Ditemukan 99534 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : system systems situm sitam
Penelusuran terkait : Sistem pendidikan Sistem pendidikan nasional Sistem budidaya tanaman Sistem peradilan anak
Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil
PERMA
PERMA Nomor 4 Tahun 2014
830 — 392
  • Tentang : Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
  • Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 205/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juni 2016 — ERA SISTEM INFORMASINDO ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
156 — 79
  • ERA SISTEM INFORMASINDO ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
    Era Sistem Informasindo di dalam KonsideransMenimbang pada huruf d yang menyatakan ditemukanpelanggaranpelanggaran hukum yang serius di bidang perikananyang dilakukan oleh kapal milik PT.
    Era Sistem Informasindo yang diajukan oleh Penggugat;DALAM POKOK PERKARA:1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaara);2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Keputusan Menteri Kelautandan Perikanan RI Nomor 84/KEPMENKP/2015, tanggal 13Agustus 2015, tentang Pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikanmilik PT. Era Sistem Informasindo;3.
    Era Sistem Informasindokepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKPNomor ESLO22/EXT/IIV15 tanggal 16 Maret 2015,hal Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan BuatanLuar Negeri (Eks.
    S&T Mitra Mina Industri itu) adalahpernyertaan saham dari PT Era Sistem Informasindo, karena dalam satuHalaman 125 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKTManagement itu berarti pasti memiliki Direktur yang sama, kemudianpasti saham PT Era Sistem Informasindo masuk ke PT. S&T Mitra MinaIndustri.
    Sistem Pengangkutan menggunakan tenaga ABKdan juga tenaga crew pelabuhan di Pelabuhan Perikanan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 24-02-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 24 Februari 2015 — ANDALAN FLUID SISTEM
41 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ANDALAN FLUID SISTEM
    ANDALAN FLUID SISTEM, berkedudukan di Jalan Raya PemdaKedung Halang Nomor 36, Talang Bogor, yang diwakili oleh Direkturutama, Ir. Yunawan Abdusa, MBA.
    Andalan Fluid Sistem mempekerjakan kembali:Dwi Karyono;Hem Pumairawan;Kahfi Arrahman;M. Dedek Supriyadi;Fakhrudin Arrazy;Atas nama pekerja tersebut diberikan Surat Peringatan 3 (SP3);2 Antara PT.
    Andalan Fluid Sistem dantentang permasalahan yang pemah teijadi antara Penggugat dengan ParaTergugat adalah telah diselesaikan dengan perdamaian sebagaimana PerjanjianBersama tertanggal 21 Juni 2013 dan ditandatangani oleh Penggugat dan ParaTergugat.
    Andalan Fluid Sistem yang merupakan copy paste dariketentuan Pasal 158 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.
    Andalan Fluid Sistem yang merupakan copy paste dariketentuan Pasal 158 UU.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus ITE
Putus : 25-04-2019 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 646 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 25 April 2019 — MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.HUM., bin TAUFIK
1099 — 1036 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 08-12-2021 — Putus : 20-06-2022 — Upload : 21-06-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 744/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 20 Juni 2022 —
Tergugat:
PT SUPER SISTEM ULTIMA
153 — 69

  • Tergugat:
    PT SUPER SISTEM ULTIMA
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 07-09-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 19-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 294/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 4 Oktober 2023 — Solusi Sistem Terpadu Indonesia
Termohon:
PT. BALEBAT DEDIKASI PRIMA
29 — 25
  • Solusi Sistem Terpadu Indonesia
    Termohon:
    PT. BALEBAT DEDIKASI PRIMA
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata
Register : 28-03-2023 — Putus : 18-04-2023 — Upload : 04-05-2023
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Blb
Tanggal 18 April 2023 — Penggugat:
PT Digitech Hasanah
Tergugat:
PT Wiratama Sistem Integrasi
53 — 4
  • Penggugat:
    PT Digitech Hasanah
    Tergugat:
    PT Wiratama Sistem Integrasi
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 05-08-2022 — Putus : 08-02-2023 — Upload : 08-02-2023
Putusan PN TANGERANG Nomor 847/Pdt.G/2022/PN Tng
Tanggal 8 Februari 2023 — Penggugat:
PT KOBE BOGA UTAMA
Tergugat:
PT SAMPURNA SISTEM INDONESIA
61 — 7
  • Penggugat:
    PT KOBE BOGA UTAMA
    Tergugat:
    PT SAMPURNA SISTEM INDONESIA
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 02-11-2017 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 26-03-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 231/G/2017/PTUN.JKT
Tanggal 19 Maret 2018 — KELOMPOK KERJA (POKJA) SATKER PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM STRATEGIS DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Dan PERUMAHAN RAKYA,dkk.
74 — 39
  • KELOMPOK KERJA (POKJA) SATKER PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM STRATEGIS DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Dan PERUMAHAN RAKYA,dkk.
    Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor:225/StrategisAM/Pokja/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas nama PT.Tashida Sejahtera Perkasa, yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja)Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Strategis DirektoratPengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat. (Selanjutnya disebut Obyek SengketaTergugat I).2.
    Tashida Sejahtera Perkasa, yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja(Pokja) Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air MinumStrategis Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air MinumKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.3.2.
    Kelompok Kerja : Satker Pengembangan Sistem PenyediaanAir =Minum Strategis DirektoratPengembangan Sistem Penyediaan AirMinum Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyatf. Sumber Dana : APBNg. Tahun Anggaran : 2017 2018h. HPS : Rp. 32.000.000.000, (termasuk PPN 10%)i. Masa Pelaksanaan : 375 hari kalenderj. Metode Pemilihnan +: Pelelangan Umum Pascakualifikasik. Metode Penyampaian : Metode satu sampul.
    Jasuka Bangun Pratama No. 1,tanggal 08092016 ; (Foto kopi dari foto kopi) ;SNI Sistem perpipaan plastik Pipa polietilena(PE) dan fiting untuk sistem penyediaan air minumBagian 1 : Umum ; (Foto kopi dari foto kopi) ;SNI Sistem perpipaan plastik Pipa polietilena(PE) dan fiting untuk sistem penyediaan air minumBagian 2 : Pipa; (Foto kopi dari foto kopi) ;SNI Sistem perpipaan plastik Pipa polietilena(PE) dan fiting untuk sistem penyediaan air minumBagian 3 : Fiting ; (Foto kopi dari foto kopi) ;SNI Sistem
    perpipaan plastik Pipa polietilena(PE) dan fiting untuk sistem penyediaan air minumBagian 1 : Umum ; (Foto kopi dari foto kopi) ;SNI Sistem perpipaan plastik Pipa polietilena(PE) dan fiting untuk sistem penyediaan air minumBagian 2 : Pipa; (Foto kopi dari foto kopi) ;Halaman 127 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUNJKT32.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 29-07-2022 — Putus : 15-09-2022 — Upload : 07-12-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 194/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 15 September 2022 — SAMPURNA SISTEM INDONESIA
Termohon:
PT. KOBE BOGA UTAMA
29 — 0

  • M E N G A D I L I:

    1. Menolak permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Sampurna Sistem Indonesia tersebut;
    2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.590.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
    SAMPURNA SISTEM INDONESIA
    Termohon:
    PT. KOBE BOGA UTAMA
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 29-09-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN PATI Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pti
Tanggal 13 Oktober 2020 — Anak Berhadapan dengan Hukum
1618 — 1056
  • penuntut umum;Menimbang, bahwa Anak selama persidangan telah dapat menerangkandengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaanyang diajukan kepadanya;Menimbang, bahwa sesuai keterangan Anak maupun orang tuanya danjuga Hasil Penelitian Kemasyarakatan, Anak lahir pada tanggal 13 Juli 2003sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan ke Pengadilan dan kepadanyadapat dipertanggungjawabkan perbuatanya sebagaimana ketentuan pasal 69ayat (2) UndangUndang NO.11 Tahun 2012 tentang Sistem
    Pemenuhan kewajiban adatMenimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakanberdasarkan Asas antaranya Untuk kepentingan terbaik bagi Anak namun tidakmengabaikan bahwa Anak harus dapat memahami dan menyadari tindakanyaadalah hal yang tidak benar dan merugikan orang lain selain itu Anak jugaberhak mendapatkan pendidikan dan keterampilan agar memiliki bekal dalamkehidupanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Anakadalah pidana penjara dalam LPKA Kutoharjo karena dengan berada
    PtiMenimbang, bahwa oleh karena Anak ZHANDHIKA WIDYA VIRGIPRATAMA alias JOKER bin WIDARSO dijatuhi pidana maka haruslah dibebanipula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHPUndangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakdan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 13-09-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 28-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 2 Desember 2021 — TEKNOGLOBAL MULTI SISTEM INTEGRASI
43 — 5
  • TEKNOGLOBAL MULTI SISTEM INTEGRASI
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 22-08-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN PATI Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pti
Tanggal 12 September 2019 — Terdakwa
307 — 86
Pengadilan PN TUAL Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 16-01-2024 — Putus : 21-02-2024 — Upload : 15-03-2024
Putusan PN TUAL Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tul
Tanggal 21 Februari 2024 — Terdakwa
22 — 0
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 12-04-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan PN KARAWANG Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Kwg
Tanggal 15 September 2021 — ALAM MULTI SARI
Tergugat:
Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
234 — 92
  • ALAM MULTI SARI
    Tergugat:
    Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 06-10-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 07-02-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 282/B/2016/PT.TUN.JKT
Tanggal 23 Nopember 2016 — .; DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.;
57 — 18
  • .;DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.;
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 17-07-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 27-07-2020
Putusan PN PATI Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pti
Tanggal 7 Agustus 2019 — Para Terdakwa
1420 — 1246
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Lelang
Putus : 09-02-2021 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 K/TUN/2021
Tanggal 9 Februari 2021 — PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBANGUNAN SISTEM JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK PROVINSI DKI JAKARTA VS PT BALI TOWERINDO SENTRA, TBK
198 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBANGUNANSISTEM JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK PROVINSI DKIJAKARTA VS PT BALI TOWERINDO SENTRA, TBK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-04-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 K/TUN/2017
Tanggal 20 April 2017 — WARDI SANTARA WADUD vs DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
58 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WARDI SANTARA WADUD vs DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    Berikut adalah kutipan lengkap dariPasal 27 Peraturan Menteri 71/2015;Persetujuan Penebusan dilakukan oleh Direktur Jenderal atas namaMenteri berdasarkan rekomendasi dari Direktur:20.Bahwa namun demikian, Surat Keputusan Penolakan Tergugat yang21.berisi penolakan atas Surat Permohonan Penggugat diterbitkan olehTergugat dalam kapasitasnya sebagai Direktur Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi, dan bukan oleh Direktur JenderalKekayaan Negara sebagaimana diatur dan diwajibkan oleh Pasal 27Peraturan
    BerdasarkanPasal 27 Peraturan Menteri 71/2015, Tergugat dalam kapasitasnyasebagai Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasihanya berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada DirekturJenderal Kekayaan Negara, dan bukan menerbitkan Surat KeputusanPenolakan Tergugat;Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan,agar Surat Keputusan Penolakan Tergugat (yang merupakan suatuKeputusan Tata Usaha Negara) sah secara hukum, Surat KeputusanHalaman 8 dari 55 halaman Putusan
    Penerbitan Surat Keputusan Penolakan Tergugat secaranyata bertentangan dengan ketentuanketentuan UU AdministrasiPemerintahan sebagaimana yang akan Penggugat jelaskan di bawah ini;Surat Keputusan Penolakan Tergugat Bertentangan dengan Pasal 52ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan;Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, Surat KeputusanPenolakan Tergugat tersebut dibuat oleh Tergugat dalam kapasitasnyasebagai Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi,dan bukan oleh Direktur
    Menteri 71/2015 (Bukti P2), persetujuanserta penolakan atas permohonan penebusan Rumah Pemohon Kasasitersebut hanya dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negaraatas nama Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi dari Direktur(yang melakukan fungsi pengelolaan aset).Namun demikian, terbukti bahwa Surat Keputusan Penolakan TermohonKasasi yang berisi penolakan atas Surat Permohonan Penebusan Rumahditerbitkan oleh Termohon Kasasi dalam kapasitasnya sebagai DirekturPengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem
    Berdasarkan Pasal 27 Peraturan MenteriHalaman 44 dari 55 halaman Putusan Nomor 126 K/TUN/201747.48.49.71/2015, Termohon Kasasi dalam kapasitasnya sebagai DirekturPengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi hanya berwenanguntuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal KekayaanNegara, dan bukan menerbitkan Surat Keputusan Penolakan TermohonKasasi (Bukti P2).Bahwa Termohon Kasasi pun juga telah mengakui secara tegas bahwaTermohon Kasasi tidak berwenang untuk menerbitkan Surat KeputusanPenolakan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 03-03-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 45/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 28 Juni 2016 — WARDI SANTARA WADUD ; DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
38 — 12
  • WARDI SANTARA WADUD ; DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    Berikut adalah kutipanlengkap dari Pasal 27 Peraturan Menteri 71/2015 ; Persetujuan Penebusan dilakukan oleh Direktur Jenderal atasnama Menteri berdasarkan rekomendasi dari Direktur ; Bahwa namun demikian, Surat Keputusan Penolakan Tergugat yangberisi penolakan atas Surat Permohonan Penggugat diterbitkan olehTergugat dalam kapasitasnya sebagai Direktur PengelolaanKekayaan Negara dan Sistem Informasi, dan bukan oleh DirekturJenderal Kekayaan Negara sebagaimana diatur dan diwajibkan olehPasal 27 Peraturan
    Putusan Nomor ; 45/G/2016/PTUNJKT21.dalam kapasitasnya sebagai Direktur Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi hanya berwenang untuk memberikanrekomendasi kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, danbukan menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Tergugat ; Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU AdministrasiPemerintahan, agar Surat Keputusan Penolakan Tergugat (yangmerupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara) sah secarahukum, Surat Keputusan Penolakan Tergugat tersebut harusditetapkan atau
    Mengingatfakta di atas bahwa Surat Keputusan Penolakan Tergugat tersebutditerbitkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai DirekturPengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, dan bukanoleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, maka jelasjelas SuratKeputusan Penolakan Tergugat tersebut tidak memenuhi syaratsahnya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalamPasal 52 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.