MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

1. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi/ Cidera Janji kepada Penggugat;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa kewajiban sebesar Rp 442.207.223,00 (Seratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua Rupiah), dengan perhitungan

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (RUSDIANSYAH bin ABDURRAHMAN) terhadap Penggugat (DESSY RATNA JUWITA binti PERDANA KUSUMA);

Oleh karena itu sudah sepatutnya surat banding ini diterima oleh PengadilanPajak;Perhitungan Pajak Menurut Keputusan KeberatanBahwa perhitungan menurut Keputusan Keberatan adalah sebagai berikut: Uraian Semula Ditambah/Dikurangi Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)Penghasilan Neto 1.063.240.979.383 0 1.063.240.979.383Kompensasi Kerugian 478.680.656.545 (116.324.280.858) 595.004.937.403Penghasilan Kena Pajak 584.560.322.838 (116.324.280.858) 468.236.041.980PPh Terutang 175.350.596.600 (34.897.284.300) 140.453.312.300

dana cadangan piutang tak tertagihsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diaudit oleh AkuntanPublik yang menyatakan bahwa perhitungan dana cadangan piutang taktertagih telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan telahdiperhitungkan dalam penghitungan rugi laba komersial ;Halaman 11 dari 17 halaman.

dana cadangan piutang tak tertagihtelah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah diperhitungkan,dalan perhitungan rugi laba komersial.

Bahwa dengan demikian karena dalam penghitungan beban cadangan piutangyang nyatanyata tidak dapat ditagih tidak memperhitungkan piutang yang telahdihapuskan secara komersil pada tahun 2003 dan 2004, maka perhitungan PPAPseharusnya tetap mengikuti angkaangka dalam Laporan Keuangan auditedtersebut;16.

Bahwa perhitungan kompensasi kerugian yang dilakukan antara Majelis Hakimdan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampai dengan tahun2001 adalah sama yaitu. saldo sampai dengan tahun 2001 sebesar(Rp.986.502.659.259,00), sedangkan untuk tahun 2002 dan 2003 terdapatsengketa ;5.

FENNY PITOY; Bahwa sepengetahuan saksi perhitungan suara di TPS 7 dinyatakan sahdikarenakan seluruh Anggota PPS dan seluruh saksi dari pasangan calonmenyatakan sah terhadap perhitungan suara tersebut dan tidak keberatanatas hal tersebut; Bahwa setahu saksi selurun saksi dari pasangan calon ikutmenandatangani dan menyetujui hasil perhitungan suara tersebut;Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan2.

FENNY PITOY;Bahwa sepengetahuan saksi perhitungan suara di TPS 7 dinyatakan sahdikarenakan seluruh Anggota PPS dan seluruh saksi dari pasangan calonmenyatakan sah terhadap perhitungan suara tersebut dan tidak keberatanatas hal tersebut;Bahwa setahu saksi seluruh saksi dari pasangan calon ikutmenandatangani dan menyetujui hasil perhitungan suara tersebut;Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan..

FENNY PITOY; Bahwa sepengetahuan saksi perhitungan suara di TPS 7 dinyatakan sahdikarenakan seluruh Anggota PPS dan seluruh saksi dari pasangan calonmenyatakan sah terhadap perhitungan suara tersebut dan tidak keberatanatas hal tersebut; Bahwa setahu saksi selurun saksi dari pasangan calon ikutmenandatangani dan menyetujui hasil perhitungan suara tersebut;Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.5.

FENNY PITOY; Bahwa sepengetahuan saksi perhitungan suara di TPS 7 dinyatakan sahdikarenakan seluruh Anggota PPS dan seluruh saksi dari pasangan calonmenyatakan sah terhadap perhitungan suara tersebut dan tidak keberatanatas hal tersebut; Bahwa setahu saksi selurun saksi dari pasangan calon ikutmenandatangani dan menyetujui hasil perhitungan suara tersebut;Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.6.

FENNY PITOY;Bahwa sepengetahuan saksi perhitungan suara di TPS 7 dinyatakan sahdikarenakan seluruh Anggota PPS dan seluruh saksi dari pasangan calonmenyatakan sah terhadap perhitungan suara tersebut dan tidak keberatanatas hal tersebut;Bahwa setahu saksi seluruh saksi dari pasangan calon ikutmenandatangani dan menyetujui hasil perhitungan suara tersebut;Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.. Saksi SIT HAFSAH, S.Pi.Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor: 17/P!ID.B/2016/PN.

Poli; 1 (satu) rangkap surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor: 106/DPRP/600/700/VI/2013, tertanggal 18 Juni 2013; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor: 106/DPRP/600/700/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp.712.961.000,- 1 (satu) rangkap FC Gambar Rencana Pergudangan dan Ruko; 1 (satu) lembar Laporan Hasil Peninjauan dan penelitian Lapangan.4 2 (Dua) Rangkap Lembar Kendali Pengurusan Ijin, Nomor

Agenda : 21, yang terdiri dari : 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan, Nomor: 21/DPRP/600/700/II/2012, tertanggal 22 Februari 2013; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan penetapan Biaya Retribusi IMB, tertanggal 22 Februari 2013 sebesar Rp 99.677.000,-.5 1 (Satu) Rangkap Lembar Lendali Pengurusan Izin, Nomor Agenda : 31, yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Laporan Hasil Peninjauan dan Penelitian Lapangan yang ditandatangani oleh Lanny Anter

; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB bulan Maret 2013 sebesar Rp.32.438.000,-; 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/lahan Nomor : 31/DPRP/600/700/III/2013 tertanggal 8 Maret 2013. 6 2 (Dua) rangkap Lembar Kendali Pengurusan Izin, Nomor Agenda : 34, yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar Laporan hasil Peninjauan dan Penelitian Lapangan; 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor:

34/DPRP/600/700/III/2013, tertanggal 11 Maret 2013; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB Nomor: 34/DPRP/600/700/III/2013, Bulan Maret 2013, sebesar Rp.23.441.000,-; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB Nomor: 34/DPRP/600/700/III/2013, Bulan Maret 2013, sebesar Rp.59.557.000,-7 1 (Satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor: 39/DPRP/600/700/III/2013, Tertanggal 11 maret 2013, yang terdiri dari :

1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor : 39/DPRP/600/700/III/2013, bulan Maret 2013, sebesar Rp.92.930.000,-; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor : 39/DPRP/600/700/III/2013, bulan Maret 2013, sebesar Rp.123.116.000,-.8 1 (Satu) rangkap Surat Kuasa untuk Melakukan Segala Perbuatan Hukum tertanggal 29 Juli 2015.1 (Satu) unit Handphone Samsung Putih Type GT-S5312.9 1 (Satu) rangkap FC Surat Permohonan Ijin Mendirikan

e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 7.470 m?e Perhitungan oleh Ahli : 8.031 m?e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Usaha ~ : 561 m?2) Luas Bangunan Fungsi Hunian dengan perincian :Bangunan Jumlah Panjang Lebar LuasBangunanRuko 6 unit 15m 5m = 450 m?(Rumah)8 unit 15m 5m = 600 m?Jumlah = 1.050 m7?e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan: 1.650 m?e Perhitungan oleh Ali : 1.050 m?e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Hunian : 600 m?

Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan =: 2.247 m?Perhitungan oleh Ahii :3.819,5 m?Selisih Perhitungan Luas Pelataran : 1.572,5 m?

disebabkan karena Dinas PenataanRuang dan Pertamanan tidak memperhatikan ukuran tepat gambar yangada dalam melakukan perhitungan sedangkan ahli bersamamelakukan perhitungan berdasarkan gambar dan tinjauan langsung kelokasi;* Untuk perbedaan perhitungan Indeks Terintegrasi dikarenakan tidak adadasar perhitungan dari Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan makadilakukan uji coba perhitungan sehingga disimpulkan bahwa perbedaandisebabkan karena penentuan Indeks Parameter Klasifikasi untukKompleksitas dimana

Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 7.470 m?e Perhitungan oleh Ahli : 8.031 m?e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Usaha : = 561 m?2) Luas Bangunan Fungsi Hunian dengan perincian : Bangunan Jumlah Panjang Lebar LuasBangunanRuko(Rumah) 6 unit 15m 5m = 450 m?8 unit 15m 5m = 600 m?Jumlah = 1.050 m?e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 1.650 m?e Perhitungan oleh Ahli : 1.050 m?e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Hunian : 600 m?

e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan 2.247 m? Perhitungan oleh Ahli 3.819,5 m?e Selisih Perhitungan Luas Pelataran : 1.572,5 m?

., tanggal 17 Januari 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2) Menghukum Tergugat membayar kekurangan upah kepada Penggugat dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2020 sebesar Rp10.593.114,00;3) Menyatakan dasar perhitungan hak-hak Penggugat adalah Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2020 yaitu sebesar Rp3.165.519,00;4) Menghukum dan memerintahkan Tergugat

Putusan Nomor 1231/B/PK/PJK/2015Bahwa Pemohon Banding baik melalui pernyataan tertulis dan pernyataanlisan dalam persidangan menyatakan bahwa terdapat perbedaan dasarpenetapan dan dasar perhitungan pada proses pemeriksaan yangmenghasilkan SKPKB dan proses keberatan yang menghasilkan SuratKeputusan Keberatan.

perhitungan PPNMasa Pajak Januari 2003 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak Januari 2003 adalah sebesar Rp.103.851.213,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KeputusanMenteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002;Bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal diatas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan

Bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;4. Bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehinggaHalaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1231/B/PK/PJK/2015tidak ada kepastian hukum Antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan;5.

Sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tatacara menghitung) Antara pemeriksa / fungsional dengan peneliti /penelaah terdapat perbedaan / tidak konsisten dalam menghitung PPNyang harus dibayar. Sehingga produk hukum penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bias digunakan sebagai dasar penetapansekaligus dasar perhitungan PPN yang masih harus dibayar;8.

Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (d.hPemohon Banding)perhitungan PPN Masa Pajak Januari 2003 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut:DPP PK Rp. 643.112.135,00DPP (80/100xDPP PK) Rp. 514.489.708,00Selisih (DPP PK DPP PM) Rp. 128.622.427,00PPN (10/100xDPP) Rp. 12.862.242,00KESIMPULAN:Bahwa sesuai Put. 50727/PP/M.XVIIIB/16/2014pada halaman 15dari 54halaman, Bantahan Pemohon Banding:Dimana pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

suara setelahpemungutan suara di TPS dinyatakan selesai.e Ayat (5) Setelah perhitungan suara di TPS selesai, Ketua KPPSmembuat berita acara hasil pemungutan suara yang ditandatangi olehHalaman 16 dari 89 Putusan Nomor 17/Pdt.G /2017/PN Blin.ketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada panitia pemilihantingkat desa pada saat itu.e Ayat (6) Setelah perhitungan suara selesai panitia pemilinan tingkatdesa mendatangani berita acara perhitungan suara dan mengumumkanhasil perhitungan suara.3.

suara yang ditandatangioleh ketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada panitiapemilihan tingkat desa pada saat itu.e Ayat (6) Setelah perhitungan suara selesai panitia pemilinan tingkatdesa mendatangani berita acara perhitungan suara danmengumumkan hasil perhitungan suara.Bahwa artinya PANITIA PILKADES DESA GUSUNGE hanyamenerima laporan dari KPPS dan kemudian menandatangani beritaacara perhitungan suara dan mengumumkan hasil perhitungansuara, maka bukan kewenangan PANITIA PILKADES DESAGUSUNGE

suara setelahpemungutan suara di TPS dinyatakan selesai.Halaman 36 dari 89 Putusan Nomor 17/Pdt.G /2017/PN Blin.e Ayat (5) Setelah perhitungan suara di TPS selesai, Ketua KPPSmembuat berita acara hasil pemungutan suara yang ditandatangi olehketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada panitia pemilihantingkat desa pada saat itu.e Ayat (6) Setelah perhitungan suara selesai panitia pemilinan tingkatdesa mendatangani berita acara perhitungan suara dan mengumumkanhasil perhitungan suara.3.

suara setelahpemungutan suara di TPS dinyatakan selesai.e Ayat (5) Setelah perhitungan suara di TPS selesai, Ketua KPPSmembuat berita acara hasil pemungutan suara yang ditandatangi olehketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada panitia pemilihantingkat desa pada saat itu.e Ayat (6) Setelah perhitungan suara selesai panitia pemilihan tingkatdesa mendatangani berita acara perhitungan suara dan mengumumkanhasil perhitungan suara.3.

Foto copy dan foto copy Tata Tertib Pemungutan dan Perhitungan Suara,yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P9;10. Foto copy dan foto copy Tata Tertio Pemungutan dan Perhitungan Suara,yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P10;11. Foto copy dan foto copy Tata Tertid Pemungutan dan Perhitungan Suara,yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P11;12.

satu KeputusanTerbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap alasanalasan Banding dariSurat Banding Nomor: 134/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012.bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Banding Nomor: 134/ASA/PJK/XH/2012 tanggal 20 Desember 2012 diketahui halhal sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam Surat Bandingnya mengajukanBanding atas sengketa PPN dengan perhitungan

Dengan demikian, nilai sengketaper bulan adalah Rp124.916.696.903,00 Rp113.264.221.943,00 = Rp11.652.474.960,00 /12 bulan = Rp971.039.580,00,2) Penyerahan pusat ke cabang yang menjadi objek PPN.bahwa dari perhitungan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat:a. bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN Masa PajakSeptember 2009 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPh Badan TahunPajak 2009 yang juga diajukan Banding,b. bahwa Majelis tidak mengetahui nilai

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) O3 Kelebihan Pajak yang sudah:5 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0Dikompensasikan ke Masa Pajak .....

Aspek Material. bahwa perhitungan PPN mengikuti perhitungan yang Pemohon Banding lakukan dalamperhitungan PPh Badan,. bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Banding ini, adalah perhitunganSKPKB PPN Masa Pajak September 2009 sebesar Rp407.539.199,00 yang tidak disetujuiseluruhnya oleh Pemohon Banding, dan diajukan keberatan.

Keputusan KeberatanTerbanding Nomor: KEP817/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 menolak danmenambah jumlah pajak terutang Pemohon Banding sehingga perhitungan PPN Masa PajakSeptember 2009 menjadi sebesar Rp335.673.676,00. Atas Keputusan tersebut PemohonBanding belum menerima, dan mengajukan Permohonan Banding dengan Surat Nomor:134/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012. Menurut Pemohon Bandingperhitungan PPN yang seharusnya adalah sebesar Nihil.

metode komputasi, danmetode pengulangan (fallback) sesuai hierarki penggunannya,i. bahwa nilai pabean ditetapkan berdasarkan Metode Pengulangan(fallback) menggunakan metode deduksi yang diterapkan secarafleksibel.bahwa Majelis meminta kepada Terbanding agar menyerahkan LembarPenelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), perhitunganmultiplikator dan bukti harga pasar.bahwa pada sidang tanggal 15 Januari 2013, Terbanding hadir danmenyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP)dan perhitungan

Bea Masuk.bahwa Pasal 15 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 dengantentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undangundang Nomor17 Tahun 2006 menyatakan: Nilai pabean untuk perhitungan bea masukadalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan .bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri KeuanganNomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang NilaiPabean untuk perhitungan Bea Masuk disebutkan bahwa:Pasal 7(1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

objektif dan terukur untuk tidak menerima nilaitransaksi sebagai nilai pabean.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keputusan TerbandingNomor: KEP2187/KPU.01/2012, tanggal 20 April 2012 diketahui alasanyang digunakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A TanjungPriok bahwa Metode I atau nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagainilai pabean adalah memakai kriteria Pasal 8 butir d Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal O01 September 2010tentang Nilai Pabean untuk perhitungan

Masuk tersebut, yaituPejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyataatau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksisebagai nilai pabean.bahwa Keputusan Menteri Keuangan yang bersangkutan adalahpelaksanaan dari Pasal 16 ayat (2) Undangundang Nomor 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan UndangundangNomor 17 Tahun 2006.bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor:160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabeanuntuk perhitungan

Menguji Kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantumpada Pemberitahuan Pabean Impor;bahwa dalam persidangan, Terbanding menyerahkan Lembar Penelitiandan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) dan perhitungan faktormultiplikator.bahwa selanjutnya Majelis memeriksa Lembar Penelitian dan PenetapanNilai Pabean (LPPNP), PFPD Tanjung Priok menyatakan dalam butir 11.Kesimpulan :berdasarkan bukti /data yang obyektif dan terukur nilaitransaksi sebagai nilai pabean tidak dapat diterima PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG

Sehingga produk hukumpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN yang dilanjutkan dengan surat keputusankeberatan tidak bisa digunakan sebagai dasarpenetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Juli 2004 sesuai Pasal3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut := Rp 629.908.485,00= Rp 503.926.788,00= Rp 125.981.697,00= Rp 12.598.170,00bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Juli 2004 sesuaiPasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut: Pajak MasukanRp 51.990.574,00 Pajak Masukan

Sehingga produk hukumpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN yang dilanjutkan dengan surat keputusankeberatan tidak bisa digunakan sebagai dasarpenetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar;8. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Juli 2004 sesuai Pasal3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut :DPP PK = Rp 629.908.485,00DPP (80/100 x DPP PK) = Rp 503.926.788,00Selisih = Rp 125.981.697,00PPN = Rp 12.598.170,00bahwa dengan memperhatikan

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a; Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

dalam proses perhitungan PPN Masa Pajak Juli2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk Masa PajakJuli 2004 adalah sebesar Rp112.814.001,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah sepakat berpendapatbahwa perhitungan PPN menurut

Putusan Nomor 58/B/PK/PJK/2013102.1.3.bahwa Pemeriksa tidak memberikan dasar perhitungan koreksi, sumber angkakoreksi dan penjelasan apapun.

PAKERIN), NPWP: 01.122.763.4.092.000, beralamat di: Jl.Veteran No. 1012 Surabaya dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:Halaman 35 dari 54 halaman.

perhitungan Termohon PK;: Surat PT.

Artinya,Majelis telah mengutip dalam pertimbangan hukumnya tentangcara perhitungan Termohon PK (penelaah keberatan) yang teruraijelas di halaman 94 dan 95.

Seharusnya Majelis memperhitungkansemua dimensi perhitungan pajak yang diklaim Pemohon PK,bukan berpihak pada Termohon PK, guna kepentinganperhitungan Termohon PK.

Namundemikian sebagai bukti pendukung Pemohon Banding akan menyampaikanasli SSP dalam persidangan;PERHITUNGAN PAJAK MENURUT PEMOHON BANDINGbahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perhitungan pajakmenurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut :Ekspor 17.036.870.156,00Penyerahan yg PPNnya harus dipungut sendiri 17.734.783,648,00Penyerahan yg PPNnya tidak dipungut 2.740.743.727,00Jumlah seluruh penyerahan 337.512.397.531 ,00Pajak Keluaran yang harus dipungut 1.773.478.255,00Pajak Masukan yang

dapat diperhitungkan :Impor BKP 414.761.500,00Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN PPN 1.168.751.927,00Kompensasi 1.646.622.573,00Total Pajak Masukan 3.230.136.000,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (1.456.657.745,00)Kompensasi 1.456.763.597,00PPN yang kurang dibayar 105.852,00Kenaikan Pasal 13(3) 105.852,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 211.704,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 30 Mei 2011;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut53717

Putusan Nomor 213B/PK/Pjk/2018Kurang Bayar PPN Nomor : 00343/207/07/055/09 tanggal 09 November2009 Masa Pajak Februari 2007, sebagaimana telah dibetulkan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00165/WPJ.07/KP.0303/2010 tanggal 20 Oktober 2010, atas nama :PT YKK AP Indonesia, NPWP : 01.061.565.6055.000, alamat : KawasanIndustri Manis, Jalan Manis Raya No. 23, Kadu, Curug, Tangerang 15810,dengan perhitungan sebagai berikut : . URAIAN RP1 Dasar Pengenaan Pajak :a.

Jumlah (a.1+a.2+a.3) 37.538.028.4632 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 4.776.041.458(tarif x 1.a.2)b. Dikurangi :b.1. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 3.174.165.182c. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (ab.1) (1.398.123.724)3 Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 1.456.763.5974 PPN yang kurang bayar (2.c + 3.a) 58.639.8735 Sanksi administrasi :a.

Jumlah (a.1+a.2+a.3) 37.538.028.4632 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x1.a.2)b. Dikurangi :b.1. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 3.174.165.1821.776.041.458 Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 213B/PK/Pjk/2018 c. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (ab.1) (1.398.123.724)3 Kelebihan Pajak yang sudah :a.

Memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan Bea Keluar yang telahdilunasi oleh Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 24 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001545.40/2018/PP/M.XVIIA Tahun 2019, tanggal 30 Januari 2019,yang telan berkekuatan hukum tetap' tersebut adalah sebagaiberikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat PenetapanKembali Perhitungan Bea Keluar Nomor SPKPBK29/BC/2017 tanggal

Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan Banding PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) terhadap SuratPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) Nomor SPKPBK29/BC/2017 tanggal 21 Desember 2017 sehingga seluruh jumlah BeaHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 122/B/PK/Pjk/2020Keluar diubah menjadi sesuai perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali(dahulu Pemohon Banding);2.

Menyatakan menurut hukum bahwa penetapan Terbanding sebagaimanatertuang dalam Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor SPKPBK29/BC/2017 tanggal 21 Desember 2017telah melanggar ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimanadiatur dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan Penjelasan Pasal 12 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 juncto Pasal 9 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 86/PMK.04/2016 dan Pasal 17 ayat (1)Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER32/BC/2014

Menyatakan bahwa Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor SPKPBK29/BC/2017 tanggal 21 Desember 2017dibatalkan demi hukum sehingga tagihan menjadi nihil:5. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)untuk mengembalikan bea keluar yang telah dilunasi;6.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Penetapan kembali perhitungan bea keluar olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang diberitahukansecara tertulis dengan SPKPBK29 yang disebabkan perbedaan jumlahdan jenis barang ekspor terhadap PEB Nomor 000032 tanggal 30 Juli2017 yang berisi tagihnan bea keluar sebesar Rp1.145.771.000,00; tidakdapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalilyang diajukan dalam Memori Peninjauan

Sehingga produk hukumpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN yang dilanjutkan dengan surat keputusankeberatan tidak bisa digunakan sebagai dasarpenetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Maret 2005 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut:= Rp 725.034.713,00= Rp 580.027.770,00= Rp 145.006.943,00= Rp 14.500.694,00bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Maret 2005 sesuaiPasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut: Pajak Masukan = Rp 69.898.297Pajak Masukan

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

Majelis berpendapat bahwa sepanjangdalam proses keberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yangdilakukan pada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak adamenimbangmenimbangmenimbangmenimbangMengingatMemutuskanaturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harus diikuti olehTerbanding pada proses keberatan maka halhal yang telah dilakukan oleh Terbandingpada proses keberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturanperpajakan

yang berlaku;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam proses perhitungan PPN Masa PajakMaret 2005 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk MasaPajak Maret 2005 adalah sebesar Rp480.531.467,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah

Sehingga produk hukumpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN yang dilanjutkan dengan surat keputusankeberatan tidak bisa digunakan sebagai dasarpenetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak November 2003 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut := Rp218.085.635,00= Rp174.468.508,00= Rp 43.617.127,00= Rp 4.361.713,00bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak November 2003sesuai Pasal 3 KMKNomor 252/KMK.03/2002 = adalahsebagai berikut: = RPajak Masukan 1.054.877,00Pajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

Majelis berpendapat bahwa sepanjangdalam proses keberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yangdilakukan pada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak adaaturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harus diikuti olehTerbanding pada proses keberatan maka halhal yang telah dilakukan oleh Terbandingpada proses keberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturanperpajakan yang berlaku;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding

dalam proses perhitungan PPN Masa PajakNovember 2003 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untukMasa Pajak November 2003 adalah sebesar Rp82.698.322,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah sepakat berpendapatbahwa perhitungan PPN menurut

Membayar biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) ;Telah mendengar pembacaan pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yangpada intinya:1.Bahwa perhitungan ahli dari Politeknik Negeri Ambon memberikan hasil yagkeliru dimana telah diakui juga oleh ahli yang bersangkutan ;Bahwa perhitungan yang keliru tersebut, juga mengakibatkan tidak terukurnyanilai kKerugian keuangan Negara yang disampaikan oleh ahli dari BPKP karenamendasarkan diri pada perhitungan ahli Politeknik Negeri

= 3.14 x 0.252. volume pekerjaan kolombeton diameter 50 cm dimana di peroleh hasil yang sama dan hasiltersebut berbeda dengan hasil perhitungan yang di dapat oleh ahlidalam laporan perhitungan yang dibuat oleh ahli, sehingga ahlimengakui dalam persidangan bahwa rumus yang ahli gunakan untukmenghitung volume pekerjaan kolom beton diameter 50 cm adalah salahdan berpengaruh terhadap biaya ;e Bahwa dalam perhitungan ahli untuk pekerjaan balok beton B1, B2, B3apa yang menjadi dasar acuan adalah gambar

radar cuaca di Desa Laha, kemudian ahli dari Politeknikmelakukan perhitungan volume pekerjaan dan hasinya di serahkan kepadaahli barulah ahli melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara ;Bahwa pembayaran baik itu kepada kontraktor maupun kepada konsultanpengawas dilakukan sesuai dengan fisik pekerjaan di lapangan ;e Bahwa hasil perhitungan yang ahli lakukan tersebut adalah valid dan benar,masalah hasil perhitungan volume pekerjaan yang dilakukan oleh Ahli dariPoliteknik Negeri Ambon itu keliru

bukan urusan ahli akan tetapi menjaditanggung jawab yang bersangkutan ;e Bahwa ahli menyatakan bahwa hasil perhitungan yang ahli lakukan tersebutadalah valid dan benar walaupun data/laporan yang ahli gunakan tersebut75telah diakui keliru/salah oleh Ahli yang melakukan perhitungan volumepekerjaan tersebut ;eBahwa perhitungan yang ahlii lakukan terhadap penyimpangan kerugiankeuangan Negara sebesar Rp. 283.168.231,04, terhadap pekerjaan towerradar cuaca tahun 2010 dan 2011 di Desa laha dan termasuk

, sedangkan hasil perhitungan di lapangan panjangkeseluruhan Ralling Tangga adalah 30,97 M?.

Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 terdakwa menerima pembayaran StorageCharge Calculation (SCC) atau perhitungan biaya sewa gudang dengan NomorPIC : 7031997, Master Air Waybill (MAWB) : 12601987252 tanggal 20 April2013 atas nama PT.

Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2013 terdakwa menerima pembayaranStorage Charge Calculation (SCC) atau perhitungan biaya sewa gudang denganNomor PIC : 703031, nomor Master Air Waybill (MAWB): 12601977824tanggal 1 April 2013 atas nama PT.

PRIMA INTERNATIONALCARGO Area Pergudangan Suwarna Bandara Soekarno Hatta. e Bahwa saksi tidak pernah membuatkan atau mengeluarkan advance untukpembayaran Storage Charge Calculation (SCC) atau perhitungan biaya sewagudang dengan Nomor PIC : 703031, nomor Master Air Waybill (MAWB) :12601977824 tanggal 1 April 2013 atas nama PT.

PRIMAINTERNATIONAL CARGO Area Pergudangan Suwarna Bandara Soekarnoe Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2013 terdakwa menerima pembayaranStorage Charge Calculation (SCC) atau perhitungan biaya sewa gudang denganNomor PIC : 703031, nomor Master Air Waybill (MAWB) : 12601977824tanggal 1 April 2013 atas nama PT.

PRIMA INTERNATIONAL CARGO Area Pergudangan SuwarnaBandara Soekarno Hatta telah terjadi penggelapan uang hasil pembayaran StorageCharge Calculation (SCC) atau perhitungan biaya sewa gudang sebesar Rp. 4.164.391,(Empat juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) milikPT. Prima International Cargo.

Disamping itu jumlah perhitungan HPP BebanHalaman 23 dari 55 halaman.

Adapun dokumen yang diberikanTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)di persidangan adalah sebagai berikut: List/rekapitulasi perhitungan pembebanan tanah perkavling/per rumah, SPT Khususnya neraca untuk memperlihatkanpersediaan, General Ledger tanah, Dasar perhitungan HPP penjualan tanah/perhitunganpembebanan harga pokok tanah LRA;Dokumendokumen tersebut hanya menunjukkanpencatatan/pelaporan atau perhitungan atas HPP Tanahsaja, namun dokumen yang menjadi dasar pencatatanmaupun perhitungan

HPP atas Tanah tidak ada/tidak jelassumbernya dan perhitungan HPP atas Tanah yangdilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) hanya disesuaikan dengan laporankeuangan saja;Bahwa berdasarkan rekapitulasi perhitungan HPP BebanTanah untuk masingmasing per kavling/per rumah yangdiberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) diketahui data sebagai berikut:Halaman 27 dari 55 halaman.

HPP Tanah masingmasingperumahan namun dokumen yang menjadi dasarpencatatan maupun perhitungan HPP atas Tanah tidakada/tidak jelas sumbernya dan perhitungan HPP atas Tanahyang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) hanya disesuaikan dengan laporankeuangan saja.

bunga ataspinjaman tersebut, dan perhitungan Biaya Bunga Pinjamanyang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) hanya disesuaikan dengan laporankeuangan saja;Halaman 49 dari 55 halaman.

(P2).Bahwa akan tetapi dalam Pemberitahuan Terlawan kepada Pelawan No.M.2007.36/ DIRECTOR 4 CR 4 diminta segera melunasi seluruh fasilitas yang sudahjatuh tempo berikut tunggakantunggakan (outstanding pinjaman) kepada Terlawan,sebesar Rp 5.151.700.643,45 ; (P3).Bahwa dari kenyataan ini, terbukti pada tanggal 15 Januari 2007, Terlawan telahmembuat dua perhitungan yang berbeda atas outstanding pinjaman Pelawan, yaitu :e Piutang Terlawan yang ditagihkan melalui eksekusi Hak Tanggungansebesar Rp 5.322.851.246,59

dane Sedangkan piutang Terlawan yang ditagihkan langsung kepada Pelawansebesar Rp 5.141.700.643,45.Bahwa dengan adanya dua perhitungan yang berbeda ini, berarti terbuktibesarnya piutang Terlawan kepada Pelawan masih merupakan jumlah yang belum pasti;Bahwa karena besarnya piutang Terlawan yang ditagihkan belum pastinominalnya, Pelawan pada tanggal 23 Februari 2007 telah mengajukan perlawananterhadap eksekusi yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Temanggung, sebagaimanaperkara yang terdaftar di Kepaniteraan

Tmg terhadap diriPelawan;Bahwa perkara No. 04/Pdt.Plw/2007/PN.Tmg oleh Majelis Hakim yangmemeriksa perkara a quo, telah diputus tanggal 07 Agustus 2007 dengan amar putusan :123Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan beritikad baik;Menyatakan menurut hukum bahwa jumlah hutang Pelawan kepada Terlawansampai dengan perhitungan per tanggal 15 Januari 2007 sesuai denganoutstanding dan pemberitahuan Terlawan berdasarkan Surat NomorM.2007.36

Tmg tanggal 07 Agustus 2007 secara tegas terbaca :e Menimbang, bahwa meskipun perlawanan (verzet) secara hukum tidakmenunda eksekusi, akan tetapi Pengadilan Negeri Temanggung sebagaipelaksana eksekusi tetap menunda pelaksanaan eksekusi Hak TanggunganNo. 01/Pdt.Eks.Hip/2007/PN.Tmg, sampai adanya perhitungan yang pastimelalui putusan pengadilan.Hal. 3 dari 11 hal. Put.

No. 861K/Pdt/2011Bahwa dengan pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim sebagaimanatersebut di atas, berarti pelaksanaan eksekusi perkara No. 01/Pdt.Eks.Hip/2007/PN.Tmg,harus ditunda sampai adanya perhitungan yang pasti melalui putusan Pengadilan;Bahwa dalam perkara No. 04/Pdt.G.Plw/2007/PN.Tmg, Pelawan sama sekalitidak meminta penetapan berapa besarnya nominal piutang Terlawan kepada Pelawan,Pelawan hanya mohon setelah piutang Terlawan terbukti belum pasti jumlahnya, agareksekusi perkara No