No.65 K/Pid/2010 Bahwa bangunan pagar Yayasan Nurul Iman yang telah dirobohkan olehmereka Terdakwa berdiri diatas tanah milik Yayasan Nurul Iman denganbukti Surat Keterangan Riwayat Tanah No.593/08/436.7.14.2/2006tanggal 18 September 2006 dari Lurah Bendul Merisi, Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kota Surabaya No.392550.135.12007 tentangPemberian Hak Guna Bangunan atas nama Yayasan Nurul Iman danSurat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2006 dan tahun 2007; Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota

fasilitas Umum, jangandikuasai secara sepihak serta mencabut pagar kawat dan menggeserpagar kawat tersebut untuk batas tanah;Bahwa bangunan pagar Yayasan Nurul Iman yang telah dirusak olehmereka Terdakwa berdiri diatas tanah milik Yayasan Nurul Iman denganbukti Surat Keterangan Riwayat Tanah No.593/08/436.7.14.2/2006tanggal 18 September 2006 dari Lurah Bendul Merisi, Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kota Surabaya No.392550.135.12007 tentangPemberian Hak Guna Bangunan atas nama Yayasan Nurul Iman danSurat

No.65 K/Pid/2010dikuasai secara sepihak serta mencabut pagar kawat dan menggeserpagar kawat tersebut untuk batas tanah;Bahwa bangunan pagar Yayasan Nurul Iman yang telah dirusak olehmereka Terdakwa berdiri diatas tanah milik Yayasan Nurul Iman denganbukti Surat Keterangan Riwayat Tanah No.593/08/436.7.14.2/2006tanggal 18 September 2006 dari Lurah Bendul Merisi, Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kota Surabaya No.392550.135.12007 tentangPemberian Hak Guna Bangunan atas nama Yayasan Nurul Iman danSurat

Bahwa pada tanggal XXXXXxXxXxXAyah Pemohon telah meninggaldunia karena Sakit Tua, dan pada XXXXXXXXX Pemohon meninggaldunia, sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia AyahXXXXXXXXXX) dari Kepala Desa Mukuh nomor XXXXXXXXXX dansurat keterangan meninggal dunia lbu (XXXXXXXXXXX dari kepalaDesa Siman nomor XXXXXXXXXXXXXXX;3.

Dimana pagi sekitar jam 11.00Wit korban meminjamkan / memberikan uang cas sebesar Rp.25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah ) dan siangnya sekitar jam 11.51Wit saya mentranferkan uang Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah)melalui sms Banking kepunyaan saksi ke Rekeningnya terdakwa;Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN Son Bahwa bukti peminjaman uang dari terdakwa ada berupa Kwitansi danSurat perjanjian / Surat Pinjaman Uang; Bahwa terdakwa tidak pernah mencicil atau mengganti uang pinjamanapalagi

Dimana pagi sekitar jam 11.00Wit korban meminjamkan / memberikan uang cas sebesar Rp.25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah ) dan siangnya sekitar jam 11.51Wit saya mentranferkan uang Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah)melalui sms Banking kepunyaan saksi ke Rekeningnya terdakwa; Bahwa bukti peminjaman uang dari terdakwa ada berupa Kwitansi danSurat perjanjian / Surat Pinjaman Uang; Bahwa terdakwa tidak pernah mencicil atau mengganti uang pinjamanapalagi mau memberikan bunga yang di janjikan ke

Dimana pagi sekitar jam 11.00Wit korban meminjamkan / memberikan uang cas sebesar Rp.25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah ) dan siangnya sekitar jam 11.51Wit saya mentranferkan uang Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah)melalui sms Banking kepunyaan saksi ke Rekeningnya terdakwa; Bahwa bukti peminjaman uang dari terdakwa ada berupa Kwitansi dansurat perjanjian / Surat Pinjaman Uang; Bahwaterdakwa tidak pernah mencicil atau mengganti uang pinjamanapalagi mau memberikan bunga yang di janjikan ke

Dimana pagi sekitar jam 11.00Wit korban meminjamkan / memberikan uang cas sebesar Rp.25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah ) dan siangnya sekitar jam 11.51Wit saya mentranferkan uang Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah)melalui sms Banking kKepunyaan saksi ke Rekeningnya terdakwa;Bahwa bukti peminjaman uang dari terdakwa ada berupa Kwitansi danSurat perjanjian / Surat Pinjaman Uang;Bahwa terdakwa tidak pernah mencicil atau mengganti uang pinjamanapalagi mau memberikan bunga yang di janjikan ke

;Menimbang, Laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tanggal 19 Januari 2009 dansurat permohonan Penggugat tertanggal 02 Pebruari 2009/ secara lesan dipersidangan yangisinya bahwa Penggugat mohon untuk mencabut kembali gugatannya yang telah diajukan diPengadilan Agama Blitar, Nomor : 3018/Pdt.G/2008/PA.BL, tanggal 10 Desember 2008,beserta alasanalasannya ;Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut kembali gugatan tersebut diajukanoleh Penggugat pada saat perkaranya masih dalam proses pemeriksaan

ANDRIANY WIDIE ASTUTI kepadaANDY RUDIANTO tanggal 14 Desember 2012 dengan register KecamatanSungai Pinang No.590/370/IXI/KSP/2014, tanggal 27 Februari 2014 danSurat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ANDY RUDIANTO denganNo. Reg. Kecamatan Sungai Pinang No. 590/370/IXI/KSP/2014, tanggal 27Februari 2014 yang diterima Terdakwa dari Sdr.

AndrianyHalaman 17 dari 34 halaman, Putusan Nomor 278/PID/2020/PT SMRWidie Astuti kepada Andy Rudianto, tanggal 14 Desember 2012,dengan dengan Register Kecamatan Sungai Pinang No.590/370/IXI/KSP/2014, tanggal 27 Februari 2014 dan Surat dansurat pernyataan penguasaan tanah atas nama Andy Rudiantodengan No.Reg Kecamatan Sungai Pinang No.590/370/IXI/KSP/2014, tanggal 27 Februari 2014, sedangkandalam pertimbangan hukum dalam pengambilan keputusanmajelis Hakim Judex factie pengadilan tingkat pertama adalah

SyahranNo.590/280 /V/2007 tgl. 2852007 (Register Kelurahan Mugirejo)dan No.590/567/V/KASU/2007 tgl. 31052007 (RegisterKecamatan Samarinda Utara) yang terdapat kalimat berasal dariSKPT tgl 22 Mei 1984, surat keterangan waris tgl 2482004 dansurat penunjukan tgl 682004 dan surat tersebut telah disita olehpihak penyidik sebagaimana bukti yang telah Terdakwasampaikan yaitu bukti tertanda Tdk8 akan tetapi bukti tersebuttidak pernah dijadikan bukti dalam perkara incasu ;Bahwa berdasarkan keterangan dari

SyahranNo.590/280/V/2007 tgl. 2852007 (Register Kelurahan Mugirejo)dan No.590/567/V/KASU/2007 tgl. 31052007 (RegisterKecamatan Samarinda Utara) yang terdapat kalimat berasal dariSKPT tgl 22 Mei 1984, surat keterangan waris tgl 2482004 dansurat penunjukan tgl 682004 ;Bahwa kemudian Terdakwa memohon untuk dilakukannyapengukuran atau pengecekan lokasi atas bidang tanah yang dijualkepada Saksi Andy Rudianto sebagaimana Berita AcaraPeninjauan Tanah/Perwatasan tanggal 11 Desember 2012 dengandi hadiri oleh

Lamongan berpendapat lain,mohon putusan yang seadil adilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan,Penggugat telah ternyata menghadap sendiridipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadirdipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangansebagai wakil / kuasanya, meskipun Pengadilan telahmemanggilnya secara resmi dan patut melalui Mass mediaRadio Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dengan suratpanggilan pertama tertanggal 22 Februari 2011 dansurat

Lamonganuntuk memanggil Tergugat melalui mass media:Menimbang bahwa pada persidangan yang telahditetapkan, Penggugat telah ternyata menghadap sendiridipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadirdipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangansebagai wakil / kuasanya, meskipun Pengadilan telahmemanggilnya melalui mass media RPD Radio PemerintahDaerah Kabupaten Lamongan secara resmi dan patut dengansurat panggilan pertama tertanggal 22 Februari 2011 dansurat

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 Desember 2014 dibawah Nomor.268/Pdt.P/2014.PN.PDG.mengajukan permohonan sebagaiberikut : e Bahwa pemohon dilahirkan di Tanah Datar tanggal 25 Desember 1962 dengannama SUPRATMAN dari perkawinan orang tua pemohon yang bernama SABIRIN( Bapak ) dan KAMSIAH ( ibu ), Sesuai dengan Akta KelahiranNomor.1371CLT0410201000222,yang dikeluarkan oleh Dinas KependudukanDan Catatan Sipil Kota Padang ;e Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), Kartu Keluarga Buku Nikah danSurat

Pemohonmenyatakan tidak keberatan danmembenarkannya ; Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menyampaikan halhalsebagaiberikut : Bahwa pemohon dilahirkan di Tanah Datar tanggal 25 Desember 1962 dengannama SUPRATMAN dari perkawinan orang tua pemohon yang bernama SABIRIN( Bapak ) dan KAMSIAH ( ibu ), Sesuai dengan Akta KelahiranNomor.1371CLT0410201000222,yang dikeluarkan oleh Dinas KependudukanDan Catatan Sipil Kota Padang ;e Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), Kartu Keluarga Buku Nikah danSurat

perkara permohonan ini ;Setelah mendengarkan keterangan saksisaksi di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARA:Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal15 November 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriLhoksukon tanggal 15 November 2018 dibawah register permohonan Nomor :151/Pdt.P/2018/PN.LSK, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagaiberikut : Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu TandaPenduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Paspor danSurat

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohondihubungkan dengan buktibukti surat dan keterangan saksisaksi yang diajukanke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh faktafakta hukum yangdapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut: Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu) TandaPenduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Paspor danSurat

Lhokseumawe, tanggaldan Kartu Keluarga Nomor : 1173021903120001 atas nama pemohon,pemohon lahir tanggal 20 April 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 19 Maret 1012,dan Akta Nikah atas nama pemohon, pemohon lahir tanggal 20 April 1981yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tanggal24 Agustus 2005 ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P4 dan P4 tersebut,berupa ljazah atas nama pemohon, pemohon lahir tanggal 20 April 1980 danSurat

Mengizinkan pemohon memperbaiki tahun lahir pemohon pada KTP, KartuKeluarga dan Akte Nikah agar sesuai dengan yang tertera pada ljazah danSurat Keterangan dari Keuchik Desa Ujong Blang yaitu dari tahun 1981menjadi lahir tahun 1980;3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki data pada KTP, KartuKeluarga dan Akte Nikah pemohon tersebut dan dicatatkan dalam registeryang tersedia untuk itu;4.

Tirtomukti Timur II No. 9,Semarang, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ;Pengadilan Negeri tersebut ; Membaca berkas perkara No. 140/Pdt.P/2019/PN.Smg dansurat Permohonan tanggal 13 Maret 2019; Membaca berita acara sidang tanggal 25 Maret 2019 ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan,Pemohon datang menghadap;Menimbang, bahwa oleh karena sesuatu hal pihak Pemohondengan suratnya tanggal 25 Maret 2019 menyatakan mencabut perkaraNo. 140/Pdt.P/2019/PN.Smg. tersebut;Menimbang, bahwa oleh

(Alm.)RAMADITempat lahir : SemarangUmur / Tanggal lahir : 31 tahun /04 Maret 1983Jenis Kelamin : Laki LakiKebangsaan/ : IndonesiaKewarganegaraanTempat Tinggal : Kampung GenukKaranglo RT. 04/ RW.08 Kelurahan TegalsariKecamatan CandisariKota Semarang Agama : IslamPekerjaan : WiraswastaPendidikan : SMA (tidak lulus) Terdakwa ditangkap tanggal 2 Juli 2014, selanjutnya terdakwa ditahandengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah penahanan dansurat penetapan penahanan yang sah sebagai berikut

, Bahwa sangat jelas surat yang dibuat oleh DPC (Tergugat I),DPW (Tergugat II) dan DPP (Tergugat III) Partai Bintang Reformasi mengenaipemberhentian dan Pengganti Antar Waktu belum pernah ditembuskan kepadaPenggugat II maka Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bertentanganHal. 5 dari hal. 21 Putusan No.467 K/Pdt.SusParpol/201413141516dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang ReformasiPasal 12 ayat 2 dan 3;Terbitnya Surat Keputusan DPP PBR Nomor 0433/KPTS/DPPPBR/X/2013 danSurat

Yon Sobri,S.S, dan rekomendasi PAW saudara Yon sobri, S.S, kepada saudara Usman, S.E, dansurat DPW Nomor 313/A/DPWPBRSUMSEL/IX/2013 tentang Mohon persetujuanpencabutan status keanggotaan Isa Ansori, AR, S.H, dan rekomendasi PAW saudaraIsa Ansori, AR, S.H, kepada Herman Sawiran dalam hal ini tersebut bertentangandengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang ReformasiPasal 7 dan Pasal 12, adalah Perbuatan Melanggar Hukum;21 Bahwa selanjutnya, begitu juga dengan Tergugat III (Dewan

SumateraSelatan (Tergugat II) serta Surat Keputusan Nomor 0434/KPTS/DPPPBR/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan PusatPartai Bintang Reformasi (Tergugat HI), tidak sah (Tidak mempunyai kekuatanmengikat secara Hukum) dan Batal Demi Hukum, karena bertentangan dengannilainilai Mukadimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PartaiBintang Reformasi;Surat Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bintang Reformasi Kabupaten Musi RawasNomor 083/A/DPCPBR MURA/VI/2013 pada tanggal 10 Oktober 2013 danSurat

,adalah Perbuatan Melawan Hukum;3 Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang mengeluarkan Surat Mohon Prosespergantian antar waktu yang di tujukan kepada Ketua DPRD Kabupatem MusiRawas Nomor 82/A/DPCPBRMURA/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 danSurat Nomor 83/A/DPCPBRMURA/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013Tentang Permohonan Proses Pergantian antar waktu anggota DPRD Sdr. YonSobri, S.S, kepada Sdr. Usman S.E, dan dari Sdr. Isa Ansori AR, S.H,KepadaSdr.

Yon Sobri, S.S, kepada Usman, S.E, danSurat Nomor 313/A/DPWPBRSUMSEL/IX/2013 Tentang Mohon PersetujuanPencabutan status keanggotaan Sdr. Isa Ansori AR, S.H, . Sebagai AnggotaPartai Bintang Reformasi dan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Sdr. IsaAnsori AR, S.H,Kepada Sdr.

, seperti yangtercantum dalam Pemberian Hak Milik oleh Kepala Inspeksi Agraria JawaBarat, tertanggal 17 September 1984 No.107 D/PLD/VIII/50/64, danSurat Ketetapan luran Pembangunan Daerah, Petikan dari BukuPenetapan luran Pembangunan Daerah (Huruf C) Buku Penetapan luranHuruf C (Girik C);Dalam Pokok Perkara :Memutus Perkara diluar hadirnya Tergugat;Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;Menyatakan bahwa Penggugatpenggugat adalah Pemilik yangsyah atas tanahtanah yang terletak di Kelurahan

;Dalam hal ini seluruh sebahagian bidang tanah tersebut di atas, dalam Perkaraa quo telah menjadi dalam Pemberian Hak Milik oleh Kepala Inspeksi AgrariaJawa Barat tertanggal 17 September 1964 Nomor 10/D/PLD/VIII/50/64 danSurat Ketetapan Pembangunan Daerah, Petikan dari Buku Penetapan luranPembangunan Daerah (Huruf C) Buku Penetapan Huruf C (Girik C);Bahwa, dengan demikian Kami selaku Kuasa Hukum Pembantahmemohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melaluiYth.

, atau setidaktidaknya termasuk sebahagianbidang tanah yang telah memperoleh Pemberian Hak Milik oleh KepalaInspeksi Agraria Jawa Barat tertanggal 17 September 1964 Nomor 10/D/PLD/VIII/50/64 danSurat Ketetapan Pembangunan Daerah, Petikan dari Buku Penetapanluran Pembangunan Daerah (Huruf C) Buku Penetapan Huruf C (GirikC);Adalah mempunyai Fungsi Sosial dan demi Kepentingan Umum;Menyatakan atau setidaktidaknya menetapkan kepada TerbantahI, Hl, Ul, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X untuk menyerahkan

, atau setidaktidaknya termasuk sebahagian bidang tanahyang telah memperoleh Pemberian Hak Milik oleh Kepala Inspeksi Agraria :Jawa Barat tertanggal 17 September 1964 Nomor 10/D/PLD/VIII/SO/64 danSurat Ketetapan Pembangunan Daerah, Petikan dari Buku Penetapan luranPembangunan Daerah (Huruf C) Buku Penetapan Huruf C (Girik C);Karena telah berdiri Pemakaman Umum Pindahan Pejuang PerintisKemerdekaan R.I. yang dikelola oleh Pembantah demi Kepentingan Umumdan mempunyai Fungsi Sosial;e Menyatakan dan menetapkan

No. 1317 K/PDT/2012yang telah memperoleh Pemberian Hak Milik oleh Kepala Inspeksi AgrariaJawa Barat tertanggal 17 September 1964 Nomor 10/D/PLD/VIII/SO/64 danSurat Ketetapan Pembangunan Daerah, Petikan dari Buku Penetapan luranPembangunan Daerah (Huruf C) Buku Penetapan Huruf C (Girik C);e Menyatakan kepada Terbantah XI untuk tunduk dan mengikuti PutusanPerkara ini;e Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu walaupun adaupaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;e Menetapkan biaya yang

Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2010 dibawahRegister Perkara Nomor : 153 / G/ 2010 / PTUNJKT, dantelah puladiperbaiki / disempurnakan pada tanggal 16 November 2010,dengan mengemukakan alasan sebagai berikutOBJEK GUGATANSurat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4)Halaman 5 dari 80 halaman Putusan Pkr No.153/G/2010/PTUNJKTNo. 822/SP4/B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 ;Surat Penyegelan No. 822/SP/B/2010 dan segelNo.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010 ; danSurat

tidak pernah ada laporanpengurus RT 008 yang bernamaHalaman 13 dari 80 halaman Putusan Pkr No.153/G/2010/PTUNJKTSumargo, Asep, Haryono, Bin bin, Amin, Melan danSulistiyo RusliBahwa dengan adanya desakan dan laporan palsu daribeberapa orang yang mengaku Pengurus Paguyuban ilegaltersebut membuat' Tergugatmengeluarkan Surat Perintah Penghentian PekerjaanPembangunan (SP4) No. 822/SP4/B/2010 tertanggal 30Agustus 2010, Surat Penyegelan No. 822/SP/B/2010 dansegel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010 danSurat

untuk saat inibangunan bedeng tersebut sangat dibutuhkan untukkelancaran aktivitas beribadah di lokasi tanah milikPenggugat ;Bahwa dengan adanya tindakan dari Tergugat, hal ini telahmenghambat proses aktivitas beribadah di lahan gerejamilik Penggugat ; Bahwa Tergugat di dalam mengambil tindakan denganmengeluarkan Surat Perintah Penghentian PekerjaanPembangunan (SP4) No. 822/SP4/B/2010 tertanggal 30Agustus 2010, Surat Penyegelan No. 822/SP/B/2010 dansegel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010 danSurat

, Surat Penyegelan No.822/SP/B/2010 dan segel No.822/SP/JB/10 tertanggal31 Agustus 2010 dan Surat Perintah Bongkar No.822/SPB/B/2010 tertanggal 01 September 2010 tersebutadalah hanya demi segelintir orang saja, sedangkanbedeng Penggugat adalah untuk kepentingan ratusanorang, dalam hal ini jemaat Penggugat ;Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4)BahwaNo. 822/SP4/B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010,Surat Penyegelan No. 822/SP/B/2010 dan segelNo.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010 danSurat

Dan mengenaipenyebutan obyek sengketa yang disebutkan dalam gugatanPenggugat , tiga surat keputusan hal itu justru)= menjadijelas, karena merupakan rangkaian atau satu kesatuankeputusan dari Tergugat yang sama, dan apabila yangdijadikan obyek sengketa hanya surat perintah bongkar sajamaka surat perintah penghentian pekerjaan pembangunan dansurat penyegelan yang diterbitkan lebih dahulu~= masih eksisdan dapat untuk menerbitkan kembal i surat perintahHalaman 65 dari 80 halaman Putusan Pkr No.153/G/

Raden lgnatius Pitojo) berwenang untukmenandatangani Surat Keterangan Lunas Fasilitas Pinjaman danSurat Roya;Bahwa mekanisme penerbitan Surat Keterangan Lunas FasilitasPinjaman dan Surat Roya adalah sebagai berikut:13a) Bagi debitur yang lancar persyaratannya:1. Debitur membuat surat pernyataan bahwa debitur akanmelakukan pelunasan pinjaman pada Bank Bumiputera.2. Debitur mendapatkan perincian pelunasan dari kantor unit.3.

Subagiya bahwa yang membuat danmenandatangani Surat Keterangan Lunas Fasilitas Pinjaman danSurat Roya atas nama Subhan adalah sdr.

pesan sms dariTerdakwa yang isinya mengatakan,bahwa saya sudah lunas dansudah tidak mempunyai tanggungan dengan kantor Bank ICBBumiputera Wiradesa;Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Saksi menyuruh sdr.Listyo Herlambang untuk pergi mengecek pinjaman Terdakwa diKoperasi Intidana dan setelan mendapat laporan dari ListyoHerlambang diketahui bahwa ternyata pukul 10.00 wib yang lalu iamencairkan cek Koperasi Intidana lewat Bank BCA Semarang;Bahwa seharusnya Surat Keterangan Lunas Fasilitas Pinjaman danSurat

selanjutnya Terdakwa meminta agar dipinjamkansertifikat yang menjadi agunan pada Bank ICB Bumiputera;Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi menyarankanagar Terdakwa menemui Setiyono di kantornya;Bahwa setelah pertemuan antara Terdakwa dan Setiyono lalu Saksidiperintahkan Setiyono untuk mengambil agunan sertifikat diSemarang;Bahwa setelah Saksi berhasil mengambil sertifikat tersebutkemudian menyerahkannya kepada Setiyono dan akhirnyadiserahkan kepada Terdakwa bersama Surat Keterangan Lunas danSurat

Roya;Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum unsurdi atas bahwa kedua surat tersebut terbukti secara nyata diterbitkan pada saatTerdakwa masih memiliki pinjaman;bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana keterangansaksisaksi di persidangan penerbitan kedua surat tersebut seharusnyadilakukan pada saat debitur telah melunaskan pinjamannya;bahwa oleh karenanya tidak beralasan apabila Terdakwa merasa telahmelunasi pinjamannya hanya karena memgang surat keterangan lunas dansurat

Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanahseluas 550 M2 (lima ratus limapuluh meter persegi) yang terletak di daerahPerkavelingan Departemen Hankam Blok T.l No. 23, Kelurahan Joglo, Kecamatan KebonJeruk (Sekarang Kecamatan Kembangan), Jakarta Barat atau dikenal dengan nama JalanRaya Joglo, RT/RW: 01/006, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Baratberdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02382 dengan NIB: 09.03.08.04. 00555 danSurat Ukur No. 240/2265/ 1978 tanggal

Penetapan Nomor 144/Pat.P/2017/PA.Bjblegal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukanpermohonan perubahan identitas buku nikah a quo (vide, bukti P.4);Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon a quo adalahadanya perbedaan identitas Pemohon yang tercantum dalam buku nikah ParaPemohon dengan identitas Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran danSurat Tanda Tamat Belajar atasnama Pemohon .

2000 tentang PerubahanTarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yangDikenakan Bea Meterai.Menimbang, bahwa bukti P.1, P2, P3 dan P.4 sebagaimana dimaksudtelah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alatalat bukti (dokumen) diPengadilan dan telah diperlinatkan aslinya, sehingga secara formil dapatditerima dan dipertimbangkan lebih lanjut (vide Pasal 11 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Akta Kelahiran danSurat

Taufik lahir di Bandungtanggal 12 September 1984;Bahwa orang tua Pemohon adalah Neti Herawati dan Eddy Rusiadi;Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan untukmemperbaiki nama Ibu dan Ayah Pemohon dalam Kutipan AktaKelahiran Pemohon yang semula tertulis Eddi Rusiadi dan Herawatimenjadi Eddy Rusiadi dan Neti Herawati;Bahwa setahu Saksi Pemohon mau memperbaiki nama Ibu dan AyahKandung Pemohon dikarenakan untuk menyesuaikan dengan namayang tercantum pada Surat Keterangan Kelahiran Ibu Pemohon danSurat

Taufik lahir di Bandungtanggal 12 September 1984; Bahwa orang tua Pemohon adalah Neti Herawati dan Eddy Rusiadi; Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan untukmemperbaiki nama Ibu dan Ayah Pemohon dalam Kutipan AktaKelahiran Pemohon yang semula tertulis Eddi Rusiadi dan Herawatimenjadi Eddy Rusiadi dan Neti Herawati; Bahwa setahu Saksi Pemohon mau memperbaiki nama Ibu dan AyahKandung Pemohon dikarenakan untuk menyesuaikan dengan namayang tercantum pada Surat Keterangan Kelahiran Ibu Pemohon danSurat

No. 1051 K/Pdt/20141011sendiri, karena secara fakta Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 114/PO.CHI/IH/2010, tertanggal 6 Maret 2010 yang telah diperpanjang dengan SuratPerjanjian Kerjasama Nomor 124/PO.CHI/II/2012, tertanggal 6 Maret 2012 danSurat Perjanjian Kerjasama Nomor 178/PO.CHI/TV/2012, tertanggal 30 April2012, semuanya dibuat dan ditandatangani oleh pihak Tergugat;Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama yang telah dibuat oleh Penggugat danTergugat selama ini secara hukum telah memenuhi syarat sahnya

Jika tidak adanya dugaan hasil rekayasa, persekongkolandan penggunaan tipu daya seakanakan telah terjadi persetujuan perpanjanganpemanfaatan limbah B3 antara Penggugat dengan Tergugat melalui SuratPerjanjian Kerjasama Nomor: 124/PO.CHI/HI/2012, tertanggal 6 Maret 2012 danSurat Perjanjian Kerjasama Nomor: 178/PO.CHI/VI/2012 tertanggal 30 April2012 tersebut;Bahwa dengan alas hukum gugatan yang tidak berdasar mohon kiranya MajelisHakim pemeriksa perkara menetapkan perkara ini tidak dapat diterima (nietonvankelijke

Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagaiberikut:1 Bahwa Judex Facti Telah Salah Dan Keliru Dalam Menganalisa Fakta HukumMengenai Hubungan Hukum Antara Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding dengan Termohon Kasasi semula Penggugat/ Terbanding.Bahwa Pemohon Kasasi keberatan di dalam Judex Facti yang dikarenakanPemohon Kasasi merasa tidak mempunyai hubungan hukum yang tertuang di dalamSurat Perjanjian Kerjasama Nomor 124/PO.CHI/III/2012, tertanggal 6 Maret danSurat

pertimbangan hukumnya tidak melihat dan telah salahmenafsirkan mengenai Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan untuk sahnyapersetujuan diperlukan empat syarat, yaitu:a Sepakat mereka yang mengikatkan diri;b Kecapakan untuk membuat suatu perikatan;c Suatu hal tertentu;d Suatu sebab yang halal;Yang penjelasannya sebagai berikut:a Sepakat bagi mereka yang mengikatkan diriBahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding menolak dan tidak pernahmenganggap atas Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 124/ PO/CHI/IM/2012 danSurat

Kepala belakang luka robek ukuran 0,5x0,5x0,8 cm, dasarotot, pinggir compang camping;d. kaki kiri : luka lecet(+).diduga telah terjadi kekerasan benda tumpul, danSurat KeteranganKematian No. 154/SKET/RSI/ PYK/7 2020 yang menyatakan pasienmeninggal di ruangan IGD.RSI lbnu Sina PayakumbuhPerbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 338 KUH Pidana.ATAUKeduaPrimairBahwa terdakwa RIZKI SIREGAR Pgl.

Kepala belakang luka robek ukuran 0,5x0,5x0,8 cm, dasarotot, pinggir compang camping;Halaman. 5 dari 11 Putusan No 59/PID/2021/PT PDGd. kaki kiri : luka lecet(+).diduga telah terjadi kekerasan benda tumpul, danSurat KeteranganKematian No. 154/SKET/RSI/ PYK/7 2020 yang menyatakan pasienmeninggal di ruangan IGD RSI Ibnu Sina Payakumbuh.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 354 Ayat (2) KUH Pidana.SubsidairBahwa terdakwa RIZKI SIREGAR Pgl.

Kepala belakang luka robek ukuran 0,5x0,5x0,8 cm, dasarotot, pinggir compang camping;d. kaki kiri : luka lecet(+).diduga telah terjadi kekerasan benda tumpul, danSurat KeteranganKematian No. 154/SKET/RSI/ PYK/7 2020 yang menyatakan pasienmeninggal di ruangan IGD RSI lbnu Sina Payakumbuh.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 351 Ayat (3) KUH Pidana.Halaman. 7 dari 11 Putusan No 59/PID/2021/PT PDGMenimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umumkepada