dari Penuntut Umum sebagaimana dalamSurat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDS212/KANDA/10/2015, tertanggal 11Nopember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :1Menyatakan terdakwa MURSIDI Als AMUR Bin UDIN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menangkap ikandengan menggunakan alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber dayaikan dan lingkungannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 84 ayat (1)Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 45 TahunKEDUA 29 222222 n one nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn Bahwa terdakwa MURSIDI Als AMUR Bin UDIN pada hari kamis 01Oktober 2015 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalambulan Oktober, atau setidaktidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun2015, bertempat

di Sungai Desa Kayu Abang Kecamatan Angkinang Kabupaten HuluSungai Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, dengan sengaja memiliki, menguasai,membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapanikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapalpenangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 85 Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009.wanna nnn = Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwamenyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan terdakwa maupunPenasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.wanna naan === Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya,Penuntut Umum telah menghadirkan

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 45 Tahun 2009, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1Setiap orang, 2Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanpenangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahankimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan,yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikandan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1).wonnnnn

di dalamtahun 2010 bertempat pada posisi 04 27 43 LU 125 14 18 BT di perairanTeritorial Laut Sulawesi atau setidaktidaknya dalam wilayah perairan NegaraRepublik Indonesia yang dalam hal ini Pengadilan Perikanan Bitung berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai Nakhoda kapal yang dengansengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukanusaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin

yang dalam hal ini Pengadilan Perikanan Bitung berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai Nakhoda kapal yang memilikidan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukanpenangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin PenangkapanPerikanan) asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UndangUndang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan, perbuatan Terdakwa dilakukandengan cara dan keadaan yang sebagai berikut :e Bahwa awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai

;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Bitung tanggal 8 Juni 2010 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa REYNALDO LICAS telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERIKANAN sebagaimanayang telah kami dakwakan yang melanggar Pasal 92 UndangUndangNo.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubahdalam UndangUndang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;Menjatuhkan

Menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan NegeriBitung tanggal 09 Juni 2010, No.02/Pid.Prkn/2010/PN.BTG. yangdimintakan banding tersebut ;3.

1 September 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 1September 2010 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telahdiberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2010dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di KepaniteraanPengadilan Perikanan pada Pengadilan

Giyanto Bin Saino pada hari Minggutanggal 28 Juni 2015 atau setidaktidaknya pada bulan Juni tahun 2015bertempat di wilayah Perairan Sadeng Pucung Kecamatan Girisobo KabupatenGunung Kidul atau setidaktidaknya masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Negeri Wonosari, yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukanpenangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesiadar/atau laut lepas yang tidak memiliki SIP sebagaimana

;Selanjutnya terdakwa beserta keempat ABK dan barang bukti diamankandi Pos Polisi Sadeng Girisobo Gunung Kidul;Bahwa seharusnya terdakwa dalam mengemudikan kapal sebelumberlayar / saat akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atauHalaman 3 dari 10 Putusan Nomor 84/PID.SUS/2015/PT YYK.pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat PersetujuanBerlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 98Undang Undang

Menyatakan terdakwa SUGIANTORO Alias GIANTO Bin SAINO bersalahmelakukan tindak pidana perikanan yaitu sebagai nahkoda kapal perikananyang tidak memiliki surat persetujuan berlayar bertentangan dengan pasal98 UURI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;2.

GIANTO bersalahmelakukan tindak pidana perikanan sebagaimana dalam dakwaanalternatif kedua pasal 98 UURI No. 45 tahun 2009 tentangPerubahan atas UURI No: 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sertamenjatuhkan pidana kepada terdakwa SUGIANTORO Bin SAINOAls.

Menyatakan Terdakwa SUGIANTORO BIN SAINO Alias GIANTOterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana NAHKODA KAPAL PERIKANAN YANG TIDAKMEMILIKI SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR;. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIANTORO BINSAINO Alias GIANTO berupa pidana penjara selama 2 (dua)bulan, serta pidana denda sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus riburupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidakdibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;.

dapatmerugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ ataulingkungannya. sebagaimana dalam dakwaan Pasal 84 ayat (1) UndangundangNomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nando Barati alias Nando, Terdakwa IlYosti Rawarin alias Yosti alias Tete dan Terdakwa Ill Samuel Hontong alias Samdengan pidana penjara masingmasing terdakwa selama 4 (empat) tahundikurangkan

Kepala LaboratoriumPembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, setelah dilakukan pengujiansecara organoleptic maka disimpulkan bahwa ikan/sampel tersebut diatasadalah benar penangkapannya dilakukan dengan bahan peledak/bom. Hal ini dapat dibuktikan dengan ciriciri sebagai berikut:1. Ada beberapa bagian pada tulang belakang (back bone) yang patah; 2. Daging lunak (tidak kompak) dan hancur; 3. Isi perut hancur;4.

sebagaimana telahdirubah UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo.

Unsur dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaanikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan menggunakanbahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/ataubangunan; 3. Unsur yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber dayaikan dan/atau lingkungannya; 204. Unsur yang menyuruh melakukan, yang melakukan dan turut serta melakukan; Ad. 1.

sebagaimana telah dirubah UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 tentang Perikanan Jo.

melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan, mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukanpenangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yangtidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) yang tidak sah karena telahhabis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2)UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,yang mereka terdakwa lakukan dengan perbuatan atau caracara antara lainsebagai berikut : Bermula dari

terdakwa tidakmemiliki SIPI yang dikeluarkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap RI dan jugadiisyaratkan dalam pasal 26 ayat (Il) Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan Nomor : PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap,bahwa pada saat kapal penangkap ikan beroperasi, SIPI asli (yang masihberlaku) harus berada di atas kapal; Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa KRI SutediSenoputra 878 tersebut maka terdakwa Lin Qe King selaku nahkoda danterdakwa II Chen Kuo selaku KKM berserta

kapal penangkap ikan MVLiaoChan Yu 0647, ditangkap dan dibawa oleh KRI Sutedi Senoputra 878 kePelabuhan TNI AL Tual untuk diproses sesuai ketentuan hukum yangberlaku;Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 93 ayat (2), jo Pasal 27 ayat (2) jo pasal 104 ayat (2), Undangundang Republik Indonesia No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana jo Pasal 26 ayat (1) PeraturanMenteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.17/MEN/2006

a UndangundangRepublik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang merekaterdakwa lakukan dengan perbuatan atau caracara antara lain sebagai berikut : Bermula dari KRI.

tentang Perikanan yang merekaterdakwa lakukan dengan perbuatan atau caracara antara lain sebagai berikut :Hal. 6 dari 16 hal.

Menyatakan terdakwa TASKIL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya ;2.

sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UUNo. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;2.

Halaman 10 dari 24 halamanmelanggar Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31Tahun 2004, Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan ;Bahwa ahli menerangkan akibat dari penagkapan ikan dengan menggunakanbahan peledak adalah :1.

Pasal 8 ayat(1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :a. Setiap orang ;b. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan ;c.

Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan ;Putusan Nomor 4/Pid.SusPrk/2016/PN.Mme.

Republik Indonesia yang dimaksud dengan wlayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia adalah merupakan wiayahpengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian danpengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairankepulauan, laut teritorial, Zona tambahan dan zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) angka 6 PeraturanMenteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor PER.01/MEN/2009,Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan

-Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa ; -------------Membatalkan Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual Nomor : 02/Pid.Sus.Prkn/2009/PN.TL. tanggal 18 Mei 2009 yang dimohonkan banding ;

padaPengadilan Negeri Tual : sejak tanggal 26 Desember2008 s/d 04 Januari2009; 4.Majelis Hakim Pengadilan Perikanan padaPengadilan Negeri Tual : sejak tanggal 22 Januari2009 s/d 10 Pebruari2009; 5.Pengalihan Jenis Penahanan oleh Majelis HakimPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual daritahanan Rutan menjadi tahanan Kota : sejak tanggal30 Januari2009; Pengadilan Tinggitersebut ;5 Telah membaca berkas perkara dan surat surat yangbersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Perikananpada Pengadilan

BUNSOM JAIKLA dan terdakwa II CHON KHANTEE Als CHON alsTOY terdiri dari jenis ikan campuran sebanyak 300,1 Bahwa selanjutnya , ketika tim dari polda Malukumelaksanakan operasi pengelolaaan sumber daya perikanan diBenjina Kec. Aru tengah kab. Kepulauan Aru pada hari Selasatanggal 26 Agustus 2008, tim Polda Maluku menemukan kapalpenangkap ikan KM.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatas sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 85 jo pasal 9 UUNoi.31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1)ke.1 Bahwa mereka terdakwa I.

BUNSOM JAIKLA dan terdakwa II CHON KHANTEE Als CHON alsTOY terdiri dari jenis ikan campuran sebanyak 300,1 Bahwa selanjutnya , ketika tim dari polda Malukumelaksanakan operasi pengelolaaan sumber daya perikanan diBenjina Kec. Aru tengah kab.

Menyatakan Terdakwa I BUNSOM JAIKLA dan Terdakwa IICHON KHANTEE Alias CHON Alias TOY telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah bersama samamelakukan Tindak Pidana Perikanan sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 huruf aUndang Undang RI Nomor : 31 + 4Tahun = 2004 ~ tentangPerikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab UndangUndang HukumPidana ;5 2.

Menyatakan terdakwa Bakareng alias Roy tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi surat izin penangkapan ikan (SIPI) sebagaimana dalam dakwaan pertama dan melayarkan kapal perikanan tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan berlayar (SPB) dari Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dalam dakwaan

Alias Adi di persidangan, yang pada pokoknya, sebagai berikut:e Bahwa, Ahli merupakan PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTTsejak tanggal 12 Desember tahun 2000 dengan Jabatan sebagai Kepala SeksiPengelolaan dan Pembinaan Mutu yang mempunyai tugas untuk melakukankegiatan pengembangan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan sertapembinaan mutu hasil perikanan melalui pendidikan dan pelatihnan teknispengelolaan, bimbingan dan pengawasan/pengendalian mutu serta keamananhasil perikanan

Berdasarkan pasal 1 ayat (11) UU Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atasUU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan menyatakan bahwa nelayan keciladalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untukmemenuhi kebutuhan hidup sehari hari yang menggunakan kapal perikananberukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT)e Bahwa, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal perikanan adalah Suratyang dikeluarkan oleh syahbandar pelabuhan perikanan atau syahbandar umumuntuk kapal perikanan

yang melakukan penangkapan/ pengangkutan ikan;Bahwa, SPB diperuntukan untuk menyatakan bahwa kapal perikanan yangmelakukan penangkapan/ pengangkutan ikan dimaksud layak untuk melakukanoperasi (keselamatan beroperasinya layak);Bahwa, dokumen SPB berlaku untuk satu kali pelayaran dan setiap kapalperikanan yang keluar/ berangkat dari pelabuhan perikanan wajib memiliki SPByang diterbitkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan dan apabila kapal yangberada diluar pelabuhan perikanan dapat mengurus SPB

Pasal 42 ayat (3) dan pasal 44 ayat (1) UU Nomor 45 tahun 2009 tentangperubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan;2. Peraturan Menteri kelautan dan perikanan Nomor 03 tahun 2013 tentangkesyahbandaran di pelaobuhan perikanan;3.

Nomor PER.30/MEN/2012 tentang usaha perikanan tangkap di WilayahPengelolaan Perikanan RI.

Menyatakan Terdakwa SULIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).2.

Bahwa selanjutnya terdakwa berikut KM Sudita 15 dibawa/di AdHoc ke PenyidikSatker PSDKP Batam.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 JoPasal 9 UndangUndang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telahdirubah dengan No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor.31Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 103 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 76B ayat (1) UndangUndang No45 Tahun 2009 Tentang

untuk melakukan penangkapan, pelatihan perikanan,pembudayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanandan penelitian/eksplorasi perikanan ;Bahwa ahli menerangkan setiap orang yang memiliki dan mengoperasikan kapalpenangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajibmemiliki SIPI sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan ;Bahwa terdakwa SULIN selaku Nahkoda KM.

Tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), sebagaimana dimaksud dalam Pasal26 ayat (1) UndangUndang Nomor.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;Ad.1.Unsur setiap orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut ketentuan Pasal 1angka 14. Undangundang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah orang perseoranganatau korporasi.

ikan di laut Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, maka biasaditangkap dan ditahan oleh jajaran aparat yang bersangkutan dalam Pemerintahan RepublikIndonesia,dan dalam hal ini perbuatan tersebut ada pada diri terdakwa SULIN, untukmelaksanakan apa yang ia niatkan semula untuk mencapai tujuan tertentu ;Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Usaha Perikanan menurutketentuan UndangUndang Nomor. 31 Tahun 2004 Perubahan atas UndangUndang Nomor. 45Tahun 2009 Tentang Perikanan jo

Hakimberpendapat bahwa unsur tidak memiliki Surat izin usaha perikanan (SIUP), sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) telah terpenuhi ada pada perbuatan diri terdakwa ;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur dakwaan kesatu MelanggarPasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 103 ayat (1) UndangUndang No. 31Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 76B ayat (1) UndangUndang Nomor. 45 Tahun 2009Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,

Menyatakan Terdakwa GINDA PURNAMA bin TEGIN terbukti bersalahmelakukan tindak pidana, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawadan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantupenangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan NegaraRepublik Indonesia, melanggar Pasal 85 UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan;2.

Bahwa sesuai dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,dalam hal penyelesaian perkara perikanan diadili dan diputus olehPeradilan Perikanan, akan tetapi karena belum terbentuknya PeradilanPerikanan di Palembang, maka penyelesaian perkara ini diperiksa olehhakim tingkat pertama maupun tingkat banding yang tidak mempunyaikualifikasi dan pengetahuan yang cukup tentang perikanan, sehinggaperkara ini diadili dan diputus tidak memihak kepada

), dalam surattersebut jelas dan tegas sikap dari Kementrian dan Kelautan RI yangmempunyai regulasi dalam pemberian ijin kepada nelayanmemberikan toleransi bagi kapal perikanan yang mempergunakan alatpenangkapan ikan cantrang, sebagai mana yang dipergunakan olehPemohon Kasasi dan dinyatakan bersalah oleh Judex Facti;e Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Republik IndonesiaNomor 72/MENKP/II/2016 tentang Pembatasan Pengunaan AlatPenangkapan Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan PerikananNegara

Republik Indonesia menundapemberlakuan Permen aquo sampai dengan bulan desember 2016,sehingga dengan adanya rekomendasi dari Ombusman RI dan SuratEdaran Menteri Kelautan dan Perikanan tentang PenundaanPemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor02/PERMENKP/2015 tentang Larangan Penggunaan AlatPenangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Sene Nets),tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menghukum PemohonHal. 8 dari 18 hal.

No. 1442 K/PID.SUS/2016Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 72/MENKP/II/2016, pertanyaannya kenapa Pemohon Kasasi dijatuhi hukumanyang tidak mempunyai kekuatan hukum??;b.

Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan Jo.

Nomor : 497 K/Pid.Sus/2016Dengan Sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik IndonesiaMelakukan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak;2.

, sehingga putusan pengadilan yangmengembalikan barang bukti kapal yang digunakan untuk melakukan tindakpidana di bidang perikanan adalah tidak sesuai dengan adressatdiundangkannya UndangUndang Perikanan yang menghendaki agar barangbukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dirampas untuk negaraatau dimusnahkan agar terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi tindakpidana lagi.

Oleh karena UU Perikanan menentukan bahwa barangbukti dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dapat dirampas untuknegara atau untuk dimusnahkan, maka seyogianya Hakim merampas barangbukti untuk negara apabila pelaku adalah juga pemilik barang bukti, tetapiapabila barang bukti adalah milik orang lain yang tidak terlibat dalam tindakpidana (tidak ada permufakatan jahat antara pelaku dengan pemilik barangbukti) maka barang bukti dapat dikembalikan pada yang berhak/pemilik barangbukti (vide Putusan

Oleh karena UndangUndang Perikanan menentukan bahwa barang buktidalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dapat dirampas untuk negaraatau untuk dimusnahkan, maka seyogianya Hakim merampas barang buktiuntuk negara apabila pelaku adalah juga pemilik barang bukti, tetapi apabilabarang bukti adalah milik orang lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana(tidak ada permufakatan jahat antara pelaku dengan pemilik barang bukti) makabarang bukti dapat dikembalikan pada yang berhak/pemilik barang bukti

Putusan No. 1525 K/Pid.Sus/2018DAKWAAN: diatur dan diancam dalam Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 100B UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas UndangUndang Nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBulungan tanggal 18 Oktober 2017 sebagai berikut:1.

Menyatakan Terdakwa MARDI ALI bin ALI bersama Terdakwa IlMUHADIR bin MARDI bersalah melakukan tindak pidana Setiap Orangyang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan, melakukan penangkapan ikan menggunakanbahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakankelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan nelayan kecilsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1)UndangUndang Nomor 31

Tahun 2004 tentang Perikanan jo.

Pasal100B UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1)Ke 1 KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDI ALI bin ALI bersamaTerdakwa Il MUHADIR bin MARDI dengan pidana penjara masingmasing selama 10 (sepuluh) bulan;3.

Putusan No. 1525 K/Pid.Sus/2018Dirampas untuk negara guna diserahkan kepada Kelompok UsahaBersama dan/atau Koperasi Perikanan melalui Dinas Perikanan danKelautan Kabupaten Bulungan;5.

Menyatakan terdakwa SAPARUDIN Bin ZAKAR tersebut diatas,terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapan penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;2.

Negara Republik Indonesia,sebagaimana diatur dan diancam dalamPasal 85 Undangundang RI No45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas undang undang RI nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan dalam surat dakwaaan Alternatif;.

Bangka Barat atau atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah kewenanganmengadili Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan sengaja memiliki,menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikandan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayahpengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Bangka Barat.Hal 4 dari 30, Putusan Pidana No.580/Pid.Sus/2016/PN.SglBahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidanasebagaimana dalam Pasal 85 Undangundang RI No 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas undang undang RI nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.ATAUKEDUABahwa terdakwa SAPARUDIN bin JAKAR pada waktu dan tempatsebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas,dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di bidang

Perbuatan terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut :Berawal terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016, sekira jam05.00 wib yang tidak memiliki Surat lzin Usaha Perikanan (SIUP) dari pihakyang berwenang berangkat dari Pelabuhan Sungsang, Kab. Banyuasin menujuke Perairan Karang berang berang, Kab.

di Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia yang berukuran sebagai berikut:v Pasal 24 ayat 2 huruf (a) yang berukuran mesh size >1,5inch dan tali ris atas $13,5 meter dan menggunakankapal motor berukuran 1,5inch dan tali ris atas 5 s.d 10 GT (gross ton).v Pasal 24 ayat 2 huruf (c) yang berukuran mesh size >1,5inch, dan tali ris atas 10 s.d

Menyatakan Terdakwa MUSTOPA Bin THOLIF tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menggunakan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan yang dilakukan oleh nelayan kecil sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ketiga sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ketiga;2.

Negara Repubik Indonesia yang dilakukan olehnelayan kecil sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaanalternatif ketiga melanggar Pasal 100B UU RI No. 45 tahun 2009 tentangPerubahan Atas UndangUndang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan JoPasal 9 Pasal UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke KUHP.Menghukum terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara

(trawls) dan pukat tarik (Seiene nets) diseluruh wilayahpengelolaan perikanan negara republik indonesia.Bahwa menurut letak geografisnya Perairan sekitar Pulau SebaginKab.Bangka Selatan titik kordinat 2467000S 10550300T masukkedalam wilayah perairan laut cina selatan, dimana berdasarkan PeraturanMenteri Kelautan dan Perikanan No.01/MEN/2009 tentang WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia telah menetapkan bahwa lautcina selatan merupakan WPPRI 711.Bahwa ketika terdakwa MUSTOPA KAMAL Bin THOLIF

JoPasal9 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndangNo.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke KUHP.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut;1.

Bangka Selatan titikkordinat 246000S 10550300T masuk kedalam wilayah perairanlaut cina selatan, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan No.01/MEN/2009 tentang Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia telah menetapkan bahwa laut cinaselatan merupakan WPPRI 711.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan RI No: 2/PERMENKP/2015 tanggal 8 Januari 2015 bahwa penggunaan alatpenangkap ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seiene nets)diwilayah pengelolaan perikanan

Buon Ma Thout, Da Lak,Vietnam, sekarang berdomisili diStasiun PSDKP Pontianak Desa SungaiRengas Kecamatan Kakap KabupatenKubu Raya;Agama > Budha;Pekerjaan : Nelayan/Nahkoda Kapal Perikanan KM.BV 5248 TS;Terdakwa berada di luar tahanan;Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Perikanan padaPengadilan Negeri Pontianak karena didakwa:KESATU:Bahwa Terdakwa LE VAN DAI selaku Nahkoda KM.

BV 5248 TS. ditahan diPelabuhan/Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan Pasal 3ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, makaPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukanHal. 1 dari 15 hal. Put.

Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor71/PID.SUSPRK/2016/PT PTK tanggal 5 September 2016 yang menguatkanputusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor14/Pid.SusPRK/2016/PN Ptk tanggal 29 Juni 2016 yang menyatakan TerdakwaLE VAN DAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana: dengan sengaja turut serta melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki Surat IzinUsaha Perikanan (SIUP) dan menggunakan

No. 110 K/Pid.Sus/2017dan benar:Judex Facti telah membuktikan bahwa Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut sertamelakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) danmenggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana didakwakanPenuntut Umum

persidangan mengenai perkara a quo, khususnya berdasarkan faktabahwa Terdakwa LE VAN DAI sebagai nakhoda kapal perikanan KM.

Menyatakan Terdakwa TONARI Bin DULBAKRI Alm. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Dengan Menggunakan Alat Atau Cara Yang Dapat Merugikan Dan Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan ;2.

Thamrin lbut menerangkan perbuatan terdakwamelakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum ikantidak diperbolehkan dan melanggar pasal 84 UndangUndang No.31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 2004 tentangPerikanan, Ahli juga menerangkan bahwa perbuatan terdakwamelakukan penangkapan ikan dengan menyetrum akan merusaksumber daya perikanan yang ada di daerah atau sungai yang ada

diareal kebun sawit sehingga menganggu ekosistem yang ada diwilayah tersebut, selain itu dapat merugikan kelestarian sumber dayaikan dan atau lingkungannya di sungai yang berada di areal kebunsawit tersebutPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 84 UndangUndang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan;SUBSIDIAIR;Bahwa terdakwa TONARI

THAMRIN IBUT dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa ahli bekerja sebagai Pengawas Perikanan Kab.

Tapin ;Bahwa ahli menerangkan tempat Terdakwa melakukan penyetrumanikan yaitu sungai yang ada di areal Kebun Sawit milik PT.KharismaInti Usaha Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin di Desa Pulau IndukKccamatan Binuang Kabupaten Tapin termasuk dalam wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia ;Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penyetruman ikan di SungaiBahana telah melanggar ketentuan perundangundangan yakni Pasal84 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 45 Tahun

wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudayaan ikan meliputi :a.

Sinar Harapan Baru 02;Terdakwa tersebut berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalamtahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 Maret 2017sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolgakarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN ALTERNATIF:KESATU : Pasal 85 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang RI No.31 Tahun 2004tentang Perikanan;KEDUA : Pasal 98 juncto Pasal 42 ayat (3) juncto Pasal 43 UndangUndang

No. 129 K/Pid.Sus/2018Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSibolga tanggal 22 Juni 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Berman Maruba Hutasoit bersalah melakukantindak pidana Nahkoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki SuratPersetujuan Berlayar (SPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42Ayat (3) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dalamDakwaan atau kedua

No. 129 K/Pid.Sus/2018 30 (tiga puluh) set jaring gill net/jaring malong; 20 (dua puluh) buah drum plastik; 2 (dua) buah fiber air;Dirampas untuk Negara; + 1,5 (satu koma lima) ton ikan campur (Dimusnahkan berdasarkanSurat Keterangan Kepala Dinas Perikanan Ketahanan Pangan danPertanian Nomor 523/144/2017 tanggal 3 April 2017 tentangkondisi ikan hasil tangkapan);Tetap terlampir dalam berkas perkara;Menyatakan agar Terdakwa Berman Maruba Hutasoit membayar biayaperkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu

rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor142/Pid.Sus/2017/PN.Sbg tanggal 22 Juni 2017 yang amar lengkapnyasebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Berman Maruba Hutasoit tersebut di atas terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaNakhoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki Surat PersetujuanBerlayar sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp150.000.000,00

No. 129 K/Pid.Sus/2018Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 98 juncto Pasal 42 ayat (3) UndangUndang Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor

M E N G A D I L I :-Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;-------------------------------------------------------------------------------------Menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 17/Pid.Prkn/2011/PN.PTK. tanggal 4 Agustus 2011 yang dimintakan banding tersebut ;-----------------------------------------------------------------------------Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan

NGUYEN VAN UOC terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana perikanan yaitu: Turut serta dengan sengajadi wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikanyang tidak meniliki SIUP (Surat Izin UsahaPerikanan), DAN mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan yangtidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan),DAN menggunakan alat penangkapan ikan yang dapatmengganggu dan merusak keberlanjutan

NGUYEN VAN UOC diperairanwilayah Teritorial Indonesia atau Laut Natuna telahmelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikantidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP),sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) UU No. 31tahun 2004 tentangPerikanan. Perbuatan terdakwa Mr.

NGUYEN VAN UOCsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 jopasal 26 Ayat (1) jo pasal 104 Undang Undang Nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah denganUndang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jopasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, ~ 37 ee ee Bahwa terdakwa Mr. NGUYEN VAN UOC selakunakhoda Kapal KM 0278 TS bersama sama dengan Mr.

NGUYEN VAN UOC diperairanwilayah Teritorial Indonesia atau Laut Natuna telahmelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan yangtidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI),sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) UU No. 31tahun 2004 tentang Perikanan. Perbuatan terdakwa Mr.

NGUYEN VAN UOCsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 jopasal 27 Ayat (1) jo pasal 104 Undang Undang Nomor3ltahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah denganUndang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.10 eee eee Bahwa terdakwa Mr. NGUYEN VAN UOC selakunakhoda Kapal KM 0278 TS bersama sama dengan Mr.

No. 313 K/Pid.Sus/2007PAKAYA di wilayah perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanandibidang penangkapan ikan tanpa izin yang dalam kegiatannya menggunakan kapalbermotor berukuran 30 (tiga puluh) gros ton atau lebih. Perbuatan tersebutdilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada awalnya Terdakwa selaku nahkoda kapal KM.

Pasal 10 UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan jo.

UU No. 31 Tahun2004 tentang Perikanan ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriFakfak tanggal 26 April 2005 sebagai berikut :12Menyatakan Terdakwa LUTHER PAKAYA terbukti bersalah melakukantindak pidana PERIKANAN , sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 10 jo Pasal 25 huruf a UU No. 5 tahun 1985 jo UU No. 31Tahun 2004 dalam Surat Dakwaan Tunggal ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUTHER PAKAYA denganpidana penjara satu tahun dan denda

sebagaimanadalam amar putusan maka dengan demikian UndangUndang yang dijatuhkan adalah UndangUndang Nomor :31 tahun 2004 tentang Perikanan ;e Bahwa dalam UndangUndang Republik Indonesia No.31tahun 2004 tentang Perikanan rumusan Pasal 93 ayat (1)UU ancaman pidananya bersifat Kumulatif bukannyaAlternatif ;e Bahwa jika diteliti rumusan pasal 93 ayat (1) UU No.31tahun 2004 tentang perikanan, yang berbunyi : ...........

Pasal 10 UU No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan jo.UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan, sehingga demikian seharusnyapidana yang dijatuhkan berupa pidana badan / penjara dan pidana dendaoleh karena Pasal yang didakwakan memuat ancaman pidana bersifatkumulatif yaitu pidana badan dan pidana denda ;c Bahwa oleh karena alasanalasan sebagaimana tersebut di atasmaka sudah cukup alasan kasasi dalam perkara ini sesuai denganPasal 253 ayat 1 KUHAP ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat