAH)Nama Lengkap : AL HADIT ALIAS ADIT BIN RUSLANTempat Lahir : Terusan, Kecamatan Karang Jaya, Musi Rawas Utara Umur/Tgl.lahir : 46 Tahun / 20 Oktober 1967Jenis Kelamin : Laki-LakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Jalan Poros Nikan Jaya Blok B Kelurahan Nikan Jaya, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera SelatanAgama : IslamPekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)Pendidikan : SMA

  yang mengadili perkara pidana secara biasapada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;" :/AL HADIT ALIAS ADIT BIN RUSLANNama Lengkap :Terusan, Kecamatan Karang Jaya, Musi Rawas UtaraTempat Lahir :46 Tahun / 20 Oktober 1967Umur/Tgl.lahir :LakiLakiJenis Kelamin :IndonesiaKebangsaan :Jalan Poros Nikan Jaya Blok B Kelurahan Nikan Jaya, Kecamatan LubuklinggTempat Tinggal Kota Lubuklinggau, Sumatera SelatanIslam:IPNS (Pegawai

  Negeri Sipil)Agama ISMAPekerjaanPendidikan Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;e Penyidikan; tidak dilakukanfoie ete el aA see eee erento onmeamaareenemeERREeSHalaman dari 16 Halaman Putusan Nomor 615/Pid.Sus/201 4/PN.LIge Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 11 September 2014 s/d30 September 2014, di RutanLUIUKIING 9 AU t=2=22ann asses enn esnemsennesceenenennnnnseenese Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sejak tanggal: 23September 2014 s

• PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter (Pegawai Negeri Sipil), bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Guyub Bekti Basuki, SH., MH.

  Advokat, alamat Jalan Kelud No. 8 Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2016, semula Termohon sekarang Pembanding;m e l a w a nTERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter (Pegawai Negeri Sipil), bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Rabun Edi Ismanto, SH., MH. dan Esti Suyanti, SH., MH.

  Bukti Pr.1 tersebut menyatakan Saya menyatakanakan menyerahkan Setengah Gajinya untuk penghidupan bekas istri sayaatas nama PEMBANDING Pembanding/Termohon/ Penggugat Rekonpensi,terhitung sejak mulai perceraian berkekuatan hukum tetap sampai denganbekas istri saya tersebut secara hukum tidak berhak untuk menerimanya,pernyataan tersebut jelas hubungannya dengan kontek ketentuan Pasal 8Ayat (7) PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai

  Negeri Sipil Jo.PP No.10 Tahun 1983 Tentang ljin Perkawinan dan Perceraian bagiPegawai Negeri Sipil yang menyatakan :Hal.24 dari 44 hal.

  Put No.208/Pdt.G/2017/PTA.Smg.Ayat (7) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawinlagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi HAPUSterhitung ia kawin lagi;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sepanjang halhal yangberkaitan dengan kewajiban bekas suami kepada bekasisterinyasebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983dan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 makaperincianpembagian gaji suami sesuai Peraturan Pemerintah Nomor

  10/1983 joPeraturan Pemerintah Nomor 45/1990, yang merupakan aturanAdministrasi Kepegawaian tidak perlu dicantumkan dalam amar putusanPengadilan Agama ;Bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut didasarkankepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 106 K/AG/1997 tanggal 22September 1998 yang telah menjadi Yurisprudensi tetap yang dipedomanioleh para Hakim dalam mengadili perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil ;Bahwa oleh karena itu petitum gugatan Rekonpensi poin 4 yang berbunyi Menyatakan hukumnya

• ., umur: 52 tahun, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Nomor: 4, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro;2. YUDHA YUNIANTO, SIP., umur: 43 tahun, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Melon, RT/RW 016/04, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro;3. Dra.

  ., umur: 50 tahun, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Mawas Nomor: 7 RT/RW 010/004, Kelurahan Hadi Mulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;4. TRIANA APRISIA, S.STP., umur: 34 tahun, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Banteng Nomor: 8, Kelurahan Hadi Mulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;5.

  ., umur: 34 tahun, pekerjan: Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin Nomor: 156 RT/RW 008/003, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;Dalam hal ini sebagai pengurus Koperasi Bumi Sai Wawai (BSW) yang diwakili oleh Kuasanya bernama: PANCA KESUMA, S.H., FAUZI, S.H. & FREDY GANDHI MIDIA, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Way Rarem Nomor 6 Rawasari III Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 015/PDT/PK/ KBSW/IV/2016

• PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pegawai negeri sipil sebagai penjaga SDN. 015902 di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon;MelawanTERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Asahan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai Termohon;

• R O M L I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Blok Pandean Rt.06/Rw.03 Desa Babadan, Kecamatan Sindang,Kabupaten Indramayu, sebagai Para Tergugat, Dkk

  EDI CHAERUL HADI, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggalTaman Sari Bukit Bandung blok 8 No.18 Rt.005/Rw.011,KelurahanSindang Jaya,Kecamatan Mandala Jati,Kota Bandung Selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT.MelawanROMLI, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BlokPandean Rt.06/Rw.03 Desa Babadan, Kecamatan Sindang,KabupatenIndramayu, Selanjutnya disebut ............... sebagai TERGUGAT L;NINA HERNAWATI.

• Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Mantan Bendahara Pembantu Panwaslih Kabupaten Maluku Tengah;

  Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Mantan BendaharaPembantu Panwaslih Kabupaten Maluku Tengah;Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/PenetapanPenahanan oleh :1.2.Penyidik tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum dengan Penahanan Kota sejak tanggal 07 Maret 2018sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriAmbon dengan jenis Tahanan Kota Ambon sejak tanggal 13 Maret 2018sampai dengan tanggal 11 April 2018;Diperpanjang oleh Ketua

  tahun 2017, bertempat di Kantor Panitia Pengawas Pemilihnan Bupati dan WakilBupati Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaktidaknya pada tempat tertentuyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili,berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undangundang Nomor 46 tahun2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 2 dan pasal 4Keputusan Mahkamah Agung, Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11Oktober 2011, pegawai

  negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugasmenjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementarawaktu dengan sengaja memalsu bukubuku atau daftardaftar yang khusus untukpemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut: Bahwa Terdakwa diangkat selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PanitiaPengawas Pemilinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah sesuaiSurat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan UmumProvinsi Maluku Nomor

  Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atautermasuk korporasi, sedangkan yang termasuk korporasi menurut ketentuanPasal 1 ayat (1) undangundang tersebut di atas adalah kumpulan orang danatau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupunbukan badan hukum (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984Nomor 892/K/PID/1983, berpendapat bahwa yang dimaksud barang siapadalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai

  negeri tetapimencakup juga pegawai swasta, pengusaha, bahkan badan hukum) ;Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukumpelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelakudelik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwadimuka sidang;Menimbang, bahwa karena orang perseorangan mempunyai arti yangsama dengan manusia atau seorang manusia dan korporasi adalah kumpulanorang yang terorganisasi, sehingga menurut undangundang dipandangsebagai