Ditemukan 359361 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : keuasaan
Penelusuran terkait : 21 Pdt Sleman Kejaksaan 2015 Moh. sidiq vs kejaksaan negeri sumenep; Achmad sugandhi Sh vs kepala kejaksaan negeri batu;; Jaksa/penuntut umum pada kejaksaan negeri lubuk pakam 100/pdt/2016/pt kpg 6/pdt.plw/2016/pn.kfm Drs edmundus fallo M.m. Pemerintah republik indonesia cq. kejaksaan agung republik indonesia cq. kejaksaan tinggi ntt cq kejaksaan negeri kefamananu Pt. ricobana abadi vs kepala kejaksaan negeri jakarta pusat;; 143/pdt/2016/pt kpg 10/pdt.g/2016/pn kfm Drs. edmundus fallo Kejaksaan agung ri cq kejaksaan tinggi provinsi nusa tenggara timur cq kejaksaan negeri kefamenanu Jaksa/penuntut umum pada cabang kejaksaan negeri poso di kolonodale 105/pdt/2016/pt kpg 4/pdt.g/2016/pn kfm Drs. vinsensius saba Pemerintah republik indonesia cq. kejaksaan agung ri cq. kejaksaan tinggi provinsi nusa tenggara timur cq. kejaksaan negeri kefamenanu Dr. johanis tanak S.h. M.h vs kepala kejaksaan agung republik indonesia;;
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-08-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 25-01-2018
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Srp
Tanggal 19 Desember 2017 — I KETUT RUGEG Vs KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI BALI CQ KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, Dk
101 — 213
  • I KETUT RUGEG Vs KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI BALI CQ KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, Dk
    KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA c.q KEJAKSAAN TINGGIBALI c.q KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNGHalaman 1 dari 59 Putusan Perkara Gugatan Nomor 57/Pat.G/2017/PN SrpBeralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 56Semarapura Tengah Klungkung Bali, dalamhal ini diwakili oleh Pengacara Negara :1.NamaJabatanNamaJabatanNamaJabatan.
    NamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanTEDHY WIDODO, SHKepala Seksi Perdatadan Tata Usaha Negarapada Kejaksaan NegeriKlungkungCAKRA YUDHA HADIWIBOWO, SHKepala Seksi Intelijenpada Kejaksaan NegeriKlungkungMEYER VOLMARSIMANJUNTAK, SH, MHKepala Seksi PidanaKhusus pada KejaksaanNegeri Klungkung KETUT KARTIKAWIDNYANA, SHJaksa Fungsionalpada Kejaksaan NegeriKlungkungGUSTI NGURAH ARYASURYA DIATMIKA, SHJaksa Fungsionalpada Kejaksaan NegeriKlungkungNI PUTU TRISNA DEWI, SH,MHJaksa Fungsionalpada Kejaksaan
    GUGATAN PIHAK PENGGUGAT ERROR IN PERSONABahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Nomor : 5/7/Pdt.G/2017/PN.Srp terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. KejaksaanTinggi Bali cq.
    Hakim juga dapat menilai apakah barangbarang yangdisita oleh Kejaksaan (Tergugat I) benar hasil dari tindak pidana korupsi dantindak pidana pencucian uang yang didakwakan.
    GUGATAN PIHAK PENGGUGAT ERROR IN PERSONABahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Nomor : 57/Pdt.G/2017/PN.Srp terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. KejaksaanTinggi Bali cq.
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-08-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 20-11-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 60/PDT/2017/PT BJM
Tanggal 23 Oktober 2017 — EKA DAMAYANTHY Melawan KEJAKSAAN AGUNG RI cq KEJAKSAAN TINGGI KAL.SEL.
98 — 120
  • EKA DAMAYANTHYMelawanKEJAKSAAN AGUNG RI cq KEJAKSAAN TINGGI KAL.SEL.
    KEJAKSAAN TINGGIKALIMANTAN SELATAN, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 26Antasan Besar, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, PropinsiKalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERBANDINGsemula TERGUGAT;KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN DAERAHKALIMANTAN SELATAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINALUMUM, beralamat di Jalan S.
    menyebutkan suatu kejadian untukmeneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harusmembuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu .Karenanya perkara ini sebenarnya layak untuk segera diajukan di mukapersidangan untuk melindungi korban selaku pencari keadilan danmenemukan kebenaran materiilnya bukan malahan dinyatakan sepihak olehTergugat / Terbanding perbuatan para tersangka masih dalam ranahkeperdataan tanpa bukti dan pertimbangan hukum hanya semataseenaknya saja menggunakan Surat Edaran Kejaksaan
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Putus : 13-10-2009 — Upload : 27-10-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 82/PDT/2009/PT.BTN
Tanggal 13 Oktober 2009 — Lawan KEJAKSAAN AGUNG RI. Cq. KEJAKSAAN TINGGI BANTEN Cq. KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG
65 — 19
  • Lawan KEJAKSAAN AGUNG RI. Cq. KEJAKSAAN TINGGI BANTEN Cq. KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG
    Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Serlatan 1220 :PEMBANDING semula PELAWAN :LAWAN;KEJAKSAAN AGUNG RI. Cq.
    KEJAKSAAN TINGGI BANTEN Cq.KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG :TERBANDING, semula TERLAWAN : PENGADILAN TINGGI tersebutTelah membaca berkas' perkara dan surat surat yangberhubungan dengan perkara tersebut ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMengutip uraian tentang hal ini dan = segalapertimbangan hukum yang tercantum dalam putusan resmiPengadilan Negeri Tangerang tertanggal 20 Mei 2009,No.108/Pdt.G/2009/PN.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-01-2014 — Upload : 22-06-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 537/Pdt.G/2013/PN.Sby
Tanggal 23 Januari 2014 — CERTIS melawan KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, cq. KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR, cq. KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
54 — 6
  • CERTISmelawan KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, cq. KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR, cq. KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
    Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum oleh PENGGUGAT dalamperkara Nomor 537/Pdt.G/2013/PN.SBY terhadap suatu Instansi/Lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan TinggiJawa Timur Cq.
    NegeriSurabava tidak mempunvai wewenang melaksanakan PutusanPenpadilan.7.2 Bahwa benar, jabatan Jaksa adalah berkantor/bertugas di KantorKejaksaan baik di Kantor Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggimaupun Kejaksaan Negeri., akan tetapi tugas dan tanggung jawabselaku Jaksa merupakan jabatan profesi yang mandiri.
    Agung Republik Indonesia, cq Kejaksaan TinggiJawa Timur, cq Kejaksaan Negeri Surabaya, dilanjutkan kemudian denganproses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya hingga diputusoleh Mahkamah Agung.Bahwa jika memang penyerahan/ pelimpahan berkas perkara dari penyidikKepolisian Negara Republik Indonesia kepada Kejaksaan Agung RepublikIndonesia, cq Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, cq.
    Kejaksaan NegeriSurabaya, dinyatakan kurang lengkap, baik mengenai unsur pasal ataupunmengenai kelengkapan berkas dan barang bukti, mengapa berkas perkaratersebut diterima oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, cq. KejaksaanTinggi Jawa timur, cg. Kejaksaan Negeri surabaya ?
    Namun demikian untuk menentukan apakahpenempatan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, cq Kejaksaan Tinggi JawaTimur, cq.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 08-05-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 82/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Sby.
SAMSURI Kejaksaan Negeri Kepanjen
73 — 16
  • SAMSURI Kejaksaan Negeri Kepanjen
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-12-2017 — Upload : 30-05-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 151/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY
Tanggal 29 Desember 2017 — Kejaksaan Magetan
93 — 217
  • Kejaksaan Magetan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 18-01-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 25-08-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 44/Pdt.Bth/2017/PN Dps
Tanggal 7 Juni 2017 — I KETUT RUGEG melawan KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN TINGGI DENPASAR CQ. KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG,dk.
99 — 71
  • I KETUT RUGEG melawan KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN TINGGI DENPASAR CQ. KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG,dk.
    ADVOKAT, berkantor di Kantor Hukum Bangun Mulia Associates dikomplek Sapta Marga No. 67 rt.01 rw. 03 Desa/Kecamatan LeuwiliangKabupaten Bogor 16640, Jawa Barat, Terlawan KEJAKSAAN AGUNGREPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN TINGGI BALI CQ. KEJAKSAANNEGERI KLUNGKUNG, yang beralamat Di Jalan Gajah Mada, NO. 56,Semarapura, Klungkung, Bali dan Terlawan Il DR. WAYAN CANDRA, SH.
    RepublikIndonesia yang menyatakan di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugasdan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap.
    Kejaksaan Tinggi Bali cq.
    Bahwa Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq.Hal 32 dari 68 Putusan Nomor 44/Pdt.Bth/2017/PN DpsKejaksaan Tinggi Bali Cq. Kejaksaan Negeri Klungkung yang selanjutnyadisebut sebagai Terbantah I/Terlawan adalah beralamat di Jin.
    Kejaksaan Tinggi Bali Cq.Kejaksaan Negeri Klungkung yang selanjutnya disebut sebagai TerbantahVTerlawan adalah beralamat di Jin.
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-08-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 25-01-2018
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 55/Pdt.G/2017/PN Srp
Tanggal 19 Desember 2017 — I NENGAH NATA WISNAYA Vs KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI BALI CQ KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, Dk
107 — 41
  • I NENGAH NATA WISNAYA Vs KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI BALI CQ KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, Dk
    KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA c.q KEJAKSAAN TINGGIBALI c.q KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNGHalaman 1 dari 55 halaman Putusan Perkara Gugatan Nomor 55/Pat.G/2017/PN SrpBeralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 56Semarapura Tengah Klungkung Bali, dalamhal ini diwakili oleh Pengacara Negara :1. Nama : TEDHY WIDODO, SHJabatan : Kepala Seksi Perdata danTata Usaha Negara padaKejaksaan Negeri Klungkung2. Nama : CAKRA YUDHA HADI WIBOWO, SHJabatan: Kepala Seksi Intelijenpada Kejaksaan NegeriKlungkung3.
    Nama : MEYER VOLMAR SIMANJUNTAK,SH, MHJabatan : Kepala Seksi Pidana Khususpada Kejaksaan NegeriKlungkung4. Nama ; KETUT KARTIKA WIDNYANA, SHJabatan: Jaksa Fungsionalpada Kejaksaan NegeriKlungkung5. Nama : GUSTI NGURAH ARYA SURYADIATMIKA, SHJabatan: Jaksa Fungsionalpada Kejaksaan NegeriKlungkung6. Nama : NI PUTU TRISNA DEWI, SH, MHJabatan: Jaksa Fungsionalpada Kejaksaan NegeriKlungkung7.
    Sehingga berdasarkan hal tersebut sudah selayaknyamanakala ada pihak ketiga yang merasa dirugikan pada saat Kejaksaan NegeriKlungkung (Tergugat ) melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidanakorupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh DR. WayanCandra, SH.
    GUGATAN PIHAK PENGGUGAT ERROR IN PERSONABahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan HukumNomor : 55/Pdt.G/2017/PN.Srp terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesiacq. Kejaksaan Tinggi Bali cq.
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-02-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Srp
Tanggal 14 Mei 2019 — I KETUT RUGEG VS KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI BALI CQ KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, DK
163 — 85
  • I KETUT RUGEG VS KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI BALI CQ KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, DK
    KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAANTINGGI BALI CQ. KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, yangberalamat di Jalan Gajah Mada, No. 56, Samarapura, Klungkung,Bali, dalam hal ini diwakili oleh Pengacara Negara :1. Nama : COKORDA GEDE AGUNG INDRASUNU, SHJabatan : Jaksa Pengacara Negara Pada KejaksaanNegeri Klungkung2. Nama : A.LUGA HARLIANTO, SH.,MHJabatan : Jaksa Pengacara Negara Pada KejaksaanNegeri Klungkung3. Nama : GUSTI NGURAH ANOM SUKAWINATA,SH.
    Menyatakan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT :e Surat Perintah Pemeriksaan Surat / Penggeledahan / PenyitaanKepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : Print13/P.1.12/Fd.1/07/2014 Tanggal 17 Juli 2014 ; danBerita Acara Penyitaan Tertanggal 6 November 2014.Yang dibuat oleh TERGUGAT ;2.
    GUGATAN PIHAK PENGGUGAT ERROR IN PERSONABahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Nomor : /7/Pdt.G/2019/PN.Srp terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaan TinggiBali cq.
    memeriksa pokok perkara,menyatakan Terdakwa (Tergugat II) bersalah, Majelis Hakim juga dapat menilaiapakah barangbarang yang disita oleh Kejaksaan (Tergugat ) benar hasil daritindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang didakwakan.
    Menyatakan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT :e Surat Perintah Pemeriksaan Surat / Penggeledahan / PenyitaanKepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor =: Print13/P.1.12/Fd.1/07/2014 Tanggal 17 Juli 2014 ; dane Berita Acara Penyitaan Tertanggal 6 November 2014.Yang dibuat oleh TERGUGAT ;2.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-04-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 194/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 10 April 2015 — PURNYOTO KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
68 — 11
  • PURNYOTOKEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
    Bareng Kabupaten Jombang ;Agama : Islam ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Pendidikan : SMP ; e Penyidik tidak dilakukan Penahanan;e Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jombang sejak tanggal 10 Nopember 2014s/d 29 Nopember 2014; e Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya sejak tanggal 20 Nopember 2014 s/d 19 Desember 2014; e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya sejak tanggal 20 Desember 2014 s/d 17 Pebruari 2015; e Perpanjangan
    Pasal 18 UndangUndang Nomer 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang nomor 20 tahun 2001 tentangperubahan Atas UndangUndang nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;3 Menyatakan dan membebaskan Terdakwa PURNYOTO dari segaladakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan bebas murni(vrijspraak);4 Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jombanguntuk segera mengeluarkan
    menindaklanjuti untuk pengembalian aset DesaNegrimbi yang lama; Bahwa benar pada tahun 2011 ada musyawarah di Balai Desa Ngrimbi laluterdakwa PURNYOTO menyampaikan di forum bahwa tanah aset DesaNrimbi yang luasnya 1,7 ha (satu koma tujuh hektare) dijual kepada siapasaksi tidak mengetahuinya, kemudian saksi ada menerima uang dari saksiSUMARMI selaku Kades Ngrimbi sebesar Rp.154.000.000, (seratus limapuluh empat juta rupiah) yang mana uang tersebut saat ini telah saksiserahkan / disita oleh pihak Kejaksaan
    ,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya dengan dihadirioleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, Terdakwa dengan didampingioleh Penasehat Hukumnya; HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUATtd. Ttd.SUKADI, SH.,MH., SRI HERAWATI, SH.,MH.,Ttd.SANGADI, SH.,Panitera PenggantiTtd.HARIJANTO, SH.,MH.,113
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-09-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 93/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Sby
Tanggal 5 September 2016 — SULIHONO ; KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI
63 — 29
  • SULIHONO ;KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI
    Maxitech, setelah terdakwadipanggil olen Kejaksaan Negeri Banyuwangi sekitar bulan September 2013.Kemudian terdakwa meminta SK penunjukan sebagai TPM kepada ANGGRITMARDJOKO, tetapi tidak diberi dengan alasan SK katanya terselip sehingga terdakwa hanya diberi foto copynya saja.Hal 85 dari 114 Putusan No.93/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.SbyBahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku TPM antara lain mendatamasyarakat yang mendapatkan BSPS, mengumpulkan masyarakat penerimaBSPS di kelurahan Banjarsari untuk
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-05-2015 — Upload : 16-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 28 Mei 2015 — SUGIARTO ; KEJAKSAAN NEGERI BANGIL
37 — 11
  • SUGIARTO ;KEJAKSAAN NEGERI BANGIL
    Terdakwa ditahan Penyidik pada Kejaksaan Negeri Bangil tanggal 13 Agustus2014 Nomor. PRINT117/0.5.40/Fd.1/08/2014, Sejak tanggal 13 Agustus 2014sampai dengan tanggal 1 September 2014 ; 2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bangil tanggal 02 September 2014nomor : B1288/0.5.40/Fd.1/08/2014, Sejak tanggal 2 September 2014 sampaidengan tanggal 11 Oktober 2014 ; 2 nnn nn enone nn nen nnnHal 1 dari 118 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.3.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-06-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 23 Juni 2014 — SUNANJAR ; KEJAKSAAN NEGERI JEMBER.
49 — 82
  • SUNANJAR ;KEJAKSAAN NEGERI JEMBER.
    SH & Rekan beralamat di Jalan Puger No.15, Jambearum, Kecamatan Puger,Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Pebruari 2014;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara dan segala suratsurat yang berhubungan ;Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa ;Setelah memperhatikan barang bukti ;Setelah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
    Jember Tahun Anggaran 2009 ;e Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Jember dan tanda tanganyang ada di BAP adalah benar tanda tangan dari saksi ;e Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi sebagai aktivis LSM Mina Bahari untukdesa Paseban dan saat ini saksi sebagai teknisi di Hotel Sekarkedaton Batu Malangserta Pengurus DPC ormas Nasional Demokrat ;e Bahwa saksi menerangkan selaku aktivis LSM Mina Bahari untuk Desa Paseban diDesa Paseban,Kec.
    Jember Tahun Anggaran 2009 ;Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Jember dan tanda tanganyang ada di BAP adalah benar tanda tangan dari saksi ;e Bahwa saksi bekerja sebagai Kaur Pamong Tani sejak bulan Mei 2009 s.d sekarang,disamping itu perjaan saksi sebagai Ketua Kelompok Tani Desa Paseban ;e Bahwa tugas saksi sebagai Kaur Tani meliputi kesejahteraan dan perekonomian diDesa Paseban termasuk pertanian, pembagian blokblok air, mengawasi ketua kerjaHIPA (Himpunan Petani Pemakai Air
    Jember Tahun Anggaran 2009.Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Jember dan tanda tanganyang ada di BAP adalah benar tanda tangan dari saksi.Hal 49 dari 86 Putusan No.47/Pid.Sus/2014/PN.Sby5050Bahwa saksi tinggal di Dusun Balekambang. RT.03 RW.07 Desa PasebanKec.Kencong Kab.Jember sejak lahir sampai dengan sekarang.Bahwa saksi pada tahun 2009 Dusun Balekambang.
    ,MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri olehJaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIST.T.D T.T.DDr. MADE SUKADANA. S.H., M.H TITIK TEJANINGSIH, S.H., M.HumT.T.DAHMAD, S.HPANITERA PENGGANTIT.T.DMUKHTAR HADRIS, SH., MH 86
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-12-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 209/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby
Tanggal 15 Desember 2017 — ACHMAD ; KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP
88 — 29
  • ACHMAD ;KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 22-11-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 10/PID.SUS/TPK/2017/PN SBY
TARIJANTO Kejaksaan Negeri Mojokerto
54 — 12
  • TARIJANTOKejaksaan Negeri Mojokerto
    Kerugian Desa Puri sebesar Rp. 119.556.000, (Seratus sembilanbelas juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau sekitar sejumlah ituberdasarkan perhitungan Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri KabupatenMojokerto.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UUNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan
    Kerugian Desa sebesar Rp. 119.556.000, (Seratus sembilan belasjuta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau sekitar sejumlah ituberdasarkan perhitungan Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri KabupatenMojokerto.Perobuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan
    Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokertoserta dihadiri oleh terdakwa yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya;Hakim Anggota Hakim KetuaTTD TTDSAMHADI, SH. MH. ROCHMAD, SH.TTDMOCHAMMAD MAHIN, SH. MH.Panitera Pengganti,TTDMAKHFUD, SH.MH.Halaman 94 dari 94, Putusan No. 10/Pid.SusTPK/2017/PN.Sby
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-01-2016 — Upload : 11-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 22 Januari 2016 — NASUTIYON KEJAKSAAN NEGERI GERSIK
43 — 6
  • NASUTIYONKEJAKSAAN NEGERI GERSIK
    NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMPd) KegiatanSimpan Pinjam Perempuan Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun2013, oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor SR657/PW 13/5/2015 tanggal 15 Juli 2015.Bahwa Jenis audit yang kami lakukan adalah audit dalam rangka penghitungankerugian keuangan negara.Bahwa Dasar kami melakukan Audit terhadapDana Rekening Tabungantanggung Renteng kegiatan Simpan Pinjam Perempuan pada PNPM MPKecamatan Kedamean KabupatenGresik adalah :A Surat permintaan Kepala Kejaksaan
    perundangundanganyang terkait Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPMMPd) Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan.e Melakukan penilaian atas kecukupan data/bukti/dokumen yang digunakansebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara.e Melakukan pengujian dan analisis data / bukti / dokumen sertamembandingkan dengan ketentuan yang berlaku.Halaman 121 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Sby.e Melakukan klarifikasi/konfirmasi dan meminta keterangan kepada pihakpihak terkait bersama Penyidik Kejaksaan
    Negeri Gresik.e Melakukan penelaahan terhadap ketentuan ketentuan yang dilanggar.e Melakukan penelaahan terhadap BAP dari Penyidik Kejaksaan NegeriGresik.e Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan buktibukti yang diperoleh.e Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas data/bukti/dokumen tersebut, dan menuangkan hasilnya dalam laporan hasil audit.Bahwa yang kami temukan pada saat pelaksanaan audit yaitu terdapatpenyelewengan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan
    ,Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa dengandidampingi oleh Penasehat Hukumnya ;HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUAttd ttdDR. GAZALBA SALEH, S.H.MH. SUKADI, S.H.MH.ttdSANGADL, S.H.PANITERA PENGGANTIttdPRIHATINI IKA TJAHJANINGSASI, S.H.MH.Halaman 189 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Sby.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-09-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 110/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 1 September 2016 — KASBARI ; KEJAKSAAN NEGERI GRESIK
72 — 20
  • KASBARI ;KEJAKSAAN NEGERI GRESIK
    MARKAMAD dan terdakwaKASBARI.Bahwa ahli hadir di Kejaksaan Negeri Gresik berdasarkan Surat Tugas dariDinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Gresik sebagaiAhli dalam Permasalahan dugaan Tindak Pidana Korupsi penyelewenganbantuan GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) di Desa SumputKecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik yang bersumber dari APBN TahunAnggaran 2011 dengan dana sebesar Rp. 340.000.000, (tiga ratus empatpuluh juta rupiah).Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli adalah :SD St.
    (Kasi Pengawas Pemerintah Bidang PemerintahanWilayah IV pada Inspektorat Kabupaten Gresik).Bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor : 700/205/437.72/2016 tanggal21 April 2016 untuk dilakukan pemeriksaan pada Kejaksaan Negeri Gresikmenjadi saksi Ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi adanya dugaanpenyelewengan bantuan sosial pada Gapoktan Sumput Desa SumputKecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.Bahwa yang menjadi dasar dari Pengembangan Unit Pengolah PupukOrganik (UPPO), yaitu :Menyediakan fasilitas
    Sebagai Hakim Ketua Majelis,GATOT NOERJANTO PRAJITNO, SH., MH. dan AHMAD, SH., Masingmasingsebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal01 SEPTEMBER 2016 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelistersebut, didampingi Hakimhakim anggota tersebut, dibantu INTIANA HERNIWATI,SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dihadirioleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadiri pula olehTerdakwa beserta Penasehat Hukumnya
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 21-09-2018 — Putus : 12-10-2018 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mtr
Tanggal 12 Oktober 2018 — Pemohon:
H.MUHIR.S.Kep
Termohon:
Kejaksaan Agung RI Cq Kejaksaan Tinggi Mataram Cq. Kejaksaan Negeri Mataram
70 — 31
  • Pemohon:
    H.MUHIR.S.Kep
    Termohon:
    Kejaksaan Agung RI Cq Kejaksaan Tinggi Mataram Cq. Kejaksaan Negeri Mataram
    Kejaksaan Tinggi Mataram, Cq. Kejaksaan NegeriMataram, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor6/Pid.Pra/2018/PN Mtr tanggal 21 September 2018 tentang penunjukan Hakim;Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;Putusan Pid.Pra H.
    Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : SPTUG07/P.2.10/Dek.3/08/2018 tanggal 15 Agustus 2018 (BuktiT2.1), SuratPerintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : SPTUGPutusan Pid.Pra H.
    Muhmir, S.Kep. 1108/P.2.10/Dek.3/08/2018 tanggal 20 Agustus 2018 (BuktiT2.2), SuratPerintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : SPTUG09/P.2.10/Dek.3/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 (BuktiT2.3), SuratPerintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : SPTUG012/P.2.10/Dek.3/09/2018 tanggal 13 September 2018 (BuktiT2.4),dimana Surat Perintah Tugas ini dikeluarkan karena adanya beberapaLaporan dari Masyarakat terkait Dugaan Pemerasan yang dilakukan olehPEMOHON.Bahwa dalam pasal 1 angka 19
    Muhmir, S.Kep. 122018 karena PEMOHON memiliki kapasitas sebagai Ketua Komisi IV danAnggota Badan Anggaran DPRD Kota Mataram, selanjutnya TERMOHONsetelah melakukan Tangkap Tangan langsung menyerahkan TERMOHONbeserta barang bukti kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Mataram (BuktiT3.), selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah PenyidikanKepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : Print246/P.2.10/Fd.1/09/2018tanggal 14 September 2018 (Bukti T6) dan Surat Perintah PenangkapanKepala Kejaksaan Negeri Mataram
    Bahwa sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 jo.Pasal 20 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangundangHukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut, Pasal 30 ayat (1) huruf a UUNo. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menyebutkan bahwa "Dibidang Pidana , Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenangmelakukan Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkanundangundang; Bahwa atas dasar ketentuan undangundang tersebut di atas,maka jelaslah bahwa penahanan yang dilakukan oleh TERMOHONterhadap
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-01-1970 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 03/PID.SUS/TPK/2012/PN SBY
Tanggal 1 Januari 1970 — ISMAIL Kejaksaan Negeri Keraksaan
67 — 0
  • ISMAIL Kejaksaan Negeri Keraksaan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-08-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 121 /Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 31 Agustus 2016 — MARGELAP ; KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
86 — 23
  • MARGELAP ;KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
    Nota Pembelaan (Pleidooi)tertanggal 31 Agustus 2016 yang pada pokoknya memohon kepada MajelisHakim agar Terdakwa dibebaskan atau setidaknya dilepas dari segala tuntutanhukum;Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan PenasihatHukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan repliek /tanggapannya secara lisan tanggal 31 Agustus 2016 yang pada pokoknya tetappada Tuntutan Pidananya;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkansurat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan
    ,MH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPamekasan, Terdakwa sendiri dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya. HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUATTD TTDDR. LUFSIANA, SH.,MH. M. JALIL! SAIRIN, SH.,MH.TTDDR ADRIANO,SH., MHPANITERA PENGGANTITTDHENDRAENI SATASYARTI, SH., MHHalaman 198 dari 198 Putusan No. 121/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby