Rp.28.816.178,= Rp. 220.924.028,.Rincian perhitungan hak kompensasi pensiun PENGGUGAT II denganmasa kerja 10 tahun 2 bulan 15 hari dengan upah Rp.24.923.024.:1) Perhitungan Uang Pesangon (UP) 2 x Ketetentuan Pasal156 ayat (2) huruf (i) :2x9=18 Perhitungan UP : 18 x Rp.24.923.024, Uang Pesangon : Rp.448.614.432.,2) Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk) 1 x Ketetentuan Pasal156 ayat (3) huruf (c) :1x4=4 Perhitungan UMK > 4x Rp. 24.923.024, UPMK : Rp.99.692.096,3) Perhitungan Uang Penggantian

Rincian perhitungan hak kompensasi pensiun PENGGUGAT III denganmasa kerja 12 tahun 2 bulan 13 hari dengan upah Rp. 42.149.197.:1) Perhitungan Uang Pesangon (UP) 2 x Ketetentuan Pasal156 ayat (2) huruf (i) :2x9=18 Perhitungan UP : 18 x Rp. 42.149.197, Uang Pesangon : Rp. 758.685.546,2) Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk) 1 x Ketetentuan Pasal156 ayat (3) huruf (d) >1x5=5 Perhitungan UMK >5x Rp. 42.149.197, UPMK : Rp. 210.745.985,3) Perhitungan Uang Penggantian Hak (UPH) Ketentuan Pasal

Rincian perhitungan Hak Kompensasi Pensiun PENGGUGAT IV denganmasa kerja 35 tahun dengan upah Rp.40.880.8521) Perhitungan Uang Pesangon (UP) 2 x KetetentuanPasal 156 ayat (2) huruf (i) :2x9=18 Perhitungan UP :18 x Rp.40.880.852, Uang Pesangon :Rp.735.855.336,2) Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk) 1 Xx KetetentuanPasal 156 ayat (3) huruf (h) : 1x10=10 Perhitungan UPMK : 10 x Rp. 40.880.852, UPMK : Rp.408.808.520,3) Perhitungan Uang Penggantian Hak (UPH) Ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf

Rincian perhitungan Hak Kompensasi Pensiun PENGGUGAT V denganmasa kerja 34 tahun 2 bulan dan upah Rp. 32.723.839,1) Perhitungan Uang Pesangon (UP) 2 x Ketetentuan Pasal156 ayat (2) huruf (i) :2x9=18 Perhitungan UP :18 x Rp. 32.723.839, Uang Pesangon :Rp.589.029.102,2) Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk)Halaman 13 dari 65 hal. Putusan Nomor 268/Pdt. SusPHI/2020/PN. Jkt. Pst. 1 x Ketetentuan Pasal156 ayat (3) huruf (h) :1x10=10= Perhitungan UPMK: 10 x Rp. 32.723.839,.

Rincian perhitungan Hak Kompensasi Pensiun PENGGUGAT VIdengan masa kerja 33 tahun 10 bulan dan upah Rp. 36.187.778,1) Perhitungan Uang Pesangon (UP) 2 x Ketetentuan Pasal156 ayat (2) huruf (1) :2x9=18 Perhitungan UP18 x Rp. 36.187.778, Uang PesangonRp.651.380.004,2) Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk) 1 x Ketetentuan Pasal156 ayat (3) huruf (h) :1x10=10 Perhitungan UPMK: 10 x Rp. 36.187.778,= UPMKRp.361.877.780,3) Perhitungan Uang Penggantian Hak (UPH) Ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf

No. 1661 K/Pdt/201 111Pendapatan Pulsa LokalPendapatan Pulsa SLJJPendapatan SJJMOBiaya Pasang Baruo 29 5Pendapatan sebagaimana tersebut di atas diperhitungkan setiap awal bulandan nota perhitungan disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat palinglambat tanggal 15/n+1 ;.Bahwa Nota Perhitungan sebagaimana disebutkan dalam poin 10 di atasyang menjadi dasar revenue net off sharing atau pembagian keuntunganbisnis, sehingga Penggugat tahu berapa nilai yang menjadi haknya, tidakpernah diberikan perhitungan

No. 1661 K/Pdt/201 120.Bahwa selain hal sebagaimana tersebut di atas, Pasal 17 perjanjian a quo21tentang operasional dan pemeliharaan, dibebankan kepada Penggugat yangjumlahnya diperhitungkan jumlah sst dan sharing pendapatan yang dipotongdalam perhitungan Nota Perhitungan Keuangan (NPK) sebesar Rp 5.000,per sst ;Biaya pemeliharaan yang menjadi hak Penggugat apabila diperhitungkankeseluruhan yang belum dibayarkan oleh Tergugat adalah :a.

Bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat tidak pernah memberikan NotaPerhitungan (dasar perhitungan pembagian hasil kerjasama) kepadaPenggugat (point 11. dan point 15. Surat Gugatan), namun di satu sisimenyatakan bahwa "Belum kembalinya Nilai Kompensasi atau NilaiHal. 9 dari 28 hal. Put. No. 1661 K/Pdt/201 1Investasi yang telah ditanamkan oleh Penggugat setelah dlperhitungkandari sharing atau bagian pendapatan berdasarkan nota perhitungan dariTergugat" (point 21 huruf a.

pembanyaran, tetapi pelanggan Tergugat tetap membayarsedangkan Tergugat tidak membayar pada Penggugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi jadi perhitungan yang lengkap dan benaradalah :Nilai Investasi/Asset :1.

PenggugatPembayaran April 2009Sisa Investasi menjadiDiscount Factor 22%860.846.906,38860.846.906,3887.578.319,00773.268.587,3814.176.590,77787.445.178,15787.445.178,1527.854.121,00759.591.057,1513.925.836,05773.516.893,20773.516.893,2028.183.901,00745.332.992,2013.664.438,19758.997 .430,39758.997 .430,3928.918.480,00730.078.950,3913.384.780,76743.463.731,15 Bahwa perhitungan ini adalah sesuai dengan perhitungan yangsesungguhnya sedangkan perhitungan Majelis Hakim TingkatPertama tidak menghitung bulanbulan

suara hanya menjumlah yang mencoblos;Bahwa saksi menerangkan HARJONO anggota TPS tidak ikut membukakertas suara;Bahwa saksi menjelaskan saat perhitungan suara tidak ada yang menarinaridan ada kegaduhan dari masyarakat yang menonton;Bahwa saksi menyatakan hadir dalam perhitungan suara di Balai Desa;Bahwa saksi menjelaskan kejadian di Balai Desa, Saya selaku saksi dariKARLAN untuk menghitung kertas suara di Balai Desa jam 12.30 wib datangmendekat jam 13.00 wib masuk ke ruang perhitungan suara ditanya

saksi menyatakan yang terpakai 377 dan dikembalikan 100 klopjumlahnya;Bahwa saksi menerangkan perhitungan suara tidak per TPS dijadikan satutapi saat diserahkan dihitung dan disesuaikan dengan Berita Acara masingmasing TPS baru dijadikanBahwa saksi menjelaskan di Berita Acara jumlah kertas suara 2655 saatsurat suara belum dibuka lalu dijadikanBahwa saksi menerangkan ada rekap dipapan tulis 15 dicoret setelahdirekap hasil perhitungan suara adaBahwa saksi menyatakan saat pelaksanaan perhitungan ada

suara di TPS3 melainkanmemantau;Bahwa saksi menerangkan BPD ikut dalam perhitungan diminta oleh panitiauntuk membantu karena kekurangan tenaga panitia tapi BPD mintadikonsultasikan atau izin dari PANLONLAKLIH dan diperbolehkan lalu BPDmembantu saatperhitun gan; Bahwa saksi menjelaskan tugas BPD di TPS induk sebenarnya pemantausetelah diminta panitia BPD jadi ikut dalam perhitungan suara, mendampingipanitia membuka surat suara danmerekap;Bahwa saksi hadir saat perhitungan suara di Balai Desa tapi

surat suara, pada saat itu adakelebihan perhitungan surat suara secara keseluruhan, masalahkelebihan perhitungan di TPS 1 sedangkan jumlah keseluruhanBahwa saksi menjelaskan saat dikoreksi kembali jumlah kertas suaradiTPS 1 dilain hari dan saya ikut mengoreksi jumlah surat suara diBahwa saksi menerangkan saat itu belum dibuat Berita Acara dan lupakapan saksimenandatangani; Bahwa saksi menyatakan perhitungan suara tanggal 30 September2013. dan saksi menandatangani Berita Acara 5 OktoberBahwa saksi

panitiakarena ada kesepakatan panitia untuk dicampur jadi satu barudihitung; Bahwa saksi menjelaskan mulai perhitungan kertas suara dari perangkatdesa dan camat serta cara perhitungan dilakukan satu perBahwa saksi menerangkan yang mengumumkan ketua panitia Pak IDRIStidak ikut campur karena sebagai anggotaBahwa saksi menyatakan perhitungan suara yang kedua berjumlah 2642suara yang sah 2608 sedangkan yang tidak sahBahwa saksi menjelaskan surat suara dihitung didepan panitia yangdilaksanakan secara

Legimin, masa kerja 12 tahun, dengan perhitungan upah terakhir yangditerima sebesar Rp 935.000,00, sebagai berikut : Pesangon :2 x9 x Rp 935.000 = Rp 16.830.000,00Uang Penghargaan masa kerja : 5 x Rp 935.000 =Rp 4.675.000,00Penggantian perobatan dan perumahan 15% =Rp3.225.750,00Jumlah Rp 24.730.750,0027.Wagiran, masa kerja 9 tahun, dengan perhitungan upah terakhir yangditerima sebesar Rp 935.000,00, sebagai berikut : Pesangon : 2x9xRp 935.000 = Rp 16.830.000,00Uang Penghargaan masa kerja : 4 x Rp

No. 823 K/Pdt.Sus/2011Penggantian perobatan dan perumahan 15 % = Rp3.085.500,00Jumlah Rp 23.655.500,0035.Jamiah, masa kerja 19 tahun, dengan perhitungan upah terakhir yangditerima sebesar Rp 935.000,00, sebagai berikut : Pesangon :2 x9 Rp 935.000 = Rp 16.830.000,00Uang Penghargaan masa kerja 7x Rp. 935.000 =Rp 6.545.000,00Penggantian perobatan dan perumahan15 % = Rp 3.506.250,00Jumlah Rp 26.881 .250,0036.Marni, masa kerja 11 tahun , dengan perhitungan upah terakhir yangditerima sebesar Rp 935.000,00

Zaini, masa kerja 9 tahun, dengan perhitungan upah terakhir yangditerima sebesar Rp 935.000,00, sebagai berikut :Hal. 21 dari 35 hal. Put.

juga Nanik Among, masa kerja 23 tahun,dengan perhitungan upah terakhir yang diterima sebesarRp 935.000,00, sebagai berikut :Pesangon :2x 9x Rp 935.000 = Rp 16.830.000,00Uang Penghargaan masa kerja 8 x Rp 935.000 = Rp 7.480.000,00Penggantian perobatan dan perumahan =Rp 3.646.500,00Jumlah Rp 27.956.500,0019.Ramaseh, masa kerja 30 tahun, dengan perhitungan upah terakhiryang diterima sebesar Rp 935.000,00, sebagai berikut :Pesangon :2x 9x Rp 935.000 = Rp 16.830.000,00Uang Penghargaan masa kerja : 10

Yusuf Imam Santoso atau yang disebut juga Ima, masa kerja 7,dengan perhitungan upah terakhir yang diterima sebesarRp 935.000,00, sebagai berikut :Pesangon : 2x/7x Rp 935.000 = Rp 13.090.000.00Hal. 26 dari 35 hal. Put.

Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlaku pada tanggalPemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.ayat (4): Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan danpembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku pada saat pembayaran.Pasal 9ayat (1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluardalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspordisampaikan.ayat (2): Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada

bea keluar kedapatan tidak benar danterhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar dengan menerbitkan SPPBK dalamwaktu paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Kami data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak

;bahwa Kami berpendapat bahwa antara Terbanding sendiri terjadi perbedaan pendapat dalammenetapkan dasar perhitungan bea keluar yang dapat merugikan Pemohon Banding yangseharusnya untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan, hal tersebut tidak terjadi;Penetapan Kembali Dengan Tanggal Realisasi Eksporbahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, Direktur Jenderal Bea danCukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea keluar dalam jangka waktu paling lama 2(dua) tahun sejak tanggal

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluarserta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentangPenetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan olehDirektur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yangdisengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupundasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:PEB Nomor 002686 tanggal 30 September 2010Perhitungan

dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan keKantor Pabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri KeuanganNo. 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo.

222222 on nn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn n nnn nnn nn nn nnn neem ences ne neeBahwa adalah amat keliru pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor: 47/PenDis/2017/ PTUN.Mks, tanggal 03 Juli 2017,pada penetapannya tersebut yang menyatakan:Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalahperihal perhitungan tagihan susulan biaya pemakaian listrik oleh Penggugatselaku Pelanggan pemakaian listrik PLN, dengan demikian perbuatan antaraPenggugat dan Tergugat berada

Dalam Penjelasan Pasal 2 huruf a, dinyatakan:Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata,umpamanya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukanantara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan padaketentuan hukum perdata;Apakah surat keputusan Terlawan yakni perhitungan tagihan susulanditerbitkan dan dibuat oleh Terlawan berdasarkan ketentuan hukum perdata,yang dalam hal ini berdasarkan Perjanjian Pemakaian Aliran Listrik PLNatau berdasarkan ketentuan

Surat Keputusan Objek sengketa berupa perhitungan tagihan susulan dibuatdan diterbitkan oleh Terlawan berdasarkan Berita Acara PenertibanPemakaian Tenaga Listrik (P2TL) ;Berita Acara Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) adalahmerupakan Lampiran 4.2a Keputusan Direksi PT.

Pada judul surat keputusan objek sengketa, secara limitatif hanyadinyatakan: Perhitungan Tagihan Susulan dan bukan Perhitungan Tagihansusulan biaya Pemakaian Listrik. Dalam surat keputusan objek sengketa secara limitatif dinyatakan:Perhitungan Tagihan Susalan Berdasarkan Berita Acara PenertibanPemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Dan bukan berdasarkan PerjanjianPemakaian Aliran Listrik PLN antara Pelawan/Penggugat denganTerlawan/Tergugat.

Jika dianalisa berdasarkan fakta terhadap surat tagihan listik, sangatberbeda pihak yang menerbitkan tagihan berdasarkan tunggakanpembayaran tagihan listrik bulanan dan pihak yang menerbitkan suratkeputusan objek sengketa) 222222 non nen nnn nn nnn n ennHalaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor: 47/PLW/2017/PTUN.Mks.Pada surat keputusan objek sengketa berupa Perhitungan Tagihan Susulanditerbitkan oleh pimpinan tertinggi PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselbar,Area.

Rp.10.000.000, (Sepuluh jutsrupiah) per bulan dan setelah beberapa hari terdakwa punmenyewakan kepada pihak lain dengan perhitungan Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) atau sekitar Rp.18.000.000,: (delapan belas juta rupiah) unutk jangkwa waktuyang belum ditentukan ;e Bahwa seanjutnya sekitar 3 (tiga) bulan be~alan terdakwatidak juga melakukan pembayaran rental kepada pihak PTDiva Servis hingga akhirnya saksi pun melaporkan haltersebut kepada polsek pacet dan menindaktanjuti ataskerugiannyae Bahwa

, (Sepuluh juts rupiah) perbulan dan setelah beberapa hari terdakwa pun menyewakan kepada pihaklain dengan perhitungan Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) atausekitar Rp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah) unutk jangkwa waktuyang belum ditentukan ;e Bahwa seanjutnya sekitar 3 (tiga) bulan be~alan terdakwa tidak jugamelakukan pembayaran rentalkepada pihak PT Diva Servis hingga akhirnya saksi pun melaporkan haltersebut kepada polsek pacet dan menindaktanjuti atas kerugiannyae Bahwa akibat dari

Rp.10.000.000, (Sepuluh jutsrupiah) per bulan dan setelah beberapa hari terdakwa punmenyewakan kepada pihak lain dengan perhitungan Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) atau sekitar Rp.18.000.000,: (delapan belas juta rupiah) unutk jangkwa waktuyang belum ditentukan ;Bahwa seanjutnya sekitar 3 (tiga) bulan be~alan terdakwatidak juga melakukan pembayaran rental kepada pihak PTDiva Servis hingga akhirnya saksi pun melaporkan haltersebut kepada polsek pacet dan menindaktanjuti ataskerugiannyae Bahwa

Pol B 7446 11 Atasn nama PT DivaServis melalui saksi Sansan selaku anggota dari Pt Diva tersebutdengan alasan rental pehitungan Rp. 400.000, (empat ratus riburupiah) per hari;Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi dan memintaagar perjanjian rental dirubah menjadiperbulan dengan perhitungan Rp.10.000.000,: (sepuluh jutarupiah) per bulan dan setelah beberapa hari terdakwa punmenyewakan kepada pihak lain dengan perhitungan Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) atau sekitar Rp.18.000.000, (delapan

Unsur dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohonganmembujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi danpengakuan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta terdakwamenghubungi saksi dan meminta agar perjanjian rental dirubah menjadiperbulan dengan perhitungan Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) per bulandan setelah beberapa hari terdakwa pun menyewakan kepada pihak lain denganperhitungan Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah)

Melakukan perhitungan pajak sesuai dengan peraturan perpajakanyang berlaku yang menjadi tanggungan Petambak Plasma.b. Mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan FasiitasPinjaman yang diberikan Pemberi Pinjaman (apabila diperlukan).c.

Penggugattelah melakukan Perhitungan Nilai Tambak terhadap asset Para Tergugatsampai dengan tanggal 30 Juni 2016 dan dilaporkan pada tanggal 31 Juli 2016.Adapun perhitungan atas Harga NilaiJualUnitTambak adalah: NilaiPerhitungan Unit Tambak Depresiasi, sedangkan Nilai Perhitungan UnitTambak adalah Harga Perolehan Awal Unit Tambak + Penambahan AssetUnit Tambak + Inflasi.TABEL IlPERHITUNGAN NILAI TAMBAK PARA TERGUGAT NilaiAwal PENAMBAH 1 4) ici acy nine NILAI etPARA PKS AN ASSET idalans tambak DEPRESIA

Menyatakan perhitungan Niai Aset Tambak sebagaimana ketentuan Pasal Pasal11 Ayat (3) huruf b Perjanjian Kerjasama (PKS) sebagaimana Tabel Ill di bawahini:TABEL IllPERHITUNGAN NILA TAMBAK PARA TERGUGATNitai Awar PENAMBAHA NILAI Warren.

Hal iniPENGGUGAT tuangkan dalam TABEL tentang Perhitungan Hutang ParaTergugat dan TABEL Il tentang Perhitungan Piutang Para Tergugat.Isi Perjanjian aquo inilah yang menyebabkan kondusifitas PARATERGUGAT selalu terlilit hutang oleh PENGGUGAT yang tidak pernahselesai hingga 16 (enam belas) tahun.

Sehingga PARA TERGUGAT menolakseluruh perhitungan pada TABEL tentang Perhitungan Hutang ParaTergugat, TABEL Il tentang Perhitungan Piutang Para Tergugat, TABEL Illtentang Perhitungan Nilai Tambak Para Tergugat, TABEL WV tentang NilaiTotal Hutang Para Tergugat, dan TABEL V tentang Nilai Total Piutang ParaTergugat.

diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa September2007 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak September 2007 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.280.DPP (80/100xDPP Pk) Rp 1.024.Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 256.PPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding dalam Surat

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa September 2007 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa September2004 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak September 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 951.703.01!

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa September 2004 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

upahnya untuk Tahun2006 besaran nilainya di bawah UMK Kabupaten Probolinggo Tahun 2006,maka perhitungan upah berdasarkan besaran nilai UMK KabupatenProbolinggo Tahun 2006.

Perhitungan upah sejak 14 Agustus 2006 s/d 31 Desember 2006 = 4X Rp. 528.000, + 18 X (Rp. 528.000, : 30) = Rp. 2.428.800,b. Perhitungan upah sejak 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007 = 12 XRp. 566.500, = Rp. 6.798.000,c. Perhitungan upah sejak 1 Januari s/d 23 April 2008 = 3 X Rp.604.000, + 23 X (Rp. 604.000, : 30) = Rp. 2.275.066,Totai = 11.501.866, (sebelas juta lima ratus satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);2.

Perhitungan upah sejak 14 Agustus 2006 s/d 31 Desember 2006 = 4X Rp. 565.000, + 18 X (Rp. 565.000, : 30)= Rp. 2.599.000,b. Perhitungan upah sejak 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007 = 12 XRp. 566.500, = Rp. 6.798.000,c. Perhitungan upah sejak 1 Januari s/d 23 April 2008 = 3 X Rp.604.000, + 23 X (Rp. 604.000, : 30) = Rp. 2.275.066,Total = Rp. 11.672.066, (sebelas juta enam ratus tujuh puluh dua ribuenam puluh enam rupiah)8.

Perhitungan upah sejak 16 Agustus 2006 s/d 31 Desember 2006 =4 X Rp. 528.000, + 16 X (Rp. 528.000, : 30) = Rp. 2.393.600.b. Perhitungan upah sejak 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007 =12 X Rp. 566.500, = Rp. 6.798.000,c. Perhitungan upah sejak 1 Januari s/d 23 April 2008 = 3 X Rp.604.000, + 23 X (Rp. 604.000, : 30) = Rp.2. 275.066,Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 362 K/PDT.SUS/2010Total = Rp.11.466.666, (sebelas juta empat ratus enam puluhenam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)2.

Untuk Penggugat 43 yang rnempunyai upah terakhir Rp. 600.000,(enam ratus ribu rupiah) adalah sebagai berikut:a.Perhitungan upah Perhitungan upah sejak 16 Agustus s/d 31Desember 2007 = 16 X Rp. 600.000, + 16 X (Rp.600.000,: 30) =Rp.9.820.000,Perhitungan upah sejak 1 Januari s/d 23 April 2008 = 3 x Rp.604.000, + 23 X (Rp. 604.000, : 30) = Rp.2.275.066,Total = Rp. 12.195.066, (dua belas juta seratus sembilan puluhlima ribu enam puluh enam rupiah)5.

Keputusan Terbandingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap alasanalasan Banding dari SuratBanding Nomor: 116/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Banding Nomor: 116/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 diketahui halhal sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam Surat Bandingnya mengajukanBanding atas sengketa PPN dengan perhitungan

Dengan demikian, nilaisengketa per bulan adalah Rp134.916.044.975,00 Rp109.512.850.799,00 =Rp25.403.194.176,00 / 12 bulan = Rp2.116.932.848,00;Penyerahan pusat ke cabang yang menjadi objek PPN;bahwa dari perhitungan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat:bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN MasaPajak April 2008 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPhBadan Tahun Pajak 2008 yang juga diajukan Banding;bahwa Majelis tidak mengetahui nilai sengketa

Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (lebih bayar) (ad)Kelebihan Pajak yang sudah:0a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ...... (karena pembetulan)0c.

PPN mengikuti perhitungan yang Pemohon Banding lakukandalam perhitungan PPh Badan;bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Banding ini, adalahperhitungan SKPKB PPN Masa Pajak April 2008 sebesar Rp635.251.637,00 yangtidak disetujui seluruhnya oleh Pemohon Banding, dan diajukan keberatan.Keputusan Keberatan Terbanding Nomor: KEP799/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26September 2012 menolak dan menambah jumlah pajak terutang Pemohon Bandingsehingga perhitungan PPN Masa Pajak April 2008 menjadi sebesarRp639.383.308,00

Menurut Pemohon Banding perhitungan PPN yangseharusnya adalah sebesar Nihil. (Cfm Surat Banding dalam sengketa PPh halaman20);bahwa Pemohon Banding mengetahui terdapat kekeliruan dalam penggunaanLaporan Keuangan yang dibuat oleh pihak ketiga, yaitu Prijohandojo, Boentoro & Co(PB&Co) yang menjadi dasar penyusunan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak2008, karena petugas yang bertanggung jawab atas pembukuan Pemohon Bandingmeninggal dunia pada bulan Agustus 2007.

Memerintahkan barang bukti berupa : - 1(satu) set daftar perincian pengembalian dan perincian perhitungan sisa hutang sales atas nama Terdakwa Rudi Arcanggi tertanggal 28 Desember 2013 ; Tetap terlampir dalam berkas perkara;6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

MENGADILI:DALAM EKSEPSI:Menolak Eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 2 Mei 2016 dengan alasan Penggugat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;- Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat 4 huruf c yaitu uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan dengan perincian dan perhitungan

Uang penggantian hak:15% x Rp.166.000,= Rp.24.900.000.d.Upah proses bulan juni 2016 sampai dengan bulan oktober 2016 sebesar Rp.5 x Rp. 10.000.000,= Rp.50.000.000,Memperhatikan perhitungan anjuran diatas, terdapat kesalahan perhitunganpada uang penghargaan masa kerja, seharusnya adalah 1 x 3 xRp.10.000.000, = Rp.30.000.000, bukan Rp.6.000.000.

sehinggaMajelis Hakim berpedoman pada gugatan Penggugat yaitu upah pokok Penggugatsesuai dengan gugatan Penggugat pada posita angka (21) sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dengan demikian masa kerja Penggugat 8 tahun dan 7 bulan,dan upah Penggugat sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah);Menimbang bahwa uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat 4 huruf cberupa uang penggantian perumahan serta pengobatan serta perawatan yang wajibdibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan perincian dan perhitungan

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi uang pesangon kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan sebagai berikut:1. Uang Pesangon: 2 x 3 x Rp. 2.877.448.00 = Rp. 17.264.688.002.

kebelakang; Dan berteriak teriak agar perhitungan diulang;Peran Saudara Hengki (DPO) adalah : Menendang saksi Tito Slamet Saputro ketika terjatuh; Pada saat Terdakwa Ansori melempar gelas kelantai, SaudaraHengki (DPO) memegang gelas panitia mengarahkan kearah saksi TitoSlamet Saputro namun tidak dilemparkan; Dan berteriak teriak agar perhitungan diulang;Peran Terdakwa Ansori adalah : Melempar gelas kelantai dalam Gedung Balai Kampung Buyut Utara; Putusan.

diulang;Peran Saudara Hengki (DPO) adalah : Menendang saksi Tito Slamet Saputro ketika terjatuh; Pada saat Terdakwa Ansori melempar gelas kelantai, SaudaraHengki (DPO) memegang gelas panitia mengarahkan kearah saksi TitoSlamet Saputro namun tidak dilemparkan; Dan berteriak teriak agar perhitungan diulang;Peran Terdakwa Ansori adalah : Melempar gelas kelantai dalam Gedung Balai Kampung Buyut Utara; Dan berteriak teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;Peran Terdakwa Fendi adalah : Menendang saksi

Tito Slamet Saputro pada saat saksi Tito SlametSaputro terjatuh didepan Gedung Balai Kampung Buyut Utara; Dan berteriak teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;Peran Saudara Agung adalah : Putusan.

Dan berteriak teriak agar perhitungan diulang;Peran Terdakwa Ansori adalah : Melempar gelas kelantai dalam Gedung Balai Kampung Buyut Utara; Dan berteriak teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;Peran Terdakwa Fendi adalah : Menendang saksi Tito Slamet Saputro pada saat saksi Tito SlametSaputro terjatuh didepan Gedung Balai Kampung Buyut Utara; Dan berteriak teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;Peran Saudara Agung adalah : Melerai pada saat saksi Tito Slamet Saputro akan didatangi olehSaudara

Medan Merdeka Timur No. 16Jakarta Pusat, Penggugat telah menerima penjelasan mengenaiperbedaan dasar perhitungan PPh Pasal 25 versi Penggugat denganversi KPP WP Besar Satu;Berdasar perhitungan angsuran bulanan PPh Pasal 25 versi KPP WPBesar Satu diterbitkaniah STP098 untuk menagih kekuranganpembayaran angsuran bulanan PPh Pasal 25 masa pajak Juli 2010;sebagai wujud itikad balk Penggugat, walaupun masih terdapatperbedaan pendapat antara Penggugat dengan KPP WP Besar Satutentang dasar sumber perhitungan

Dengan tidak adanya kewajiban mendasarkan perhitungan PPh 25pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, makatidak ada dasar bagi KPP Wajib Pajak Besar Satu untuk menghitungkembali dan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas PPh Pasal25 kami dengan mendasarkan perhitungan pada Laporan Keuanganyang telah diaudit.

Berdasar pada penjelasan Pasal 25 ayat (7) UndangUndang PPhyang antara lain menyebutkan bahwa : "Hal ini dimaksudkan untuklebih mendekati Kewajaran perhitungan besamya angsuran pajakkarena didasarkan pada data terkini kegiatan usaha perusahaan",perhitungan angsuran bulanan PPh Pasal 25 Penggugat telahdidasarkan pada laporan keuangan yang terkini sehingga besarnyaangsuran bulanan PPh Pasal 25 Penggugat telah mendekatikewajaran;Ill.

Medan Merdeka TimurHalaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 346/B/PK/PJK/2016No. 16 Jakarta Pusat, kami telah menerima penjelasan mengenaiperbedaan dasar perhitungan PPh Pasal 25 versi Bank CIMBNiaga dengan versi KPP WP Besar Satu;2.1.5.

Berdasar perhitungan angsuran bulanan PPh Pasal 25 versi KPPWP Besar Satu diterbitkanlah STP098 untuk menagih kekuranganpembayaran angsuran bulanan PPh Pasal 25 masa pajak Juli2010; sebagai wujud itikad baik kami, walaupun masih terdapatperbedaan pendapat antara kami dengan KPP WP Besar Satutentang dasar sumber perhitungan angsuran bulanan PPh Pasal25 kami, kekurangan pembayaran angsuran bulanan PPh Pasal25 tersebut telah kami bayar pada pada tanggal 22 Desember2010;2.1.6.

PAK CAH Bin AHMAD (Alm)mengetahui bahwasanya Dana Kompensasi tersebut seharusnya untuk 100 KKyang terdaftar pada SK Bupati Ketapang Nomor : 207 namun Dana Kompensasitetap diterima dengan perhitungan Terdakwa Il 14 Kavling, Terdakwa Ill 7 Kavling,Saksi WASBIR Als. WAS Bin H HAJRAN (Alm) 19 Kavling, dan Saksi H. UTINAZARUDIN AHMAD Als.

WAS Bin H HAJRAN (Alm) menerima DanaKompensasi adalah sejumlah Rp. 20.900.000, (dua puluh juta sembilan ratusribu) dengan perhitungan 19 Kavling dikali dengan Dana KompensasiRp.550.000, (lima ratus lima puluh ribu) selama bulan Januari 2020 sampaidengan Februari 2020, kemudian Dana Kompensasi yang telah diterimadigunakan untuk kebutuhan keluarga.Bahwa Saksi H. UTI NAZARUDIN AHMAD Als.

WAS Bin H HAJRAN (Alm) menerima DanaKompensasi adalah sejumlah Rp. 20.900.000, (dua puluh juta sembilan ratusribu) dengan perhitungan 19 Kavling dikali dengan Dana KompensasiRp.550.000, (lima ratus lima puluh ribu) selama bulan Januari 2020 sampaildengan Februari 2020, kemudian Dana Kompensasi yang telah diterimadigunakan untuk kebutuhan keluarga.Bahwa Saksi H. UTI NAZARUDIN AHMAD Als.

PAK CAH Bin AHMAD (Alm)mengetahui bahwasanya Dana Kompensasi tersebut seharusnya untuk 100 KKyang terdaftar pada SK Bupati Ketapang Nomor : 207 namun Dana Kompensasitetap diterima dengan perhitungan Terdakwa II 14 Kavling, Terdakwa Ill 7 Kavling,Saksi WASBIR Als. WAS Bin H HAJRAN (Alm) 19 Kavling, dan Saksi H. UTINAZARUDIN AHMAD Als.

(UMP 2017) Rp3.355.750,00 x 4% x 11 bulan 1.476.530,00Total penggantian jaminan kesehatan 5.432.210,00 Uang Penggantian Jaminan Pensiun:NO Rumusan Perhitungan Penggantian Jaminan Jumlah DalamPensiun (JP) Berdasarkan luran Jaminan RupiahPensiun Pertahun1. (UMP 2015) Rp2.700.000,00 x 2% x 12 bulan 648.000,002. (UMP 2016) Rp3.100.000,00 x 2% x 12 bulan 744.000,003.

SusPHI/2020 Uang penggantian jaminan pensiun: NO Rumusan Perhitungan Penggantian Jaminan Jumlah DalamPensiun (JP) Berdasarkan luran Jaminan RupiahPensiun Pertahun :1. (UMP 2015) Rp2.700.000,00 x 2 % x 12 bulan 648.000,002. (UMP 2016) Rp3.100.000,00 x 2 % x 12 bulan 744.000,003.

SusPHI/2020 NO Rumusan Perhitungan Penggantian Jaminan Jumlah DalamKesehatan Berdasarkan luran Jaminan Hari RupiahTua Pertahun :1. (UMP 2014) Rp2.441.000,00 x 4 % x 12 bulan 1.171.680,002. (UMP 2015) Rp2.700.000,00 x 4 % x 12 bulan 1.296.000,003. (UMP 2016) Rp3.100.000,00 x 4 % x 12 bulan 1.488.000,004.

SusPHI/2020 NO Rumusan Perhitungan Penggantian Jaminan Jumlah DalamKesehatan Berdasarkan luran Jaminan Hari Tua RupiahPertahun :1. (UMP 2014) Rp2.441.000,00 x 4 % x 12 bulan 1.171.680,002. (UMP 2015) Rp2.700.000,00 x 4 % x 12 bulan 1.296.000,003. (UMP 2016) Rp3.100.000,00 x 4 % x 12 bulan 1.488.000,004.

SusPHI/2020 bank Uang penggantian jaminan kesehatan sesuai BPJSKetenagakerjaan sampai dengan bulan November 2017: NO Rumusan Perhitungan Penggantian Jaminan Jumlah DalamKesehatanberdasarkan luran Jaminan Hari RupiahTua Pertahun:1 (UMP 2014) Rp2.441.000,00 x 4 % x 12 bulan 1.171.680,002. (UMP 2015) Rp2.700.000,00 x 4 % x 12 bulan 1.296.000,003.