Ismail sebesar Rp.62.522.500,Perhitungan bagi hasil efektif No. BPE 11/5403 tgl 08112005 No. Kontrak 6505 a/n Drs. Ismail sebesar Rp.7.322.700,Perhitungan bagi hasil efektif No. BPE 12/5403 tgl 30112005 No. Kontrak 7501 a/n Drs. Ismail sebesar Rp.32.729.200,Perhitungan bagi hasil efektif No. BPE 12/5360 tgl 21112005 No. Kontrak 6505 a/n Drs. Ismail sebesar Rp.33.914.500,Perhitungan bagi hasil efektif No. BPE 13/5558 tgl 25122005 No. Kontrak 7501 a/n Drs.

,Perhitungan bagi hasil efektif No. BPE 12/5360 tgl 21112005No. Kontrak 6505 a/n Drs. Ismail sebesar Rp. 33.914.500,Perhitungan bagi hasil efektif No. BPE 13/5558 tgl 25122005No. Kontrak 7501 a/n Drs. Ismail sebesar Rp. 132.000.,Perhitungan bagi hasil efektif No. BPE 03/1112 tgl 05072006No. Kontrak 7011 a/n Drs. Ismail sebesar Rp. 74.652.900,Perhitungan bagi hasil efektif No. BPE 05/2121 tgl 05082006No. Kontrak 6505 a/n Drs. Ismail sebesar Rp. 38.940.000,Perhitungan bagi hasil efektif No.

Ismail sebesar Rp. 29.217.000,Perhitungan bagi hasil efektif No. BPE 06/2736 tgl 19082006No. Kontrak 7009 a/n Nur Mahmudah sebesar Rp.54.446.100,Perhitungan bagi hasil efektif No. BPE 07/3318 tgl 05092006No. Kontrak 7009 a/n Nur Mahmudah sebesar Rp.34.855.800,Perhitungan bagi hasil efektif No. BPE 08/3884 tgl 20092006No. Kontrak 7009 a/n Nur Mahmudah sebesar Rp.15.636.300,Perhitungan bagi hasil efektif No. BPE 08/3916 tgl 20092006No.

Salinan Putusan No.1272/Pat.G/2016/PA.Jbg.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.Perhitungan bagi hasil efektif No.No. Kontrak 6505 a/n Nur52.431.300,Perhitungan bagi hasil efektif No.No. Kontrak 7091 a/n Nur16.546.125,Perhitungan bagi hasil efektif No.No. Kontrak 7001 a/n Nur39.189.000,Perhitungan bagi hasil efektif No.No. Kontrak 7001 a/n Nur16.575.875,Perhitungan bagi hasil efektif No.No. Kontrak 7002 a/n Nur24.691.250,Perhitungan bagi hasil efektif No.No.

Kontrak 7001 a/n Nur21.109.000,Perhitungan bagi hasil efektif No.No. Kontrak 7002 a/n Nur39.552.625,Perhitungan bagi hasil efektif No.No. Kontrak 7001 a/n Nur15.059.000.Perhitungan bagi hasil efektif No.No. Kontrak 7002 a/n Nur31.525.250,Perhitungan bagi hasil efektif No.No.

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Eksporbahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 hari sejak PEBdidaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kewenangan dan dasar perhitungan beakeluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan BeaKaluarPasal 6 ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dihitung berdasarkan

bea keluar kedapatan tidak benardan terhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktupaling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumendan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu palinglama 30 hari sejak

Penetapan kembaiidiatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2): Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a. Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yang digunakan adalah Tarif BeaKeluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspordi daftarkan ke Kantor Pabean; danb.

barangekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar serta jangka waktuberlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penetapan HargaEkspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh DirekturJenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Bandingyang disengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan beakeluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:PEB Nomor 007665 tanggal 29 Oktober 2010Perhitungan

tanggal PEB yang telah didaftarkan ke KantorPabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan No. 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluara quo.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put45345/PP/M.IX/19/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut Pemohon :Menurut Majelis: Bea Masuk: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappenetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor Crude Palm Oil InBulk, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan PemberitahuanEkspor Barang (PEB) Nomor: 003280 tanggal 29 Desember 2009 pos tarif1511.10.00.00 dengan Tarif Bea Keluar 0%, Harga Ekspor USD /MT danKurs

bea keluar kedapatan tidakbenar dan terhadap barang ekspor tidak dilakukanpemeriksaan fisik, maka Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluardengan menerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitiandokumen dan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam halini Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalamjangka waktu paling lama 30 hari sejak

di Kantor Pabean Pemuatan, DirekturJenderal Bea dan Cukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea keluardalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal PEBdidaftarkan.

Penetapan kembali diatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2) : Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluarsebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuansebagai berikut:a. Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yangdigunakan adalah Tarif Bea Keluar dan HargaEkspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuanpabean ekspor di daftarkan ke Kantor Pabean, danb.

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif beakeluar serta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yangmengatur tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar(secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas namaMenteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakan sudahcukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasarhukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:e PEB Nomor 003280 tanggal 29 Desember 2009,e Bahwa

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (RUSDIANSYAH bin ABDURRAHMAN) terhadap Penggugat (DESSY RATNA JUWITA binti PERDANA KUSUMA);

Olehkarena itu perhitungan batas waktu terakhir pengajuan upaya hukumkeberatan atas Putusan KPPU Nomor 03/2014 (berdasarkan jumlah harikerja) jatuh pada tanggal 7 Mei 2014.

Namun demikian, Termohon Keberatan telah keliru dalam menerapkanmetode perhitungan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.Hal. 20 dari 104 hal. Put.

suatu pengambilalinan sahamperusahaan lain;Berikut adalah rincian perhitungan nilai aset ratarata 3 (tiga) tahunterakhir dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk:Berikut adalah rincian perhitungan nilai aset ratarata 3 (tiga) tahunterakhir dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk:Hal. 46 dari 104 hal.

PT TPC ke dalam perhitungan nilai aset gabungan akibatpengambilalihan saham PT Saki oleh Pemohon Keberatan.

perhitungan yang diatur dalam Penjelasan Pasal5 ayat (2) huruf a PP Nomor 57/2010 tersebut, maka seharusnya nilaiaset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.

Desa Nomor : 05 tahun 2012 tanggal 23 Desember 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012;----------------------------------------------------------- PERATURAN DESA APBD:-------------------------------------------------- Foto copy Peraturan Desa Sendangrejo Nomor : 08/Per.Des/2012 tanggal 28 Nopember 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012;----------------------------------------------- PERATURAN DESA PERHITUNGAN

APBD:-------------------------- Foto copy Peraturan Desa Nomor : /Per.Des/ Tahun 2009 tanggal Oktober 2009 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2008;------------------------------------- Foto copy Peraturan Desa Sendangrejo Nomor : 01/Per.Des/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011;------------------------- Foto copy Peraturan Desa Sendangrejo Nomor : 08/Per.Des

/Per.Des/2013 tanggal ...... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Sendangrejo, Kecamatan Minggir Tahun Anggaran 2013; Perjanjian Sewa Menyewa Kios Desa Sendangrejo;-- PERATURAN DESA PERHITUNGAN APBD:-------------------------- Foto copy Peraturan Desa Nomor : 08 /Per.Des/ Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2008;------------------------------------- Foto copy Peraturan

Desaa Sendangrejo Nomor : 01/Per.Des/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011;------------------------- Foto copy Peraturan Desa Sendangrejo Nomor : 06/Per.Des/2012 tanggal 23 Desember 2012 tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011; LPJ ADD :------------------------------------------------------------------------------ Foto Copy Realisasi Alokasi Dana Desa

Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlakupada tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke KantorPabean. ayat(4) : Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan danpembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku padasaat pembayaran.Pasal 9ayat(1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalamwaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PemberitahuanPabean Ekspor disampaikan.ayat(2) : Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat

bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadapbarang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan BeaKeluar dengan menerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 harisejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Kami data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen dan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak

;bahwa Kami berpendapat bahwa antara Terbanding sendiri terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan dasar perhitungan bea keluar yang dapat merugikan Pemohon Banding yangseharusnya untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan, hal tersebut tidak terjadi;Penetapan Kembali Dengan Tanggal Realisasi Eksporbahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, Direktur Jenderal Bea danCukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea keluar dalam jangka waktu paling lama 2(dua) tahun sejak tanggal

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluarserta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentangPenetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan olehDirektur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yangdisengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupundasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:e PEB Nomor 003296 tanggal 30 Desember 2009;e berdasarkan

dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke Kantor PabeanPemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo.

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018, Para Penggugat dan Tergugatmemenuhi Panggilan Sudinakertrans Jakarta Selatan, danSudinakertrans Jakarta Selatan meminta perhitungan versi ParaPenggugat untuk disampaikan pada pertemuan tanggal 31 Oktober2018;30. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018 Para Penggugat menyerahkancontoh hasil perhitungan kepada Sudinaker Jakarta Selatan.

Menyatakan Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi PensiunDipercepat dan Perjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja adalahTidak sah dan batal demi hukum pada daftar berikut:a. Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepat antaraPT. Sucofindo (Persero) dengan Sdr. Janiwati Br. Sitepu No: 707/HCII/ADM/2017;b. Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepat antaraPT. Sucofindo (Persero) dengan Sdr. Bandi Sudarsono No: 507/HCII/ADM/2017;c.

Menyatakan Pendaftaran Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi danPerjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja yang dilakukan olehTergugat adalah Tidak sah dan batal demi hukum pada daftar dibawah ini:a.Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepat antaraPT. Sucofindo (Persero) dengan Sdr. Janiwati Br. Sitepu No: 707/HCII/ADM/2017;Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepat antaraPT. Sucofindo (Persero) dengan Sdr.

Peranjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepat antaraPT Sucofindo (Persero) dengan Sadr. Bandi Sudarsono No: 507/HCIl/ADM/2017;c. Peranjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepat antaraPT Sucofindo (Persero) dengan Sdr. Hendri Nedi Junaedi No: 702/HCII/ADM/2017;d. Peranjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepat antaraPT Sucofindo (Persero) dengan Sadr. Moh. Nafir No: 712/HCIII/ADM/2017;e.

bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT094672.16/2009/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untukmembatalkan koreksi tersebut dalam pokok sengketa karena tidakmempunyai dasar atau alasan yang sesuai dan karena itu perhitungan

Putusan Nomor 1444/B/PK/Pjk/2021untuk Masa Pajak November 2009 menurut perhitungan Pemohon Bandingadalah menjadi sebagai berikut: Uraian Pemohon BandingPPN Kurang/(lebih) Bayar Sanksi Bunga Sanksi Kenaikan Jumlah PPN Yang Harus/(Lebih) Dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 November 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT094672.16/2009/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap

Wahid Hasyim Nomor 188190, KampungBali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut: Uraian Jumlah (Rp)a. Dasar Pengenaan Pajak 55.621.366.039,00b. Pajak keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri 5.026.207.460,00c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 5.276.976.173,00d. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (bc) 250.768.713,00e. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan 455.146.908,00f. Pajak yang tidak / kurang (lebih) bayar (de) 204.378.195,00g.

Wahid Hasyim Nomor 188190, Kampung Bali, Tanah Abang, JakartaPusat, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1444/B/PK/Pjk/2021 Uraian Jumlah (Rp)a. Dasar Pengenaan Pajak 55.621 .366.039,00b. Pajak keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri 5.026.207.460,00c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 5.276.976.173,00d. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (bc) 250.768.713,00e. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan 455.146.908,00f.

Putusan Nomor 1444/B/PK/Pjk/2021yang dapat dikreditkan untuk kegiatan yang atas penyerahannya tidakterutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN, maupun untukkegiatan yang atas penyerahannya terutang PPN, adalah sebanding denganjumlah peredaran yang terutang PPN terhadap peredaran seluruhnya,dimana dalam ketentuan a quo tidak diatur perhitungan denganmenggunakan prosentase luas kebun inti dan plasma;Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (6) UU a quodan KMK575, perhitungan Pajak Masukan

Nafkah anak atas nama (ANAK) umur 3 tahun yang sekarang dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10% setiap tahun;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000.-( Dua ratus sebelas ribu rupiah;-

sebagai berikut :bahwa perhitungan Pembelian cfm.

Pemeriksa adalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa Terbanding mendasarkan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksiomset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilai pembelian, dengan rincian sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Koreksi gross up pembelian 19.775.295.999Koreksi penyerahan PPN yang berasal dari sampel

Oleh karena itu, Pemohon Banding meminta agar Terbandingmenyampaikan PIB atas transaksi tersebut untuk dapat diteliti lebih lanjut, namun sampaipersidangan berakhir Terbanding tidak menyampaikan PIB atas ke15 transaksi tersebut;bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas maka perhitungan Pembelian cfm.

Majelisadalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis koreksi atas DasarPengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksi omset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilaipembelian adalah sebagai berikut :bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan

yang dipertahankan menurut perhitungan Majelis Rp 663.989.486.000Dasar Pengenaan Pajak cfm Majelis Rp 7.620.429.056,00bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa pajak masukan yang dapatdiperhitungkan;bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecualibahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasaPasal 80 ayat(1) huruf

Dan kemudian HRD Tergugat mengatakan Tergugat mendapatkankesalahan baru Penggugat yaitu;Penggugat melakukan kesalahan perhitungan THR tahun 2011 denganmemasukkan Komponen Tunjangan tidak tetap ke perhitungan THR.Penggugat menjelaskan bahwa Komponen Tunjangan tersebut tiap bulan adadan itu juga sudah dikonfirmasi ke bagian HRD Tergugat pada saat itu.

Samudra Garment(tahun 2002 s/d 2005) dan kemudian tahun 2005 berubah menjadi PT.Batam Bersatu Apparel (Tergugat) dan sampai Tergugat mempermasalahkan.Bahwa Penggugat tidak pernah sebelumnya diberitahukan dan ataudinstruksikan baik secara lisan maupun tulisan oleh HRD dan Mer.Operasional (GM) tergugat tentang Perhitungan THR agar TunjanganTidak Tetap yang berganti menjadi Tunjangan Jabatan dikeluarkandari Perhitungan Komponen THR.

Untuk itu, Penggugat sangat penting untukmenjelaskan dan klarifikasi sebagai berikut ;a) KESALAHAN PERHITUNGAN GAJI / UPAH BULAN JANUARI2012:> Bahwa PERHITUNGAN UPAH / GAJI KARYAWAN mempunyaisystem / prosedur sama dengan Perhitungan THR seperti diagram 3.1diatas.> Bahwa perhitungan Upah / Gaji bulan Januari 2012 di hitung padabulan Desember 2011 (satu bulan sebelumnya).> Bahwa pada saat perhitungan Upah / Gaji bulan Januari 2012 tersebut,yaitu tepatnya sekitar tanggal 15 ke atas, di mana setelah

Sehingga padabulan Desember 2011, Penggugat mempersiapkan datadata auditsedangkan yang memasukkan data OT, Absensi dari departemen HRke dalam Komputer dalam perhitungan Upah / Gaji bulan Januari 2012adalah Asst. Penggugat yaitu saudara Fina Febrianti.Bahwa kebiasaan di perusahaan Tergugat paling lambat pada tanggal23 setiap bulannya harus selesai perhitungan secara kasar, sehinggaAccounting dapat meminta dana ke Singapore untuk penggajianKaryawan.

Bahwa Penggugat sebagai Payroll selama 10 tahun, tentunya tahu tugasnyamelakukan perhitungan Gaji Karyawan, tetapi hal ini tunjangan tidak tetapdimasukkan dalam perhitungan THR 2011, sehingga mengakibatkan kerugianyang tidak sedikit yang ditanggung oleh Tergugat, sehingga patutnyaPenggugat diberi Surat Peringantan.2.

Menyatakan perhitungan yang dilakukan Rutan Kelas Il B masambaadalah perhitungan yang keliru dan salah;4. Memerintahkan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara untukmenghitung masa tahanan kota pemohon pada tingkat Banding dan tingkatKasasi;5.

pemohon selama ini dengan mendasarkan pada pasal 77 Huruf( a ) KUHAP terdapat kata Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan Pemohon beranggapanbahwa Perbedaan Masa Perhitungan masa penahanan pemohon pada tahapanbanding dan Kasasi antara Pemohon dan Termohon seharusnya diuji melaluiPraperadilan karena masa perhitungan masa penahanan oleh termohonsangatlah merugikan pemohon dan pemohon memohon kepada pengadilanuntuk menyatakan perhitungan yang dilakukan

Rutan Kelas Il B masambaadalah perhitungan yang keliru dan salah, menyatakan masa pemotonganterpidana H.

yang dilakukan Termohon terhadap masa penahananpemohon pada tahapan banding dan Kasasi;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan inti materipermohonan praperadilan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebihdahulu Apakah keliru atau tidaknya suatu perhitungan masa penahananpemohon pada tahapan banding dan Kasasi oleh Termohon (Rumah Tahananhalaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2020/PN.MsbNegara) termasuk dalam obyek praperadilan;Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut,

masa penahanan pemohon pada tahapan banding danKasasi oleh Termohon, Hakim berpendapat tindakan perhitungan terhadappemotongan masa penahanan Pemohon pada tahapan banding dan kasasioleh Termohon bukanlah merupakan tindakan maupun upaya paksa yangdilakukan oleh aparat penegak hukum dalam tingkat penyidikan dan penuntutansehingga apabila terdapat kekeliruan mengenai perhitungan terhadappemotongan masa penahanan atas terpidana hal tersebut bukanlah merupakanobyek pemeriksaan lembaga praperadilan;Menimbang

No.1660K/Pid.Sus/2009 (Lapen) 5 Cm Perhitungan Kerugian Negara dengan Metode Perhitungan Perhitungan kerugian Negara / Daerah akibat kekurangan volumepekerjaan dengan cara membandingkan jumlah pembayaran yang telahdilakukan dengan pembayaran jumlah seharusnya berdasarkan BeritaAcara Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan dengan perhitungan sebagaiberikut : Pembayaran dilakukan Rp.128.902.727,27, Pembayaran seharusnya berdasarkan BAHasil Pemeriksaan Fisik dilapangan Rp.108.750.689,25., Kerugian Negara

No.1660K/Pid.Sus/2009 0+8500+9000+9501+0001+0501+2001+3501+400Total 2.695,00 Total Volume 1.252,47 986,50 29.370.078VolumeSehingga total Keseluruhan Perhitungan Kerugian Negara dengan metode perhitungan Perhitungan kerugian Negara / Daerah akibat kekurangan volumepekerjaan dengan cara membandingkan jumlah pembayaran yang telahdilakukan dengan pembayaran jumlah seharusnya berdasarkan BeritaAcara Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan dengan perhitungan sebagaiberikut : Pembayaran dilakukan Rp.128.902.727,27

Kerugian Negara dengan Metode Perhitungan Perhitungan kerugian Negara / Daerah akibat kekurangan volumepekerjaan dengan cara membandingkan jumlah pembayaran yang telahdilakukan dengan pembayaran jumlah seharusnya berdasarkan BeritaAcara Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan dengan perhitungan sebagaiberikut : Pembayaran dilakukan Rp.128.902.727,27, Pembayaran seharusnya berdasarkan BAHasil Pemeriksaan Fisik dilapangan Rp.108.750.689,25., Kerugian Negara / Daerah Rp. 20.152.038,02,PERHITUNGAN KERUGIAN

No.1660K/Pid.Sus/2009 Perhitungan Kerugian Negara dengan Metode Perhitungan Perhitungan kerugian Negara / Daerah akibat kekurangan volumepekerjaan dengan cara membandingkan jumlah pembayaran yang telahdilakukan dengan pembayaran jumlah seharusnya berdasarkan BeritaAcara Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan dengan perhitungan sebagaiberikut : Pembayaran dilakukan Rp.128.902.727,27, Pembayaran seharusnya berdasarkan BAHasil Pemeriksaan Fisik dilapangan Rp.108.750.689,25.

No.1660K/Pid.Sus/2009 0+9000+9501+0001+0501+2001+3501+400Total 2.695,00 Total Volume 1.252,47 986,50 29.370.078VolumeSehingga total Keseluruhan Perhitungan Kerugian Negara dengan metode perhitungan Perhitungan kerugian Negara / Daerah akibat kekurangan volumepekerjaan dengan cara membandingkan jumlah pembayaran yang telahdilakukan dengan pembayaran jumlah seharusnya berdasarkan BeritaAcara Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan dengan perhitungan sebagaiberikut : Pembayaran dilakukan Rp.128.902.727,27

Putusan Nomor 1163/B/PK/PJK/2016Bahwa berdasarkan kronologis penjelasan di atas, perkenankanlah PemohonBanding mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP256/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang YangDiekspor oleh Pemohon Banding;Alasan dan Penjelasan Pemohon BandingBahwa alasan dan penjelasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:Menurut TerbandingBahwa berdasarkan Surat Perintah Terbanding

Bea Keluar;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas penetapankembali perhitungan Bea Keluar atas barang yang diekspor oleh PemohonBanding dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:Bahwa alasan Terbanding menetapkan kembali perhitungan Bea Keluar atasbarang yang Pemohon Banding ekspor pada dasarnya karena Terbandingberpendapat bahwa telah terjadi kesalahan prosedur dalam penerbitan PEB,dimana atas perubahan tanggal perkiraan ekspor, Pemohon Bandingseharusnya

Dalam pelaksanaan audit kepabeanan, ditemukan adanya kekurangandan/atau kelebihan pembayaran Bea Keluar yang disebabkan olehperbedaan Tarif Bea Keluar, Harga Ekspor, jenis dan/atau jumlah barangekspor;Bahwa Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor:214/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008 menyatakan:Bahwa terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

Putusan Nomor 1163/B/PK/PJK/2016seharusnya Terbanding menggunakan Nilai Tukar Mata Uang asing yangberlaku pada tanggal pembayaran Bea Keluar yang tertera pada bukti bayarberlaku SSPCP yaitu tanggal 31 Maret 2010;Bahwa perhitungan Bea Keluar menggunakan Tarif Bea Keluar, Harga Ekspordan Nilai Tukar Mata Uang pada tanggal 31 Maret 2010 adalah sebagai berikut: No.

Uraian Satuan Nilaia Harga Patokan Ekspor USD/MT 708b Jumlah Barang MT 980c Tarif Bea Keluar % 3%d Bea Keluar (a x b x c) USD 20.815,2e Nilai Tukar Mata Uang Rp/USD 9.126,6f Bea Keluar (d x e) Rp 189.972.004,32g Bea Keluar (Pembetulan) Rp 189.972.004,32 Bahwa dengan demikian, seharusnya tidak ada selisih perhitungan atas BeaKeluar menurut Pemohon Banding dan Terbanding dalam perhitungan BeaKeluar untuk PEB Nomor: 001508 tanggal 31 Maret 2010 karena Tarif BeaKeluar, Harga Ekspor dan Nilai Tukar Mata

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

Memerintahkan barang bukti berupa : - 1(satu) set daftar perincian pengembalian dan perincian perhitungan sisa hutang sales atas nama Terdakwa Rudi Arcanggi tertanggal 28 Desember 2013 ; Tetap terlampir dalam berkas perkara;6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi uang pesangon kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan sebagai berikut:1. Uang Pesangon: 2 x 3 x Rp. 2.877.448.00 = Rp. 17.264.688.002.

MENGADILI:DALAM EKSEPSI:Menolak Eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 2 Mei 2016 dengan alasan Penggugat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;- Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat 4 huruf c yaitu uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan dengan perincian dan perhitungan

Uang penggantian hak:15% x Rp.166.000,= Rp.24.900.000.d.Upah proses bulan juni 2016 sampai dengan bulan oktober 2016 sebesar Rp.5 x Rp. 10.000.000,= Rp.50.000.000,Memperhatikan perhitungan anjuran diatas, terdapat kesalahan perhitunganpada uang penghargaan masa kerja, seharusnya adalah 1 x 3 xRp.10.000.000, = Rp.30.000.000, bukan Rp.6.000.000.

sehinggaMajelis Hakim berpedoman pada gugatan Penggugat yaitu upah pokok Penggugatsesuai dengan gugatan Penggugat pada posita angka (21) sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dengan demikian masa kerja Penggugat 8 tahun dan 7 bulan,dan upah Penggugat sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah);Menimbang bahwa uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat 4 huruf cberupa uang penggantian perumahan serta pengobatan serta perawatan yang wajibdibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan perincian dan perhitungan

ulang suratsuara pada tingkat PPS, PPK/PPD, dan pada tingkat KPUD karena terjadiperbedaan data jumlah suara, namun terhadap keberatan tersebut olehTermohon tidak ditindaklanjuti dengan suatu perhitungan ulang suratsuara.

Menyatakan batal atau tidak sah hasil rekapitulasi perhitungan suara sesuaiPleno KPUD Kota Sorong tanggal 3 April 2007, dikarenakan Ketua danSekretaris KPUD Kota Sorong tidak berwenang dalam melaksanakanPilkada Kota Sorong karena tidak memiliki SK (Surat Keputusan) ;3. Menetapkan perhitungan suara sah Pemohon yang benar adalah 27.823(dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga) ;4.

Menyatakan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang sehubungandengan proses pemungutan dan perhitungan suara yang penuh dengankecurangan ;5.

Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yangdiumumkan KPUD dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benarmenurut Pemohon ;b.

No.17 PK/KPUD/2007Fakta formalnya bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.17 yang diantaranyaberupa berita acara sertifikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasihasil perhitungan suara.