WASID lahir di Sampang tanggal 06 Juni 1979;Menimbang, bahwa perbaikan nama dan tempat tanggal lahirsebagaimana tersebut diatas adalah sesuai dengan pasal 11 dan pasal 12BW /Kitab Undangundang Hukum Perdata dan pasal 52 ayat (1) Jo pasal59 Undangundang RI No.23 tahun 2006 yang telah dirubah UU RI No.24tahun 2013, Tentang Administrasi Kependudukan ;Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohontersebut beralasan untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan inidibebankan

WASID lahir di Sampang tanggal 06 Juni 1979;Menimbang, bahwa perbaikan nama dan tempat tanggal lahirsebagaimana tersebut diatas adalah sesuai dengan pasal 11 dan pasal 12BW /Kitab Undangundang Hukum Perdata dan pasal 52 ayat (1) Jo pasal9 Undangundang RI No.23 tahun 2006 yang telah dirubah UU RI No.24tahun 2013, Tentang Administrasi Kependudukan ;Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohontersebut beralasan untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan inidibebankan

Sehingga dalam pencatatan Akta Kelahiran(Bukti P4) termuat kesalahan penulisan tempat kelahiran, namun baru diketahuiterdapat perbedaan data tersebut oleh Pemohon pada saat pengurusan KartuKeluarga;Menimbang, bahwa dalam pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Pencatatan PeristiwaPenting lainnya dilakukan oleh Pejabat

Undangundang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan dan peraturanperaturan lain yangbersangkutan;MENETAPKAN :1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;2. Menetapkan sah perubahan tempat lahir Pemohon yang bernama Yusnitayang semula tempat lahir di Temeran berdasarkan Kutipan Akta Kelahirannomor 1403LT250920190053 tertanggal 20 Agustus 1996 menjadi tempatlahir di Tameran;3.

di dalam kepentingan pendidikankemudian hari sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon selakuorang tua anak Pemohon kemudian mengajukan permohonan kepadaPengadilan Negeri Stabat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

terhadap permohonan tersebut Pengadilan NegeriBalikpapan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukanoleh Pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanapakah Pemohon dapat membuktikan dalildalil permohonannya itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanHalaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 300/Padt.P/2020/PN Bppsebagaimana dirubah menjadi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24tahun

merupakan gelarkebangsawanan sehingga beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku maupun adat istiadat dankepatutan, sehingga petitum nomor 2 Permohonan Pemohon patut untukdikabulkan ;Menimbang, bahwa guna kepentingan tertibnya administrasikependudukan, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) UndangUndangRepublik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,sebagaimana telah diubah oleh UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

Pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalilPermohonan Pemohon dan Petitum Permohonan pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di DesaPangkatrejo, Rt/Rw 002/006 Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan sesuaidengan bukti P1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosyid Romli danbukti P2 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rosyid Romliyang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamonganmaka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 Ayat (1) UndangUndang Nomor 24Tahun

Catatan Sipil yang bersangkutanmaka Hakim mengabulkan dengan perbaikan redaksional oleh karenadengan sendiri setelan adanya pelaporan perubahan sudah menjadikewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenLamonganun ntuk mencatat perubahan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biayapenetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;Memperhatikan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 24Tahun

menjadi kesulitanuntuk mengurus keperluan administrasinya di kemudian hari sehinggaberdasarkan hal tersebut Pemohon kemudian mengajukan permohonankepada Pengadilan Negeri Stabat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

pencatatan perkawinannya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatanpencatatan Perkawinan, dalam Pasal 2 Undangundang No 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24 Tahun 2013 tentang Adminsitrasi Kependudukanmenyebutkan bahwa Setiap penduduk mempunyai hak untukmemperoleh dokumen kependudukan dan pelayanan yangsama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipildansebagaimana tujuan dari undangundang No 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24Tahun

diBaing, pada tanggal 7 September 2012 ; NIKODEMUS HAU TANGGU RAWA, anak Lakilaki, lahir diBaing, pada tanggal 13 Agustus 2014 ;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil PermohonanPara Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiridan karena tujuan dari Permohonan ini sendiri tidak bertentangandengan tujuan kepastian hukum dan keadilan maka PermohonanPara Pemohonini haruslah dikabulkan;Mengingat, Ketentuan Undangundang No 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24Tahun

Ayudia No. 1771LU31032110018, tanggal 31Maret 2011 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan SipilKota Bengkulu yaitu : ERA WATI menjadi ERAWATI, berdasarkan persyaratandari Dinas Catatan Sipil bahwa untuk melakukan perubahan tanggal lahir makaterlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Hakim PengadilanNegeri setempat sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini.Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonanPemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada UndangUndang Nomor 24Tahun

2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari AdministrasiKependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalampenertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, sertapendayagunaan

perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan di KABUPATEN PAMEKASAN pada hari Selasatanggal03 Januari 2006;Halaman 3 dari 8 halamanBahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU (alm)dengan mas kawin berupa uang sebesar 50.000,; (lima puluh riburupiah) dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSINIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiri undangan lainnya;Bahwa status Pemohon dan Pemohon ll adalah jejaka dalam usia 24tahun

Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan di KABUPATEN PAMEKASAN pada hari Selasatanggal03 Januari 2006;Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU (alm)dengan mas kawin berupa uang sebesar 50.000,; (lima puluh riburupiah) dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSINIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiri undangan lainnya ;Bahwa status Pemohon dan Pemohon ll adalah jejaka dalam usia 24tahun

PENETAPANNOMOR.765/Pdt.P/2012/PN.Kds.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapansebagai berikut dalam perkara permohonan DHIMAS WAHYU PRABOWAO, Jenis Kelamin Lakilaki, Umur 24tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Alamat Desa HadipoloRt.004 Rw.003 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, dalam hal inidiwakili Kuasanya yangDOM AMA jrnnnen arent n ener ene n eee n enn c ne ne

Bahwa setahu Saksi, nama lengkap Pemohon adalahDHIMAS WAHYU PRABOWO sedangkan usianya sekitar 24tahun. Bahwa benar Saksi tahu, tempat dan tanggal kelahiranPemohon adalah Kudus hari Minggu tanggal 28 Agustuse Bahwa Saksi tahu, Ayah Pemohon bernama RATIJO yangsekarang menghadap dalam Perdidangan ini, sedangkan Ibunya bernama RINIKUSMARYATI.e Bahwa setahu Saksi, Pemohon belumberkeluarga.e Bahwa benar dan Saksi tahu, Pemohon memang belumpunya Akta kelahiran.2.

Huai menjadi nama Herman, P6 berupa Pencatatan Sipil AktaPerkawinan No. 4138/1/1998 dan P7 berupa Paspor yang manamenunjukkan nama Pemohon adalah Herman ;Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon selalu bermasalahketika pencarian nama pada Database pencarian nama dan pemohon inginmengganti namanya menjadi dua suku kata; Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 161/Padt.P/2016/PN.PbrMenimbang, bahwa Pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan tambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampumembuktikan dalildalil permohonannya ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikandalildlil permohonannya, maka permohonan Pemohon beralasan hukumuntuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdinyatakan dikabulkan, maka segala biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat ketentuan UndangUndang No. 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 24Tahun

S bin Simu dibawah sumpah telah memberi keteranganyang pada pokoknya:Bahwa saksi kenal Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa Pemohon tidak ada hubungan keluarga;Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon II;Bahwa hubungan Pemohon dan Pemohon II adalah suami isteri;Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Pemohon II;Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;Bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah pada tanggal 03 April 2005di

L bin LakesiBahwa saksi kenal Pemohon dan Pemohon II;Bahwa Pemohon tidak ada hubungan keluarga;Bahwa Saksi kenal Pemohon II ada hubungan keluargaBahwa hubungan Pemohon dan Pemohon II adalah suami isteri;Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;Bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah pada tanggal 03 April2005 di rumah orang tua Pemohon Il di Desa Amorome, KecamatanAsera

Nomor 0218/Padt.P/2016/PA Una.mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayahhukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24Tahun 1997 tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang perubahan

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandungPemohonIlyang bernama Daeng Sampe; Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon dan Pemohon II adalah La Ausa dan Udin; Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon danPemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai; Bahwa saksi mendengar Pemohon mengucapkan ijab qabulpada pernikahan Pemohon dan Pemohon II; Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dalamusia 24 tahun sedangkan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 24tahun

Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dalamusia 24 tahun sedangkan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 24tahun; Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tidak memilikihubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubunganyang dapat menjadi penghalang/larangan menikah; Bahwa pada saat menikah, Pemohon dan Pemohon Ilberagama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang; Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan menggugatpernikahan Pemohon dan Pemohon II;: Bahwa selama perkawinan

tersebut, yangmasingmasing bernama La Ausa bin La Pite dan Udin bin Halim yangketerangannya dapat disimpulkan sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 11 Juli2012 telah dilaksanakan perkawinan antaraPemohon Idengan Pemohon II di Kelurahan Labalawa, KecamatanBetoamabari, Kota Baubau, dengan wali nikah ayah kandungPemohon IIbernama Daeng Sampe, saksinikahnya adalah La Ausa dan Udin denganmas kawinnya berupaseperangkat alat shalat, dibayar tunai; Bahwa saat perkawinan, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun

dalam Pasal 1 angka 17UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adimistrasi Kependudukan bahwaPeristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputikelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahanstatus kewarganegaraan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UndangundangNomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah UndangUndang Nomor 24Tahun

menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negerioleh Penduduk;Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Amt(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada registerakta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UndangundangNomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah UndangUndang Nomor 24Tahun

danSRI LESTARI sebagaimana dalam bukti Akta Kelahiran atas nama MUHAMMADTAUFIK HIDAYAT (diberi tanda P.6), hal ini tidak sesuai dengan bulan lahirpemohon dan nama orang tua pemohon sebagaimana yang telah dijelaskan olehsaksi Hamdani dan saksi Abdul Rahman dengan yang tertera pada Foto copyKartu Keluarga dengan nomor 6308051103070162 atas nama Kepala KeluargaNORDIN, diberi tanda P.5 sebagaimana identitas Kartu Keluarga (vide Pasal 1angka 13 UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24Tahun

.: 201/Padt.P/2017/PA.TngMenimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannyatertanggal 16 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Tangerang dengan Nomor: 201/Pdt.P/2017/PA.Tng, tanggal 16Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 08 Desember 2014, Para Pemohon melangsungkanpernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan AgamaKecamatan Cibodas;Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon jejaka dalam usia 24tahun dan Pemohon

Penetapan No.: 201/Padt.P/2017/PA.Tngsebagai kakak kandung Pemohon di hadapan sidang saksi tersebutmemberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dilangsungkan diwilayah KUA Kecamatan Cibodas pada tanggal 08 Desember 2014,bahkan saksi menghadiri pernikahan tersebut; Bahwa pada saat nikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun dan Pemohon II berstatus Janda Cerai dalam usia 27 tahun; Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II

Janaah Kp.CibodasBesar RT. 004 RW. 001 Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, KotaTangerang, mengaku kenal dengan Para Pemohon karena hubungansebagai kakak kandung Pemohon II di hadapan sidang saksi tersebutmemberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dilangsungkan diwilayah KUA Kecamatan Cibodas pada tanggal 08 Desember 2014,bahkan saksi menghadiri pernikahan tersebut; Bahwa pada saat nikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun

Bahwa dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tersebut :Pasal 18 ayat (1) dinyatakan bahwa sedapat mungkindisetujui oleh para pemegang hak atas tanah yangberbatasan, Pasal 18 ayat (1) ini tidak terpenuhi karenasaksi batas sebelah timur saudara Amarulloh bin Haji Mukritidak ada tandatangannya, demikian juga ayat (4)mengenai berita acara tidak pernah adapersetujuanapapun;Pasal 26 ayat (1) pengumuman yang dilakukan oleh KantorPertanahan Kota Banjarmasin

Bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.24tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan : untukkeperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatanpengukuran dan pemetaan, dimana data fisik tanah Sertipikat yangditerbitkan atas nama Utami Dewi tidak benar dan Cacat Hukum sertaCacat Administrasi;b.

Bertentangan dengan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.24tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menyebutkan Dalampenetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secarasistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataanbatas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;c.

Bertentangan dengan Pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menyebutkan PenetapanBatas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belumterdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambarsituasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagidengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasidalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala KantorPertanahan dalam pendaftaran tanah secara

Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengankewenangannya;Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, makaPengadilan berpendapat perbaikan nama, tempat dan tanggal lahir anakPemohon, tergolong sebagai peristiwa pembetulan akta Pencatatan Sipilsebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

autentik yang menjadi persyaratan penerbitan aktapencatatan sipil;b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.(3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud padaayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepadapemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan aktapencatatan sipil;b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 24Tahun

Pemohon; Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan KABUPATEN PAMEKASAN pada hari 01 Agustus 2003; Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU denganmas kawin berupa Uang Rp. 50.000, (Jima puluh ribu rupiah) dibayarHalaman 3 dari 7 halamantunai dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSINIKAH 1 dan SAKSINIKAH 2 dan juga dihadiri undangan lainnya;Bahwa status Pemohon dan Pemohon ll adalah jejaka dalam usia 24tahun

saksisaudara kandung dari Pemohon Il;Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan KABUPATEN PAMEKASAN pada hari 01 Agustus 2003;Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU denganmas kawin berupa Uang Rp. 50.000, (Jima puluh ribu rupiah) dibayartunai dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSINIKAH 1 dan SAKSINIKAH 2 dan juga dihadiri undangan lainnya ;Bahwa status Pemohon dan Pemohon Il adalah jejaka dalam usia 24tahun

SAKSI 1, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggaldi semula di Kabupaten Semarang;, di depan persidangan memberikanketerangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dekat;Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah sejak lebih 24tahun yang lalu;Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalamkeadaan harmonis namun sejak tahun 2000 rumah tangga tidakharmonis karena rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan

SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirwasta, bertempattinggal di Kabupaten Semarang;, di depan persidangan memberikanketerangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga dekat;Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah sudah lebih 24tahun;Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah bertempat tinggaldi rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun dan terakhirdirumah milik pribadi Pemohon selama kurang lebih

Peristiwa Penting dalamUndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang moeliputikelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan statuskewarganegaraan;Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24tahun

Penetapan Permohonan Nomor15/Pdt.P/2020/PN DglMenimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan, menyebutkan Pencatatan perubahan nama wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang rnenerbitkan aktaPencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanpenetapan pengadilan negeri oleh Penduduk