BTPN, Tbk KCP UMKCabang Sentral Marisa Telah keliru melakukan perhitungan suku bungapada rincian jadwal angsuran, dimana seharusnya pihak PT. BTPN, TbkKCP UMK Cabang Sentral Marisa, melakukan perhitungan suku bungaFlat atau perhitungan yang disetarakan dengan suku bunga efektif,sesuai dengan isi perjanjian pasal 1, tetapi pada rincian jadwal angsuranpihak PT.BTPN, Tok KCP UMK cabang Sentral Marisa telah melakukanperubahan perhitungan suku bunga dengan menggunakan suku bungaAnuitas.4.

Bahwa dengan perhitungan suku bunga flat atau yang disetarakandengan suku bunga efektif harusnya sisa pokok hutang Penggugatadalah sejumlah Rp. 206.114.735. Bahwa menurut perhitungan Pihak PT. BTPN, Tok KCP UMK SentralMarisa bahwa sisa pokok Penggugat masih sebesar Rp. 942.743.174,dengan perhitungan tersebut maka penggugat mengalami kerugiansebesar Rp. 736.628.439.Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 8 /Pdt.G/2018/PN Mar.9.

perhitungan suku bunga tetap menggunakan system bunga efektif,yaitu perhitungan bunga yang harus dibayar setiap bulansesuaidengan Saldo Pokok pinjaman bulan sebelumnya.

suku bungadisetarakan dengan perhitungan bunga secara efektif.

Sehingga produk hukum penerbitan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yang masih harusdibayar,8. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN Masa Pajak Januari 2007sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :DPP PK Rp 1.611.239.850,00DPP (80/100xDPP Pk) Rp 1.288.991.880,00Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 322.247.970,00NQo0o0RpPPN (10/100xDPP

Netto bagi Wajib Pajak yang dapat menghitungpenghasilan netto dengan menggunakan Norma Perhitungan,dalam rangka keberatan Terbanding (penelaah keberatan) berpendapat cara perhitungan DPPPPN yang lebih sesuai adalah Pasal 9 ayat (7) UndangUndang PPN jo Pasal 3 KeputusanMenteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan MenteriKeuangan Nomor 553/KMK.04/2000 tentang Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun

1983tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UndangUndang Nomor 17Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajak dengan Menggunakan Norma Perhitungan PenghasilanNeto.

Perbedaan dasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaan pajak yangberdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan surat keputusan keberatan dipandanglebih tepat dalam menghitung DPP tanpa memunculkan item koreksi diluar DPP,berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPN Masa Januari2007 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut :Pajak Masukan

perhitungan PPNMasa Pajak Januari 2007 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak Januari 2007 adalah sebesarRp147.508.134,00.bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KeputusanMenteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002.bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:-3.1 Mutah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);-3.2 Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupaiah);-3.3 Nafakh anak (WINDI NURAHMAWATI) umur 10 tahun, dan (NATASYA AJENG SENJA) umur 2 tahun 6 bulan, yang sekarang dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10% setiap tahun;4.

Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkantalak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:1 Mutah sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah);3.2 Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupaiah);3.3 Nafakh anak (WINDI NURAHMAWATI) umur 10 tahun, dan (NATASYAAJENG SENJA) umur 2 tahun 6 bulan, yang sekarang dalam asuhanTermohon sebesar Rp. 200.000, (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampaianak tersebut dewasa dengan perhitungan

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

• Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji atau wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat bertanggung jawab kewajiban yang terutang kepada Penggugat menurut perhitungan sebesar Rp 13.321.872.000,00

Menurut perhitungan Penggugat, kerugian immaterilyang telah dialami Penggugat akibat kelalaian Tergugat bernilai sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah).Penggugat juga menderita kerugian immateriil, berupa hilangnya waktu, yangmana atas hal tersebut Penggugat kehilangan kepercayaan dari parapelanggannya dan potensipotensi perkembangan bisnis Penggugat,tersebarnya berita bermuatan negatif terhadap Penggugat yang mana secarakeseluruhan halhal tersebut tidaklan dapat dinilai dengan apapun

juga,namun dalam perkara ini Penggugat akan menentukan suatu nilai ataskerugiannya yang dikonversikan dalam Rupiah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah);Berdasarkan halhal dan uraianuraian tersebut di atas, maka sudahsepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menghukum Tergugat untuk membayarsecara seketika dan sekaligus kewajibankewajibannya yang terutang kepadaPenggugat menurut perhitungan sampai dengan tanggal 31 Januari 2020adalah sebesar Rp 33.948.696.318 (tiga puluh tiga milyar sembilan

uraianuraian, buktibukti dan faktafakta hukum serta dalildalil tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim YangTerhormat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjatuhkan putusandalam perkara ini sebagai berikut :1.2Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji atau wanprestasiterhadap Penggugat;Menyatakan bahwa Tergugat bertanggung jawab atas kewajibankewajibanyang terutang kepada Penggugat menurut perhitungan

adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepadaPenggugat sehubungan dengan kerjasama dalam hal jasa layanan pengirimanbarang dengan mekanisme bayarditempat atau cash on delivery (COD),sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat sudah sepatutnya haruslahdikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertibangkan terhadap kerugianyang dimintakan oleh Penggugat sebagaimana petitum angka 3, Menyatakanbahwa Tergugat bertanggung jawab atas kewajibankewajiban yang terutangkepada Penggugat menurut perhitungan

Menyatakan bahwa Tergugat bertanggung jawab kewajiban yang terutangkepada Penggugat menurut perhitungan sebesar Rp 13.321.872.000,00 (tigabelas milyar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua riburupiah);4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksirsebesar Rp. 593.000,00.

Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupaUang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat(4) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah Penggugat, denganrincian sebagai berikut:Uang Pesangon 9 xRp3.806.358,00 x 2 = Rp68.514.444 00;Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp3.806.358,00 = Rp15.225.432,00

Nomor 346 K/Pdt.SusPHI/2021sekaligus sebesar Rp30.063.580,00 dengan rincian perhitungan sebagaiberikut:10 Bulan x Rp3.806.358,00 = Rp30.063.580,00 (tiga puluh juta enampuluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah);6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepadaPenggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hariketerlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;7.

Nomor 346 K/Pdt.SusPHI/2021Kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sebesar 15 %sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah Penggugatsebesar Rp3.806.358,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut: Uang Pesangon 9 x Rp.3.806.358,00 x 2 = Rp68.514.444 00; Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp3.806.358,00 = Rp15.225.432,00; Uang Penggantian Hak 15% x Rp83.739.876,00 = Ro12.560.981 00+:Jumlah = Rp96.300.857,00;Total

Tergugat) juga membayar upah prosespenyelesaian kepada Penggugat yaitu selama 10 (sepuluh) bulan gajipokok Penggugat terhitung sejak bulan Maret 2019 sampai dengan bulanJanuari 2020, dengan rincian perhitungan sebagai berikut: 10 bulan xRp3.806.358,00 = Rp30.063.580,00 (tiga puluh juta enam puluh tiga ribulima ratus delapan puluh rupiah);Diperbaiki menjadi sebagai berikut: 10 bulan x 3.806.358,00 =38.063.580,00 (terbilang: tiga puluh delapan juta enam puluh tiga ribulima ratus delapan puluh rupiah

menjadi sebagai berikut:Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Proses PenyelesaianPerselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat yaituselama 10 (sepuluh) bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak bulanMaret 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 secara tunai dansekaligus sebesar Rp38.063.580,00 dengan rincian perhitungan sebagaiberikut:10 bulan x 3.806.358,00 = 38.063.580,00 (terbilang: tiga puluh delapanjuta enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah);Halaman 6 dari 12 hal.

Bahwa PemohonBanding tidak dapat memberikan perhitungan secara jelas atas nilai incentivemargin, selisin Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan distribution diperoleh. Bahwaatas perhitungan tersebut tidak ditrasir ke dokumen invoice awal dan buktipembayarannya;Tanggapan Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atasperedaran usaha sebesar Rp. 5.416.022.619,00 tersebut.

Jikanilai tersebut disebabkan murni perhitungan yang berpengaruhHalaman 9 dari 19 halaman.

Putusan Nomor 1581/ B/PK/PJK/2016tidak ada perbedaan antara perhitungan HPP per HomeStatement dengan Audit Report, adalah tidak tepat karena :a.

Bahwa data perhitungan HPP di atas, hanya menjelaskanperbandingan perhitungan antara Home Statement denganAudit Report, sedangkan koreksi Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) dilakukan dengan mengadjustangka persediaan awal dan persediaan akhir dari Work inProcess dan Finished Goods antara SPT Tahunan PPhBadan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) dengan angka dalam audit report, sehingga dataperbandingan perhitungan HPP yang diberikan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon

sehingga data perbandinganperhitungan HPP tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya.Disamping itu, Majelis juga tidak pernah melakukanpembuktian ke dokumen yang terkait atas penjelasanperbandingan perhitungan HPP antara Home Statementdengan Audit Report yang diberikan oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) a quo.Dengan demikian, keputusan Majelis Hakim yang menerimapenjelasan perhitungan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tanpa harus melakukanpembuktian atas perhitungan

Konvensi berakhir sejak putusan dibacakan dan telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;Menghukum = Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untukmembayarkan hakhak normative dan hak yang belum dibayar Penggugat Rekonvensi, Penggugat Il Rekonvensi dan Penggugat Ill Rekonvensisebagaimana diatur dalam Pasal (161) ayat (1) dan perhitungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut:Perhitungan Penggugat Rekonvensi a/n Ali Hanafiah: Perhitungan

Pesangon 1 x 9 bulan x Rp5.500.000,00 =Rp 49.500.000,00; Perhitungan Masa Kerja 1x 10 bulan x Rp5.500.000,00 =Rp 55.000.000,00:Jumlah = Rp104.500.000,00; Uang Penggantian Hak 15% x 104.500.000,00 =Rp 15.675.000,00; Perhitungan Pesangon, Masa kerja, Penggantian hak = Rp120.175.000,00; Gaji bulan Agustus (17 hari) =Rp 3.740.000,00; Sisa cuti yang belum dibayar 4 = Rp 880.000,00;Total keseluruhan yang diterimaPenggugat Rekonvensi = Rp124.795.000,00;terbilang (Seratus dua puluh empat juta tujuh ratus

sembilan puluh lima ribuHalaman 3 dari 11 hal.Put.Nomor 826 K/Pdt.SusPHI/2020rupiah)Perhitungan Penggugat II Rekonvensi a/n Hendri Irawan: Perhitungan Pesangon 1 x 9 bulan x Rp2.944.681 = Rp 26.502.129,00; Perhitungan Masa Kerja 1x 5 bulan x Rp2.944.681 = Rp 14.723.405,00;Jumlah =Rp 41.225.534,00; Uang Penggantian Hak 15% x Rp41.225.534 =Rp6.183.830,00; Perhitungan Pesangon,Masa kerja,Penggantian hak= Rp 47.409.364,00; Gaji bulan Agustus (20 hari) =Rp 1.472.341,00; Sisa cuti yang belum dibayar 8

= Rp 942.298 ,00:Total keseluruhan yang diterimaPenggugat Rekonvensi =Rp 49.824.003,00;terbilang (empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ributiga rupiah);Perhitungan Penggugat III Rekonvensi a/n Dosen Hidayatullah: Perhitungan Pesangon 1 x 9 bulan x Rp2.944.681 =Rp 26.502.129,00; Perhitungan Masa Kerja 1x 4 bulan x Rp2.944.681 =Rp 11.778.724,00;Jumlah =Rp 38.280.853,00; Uang Penggantian Hak 15% x Rp38.280.853 =Rp5.742.127,00; Perhitungan Pesangon,Masa kerja,Penggantian hak= Rp 44.022.980,00

diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa September2006 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak September 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.261.116.6DPP (80/100xDPP Pk) Rp1.088.893.3Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 252.223.3%PPN (10/100xDPP) Rp 25.2223bahwa menurut

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa September 2006 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Januari 2005dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Januari 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 941.255.72DPP (80/100xDPP Pk) Rp 753.004.58Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 188.251.14PPN (10/100xDPP) Rp 18.825.11bahwa menurut

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Januari 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Cukai terhadap tagihan tentangPenetapan Perhitungan Bea Keluar dengan No.

Terdapatperubahan harga ekspor Mineral Logam didasarkan atas ditetapkannyaKMK No. 754/KM.4/2013 Perubahan Atas KMK No. 564/KM.4/2013Penetapan Harga Ekspor Untuk Perhitungan Bea Keluar.

S1420/WBC.09.KPP.MP.04/ 2013 tanggal 21 Juni 2013 yangisinya menyebutkan bahwa keberatan mengenai perhitungan bea keluardiajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam waktu palinglama 60 hari sejak tanggal penetapan dan harus menyerahkan jaminansebesar tagihan yang harus dibayar sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 1 PMKNo. 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar yangmenyebutkan :Eksportir yang berkeberatan terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukaimengenai perhitungan Bea Keluar dan / atau

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka Majelis HakimPengadilan Negeri Cilacap telah tepat dalam memberikan putusan yangmenyatakan bahwa Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor: SPPBK007/WBC.09/KPP.MP.0404/2013 tertanggal 24 April 2013 adalahtidak sah dan tidak mengikat bagi Terbanding / semula Penggugat ;3.

Bahwa, keberatan terhadap penetapan perhitungan Bea keluar oleh KantorPelayanan Bea dan Cukai Cilacap adalah merupakan sengketa pajak yangmenjadi wewenang Pengadilan Pajak ;2.

bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT094672.16/2009/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untukmembatalkan koreksi tersebut dalam pokok sengketa karena tidakmempunyai dasar atau alasan yang sesuai dan karena itu perhitungan

Putusan Nomor 1444/B/PK/Pjk/2021untuk Masa Pajak November 2009 menurut perhitungan Pemohon Bandingadalah menjadi sebagai berikut: Uraian Pemohon BandingPPN Kurang/(lebih) Bayar Sanksi Bunga Sanksi Kenaikan Jumlah PPN Yang Harus/(Lebih) Dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 November 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT094672.16/2009/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap

Wahid Hasyim Nomor 188190, KampungBali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut: Uraian Jumlah (Rp)a. Dasar Pengenaan Pajak 55.621.366.039,00b. Pajak keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri 5.026.207.460,00c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 5.276.976.173,00d. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (bc) 250.768.713,00e. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan 455.146.908,00f. Pajak yang tidak / kurang (lebih) bayar (de) 204.378.195,00g.

Wahid Hasyim Nomor 188190, Kampung Bali, Tanah Abang, JakartaPusat, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1444/B/PK/Pjk/2021 Uraian Jumlah (Rp)a. Dasar Pengenaan Pajak 55.621 .366.039,00b. Pajak keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri 5.026.207.460,00c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 5.276.976.173,00d. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (bc) 250.768.713,00e. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan 455.146.908,00f.

Putusan Nomor 1444/B/PK/Pjk/2021yang dapat dikreditkan untuk kegiatan yang atas penyerahannya tidakterutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN, maupun untukkegiatan yang atas penyerahannya terutang PPN, adalah sebanding denganjumlah peredaran yang terutang PPN terhadap peredaran seluruhnya,dimana dalam ketentuan a quo tidak diatur perhitungan denganmenggunakan prosentase luas kebun inti dan plasma;Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (6) UU a quodan KMK575, perhitungan Pajak Masukan

Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlakupada tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke KantorPabean.ayat (4) : Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan danpembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku padasaat pembayaran.Pasal 9ayat(1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalamwaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PemberitahuanPabean Ekspor disampaikan.ayat (2) : Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada

bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadapbarang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan BeaKeluar dengan menerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 harisejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis, data dan bukti yang diperlukan dalam penelitiandokumen dan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam halini Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalamjangka waktu paling lama 30 hari sejak

berpendapat bahwa antara Terbanding sendiriterjadiperbedaan pendapat dalam menetapkan dasar perhitungan bea keluar yangdapat merugikan Pemohon Banding yang seharusnya untuk memberikankepastian hukum dalam pelayanan, hal tersebut tidak terjadi.Penetapan Kembali Dengan Tanggal Realisasi Eksporbahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, DirekturJenderal Bea dan Cukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea keluardalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal PEB didaftarkan.Penetapan

kembali diatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2) : Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluarsebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagaiberikut:a.

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif beakeluar serta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yangmengatur tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar(secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas namaMenteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakan sudah cukupjelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:e PEB Nomor 005396 tanggal 30 Desember 2010,e Perhitungan

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Eksporbahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 hari sejak PEBdidaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kewenangan dan dasar perhitungan beakeluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan BeaKaluarPasal 6 ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dihitung berdasarkan

bea keluar kedapatan tidak benardan terhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktupaling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumendan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu palinglama 30 hari sejak

Penetapan kembaiidiatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2): Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a. Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yang digunakan adalah Tarif BeaKeluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspordi daftarkan ke Kantor Pabean; danb.

barangekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar serta jangka waktuberlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penetapan HargaEkspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh DirekturJenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Bandingyang disengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan beakeluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:PEB Nomor 007665 tanggal 29 Oktober 2010Perhitungan

tanggal PEB yang telah didaftarkan ke KantorPabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan No. 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluara quo.

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon ;-1) Mutah sebesar Rp. 500.000,- Lima ratus ribu rupiah );-2) Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- ( sembilan ratus ribu rupiah );3) Nafkaah anak atas nama ( ANAK PEMOHON dan TERMOHON ) umur 1 tahun 7 bulan, yang sekarang diasuh Termohon sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratsu ribu rupiah ) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikaan 10 % setiap tahunya;-4.

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon ;1) Mutah sebesar Rp. 500.000, Lima ratus riburupiah );2) Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000, ( sembilanratus ribu rupiah );3) Nafkaah anak atas nama ( ANAK PEMOHON danTERMOHON ) umur 1 tahun 7 bulan, yang sekarangdiasuh Termohon sebesar Rp. 200.000, ( duaratsu ribu rupiah ) setiap bulan sampai anaktersebut dewasa dengan perhitungan kenaikaan10 $ setiap tahunya;4.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biayaperkara ini sebesar Rp. 431.000, ( Empat

Bea Keluaratas Barang yang diekspor oleh Pemohon Banding;Bahwa yang mengakibatkan Pemohon Banding diwajibkan untukmembayar kekurangan pembayaran Bea Keluar sebesar Rp. 760.924.000,00(tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh emapat ribu rupiah).Bahwa berdasarkan Penetapan Perhitungan Bea Keluar atas barangekspor yang ditujukan ke Pemohon Banding, dimana dari Pemohon Bandingsangat tidak setuju atas Penetapan tersebut.

Putusan Nomor 1433/C/PK/PJK/2016stok gudang yang susut (short) yang ditagihnkan ke Pemohon Banding;Bahwa menurut sepengetahuan Pemohon Banding, barang yang di bayarBea Keluarnya adalah barang yang di ekspor yang sudah ada PEB, sedangkanyang terjadi sekarang adalah barang stock gudang yang susut (short) yangditaginkan ke Pemohon Banding;Bahwa dari hasil Audit Bea dan Cukai terdapat pula kekeliruan dalammenetapkan perhitungan antara:a.

Saldo Stock Mei2012Bahwa dari hasil perhitungan Pemohon Banding dari Mei 2010 sampai Mei 2012saldo stock gudang Pemohon Banding Balance.

Putusan Nomor 1433/C/PK/PJK/2016hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: Kep253/WBC.15/2012 tanggal 10 Oktober 2012tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang dieksporoleh PT. Sinar Bersatu. berdasarkan Laporan Audit Nomor: LHA19/WBC.15/2012 tanggal 07 September 2012, atas nama PT. Sinar Bersatu,NPWP 02.557.372.6801.000, beralamat di JI. Ir.

Dari Hasil Audit Bea dan Cukai Makassar terdapat pula kekeliruan (tidaksesuai) dalam hal menetapkan perhitungan baik perhitungan dalamdaftar DTS No. S606/WBC.15/2012 tgl. 08 Agustus 2012 dengan No.Surat Tugas :ST98/WBC.15/2012 tgl.07 Juni 2012 (data temuan sementara) danlampirannya, antara LHA (laporan hasil audit) No. LHA19/WBC.15/BD.05/2012 tgl. O7 September 2012 dengan SuratHalaman 4 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 787/B/PK/Pjk/2019Put110759.99/2012/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa perhitungan pajak PBB Tahun Pajak 2012 untuk Tubuh Bumi yangmasih harus dibayar menurut Penggugat adalah sebagai berikut: Keterangan Menurut Penggugat(a)NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 253.998.174.525Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 6.000.000NJOP

untuk Perhitungan PBB 253.992.174.525Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 101.596.869.810PBB yang Masih Harus Dibayar (0,5%) 507.984.349 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 20 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110759.99/2012/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian gugatan Penggugat

Kutai Barat, Kalimantan Timur 75665; Alamat Jakarta di MenaraPrima #26Floor A, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2, Jakarta 12950,sehingga perhitungan PBB menjadi sebagai berikut: No. Uraian Jumlah Rupiah Perhitungan PBB Terhutang 1NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (A+B)336.045.075.274,00 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 6.000.000,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 787/B/PK/Pjk/2019 NJOP untuk Perhitungan PBB336.039.075.274,00 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)40% NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB134.415.630.109,00 PBB yang Terhutang (0,5%)672.078.151,00 Pembayaran tanggal 21 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016891.920.425,00 00) NO) 01 BLebih Bayar (219.842.274,00) Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 April 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan

UraianRp Perhitungan PBB Terhutang 1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (A+B) 336.045.075.274,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 6.000.000,003 NJOP untuk Perhitungan PBB 336.039.075.274,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 134.415.630.109,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 672.078.151,007 Pembayaran tanggal 21 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016 891.920.425,008 Lebih Bayar (219.842.274,00)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan

Putusan Nomor 918/B/PK/Pjk/2019Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perhitungan pajak PBBTahun Pajak 2015 untuk Permukaan Bumi yang masih harus dibayarmenurut Penggugat adalah sebagai berikut: Menurut PenggugatKeterangan (a)NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 27.081.144.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) NJOP untuk Perhitungan PBB 27.081.144.000Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 10.832.457.600PBB yang Masih Harus Dibayar (0,5%

tanggal 19 Januari2017 tentang Pengurangan Ketetapan PBB yang Tidak Benar atas SPPTPBB Tahun Pajak 2015 NOP: 64.05.000.728.3140050.3 tanggal 30November 2015, atas nama PT Bina Insan Sukses Mandiri, NPWP:02.594.772.2728.001 (sesuai Surat Gugatan), 02.594.772.2728.000(sesuai KEP), beralamat di Jalan Gajan Mada Nomor 28 RT 019, KampMelak Ulu, Melak, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur 75665; alamatJakarta di Menara Prima #26Floor A, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2,Jakarta 12950, sehingga perhitungan

PBB menjadi sebagai berikut: Perhitungan PBB Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 39.998.050.000,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3 NJOP untuk Perhitungan PBB 39.998.050.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 15.999.220.000,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 79.996.100,00 PBB yang masih harus dibayar Halaman 2 dari 8 halaman.

Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp230.798.160,00 dengan perincian sebagai berikut: Perhitungan

PBB Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 39.998.050.000,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3 NJOP untuk Perhitungan PBB 39.998.050.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 15.999.220.000,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 79.996.100,00PBB yang masih harus dibayar1 PBB yang Terhutang 79.996.100,002 Pembayaran tanggal 21 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016 310.794.260,003 Lebih Bayar (230.798.160,00) Menimbang, bahwa berdasarkan

denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;bahwa terdapat perbedaan dasarperhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;DPP PKDPP (80/100 x DPP PK)SelisihPPN. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan

Sehinggaproduk hukum penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagaidasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPNyang masih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Mei 2006 sesuai Pasal3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut:= Rp = 829.536.007= Rp 663.628.806= Rp 165.907.201= Rp 16.590.720bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan tertulis

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluar DPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Mei 2006 sesuaiPasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut: Pajak Masukan = Rp 98.714.713Pajak Masukan

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto denganmenggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

dalam proses perhitungan PPN Masa Pajak Mei2006 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk Masa PajakMei 2006 adalah sebesar Rp580.674.179,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah sepakat berpendapatbahwa perhitungan PPN menurut Terbanding

Perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang dihitung Tergugat bagiPenggugat16 / M.

/V/1989 tentang Perhitungan PensiunKaryawan PT IPTN diringkas dan dicontohkan menjadi : = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X Dasar Pensiun Tahunan 12.

huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :Halaman 41 dari 140 hal.

Bahwa berdasarkan gugatan Para Pengugat / Para Pemohon Kasasi,menuntut perhitungan pembayaran manfaat pensiun sekaligus yang diaturdalam ketentuan program Pensiun yang lama dan rumusnya yangditetapbkan pada angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum NomorSE/06/036.03/IPTN/30200/IV/89 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PTIPTN;2.

Kasasi sebagaimana cara perhitungan pada lampiran SE06 tahun1989;Halaman 118 dari 140 hal.

Olehkarena itu perhitungan batas waktu terakhir pengajuan upaya hukumkeberatan atas Putusan KPPU Nomor 03/2014 (berdasarkan jumlah harikerja) jatuh pada tanggal 7 Mei 2014.

Namun demikian, Termohon Keberatan telah keliru dalam menerapkanmetode perhitungan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.Hal. 20 dari 104 hal. Put.

suatu pengambilalinan sahamperusahaan lain;Berikut adalah rincian perhitungan nilai aset ratarata 3 (tiga) tahunterakhir dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk:Berikut adalah rincian perhitungan nilai aset ratarata 3 (tiga) tahunterakhir dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk:Hal. 46 dari 104 hal.

PT TPC ke dalam perhitungan nilai aset gabungan akibatpengambilalihan saham PT Saki oleh Pemohon Keberatan.

perhitungan yang diatur dalam Penjelasan Pasal5 ayat (2) huruf a PP Nomor 57/2010 tersebut, maka seharusnya nilaiaset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.