Pasal 102 huruf b UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan ; 22+ 20 222 222 sen nnn nnn oneMenimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka biaya yang timbul dalam Penetapan inidibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, pasal 52 Undangundang Nomor : 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan jo.pasal 102 huruf b UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006tentang

saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan di KABUPATEN PAMEKASAN pada hari Sabtu tanggal08 Juli 2000;Halaman 3 dari 8 halamanBahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalahPENGHULU dengan mas kawin berupa uang sebesar 10.000,; (sepuluhribu rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSINIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiri undangan lainnya;Bahwa status Pemohon dan Pemohon Iladalah jejaka dalam usia 24tahun

;Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan di KABUPATEN PAMEKASAN pada hari Sabtu tanggal08 Juli 2000;Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalahPENGHULU dengan mas kawin berupa uang sebesar 10.000,; (sepuluhribu rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSINIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiri undangan lainnya ;Bahwa status Pemohon dan Pemohon ll adalah jejaka dalam usia 24tahun dan

demikian alasan penggantian namaPemohon dan istri Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukumkarenanya permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dan istriPemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon dari nama MUJIANTO menjadiPUJIANTO dan WIWIN WIDANINGSIH menjadi WINDA adalah patut dan layakuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 52ayat (2) Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

;Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, makapermohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karena perkarapermohonan ini sifatnya adalah sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIRbiaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dengan demikianpetitum yang menyatakan agar biaya perkara permohonan aquo dibebankankepada Pemohon haruslah dikabulkan;Mengingat Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi pamanPemohon; Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 20 April 1992; Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALINIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai dan yang menjadisaksi nikah adalah PARA SAKSI dan juga dihadiri undangan lainnya; Bahwa status Pemohon dan Pemohon II adalah jejaka dalam usia 24tahun

saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi sepupuPemohon;Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 20 April 1992;Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALINIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai dan yang menjadisaksi nikah adalah PARA SAKSI dan juga dihadiri undangan lainnya ;Bahwa status Pemohon dan Pemohon Il adalah jejaka dalam usia 24tahun

seharusnya bernama DONNY DWI PUTRA lahir di SelTembo, dan akibat kelalaian Pemohon tersebut terdapat perbedaannama Anak Pemohon di Ijazah dengan Akte Kelahiran anak Pemohontersebut, anak Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segalakepentingan administrasi anak Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya akandipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkanserta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

redaksional sebagaimana yang telahdiisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal 71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UUNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan makapermohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangandengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

dan Pemohon Il adalah jejaka dalam usia 24tahun dan perawan dalam usia 16 tahun, dan antara keduanya tidak adahubungan mahram, dan selama menikah tidak pernah bercerai dan tetapberagama Islam ;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il kumpul baik sebagaimana layaknyasuami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :a. ANAK KE1 PARA PEMOHON, umur 22 tahunb. ANAK KE2 PARA PEMOHON, umur 19 tahun ;2.

dan Pemohon Il adalah jejaka dalam usia 24tahun dan perawan dalam usia 16 tahun, dan antara keduanya tidak adahubungan mahram, dan selama menikah tidak pernah bercerai dan tetapberagama Islam ;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il kumpul baik sebagaimana layaknyasuami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :a. ANAK KE1 PARA PEMOHON, umur 22 tahunb.

Pasal 8 ayat (1) UndangUndang nomor 23tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 24tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo.

Pasal 1 angka 6 PeraturanPemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan UndangUndang nomor23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 24tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilaikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindendebewiskracht) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikankepalsuannya.

Pasal 8 ayat (2) UndangUndang nomor 23tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 24tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sehingga mempunyai nilaikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindendebewiskracht) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikankepalsuannya.

Pasal 1 angka 6 PeraturanPemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan UndangUndang nomor23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 24tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilaikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindendebewiyskracht) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikankepalsuannya.

;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengenaiperubahan/perbaikan nama Pemohon dan tanggal serta tahun kelahiran Pemohondalam Kutipan Akte Kelahiran nomor : 1702LT020720130057 tertanggal 02 Juli2013, dimanatertulis dalamakte kelahirantersebutnamaPermohon ANDRIJULIANSYAHlahirpadatanggal 10 Juli 1995 sementarayang benarnamaPemohon adalah ANDRI YULIANSYAH lahir pada tanggal 28 Juli 1996;Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undangundang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang

tersebut nama Permohon ANDRI JULIANSYAH lahir pada tanggal10 Juli 1995 sementara yang benar nama Pemohon adalah ANDRI YULIANSYAHlahir pada tanggal 28 Juli 1996; Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN.Crp Halaman 8 dari 11Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang undang adminitrasikependudukan, untuk dapat memperbaiki/merubah akta kelahiran diperlukanpenetapan dari pengadilan negeri ;Menimbang, bahwa sebagaimana amanat Undang Undang RI Nomor23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 24Tahun

Oleh karenanya PetitumpermohonanPemohon pada angka 3 dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbuldalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undangundang RI Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo.Pasal 93 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan danPenetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN.Crp Halaman

Bahwa setelanh menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahantulis yakni tempat tanggal lahir Pemohon : Malang, 23 tahun dan NamaSuami Pemohon : NUR AKSAR bin WARDI tempat tanggal lahir: Malang, 24tahun sedangkan yang benar adalah tempat tanggal lahir Pemohon :Malang, 02 November 1970 dan Nama Suami Pemohon : NUR HAWI binNUARI tempat tanggal lahir: Malang, 14 Maret 1970;5.

Menetapkan tempat tanggal lahir Pemohon : Malang, 23 tahun dan NamaSuami Pemohon : NUR AKSAR bin WARDI tempat tanggal lahir: Malang, 24tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor:0771/074/X/1993 tanggal O08 Oktober 1993 sebenarnya adalah tempattanggal lahir Pemohon : Malang, 02 November 1970 dan Nama SuamiHalaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 0037/Pdt.P/2018/PA.Kab.MlgPemohon : NUR HAWI bin NUARI tempat tanggal lahir: Malang, 14 Maret1970;3.

Pasal 34 Ayat (2) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang PencatatanNikah, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanyapetitum permohonan para Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan makapetitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata paraPemohon yaitu tempat tanggal lahir Pemohon : Malang, 23 tahun dan NamaSuami Pemohon : NUR AKSAR bin WARDI tempat tanggal lahir: Malang, 24tahun yang tercatat

Pemohon' = mengajukanpermohonan ini adalah benar GHAZIYA HAFIZA ARIF lahir di Gresiktanggal 3 Februari 2014 tertulis di akta kelahiran Nomor 3525LT140420140042 adalah anak keSATU dan yang benar adalah anak keDUA dari pasangan suami istri Zainal Arif dan Afwah;Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan ParaPemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, dapatdipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17,Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo UndangUndang Nomor 24tahun

yang berlaku, oleh karena itupermohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohondikabulkan dan permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon dalamrangka kepentingan Para Pemohon, maka patut apabila biaya yangtimbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 195/Pdt/P/2019/PN GSKMengingat, pasal 250 , pasal 272 KUH Perdata tentang asal usulanak, pasal 52 UU RI No. 23 Tahun 2006 jo UndangUndang Nomor 24tahun

Bahwa permohonan ini sesuai UndangUndang Republik Indonesia No. 24Tahun 2013 jo. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanyang mengatur hal pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri setempat.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, saya sebagai pemohon, mohonkepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat / Hakim yang memeriksaPermohonan ini agar menetapkan sebagaimana berikut:1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;2.

permohonannya, Pemohon telahmengajukan buktibukti berupa surat yang kemudian diberi tanda P1 s/d P5dan 1 (Satu) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawahSumpah ;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjutmengenai permohonan Pemohon apakah berdasar dan beralasan hukum untukdikabulkan atau tidak, terlebin dahulu) akan dipertimbangkan apakahPermohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri JakartaPusat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 24Tahun

menjadikesulitan untuk mengurus keperluan administrasinya di kemudian harisehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon kemudian mengajukanpermohonan kepada Pengadilan Negeri Stabat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

Ildilaksanakan di KABUPATEN PAMEKASAN, pada hari tanggal 16Agustus 2003; Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU denganmas kawin berupa uang sebesar Rp. 70.000, (Tujuh puluh ribu rupiah)Halaman3dari7halamanPenetapan No 0284/Pdt.P/2018/PA.Pmkdibayar tunai, dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSINIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiri undangan lainnya;Bahwa status Pemohon dan Pemohon II adalah jejaka dalam usia 24tahun

dan Pemohon Il adalah jejaka dalam usia 24tahun dan perawan dalam usia 17 tahun, dan antara keduanya tidak adahubungan mahram, dan selama menikah tidak pernah bercerai dan tetapberagama Islam ;Bahwa Pemohon dan Pemohon II kumpul baik sebagaimana layaknyasuami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama :ANAK PARA PEMOHON, umur 13 tahun ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut paraPemohon membenarkannya ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaapa yang tertuang

pencatatan perkawinannya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatanpencatatan Perkawinan, dalam Pasal 2 Undangundang No 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24 Tahun 2013 tentang Adminsitrasi Kependudukanmenyebutkan bahwa Setiap penduduk mempunyai hak untukmemperoleh dokumen kependudukan dan pelayanan yangsama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipildansebagaimana tujuan dari undangundang No 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24Tahun

IWAN ADI PUTRA DJAWA, anak Lakilaki, lahir di Wulla,pada tanggal 03 Juni 2004;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil PermohonanPara Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiridan karena tujuan dari Permohonan ini sendiri tidak bertentangandengan tujuan kepastian hukum dan keadilan maka PermohonanPara Pemohonini haruslah dikabulkan;Mengingat, Ketentuan Undangundang No 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24Tahun 2013 tentang Adminsitrasi Kependudukan,

S bin Simu dibawah sumpah telah memberi keteranganyang pada pokoknya:Bahwa saksi kenal Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa Pemohon tidak ada hubungan keluarga;Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon II;Bahwa hubungan Pemohon dan Pemohon II adalah suami isteri;Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Pemohon II;Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;Bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah pada tanggal 03 April 2005di

L bin LakesiBahwa saksi kenal Pemohon dan Pemohon II;Bahwa Pemohon tidak ada hubungan keluarga;Bahwa Saksi kenal Pemohon II ada hubungan keluargaBahwa hubungan Pemohon dan Pemohon II adalah suami isteri;Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;Bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah pada tanggal 03 April2005 di rumah orang tua Pemohon Il di Desa Amorome, KecamatanAsera

Nomor 0218/Padt.P/2016/PA Una.mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayahhukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24Tahun 1997 tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang perubahan

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandungPemohonIlyang bernama Daeng Sampe; Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon dan Pemohon II adalah La Ausa dan Udin; Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon danPemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai; Bahwa saksi mendengar Pemohon mengucapkan ijab qabulpada pernikahan Pemohon dan Pemohon II; Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dalamusia 24 tahun sedangkan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 24tahun

Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dalamusia 24 tahun sedangkan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 24tahun; Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tidak memilikihubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubunganyang dapat menjadi penghalang/larangan menikah; Bahwa pada saat menikah, Pemohon dan Pemohon Ilberagama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang; Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan menggugatpernikahan Pemohon dan Pemohon II;: Bahwa selama perkawinan

tersebut, yangmasingmasing bernama La Ausa bin La Pite dan Udin bin Halim yangketerangannya dapat disimpulkan sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 11 Juli2012 telah dilaksanakan perkawinan antaraPemohon Idengan Pemohon II di Kelurahan Labalawa, KecamatanBetoamabari, Kota Baubau, dengan wali nikah ayah kandungPemohon IIbernama Daeng Sampe, saksinikahnya adalah La Ausa dan Udin denganmas kawinnya berupaseperangkat alat shalat, dibayar tunai; Bahwa saat perkawinan, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun

dalam Pasal 1 angka 17UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adimistrasi Kependudukan bahwaPeristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputikelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahanstatus kewarganegaraan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UndangundangNomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah UndangUndang Nomor 24Tahun

menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negerioleh Penduduk;Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Amt(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada registerakta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UndangundangNomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah UndangUndang Nomor 24Tahun

danSRI LESTARI sebagaimana dalam bukti Akta Kelahiran atas nama MUHAMMADTAUFIK HIDAYAT (diberi tanda P.6), hal ini tidak sesuai dengan bulan lahirpemohon dan nama orang tua pemohon sebagaimana yang telah dijelaskan olehsaksi Hamdani dan saksi Abdul Rahman dengan yang tertera pada Foto copyKartu Keluarga dengan nomor 6308051103070162 atas nama Kepala KeluargaNORDIN, diberi tanda P.5 sebagaimana identitas Kartu Keluarga (vide Pasal 1angka 13 UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24Tahun

.: 201/Padt.P/2017/PA.TngMenimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannyatertanggal 16 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Tangerang dengan Nomor: 201/Pdt.P/2017/PA.Tng, tanggal 16Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 08 Desember 2014, Para Pemohon melangsungkanpernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan AgamaKecamatan Cibodas;Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon jejaka dalam usia 24tahun dan Pemohon

Penetapan No.: 201/Padt.P/2017/PA.Tngsebagai kakak kandung Pemohon di hadapan sidang saksi tersebutmemberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dilangsungkan diwilayah KUA Kecamatan Cibodas pada tanggal 08 Desember 2014,bahkan saksi menghadiri pernikahan tersebut; Bahwa pada saat nikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun dan Pemohon II berstatus Janda Cerai dalam usia 27 tahun; Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II

Janaah Kp.CibodasBesar RT. 004 RW. 001 Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, KotaTangerang, mengaku kenal dengan Para Pemohon karena hubungansebagai kakak kandung Pemohon II di hadapan sidang saksi tersebutmemberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dilangsungkan diwilayah KUA Kecamatan Cibodas pada tanggal 08 Desember 2014,bahkan saksi menghadiri pernikahan tersebut; Bahwa pada saat nikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun

Bahwa permohonan ini sesuai UndangUndang Republik Indonesia No. 24tahun 2013 Jo. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yangmengatur hal pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkanPenetapan Pengadilan Negeri setempat.Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, saya sebagai pemohon, mohon kepadaKetua Pengadilan Negeri JAKARTA UTARA cq. Hakim yang memeriksaPermohonan ini agar menetapkan, sebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon2.

UndangUndang Nomor 24tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan Pencatatanperubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatHal 4 dari 6 hal Penetapan nomor 523/Pdt.P/2020/PN.Jkt.UtrPemohon, tempat tinggal Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan NegeriJakarta Utara, oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenangmemeriksa permohonan Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi MuhamadMuttagim dan Hadian Saputra dikaitkan dengan

alamat anak pemohontersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkattidak lagi berhak mengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum adapenetapan dari Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun