XXX umur 24tahun, 2.

BalikpapanUtara,Kota Balikpapan, maka terhadap permohonan tersebut PengadilanNegeri Balikpapan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yangdiajukan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanapakah Pemohon dapat membuktikan dalildalil permohonannya itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana dirubah menjadi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24tahun 2013 tentang

BAKR adalah merupakan nama yang lazim untuk masyarakat umumdan bukan menyangkut gelar Kebangsawanan dan permohonan aquo tidakbertentangan dengan hukum dan kepatutan, sehingga petitum nomor 2permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa guna kepentingan tertibnya administrasikependudukan, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) UndangUndangRepublik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,sebagaimana telah diubah oleh UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

terhadappermohonan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untukmengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanapakah Pemohon dapat membuktikan dalildalil permohonannya itu;Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 216/Pdt.P/2020/PN.Bpp.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana dirubah menjadi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24tahun

merupakan gelar kebangsawanansehingga beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan,sehingga petitum nomor 2 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa guna kepentingan tertibnya administrasikependudukan, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) UndangUndangRepublik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,sebagaimana telah diubah oleh UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

dan Pemohon Il adalah jejaka dalam usia 24tahun dan perawan dalam usia 15 tahun, dan antara keduanya tidak adahubungan mahram, dan selama menikah tidak pernah bercerai dan tetapberagama Islam ; Bahwa Pemohon dan Pemohon II kumpul baik sebagaimana layaknyasuami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak ;SAKSI KE 2 PARA PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaanswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, dibawahsumpah menerangkan sebagai berikut :Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No 0308/

dan Pemohon II adalah jejaka dalam usia 24tahun dan perawan dalam usia 15 tahun, dan antara keduanya tidak adahubungan mahram, dan selama menikah tidak pernah bercerai dan tetapberagama Islam ;Bahwa Pemohon dan Pemohon II kumpul baik sebagaimana layaknyasuami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, kuasa paraPemohon membenarkannya ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaapa yang tertuang dalam berita acara persidangan

dipertimbangkan apakah permohonanPemohon yang meminta penetapan perubahan nama anak Pemohon dariVijar Davila Hidayat menjadi Maulana Mulky Hidayat dapat dikabulkan atautidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang padapokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Vijar DavilaHidayat sering sakitsakitan sehingga Pemohon berniat untuk merubah namaanak Pemohon menjadi Maulana Mulky Hidayat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Nomor 24Tahun

Permohonan Nomor 77/Pat.P/2019/PN Smdhukum dan hukum adat yang berlaku di tengahtengah masyarakat dandikarenakan dalam Pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan tidak mengenal istilan mengganti nama akantetapi perubahan nama, oleh karena itu petitum angka 2 permohonanPemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimanaamar penetapan;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang Nomor 24Tahun

permohonan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapanberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukanoleh Pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanapakah Pemohon dapat membuktikan dalildalil permohonannya itu;Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor: 440/Pdt.P/2019/PN BppMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana dirubah menjadi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24tahun

merupakan gelar kebangsawanansehingga beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, sehinggapetitum nomor 2 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa guna kepentingan tertibnya administrasikependudukan, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) UndangUndangRepublik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,sebagaimana telah diubah oleh UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2018/PN AmbMenimbang, bahwa dalam pasal 44Ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang No.24tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan, telah mewajibkan Ketua Rukun Tetangga (RT) ataunama lainnya di domisili Penduduk untuk melaporkan setiap kematian KepadaInstansi Pelaksana setempat paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggalkematian dan atas laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil melakukan pencatatandalam Register

permohonandari pemohon tersebut maka sepatutnya permohonan pemohon dikabulkanseluruhnya dengan sekedar merubah redaksional dari petitum point 3menjadiMemerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambonuntuk mendaftarkan dan menerbitkan Akta Kematian dari Almarhumah Halima Majid;Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, makasegala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1), (2), (8) dan (4) UndangUndang No.24tahun

Pencatatanperubahannamasebagaimanadimaksudpadaayat (1)wajibdilaporkanolehPendudukkepadalnstansiPelaksana yangrenerbitkanaktaPencatatanSipil paling lambat 30 (tigapuluh)harisejakditerimanyasalinanpenetapanpengadilannegeriolehPenduduk.3) Berdasarkanlaporansebagaimanadimaksudpadaayat (2),PejabatPencatatanSipilmembuatcatatanpinggirpada registeraktaPencatatanSipildankutipanaktaPencatatanSipil.Menimbang,bahwakarenapemohonadalahpendudukKabupatenWonosobo,makaberdasarkanketentuanPasal 52 ayat (1) UU No. 24Tahun

Memerintahkan kepada KantorAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobountuk melaksanakan perbaikan penulisan nama anak Pemohon tersebut,sebagaimana dimaksud dalam penetapan ini, haruslah dikabulkan;Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangantersebut di atas,makapermohonanpemohonadalahberalasandanberdasarkanhukumdanuntukharusdikabulkan;Menimbang, bahwakarenapermohonanpemohondikabulkan,makabiaya yang timbuldalamperkarainidibebankankepadapemohon;MengingatPasal 52 UndangUndang No. 24Tahun

dari para Pemohon; Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan KABUPATEN PAMEKASAN pada hari Kamis, 05 Mei2005;Halaman 3 dari 7 halamanBahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU denganmas kawin berupa Uang sebesar Rp. 100.000, dibayar tunai dan yangmenjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 danjuga dihadiri undangan lainnya;Bahwa status Pemohon dan Pemohon ll adalah jejaka dalam usia 24tahun

Pemohon karena saksitetangga dari para Pemohon;Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan KABUPATEN PAMEKASAN pada hari Kamis, 05 Mei2005;Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU denganmas kawin berupa Uang sebesar Rp. 100.000, dibayar tunai dan yangmenjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 danjuga dihadiri undangan lainnya ;Bahwa status Pemohon dan Pemohon Iladalah jejaka dalam usia 24tahun

II, dengan mahar berupaseperangkat alat sholat dibayar tunai, dan padasaat itu Pemohon berstatus Janda dalam usia 24tahun dan suami Pemohon berstatus Duda dalamusia 60 tahun, dan sampai sekarang tidak adapihak ketiga yang menggangu gugat' pernikahanmereka ; Selama ini Pemohon dan suami Pemohon tidakpernah bercerai, dan mereka tetap beragamaIslam; Bahwa, suami Pemohon sekarang sudah meninggaldunia pada tanggal 30 Maret 2011 karena sakit ; Bahwa, benar suami Pemohon semasa hidupnyasebagai Pensiunan

II, dengan mahar berupaseperangkat alat sholat dibayar tunai, dan padasaat itu Pemohon berstatus Janda dalam usia 24tahun dan suami Pemohon berstatus Duda dalamusia 60 tahun, dan sampai sekarang tidak adapihak ketiga yang menggangu gugat pernikahanmereka ; Selama ini Pemohon dan suami Pemohon tidakpernah bercerai, dan mereka tetap beragamaIslam; Bahwa, suami Pemohon sekarang sudah meninggaldunia pada tanggal 30 Maret 2011 karena sakit ; Bahwa, benar suami Pemohon semasa hidupnyasebagai Pensiunan

No 242/Pdt.P/2019/PA.Bmssekarang kurang lebih selama 24tahun dan telah dikaruniai 5(lima) oranganak yang masingmasing bernama:;WR, lahir tanggal 3 Oktober1993(umur 26tahun);RDA, lahir tanggal 29November1998(umur 21tahun);RTA, lahir tanggal 9 Januari 2001(Umur 18 tahun);ND, lahir tanggal 13 Juni 2006 (Umur 14 tahun);RAP, lahir 24 Juli 2010 (Umur 9 tahun);Bahwa sebelum menikah Pemohon mempunyai nama SUM,namun setelahmenikah sesuai dengan adat istiadat orang Banyumas maka orang tuaisteri Pemohon memberikan

No 242/Pdt.P/2019/PA.BmsKantor Urusan Agama Kecamatan Kebasen,Kabupaten BanyumasNoRegister: XXXXXXXXXXXXXX Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri Pemohonbertempat tinggal di rumah orangtua isteri Pemohon di RT.002/RW.V, DesaBangsa, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, sampai dengansekarang kurang lebih selama 24tahun dan telah dikaruniai 5(lima) oranganak yang masingmasing bernama:;WINDA RISTANTI, lahir tanggal 3 Oktober1993(umur 26tahun);RIZAL DWI ANANTO, lahir tanggal 29November1998

yang telah menikah secara katolik pada tanggal 07 Maret 2000 di Gereja Sta.MariaFatima Betun hal ini sesuai dengan bukti P3 serta sesuai dengan keterangan para saksi;Menimbang, bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia sebagaimanadisebutkan diatas, Pemohon maupun pihak keluarganya belum pernah melaporkan maupunmendaftarkan kematian suaminya ke Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan SipilKabupaten Belu untuk dibuatkan Akta Kematian;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undangundang Nomor 24Tahun

kematian dan hal tersebut termasuk kedalamperistiwakependudukan, sehingga terhadap peristiwa penting berupa kematian, maka hal tersebutwajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, hal itu wajib dilakukankarena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, selain itu jugauntuk mengetahui jumlah penduduk yang sebenarnya yang salah satu indikatornya adalahperisiwa kelahiran dan peristiwa kematian.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undangundang Nomor 24Tahun

almarhum) diperlukanadanya Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak ;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksisaksitelah pula terungkap fakta hukum ternyata Pemohon mengajukanpermohonan penetapan Akta Kematian atas nama H SOENGEB (almarhum)ini tidak ada keluarga dan orang lain yang keberatan ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat bukti surat dan alatbukti saksi diperoleh fakta hukum sebagaimana pertimbangan diatas dandengan dihubungkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 24Tahun

SOENGEB tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, dan Pasal 81 ayat (2) maupun Pasal 83 ayat (2)Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan TataCara Pendaftaran Penduduk

anak,pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan statuskewarganegaraan;Menimbang, bahwa oleh karena bulan lahir pemohon sesuai AktaKelahiran telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten LamonganHalaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 290/Padt.P/2018/PN Lmgsebagaimana bukti P3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/12132/1998 atasnama Sunarsih tanggal 23 Juli 1998, maka sejalan dengan perintah undangundang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 24Tahun

2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Setiap Penduduk wajibmelaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminyakepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukandalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa terhadap peristiwa perubahan bulan lahirsebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 Ayat (2) UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun

kKepentingan Pemohon;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndangHukum Perdata disebutkan bila daftar tidak pernah ada atau telah hilang,dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada aktayang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapatkesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka halhal itu dapat menjadi dasaruntuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 11 UndangUndang Nomor 24Tahun

berkewajiban memberikan perlindungan danpengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun PeristiwaPenting yang dialami Penduduk yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwaHalaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN.Lgspencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipilatas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya PenetapanPengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengankewenangannya;Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, makaPengadilan berpendapat perbaikan nama, tempat dan tanggal lahir anakPemohon, tergolong sebagai peristiwa pembetulan akta Pencatatan Sipilsebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

autentik yang menjadi persyaratan penerbitan aktapencatatan sipil;b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.(3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud padaayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepadapemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan aktapencatatan sipil;b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 24Tahun

Pemohon; Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan KABUPATEN PAMEKASAN pada hari 01 Agustus 2003; Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU denganmas kawin berupa Uang Rp. 50.000, (Jima puluh ribu rupiah) dibayarHalaman 3 dari 7 halamantunai dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSINIKAH 1 dan SAKSINIKAH 2 dan juga dihadiri undangan lainnya;Bahwa status Pemohon dan Pemohon ll adalah jejaka dalam usia 24tahun

saksisaudara kandung dari Pemohon Il;Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan KABUPATEN PAMEKASAN pada hari 01 Agustus 2003;Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU denganmas kawin berupa Uang Rp. 50.000, (Jima puluh ribu rupiah) dibayartunai dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSINIKAH 1 dan SAKSINIKAH 2 dan juga dihadiri undangan lainnya ;Bahwa status Pemohon dan Pemohon Il adalah jejaka dalam usia 24tahun

Peristiwa Penting dalamUndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang moeliputikelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan statuskewarganegaraan;Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24tahun

Penetapan Permohonan Nomor15/Pdt.P/2020/PN DglMenimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan, menyebutkan Pencatatan perubahan nama wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang rnenerbitkan aktaPencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanpenetapan pengadilan negeri oleh Penduduk

tertera adalah 3November dirubah menjadi 5 November ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya faktafakta hukumtersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalildalil pokokdalam permohonannya;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakahpetitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitumpermohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan danberdasarkan hukum;Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 24Tahun

sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada registerakta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa karena tidak diatur secara tersendiri, makaketentuan tentang perubahan nama tersebut, harus diartikan termasukjuga, dalam hal terjadi kekeliruan data identitas penduduk yangbersangkutan, meliputi juga tanggal kelahiran;Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk KabupatenWonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 24Tahun

SAKSI 1, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggaldi semula di Kabupaten Semarang;, di depan persidangan memberikanketerangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dekat;Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah sejak lebih 24tahun yang lalu;Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalamkeadaan harmonis namun sejak tahun 2000 rumah tangga tidakharmonis karena rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan

SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirwasta, bertempattinggal di Kabupaten Semarang;, di depan persidangan memberikanketerangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga dekat;Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah sudah lebih 24tahun;Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah bertempat tinggaldi rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun dan terakhirdirumah milik pribadi Pemohon selama kurang lebih