Ditemukan 91993 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 01-11-2012 — Putus : 24-10-2013 — Upload : 24-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-47918/PP/M.VII/19/2013
Tanggal 24 Oktober 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10627
  • menyatakan:g. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap data yang dilampirkan disimpulkan data yang adatidak memadai untuk dilakukan pemeriksaan nilai transaksi, maka harga yang diberitahukandalam PIB nomor 294824 tanggal 18 Juli 2012 tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi;h. bahwa selanjutnya nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB nomor 294824 tanggal 18 Juli2012 ditetapkan berdasarkan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan secara fleksibeldengan sumber data harga pasar dengan perhitungan
    multiplikator menjadi sebesar CIF USD32,060.20;bahwa pada persidangan Terbanding hadir dan menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan NilaiPabean (LPPNP), Perhitungan Faktor Multiplikator dan data harga pasar;bahwa selanjutnya dalam sidang, Kuasa Pemohon Banding menunjukkan kepada Majelis asli/fotokopidokumen pendukung berupa :1.
    Peraturan TerbandingNomor: P08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor PelayananUtama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;bahwa penetapan nilai pabean yang dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 17Tahun 2006 yang ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan
    Bea Masuk;bahwa Pasal 15 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang Kepabeanan yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan:Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;bahwa berdasarkan Pasal 2, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk disebutkan bahwa:Pasal 21.
    Harga PaBackpack Pcs USD 6,50 VI.4 Harga PaBrief Case Pcs USD 3,80 VI.4 Harga Pa Jakarta, Juli 2012Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumenbahwa dalam LPPNP Terbanding menetapkan Nilai Pabean berdasarkan VI.4 yaitu Metode pengulangandengan menggunakan dasar Harga Pasar;bahwa LPPNP dibuat pada bulan Juli 2012, sedangkan SPTNP diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2012;bahwa Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan
Putus : 08-09-2014 — Upload : 25-11-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 11/G/2014/PHI.Smda
Tanggal 8 September 2014 — Ir.PA.Pongsumben lawan PT. PAMAPERSADA NUSANTARA Tbk
128248
  • Bahwa dengan adanya kebijakan Tergugat yang tidak sah dan melawan hukumtersebut diatas, maka Penggugat mengalami kerugian yang nyata, baik ataskekurangan upah pokok dan persentase kenaikan upah pokok Penggugat setiaptahunnya dimana setiap kenaikan upah pokok setiap tahunnya dihitung dari upahpokok sebelumnya, bahkan Penggugat sangat dirugikan dalam perhitungan lemburyang Penggugat terima;10.Bahwa untuk perhitungan kerugian dan atau kekurangan baik upah pokok berikutkenaikan upah pokok setiap tahunnya
    Tahun2013 =~ Rp. 5.300.000,Total kekurangan = Rp. 30.302.800,(tiga puluh juta tiga ratus dua ribu delapan ratus rupiah)11.Bahwa selain kekurangan upah pokok sebagaimana tersebut diatas juga terdapatkekurangan terhadap upah kerja lembur yang seharusnya Penggugat terima olehkarena perhitungan upah kerja lembur dihitung berdasarkan komponen upahpokok, perhitungan mana dapat diuraikan sebagai berikut;Kerja lembur (Over Time) dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2013 a.
    oleh karenabeberapa komponen upah Penggugat yaitu Tunjangan Tetap dan Tunjangan TidakTetap yang seharusnya menjadi dasar perhitungan didalam menentukan besaranupah kerja lembur Penggugat tidak dimasukan dalam rumusan yang digunakanTergugat yang berakibat terhadap semakin kecilnya hasil perhitungan upah kerjalembur yang didapatkan Penggugat;15.Komponen upah Penggugat setiap bulan yang seharusnya menjadi dasarperhitungan upah kerja lembur adalah sebagai berikut ;Ad.a.
    yang dikeluarkan oleh Pihak Rumah SakitUmum Daerah Sangatta tertanggal 19 Februari 2014 (bukti P.2) diketahui bahwakebutuhan 1.400 kalori untuk perhitungan sekali makan adalah sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah), sehingga dengan demikian Tergugat seharusnyamemberikan hak Penggugat tersebut dengan perhitungan sbb .Perhitungannya adalah :Pola kerja : 2 shiftJam kerja normatif 7 jam satu hari dan 40 jam satu minggu Shift jam kerja = 06.30 18.00 ( lembur 3,5 jam ) Shift Il jam kerja = 18.00
    yang dikeluarkan oleh Pihak RumahSakit Umum Daerah Sangatta tertanggal 19 Februari 2014 (bukti P.2)diketahui bahwa kebutuhan 1.400 kalori untuk perhitungan sekali makanadalah sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), sehingga dengandemikian Tergugat seharusnya memberikan hak Penggugat tersebutdengan perhitungan Selama 16 tahun= 5376 hari x Rp 50.000,= Rp268.800.000, (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus riburupiah);e Bahwa Penggugat juga telah dirugikan dalam hal kekurangan KompensasiPada
Register : 23-11-2022 — Putus : 10-01-2023 — Upload : 10-01-2023
Putusan PN WATES Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Wat
Tanggal 10 Januari 2023 — Penggugat:
PT. BPR BAHKTI DAYA EKONOMI CABANG WATES
Tergugat:
1.SUMILAH
2.BAMBANG ISTIYANTO
636
  • MENGADILI

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    1. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi/ Cidera Janji kepada Penggugat;
    2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa kewajiban sebesar Rp 442.207.223,00 (Seratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua Rupiah), dengan perhitungan
Register : 06-06-2011 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-50702/PP/M.XIIA/04/2014
Tanggal 26 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
354195
  • BBNKB)/Pajak KendaraanBermotor (PKB) Tahun 2010 sebesar Rp.202.431.035,00;bahwa Terbanding telah menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor sebesarRp539.648.121,00, termasuk di dalamnya denda administrasi sebesar Rp 113.775.035,00dengan persentase 26.7% dalam surat Penetapan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Alat Berat/Besar Nomor: 973/263/PendaII/2010tertanggal 10 Juli 2010, pengenaan denda administrasi ini tidak Pemohon Banding ketahuibagaimana perhitungannya;bahwa perhitungan
    Dermaga Perkasa Pratama dengan pajak sebesarRp11.082.000,00 dan ada kelebihan pembayaran PKB Tahun 2009 sebesarRp77.574.000,00 serta adanya perhitungan denda oleh Terbanding yang tidak sesuaiketentuan;bahwa menurut Pemohon Banding pembayaran terakhir Pajak Kendaraan Bermotordilakukan Pemohon Banding sesuai Surat Ketetapan Pajak Daerah Tahun 2009 adalahtanggal 26 Agustus 2009, sehingga jatuh tempo pembayaran PKB Tahun 20102011adalah tanggal 26 Agustus 2010 dan pembayaran dilakukan oleh Pemohon Bandingtanggal
    Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Setiap Wajib Pajakmembayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendirioleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan, dalam ayat(3) diatur bahwa Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkanpenetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yangdipersamakan, dalam ayat (4) ditegaskan Dokumen lain yang dipersamakansebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan
    ;bahwa Majelis berpendapat sesuai dokumen yang disampaikan dalam persidangan,Terbanding telah menyampaikan perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun20102011 kepada Pemohon Banding dengan surat Nomor: 973/263/PendaII/2010tanggal 10 Juli 2010 tentang Penetapan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/PajakKendaraan Bermotor Kendaraan Alat Berat/Besar (Pertama), yang melampirkanperhitungan Pajak Kendaraan Bermotor sebanyak 135 unit termasuk dendanya dengantotal jumlah pajak yang harus dibayar Pemohon Banding
    sebesarRp539.648.121,00;bahwa menurut Majelis perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor yang disampaikanTerbanding dengan surat tersebut merupakan Nota Perhitungan sebagaimana dimaksudPasal 96 ayat (4) Undangundang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana NotaPerhitungan termasuk pengertian dokumen lain yang dipersamakan dengan SuratKetetapan Pajak Daerah, dengan demikian dalil Pemohon Banding yang menyatakan tidakpernah menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah tidak benar;bahwa menurut Majelis
Register : 21-03-2014 — Putus : 14-05-2014 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 P/HUM/2014
Tanggal 14 Mei 2014 — ASOSIASI PERIKLANAN LUAR RUANG INDONESIA (Outdoor Advertising Association of Indonesia - OAAI) VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
11243 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keterbukaan;Bahwa sekalipun dalam bagian Menimbang huruf b dari PeraturanGubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 dinyatakan:Bahwa agar perhitungan nilai sewa reklame dapat lebihmencerminkan rasa keadilan dan rasional sesuai dengan jenis reklame,luas bidang reklame, dan nilai strategis penyelenggaraan reklame ...
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai lokasi peletakanreklame dalam bentuk sewa;Bahwa karena hal tersebut pada Poin 2 huruf a tersebut di atas,maka seharusnya dasar perhitungan nilai sewa titik reklame padasarana dan prasarana kota milik Pemerintah Provinsi DKI Jakartaharus sesuai, tunduk, dan mengikuti dasar perhitungansebagaimana ditetapkan dalam ketentuanketentuan tersebut padaPoin 1 huruf h tersebut di atas;Bahwa Perhitungan Nilai Sewa Titik Reklame dalam PeraturanGubernur DKI Jakarta Nomor
    128 Tahun 2013 menyebabkan harga sewa titik reklameyang sangat tinggi, dan tidak wajar;Bahwa Ketentuan tentang Nilai Strategis Reklame berdasarkanHasil Perhitungan Nilai Strategis Reklame yang tercantum dalamPasal 3 Lampiran Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128Tahun 2013 merupakan:i.
    Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentangPedoman Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame;4. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame, sebab PeraturanGubernur DK!
    Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013, padaPasal 3 di bagian Lampiran Ill tentang Hasil Perhitungan Nilai TitikStrategis; Lampiran merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dariPeraturan Gubernur a quo, tercantum frasa Usulan Tarif Sewa LEDsebesar 5 (lima) kali tarif Billboard.
Putus : 23-04-2019 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 K/Pid/2019
Tanggal 23 April 2019 — ZAINAL ABIDIN DATUAK MAJO BASA panggilan ZAINOL
286136 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Permata Hijau Pasaman danKUD Kapar pada tanggal 22 April 1998 (fotokopi yang telahdilegalisir);. 2 (dua) lembar Surat Perhitungan Jual Beli TBS Plasma344 Ha (pendapatan petani plasma KUD Kapa) pada bulan Januari2011 dari PT.Permata Hijau Pasaman sebanyak Rp849.003.924.
    Putusan Nomor 43 K/Pid/2019empat rupiah) pada tanggal 14 Februari 2011 (fotokopi yang telahdilegalisir);2 (dua) lembar Surat Perhitungan Jual Beli TBS Plasma344 Ha (pendapatan petani plasma KUD Kapa) pada bulanFebruari 2011 dari PT.Permata Hijau Pasaman sebanyakRp/29.503.116, (tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tigaribu seratus enam belas rupiah) dan Surat Bukti Transfer UangPendapatan Petani Plasma KUD Kapa pada bulan Februari 2011dari PT.Permata Hijau Pasaman kepada KUD Kapa melalui
    BankNagari Cabang Simpang Empat sebesar Rp729.503.116, (tujuhratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu seratus enambelas rupiah) pada tanggal 15 Maret 2011 (fotokopi yang telahdilegalisir);2 (dua) lembar Surat Perhitungan Jual Beli TBS Plasma344 Ha (pendapatan petani plasma KUD Kapa) pada bulan Maret2011 dari PT.Permata Hijau Pasaman sebanyak Rp846.369.580, (delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluhsembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan Surat BuktiTransfer Uang
    Putusan Nomor 43 K/Pid/2019ribu tiga puluh lima rupiah) pada tanggal 16 Mei 2011 (fotokopiyang telah dilegalisir);2 (dua) lembar Surat Perhitungan Jual Beli TBS Plasma344 Ha (pendapatan petani plasma KUD Kapa) pada bulan Mei2011 dari PI.Permata Hijau Pasaman sebanyakRp1.051.803.296, (satu miliyar lima puluh satu juta delapan ratustiga ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dan Surat BuktiTransfer Uang Pendapatan Petani Plasma KUD Kapa pada bulanMei 2011 dari PT.Permata Hijau Pasaman kepada KUD
    ) danSurat Bukti Transfer Uang Pendapatan Petani Plasma KUD Kapapada bulan Juni 2011 dari PT.Permata Hijau Pasaman kepada KUDKapa melalui Bank Nagari Cabang Simpang Empat sebesarRp1.072.739.458, (satu miliyar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tigapuluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) padatanggal 15 Juli 2011 (fotokopi yang telah dilegalisir);2 (dua) lembar Surat Perhitungan Jual Beli TBS Plasma344 Ha (pendapatan petani plasma KUD Kapa) pada bulan Juli2011 dari PI.Permata Hijau
Register : 24-09-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN MARABAHAN Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Mrh
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penggugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk Kantor Cabang Banjarmasin Samudera
Tergugat:
1.Sajali Hasan
2.Asminah
7119
  • didapat perhitungan setelahdikurangi angsuran yang telah dibayarkan oleh para Tergugat sebanyak tujuh kali,yaitu : Sisapokok : 149.999.962,00 Bunga Berjalan : 17.9174439,00 Sisa Bunga : 18.113.294,00Dengan jumlah total adalah 186.030.695 (seratus delapan puluh enam Jjuta tigapuluh enam ratus sembilan puluh lima) ;Menimbang, bahwa perhitungan nilai yang harus dibayar oleh para Tergugatsebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam Petitum Gugatannyaberdasarkan perhitungan diatas (Vide Bukti P9).
    Terhadap perhitungan ini Hakim menilai bahwa pada buktiP9 tersebut termasuk alat bukt surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat, tidakdapat diketahui dasar perhitungannya secara jelas dan pasti sehingga angkatersebut muncul. Terhadap perhitungan ini hakim telah memperbandingkan jawabanpara Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa mereka telah membayarangsuran sebanyak tujuh kali dengan total sejumlah Rp. 32.109.420 (tiga puluh duajuta seratus sembilan riobu empat ratus dua puluh rupiah).
    Perhitungan para Tergugatini ternyata Sesuai dengan jumlah pembayaran sebanyak tujuh kali pada rekeningKoran yang merupakan satu kesatuan pada alat bukti P9 yang diajukan olehPenggugat dengan perhitungan sebagai berikut : (4.620.000 + 4.530.000 +4.580.773 + 4.554.847 + 4.583.800 + 4.620.000 + 4.620.000 = 32.109.420).Berdasarkan perhitungan ini maka apabila total pinjaman/utang para Tergugat adalahRp. 180.000.000,00 dikurangkan dengan jumlah total tujuh kali angsurannya, makadidapat perhitungan sebagai
    berikut : (180.000.000,00 32.109.420 = 147.890.580),sehingga terdapat selisin dengan sisa pokok pada bukti P9 sejumlah Rp.2.109.382,00 ;Menimbang, bahwa selain ketidakjelasan perhitungan sisa pokok pada buktiP9 tersebut, juga tidak terdapat kejelasan perhitungan secara tepat dan pasti padabunga berjalan dan sisa bunga, bagaimanakah nilai perhitungan tersebut dapatmuncul ;Menimbang, bahwa meskipun masih terdapat ketidakjelasan perhitungansecara tepat dan pasti pada bunga berjalan dan sisa bunga,
    matematika secarapasti mengenal : berapa pastinya perhitungan jumlah denda yang akan timbul dikemudianhari ?
Register : 01-10-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 905 B/PK/PJK/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — ANDRE GUNAWAN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4126 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atas SKPKB PPh 2009Pemohon Banding mengajukan Keberatan dan sesuai KEP459/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012 keberatan Pemohon Banding ditolak olehTerbanding;tersebutBahwa adapun perhitungan PPh terhutang tahun 2009 menurut SPT,SKPKB dan hasil keputusan Keberatan adalah sebagai berikut: Uraian Cfm. SPT / Cfm. CfmPemohon Banding SKPKB Kep.
    Koreksi Kredit Pajak Rp19.338.000,00Bahwa adapun jumlah perhitungan kredit pajak PPh Pasal 25 yang telahPemohon Banding setor ke bank adalah sebesar Rp23.205.500,00;Perhitungan Pajak TerhutangMenurut Pemohon BandingBahwa berdasarkan alasanalasan yang Pemohon Banding ajukantersebut di atas maka jumlah PPh Tahun 2009 yang terhutang menurutperhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut: Peredaran Usaha Rp 14.452.690.184,00Harga Pokok Produksi Rp 13.248.271.768,00Laba Bruto Rp 1.204.418.416,00Biaya
    Hal inidikarenakan kami sebelumnya memang tidak pernah memungut PPN10% dari pembeli dan atas hal tersebut kamipun dianggap hanyamempunyai Pajak Keluaran saja tanpa memiliki Pajak Masukan.Padahal dalam perhitungan mekanisme PPN sesungguhnya yang harusdisetor adalah jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan Pajak Masukan,Halaman 13 dari 21 halaman.
    Kami baru dikukuhkan sebagaiPKP secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak pada tanggal 4 Maret2011;Menurut kami, dalam perhitungan PPN yang terutang yang tercantumdalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) tersebut,Direktur Jenderal Pajak sudah memperhitungan bahwa kami dalamposisi sebagai PKP, padahal kami baru dikukuhkan sebagai PKP secarajabatan dua minggu setelah SPHP disampaikan;Dalam perhitungan pajak terhutang di SPHP tersebut menunjukanbahwa terdapat Pajak Keluaran yang harus kami
    Atas dasar tersebut maka jumlah perhitungan SKPKBPPN masa Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 yang dibuatberdasarkan perhitungan yang tercantum dalam SPHP seharusnya jugaHalaman 16 dari 21 halaman. Putusan Nomor 905/B/PK/PJK/2015nihil dimana jumlah Pajak Keluarannya dalam SPHP adalah nihil karenapada saat SPHP disampaikan kami belum sebagai PKP:5.
Putus : 28-04-2011 — Upload : 17-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2781 K/Pdt/2010
Tanggal 28 April 2011 — SYAFRUDIN LAYA VS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD)
3823 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rekapitulasi suara dari semua PPK(Panitia Pemilihan Kecamatan) se Dapil 6 tersebut pada Posita angka (02)diatas, sesuai tahapannya dikirim kepada Tergugat (KPUD) BolaangMongondow untuk dilakukan Rekapitulasi perhitungan Perolehan SuaraPartai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRDKABUPATEN/KOTA dan selanjutnya disahkan dalam Rapat Pleno KPUD/Tergugat ;Bahwa sesuai tahapan dan Mekanisme Perhitungan Hasil perolehan suaramasing masing Calon Legislatif dari selurun Partai Peserta
    Bahwa KPUD/Tergugat , tidak seharusnya dengan serta mertamelakukan perhitungan ulang lewat membuka plano, karena tindakanHal. 3 dari 11 hal. Put. No.2781 K/Pdt/201008.09.tersebut bertentangan dengan tahapan tahapan yang diatur dalamPasal 219 sampai dengan Pasal 227 UndangUndang No.10 Tahun2008, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;2.
    Bahwa KPU Bolaang Mongondow telah melanggar tahapan tahapanpemilu khususnya tahapan tahapan tentang perhitungan hasil suarapemilu tanggal 9 April ;Bahwa ditariknya PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Bolaang sebagaiTurut Tergugat dalam perkara ini, karena tidak Konsisten dengan hasilPleno tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara padatingkat Kecamatan Bolaang dan ikut serta menandatan gani Berita AcaraNo.14/KPUBM/V/2009 tanggal 8 Mei 2009 tentang Hasil Perhitunganulang lewat Plano Model
    No.2781 K/Pdt/2010Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam memori kasasinya tersebut pada pokokn yaialah :Bahwa yang menjadi dasar pokok perkara ini berawal pada tanggal 25April 2009 KPU Bolaang Mongondow melalui rapat pleno telahmenetapkan hasil perhitungan suara peserta pemilu yang kemudian hasilperhitungan suara itu dituangkan dalam sertifikat KPU model DB.
    suara sepertitertuang dalam Berita Acara perhitungan suara dalam perkara aquo bukanlahkewenangan dari Peradilan Umum, karena itu pertimbangan hukum Judex Facti(Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar ;Hal. 9dari 11 hal.
Putus : 14-03-2013 — Upload : 23-05-2013
Putusan PN PURWOREJO Nomor 15/Pid.B/2013/PN.Pwr
Tanggal 14 Maret 2013 — SUBAGIO alias BAGOT Bin KARYOREJO
192
  • Grabag Kab.Purworejo dengan memillih atau menjagokan gambar ketela atau gambar padi,selanjutnya Terdakwa menerima taruhan darim orangorang yang bermain judi danmencarikan lawan dari permainan judi tersebut, apabila telah dilakukan perhitungansuara maka uang tersebut akan diserahkan terdakwa kepada pemenangnya denganperjanjian terdakwa akan menerima komisi sebesar 10% dari uang taruhan, namunsebelum dilakukan perhitungan suara dan sebelum diketahui siapa pemenang daripemilihan kepala desa tersebut
    maka uang tersebut terdakwa serahkan kepada orang yang bakalcalonnya menang/unggul dalam perhitungan dan sesuai perjanjian terdakwa mendapatkomisi 10 % dari uang taruhan tersebut dari pemenang ;Bahwa dalam menaruhkan/menarungkan uang taruhan dalam pemilihan kepala Desaterdakwa belum mendapatkan komisi karena perhitungan suara belum dimulaiterdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian ;Bahwa besarnya uang taruhan yang terdakwa pegang Rp.2.000.000, (dua juta rupiah)masing masing milik Anam sebesar
    Grabag Kab.12Purworejo sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) menjagokan calon KepalaDesa dengan tanda gambar Ketela ;e Bahwa dalam menaruhkan/menarungkan uang taruhan dalam pemilihan kepala Desatersebut terdakwa belum mendapatkan komisi karena perhitungan suara belum dimulaiterdakwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekitar pukul 13.30 WIB Di DesaTulusrejo Kec. Grabag Kab.
    maka uang tersebut terdakwa serahkan kepada orang yang bakalcalonnya menang/unggul dalam perhitungan ;Menimbang, bahwa besarnya uang taruhan yang dipegang oleh terdakwa sebesarRp.2.000.000, (dua juta rupiah) masing masing milik Anam sebesar Rp. 500.000,menjagokan calon Kepala Desa dengan tanda gambar padi dan terdakwa tarungkan denganorang yang tidak tahu namanya setahu terdakwa beralamat di Desa Sangubanyu Kec.
    maka uang tersebut terdakwa serahkan kepada orang yang bakalcalonnya menang/unggul dalam perhitungan dan terdakwa akan mendapat komisi 10 % dariuang taruhan dari pemenang ;Menimbang, bahwa sebelum dilakukan perhitungan suara dalam pemilihan kepala desatersebut, pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekitar pukul 13.30 WIB Di DesaTulusrejo Kec.
Putus : 28-12-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/PID.SUS/2011
Tanggal 28 Desember 2011 — Ir. HERMAN bin WAHIDIN
5928 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasangan Batu Kali : 4, perhitungan berdasarkan MC.100 sebanyak 2.767,63m? dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak 2.850,81 m3 ;d. Plesteran, pengukuran berdasarkan MC.100 sebanyak 4.290,68 m? danpengukuran berdasarkan As Built Drawing sebanyak 3.944,07 m? ;e. Pengadaan Kayu Dolken ukuran 2,5 meter, perhitungan berdasarkan MC.100sebanyak 300 batang dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak3.378 batang ;f.
    Pengadaan Kayu Dolken 1,7 meter, perhitungan berdasarkan MC.100 sebanyak6.281 batang dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak 6.149batang ;g. Pemancangan kayu dolken ukuran 2,5 meter, perhitungan berdasarkan MC.100sebanyak 750 meter dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak8.694 meter ;h.
    dandisetujuinya atau fisiknya telah mencapai minimal 95% dan sisa 5% nya diselesaikanpada masa pemeliharaan serta berita acara pemeriksaan lapangan tersebut juga tidakada tandatanganan/persetujuan konsultan supervisi, seharusnya apabila pengukurandan perhitungan dilakukan sesuai dengan prosedur maka tim supervisi pastimenerima hasil pengukuran dan perhitungan volume serta tim supervisi ikut sertabersamasama ke lapangan sehingga kenyataan sebenarnya dokumen berita acarapengukuran dan perhitungan
    ;Pengadaan Kayu Dolken ukuran 2,5 meter, perhitungan berdasarkan MC.100sebanyak 300 batang dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak3.378 batang ;Pengadaan Kayu Dolken 1,7 meter, perhitungan berdasarkan MC.100 sebanyak6.281 batang dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak 6.149batang ;Pemancangan kayu dolken ukuran 2,5 meter, perhitungan berdasarkan MC.100sebanyak 750 meter dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak8.694 meter ;Pemancangan kayu dolken ukuran 1,7
    BA/BRR.PBPP/2006,tanggal 21 Aprill 2006 ; Perhitungan Progress Fisik 100% ;Hal. 53 dari 70 hal. Put.
Register : 07-03-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 16-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 9/Pdt.Sus-Gugatan Lain-iain/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 31 Mei 2018 — Kurator PT. GEO CEPU INDONESIA (dalam pailit) atas nama Dra. RISMA SITUMORANG,SH,MH. >< PT. PERTAMINA EP
336140
  • Rincian perhitungan alokaslBiaya Operas! akan diatur dalam Oil Lifting Accounting Procedure.26.
    /Bukti T52 Surat Debitor Pailit Kepada Tergugat, Nomor;002/CCI/FACR/X1I/14, Tanggal 28 November 2014,Perihal; Pengajuan Perhitungan Cost Recovery periodebulan Julidan Agustus 2014.124. Bukti 52a Lembar Perhitungan ECS, bulan Juli 2014.125. Bukt T52b Berita Acara Penyerahan Minyak Mentah, bulan Juli2014.426, (Bukti T52c Lembar Perhitungan ECS, bulan Agustus 2014.127. Bukti T52d Berita Acara Penyerahan Minyak Mentah, bulan Agustus2014.128.
    Bukti T54a Lembar Perhitungan ECS, bulan Februari 2015.133. Bukti T54b Berita Acara Penyerahan Minyak Mentah, bulan Februari2015.134. (Bukti T55 Surat Debitor Pailit Kepada Tergugat, Nomor:004/CCI/FACRA//15, Tanggal 29 Mei 2015, Perihal;Pengajuan Perhitungan Cost Recovery periode bulanApril 2015.135. Bukti T55a Lembar Perhitungan ECS, bulan April 2015.136. Bukti T55b Berita Acara Penyerahan Minyak Mentah, bulan April2015.137.
    Bukti T57a Lembar Perhitungan ECS, bulan Agustus 2014.142. Buktl T5/7b Berita Acara Penyerahan Minyak Mentah, bulan Agustus2014.143. Bukti 58 Surat Debitor Pailit Kepada Tergugat, Nomor;001/CCI/FACR/II/15, Tanggal 16 Februari 2015, Perihal;Pengajuan Perhitungan Cost Recovery periode bulanJanuari 2015.144. Bukti 58a Lembar Perhitungan ECS, bulan Januari 2015. Hal. 44 dari 66 halaman Putusan No.9/Pdt.Sus GLL/2018/PN .Niaga.
    Tanggal 10 Oktober 2016, Perihal;Pengajuan Perhitungan Cost Recovery periode bulanSeptember 2016. 160.Bukti 63aLembar Perhitungan ECS, bulan September 2016. 161.Bukti T63bBerita Acara Penyerahan bulanSeptember 2016.Minyak Mentah, 162.Bukti 164Surat Debitor Pailit Kepada Tergugat, Nomor; 01 009/OLGM/CCI/2017, Tanggal 10 Januari 2017, Perihal;Pengajuan Perhitungan Cost Recovery periode bulanDesember 2016. 163.Bukti T64aLembar Perhitungan ECS, bulan Desember 2016. 164.Bukti T64bBerita Acara Penyerahan
Putus : 27-07-2011 — Upload : 07-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 PK/TUN/2010
Tanggal 27 Juli 2011 — PT. DONGBANG DEVELOPMENT, ; DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KETENAGAKERJAAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.,
4336 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DongbangDevelopment dengan perhitungan sebagaimana12terlampir;Ketiga : Upah lembur/kekurangan upah lembur' tersebutwajib dibayarkan kepada pekerja SatuanPengamanan (Satpam) terhitung dalam waktu 7(tujuh) hari kerja setelah ditandatangani danditerimanya penetapan ulang ini;Jika disebutkan "selaku karyawan PT.
    Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan UlangPengawas Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi Rl No. 95/PPK.NK/IV/2007 tertanggal(tanpa tanggal) April 2007 tentang Perhitungan UpahLembur Pekerja Satpam PT. Dongbang Development, JalanMT. Haryono Kav. 62 Jakarta Selatan atas namaYulianus Rumaketty, dkk.;3.
    Mewajiobkan Tergugat untuk mencabut Penetapan UlangPengawas Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi Rl No. 95/PPK.NK/IV/2007 tertanggal(tanpa tanggal) April 2007 tentang Perhitungan UpahLembur Pekerja Satpam PT. Dongbang Development, JalanMT. Haryono Kav. 62 Jakarta Selatan atas namaYulianus Rumaketty, dkk.;4.
    DKI Jakarta) No. 7057/2006tentang Penetapan Perhitungan Upah LemburPekerja Satpam PT. Dongbang Development Jalan MT.Haryono Kav. 62 Jakarta Selatan (tanpa tanggal)November 2006 sebesarRp. 281.744.630, (dua ratus delapan puluh satujuta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratustiga puluh rupiah) ........Bukti P.2 Terlampir ;1.3.
    DKI Jakarta)No. 7057/2006 tentang Penetapan Perhitungan UpahLembur Pekerja Satpam PT. Dongbang Development JalanMT.
Putus : 12-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1700/B/PK/PJK/2017
Tanggal 12 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. Lion Wings,
5332 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemeriksa 30.072.891,28 kgPemakaian Bahan Baku cf Pemohon Banding pada saat pemeriksaan 30.006.215,95 kgPemakaian Bahan Baku cfm Perhitungan Produksi Pemohon Banding 31.006.788,61 kgPemakaian bahan Baku cfm.
    Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) adalah prosentasepenambahan air dalam perhitungan analisa produksi yangdisampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) pada saat keberatan dengan mengikutipola perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding);Data Keterangan tanggal 29 Maret 2011 adalah dataprosentase penambahan air yang diberikan pada saatpenjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) di Kanwil DJP Jakarta Khusus;Halaman 17 dari 30 halaman
    TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)kesatu sebanyak 63.512.278.00 Kg/ Lt; Total produksi cfm perhitungan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)Ratarata BOM sebanyak 62.985.156.00 Kg / Lt;* Total produksi cfm. perhitungan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)Aktual sebanyak 63.149.490.00 Kg/Lt;* Total produksi cfm. perhitungan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)Data Filling sebanyak 63.156.884.00 Kg/Lt;Halaman 23 dari 30 halaman.
    Bahwa terkait dengan dengan pendapat Majelis Hakim dalam amarputusannya pada halaman 46 dan 47 yang menyatakan bahwa:.. perhitungan pengujian atas kebenaran penjualan denganmelakukan pendekatan produksi adalah sudah tepat, namundemikian hasil perhitungan dengan melakukan pendekatan produksitersebut baru merupakan indikasi bahwa ada sesuatu yang salahdalam menilai kewajaran peredaran usaha, sehingga hasilnyadigunakan sebagai pertimbangan untuk memperluas cakupanpemeriksaan sampai Terbanding mendapatkan
    Lion Wings,NPWP 01.061.915.3.052.000, beralamat di Jalan Inspeksi Cakung DrainTimur No.1, Cakung Barat, Jakarta Timur, sehingga perhitungan PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2008 menjadi sebagaimana tersebutdi atas, adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 27 dari 30 halaman.
Register : 26-04-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mks
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
AHMAD SYARIF, DKK
Tergugat:
PT. MAKASSAR GOLDEN HOTEL MAKASSAR
11133
  • Makassar tahun 2020 Rp. 3.191.572,Perhitungan : Pesangon > (2x9xRp. 3.191.572,)= Rp. 57.448.296, Penghargaan Masa Kerja: (8xRp. 3.191.572,)= Rp. 25.532.576,Rp. 82.980.872, Tunj. Pengobatan/Perumahan : (15% x Rp.82.980.872,) Rp.12.447.131, Pengganti Cuti : (12/25 x Rp.3.191.572,) =Rp. 1.531.995,Jumlah Rp. 96.959.998.,2) NANI SARRO= Masa kerja 25 tahun.=" UMK.
    Makassar tahun 2020 Rp. 3.191.572,Perhitungan :Pesangon : (2x9xRp. 3.191.572,)= Rp. 57.448.296,Penghargaan Masa Kerja: (8xRp. 3.191.572,)= Rp. 25.532.576.,Rp. 82.980.872,Tunj.Pengobatan/Perumahan : 15% x Rp.82.980.872,) =Rp.12.447.131, Pengganti Cuti : (12/25 x Rp.3.191.572,):Rp. 1.531.995,Jumlah Rp. 96.959.95/7,5) TEGUH SANTOSO= Masa kerja 30 Tahun=" UMK.
    Makassar tahun 2020 Rp. 3.191.572,Perhitungan :Pesangon (2x9xRp. 3.191.572,) =Rp. 57.448.296,Penghargaan Masa Kerja ( 8 x Rp. 3.191.572,) =Rp. 25.532.576,Rp. 82.980.872,Tunj.Pengobatan/Perumahan(15%xRp.82.980.872,)= Rp. 12.447.131, Pengganti Cuti : (12/25 x Rp. 3.191.572,) =Rp. 1.531.995.,Jumlah Rp. 96.959.957,7.
    Makassar tahun 2020 Rp. 3.191.572,Perhitungan : Pesangon (2x9xRp. 3.191.572,) =Rp. 57.448.296, Penghargaan Masa Kerja ( 8 x Rp. 3.191.572,) =Rp. 25.532.576,Rp. 82.980.872, Tunj.Pengobatan/Perumahan(15%xRp. 82.980.872,)=Rp. 12.447.131, Pengganti Cuti =r: (12/25 x Rp. 3.191.572,) =Rp. 1.531.995,Jumlah Rp. 96.959.957,3.
    Makassar tahun 2020 Rp. 3.191.572,Perhitungan :Pesangon > (9x Rp. 3.191.572,) = Rp. 28.724.148,Penghargaan Masa Kerja: (8x Rp. 3.191.572,) = Rp. 25.532.576.,Rp. 54.256.724,Tunj.
Putus : 08-06-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 598/B/PK/PJK/2010
Tanggal 8 Juni 2011 — PT. TEMPRINT vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6850 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 25 Rp. 0,004 PPh Pasal 29 Rp. 0,005 Lainlain Rp. 16.675.000.006 Jumlah Rp. 16.675.000,00Jumlah yang dapat dikreditkan Rp. 261.286.206.00Jumlah yang tidak/kurang dibayar Rp. 271.731.855,00Sanksi administrasi :Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp. 86.954.194.00Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 358.686.049,00Bahwa atas ketetapan pajak tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatanyang telah diterima sebagian oleh Terbanding dengan keputusan Nomor : KEP70/WPJ.04/2008 tanggal 23 Januari 2008, dengan perhitungan
    KEP70/WPJ.04/2008 tanggal 23 Januari 2008 tentang Keberatan atas SKPKB PPh Badan TahunPajak 2005 dengan keputusan sebagai berikut : 1 Menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding dalam surat tanpanomor tanggal Agustus 2007 tentang Keberatan atas SKPKB PPh BadanTahun Pajak 2005 No. 00013/206/05/013/07 tanggal 4 Mei 2007 ;2 Sehingga perhitungan semula diubah menjadi sebagai berikut :No.
    KEP70/WPJ.04/2008 ;Penghasilan Netto 3.650.869.460,Kompensasi Kerugian 1.905.555.176,Penghasilan Kena Pajak 1.745.314.284,PPh Badan Terutang 306.094.200,50% Syarat Banding PPh Badan Terutang 253.047.100,Kredit Pajak :e Dipotong/dipungut pihak lain 244.611.206,e =Dibayar sendiri 16.675.000.Jumlah Kredit Pajak 261.286.206.Syarat Banding yang masih harus dibayar 0,Bahwa berdasarkan perhitungan diatas Pemohon Banding tidak melampirkanSSP pembayaran pajak karena syarat pada Pasal 36 ayat 4 UndangUndang
    ,Rp. 1.905.555.176,Rp. 0,Rp. 0..Rp. 244.611.206,Rp. 16.675.000.Rp. 261.286.206.Rp. 261.286.206,Bahwa berdasarkan semua penjelasan tersebut di atas, Pemohon Bandingmengharapkan alasan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding No.KEP70/WPJ.04/2008 tanggal 23 Januari 2008 dapat diterima dan dikabulkan sesuaidengan perhitungan Pemohon Banding di atas.
    ;Berdasarkan semua argumentasi serta alasan yang kami sampaikan diatasmaka tambahan koreksi fiscal pada perhitungan PPh Badan untuk tahunpajak 2005 menurut kami adalah sebagai berikut : M.11/15/2009 Pemohon PKUraian No. Put. 20973/PP/ Ditambah/ (Dikurangi) Menurut Perhitungan Hal. 17 dari 20 hal. Put.
Putus : 17-07-2019 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 17 Juli 2019 — WAWAN GUNADI, S.E. bin MURKANA;
12044 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perhitungan Nota Petani No. 083/SBTRIX/2012, tanggal 14Oktober 2012: Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. RASMIN. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. RASMINb. Perhitungan Nota Petani No. 082/SBTRIX/2012, tangal 14Oktober 2012:Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2019 Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. DONO. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. DONO;c.
    Perhitungan Nota Petani No. 075/SBTRIX/2012, tangal 01Oktober 2012: Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. RASMIN. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. RASMINd. Perhitungan Nota Petani No. 074/SBTRIX/2012, tangal 01Oktober 2012: Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. DONO. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. DONOe.
    Perhitungan Nota Petani No. 044/SBTRIX/2013, tanggal 15Oktober 2013: Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. RASMIN. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. RASMIN.b. Perhitungan Nota Petani No. 043/SBTRIX/2013, tangal 15Oktober 2013:Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2019 Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. DONO. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. DONOc.
    Perhitungan Nota Petani No. 035/SBTRIIX/2013, tangal 30September 2013: Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. RASMIN. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. RASMIN.d. Perhitungan Nota Petani No. 034/SBTRIIX/2013, tangal 30September 2013: Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. DONO. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. DONO.e.
    Perhitungan Nota Petani No. 019/SBTRIIX/2013, tangal 15September 2013: Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. RASMIN. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. RASMIN.f. Perhitungan Nota Petani No. 018/SBTRIIX/2013, tangal 15September 2013: Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. DONO. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. DONO.g.
Register : 14-11-2011 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 43910/PP/M.XIV/16/2013
Tanggal 13 Maret 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11530
  • , karena berdasarkan SE96/PJ/2009 nomor 2, menyatakan: Total benchmarking hanya merupakan suatu alat bantu(supporting tools) yang dapat digunakan oleh aparat pajak dalam membina wajib pajakdan menilai kepatuhan perpajakannya serta tidak dapat digunakan secara langsungsebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak;bahwa dengan demikian penggunaan benchmarking hanya merupakan petunjuk (guidance)Terbanding dalam melihat kinerja wajib pajak, tetapi tidak dapat digunakan secara langsungsebagai dasar perhitungan
    omset dan harus didukung dengan bukti adanya ketidakpatuhandan faktor pendukung lainnya, bukan hanya karena laba kotor Pemohon Banding lebih kecildi bandingkan "Industrial Report" kemudian langsung dikenakan metode ini;bahwa koreksi DPP Pajak Pertambahan Nilai masa pajak April 2008 ini merupakanequalisasi terhadap omset Pajak Penghasilan Badan 2008 yang dihitung per masa pajak,dimana dalam sengketa Pajak Penghasilan Badan 2008 terdapat koreksi peredaran usahasebesar Rp. 9.555.322.199,00;bahwa perhitungan
    rincian koreksi atas omset peredaran usaha di Pajak Penghasilan Badan2008 adalah sebagai berikut:bahwa menurut Pemohon Banding, Peredaan Usaha selama tahun 2008 adalah sebesarRp.240.148.283.627,00 dengan perhitungan sebagai berikut:27.388.464.100,00213.304.732.816,00240.693.196.916,00Penjualanekspor Rp.Penjualan Lokal Rp.Jumlah Rp.
    HPI Rp. 1.593.354.891,00Penjualan ke lainnya Rp. 535.649.384.00Total Penjualan menurut Terbanding Rp. =. 249.703.605.829,00bahwa dengan demikian perhitungan koreksi peredaran usaha tahun pajak 2008 adalahsebagai berikut:Peredaran usaha menurut Terbanding Rp. =. 249.703.605.825,00Peredaran usaha menurut Pemohon Banding Rp. 240.148.283.627,00Koreksi Rp. 9.555.322.199,00 bahwa dari nilai koreksi omset di PPh Badan 2008 sebesar Rp. 9.555.322.199,00 tersebut,dan berdasarkan hasil equalisasi, Terbanding
    Singapura;bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa penetapan tingkatgross margin sebesar 7.9 % oleh Terbanding, telah memenuhi tingkat perhitungan profitmenimbangMenimbangMengingatMemutuskanmargin yang wajar dan lazim dalam transaksi bagi perusahaan yang mempunyai hubunganistimewa, dengan demikian koreksi sebesar Rp.796.276.850,00 tetap dipertahankan;bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat
Register : 14-11-2011 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 43911/PP/M.XIV/16/2013
Tanggal 13 Maret 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11630
  • tersebut, karena berdasarkan SE96/PJ/2009nomor 2, menyatakan: Total benchmarking hanya merupakan suatu alat bantu (supportingtools) yang dapat digunakan oleh aparat pajak dalam membina wajib pajak dan menilaikepatuhan perpajakannya serta tidak dapat digunakan secara langsung sebagai dasar penerbitansurat ketetapan pajak;bahwa dengan demikian penggunaan benchmarking hanya merupakan petunjuk (guidance)Terbanding dalam melihat kinerja wajib pajak, tetapi tidak dapat digunakan secara langsungsebagai dasar perhitungan
    omset dan harus didukung dengan bukti adanya ketidakpatuhan danfaktor pendukung lainnya, bukan hanya karena laba kotor Pemohon Banding lebih kecil dibandingkan "Industrial Report" kemudian langsung dikenakan metode ini;bahwa koreksi DPP Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Mei 2008 ini merupakan equalisasiterhadap omset Pajak Penghasilan Badan 2008 yang dihitung per masa pajak, dimana dalamsengketa Pajak Penghasilan Badan 2008 terdapat koreksi peredaran usaha sebesar Rp.9.555.322.199,00;bahwa perhitungan
    rincian koreksi atas omset peredaran usaha di Pajak Penghasilan Badan2008 adalah sebagai berikut:bahwa menurut Pemohon Banding, Peredaan Usaha selama tahun 2008 adalah sebesarRp.240.148.283.627,00 dengan perhitungan sebagai berikut:Penjualan ekspor Rp. 27.388.464.100,00Penjualan Lokal Rp. 213.304.732.816,00Jumlah Rp. 240.693.196.916,00Retur PenjualanTotal Penjulan(544.913.289,00) 240.148.283.627,00bahwa perincian peredaran usaha menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: 9Uraian Keterangan
    HPIPenjualan ke lainnyaTotal Penjualan menurut TerbandingRp. 205.635.208.420,00Rp. 460.172.479,00Rp. 41.479.220.654,00Rp. 1.593.354.891,00Rp. 535.649.384,00 Rp. 249.703.605.829,00bahwa dengan demikian perhitungan koreksi peredaran usaha tahun pajak 2008 adalah sebagaiberikut:Peredaran usaha menurut TerbandingPeredaran usaha menurut Pemohon BandingKoreksiRp.Rp.249.703.605.825,00240.148.283.627,00 Rp.9.555.322.199,00bahwa dari nilai koreksi omset di PPh Badan 2008 sebesar Rp. 9.555.322.199,00 tersebut
    Singapura;bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa penetapan tingkatgross margin sebesar 7.9 % oleh Terbanding, telah memenuhi tingkat perhitungan profit marginyang wajar dan lazim dalam transaksi bagi perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa,dengan demikian koreksi sebesar Rp.796.276.850,00 tetap dipertahankan;bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi
Register : 28-09-2012 — Putus : 11-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43851/PP/M.VII/19/2013
Tanggal 11 Maret 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11333
  • VII/19/2013Bea Masuk2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP299/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011,tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang Diekspor OlehPemohon Banding;bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor: KEP299/WBC.03/2011 tanggal 19Desember 2011, tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang YangDiekspor Oleh Pemohon Banding;bahwa Pemohon Banding mengajukan
    XX, jabatan: Direktur,1. bahwa Surat Banding Nomor: 003/TAXEMA/09/2012 tanggal 21 September 2012 dibuatdalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuanPasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;2. bahwa Surat Banding Nomor: 003/TAXEMA/09/2012 tanggal 21 September 2012,menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP299/WBC.03/2011,tanggal 19 Desember 2011;bahwa wewenang Terbanding untuk menetapkan kembali perhitungan
    bea keluar diaturdalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang PengenaanBea Keluar terhadap Barang Ekspor menyatakan Direktur Jenderal dapat menetapkankembali perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejaktanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean;bahwa ketentuan batas waktu pengajuan banding telah diatur dalam Pasal 35 ayat (2)Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakanBanding diajukan dalam
    94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan bandingkepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapanatau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi;bahwa selanjutnya mengenai Bea Keluar dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 55Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor menyatakan Eksportiryang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas sanksi administrasi berupadenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), perhitungan
    12 ayat (1), atau keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 ayat (2), dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajakdalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan,setelah pungutan yang terutang dilunasi;bahwa Surat Banding Nomor: 003/TAXEMA/09/2012 tanggal 21 September 2012,diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat, tanggal 28 September 2012(diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas Penetapan Kembali Perhitungan