dan Pemohon Il adalah jejaka dalam usia 24tahun dan perawan dalam usia 16 tahun, dan antara keduanya tidak adahubungan mahram, dan selama menikah tidak pernah bercerai dan tetapberagama Islam ;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il kumpul baik sebagaimana layaknyasuami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :a. ANAK KE1 PARA PEMOHON, umur 22 tahunb. ANAK KE2 PARA PEMOHON, umur 19 tahun ;2.

dan Pemohon Il adalah jejaka dalam usia 24tahun dan perawan dalam usia 16 tahun, dan antara keduanya tidak adahubungan mahram, dan selama menikah tidak pernah bercerai dan tetapberagama Islam ;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il kumpul baik sebagaimana layaknyasuami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :a. ANAK KE1 PARA PEMOHON, umur 22 tahunb.

demikian alasan penggantian namaPemohon dan istri Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukumkarenanya permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dan istriPemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon dari nama MUJIANTO menjadiPUJIANTO dan WIWIN WIDANINGSIH menjadi WINDA adalah patut dan layakuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 52ayat (2) Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

;Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, makapermohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karena perkarapermohonan ini sifatnya adalah sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIRbiaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dengan demikianpetitum yang menyatakan agar biaya perkara permohonan aquo dibebankankepada Pemohon haruslah dikabulkan;Mengingat Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

seharusnya bernama DONNY DWI PUTRA lahir di SelTembo, dan akibat kelalaian Pemohon tersebut terdapat perbedaannama Anak Pemohon di Ijazah dengan Akte Kelahiran anak Pemohontersebut, anak Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segalakepentingan administrasi anak Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya akandipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkanserta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

redaksional sebagaimana yang telahdiisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal 71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UUNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan makapermohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangandengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengankewenangannya;Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, makaPengadilan berpendapat perbaikan nama, tempat dan tanggal lahir anakPemohon, tergolong sebagai peristiwa pembetulan akta Pencatatan Sipilsebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

autentik yang menjadi persyaratan penerbitan aktapencatatan sipil;b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.(3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud padaayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepadapemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan aktapencatatan sipil;b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 24Tahun

Pemohon; Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan KABUPATEN PAMEKASAN pada hari 01 Agustus 2003; Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU denganmas kawin berupa Uang Rp. 50.000, (Jima puluh ribu rupiah) dibayarHalaman 3 dari 7 halamantunai dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSINIKAH 1 dan SAKSINIKAH 2 dan juga dihadiri undangan lainnya;Bahwa status Pemohon dan Pemohon ll adalah jejaka dalam usia 24tahun

saksisaudara kandung dari Pemohon Il;Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan KABUPATEN PAMEKASAN pada hari 01 Agustus 2003;Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU denganmas kawin berupa Uang Rp. 50.000, (Jima puluh ribu rupiah) dibayartunai dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSINIKAH 1 dan SAKSINIKAH 2 dan juga dihadiri undangan lainnya ;Bahwa status Pemohon dan Pemohon Il adalah jejaka dalam usia 24tahun

Peristiwa Penting dalamUndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang moeliputikelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan statuskewarganegaraan;Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24tahun

Penetapan Permohonan Nomor15/Pdt.P/2020/PN DglMenimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan, menyebutkan Pencatatan perubahan nama wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang rnenerbitkan aktaPencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanpenetapan pengadilan negeri oleh Penduduk

tertera adalah 3November dirubah menjadi 5 November ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya faktafakta hukumtersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalildalil pokokdalam permohonannya;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakahpetitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitumpermohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan danberdasarkan hukum;Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 24Tahun

sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada registerakta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa karena tidak diatur secara tersendiri, makaketentuan tentang perubahan nama tersebut, harus diartikan termasukjuga, dalam hal terjadi kekeliruan data identitas penduduk yangbersangkutan, meliputi juga tanggal kelahiran;Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk KabupatenWonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 24Tahun

SAKSI 1, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggaldi semula di Kabupaten Semarang;, di depan persidangan memberikanketerangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dekat;Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah sejak lebih 24tahun yang lalu;Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalamkeadaan harmonis namun sejak tahun 2000 rumah tangga tidakharmonis karena rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan

SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirwasta, bertempattinggal di Kabupaten Semarang;, di depan persidangan memberikanketerangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga dekat;Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah sudah lebih 24tahun;Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah bertempat tinggaldi rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun dan terakhirdirumah milik pribadi Pemohon selama kurang lebih

Berdasarkan uraian tersebut Pemohon mengajukan permohonanperbaikan nama Pemohon yang terdapat pada akta kelahiran dan KTPPemohon dari NOVAN KHOBSTAN menjadi NOFAN KOBSTAN dan lahir diTANGKIAN menjadi lahir di TOILI;de Bahwa berdasarkan Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan Jo.

UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, KTP, dan Akta Pencatatan Sipil adalah dokumenkependudukan;Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan No.109/Pdt.P/2020/PN LwkMenimbang, bahwa pembetulan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dalamPasal 70 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukandilakukan untuk Kartu Tanda Penduduk yang mengalami kesalahan

UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan olehPenduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil palinglambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.Dalam hal ini, Pemohon berkewajiban untuk melaporkan perubahan nama Pemohonkepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai;Menimbang, bahnwa dalam ketentuan

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyisebagai berikut:Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanpengadilan negeri tempat pemohonMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan Jo.

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyisebagai berikut:Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wayibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan aktaPencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanpenetapan pengadilan negeri oleh PendudukMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaHalaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN BilNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyisebagai berikut:Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipildan kutipan akta Pencatatan SipilMenimbang, bahwa apabila dicermati secara keseluruhan UndangUndang Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah nomor 24Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocokdengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon denganGhufron bin Markamin telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24Januari 1981, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar Kabupaten GresikProvinsi Jawa Timur, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formaldan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi

Peraturan Pemerintah nomor 24Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocokdengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anakPemohon dengan almarhum Ghufron bin Markamin, yakni anak ke3 yangbernama Putri Khasanah tanggal lahir 08 Juni 2003, yang merupakan anakkandung dari Pemohon dengan almarhum Ghufron bin Markamin, yang saat inianak tersebut adalah belum di anggap dewasa oleh Undangundang, sehinggaalat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

Peraturan Pemerintah nomor 24Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocokdengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perbedaan namaHim. 9 dari 14 him. Penetapan No.0151/Pat.P/2018/PA.Gs.3.

anak,pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan statuskewarganegaraan;Menimbang, bahwa oleh karena bulan lahir pemohon sesuai AktaKelahiran telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten LamonganHalaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 290/Padt.P/2018/PN Lmgsebagaimana bukti P3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/12132/1998 atasnama Sunarsih tanggal 23 Juli 1998, maka sejalan dengan perintah undangundang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 24Tahun

2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Setiap Penduduk wajibmelaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminyakepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukandalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa terhadap peristiwa perubahan bulan lahirsebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 Ayat (2) UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun

Kependudukan dan Pencatatan Sipil;Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telahmengjukan bukti surta P1 sampai dengan P8 beserta 2 (dua) orang saksi yangbernama Saksi OSPIN SOMBADA dan Saksi SERFI OH OROH;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan faktafakta yangterungkap di persidangan, maka terlebin dahulu akan dipertimbangkan apakahPengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yangdiajukan Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 UndangUndang Nomor 24Tahun

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan selengkapnya berbunyi : Pencatatan Perkawinan dari mereka yangmelangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya ituselain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada KantorCatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundangundanganmengenai pencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 UndangUndang Nomor 24Tahun

SERFI OH OROH#);Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon dengan suamiPemohon yang bernama MINTHAJIM SEMBIRING tersebut belum didaftarkan dandicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal manamenurut keterangan Saksisaksi tidak didaftarkan dan dicatatkannya perkawinanPemohon dengan suami Pemohon tersebut dikarenakan keteledoran sertaketidakpahaman Pemohon dan suami Pemohon untuk mengurus dokumenmengenai pernikahan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 UndangUndang Nomor 24Tahun

karena Pemohontelah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkanKeputusan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA tertanggal : 25 juni 1996Nomor : 348/Pwi Tahun 1996 ;Menimbang, bahwa oleh karena nama lama Pemohon telah tercatatdalam Kutipan Akta Kelahiran nomor No. 105/1963 tertanggal 14 Juni 1963dari Kantor Catatan Sipil Kota Kediri, sehingga sesuai Pasal 52 ayat (2)UndangUndang RI No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanyang telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporansebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuatcatatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan AktaPencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa ganti nama yang dimaksud dan dikehendaki olehPemohon menurut Hakim tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 52UndangUndang RI No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanyang telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

XXX umur 24tahun, 2.

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan);Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon padapetitum point 2 dan 3 dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalampermohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnyaakan ditentukan dalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukumsebagaimana tersebut diatas, maka untuk petitum permohonan Para Pemohonpada

point 4 dan 1 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;Memperhatikan, UndangUndang Negara Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Negara RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo.Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 708/Padt.P/2021/PN Jkt.SelUndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo.

BalikpapanUtara,Kota Balikpapan, maka terhadap permohonan tersebut PengadilanNegeri Balikpapan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yangdiajukan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanapakah Pemohon dapat membuktikan dalildalil permohonannya itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana dirubah menjadi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24tahun 2013 tentang

BAKR adalah merupakan nama yang lazim untuk masyarakat umumdan bukan menyangkut gelar Kebangsawanan dan permohonan aquo tidakbertentangan dengan hukum dan kepatutan, sehingga petitum nomor 2permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa guna kepentingan tertibnya administrasikependudukan, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) UndangUndangRepublik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,sebagaimana telah diubah oleh UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

kesulitanuntuk melamar pekerjaan kemudian hari sehingga berdasarkan haltersebut Pemohon selaku orang tua anak Pemohon kemudianmengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Stabat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

dan Pemohon Il adalah jejaka dalam usia 24tahun dan perawan dalam usia 15 tahun, dan antara keduanya tidak adahubungan mahram, dan selama menikah tidak pernah bercerai dan tetapberagama Islam ; Bahwa Pemohon dan Pemohon II kumpul baik sebagaimana layaknyasuami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak ;SAKSI KE 2 PARA PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaanswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, dibawahsumpah menerangkan sebagai berikut :Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No 0308/

dan Pemohon II adalah jejaka dalam usia 24tahun dan perawan dalam usia 15 tahun, dan antara keduanya tidak adahubungan mahram, dan selama menikah tidak pernah bercerai dan tetapberagama Islam ;Bahwa Pemohon dan Pemohon II kumpul baik sebagaimana layaknyasuami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, kuasa paraPemohon membenarkannya ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaapa yang tertuang dalam berita acara persidangan

dipertimbangkan apakah permohonanPemohon yang meminta penetapan perubahan nama anak Pemohon dariVijar Davila Hidayat menjadi Maulana Mulky Hidayat dapat dikabulkan atautidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang padapokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Vijar DavilaHidayat sering sakitsakitan sehingga Pemohon berniat untuk merubah namaanak Pemohon menjadi Maulana Mulky Hidayat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Nomor 24Tahun

Permohonan Nomor 77/Pat.P/2019/PN Smdhukum dan hukum adat yang berlaku di tengahtengah masyarakat dandikarenakan dalam Pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan tidak mengenal istilan mengganti nama akantetapi perubahan nama, oleh karena itu petitum angka 2 permohonanPemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimanaamar penetapan;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang Nomor 24Tahun