Upah minimum;(2) Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sebagai berikut:UM, = UM; + UM; x (Inflasi; + % A PDB;)(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan Upah minimum denganmenggunakan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaturdengan Peraturan Menteri;Penjelasan Pasal 44Ayat (1)Cukup jelas.Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 16 P/HUM/2017Ayat (2)Formula perhitungan Upah minimum:UM, = UM, + UM; x (Inflasi, + % A PDB;)Keterangan:UM, : Upah minimum yang akan

tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkatpertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan.Contoh:UM; : Rp. 2.000.000,00Inflasiy : 5%A PDB; : 6%UM, = UM, + UM x (Inflasi, + % A PDB;)UM, = Rp. 2.000.000,00 + Rp. 2.000.000,00 x (5% + 6%)= Rp. 2.000.000,00 + Rp. 2.000.000,00 x 11%= Rp. 2.000.000,00 + Rp. 220.000,00= Rp. 2.220.000,00Upah minimum tahun berjalan sebagai dasar perhitungan Upah minimumyang akan ditetapkan dalam formula perhitungan Upah minimum, sudahberdasarkan kebutuhan hidup

Dengan demikian penggunaan tingkatinflasi dalam perhitungan Upah minimum pada dasarnya sama dengan nilaikebutuhan hidup layak;Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 16 P/HUM/2017Penyesuaian Upah minimum dengan menggunakan nilai pertumbuhanekonomi pada dasarnya untuk menghargai peningkatan produktivitas secarakeseluruhan. Dalam pertumbuhan ekonomi terdapat beberapa faktor yangmempengaruhi, antara lain peningkatan produktivitas, pertumbuhan tenagakerja, dan pertumbuhan modal.

Dalam formula ini, seluruh bagian daripertumbuhan ekonomi dipergunakan dalam rangka peningkatan Upahminimum;Dalam hal ini yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalahpertumbuhan Produk Domestik Bruto;Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 45(1) Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi;(2) Penetapan Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dihitung berdasarkan formula perhitungan Upah minimumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2);.

Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun2015 tentang Pengupahan mempersyaratkan bahwa Penetapan Upahminimum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitungberdasarkan formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 44 ayat (2).

Pemohon Banding telah membayar Bea Keluar atas eksporCPO tersebut sebesar Rp.560.149.260,00;Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2011, Terbanding menerbitkan KeputusanNomor : KEP167/WBC.03/2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluaratas Barang yang Diekspor oleh Pemohon Banding dengan rincian perhitungan sebagai berikut:PEB No. 000122 KEP179/WBC.03/2011Tarif Bea Keluar 7,50% 10,00%Harga Ekspor USD 836,00/MT USD 883,00/MTKurs Pajak Rp 8.933,80 Rp 8.925,00Bea Keluar Rp560.149.260,00 Rp 788.077.500,00Kurang

ini Pemohon Banding informasikan sebagaiberikut:Bahwa Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor : 000960 atas ekspor CPO yangdilakukan oleh Pemohon Banding telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal30 Oktober 2010 dan atas Bea Keluar yang terhutang telah dilunasi pada tanggal 29Oktober 2010 melalui Bank Mandiri dengan menggunakan Surat Setoran Pabean, Cukaidan Pajak;Bahwa Terbanding telah menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor : KEP167/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang penetapan kembali perhitungan

Dan atas Keputusan Nomor : KEP167/WBC.03/2011 tersebut,Pemohon Banding telah membayar sebesar Rp227.929.000,00 pada tanggal 26 Oktober2011;Ketentuan Material BandingBahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, berikut ini adalah uraian dasarpenetapan kembali perhitungan Bea Keluar yang dilakukan oleh Terbanding dan alasanbeserta penjelasan banding Pemohon Banding atas penetapan tersebut:Bahwa dalam Keputusan Nomor : KEP167/WBC.03/2011 tersebut, Terbandingtelah melakukan penelitian ulang atas PEB

menurut Pemohon BandingBahwa berdasarkan alasan dan penjelasan tersebut diatas, Pemohon Bandingberkesimpulan bahwa seharusnya atas PEB Nomor : 000960 tidak dikeluarkanPenetapan Kembali Bea Keluar;Bahwa sejalan dengan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, dengan iniPemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan danmembatalkan Keputusan Terbanding Nomor : KEP167/WBC.03/2011 tentangPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor oleh PemohonBanding

penjualan yang terdiri dari penerimaan pinjaman, pindah buku, salah transfer factoring,buyer salah kirim, cash deposit to bank, gain on foreign transactionnon VAT, interst income(bank)non VAT, refund (salah kirim), terima dari jamsostek serta other income (sample); Menurut Majelis bahwa Pemohon Banding menyerahkan matriks sengketa banding dan penjelasan tertulismengenai pokok sengketa;bahwa Pemohon Banding dan Terbanding tidak berbeda pendapat mengenai jumlah PiutangAwal dan Piutang Akhir dalam perhitungan

Peredaran Usaha dengan Pengujian Arus Piutangbahwa metode perhitungan Terbanding atas Peredaran Usaha berasal dari pengujian aruspiutang sebagai berikut: Piutang akhir 31 Desember2008 Rp XXXe Penerimaan/pelunasanpiutang usaha Rp XXx +/+e Piutang awal 1 Januari2008 Rp Xxx /e(before adjustment)eekspor(before adjustment)Penjualan tahun 2008Rp XXXPenjualanRp Xxx /Penjualan lokal tahun 2008Rp XXXAdjustment: R.

XXX/e Penjualan lokal (adjusted.include VAT) Rp XXX PPN (VATout) Rp xxx =/e Penjualan lokal (adjusted.ecxlude VAT) Rp XXXe Penjualan lokal 2008 cfmpembukuan WP Rp xxx ~/ Koreksi penjualan lokaltahun 2008 Rp XXX2008bahwa metode perhitungan menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:Piutang akhir 31 DesemberRp XXX e Penerimaan/pelunasan piutang usaha Rp Xxx +/+e Piutang awal 1 Januari2008 Rp Xxx /e Penjualan tahun 2008(before adjustment) Rp XXXe Penjualanekspor Rp XXx /e Penjualan lokal tahun 2008

(before adjustment) Rp XXXeAdjustment: Rp XXX/ Penjualan lokal setelahpenyesuaian Rp XXXe Penjualan lokal cfmSPT Rp Xxx / Koreksi penjualan lokaltahun 2008 Rp XXXbahwa Pemohon Banding dan Terbanding tidak berbeda pendapat mengenai jumlah PiutangAwal dan Piutang Akhir dalam perhitungan Peredaran Usaha;bahwa berdasarkan Surat Banding dan penjelasan tertulis, Pemohon Banding dalamperhitungannya sependapat dengan Terbanding dimana jumlah penerimaan yang berasal darimutasi kredit rekening koran adalah

desimal;bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atasPeredaran Usaha sebesar Rp3.187.778.928,00 tidak dapat dipertahankan; 2.

sejak tanggal 01 Januari 2016 hingga dilakukannya pengosongan sebidang tanah tersebut berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Nomor : KEP-063/PERINDO/DIR.A/III/2016 tanggal 22 Maret 2016, kemudian diganti dengan Keputusan Direksi Perum Perikakan Indonesia Nomor : KEP-055/PERINDO/DIR.A/II/2018 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Penggunaan Barang/ Jasa yang dikelola Perum Perikakan Indonesia Cabang Belawan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2018, dengan perhitungan

tarif kenaikan yang sama sesuai KEP-063/PERINDO/DIR.A/III/2016 tanggal 22 Maret 2016, kepada PENGGUGAT II tanpa beban apapun, dengan perhitungan riil sebagaimana tersebut pada point 8 Amar Putusan.

87,329,096,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah) serta perhitungan kenaikan tarif harga sewa lahan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 Total Jumlah sebesar Rp.

220,298,944,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) ditambah lagi sejak tanggal 01 Januari 2019 hingga perhitungan saat 1 (satu) bidang tanah a quo dikosongkan oleh TERGUGAT untuk dibayarkan kepada PENGGUGAT II sebagai Pengelola lahan tersebut, secara tunai tanpa beban apapun ;

Jumlah Total Denda Materil (atb+c+d+e) + PPN 10% = Rp. 87,329,848,TOTAL JUMLAH (Perhitungan Tarif + Denda Materil) = Rp.220,298,944, Catatan NJOP :Perhitungan Tarif & Denda Materil Dapat Berubah Apabila Terjadi Perubahan NJOPDan Asumsi Perhitungan Sewa Tanah Hingga 31 Desember 2020 Serta DapatBerubah Apabila Adanya Perubahan Tarif.Bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut Mohon Yang Mulia MajelisHakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini berkenan menghukumTERGUGAT atas pemakaian lahan secara Illegal

Jadi sejaktanggal 01 Januari 2016 hingga 31 Desember 2018dikenakan perhitungan Kerugian Perum Perindo sebesar +Rp. 115.000.000.

Jumlah Total Denda Materiil (at+b+c+d+e) + PPN 10%=Rp. 87.329.848,TOTAL JUMLAH (Perhitungan Tarif + Denda Materil) = Rp.Halaman 29 dari 116 Putusan Perdata Gugatan Nomor 338/Padt.G/2018/PN Mdn220.298.944, Catatan NJOP :Perhitungan Tarif & Denda Materil Dapat Berubah ApabilaTeyadi Perubahan NJOP Dan Asumsi Perhitungan SewaTanah Hingga 31 Desember 2020 Serta Dapat BerubahApabila Adanya Perubahan tarif.Bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut mohon yang MuliaMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara

sangat signifikan, dengan dasar perhitungan tarif sewamenggunakan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) PerikananIndonesia No.

Rp.Jumlah (b) ... = Rp.2% Dari Jumlah Perhitungan Tarif Selama 3 Tahun (12 Bulan)(SPP Tahun Ke3 / 01 Januari s/d 31 Desember 2018)= 2% xX 3 Tahun x 12 Bulan x Rp. 10,602,400, = Rp.PPN 10% ... = Rp.Jumlah (c) ... = Rp.2% Dari Jumlah Perhitungan Tarif Selama 2 Tahun (24 Bulan)(SPP Tahun Ke4/ 01 Januari s/d Desember 2019)= 2% x 2 Tahun x 12 Bulan x Rp. 10,602,400, = Rp.PPN 10% ... = Rp.Jumlah (qd) ... = Rp.2% Dari Jumlah Perhitungan Tarif Selama 1 Tahun (12 Bulan)(SPP Tahun Ke5 / 01 Januari s/d Desember

Majelis berpendapat bahwa sepanjang dalam proseskeberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yang dilakukanpada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak adaaturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harusdiikuti oleh Terbanding pada proses keberatan maka apa yang dilakukan olehTerbanding pada proses keberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapatdinyatakan menyalahi aturan perpajakan yang berlaku;Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1211

/B/PK/PJK/2015Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam proses perhitungan PPNMasa Pajak Mei 2003 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak Mei 2003 adalah sebesarRp.69.514.385,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KeputusanMenteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002;Bahwa Majelis setelahn memperhatikan halhal diatas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding

dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan PPN menurutTerbanding sudah benar sehingga koreksi Terbanding dipertahankan danmenolak permohonan banding dari Pemohon Banding;Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketamengenai kredit pajak/pajak yang dapat diperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketamengenai Tarif Pajak;Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketamengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa

Bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapa Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;. Bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidakada kepastian hukum Antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadapdasar penetapan maupun dasar perhitungan;.

Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPNMasa Pajak Mei 2003 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut:DPP PK Rp. 647.238.472,00DPP (80/100xDPP Pk) Rp. 517.790.777,60Selisih (DPP PKDPPPM) Rp. 129.447.694,40PPN (10/100xDPP) Rp. 12.944.770,00KESIMPULAN : Bahwa sesuai Put. 50730/PP/M.XVIIIB/16/2014 pada halaman 15 dari 53halaman, Bantahan Pemohon Banding :Dimana pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

pembayaran Bea Keluar sebesarRp316.607.000,00;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan keputusan Nomor: KEP62/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 dengan alasan kesalahan yang PemohonBanding lakukan hanyalah kesalahan administrasi tidak melakukan pembetulan atasPEB dan bukan bermaksud untuk menghindar dari kewajiban membayar Bea Keluar,dan Terbanding tidak mengingatkan dan tetap memberikan pelayanan eksporkepada Pemohon Banding, maka tidak seharusnya Pemohon Banding diganjardengan penetapan kembali perhitungan

Bea Keluar;bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 TentangPengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor mengatur sebagai berikut:Pasal 6Ayat (2): Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitungberdasarkan Tarif Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlaku pada tanggalPemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.Ayat (4): Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan dan pembayaranBea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku pada

Tarif Bea Keluar dan HargaEkspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan keKantor Pabean.Ayat (4) Dalam hal Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar adalah BarangEkspor Dengan Karakteristik Tertentu, Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan untukMenimbangMengingatMemutuskanpenghitungan dan pembayaran Bea Keluar adalah Nilai Tukar Mata Uang yangberlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean.Pasal 14Ayat (1) Direktur Jenderal menetapkan kembali perhitungan

Bea Keluar dalam waktupaling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak pemberitahuan pabean ekspor mendapatnomor pendaftaran, dalam hal :a. berdasarkan hasil penelitian ulang atas pemberitahuan pabean ekspor; ataub. dalam pelaksanaan audit kepabeanan, ditemukan adanya kekurangandan/atau kelebihan pembayaran Bea Keluar yang disebabkan oleh perbedaan TarifBea Keluar, Harga Ekspor, jenis dan/atau jumlah barang ekspor.Ayat (2) Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat

dengan demikiankoreksi Terbanding atas bea keluar tidak dapat dipertahankan;: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, UndangundangNomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundangundangan lainnyayang terkait;: Menyatakan Mengabulkan Seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP62/WBC.03/2011tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan

bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117167.16/2014/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 6 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar seluruh koreksi PajakPertambahan Nilai dapat dibatalkan dan perhitungan

lebin bayar PPN MasaPajak Maret 2014 menjadi sebagai berikut: Uraian Menurut PemohonBandingDasar Pengenaan PajakPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 87.283.478.139Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 178.732.821Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 797.929.643.284Jumlah Seluruh Penyerahan 885.391.854.244Perhitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 8.728.347.792Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 30.970.745.051Jumlah Perhitungan

Putusan Nomor 166/B/PK/Pjk/2020Juli 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00130/407/14/091/16, tanggal 28 Juli 2016, Masa Pajak Maret 2014, atasnama PT Bukit Makmur Mandiri Utama, NPWP 01.837.370.4091.000,beralamat di The Honey Lady 9" Floor Lot 901906 Kawasan CBD Pluit,Jalan Pluit Selatan Raya Blok Nomor 01, Penjaringan, Jakarta 14440,sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: No.

Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar 22.242.397.259 3 Kelebinan Pajak yang sudah dikompensasikan ke MasaPajak Berikutnya4 PPN yang lebih dibayar 22.242.397.2590 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Februari 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 16 Mei 2019, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan

Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar 22.242.397.259Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke MasaPajak Berikutnya4 PPN yang lebih dibayar 22.242.397.259 0 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT90623/PP/M.XVIB/16/2017, tanggal 21 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa koreksi Terbanding dalam perhitungan

Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP) Perhitungan PPN Lebih Bayar a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarifx1.a.2 ata1.d.7 atau NIHIL)62.830.926.848 b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 66.324.165.292b.3. STP (pokok kurang bayar) 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5. Lainlain 0 b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 66.324.165.292 Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3125/B/PK/Pjk/2018 c.

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6c.3) atau66.324.165.292(d.4)) f. jumlah perhitungan PPN lebih bayar/seharusnya tidak t 3.493.238.444erutang (ea)3. Kelebihan pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .................. (karena 0pembetulan)c. Jumlah (a+b) 04. Dae) yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang 3 493.238.444f3.

Perhitungan PPN Lebih Bayar a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarifx1.a.2 ata1.d.7 atau NIHIL) 62.830.926.848 Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3125/B/PK/Pjk/2018 b. Dikurangi: b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 66.324.165.292e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6c.3) atau 66.324.165.292(d.4)) aef. jumlah perhitungan PPN lebih bayar/seharusnya tidakterutang (ea) 3.493.238.4443. Kelebihan pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 04.

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 66.324.165.292((b.6c.3) atau (d.4))f. jumlah perhitungan PPN lebih Rp 3.493.238.444bayar/seharusnya tidak terutang (ea)3 Kelebihan pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Rp 0berikutnya4 Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya Rp 3.493.238.444tidak terutang (2.f3.c)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanHalaman 7 dari 10 halaman.

Untuk perhitungan kerja lembur satu (1) bulan;(20 x Rp9.249 x 1,5) + (60 x Rp9.249 x 2) = Rp1.387.350,004. Untuk perhitungan kerja lembur satu (1) tahun;Hal. 5 dari 23 hal. Put.

No. 363 K/Pdt.SusPHI/2015(20 x Rp9.249 x 1,5) + (60 x Rp9.249 x 2) x 12 =Rp16.648.200,00;2) Tahun 2006;Upah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.852.000,00/ bulan jikadibagi 173 = Rp10.075,00;1.Jam pertama Rp10.075 x 1,5 = Rp15.112,50;20 x Rp10.075,00 x 1,5 = Rp302.250,00;Jam kedua, ketiga dan keempat Rp10.075,00 x 2 = Rp20.150,0060 x Rp10.075,00 x 2 = Rp1.209.000,00;Untuk perhitungan kerja lembur satu (1) bulan;20 x Rp10.075,00 x 1,5 + 60 x Rp10.075,00 x 2Rp1.511.250,00;Untuk perhitungan kerja lembur

No. 363 K/Pdt.SusPHI/201520 x Rp10.075,00 x 1,5 + 60 x Rp10.075,00 x 2Rp1.511.250,00;Untuk perhitungan kerja lembur satu (1) tahun;(20 x Rp10.075,00 x 1,5) + (60 x Rp10.075,00 x 2) x 12Rp18.135.000,00;Tahun 2009;Upah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.852.000,00/ bulan jikadibagi 173 = Rp10.075,00/ jam;1.Jam pertama Rp10.075,00 x 1,5 = Rp15.112,50;20 x Rp10.075,00 x 1,5 = Rp302.250,00;Jam kedua, ketiga dan keempat Rp10.075,00 x 2 = Rp20.150,0060 x Rp10.075,00 x 2 = Rp1.209.000,00;Untuk perhitungan

kerja lembur satu (1) bulan;20 x Rp10.075,00 x 1,5 + 60 x Rp10.075,00 x 2Rp1.511.250,00Untuk perhitungan kerja lembur satu (1) tahun;(20 x Rp10.075,00 x 1,5) + (60 x Rp10.075,00 x 2) x 12Rp18.135.000,00;Tahun 2010;Upah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.481.000,00/ bulan jikadibagi 173 = Rp14.341 ,00/ jam;1.Jam pertama Rp14.341,00 x 1,5 = Rp21.511,50;20 x Rp14.341,00 x 1,5 = Rp430.230,00;Jam kedua, ketiga dan keempat Rp14.341,00 x 2 = Rp28.682,0060 x Rp14.341,00 x 2 = Rp1.720.920,00;Untuk perhitungan

Rp14.341,00 X 2 = Rp28.682,00;60 x Rp14.341,00 x 2 = Rp1.720.920,00;Untuk perhitungan kerja lembur satu (1) bulan;20 x Rpl4.341,00 x 1,5 + 60 x Rp14.341,00 x 2 =Rp2.151.150,00;Untuk perhitungan kerja lembur 9 bulan (Januari, Februari,Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September);20 x Rp14.341,00 x 1,5 + 60 x Rp14.341,00 x 2 x 9 =Rp19.360.350,00;Bahwa, semenjak bulan Oktober, November dan Desember2012 diberlakukan 5 (lima) hari kerja normal dan untuk hari ke6 (enam) dihitung kerja lembur

SukmarekaYasapranata selaku Konsultan Arsitektur mengadakan perhitungan dananalisa rencana anggaran biaya rehabilitasi Rumah dan Butik (eksWartel) milik Penggugat dengan hasil sebagaimana tertuang di dalamPerhitungan dan Analisa Rencana Anggaran Biaya Agustus 2005, yaitusebesar Rp135.052.000,00 (seratus tiga puluh lima juta dua puluh ribuRupiah);16.Bahwa dengan perkembangan kenaikan harga material dan barangbarang sekarang ini, maka sudah tentu perhitungan yang telah dilakukansebelumnya oleh CV.

Sukmareka Yasapranata pada tahun 2005 sudahtidak sesuai lagi dengan estimasi perhitungan harga sekarang ini, makaPenggugat kembali meminta kepada CV. Sukmareka Yasapranata untukmemperhitungkan kembali (melakukan revisi) perhitungan dan analisarencana anggaran biaya;17.Bahwa berdasarkan atas perhitungan sekarang ini maka kenaikan didalam rencana anggaran biaya guna rehailibilitasi Rumah dan Butik (eksWartel) milik Penggugat yang telah diperhitungkan oleh CV.

Uraian Pekerjaan Jumlah Harga (Rp) Rumah 146.061 .000,00II Wartel 55.239.000,00Jumlah 201.300.000,00 Terbilang: dua ratus satu juta tiga ratus ribu Rupiah;Oleh sebab itu Penggugat berhak menuntut ganti kerugian tersebut kepadaTergugat secara tunai dan sekaligus pula;18.Bahwa oleh karena perhitungan harga dari tahun ke tahun secara pastiakan mengalami kenaikan, maka Penggugat berhak pula untukmemperhitungkan jumlahnya dikemudian hari pada saat putusan inidilaksanakan oleh Tergugat dengan perhitungan

Nomor 414 K/Pdt/20131818Bahwa perhitungan (berdasarkan bukti P.6 jo P.7 tersebut) tidakberbeda jauh dengan perhitungan yang dibuat dan dilakukan oleh CV.Sukmareka Yasapranata (bukti bertanda P.4), sehingga dengandemikian kriteria kriteria ganti kerugian dalam perbuatan wanprestasitelah memenuhi persyaratan hukum yakni jelas dan terperinciberdasarkan atas buktibukti surat yang diajukan oleh PemohonKasasi;Judex Facti tidak cukup mempertimbangkan (onvoeldoende gemotiverd)serta keliru di dalam penerapan

Dalam hal ini Judex Facti telahmengabaikan bukti surat berupa Revisi Perhitungan dan AnalisaRencana Anggaran Biaya (Rehabilitasi Rumah dan Butik (Eks Wartel)Tahun 2011, dibuat oleh CV. Sukmareka Yasapranata (vide buktibertanda P.5);Bahwa bukti bertanda P.5 ini merupakan revisi atas biaya yang dibuatoleh pihak Konsultan arsitektur (CV.

Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP) Perhitungan PPN Lebih Bayar a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarifx1.a.2 ata 1.d.7 atau NIHIL)53.971.234.678 b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 56.669.966.873b.3. STP (pokok kurang bayar) 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5. Lainlain 0b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 56.669.966.873c. Diperhitungkanc.1. SKPLB 0c.2. SKPPKP 0c.3.

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6c.3) atau (d.4)) 56.669.966.873f. jumlah perhitungan PPN lebih bayar/seharusnya tidak terutang (ea) 2.698.732.1953. Kelebihan pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .................. (karena pembetulan) 0c. Jumlah (a+b) 04.

seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01485/KEP/WPJ.07/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Juni 2013 Nomor 00012/407/13/056/15 tanggal 14 Juli2015, atas nama PT Toyota Tsusho Indonesia, NPWP01.069.247.3056.000, beralamat di Mid Plaza II Lantai 3, Jalan JenderalSudirman Kavling 1011 Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220,sehingga perhitungan

Perhitungan PPN Lebih Bayara. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarifx1.a.2 ata 1.4.7 atau NIHIL) 53.971.234.678b. Dikurangi:b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 56.668.833.473e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6c.3) atau (d.4)) 56.668.833.473f. jumlah perhitungan PPN lebih bayar/seharusnya tidak terutang (ea) 2.697.598.7953. Kelebihan pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 04.

Perhitungan PPN Lebih Bayara. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 53.971.234.678(tarifxl .a.2 ata 1 .d.7 atau NIHIL)b. Dikurangi:Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 235/B/PK/Pjk/2019b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 56.668.833.473e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6c.3) atau (d.4)) Rp 56.668.833.473f. jumlah perhitungan PPN lebih bayar/seharusnya tidak terutang (ea) Rp 2.697.598.7953. Kelebihan pajak yang sudah:a.

ini adalahkekurangan pembayaran PPN Impor atas limbah/scrap sisa proses produksidari bahan baku yang mendapat fasilitas KITE yang menurut PemohonBanding pembayaran PPN Impor didasarkan dari Harga Jual;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perhitungan Masa PajakPertambahan Nilai November 2009 yang harus dipungut kembali menjadisebagai berikut:Harga Jual = Kuantum x Harga Jual ratarata= 110.992 kg x Rp3.346,99= Rp371.489.114,00Halaman 3 dari 17 halaman.

Pada saat proses persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semulapemohon Banding) setuju atas kuantum sisa bahan impor yang dijualkembali sama dengan perhitungan Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) dan setuju atas pendapat dari Hakim DjangkungSudjarwadi, S.H., L.L.M, sehingga pokok sengketa dalam pengajuanpermohonan Peninjauan Kembali menjadi sebesar Rp402.042.292,00;Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor 774/B/PK/Pjk/2017IV.

Terbanding, namun dengan perhitungansisa bahan impor yang dijual kembaliharga ratarata per kg bahan baku tetap sebesar Rp3.346,99sebagaimana perhitungan dalam Surat Bandingnya;2.

Bahwa sesuai dengan penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dalam surat bantahan banding dan dipersidangan, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) menghitung kembali jumlah PPN Impor yangharus dipungut kembali dengan perhitungan yang berbeda antaraHalaman 8 dari 17 halaman.

PPN dan PPnBM yang semula tidak dipungut dengan DPPsebesar Nilai Impor;2.8 Bahwa dalam persidangan tanggal 18 November 2013 PemohonBanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengakuibesarnya kuantum sisa bahan impor yang dijual kembali sebanyak110.992 Kg menjadi 116.511 Kg sama dengan perhitunganTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) namundengan perhitungan harga ratarata per kg bahan baku tetapsebesar Rp3.346,99 sehingga cara penghitungan DPP nya tetapbeda;3.

Nomor 3401 K/Pdt/2015 Bahwa Para Terlawan dalam melakukan perhitungan hanya berdasarkankebiasaan semata dan tidak menunjuk/menggunakan tenaga ahli yangmemiliki kompetensi dan kredibilitas sehingga hasil perhitungan tersebuttidak akurat dan sangat diragukan; Bahwa ratarata hasil sawahsawah sengketa (padi) dalam setahunsebagaimana perhitungan Para Terlawan adalah 500 (lima ratus) blekadalah sangat mengadaada, sebab hasil padi setiap tahunnya sangatbergantung terhadap cuaca dan keadaan alam dan serangan

Oleh karena itu, hasil padi sebanyak 18.500 blekselama 3/7 tahun (1955 s/d 1991) adalah perhitungan yang tidakberdasar; Bahwa demikian pula halnya, ratarata hasil lontarlontar sengketa (gula)dalam setahun sebagaimana perhitungan Para Terlawan adalah 20 (duapuluh) blek adalah juga dibuatbuat, sebab hasil gula setiap tahunnyasangat bergantung terhadap cuaca dan keadaan alam dan seranganhama serta umur pohon.

hanya berdasarkan kebiasaan semata dan tidakmenunjuk/menggunakan tenaga ahli yang memiliki kompetensi dankredibilitas sehingga hasil perhitungan tersebut tidak akurat dan sangatdiragukan; Bahwa ratarata hasil sawahsawah sengketa (padi) dalam setahunsebagaimana perhitungan Para Termohon Kasasi semula ParaTerbanding/Para Terlawan adalah 500 (lima ratus) blek adalah sangatmengadaada, sebab hasil padi setiap tahunnya sangat bergantungterhadap cuaca dan keadaan alam dan serangan hama serta bibit yangditanam

; Oleh karena itu, hasil padi sebanyak 18.500 blek selama 37 tahun (1955s/d 1991) adalah perhitungan yang tidak berdasar; Bahwa demikian pula halnya, ratarata hasil lontarlontar sengketa (gula)dalam setahun sebagaimana perhitungan Para Termohon Kasasi semulaPara Terbanding/ Para Terlawan adalah 20 (dua puluh) blek adalah jugadibuatbuat, sebab hasil gula setiap tahunnya sangat bergantung terhadapcuaca dan keadaan alam dan serangan hama serta umur pohon.

OlehKarena itu, hasil padi sebanyak 740 blek selama 37 tahun (1955 s/d 1991)adalah perhitungan yang tidak berdasar;Bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/ParaTerlawan tidak menggunakan jasa pihakpihak yang berkompoten danmemiliki kredibilitas (tenaga ahli) dalam perhitungan hasil sawah dan hasillontar sengketa sehingga Para Termohon Kasasi semula ParaTerbanding/Para Terlawan sangat jelas tidak beritikad baik yang berakibatpula Pengadilan Negeri Kupang telah keliru, salah objek

Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PPN Masa Pajak Januari 2007 Nomor :00001/307/07/543/11 tanggal 6 Juli 2011;bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap alasanalasan Banding dari SuratBanding Nomor: 100/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Banding Nomor: 100/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 diketahui halhal sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam Surat Bandingnya mengajukanbanding atas sengketa PPN dengan perhitungan

Dengan demikian,nilai sengketa per bulan adalah Rp 108.963.303.048,00 Rp 104.496.340.729,00 =Rp 4.466.962.319,00 / 12 bulan = Rp.372.246.860,00;2) Penyerahan Kulit ke ST yang menjadi objek PPN.bahwa dari perhitungan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat :bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN MasaPajak Januari 2007 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPhBadan Tahun Pajak 2007 yang juga diajukan banding;bahwa Majelis tidak mengetahui nilai sengketa

Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (ad) 0Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan ke masa pajak ...... (karena pembetulan) 0c.

Oleh karena itu Pemohon Bandingdengan itikad baik menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh PB&Copada proses keberatan, sehingga terdapat perbedaan perhitungan PPh BadanTahun Pajak 2007 yang terutang menurut SPT adalah RpO /NIHIL tetapi menurutSurat Keberatan menjadi sebesar Rp533.375.307,00 dan menurut Surat Bandingtetap sebesar Rp533.375.307,00 (Cfm Surat Banding dalam sengketa PPh Badanhalaman 18);bahwa Terbanding mengacu pada ketentuan Pasal 26A ayat (4) UndangUndangKetentuan Umum

PPN Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2007 menjadi sesuai dengan perhitungan dalam Surat Keberatan sebagaiberikut:Ekspor Rp 3.125.554.073Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 2.740.342.563Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 1.682.309.204Total Rp 7.548.205.840Pajak Keluaran yang harus dipungut Rp 274.034.256Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 417.749.435Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 0Total Rp 417.749.435MenimbangMenimbangMengingatMemutuskanPPN yang kurang (lebih) bayar Rp

Putusan Nomor 430/B/PK/Pjk/2018Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan bahwa perhitungan BeaKeluar yang telah Pemohon Banding bayar dan Pemohon Banding laporkandalam Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 000038 Tanggal 15 Maret2013 telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, sedangkan perhitungan Bea Keluar dalam SuratPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Nomor11/BC.6/2015 tanggal21 Januari 2015 adalah salah.

Dengan demikian, Pemohon Banding mohonagar permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat PenetapanKembali Perhitungan Bea Keluar Nomor11/BC.6/2015 tanggal 21 Januari2015 dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut69021/PP/M.VIIA/40/2016, tanggal 8 Maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan membatalkan Surat Penetapan

Kembali Perhitungan BeaKeluar Nomor SPKPBK11/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015, atasnama: PT Putra Alam Lestari, NPWP: 02.373.197.9701.000, Alamat:Jalan Imam Bonjol Nomor 525, Pontianak, Kalimantan Barat dan alamatKorespondensi di Jalan KH.

Menyatakan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar NomorSPKPBK11/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 sah dan berdasarhukum;4. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa materi pokoksengketa;5.

Putusan Nomor 430/B/PK/Pjk/2018Pemohon Banding, NPWP : 02.373.197.9701.000, sehingga Bea Keluaryang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor : SPKPBK11/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015yang diterbitkan oleh Direktur Audit a.n.

Putusan Nomor 432/B/PK/Pjk/2018Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan bahwa perhitungan BeaKeluar yang telah Pemohon Banding bayar dan Pemohon Banding laporkandalam Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 000103 tanggal 2 Agustus2013 telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, sedangkan perhitungan Bea Keluar dalam SuratPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Nomor19/BC.6/2015 tanggal21 Januari 2015 adalah salah.

Dengan demikian, Pemohon Banding mohonagar permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat PenetapanKembali Perhitungan Bea Keluar Nomor19/BC.6/2015 tanggal 21 Januari2015 dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 3 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut69029/PP/M.VIIA/40/2016, tanggal 8 Maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan membatalkan Surat Penetapan Kembali

Perhitungan BeaKeluar (SPKPBK) Nomor SPKPBK19/BC.6/2015 tanggal 21 Januari2015, atas nama: PT Putra Alam Lestari, NPWP: 02.373.197.9701.000,Alamat: Jalan Imam Bonjol Nomor 525, Pontianak, Kalimantan Barat danalamat Korespondensi di Jalan KH.

Menyatakan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar NomorSPKPBK19/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 sah dan berdasarhukum;4. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa materi pokoksengketa;5.

Putusan Nomor 432/B/PK/Pjk/2018Pemohon Banding, NPWP : 02.373.197.9701.000, sehingga Bea Keluaryang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor : SPKPBK19/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015yang diterbitkan oleh Direktur Audit a.n.

Putusan Nomor 2823/B/PK/Pjk/2020yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanTermohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagaiberikut:Bahwa perhitungan PPN Masa Pajak Juli 2015 menurut PemohonBanding adalah sebagaimana yang telah dilaporkan didalam SPT PPN MasaPajak Juli 2015, sebagai berikut:Tabel Perhitungan PPN Masa Pajak JuliBanding dan Koreksi Terbanding yang harus dibatalkan (dalam Rp)2015 menurut Pemohon MENURUTURAIAN Terbanding(SKPN)Pemohon Banding(sesuai SPT MasaPPN

Perhitungan PPN Kurang Bayar b.2Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0 7.820.693.044 7.820.693.044e. Jumlah perhitungan PPN yangKurang / (lebih) dibayar 0 (7.820.693.044) (7.820.693.044)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa pajak 0 0 .berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak 0 0 7(karena pembetulan)c. Jumlah (atb) 0 0 4. dumiah PPM yang masib harus ? NIHIL (7.820.693.044) (7.820.693.044) (lebih) dibayar (2.e+3.c).

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c.Jumlah Seluruh Penyerahan 76.793.641.008,002 Perhitungan PPN Lebih Bayar:a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00b. Dikurangi:b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 7.820.693.044,00b.5 Lainlain 0,00b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 7.820.693.044,00le.

Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar (7.820.693.044,00)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,004 Jumlah PPN yang lebih dibayar 7.820.693.044,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 September 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanHalaman 3 dari 9 halaman.

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c.Jumlah Seluruh Penyerahan 76.793.641.008,002 Perhitungan PPN Lebih Bayar:a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00b. Dikurangi:b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 7.820.693.044,00 Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2823/B/PK/Pjk/2020 b.5 Lainlain 0,00 b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 7.820.693.044,00 (7.820.693.044,00c.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, ddan e diatas Terbanding menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal tentangPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding ataspenetapan kembali perhitungan Bea Keluar atas barang yang diekspor olehPemohon Banding dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:a.

Bahwa alasan Terbanding menetapkan kembali perhitungan Bea Keluar atasbarang yang Pemohon Banding ekspor pada dasarnya karena Terbandingberpendapat bahwa telah terjadi kesalahan prosedur dalam penerbitan PEB,dimana atas perubahan tanggal perkiraan ekspor, Pemohon Bandingseharusnya melakukan pembatalan PEB, bukan pembetulan PEB;b.

;Pasal 14 ayat (2) PMK 214 menyatakan bahwa:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

Nilai tukar mata uang yang digunakan adalah nilai tukar mata uang yangberlaku pada saat pembayaran Bea Keluar untuk penyampaianpemberitahuan pabean ekspor;Bahwa dengan demikian apabila Terbanding bermaksud menetapkankembali perhitungan Bea Keluar atas ekspor yang dilakukan oleh PemohonHalaman 4 dari 8 halaman.

Uraian Satuan Nilaia Harga Patokan Ekspor USD /MT 891b Jumlah barang MT 9.000Cc tarif Bea Keluar % 7,20%d Bea Keluar (a x b x c) USD 601.425,00e nilai tukar mata uang Rp/USD 8.933,80f Bea Keluar (d x e) Rp 5.373.010.665,00g Bea Keluar (Pembulatan) Rp 5.373.011.000,00 Bahwa dengan demikian, seharusnya tidak ada selisih perhitungan atasBea Keluar menurut Pemohon Banding dan Terbanding dalam perhitungan BeaKeluar untuk PEB Nomor: 000207 karena tarif Bea Keluar, harga ekspor, dannilai tukar mata uang

setidaksetidaknyapada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Balai Desa Puroe, KecamatanAngata, Kabupaten Konawe Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, denganterangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasanterhadap Orang yang mengakibatkan luka yaitu terhadap korban KomangSukrawa, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal sebagaimana waktu dan tempat seperti di atas, telahberlangsung perhitungan

suara pemilinan Kepala Desa Puroe bertempat diBalai Desa Puroe, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan yangmana pada saat itu Saya selaku Saksi salah satu calon kepala desa,selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA perhitungan suara selesai yangdimenangkan oleh calon yang korban saksikan, selanjutnya seluruh Saksiuntuk setiap pasang calon melakukan ucapan selamat kepada calon KepalaHalaman 2 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN AdlDesa terpilih, lalu korban menghampiri lelaki Kokon (DPO) untuk

Yoga alias Yoga bin Haldin pada hari Sabtutanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaksetidaknyapada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Balai Desa Puroe, KecamatanAngata, Kabupaten Konawe Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telahmelakukan penganiayaan terhadap korban Komang Sukrawa, Perbuatan manadilakukan dengan cara sebagai berikut: Berawal sebagaimana waktu dan tempat seperti di atas, telahberlangsung perhitungan

Konawe Selatan yang mana pada saatitu Saya selaku saksi salah satu calon kepala desa, selanjutnya sekitar jam15.00 WITA perhitungan suara selesai yang dimenangkan oleh calon yangkorban saksikan, selajutnya seluruh saksi untuk setiap pasang calonmelakukan ucapan selamat kepada calon kepala desa terpilih, lalu korbanmenghampiri lelaki Kokon (DPO) untuk bersalaman namun pada saat itulelaki Kokon (DPO) menggengam erat tangan kanan korban, dan pada saatHalaman 3 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN

suara pemilihan Kepala DesaPuroe yang bertempat di Balai Desa Puroe, Kecamatan Angata KabupatenKonawe Selatan selanjutnya setelah perhitungan suara selesai yangdimenangkan oleh calon yang Saksi Korban dukung, selanjutnya seluruhSaksi untuk setiap pasang calon melakukan ucapan selamat kepada KepalaHalaman 4 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN AdlDesa terpilih, lalu Saksi Korban menghampiri Saudara Kokon (DPO) untukbersalaman namun pada saat itu Saudara Kokon (DPO) menggenggam erattangan kanan

Oleh karena itu perhitungan batas waktu terakhir pengajukan03 Tahun 2014(berdasarkan jumlah hari kerja) jatuh pada tanggal 7 Mei 2014.

Berdasarkan metode perhitungan yang diatur dalam Penjelasan Pasal 5ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tersebut,maka seharusnya nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.

Maka dari itu, jelas Termohon telah kelirudengan mengikutsertakan aset PT TPC dalam perhitungan nilai asetgabungan akibat pengambilalinan saham PT SAKI oleh PemohonKeberatan:9.

Metode perhitungan seperti demikian didasari oleh PenjelasanPasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57Tahun 2010 danselaras pula dengan keterangan ahli hukum persaingan usaha Dr.

Namun demikian, Termohon Keberatan telah keliru dalam menerapkanmetode perhitungan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.Halaman 46 dari 116 hal Put.